4/4/2013
Oleh: Dwi Wahyu Atmaji Direktur Aparatur Negara, Bappenas
Disampaikan pada Raker Kerja Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2013 Jakarta, 4 April 2013
OUTLINE PAPARAN 1. RANCANGAN RKP 2014 2. REVIEW RPJMN 20102014 3. JADWAL PENYUSUNAN RKP 2014 4. CATATAN UMUM LAMPIRAN: Rancangan RKP 2014 Bidang PAN dan RB
2
1
4/4/2013
1
RANCANGAN RKP 2014
3
PENDAHULUAN
Tahun 2014 merupakan tahun terakhir RPJMN 2010‐2014.
RKP K 2014 sangat penting i untukk memastikan ik sasaran‐sasaran utama RPJMN 2010‐2014 dapat tercapai.
Dalam konteks kesinambungan pembangunan, RKP 2014 harus menyediakan fondasi yang kokoh bagi proses transisi ke tahap pembangunan berikutnya (RPJMN 2015‐2019). Misal: UU ASN, UU Siswanas, Penataan Kelembagaan, Institusi‐institusi penting Impementasi UU Pelayanan Publik (Perpres Ganti Rugi, Perpres Sistem Nasional Pengaduan Masyarakat, Sisten Evaluasi dan Pemeringkatan, Sistem Informasi Pelayanan Publik), Perpres SAKIP, Reformasi Sistem Diklat, Penguatan Sistem AKIP, Penguatan Pengelolaan RB Mikro, dan lain‐lain. 4
2
4/4/2013
KERANGKA ISU STRATEGIS RKP 2014
PENCAPAIAN TARGET RPJMN Tahun 2014 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN II
DIREKTIF PRESIDEN Isu strategis dan direktif Presiden yang belum selesai dan tercukupi p pendanaannya y
TEMA DAN DIREKTIF PRESIDEN RKP 2014
Jika terdapat isu nasional dan global terkini yang sangat mendesak juga dipertimbangkan 5
ARAHAN PRESIDEN Sidang Kabinet 29 Januari 2013
Manfaatkan opportunity dan beri dukungan regulasi yang kondusif untuk pembangunan infrastruktur;
Prioritaskan pengentasan kemiskinan, khususnya the poorest of the poor;
Kontrol belanja: batasi pengeluaran yang tidak perlu; flat belanja barang (tidak berarti kontraktif); tetap ekspansif tetapi terkontrol;
Subsidi harus terkontrol; cegah inflasi karena inflasi berbanding lurus dengan kemiskinan. 6
3
4/4/2013
REVIEW RPJMN 2010 – 2014 (Berdasarkan PP No.39/2006)
RPJMN MID TERM REVIEW Tercapai/ on track/on trend
Perlu Kerja Keras
Sangat Sulit Tercapai
ISU STRATEGIS █ SIGNIFIKAN █ BERDAMPAK LUAS █ PENGUNGKIT/LEVERAGE
1. Menjamin pencapaian “hijau” ditahun 2014. 2. Mengupayakan “kuning” menjadi “hijau” 3. Mengurangi gap dengan sasaran RPJMN dari pencapaian “merah”. CATATAN : Perlu diputuskan apakah target yang sangat sulit tercapai (“merah”) tetap harus dicapai atau disesuaikan
7
TERDAPAT TANTANGAN DAN PELUANG INTERNAL DAN EKSTERNAL, NAMUN PROSPEK EKONOMI INDONESIA TETAP CERAH EKSTERNAL
INTERNAL Tantangan ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Iklim investasi dan ‐ usaha masih perlu perbaikan ‐ Isu ketenagakerjaan Keterbatasan infrastruktur ‐ Kesehatan fiskal dan penyerapan anggaran. Pengelolaan BBM dalam negeri Stabilitas sosial politik terkait Pemilu
Potensi pasar domestik yang besar Pemanfaatan jumlah midle class yang besar dan terus naik Pemilu mendorong kegiatan perekonomian domestik
Peluang
Tantangan
Peluang ‐
‐ ‐
Di tahun 2013 pemulihan ekonomi dunia diperkirakan berjalan lambat Pemulihan harga komoditas yang masih lambat Kecenderungan peningkatan hambatan non tarif
Kebijakan perkuatan ekonomi domestik : 1. Mendorong Investasi dan Ekspor 2. Meningkatkan efektifitas belanja negara 3. Menjaga daya beli masyarakat 4. Menjaga stabilitas ekonomi, antara lain nilai tukar Rupiah 5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur 6. Menjaga stabilitas sosial dan politik
‐ ‐ ‐
Krisis utang Eropa mereda Resesi ekonomi AS akibat jurang fiskal dapat dihindari Perekonomian China mulai menguat
Dengan kerja keras melalui penguatan ekonomi domestik, perekonomian 2014 diperkirakan dapat mencapai sasaran 7% 8
4
4/4/2013
TEMA RKP 2014 : KELANJUTAN DARI TEMA RKP SEBELUMNYA, SEJALAN DENGAN SASARAN DAN ISU KEKINIAN
RKP 2010 PEMULIHAN PEREKONOMIAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN PEMELIHARAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
RKP 2011
RKP 2012
RKP 2013
PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKEADILAN DIDUKUNG PEMANTAPAN TATA KELOLA DAN SINERGI PUSAT DAERAH
PERCEPATAN DAN PERLUASAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS, INKLUSIF DAN BERKEADILAN BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
RKP 2014 : Memantapkan Perekonomian Nasional untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan
9
9
UNSUR – UNSUR POKOK TEMA RKP 2014 (1) Pemantapan Perekonomian Nasional; • Peningkatan daya saing; • Peningkatan ketahanan ekonomi; • Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. (2) Peningkatan Kesejahteraan Rakyat; • Pembangunan SDM; • Penurunan kemiskinan dan pengangguran; • Mitigasi g bencana;; • Peningkatan kesejahteraan rakyat lainnya. (3) Pemeliharaan Stabilitas Sosial dan Politik. • Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi; • Memantapkan penegakan hukum, pertahanan, dan pelaksanaan Pemilu 2014. 10
5
4/4/2013
2
REVIEW RPJMN 20102014
11
HASIL REVIEW RPJMN 20102014 Beberapa indikator utama pembangunan sudah on track dan bahkan telah tercapai. Namun, beberapa sasaran masih memerlukan perhatian khusus di 2014. NO
PRIORITAS NASIONAL
1
2
3 4
1
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
4
2
2
Pendidikan
6
0
0
3
Kesehatan
3
3
4
4
Penanggulangan Kemiskinan
4
1
0
5
Ketahanan Pangan
3
5
1
6
Infrastruktur
8
2
1
7
Iklim Investasi dan Iklim Usaha
3
3
1
8
Energi
3
1
2
9
Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
11
0
0
10
Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik
1
3
0
11
Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi
5
0
0
12
Politik, Hukum, dan Keamanan
8
5
0
13
Perekonomian
1
2
0
14
Kesejahteraan Rakyat
6
0
0
1
= Sudah tercapai atau On Track/on Trend
2
JUMLAH
66
27
13
PERSENTASE
62%
26%
12%
= Perlu Kerja Keras
3
= Sangat Sulit tercapai
12
6
4/4/2013
HASIL REVIEW PRIORITAS NASIONAL 1: REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA No
Indikator
Status Awal (2009)
2010
2011
2012
Capaian
Target 2014
Status
1
Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
2.8
2.8
3.0
321)
5,0
3
2
% K/L dengan Opini WTP atas Laporan Keuangan K/L (Pusat) (%) Keuangan K/L (Pusat) (%)
41
56
63
77
100
1
3
% Pemda dengan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemda (Daerah) (%)
2,68
3
9
16
60
3
4
Skor Integritas Pelayanan Publik (Pusat)
6,64
6,16
7,07
6,86
8,0
1
5
Skor Integritas Pelayanan Publik (Daerah)
6,46
5,26
6,00
6,32
8,0
2
6
Peringkat Kemudahan Berusaha
129
115
126
129
75
3
7
Indeks Efektifitas Pemerintahan
‐0,26
‐0,19
‐0,24
n.a
0,5
3
8
% K/L yang Akuntabel
47,37
63,29
82,93%
95,06
100
1
9
% Provinsi yang Akuntabel
3,76
31,03
63,33
75,76
80
1
10
% Kab/Kota yang Akuntabel
5,08%
8,77
12,78
24,36
60
2
Keterangan: 1) Pada 2012 ada perubahan metodologi dan skala menjadi (0‐100)
1
2
= Sudah tercapai atau On Track/on Trend
= Perlu Kerja Keras
3
= Sangat Sulit tercapai
13
PENJELASAN REVIEW RPJMN, DIREKTIF PRESIDEN DAN ISU TERKINI PRIORITAS NASIONAL 1 SASARAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN
INDIKATOR IPK
3 % Kabupaten/Kota WTP
MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Skor Integritas Pelayanan Publik Peringkat Kemudahan Berusaha
PENINGKATAN KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI
STATUS
Indeks efektifitas pemerintahan
% Kabupaten/Kota akuntabel
3 2
LANGKAH STRATEGIS • • •
Penanganan kasus‐kasus korupsi skala besar Kemandirian dan kredibilitas penegak hukum Peningkatan pelayanan publik dan kemudahan berusaha
• • •
Peningkatan manajemen Barang Milik Negara Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (kab/kota) Peningkatan kapasitas APIP dan pengelola keuangan
• •
Akselerasi implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik Peningkatan kualitas pelayanan PTSP dan harmonisasi kelembagaan PTSP Kemendagri dan PTSP Penanaman Modal (R‐Perpres tentang PTSP diharapkan) Penerapan bertahap SPM dalam perencanaan dan penganggaran di daerah Penuntasan e‐KTP
•
3 3
• • •
•
2
•
Peningkatan kualitas birokrasi Peningkatan kualitas SDM aparatur melalui implementasi UU ASN dan penerapan rekrutmen CPNS yang transparan dan berbasis komputer (Computer Assisted Test) Peningkatan kualitas Otonomi Daerah melalui pengendalian pemekaran daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, penyempurnaan pemilukada Pembatalan Perda‐Perda yang diindikasikan bermasalah
14
7
4/4/2013
MATRIKS KETERKAITAN LANGKAH STRATEGIS DAN KEGIATAN PRIORITAS RKP 2014 SASARAN
INDIKATOR
PEMERINT AHAN YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN
IPK
% Kabupaten/ Kota WTP
LANGKAH STRATEGIS
STATUS Merah
Merah ea
KEGIATAN PRIORITAS
K/L
• Penanganan kasuskasus korupsi skala besar
Peningkatan Penyelidikan, Penyidikan dan Penegakan Hukum dalam Kasus KKN
KPK, KEJAKSAAN RI
• Peningkatan kemandirian dan kredibilitas penegak hukum
Penguatan kapasitas dan integritas Polri, Kejaksaan, KPK, dan MA
Kemenpan RB, Polri, Kejaksaan, KPK, MA
• Peningkatan pelayanan publik dan kemudahan berusaha
Mohon periksa pada sasaran peningkatan kualitas pelayanan publik
• Peningkatan e g ata manajemen Barang Milik Negara
Pembinaan e b aa Pengelolaan e ge o aa Aset/ set/ Barang aa g Milik Negara
Kemenkeu, e e eu, Kemendagri, BPKP
• Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (kab/kota)
Pembinaan Penyelenggaraan SPIP (K/L/Pemda)
BPKP
Peningkatan kapasitas internal auditor dan pengelola keuangan negara (K/L/Pemda)
Kemenkeu, Kemendagri, BPKP
Penguatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
LKPP 15
MATRIKS KETERKAITAN LANGKAH STRATEGIS DAN KEGIATAN PRIORITAS RKP 2014 SASARAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
INDIKATOR Skor Integritas Pelayanan Publik
Peringkat Kemudahan Berusaha
STATUS
LANGKAH STRATEGIS
Kuning
• Peningkatan kualitas pelayanan PTSP dan harmonisasi kelembagaan PTSP g dan PTSP Kemendagri BKPM
Merah
• Akselerasi implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik
KEGIATAN PRIORITAS
K/L
Pembinaan PTSP
Kemenpan, Kemendagri, BKPM
Harmonisasi PTSP Kemendagri dan BKPM Æ R-Perpres R Perpres tentang PTSP
Menko Perekonomian Perekonomian, Kemendagri, Kemen PAN dan RB, BKPM
Penerapan TIK dalam Pelayanan Perizinan (SPIPISE)
BKPM
Penerapan Stándar Pelayanan
Kemenpan dan RB
Pengembangan Quick Wins Pelayanan Publik
Kemenpan dan RB, dan K/L Terkait
Evaluasi Kinerja dan PemeringkatanPelayanan Publik
Kemenpan dan RB
Pengembangan dan implementasi sistem nasional pengaduan masyarakat
Kemenpan RB, ORI
Peningkatan Kompetensi SDM pada Unit Penyelenggara Layanan
LAN 16
8
4/4/2013
MATRIKS KETERKAITAN LANGKAH STRATEGIS DAN KEGIATAN PRIORITAS RKP 2014 SASARAN
INDIKATOR
STATUS
KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI
Indeks Efektifitas Pemerintahan
Merah
% Kabupaten/ Kota Akuntabel
3
Kuning
LANGKAH STRATEGIS Peningkatan kualitas birokrasi
Peningkatan kualitas SDM aparatur melalui implementasi UU ASN dan penerapan rekrutmen CPNS yang transparan dan berbasis komputer (Computer Assisted Test)
KEGIATAN PRIORITAS
K/L
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi K/L/Pemda (Sosialisasi, Asistensi, Quality Assurance dan Monev, Knowledge Management)
Kemenpan dan RB
Penyelenggaraan Reform Leader Academy
LAN
Penataan Kelembagaan Instansi Pemerintah
Kemenpan dan RB, LAN
Penataan Bisnis Proses dan Akselerasi Penerapan E-gov
Kemenpan dan RB
Pelaksanaan Manajemen Kinerja/ Implementasi SAKIP
Kemenpan dan RB
Akselerasi Peningkatan Kualitas Pengelolaan Arsip sebagai Salah Satu Pilar Akuntabilitas
ANRI
Penyusunan Peraturan Pelaksanaan UU ASN, Sosialisasi, Implementasi
Kemen PAN dan RB, BKN, LAN
Pengembangan Assessment Center
Kemenpan dan RB, BKN
Eskalasi Penerapan CAT System
Kemen PAN dan RB, BKN
Optimalisasi Pemanfaatan Data Base Kepegawaian
BKN
Peningkatan Kualitas Sistem Diklat
LAN
17
JADWAL PENYUSUNAN RKP 2014
18
9
4/4/2013
JADWAL PENYUSUNAN RKP 2014 MARET (semua mundur menjadi April)
JANUARI Arah kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional
SB MPPN/Ka. Bappenas dan Menkeu tentang Rancangan Awal RKP dan tentang Rancangan Awal RKP dan Pagu Indikatif K/L (7/4/13)
Trilateral Meeting PHLN
Rakorpus (8/4/13)
Penulisan draft Rancangan Awal RKP
Musrenbangprov
MEI
Pembicaraan Pendahuluan
Trilateral Meeting (9‐16/4/13)
FEBRUARI
Penetapan Penetapan Perpres RKP
APRIL
Pemutakhiran RKP
Sidang Kabinet membahas hasil h il review RPJMN i RPJMN Penulisan draft Rancangan Awal RKP
Musrenbangprop
Inisiatif Baru
Pra Musrenbangnas (22‐26/4/13)
Penyampaian Resources Envelopes dari Kemenkeu
Musrenbangnas (30/4/13)
Trilateral Meeting 9‐16/4/13) Penyampaian Renja K/L (17/4/13)
Pasca Musrenbangnas 19
LANJUTAN . . . JUNIJULI
SEPTEMBER OKTOBER
P Penyusunan Pagu Anggaran P A Penelahaan RKA‐KL Penulisan draft Nota Keuangan
Pembahasan RAPBN b h Alokasi Anggaran Penelahaan RKA‐KL
AGUSTUS Penyampaian Nota Keuangan y p g dan RAPBN
NOVEMBER DESEMBER Pemutakhiran RKP sebagai bahan g pelaksanaan pembangunan dan Monev
20
10
4/4/2013
Tanggal Penting
Forum Konsultasi Triwulanan I (Rabu,30 Januari)
JANUARI Sidang Kabinet Terbatas (29 Januari )
Forum Konsultasi Publik (2&4 A (2&4 April) il)
Sidang Kabinet (M12 Maret )
FEBRUARI Sidang Kabinet Paripurna (14 Feb)
MARET
Musrenbangprov (21 Maret – 12 April )
Rakorbangpus& Triwulanan II (8 April)
Persiapan Pra Musrenbangnas (Kamis 18 April)
Sidang Kabinet Rancangan Akhir RKP 2014 (7 Mei )
APRIL SB Pagu Indikatif (7 April)
•Pengumpulan Renja K/L = Rabu,17 April •Persandingan Renja K/L dengan UKPPD = 18‐19 April
• Trilateral Meeting (915 April ) • Penyusunan Renja K/L (1117 April)
MEI • Pra Musrenbangnas, (SeninJumat,2226 April), • Penutupan Pramusrenbangnas (Senin, 29 April) • Musrenbangnas, (Selasa, 30 April ) (Selasa 30 April ) • Pasca Musrenbangnas (Jumat, 3 Mei)
PERPRES RKP 2014 (8 MEI )
TINDAK LANJUT PEMBAHASAN RKP 2014 DI DPR 21 21
3
CATATAN
22
11
4/4/2013
Catatan Umum a. Penyusunan RENSTRA 2015‐2019 bagi K/L diharapkan sudah dialokasikan. b. Dalam penyusunan Renja K/L 2014 diharapkan indikator‐indikator output/outcome yang ada saat ini direview dan disempurnakan, sekaligus dimaksudkan sebagai persiapan penyusunan Renstra. c. Data sangat penting, untuk evaluasi dan untuk perencanaan. Diharapkan setiap K/L "memanage" data dengan baik, sesuai dengan karakteristik tugas masing‐masing K/L. d. Dalam menyusun kegiatan di dalam Renja K/L agar diperhatikan: 1) Fokus pada TUSI; 2) Konkrit dan terukur; 3) Relevan dengan sasaran K/L maupun sasaran RPJMN 2010‐2014; 4) Alokasi anggaran yang seefisien mungkin; 5) Sinkronisasi dan kolaborasi dengan aktifitas K/L terkait. Misalnya: (i) Diklat Pelayanan Publik LAN/Menpan, (ii) Diklat Penanganan Dampak RB: LAN/Menpan, (iii) Pembinaan PTSP: Kemendagri/Kemen PAN dan RB/BKPM, (iv) Pengembangan Sistem Integritas Nasional: Kempan dan RB/KPK); (v) Penataan Kelembagaan: Kemen PAN dan RB/LAN). ÆSinkronisasi: Substansi, Lokasi, Waktu ÆKolaborasi: sesuai kewenangan dan tusi masing‐masing, termasuk dengan daerah. 23
RANCANGAN RKP 2014
LAMPIRAN BIDANG PAN DAN RB
24
12
4/4/2013
PERMASALAHAN DAN TANTANGAN UTAMA PN 1 RBTK / BIDANG PANRB 1. Pelaksanaan reformasi birokrasi belum sepenuhnya mampu mendorong tercapainya birokrasi yang bersih, terwujudnya pelayanan mendorong tercapainya birokrasi yang bersih, terwujudnya pelayanan publik yang baik, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja yang tinggi; 2. Perlu akselerasi pelaksanaan RB di daerah; 3. Berbagai indikator menunjukkan pelayanan publik masih belum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat; 4. SDM Aparatur belum mampu menjadi leverage peningkatan kinerja birokrasi Perlu upaya yang signifikan untuk mewujudkan SDM birokrasi. Perlu upaya yang signifikan untuk mewujudkan SDM aparatur yang profesional, netral, tidak diskriminatif, berintegritas, dan sejahtera; 5. Otonomi daerah belum berjalan dengan efektif untuk meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. 25
ISU STRATEGIS PN 1: RBTK DAN BIDANG PANRB NO.
ISU STRATEGIS
1.
Peningkatan kualitas RB Nasional dan Perluasan pelaksanaan RB di pelaksanaan RB di Daerah
KELUARAN UTAMA
2.
Peningkatan Profesionalisme SDM Profesionalisme SDM Aparatur
Penyusunan formasi PNS secara tepat: 100% Pelaksanaan analisis Pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja: 100% K/L kerja: 100% K/L dan 80% Implementasi UU ASN 150 instansi pemerintah terfasilitasi penggunaan CAT System 50% assessor yang tersertifikasi 50% assessment center yang terakreditasi 7000 pejabat dilakukan assessment kompetensinya 1000 widyaiswara terakreditasi
Terlaksananya RB KL: 100% Terlaksananya RB Prov: 100% Terlaksananya RB Kab/Kota: 60% RB Kab/Kota: 60% Kualitas RB KL: 95% 100% K/L/Pemda telah tertata organisasinya (tepat fungsi dan tepat ukuran) Instansi pemerintah yang akuntabel : 100% KL, 80% Prov, 60% Kab/Kota Terlaksananya percepatan implementasi UU KIP baik di pusat dan daerah
26
13
4/4/2013
ISU STRATEGIS PN 1: RBTK DAN BIDANG PANRB NO.
ISU STRATEGIS
KELUARAN UTAMA
3.
Penguatan Manajemen dan Partisipasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik
4.
Pemantapan Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah
100% daerah otonom baru (<3tahun) dievaluasi 100% usulan pemekaran, penggabungan, dan penghapusan daerah dievaluasi sesuai dengan PP No. 78 Tahun 2007 90% daerah efektif memanfaatkan DAK sesuai Petunjuk Pelaksanaan (juklak) 90% daerah optimal (100%) menyerap DAK 60% daerah provinsi memiliki belanja langsungnya lebih besar dari belanja tidak langsung 30% belanja modal terhadap total belanja daerah provinsi 90% jumlah APBD yang disahkan tepat waktu 100% daerah Provinsi ber‐LKPD sesuai dengan indikator kedisiplinan penggunaan anggaran dalam APBD sebagai upaya pencapaian Status WTP 90% Raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD disahkan secara tepat waktu. 15 bidang SPM dimonitor dan dievaluasi penerapannya
Skor IKM 85 350 pemda dinilai kinerja pelayanan publiknya 90% unit pelayanan berkategori sangat baik Implementasi sistem pengaduan nasional 100% implementasi dari UU 25/2009
27
Sasaran RKP 2014 PN 1: RBTK (Buku I RKP 2014) 1. Meningkatnya implementasi tata kelola pemerintahan pada seluruh instansi pemerintah melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku dengan indikator antara lain: – Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) mencapai 45 – Opini WTP atas Laporan Keuangan mencapai 100% untuk KL, 80% untuk Provinsi, dan 40% untuk Kabupaten/Kota – Instansi yang telah melaksanakan reformasi birokrasi mencapai 100% untuk K/L dan Provinsi, dan 60% untuk Kabupaten/Kota. – Instansi pemerintah yang akuntabel mencapai 100% untuk K/L, 90% untuk provinsi dan 50% untuk kabupaten/kota 2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung manajemen pelayanan 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung manajemen pelayanan yang profesional, SDM berintegritas, dan penerapan standar pelayanan minimal, dengan indikator antara lain: – Integritas Pelayanan Publik, mencapai 8,0 untuk unit pelayanan instansi pusat dan 7,5 untuk instansi daerah – Jumlah pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di daerah telah mencapai 100%. 28
14
4/4/2013
Sasaran RKP 2014 PN 1: RBTK (Buku I RKP 2014)…2 3. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan otonomi daerah yang antara lain didukung manajemen pemerintahan dan pembangunan daerah yang baik dan meningkatnya kapasitas keuangan pemerintah daerah dalam mendukung penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dengan indikator antara lain: – Dilakukan monitoring dan evaluasi penerapan 15 Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah, 9 SPM di UPD I dan 6 SPM di UPD II; – Daerah yang menerapkan DAK sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis (Juklak/Juknis) mencapai 90% – Daerah yang telah optimal (100%) menyerap DAK mencapai 90% – Daerah provinsi, yang belanja langsungnya lebih besar dari belanja tidak langsung mencapai 60% langsung mencapai 60% – Persentase belanja modal terhadap total belanja daerah mencapai 30% – Jumlah APBD yang disahkan tepat waktu mencapai 90% – Daerah Provinsi, yang ber‐LKPD sesuai dgn indikator kedisiplinan penggunaan anggaran dalam APBD sebagai upaya pencapaian Status WTP mencapai 100%. – Penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (provinsi) yang disahkan secara tepat waktu mencapai 90%. 29
Arah Kebijakan RKP 2014 PN 1: RBTK (Buku I RKP 2014) 1. Peningkatan kapasitas dan kualitas birokrasi pemerintah melalui langkah‐ langkah: a. penataan struktur organisasi instansi pemerintah (K/L/Pemda) agar tepat fungsi dan t tepat ukuran, t k b. perluasan reformasi birokrasi nasional dan peningkatan kualitas pelaksanaannya, c. perbaikan tata laksana (business process), d. pengembangan manajemen SDM aparatur berbasis merit, e. penerapan sistem pengendalian intern pemerintah secara berkualitas dengan didukung kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), f. penerapan manajemen kinerja pada semua lini penyelenggaraan pemerintahan, g. percepatan implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik sebagai upaya pengembangan open government.
2 Penataan otonomi daerah melalui langkah‐langkah: 2. Penataan otonomi daerah melalui langkah langkah a. b. c. d. e.
penataan Daerah Otonom Baru (DOB), pembinaan dan fasilitasi pengelolaan dana perimbangan, peningkatan kualitas pengelolaan anggaran daerah, Pembinaan dan fasilitasi pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah , percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang‐undangan di tingkat pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan. 30
15
4/4/2013
Arah Kebijakan RKP 2014 PN 1: RBTK (Buku I RKP 2014)…2 3. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui langkah‐langkah: a. penetapan dan penerapan sistem indikator kinerja utama pelayanan publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, b. penyempurnaan manajemen pelayanan, c. penerapan secara bertahap SPM dalam perencanaan dan penganggaran di daerah, serta monitoring dan evaluasi penerapan SPM di daerah, d. peningkatan pelayanan bagi kemudahan berusaha dan berinvestasi, e. evaluasi penerapan indikator utama pelayanan publik di daerah, dan f. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik.
4. Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum melalui langkah‐langkah: a. peningkatan kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, b. kemandirian dan kredibilitas penegak hukum sehingga kepercayaan masyarakat makin meningkat. 31
ARAH KEBIJAKAN DAN KEGIATAN PRIORITAS BIDANG PAN DAN RB (Buku II RKP 2014) PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS KKN ARAH KEBIJAKAN
KEGIATAN PRIORITAS
K/L PELAKSANA
1.
Penindakan Hukum atas Praktek KKN
Penyelidikan, Penyidikan y y dan Penegakan Hukum atas Praktek KKN
2.
Penegakan Sistem Integritas Aparatur
Pendidikan, Sosialisasi dan KPK Kampanye Anti Korupsi
3.
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan
Pengelolaan LHKPN
KPK
SASARAN KELUARAN UTAMA Penyelidikan 80 prkr, y Penyidikan 75 prkr, Penuntutan 70 prkr, Eksekusi Keputusan inkrach 100% prkr 102 Jumlah Instansi/Lembaga (Pem, Swasta, Masy) yang Melaks. Zona Anti Korupsi (Kumulatif) 100% Pejabat yang Diwajibkan
‐ ‐ ‐ ‐
KPK dan Kemenpan RB Bappenas dan KL 100% K/L/Pemda
Rencana Aksi STRANAS PPK Penerapan Pakta Integritas Kemenpan RB dan Zona Integritas, serta g , Wilayah Bebas Korupsi Penyelenggaran SPIP BPKP Peningkatan kapasitas BPKP internal auditor dan pengelola keuangan negara Penyempurnaan Kemenkeu Pengelolaan Barang Milik Negara
100% Implementasi di K/L dan Pemda
OUTCOME Indeks Persepsi Korupsi (IPK) = 45 Opini WTP atas Laporan Keuangan: K/L=100%, Prov=80%, Kab/Kota=40 %
- 606 Permen/Perka/ Perkada SPIP - 4.870 peserta Diklat SPIP/Pengawasan - 500 peserta program degree - 960 peserta sertifikasi JFA - 812 peserta diklat teknis substansi - 80 peserta overseas training Kebijakan 32
16
4/4/2013
ARAH KEBIJAKAN DAN KEGIATAN PRIORITAS BIDANG PAN DAN RB (Buku II RKP 2014) PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS KKN …2 ARAH KEBIJAKAN 1. 2.
3.
Penindakan Hukum atas Praktek KKN Penegakan Sistem Integritas Aparatur Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan
KEGIATAN PRIORITAS
K/L PELAKSANA
Pembinaan Pelaksanaan Kemendagri g dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
SASARAN KELUARAN UTAMA ‐ 100% Prov yang ber‐LKPD sesuai % y g dengan indikator kedisiplinan penggunaan anggaran dalam APBD sebagai upaya pencapaian status WTP (%) ‐ 90% penetapan dan penyampaian Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tepat waktu
Pemeriksaan Keuangan BPK Negara/Daerah
‐ 1.622 LHP Keungan ‐ 220 LHP Kinerja
Perluasan dan Standarisasi E Procurement (LPSE)
LKPP
280 LPSE Terstandarisasi
1.Pengembangan ULP
LKPP
‐ 70 ULP ‐ 100% implementasi pada K/L/D/I
1.Pengelolaan Pengaduan
Kemenpan RB
‐ 85%
dan Implementasi Jafung Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Masyarakat dan Tindak Lanjutnya
OUTCOME Indeks Persepsi Korupsi (IPK) = 45 Opini WTP atas Laporan Keuangan: K/L=100%, Prov=80%, Kab/Kota=40 %
33
ARAH KEBIJAKAN DAN KEGIATAN PRIORITAS BIDANG PAN DAN RB (Buku II RKP 2014) PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK ARAH KEBIJAKAN 1. Pengembangan Manajemen dan Si Sistem Pelayanan P l Publik Nasional 2. Penerapan SPM Pelayanan Publik 3. Pengembangan Sistem Evaluasi Kinerja PP
KEGIATAN PRIORITAS K/L PELAKSANA
SASARAN KELUARAN UTAMA 100% K/L dan Pemda
Implementasi UU 25/2009 tentang PP
Kemenpan RB
Peningkatan Kompetensi SDM Pelayanan Publik
LAN
‐ Disempurnakannya Metoda dan Modul Diklat Pelayanan Publik, ‐ 400 peserta Diklat TOT
Pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Kemenpan/
Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
Kemenpan
Penerapan SPM di daerah Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelayanan
Kemendagri
‐ Implementasi standar pelayanan ‐ Pembinaan SDM ‐ 100% Pemda memiliki PTSP ‐ Implementasi SPIPISE ‐ Kualifikasi PTSP Implememtasi Sistem Pengaduan Nasional Pelayanan Publik ‐ 9% laporan yang ditindaklanjuti investigasi ‐ 60% mediasi yang menghasilkan kesepakatan ‐ 15 SPM diterapkan
Kemendagri BKPM
ORI
Kemenpan RB
OUTCOME ‐ skor integritas pelayanan l publik: pusat=8,0 dan daerah=7,5 ‐ skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)=85
‐ 350 unit pelayanan yang dinilai kinerja pelayanannya ‐ 90% unit pelayanan publik yang berkategori terbaik
34
17
4/4/2013
ARAH KEBIJAKAN DAN KEGIATAN PRIORITAS BIDANG PAN DAN RB (Buku II RKP 2014) PENINGKATAN KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI ARAH KEBIJAKAN
KEGIATAN PRIORITAS
1. Penataan Penataan Kelembagaan IP Kelembagaan IP Pusat dan Daerah 2. Pengembangan Pengembangan Sistem Ketatalaksanaan 3. Penyempurnaan kualitas penyelenggaraan Pengembangan E Government manajemen PNS 4. Peningkatan Profesionalisme, Pengemb Sistem Kearsipan Modern netralitas dan Kesejahteraan SDM Penataan Arsip Aset Negara/Daerah Aparatur 5. Penyempurnaan Pengembangan Sistem Sistem Manajemen Rekruitmen yang Kinerja Transparan 6. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja IP
K/L SASARAN PELAKSANA KELUARAN UTAMA Kemenpan RB ‐ 16 K/L dilakukan penataan tepat fungsi dan tepat ukuran ‐ 15 K/L yang dievaluasi efisiensi 15 K/L yang dievaluasi efisiensi organisasinya ‐ 33 Prov, 33 kab, dan 33 kota yang dievaluasi organisasi dan tata kerjanya Kominfo
Fasilitasi Penerapan dan Pengembangan Sistem e‐Government
ANRI
‐ 100% Implementasi SIKD‐TIK di K/L ‐ 100% Implementasi SIKS‐TIK di K/L 100% Kab/Kota
ANRI
OUTCOME ‐ 100% K/L tepat fungsi dan tepat dan tepat ukuran ‐ 100% K/L efisien organisasinya ‐ 100% K/L, 90% prov dan 50% kab/kota akuntabel
Kemenpan RB/ ‐ 100% data usulan formasi PNS tepat dan BKN akurat ‐ 100% K/L dan Pemda telah melakukan / d d l h l k k analisis jabatan dan beban kerja ‐ 100% provinsi sudah dipasang CAT System
Pengembangan Sistem Karir (promosi/mutasi)
Kemenpan RB
20 instansi telah menerapkan SKP 100% K/L dan Pemda melaksanakan evaluasi kinerja individu
Pengembangan Sistem Informasi dan Data Base Kepegawaian
BKN
- 100% berfungsinya sistem informasi kepegawaian nasional - 100% SAPK online di semua instansi pusat dan daerah 35
ARAH KEBIJAKAN DAN KEGIATAN PRIORITAS BIDANG PAN DAN RB (Buku II RKP 2014) PENINGKATAN KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI….2 ARAH KEBIJAKAN 1. Penataan Penataan Kelembagaan IP 2. Pengembangan Sistem Ketatalaksanaan 3. Penyempurnaan kualitas penyelenggaraan manajemen PNS 4. Peningkatan Profesionalisme, netralitas dan Kesejahteraan SDM A SDM Aparatur 5. Penyempurnaan Sistem Manajemen Kinerja 6. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja IP
KEGIATAN PRIORITAS K/L SASARAN PELAKSANA KELUARAN UTAMA Peningkatan Kompetensi Peningkatan Kompetensi Kemenpan Kemenpan RB RB Implementasi UU ASN dan peraturan Implementasi UU ASN dan peraturan Profesional PNS pelaksanaannya BKN
-
LAN
-
OUTCOME ‐ 100% 100% K/L K/L tepat fungsi dan tepat 50% assesor yang tersertifikasi ukuran 50% penyelenggaraan asessment ‐ 100% K/L center yang terakreditasi efisien 7000 pegawai/pejabat/ calon pejabat organisasiny yang dinilai potensi dan a kompetensinya melalui assessment ‐ 100% K/L, center 90% prov dan 50% 50 lembaga diklat yang terakreditasi kab/kota 120 peserta Diklat Kepemimpinan I akuntabel 1000 Widyaiswara yang tersertifikasi
Pelaksanaan Manajemen Kemenpan RB - Terbitnya UU Akuntabilitas Kinerja Kinerja Penyelenggara Negara; - Terbitnya UU PPAP / RUU Sistem Pengawasan Nasional Penerapan SAKIP pada IP Kemenpan RB - 95% Instansi Pusat yang menerapkan Pusat dan Daerah SAKIP dg baik - 80% Instansi Daerah yang menerapkan SAKIP
36
18
4/4/2013
ARAH KEBIJAKAN DAN KEGIATAN PRIORITAS BIDANG PAN DAN RB (Buku II RKP 2014) PENINGKATAN KOORDINASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI NASIONAL ARAH KEBIJAKAN 1. 2.
3.
KEGIATAN PRIORITAS
K/L SASARAN PELAKSANA KELUARAN UTAMA Koordinasi Pemantapan Koordinasi Kemenpan RB - 1 kebijakan tt Penyempurnaan PMPRB Pelaksanaan RBI Pelaksanaan RBI Pelaksanaan Reformasi Pelaksanaan Reformasi dan Tim RBN dan Tim RBN - 1 1 Sistem Aplikasi PMPRB yang disempurnakan Sistem Aplikasi PMPRB yang disempurnakan Birorkasi - 95% tingkat kualitas pelaksanaan RB K/L Pemberdayaan Peningkatan Kapasitas 76 K/L dan 33 Prov yang mengikuti Forum SDM Aparatur Tim UPRBN, TI dan TQA Knowledge Management untuk - 10 K/L yang mengikuti Workshop Change Mendukung RBI Peningkatan Kualitas Pelaksanaan RBI Management Perluasan RB - 100 peserta Workshop Penerapan PMPRB di pada IP Pusat Pusat dan Daerah
OUTCOME ‐ Pelaksanaan RB di RB di K/L=100%, Prov=100%, dan Kab/Kota= 60% telah melaksanaka n Reformasi Birokrasi ‐ Tingkat ‐ 100% sosialisasi pelaksanaan RB Daerah Kualitas RB= ‐ 60% asistensi dan pendampingan pelaksanaan 95% RB Daerah
Perluasan Pelaksanaan RB pada Instansi Daerah Monitoring dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RBI
Kemenpan dan Kemenpan dan - 100 100 Assesor PMPRB K/L Assesor PMPRB K/L RB ‐ 520 orang Assesor PMPRB Pemda - 520 orang peserta workshop penerapan PMPRB online di Pemda - 33 prov, 75 kab, dan 44 kota lainnya yang dimonitor dan dievaluasi dengan PMPRB
Pengemb Sistem Diklat BKN dan LAN (sesuai kebutuhan dan mendukung RBI)
a. 50% jumlah pegawai yang telah dilakukan penataan dalam rangka reformasi birokrasi b. 500 Peserta Diklat bagi upaya Penanganan Dampak RB Instansi 37
TERIMA KASIH
38
19
