1
2
Laporan Penelitian FUNGSI AUDIT SEBAGAI ALAT CONTROL TERHADAP EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN DANA KEUANGAN PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT EKA PRASETYA MEDAN
O L E H Danri Toni Siboro, SE.,MSi.,Akt.
Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan 2013
3
BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG PENELITIAN Sejak dikeluarkannya Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Bank di Indonesia dibagi menjadi dua jenis yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Perkreditan Rakyat merupakan Lembaga Keuangan yang aktivitasnya sama dengan Bank umum yaitu untuk meningkatkan kebutuhan pelayanan akan jasa-jasa perbankan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah dalam menghimpun dan menyalurkan dana. Bank Perkreditan Rakyat Eka Prasetya merupakan Bank Perkreditan Rakyat yang aktivitasnya menghimpun dana dalam bentuk simpanan
dan memberikan pinjaman/kredit kepada masyarakat seperti
layaknya Bank umum, tetapi tidak memberikan layanan giro ataupun kegiatan valuta asing dan asuransi. Pengawasan terhadap Bank Perkreditan Rakyat Eka Prasetya dalam aktivitas penggunaan dana keuangannya dapat dilakukan dengan mengamati kegiatan, meneliti proses kegiatan dari mulai perencanaan sampai dengan pelaksanaan serta melakukan tindakan yang diperlukan untuk memeriksa, mencegah, memperbaiki penyimpangan yang terjadi agar sesuai dengan rencana pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Pengawasan terhadap Bank Perkreditan Rakyat Eka Prasetya dilakukan oleh para pejabat yang berwenang seperti manajeman atau pengelola Bank perkreditan rakyat itu sendiri melalui Satuan pengawas Intern (SPI)
4
Satuan pengawasan Intern (SPI) yaitu bagian yang bertugas melakukan pemeriksaan (audit) secara menyeluruh yang meliputi berbagai aspek dalam kegiatan operasionalnya. Salah satu bagian dalam SPI ini adalah Auditor internal. Dimana Auditor internal ini sangat membantu manajemen dalam mengevaluasi dan menunjukkan kelemahan–kelemahan serta dapat memberikan masukan kepada manajemen dalam hal diperlukannya pembenahan, perbaikan, koreksi baik yang menyangkut sumber daya manusia maupun sistem prosedur dan aspek manajerialnya. Auditor internal dalam kegiatannya akan melakukan control terutama dalam penyusunan program dan rencana kerja untuk pencapaian tujuan dan sasaran oleh pihak bank, penilaian kecermatan mengelola dana keuangan, perlindungan terhadap harta milik bank, pembuatan uraian tugas (job description) yang jelas, serta pengawasan dalam bentuk ketaatan terhadap setiap kebijakan manajemen yang telah digariskan.Tetapi harus diingat bahwa Auditor Internal membantu manajemen, bukan berarti berperan sebagai manager itu sendiri. Pelaksanaan pengawasan pada Bank Perkreditan Rakyat Eka Prasetya juga dilakukan oleh Bank Indonesia yang merupakan bagian dari pembinaan pemerintah terhadap bank pada umumnya, Sesuai dengan pasal 29–37 UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992, tentang Perbankan. Pemeriksaan Bank Indonesia dapat mencakup audit laporan keuangan, audit kepatuhan, maupun audit operasional yang berkaitan dengan aktivitas Bank Perkreditan Rakyat dalam kegiatan penyaluran, penghimpunan dan pemberian layanan jasa perbankan kepada lapisan masyarakat yang rendah yang tidak terjangkau bantuan dan layanan bank umum,
5
serta
kemampuan
untuk
menciptakan
pemerataan
kesempatan
berbisnis,
kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Dalam pemeriksaannya Bank Indonesia melakukan pengawasan dan pembinaan langsung maupun tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan baik dalam bentuk pemeriksaan secara berkala maupun sewaktu-waktu bila diperlukan. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelitian, analisis dan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan oleh bank perkreditan rakyat. Sehingga fungsi Pengawasan sangatlah penting peranannya dalam perbankan, yang mengandalkan usahanya dari segi kepercayaan dari masyarakat. Semakin berkembangnya lembaga perbankan, maka pelaksanaan operasionalnya semakin lebar dan kompleks, oleh sebab itu fungsi Internal Audit dapat menjadi alat pengawasan yang diharapkan dapat mengamankan dan meyakinkan bahwa penyelenggaraan kegiatan operasional suatu lembaga perbankan yang melibatkan penggunaan dana keuangan dari masyarakat luas dapat berjalan secara efesien, efektif, ekonomis, lancar, aman dan tertib. Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih jelas mengenai fungsi audit sebagai alat pengawasan dalam penggunaan dana keuangan terutama pada PT. Bank Perkreditan Rakyat, sehingga penulis dapat menyusun penelitian dengan judul: “FUNGSI AUDIT SEBAGAI ALAT KONTROL TERHADAP EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN DANA KEUANGAN PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT EKA PRASETYA MEDAN”
6
1.2 RUMUSAN MASALAH Dari uraian latar belakang penelitian di atas, penulis mencoba membuat rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan. Dalam buku Sugyono, Tuckman (1988) mengemukakan bahwa: Rumusan masalah yang baik adalah yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih (menurut penulis tidak harus), dinyatakan dalam bentuk kalimat Tanya, atau alternative yang secara implisit mengandung pertanyaan. 1 Adapun yang menjadi pokok pembahasan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Fungsi Audit Internal sebagai alat kontrol terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan dana keuangan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Eka Prasetya Medan”. 1.3 TUJUAN PENELITIAN Adapun tujuan penelitian dalam penulisan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi penggunaan dana keuangan 2) Untuk mengetahui fungsi Audit sebagai alat control dalam pencapaian penggunaan dana keuangan yang efektif dan efisien. 1.4. MANFAAT PENELITIAN Hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dari segi kegunaan operasional yaitu:
1
Sugyono, Metodologi Penelitian Administrasi, cetakan ke 19 , Bandung, 2011, Hal.34.
7
a.
Bagi Penulis Penelitian ini dapat memberikan peluang untuk menambah wawasan berpikir untuk memperluas pengetahuan, baik dalam teori maupun dalam Praktek. Teori berarti lebih dalam pemahaman dan penghayatan tentang semua ilmu yang diperoleh saat kuliah, sedangkan Praktek berarti memperoleh gambaran langsung dan menambah pengetahuan serta pengalaman dalam penerapan kegiatan di perusahaan, khususnya PT. Bank Perkreditan Rakyat.
b.
Bagi Perusahaan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran atau berupa informasi yang menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk kemajuan dan perkembangan dimasa yang akan datang khususnya pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Eka Prasetya Medan.
c.
Bagi Pihak Lain Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan tambahan informasi yang bermanfaat dan dapat menjadi masukan bagi para pembaca terutama kepada para peneliti berikutnya tentang bidang Auditing khususnya dalam mengkaji topik–topik yang berkaitan dengan masalah pengawasan dalam penggunaan dana kuangan yang efektif dan efisien
8
BAB II LANDASAN TEORITIS 2.1
Pengertian Bank Menurut Undang–Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa
yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak 2 Peranan bank sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Semua sektor usaha baik sektor industri, perdagangan, pertanian, perkebunan, jasa, perumahan, dan lainnya sangat membutuhkan bank sebagai mitra dalam mengembangkan usahannya. 2.1.1. Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan UU nomor 10 tahun 1998 dalam buku karya Kasmir “Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.3 Kegiatan BPR pada dasarnya sama dengan kegiatan Bank umum, hanya yang menjadi perbedaan adalah jumlah jasa bank yang dilakukan BPR jauh lebih sempit. Bidang usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi : 2 3
Ismail, Akuntansi Bank, Edisi Pertama: cetakan kedua, Jakarta, 2009, Hal 12 Kasmir, Manajemen Perbankan, Edisi Revisi : Cetakan ke 11, Jakarta, 2012, hal.23
9
a.
Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan
b.
Memberikan kredit
c.
Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selain bidang usaha yang telah diuraikan di atas, ada beberapa pembatasan atau
larangan bagi Bank Perkreditan Rakyat dalam menjalankan kegiatan operasinya yang meliputi : a.
Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing
b.
Menerima simpanan giro
c.
Melakukan penyertaan modal
d.
Melakukan kegiatan perasuransian.
2.1.2. Fungsi Bank Bank adalah lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan memberikan pelayanan dalam bentuk jasa–jasa perbankan.
10
Gambar 2.1 Fungsi Utama Bank BANK
Penghimpunan Dana
Penyaluran Dana
Pelayanan Jasa
Sumber: Ismail, Akuntansi Bank, Salemba empat, Jakarta, 2009, hal. 12 Dari gambar 2.1 di atas, bank memiliki tiga fungsi utama, yaitu melakukan aktivitas dalam penghimpunan dana kepada pihak ketiga, melakukan aktivitas dana kepada pihak yang membutuhkan dana, dan aktivitas bank dalam memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Dari ketiga fungsi tersebut, bank dapat mengembangkan dalam berbagai macam produk bank, yairu produk bank yang berkaitan dengan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa. a.
Penghimpunan dana Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, masyarakat
memercayai bank sebagai tempat yang aman untuk menyimpan uang. Bank akan membayar sejumlah tertentu atas penghimpunan dana masyarakat yang besarnya bergantung pada jenis simpanan masyarakat, antara lain simpanan giro, tabungan, dan deposito. Masing–masing jenis simpanan ini memiliki karakteristik yang berbeda. Giro dan tabungan merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap
11
saat. Deposito merupakan jenis simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan antara bank dan nasabah penyimpan. Dalam perkembangannya penghimpunan dana tidak hanya dengan menawarkan produk giro, tabungan, dan deposito, akan tetapi produk penghimpunan dana lainnya, misalnya surat berharga, pasar uang antarbank, dan obligasi. Penghimpunan dana pihak ketiga dalam bentuk simpanan merupakan sumber dana bank yang terbesar. Sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi, bank dapat menghimpun dana secara langsung dari masyarakat. Masyarakat dapat menempatkan dananya kapanpun dan juga dapat menarik dananya kapanpun, sesuai dengan jenis simpanan yang dimilikinya. b.
Penyaluran Dana Fungsi bank yang kedua adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang
membutuhkan dana. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank sebagian besar dalam bentuk kredit/pinjaman. Atas kredit/pinjaman yang diberikan oleh bank kepada debitur (peminjam), bank akan memperoleh balas jasa berupa bunga untuk bank konvensional dan/atau bagi hasil dan balas jasa lain bagi bank syariah. Penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan juga mengalami perkembangan yang cukup pesat antara lain, bank dapat menyalurkan dananya dengan membeli sertifikat bank Indonesia, menyalurkan dana melalui pasar uang antarbank, surat–surat berharga, obligasi, dan lain–lain. Bank menyalurkan dananya dalam aktiva produktif, yaitu aktiva yang dapat menghasilkan keuntungan.
12
c.
Pelayanan Jasa Pelayanan jasa bank merupakan aktivitas pendukung yang dapat diberikan oleh
bank. Pelayanan jasa bank dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu jasa bank dalam negeri dan jasa bank luar negeri. Jasa bank dalam negeri adalah merupakan jenis pelayanan jasa yang diberikan oleh bank terkait dengan transaksi–transaksi antarbank dalam negeri. Beberapa contoh jasa bank dalam negeri misalnya, jasa pengiriman uang (transfer), pemindahbukuan, kliring, save deposit box, penagihan warkat kliring, surat–surat berharga, dan lain–lain. Jasa bank luar negeri merupakan jenis pelayanan jasa yang diberikan oleh bank terkait dengan transaksi-transaksi dengan bank koresponden (bank asing yang berlokasi di luar negeri yang memiliki hubungan kerja sama dengan bank yang terdapat di Indonesia), Misalnya letter of credit, travelers check, swift, negosiasi wesel ekspor, dan jasa lain–lain. Imbalan atas pelayanan jasa perbankan dan merupakan pendapatan fee dan komisi. Pendapatan fee dan komisi atas jasa pelayanan bank kepada nasabah disebut fee based income. Fee based income merupakan pendapatan yang diperoleh bank atas pelayanan jasa yang diberikan kepada masyarakat. 2.1.3. Laporan keuangan Bank Laporan keuangan bank merupakan bentuk pertanggung jawaban manajemen terhadap pihak–pihak yang berkepentingan dengan kinerja bank yang dicapai selama periode tertentu. Tujuan laporan keuangan bank adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, perubahan ekuitas, arus kas, dan informasi lainnya
13
yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari neraca, laporan komitmen dan kontingensi, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. 2.2. Control/Pengawasan Schermerhorn mengemukakan bahwa: Pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut (controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results) 4 Suatu sistem perbankan setidaknya memiliki otoritas pengatur dan pengawasi. Namun kedudukan, struktur, kekuatan pengaturan dan penegakan hukum, serta tanggung jawab spesifik dari masing–masing kewenangan yang berbeda. Variasi ini biasanya akibat dari tradisi dan dari lingkungan hukum atau ekonomi suatu Negara tertentu. Otoritas pengawas tidak dapat menjamin bahwa bank tidak akan mengalami kegagalan. Potensi kegagalan bank merupakan bagian integral dari pengambilan resiko. Tanggung jawab pengawas adalah membuat kesepakatan yang dapat memfasilitasi jalan keluar bagi bank bermasalah dengan tingkat kerusakan sistem
4
hal. 317
Ernie Tisnawati Sule & Kurniawan, Pengantar Manajemen, Edisi Pertama, Jakarta, 2005,
14
minimum. Agar sistem pengawasan perbankan efektif maka ada 2 (dua) bentuk pengawasan yaitu 1. Pengawasan Off-Site 2. Pengawasan On-Site Menurut Henni van Greuning dalam bukunya Analisis Risiko Perbankan, Bahwa Pengawasan Off-site, pada dasarnya merupakan perangkat peringatan dini yang didasarkan pada analisis data keuangan yang diberikan oleh bank. Dan Pengawasan On-Site merupakan tindak lanjut dan berdasarkan pengawasan Off-site serta memungkinkan otoritas pengawasan untuk memeriksa rincian dan menilai viabilitas masa depan bank 5 Pengawasan off-site bertujuan untuk memantau kondisi keuangan bank dan sistem perbankan, serta memberikan identifikasi dini dari masalah dan kegagalan bank. Ini paling efektif dengan menggunakan kuesioner dan penjelasan masukan untuk perekonomian dan pembuatan kebijakan moneter. Pengawasan on-site bertujuan untuk memantau kondisi keuangan, kinerja, dan viabilitas masing–masing bank di masa akan datang dengan memberikan rekomendasi kepada manajemen terhadap tindakan yang dilakukan sesuai dengan yang dibutuhkan. Ini dilakukan dengan menggunakan pemeriksaan dan diskusi dengan manajemen bank dan dengan staf yang bertanggung jawab.
5
Henni van Greuning: Analisis Risiko Perbankan, edisi Ketiga, Jakarta,2011, hal. 314
15
2.2.1. Jenis Pengawasan Dalam pelaksanaan Pengawasan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam menurut Henni dalam bukunya analisis resiko perbankan yaitu “ 1. Pengawasan preventif 2. Pengawasan Represif”6 1.
Pengawasan preventif Adalah pengawasan yang dilakukan secara terus menerus untuk menghindari
terjadinya penyimpangan dan pemborosan yang dilakukan oleh pengelola BPR yang erat kaitannya dengan sistem pengendalian manajemen, antara lain melalui : a. Penyusunan program kerja dan rencana anggaran dan belanja untuk pencapaiaan tujuan dan sasarannya. b. Memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan, baik intern mapun ekstern. c. Penetapan struktur organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai program kerja. d. Pembuatan uraian tugas (job description) yang jelas. e. Rekruitmen SDM yang kompeten dan dapat dipertangungjawabkan f. Menghindari perangkapan tugas antara pelaksana operasional dengan pembukuan. Tujuan pengawasan preventif adalah untuk mencegah terjadinya penyimpangan pemborosan dalam Pengelolaan BPR atau untuk mengetahui lebih dini adanya gejala
6
Henni van Greuning, Op.cit. hal. 314
16
penyimpangan dan pemborosan sehingga dapat mengambil langkah-langkah penyelesaian segera oleh manajemen. 2.
Pengawasan Represif Adalah pengawasan yang dilakukan dengan membuat langkah penyelesaian
yang diperlukan setelah diketahui adanya penyimpangan dan penyelewengan dalam pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat. Langkah pengawasan yang dilakukan adalah dengan melakukan pemeriksaan administrasi dan fisik terhadap sebab-sebab terjadinya penyimpangan dan penyelewengan yang ditindaklanjuti dengan membuat berita acara pemeriksaan oleh team pemeriksa yang ditugaskan yang selanjutnya dilaporkan kepada manajemen untuk mengambil tindakan penyelesaian. 2.3. Pengertian Audit Intenal Menurut Lawrence B. Sawyer’s bahwa definisi: Audit internal adalah sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda– beda dalam organisasi untuk menentukan apakah: 1. Infomasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan 2. Risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi 3. Peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti 4. Kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi 5. Sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis, dan 6. Tujuan organisasi telah dicapai secara efektif. 7
7
Sawyer’s: Internal Auditing, edisi kelima; Jakarta, 2005, hal. 10
17
Sedangkan menurut Sukrisno Agoes dalam buku Auditing mengemukakan bahwa: Auditing adalah sebuah pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh managemen, beserta catatan–catatan pembukuan dan bukti–bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. 8 Ada beberapa hal penting dari pengertian tersebut, yang perlu dibahas lebih lanjut yaitu: 1.
Yang diperiksa adalah laporan keuangan yang telah disusun oleh managemen beserta catatan–catatan pembukuan dan bukti–bukti pendukungnya. Laporan keuangan yang harus diperiksa terdiri atas laporan posisi keuangan (neraca), laporan keuangan komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Catatan–catatan pembukuan terdiri atas buku harian (buku kas/bank, buku pembelian, buku serba/serbi), buku besar, sub buku besar (piutang, liabilitas, asset tetap, kartu persediaan). Bukti–bukti pendukung antara lain bukti penerimaan dan pengeluaran kas/bank, faktur penjualan, jurnal voucher dan lainlain. Dokumen lain yang perlu diperiksa adalah notulen rapat direksi dan pemegang saham, akta pendirian, kontrak, perjanjian kredit dan lain–lain.
2.
Pemeriksaan dilakukan secara kritis dan sistematis, agar pemeriksaan dapat sistematis, akuntan publik harus merencanakan pemeriksaannya sebelum proses pemeriksaan dimulai, dengan membuat apa yang disebut rencana pemeriksaan 8
Sukrisno Agoes:Auditing, Edisi keempat , Salemba Empat; Jakarta, 2012, hal. 4
18
(Audit Plan). Dalam Audit Plan antara lain dicantumkan kapan pemeriksaan dimulai, berapa lama jangka waktu pemeriksaan, kapan laporan harus selesai, berapa orang audit staff yang ditugaskan, masalah–masalah yang diperkirakan akan dihadapi di bidang tertentu. Dan agar pemeriksaan dapat dilakukan secara kritis, pemeriksaan tersebut harus dipimpin oleh seorang yang mempunyai gelar akuntan (registered accountant), sertifikasi CPA dan mempunyai izin praktek sebagai akuntan publik dari menteri keuangan. Pelaksanaan pemeriksaan haruslah seorang yang mempunyai pendidikan, pengalaman, dan keahlian dibidang akuntansi, perpajakan, sistem akuntansi dan pemeriksaan akuntan. 3.
Pemeriksaan dilakukan oleh pihak yang independen, yaitu akuntan publik. Akuntan publik harus independen, dalam arti sebagai pihak luar perusahaan yang diperiksa, tidak boleh mempunyai kepentingan tertentu di dalam perusahaan tersebut (misalnya keluarga dari pemegang saham, direksi, atau dewan komisaris). Akuntan publik harus independen, baik in-fact maupun inappearance dan in mind karena sebagai kepercayaan masyarakat, harus bekerja secara objektif, tidak memihak kepihak manapun dan melaporkan apa adanya.
4.
Tujuan dari pemeriksaan akuntan dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa. wajar berarti disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum. Akuntan publik tidak dapat menyatakan bahwa laporan keuangan itu benar, karena pemeriksaan dilakukan secara sampling (test basis) sehingga mungkin saja terdapat kesalahan dalam laporan
19
keuangan tetapi jumlahnya tidak material (kecil atau inmaterial) sehingga tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. 2.3.1. Fungsi Audit Internal Dalam buku Internal Auditing Sawyer’s mengemukakan bahwa audit internal adalah departemen yang mampu membantu managemen dalam hal sebagai berikut : 1. Mengawasi kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diawasi sendiri oleh manajemen puncak. 2. Mengidentifikasi dan meminimalkan risiko. 3. Memvalidasi laporan ke manajemen senior. 4. Membantu manajemen pada bidang-bidang teknis. 5. Membantu proses pengambilan keputusan. 6. Menganalisis masa depan, bukan hanya untuk masa lalu. 7. Membantu manajer untuk mengelola perusahaan. 9 Perumusan fungsi audit internal dalam perusahaan biasanya menyangkut sistem pengendalian manajemen, ketaatan, pengungkapan penyimpangan, efisiensi dan efektivitas, manajemen risiko, dan proses tata kelola (good corporate governance). Fungsi audit internal menjadi semakin penting sejalan dengan semakin kompleksnya operasional perusahaan. Manajemen tidak mungkin dapat mengawasi seluruh kegiatan operasional perusahaan, karena itu manajemen sangat terbantu oleh fungsi audit internal untuk menjaga efisiensi dan efektivitas kegiatan.
9
Sawyer’s, Op.cit hal. 32
20
2.3.2. Tujuan Audit Internal Tujuan Audit keuangan secara umum adalah 1. Menjamin bahwa praktek pengelolaan keuangan sudah memenuhi sistem pengendalian internal perusahaan maupun kaidah–kaidah pengelolaan risiko yang sehat. 2. Menjamin bahwa laporan keuangan yang disajikan besar sesuai terjadinya transaksi dan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Tujuan khusus dari kegiatan harus selaras antara 1.
Perspektif Pemilik Modal ( Business owner)
2.
Perspektif pucuk pimpinan Bisnis (senior Management) Menurut Valery G. Kumaat dalam bukunya Internal Audit Tujuan khusus dari
kegiatan audit adalah: a. Perspektif Pemilik Modal (Business owner) Menjamin investasi bisnis telah dikelola secara tepat dalam pengertian bahwa investasi itu berdampak positif mendorong produktivitas asset perusahaan dan menghasilkan tingkat pertumbuhan keuntungan (gain/revenue) yang optimal, yang semuanya diukur dengan parameter berbasis uang. b. Perspektif pucuk pimpinan Bisnis (senior Management) Menjamin bahwa asset lancar (current assets) perusahaan bebas dari penyimpangan yang tak diharapkan, baik dalam bentuk penyalahgunaan dana maupun pengelolaan dana yang tidak tertib (yang dapat membuka peluang terjadinya penyelewengan atau inefisiensi) 10
10
Valery G. Kumaat; Internal Audit, Erlangga, Jakarta, 2011, hal.43
21
Tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh internal auditor adalah untuk membantu semua pimpinan perusahaan (manajemen) dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya. Perusahaan perbankan memiliki kedudukan yang penting dalam perekonomian dan pembangunan, maka fungsi audit intern menjadi semakin penting. Secara umum dapat dikatakan bahwa fungsi audit internal bagi manajemen perusahaan adalah untuk menjamin pelaksanaan operasional yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Di dalam perusahaan, audit intern merupakan fungsi staf, sehingga tidak memiliki wewenang untuk langsung memberi perintah kepada pegawai, juga tidak dibenarkan untuk melakukan tugas-tugas operasional dalam perusahaan yang sifatnya di luar kegiatan pemeriksaan. Audit internal terlibat dalam memenuhi kebutuhan manajemen, dan staf audit yang paling efektif meletakkan tujuan manajemen dan organisasi di atas rencana dan aktivitas mereka. Tujuan-tujuan audit disesuaikan dengan tujuan manajemen, sehingga auditor internal itu sendiri berada dalam posisi untuk menghasilkan nilai tertinggi pada hal-hal yang dianggap manajemen paling penting bagi kesuksesan organisasi.
22
2.3.3. Lingkup Audit Internal Lingkup audit (audit scope) merupakan batasan dari suatu audit. Lingkup audit internal memberikan batasan bidang atau kegiatan yang akan diaudit, periode waktu yang diaudit, lokasi yang akan dikunjungi, dan jenis kajian yang akan dilakukan untuk mendukung simpulan, dan jenis investigasi yang akan dilakukan (jika dibutuhkan) 11 Menentukan lingkup audit internal merupakan hal yang sangat penting dalam proses perencanaan karena akan memengaruhi prosedur audit, sumber daya yang dibutuhkan, dan masalah–masalah penting yang akan dilaporkan. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman atau harapan yang berlebihan dari para pengguna laporan terhadap hasil audit. Dalam hal tertentu, lingkup audit juga perlu menegaskan bidang atau kegiatan yang tidak termasuk dalam audit (audit limitation). Hal ini sangat penting untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman atau harapan yang berlebihan dari para pengguna laporan terhadap hasil audit. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menetapkan lingkup audit, agar lingkup audit dapat ditentukan dengan tepat, yaitu: a. Manfaat informasi dari tahap audit sebelumnya. Keputusan mengenai penetapan lingkup audit dapat berubah sesuai dengan perubahan informasi yang diperoleh. Oleh karena itu, lingkup audit harus ditentukan secara jelas pada tahap awal perencanaan audit sehingga kebutuhan mengenai sumber daya dan prosedur audit dapat ditentukan. b. Menyesuaikan lingkup Audit. Penyesuaian atau perubahan lingkup audit perlu dilakukan apabila informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan audit mengharuskan demikian. Hal ini terjadi jika informasi awal yang digunakan dalam menentukan lingkup audit 11
106
I Gusti Agung Rai, Audit Kinerja pada sector public, Salemba empat, Jakarta, 2010. Hal.
23
selama perencanaan awal kurang akurat dan kurang lengkap. Dalam situasi demikian, auditor harus membicarakan perubahan tersebut dengan manajemen. c. Menggunakan pertimbangan professional, untuk menentukan lingkup audit yang lebih khusus untuk merancang prosedur audit dalam rangka mencapai tujuan audit. d. Mempertimbangkan karakteristik objek audit. Karakteristik objek audit yang berbeda akan menentukan periode waktu audit yang berbeda pula. Dalam menentukan periode waktu yang tepat, auditor hendaknya mempertimbangkan hal–hal sebagai berikut: 1. Pendekatan audit yang digunakan termasuk sifat masalah yang akan diaudit, misalnya mengaudit proses dan mengaudit hasil. 2. Kondisi entitas yang diaudit, seperti adanya perubahan program atau sistem sebelum atau selama audit. 3. Sifat dan tersedianya bukti, Bukti ini harus dikumpulkan dengan periode waktu yang memadai. Keputusan mengenai periode waktu audit yang tepat bergantung pada keputusan auditor di saat audit sedang berjalan dan bergantung pada bukti yang didapat dari audit. 4. Keahlian dan kompetensi yang dibutuhkan, yaitu dengan melibatkan seorang ahli dalam tim audit. 12 2.4. Fungsi Audit sebagai Alat Kontrol Auditor internal bisa sangat membantu manajemen dengan mengevaluasi alat kontrol dan menunjukkan kelemahan–kelemahan dalam kontrol oleh auditor internal. Auditor internal harus terus mengingat bahwa alat kontrol dirancang untuk mencapai tujuan manajemen. Tetapi harus diingat bahwa auditor internal membantu manajemen, bukan berarti berperan sebagai manager itu sendiri. Standar audit internal diperlukan sebagai dasar untuk mengukur apakah pekerjaan audit intern telah memadai atau tidak. Dengan bekerja mengikuti standar, auditor dapat mempertahankan diri dari tuduhan akan pelaksanaan audit yang tidak memadai. Dalam melakukan pekerjaannya, para pemeriksa intern harus mengikuti
12
I Gusti Agung Rai; Op.Cit, hal 107
24
standar profesi dank ode etik serta aturan lain yang berkaitan, berikut ini adalah ringkasan dari standar profesi dan kope etik pemeriksaan intern yang dibuat oleh IIA. 1. Independensi : pemeriksaan intern harus bebas dan terpisah dari aktivitas yang diperiksanya a. Status organisasi dari pemeriksa intern harus memberikan kebebasan untuk memenuhi tanggung jawab pemeriksaan yang dibebankan kepadanya b. Pemeriksaan intern dalam melaksanakan tugasnya harus objektif 2. Kepampuan Profesional: pemeriksaan intern harus mempergunakan keahlian dan ketelitian dalam menjalankan profesinya 3. Kegiatan Pelaksanaan pemeriksaan harus meliputi perencanaan pemeriksaan, pengujian dan evaluasi informasi, pemberitahuan hasil dan tindak lanjut a. Perencanaan pemeriksaan: pemeriksaan intern harus membuat perencanaan untuk setiap penugasan yang dilakukannya. b. Pengujian dan pengevaluasian informasi: pemeriksaan intern harus mengumpulkan, menganalisis, mengiterprestasikan dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil pemeriksaan. c. Penyampaian hasil pemeriksaan yaitu harus mencakup pernyataan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan, Tujuan, lingkup, dan metodologi pemeriksaan, Tanggapan pejabat yang bertanggung jawab atas hasil pemeriksaan, Pelaporan informasi rahasia apabila ada d. Tindak Lanjut hasil pemeriksaan adalah langkah-langkah yang harus diambil oleh auditor setelah laporan audit deserahkan kepada auditee, dan merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan kemajuan auditee dalam melaksanakan rekomendasi audit, berupa temuan audit, simpulan, dan rekomendasi yang tepat. 13 Auditor internal harus mengingat bahwa audit yang baik tidak bisa dihafal dan dilakukan di luar kepala. Tidak ada dua organisasi yang benar-benar sama, juga tidak ada organisasi yang sama baik pada saat ini maupun pada masa yang lalu. Para
13
hal 21
Akmal; Pemeriksaan managemen Internal Audit, Cetakan Pertama, Indeks; Jakarta, 2009,
25
manager diganti, supervisor ditugaskan, karyawan baru dipekerjakan, dan prosedur direvisi. Kontrol yang baik tergantung pada orang–orang yang baik, yang memiliki motivasi dan menjalani pelatihan yang memadai, tetapi motivasi dan pelatihan mereka bisa berubah. Kontrol yang baik dapat rusak, baik karena kolusi pegawai atau penolakan manajemen. Di sisi lain, kontrol yang bagus bisa jadi terlalu bagus, lebih banyak biaya yang dikeluarkan dibandingkan kerugian yang ingin dikendalikan. Kontrol bisa jadi berlebihan, atau bisa terlalu kaku sehingga membatasi imajinasi, inisiatif dan motivasi karyawan. Auditor internal harus menelaah alat kontrol dengan menggunakan cara pandang manajemen serta tetap mempertimbangkan orang, waktu, lingkungan, risiko, dan kondisi. 2.5. Pengertian Efektivitas dan efisiensi Menurut F. Drucker dalam buku Sugiyono menyatakan bahwa: “Effectiveness is the foundation of success; efficiency, is concerned with doing things. Effectiveness is doing the right things”.14 Efektivitas merupakan landasan untuk mencapai sukses, dan efisiensi merupakan sumber daya minimal yang digunakan untuk mencapai kesuksesan itu. Efisiensi berkenaan dengan cara mengerjakan sesuatu dengan betul, sedangkan efektivitas dengan pekerjaan yang betul dikerjakan. Bila dalam organisasi hanya pekerjaan yang betul (sesuai rencana) dikerjakan, maka akan muncul efektivitas, dan bila cara yang digunakan untuk mengerjakan pekerjaan yang betul itu tepat maka akan menghasilkan efisiensi. 14
Sugiyono, Op.Cit, hal. 23
26
Dalam pengertian manajemen yang sehat sudah tersimpul pengertian efisiensi dan efektifitas, dalam arti bahwa segala sesuatu dikerjakan dengan berdaya guna: artinya dengan tepat, cepat, hemat, dan selamat.
1. Tepat : Kena pada sasaran, dalam arti apa yang dikehendaki tercapai, atau apa yang dicita-citakan menjadi kenyataan. 2. Cepat : Tidak menghabiskan waktu yang tidak perlu, selesai tepat pada waktunya atau sebelum waktu yang ditetapkan. 3. Hemat : Dengan biaya yang sekecil-kecilnya, tanpa terjadi pemborosan dalam bidang apapun. 4. Selamat : Segala sesuatu sampai pada tujuan yang dimaksud tanpa mengalami hambatan-hambatan, kelambatan-kelambatan, ataupun kemacetan-kemacetan. 15 Dalam kegiatan bisnis, terkadang perusahaan melakukan pekerjaan yang tidak efektif (tidak tepat) dan juga tidak efisien. Oleh karena itu manajemen diperlukan sebagai upaya agar kegiatan bisnis dapat berjalan secara efektif dan efisien yaitu dengan menjelaskan dan menetapkan setiap fungsi–fungsi manajemen diantaranya fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pengarahan, dan fungsi pengendalian serta pengawasan.
2.5.1. Pengertian Efektivitas Setiap managemen dalam suatu perusahaan sangat mengharapkan agar tujuan dari organisasi dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Menurut Peter F. Drucker Pengertian “Efektif adalah Mengerjakan Pekerjaan dengan benar (doing in the right things)”.16
15 16
Sugiyono: Op.Cit, hal. 25 Sadono Sukrisno: Pengantar Bisnis, Edisi Pertama; Jakarta, 2004, hal. 107
27
Efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan managemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektif merupakan ukuran prestasi manajemen dalam kegiatan–kegiatan yang diperlukan agar sasaran organisasi tercapai. Artinya sejauh mana para manajer mencapai sasaran–sasaran organisasi, serta merupakan ukuran dalam menilai bagaimana manajer tersebut telah menjalankan kegiatannya secara efektif. Berdasarkan uraian di atas, keadaan efektif jika tujuan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. 2.5.2. Pengertian Efisiensi Sedangkan menurut Sadono sukrisno dalam bukunya Pengantar Bisnis bahwa pengertian: ”Efisiensi adalah hubungan antara input atau bahan baku dengan produk”. 17 Efisiensi ialah perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan keluaran (output), atau antara daya usaha dan hasil, atau antara pengeluaran dan pendapatan. Efisiensi mengacu pada hubungan antara masukan dan keluaran. Artinya jika perusahaan mampu mencapai efisiensi berarti dengan masukan yang terbatas perusahaan dapat menciptakan keluaran yang maksimum. Jika perusahaan dapat menghasilkan barang atau jasa lebih banyak sementara nilai bahan baku tetap, maka dapat dikatakan efisiensi telah dicapai dan mungkin telah ditingkatkan. Begitu pula jika perusahaan dapat menghasilkan barang dan jasa yang tetap tetapi dengan nilai bahan baku yang murah, sekali lagi efisiensi telah dicapai dan ditingkatkan. Efisiensi 17
Sadono Sukrisno: Op.Cit, hal. 151
28
ialah perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan keluaran (output), atau antara daya usaha dan hasil, atau antara pengeluaran dan pendapatan, atau dengan output dengan waktu Dalam kenyataan di lapangan atau di tingkat organisasi, selalu dijumpai bahwa seorang manajer melakukan tindakan yang tidak efektif dan efisien. Oleh karenanya organisasi tersebut mendapatkan penilaian yang tidak baik. Pada dasarnya ada empat kemungkinan yang dapat terjadi pada sebuah organisasi menyangkut efektivitas dan efisiensi Gambar 2.2 Model Efektivitas dan Efisiensi Organisasi Efektivitas
Tinggi
(kasus 2) Tujuan dicapai dengan biaya tinggi
(kasus 4) Tujuan dicapai dengan biaya rendah
Rendah
(kasus 1)
(kasus 3)
Tujuan tidak tercapai
Tujuan tidak dicapai
dengan biaya tinggi
tetapi biaya rendah
Efisiensi Sumber : Sukirno, Sadono; Pengantar Bisnis, Edisi pertama, Jakarta, 2004, hal 21
29
Dalam gambar 2.2 ditunjukkan kedudukan masing–masing kasus di atas dalam skala keefektifan dan keefisienan. Dari model tersebut di atas dapat disimpulkan beberapa hal: Kasus 4: Organisasi yang dapat berjalan dengan efektif dan efisiensi, dan merupakan model organisasi yang sukses. Kasus 2: Organisasi yang berjalan tidak efisiensi tetapi sangat efektif, merupakan organisasi yang mencapai tujuannya dengan biaya yang tinggi. Kasus 3: Organisasi yang berjalan efisiensi tetapi tidak efektif merupakan organisasi yang menjalankan kegiatannya dengan melakukan kekeliruan tetapi pencapaiannya baik. Kasus 1: Organisasi yang berjalan dengan tidak efektif dan tidak efisiensi, dan merupakan model organsasi yang buruk prestasinya. Selanjutnya Fremont E. Kas mengemukakan bahwa “Effectiveness is concerned with the accomplishmen of explicit or implicit goals”. 18 Jadi efektivitas berkenaan dengan derajat pencapaian tujuan baik secara eksplisit maupun implisit yaitu seberapa jauh rencana dapat dilaksanakan dan seberapa jauh tujuan tercapai. Sedangkan efisien berarti optimasi penggunaan sumber daya yaitu yang termurah cara mengerjakan, termurah biayanya, tersingkat waktunya,
18
Sugiyono: Op.Cit, hal.23
30
teringan bebannya, terpendek jaraknya. Bila dalam suatu usaha mencapai tujuan tertentu dianggarkan 100 juta, tetapi dengan metode baru dapat dikerjakan dengan 80 juta, maka terdapat efisiensi sebesar 20 juta. 2.6. Penggunaan Dana keuangan 2.6.1. Pengertian Dana Menurut Sigit dalam bukunya Bank dan lembaga keuangan lain bahwa ” Dana dalam arti yang sempit dapat diartikan sebagai kas dan Dana dalam arti yang luas dapat diartikan sebagai modal kerja”19 Dana dalam arti yang sempit dapat diartikan sebagai kas, yaitu yang menunjukkan bahwa laporan sumber dan penggunaan dana menggambarkan suatu ringkasan sumber dan pengelolaan dana selama periode yang bersangkutan. Tersedianya dana dalam jumlah yang cukup mutlak diperlukan untuk menjaga kelangsungan operasi yang dilaksanakan perusahaan. Sedangkan Dana dalam arti yang luas dapat diartikan sebagai modal kerja, yaitu aktiva lancar yang dikurangi dengan kewajiban lancar yang dikenal dengan sebutan modal kerja netto. Jadi modal kerja disini merupakan investasi passive dalam bentuk kas, surat–surat berharga, piutang dan persediaan dikurangi dana kewajiban lancar yang diperoleh untuk menambah atau mengurangi kebutuhan aktiva lancar. Apabila modal kerja terlalu besar pada piutang, maka perusahaan akan menghadapi resiko yaitu piutang sulit dikumpulkan, sehingga memperbesar piutang 19
Sigit Triandaru: Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, edisi kedua, salemba empat; Jakarta, 2006, hal. 102
31
ragu-ragu. Sebaliknya apabila modal kerja tidak mencukupi atau terlalu rendah, maka perusahaan mungkin akan kehilangan pasar karena tidak mampu memenuhi pasar (market demand). 2.6.2. Sumber Dana Keuangan Pada lembaga keuangan seperti bank, sumber dana keuangan berasal dari: 1. Dana bank itu sendiri (internal) 2. Dana bank yang berasal dari masyarakat luas 3. Dana Pinjaman Dari Pihak Luar Bank 20 1.
Dana yang bersumber dari dana bank itu sendiri (internal), setoran modal dari para pemilik atau bank mengeluarkan atau menjual saham baru kepada pemilik baru atau cadangan-cadangan laba yang belum digunakan. Modal sendiri yang berasal dari para pemegang saham (pihak kesatu).
2.
Dana Yang Berasal dari Masyarakat Luas (Eksternal) yaitu dana-dana yang dihimpun dari masyarakat ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank) dana tersebut terdiri atas giro (demand deposit), deposito (time deposit) dan tabungan (saving).
3.
Dana Pinjaman Dari Pihak Luar bank adalah dana dari pihak bank yang lazim disebut dengan dana pihak kedua yaitu dana yang berasal dari pihak yang memberikan pinjaman kepada bank, yang terdiri dari empat pihak, yaitu :
20
http://a60446.wordpress.com/2011/03/17/sumber-dan-penggunaan-dana-bank/
32
a. Pinjaman dari bank lain dalam negeri yang lebih dikenal dengan pinjaman antar bank (interbank call money) b. Pinjaman dari atau Lembaga Keuangan di Luar Negeri yang biasanya berbentuk pinjaman jangka menengah-panjang. c. Pinjaman dari lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang kadang kala tidak benar berbentuk pinjaman atau kredit, tapi lebih banyak berbentuk surat berharga yang dapat diperjual belikan sebelum tanggal jatuh tempo. d. Pinjaman dari Bank Sentral (Bank Indonesia) Kemampuan Bank memperoleh sumber-sumber dana yang diinginkan sangat memengaruhi kelanjutan usaha bank. Dalam mencari sumber-sumber dana bank harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti, kemudahan untuk memperolehnya, jangka waktu sumber dana, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh dana tersebut. Dalam hal ini bank harus pintar menentukan untuk apa dana tersebut digunakan, seberapa besar dana yang dibutuhkan, sehingga tidak salah dalam menentukan pilihan. 2.6.3. Penggunaan Dana Keuangan Dana yang berhasil dihimpun oleh bank justru akan menjadi beban apabila dibiarkan begitu saja tanpa ada usaha alokasi untuk tujuan-tujuan produktif. Dana yang telah dihimpun bukanlah dana yang semuanya murah tapi sebagian besar adalah dana dari deposan yang menimbulkan kewajiban bagi bank untuk membayar imbal jasa berupa bunga. Berdasarkan kebutuhan itu dan juga untuk memperoleh
33
penerimaan bank dalam rangka menutup biaya-biaya lain serta mendapatkan keuntungan. Dalam dunia perbankan penggunaan dana keuangan bank biasanya digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan untuk pemberian kredit. Adapunpun penggunaan dana dalam kegiatan operasional bank adalah dalam membiayai biaya tenaga kerja (gaji/upah), biaya sewa, biaya pajak, biaya bunga, biaya pemeliharaan dan perbaikan, biaya air/listrik/telepon, dan biaya operasional lainnya. Penggunaan dana bank pada prinsipnya dapat diklasifikasikan berdasarkan Prioritas penggunaan dana dan Sifat aktiva bank, yaitu: a. Prioritas penggunaan dana Penggunaan dana bank adalah dialokasikan dalam bentuk cadangan likuiditas yang terdiri dari cadangan primer dan cadangan sekunder, kredit, dan investasi. Prioritas dalam pengalokasian dana bank adalah: 1. Cadangan Primer. Cadangan primer dimaksudkan antara lain untuk memenuhi ketentuan likuiditas wajib minimum dan untuk keperluan operasi termasuk untuk memenuhi semua penarikan simpanan dan permintaan kredit nasabah. Cadangan primer terdiri dari : uang kas yang ada dalam bank, saldo rekening pada bank sentral, dan warkatwarkat yang dalam proses penagihan. 2. Cadangan Sekunder. Cadangan sekunder yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan likuiditas yang jangka waktunya diperkirakan kurang dari satu tahun. Tujuan utama yaitu untuk memperoleh keuntungan. Fungsi cadangan sekunder antara lain sebagai berikut: a. Memenuhi kebutuhan kas yang bersifat jangka pendek dan musiman dari penarikan simpanan dan pencarian kredit dalam jumlah besar yang telah diperkirakan b. Memenuhi kebutuhan likuiditas yang segera harus dipenuhi dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang sebelumnya tidak diperkirakan c. Sebagai tambahan apabila cadangan primer tidak mencukupi d. Kebutuhan likuiditas jangka pendek yang tidak diperkirakan dari deposan dan penarikan nasabah debitur.
34
3. Penyaluran kredit dilakukan dengan memberikan kredit kepada nasabah yang memenuhi ketentuan kebijakan perkreditan bank. 4. Invesments merupakan penanaman dana dalam surat-surat berharga jangka panjang. Tujuan penggunaan dana ini semata-mata untuk memaksimalkan penghasilan bank b. Sifat aktiva bank Penggunaan dana bank berdasarkan sifat aktiva dimaksud disini adalah pengalokasian dana ke dalam bentuk aktiva yang dapat memberikan hasil dan tidak memberikan hasil bagi bank yang bersangkutan. Oleh karena itu, penggunaan dana berdasarkan sifat aktiva dapat dibedakan sebagai berikut: 1) Pengunaan Dana dalam Aktiva Tidak Produktif Aktiva tidak produktif adalah penanaman dana bank ke dalam bentuk aktiva yang tidak memberikan hasil bagi bank. Komponen dana dalam bentuk aktiva yang tidak produktif terdiri dari : a. Alat-alat Likuid Alat likuid atau cash asset adalah aktiva yang dapat dipergunakan setiap saat untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank. Aktiva ini merupakan aktiva yang paling likuid dari keseluruhan aktiva bank. Komponen alat likuid menurut ketentuan Bank Indonesia terdiri atas uang kas yang ada pada bank dan saldo rekening giro pada Bank Indonesia. b. Aktiva Tetap dan Inventaris Penggunaan dana bank dalam bentuk aktiva tetap dan inventaris diatur oleh Bank Indonesia. Jumlah dana yang diperkenankan digunakan untuk membiayai aktiva tetap dan inventaris bagi bank milik Negara berbeda dengan ketentuan bagi bank swasta nasional, BPD, Bank Koperasi dan Bank Asing serta BPR. Aktiva tetap yang dimiliki bank dapat berbentuk tanah, gedung kantor (baik kantor pusat maupun cabang-cabang), peralatan kantor seperti komputer, facsimile, ATM, peralatan promosi, dan lainlain. 2) Pengunaan Dana dalam Aktiva Produktif Aktiva Produktif (Earning Assets) yaitu semua aktiva yang dimiliki bank dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya. Pengelolaan dana dalam aktiva produktif merupakan sumber pendapatan bank yang digunakan untuk membiayai keseluruhan biaya operasional bank, termasuk biaya bunga, biaya tenaga kerja, dan biaya operasional lainnya. Komponen aktiva produktif terdiri dari : a. Kredit yang diberikan adalah semua realisasi kredit dalam rupiah dan valuta asing yang diberikan oleh bank termasuk kantornya di
35
b.
c.
d.
e.
luar negeri, kepada pihak ketiga bukan bank, baik di dalam maupun di luar negeri. Penempatan dana pada bank lain. Penempatan dana pada bank lain dapat berupa deposito berjangka pada bank lain, call money, pinjaman uang bisa berjangka menengah dan panjang, surat berharga dalam pasar uang. Surat-surat berharga. Penempatan dana dalam surat berharga sebagai aktiva produktif meliputi: a) Surat-surat berharga jangka pendek yang digunakan sebagai cadangan sekunder. b) Surat-surat berharga jangka panjang yang dimaksudkan untuk mempertinggi profitabilitas bank. Penanaman dana dalam surat berharga tersebut antara lain meliputi Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), wesel dan promes yang di-endors bank lain, Revolving Underwriting Facilities (RUF), aksep atau promes dalam rangka call money, kertas perbendaharaan atas beban negara, berbagai macam obligasi, dan saham yang terdaftar pada bursa efek. Penyertaan modal. Alokasi dana bank dalam bentuk penyertaan modal adalah penanaman dana bank dalam bentuk saham secara langsung pada bank lain atau lembaga keuangan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. Di samping itu, dapat juga berbentuk penyertaan saham dalam suatu perusahaan nasabah asalkan dalam rangka penyelamatan kredit (rescue operation).21
Penggunaan dana keangan dapat kita lihat dalam laporan keuangan sebelah neraca maupun dalam laporan laba rugi. Apabila dilihat dari sudut lamanya dana itu kembali menjadi kas, maka penggunaan dana dapat kita bedakan atas penggunaan dana jangka pendek, jangka menengah, dan penggunaan dana jangka panjang. 1. Penggunaan dana jangka pendek yaitu penggunaan dana yang mana dana itu kembali menjadi kas dalam jangka waktu yang tidak lebih dari satu tahun. Dana ini digunakan untuk membiayai kas/bank, surat berharga, piutang, persediaan, atau dengan kata lain dana jangka pendek ini digunakan untuk membiayai aktiva lancar. 21
dana-bank/
http://pupahhh.wordpress.com/2011/04/10/manajemen-penggunaan-dana-bank-dan-alokasi-
36
2. Penggunaan dana jangka menengah, yaitu penggunaan dana yang memiliki jangka waktu di atas satu tahun sampai dengan tiga tahun. Penggunaan dana ini umumnya digunakan untuk pembiayaan modal kerja perusahaan-perusahaan besar atau kredit investasi perusahaanperusahaan kecil. 3. Penggunaan dana jangka panjang yaitu penggunaan dana yang mana dana kembali menjadi kas dalam jangka waktu yang lebih panjang yaitu lebih dari satu tahun, dan dana ini digunakan untuk membiayai investasi pada aktiva bangunan/gedung dan peralatan. 22 Ada kecenderungan agar perusahaan tetap dapat beroperasi dengan baik yaitu penggunaan dana jangka panjang seharusnya dibiayai oleh sumber dana jangka panjang dan juga penggunaan jangka pendek dibiayai oleh sumber dana jangka pendek. 2.6.4. Penggunaan Dana Keuangan yang Efektif dan efisien Penggunaan dana di dalam perusahaan haruslah dilakukan dengan sebaik mungkin karena semakin baik perusahaan mengelola dana yang dimilikinya maka semakin tinggi tingkat efisiensi dan efektifitasnya dalam menghasilkan keuntungan bagi bank maupun bagi nasabah dan akan meningkatkan perkembangan suatu usaha ke arah yang lebih baik. Dana yang diperoleh sebuah bisnis perbankan perlu dialokasikan dan digunakan dengan tepat, efektif dan efisien. Pada umumnya Penggunaan dana keuangan bank perkreditan rakyat dialokasikan untuk mendanai: 1. Kegiatan operasional bank yaitu penggunaan dana untuk membiayai segala keperluan bank dalam operasinya seperti pembayaran beban gaji/upah, biaya pajak, biaya bunga, biaya air listrik dan telepon dan biaya-biaya lain yang 22
Sigit Triandaru,: Op.Cit, hal. 125
37
sifatnya rutin dan sangat penting keberadaannya. Untuk pembiayaan ini tidak ada ketentuan/standar penggunaan dana yang dibuat oleh Bank Indonesia selaku pengawas dan pembuat ketetapan, akan tetapi pimpinan/manager bank itu sendirilah yang membuat standar/ketentuan jumlah dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Ketentuan itu disusun oleh manager/pimpinan bank dalam bentuk rencana kerja untuk setiap tahunnya. 2. Pembiayaan pemberian kredit yaitu penggunaan dana keuangan untuk tujuan kredit, baik untuk tujuan kredit investasi, kredit modal kerja, maupun kredit konsumsi. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 11/13/PBI/2009 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR, ketentuan untuk BMPK diberikan kepada: 1.
2.
3. 4.
Pihak Terkait adalah perorangan atau perusahaan/badan yang mempunyai hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan dengan BPR. Ketentuan untuk BMPK diberikan kepada Pihak Terkait sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal BPR. Pihak Tidak Terkait adalah perorangan atau perusahaan/badan yang tidak mempunyai hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan dengan BPR. Ketentuan untuk BMPK diberikan kepada Pihak Tidak Terkait sebesar 20% (duapuluh persen) dari modal BPR. Kepada satu Peminjam Pihak Tidak Terkait sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal BPR Kepada satu kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait sebesar 30% (tiga puluh persen) dari modal BPR. 23
Sebelum manager keuangan memutuskan untuk menggunakan dana keuangan bank kedalam berbagai pembiayaan aktiva, investasi, dan bentuk lain, manager 23
Rakyat
PBI, Batas Maksimum Pemberian Kredit No. 11/13/PBI/2009 pada Bank Perkreditan
38
keuangan perlu menyiapkan sebuah manajemen yaitu untuk membuat perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian terhadap penggalokasian dana yang sebagian besar didapat dari masyarakat agar tepat, efektif, dan efisien. Keputusan manajemen terhadap penggunaan dana keuangan yang efektif dan efisien akan sangat berpengaruh terhadap kondisi suatu bank. Bank yang efektif dan efisien adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, menjalankan fungsi intermediasi, serta dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan ekonomi dengan mempunyai modal yang cukup, menjaga kualitas asetnya dengan baik, serta mengelola dan mengoperasikannya berdasarkan prinsip kehati-hatian dibidang perbankan. 2.7. Kerangka Pemikiran Uma Sekaran dalam buku Sugyono mengemukakan bahwa, ”Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting”.24 Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen.
24
Sugiyono: Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, cetakan ke-17; Bandung, 2012, hal. 60
39
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran
X
Y
Fungsi audit sebagai alat kontrol
Efektivitas dan efisiensi Penggunaan dana keuangan
40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1
Objek Penelitian Objek dalam penelitian penelitian ini adalah PT. Bank Perkreditan Rakyat Eka
Prasetya yang berlokasi di JL. Sunggal No. 57 Simpang Sei Kambing Medan. 3.2
Populasi Dan Sampel Populasi mengacu pada keseluruhann orang dan kejadian yang ingin diketahui.
Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Eka Prasetya Medan. Dari populasi tersebut dipilih sebagian (Sampel) untuk menjawab kuisioner yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling, Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 4 orang yaitu internal kontrol, kepala cabang, kepala bagian operasional/keuangan, dan kepala bagian marketing/kredit. 3.3
Sumber Data Dan Metode Pengumpulan Data
3.3.1 Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah kuesioner untuk mendapatkan data tentang fungsi audit sebagai alat kontrol terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan dana keuangan.
41
2. Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen perusahaan. Dalam hal ini data-data sekunder yang diambil adalah 1. Gambaran Umum Perusahaan 2. Struktur Organisasi Perusahaan 3. Laporan Keuangan tahun 2012 -
Neraca
3.3.2 Metode Pengumpulan Data Pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini terdiri dari: 1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Adalah penelitian dengan menggumpulkan data dan informasi dari literatur– literatur yang ada untuk ditelaah serta catatan yang diperoleh dari bangku kuliah maupun media massa lainnya. 2. Penelitian Lapangan (Field Research) Adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan langsung pada objek penelitian dalam hal ini PT. Bank Perkreditan Rakyat Eka Prasetya Medan. Hasil yang diperoleh dalam fakta yang nyata dari perusahaan yang lazim disebut data primer. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan sebagai berikut :
42
a. Pengamatan (Observation) Yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek penelitian dan melakukan pencatatan seperlunya dari pengamatan tersebut. b. Wawancara (Interview) Yaitu dengan mengadakan Tanya jawab langsung dengan pihak berwenang dalam perusahaan c. Daftar Pertanyaan (Questionnaire) Yaitu dengan menyusun daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis dan jawabannya diperoleh secara tertulis, yang berkaitan dengan hal–hal yang berhubungan dengan objek yang diteliti, dengan tujuan untuk mendapat tanggapan dari responden. Adapun penyusunan kuesioner yaitu berdasarkan penelitian terdahulu berjudul peranan audit internal dalam menunjang efektivitas pengendalian internal pemberian kredit. Perbedaan kuesioner terdahulu dengan kuesioner dalam tulisan ini adalah pada variabel dependen. Kriteria variabel dependen yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 11/13/PBI/2009 tentang BMPK pada Bank Perkreditan Rakyat. Adapun kuesioner yang digunakan dalam pengumpulan data terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu: 1.
Pertanyaan Umum, yaitu pertanyaan yang menyangkut identitas umum responden seperti: nama, usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, jabatan, lama kerja. Hal tersebut ditanyakan melalui pertanyaan terbuka yang kemungkinan
43
jawabannya tidak ditentukan terlebih dahulu dan responden bebas memberikan jawaban. 2.
Pertanyaan Khusus, yaitu pertanyaan yang berhubungan dengan fungsi audit sebagai alat kontrol terhadap efektivitas dan efisien penggunaan dana keuangan dan diajukan dengan pertanyaan tertutup yang jawabannya sudah ditentukan sebelumnya dan responden tidak diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban lain. Dalam pertanyaan tertutup, penulis telah menyediakan alternatif jawaban yaitu Ya (Y) dengan skor 1 (satu) dan Tidak (T) dengan skor 0 (nol).
3.4 Variabel Penelitian Dalam hal ini dibagi 2 (dua) variabel yaitu: 1) Variabel Bebas (Independent Variable), ialah variabel yang secara bebas mempengaruhi variabel lainnya. Dalam penelitian ini berdasarkan pemahaman penulis atas konsep teori, variabel bebas yaitu fungsi Audit sebagai alat kontrol. Indikator untuk variabel bebas ini adalah sebagai berikut: a.
Independen
b.
kompetensi
c.
Program audit
d.
Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan
e.
Laporan Hasil audit
f.
Tindak lanjut atas laporan hasil audit internal
2) Variabel Terikat (dependent Variable), ialah variabel yang dapat dipengaruhi variabel lainnya. Dalam penelitian ini berdasarkan pemahaman penulis atas
44
konsep teori, variabel terikat yaitu efektivitas dan efisiensi penggunaan dana keuangan Indikator untuk variabel terikat yang penulis gunakan adalah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tentang BMPK No 11/12/DKBU yaitu: a. Pihak terikat 10% b. Pihak tidak terikat 20% c. Satu peminjam tidak terikat 20% d. Satu kelompok peminjam tidak terikat 30% 3.5 Metode Analisis Data a.
Metode Analisis Deskriptif Dalam menganalisis data, metode yang penulis gunakan adalah Metode Analisis Deskriptif
yaitu
mengumpulkan
data,
menyusun,
mengelompokkan,
menganalisis, menginterprestasikan dan membandingkan sejauh mana teori dilaksanakan dalam prakteknya yang berkaitan dengan fungsi audit sebagai alat kontrol terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan dana keuangan serta dapat memperoleh gambaran yang jelas dari permasalahan yang dibahas atau diteliti. b. Analisis Statistik Yaitu pengujian dilakukan dengan melaksanakan evaluasi hasil jawaban kuesioner yang telah diedarkan. Ada langkah–langkah yang ditempuh penulis dalam analisis ini yaitu 1. Memisahkan setiap jawaban responden sesuai dengan jawaban yang diberikan yaitu Ya (Y) dan Tidak (T)
45
2. Menjumlahkan total jawaban Ya (Y) dan Tidak (T) 3. Mengalikan total jawaban masing-masing responden yang telah dipisahkan dengan nilai sebagai berikut yaitu untuk jumlah jawaban Ya (Y) dikalikan dengan 1 (satu) dan untuk jumlah jawaban Tidak (T) dikalikan dengan 0 (nol) 4. Membuat presentase dengan perhitungan sebagai berikut
%
Jumlah jawaban “Ya” X 100% Jumlah Seluruh Jawaban Responden
5. Membuat kesimpulan Untuk mengklasifikasikan interprestasi hasik perhitungan persetase, penulis menggunakan klasifikasi menurut Champion yaitu: 1) 2) 3) 4)
0% - 25% 26% - 50% 51% - 75% 76% - 100%
= No Association or low Association = Moderately Low Association = Moderately High Association = High Association (Strong Association) Up to perfect
Sehingga sesuai dengan rumusan masalah penulis maka selanjutnya melakukan interprestasi untuk mengetahui fungsi audit sebagai alat kontrol
terhadap
efektivitas dan efisiensi penggunaan dana keuangan : 0% - 25%
Berarti fungsi audit sebagai alat kontrol tidak berperan terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan dana keuangan
26% - 50% Berarti fungsi audit sebagai alat kontrol sedikit berperan terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan dana keuangan 51% - 75% Berarti fungsi audit sebagai alat kontrol cukup berperan terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan dana keuangan
46
76% - 100% Berarti fungsi audit sebagai alat kontrol sangat berperan terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan dana keuangan
47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1 Hasil Penelitian 4.1.1. Sejarah Singkat Perusahaan PT. BPR Eka Prasetya adalah salah satu lembaga keuangan yang didirikan di Tanjung Pura KM 32 No. 164 Desa Tandem Hilir 1 Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara. Perusahaan ini didirikan dengan Akta No. 46 tanggal 21 Desember 1995, yang dibuat dihadapan H. Syamsuddin Lana, S.H dan kemudian dirubah menjadi Akta pemasukan Persero dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. BPR Eka Prasetya dengan No. 12 tanggal 09 Desember 1997 dibuat dihadapan Irmansyah Batubara, S.H, keduanya merupakan pengganti sementara dari Pagif Mariana Tarigan, S.H Notaris di Medan. Takkala perusahaan ini belum berdiri, pemilik yang juga dikenal sebagai pendiri Yayasan Perguruan Eka Prasetya Medan, jauh sebelumnya sudah lebih dulu bermitra usaha dengan beberapa Bank terkemuka di kota ini baik pemerintah maupun swasta. Yayasan Perguruan Eka Prasetya Medan yang bergerak dibidang pendidikan mulai dari tingkat SD sampai tingkat Sekolah Menengah Umum dan bahkan sudah
48
mempunyai STIE yang sudah cukup dikenal dengan perkembangannya yang demikian pesat. Kebiasaan menabung ini berlangsung cukup lama sejak berdirinya yayasan tersebut sehingga wajar apabila pemilik yayasan akhirnya mempunyai simpanan dalam jumlah yang cukup. Adanya kebiasaan ini ternyata ingin pula diterapkan pengelola yayasan kepada siswa/siswi dilingkungan perguruan yang dipimpinnya sebab untuk menjadi seorang insane yang hidup hemat perlu dibiasakan menabung sejak dini terutama yang masih menduduki bangku kuliah. Dengan tujuan tersebut diatas maka yayasan mendirikan suatu Bank Perkreditan Rakyat yang namanya sesuai dengan yayasan yang dipimpinnya. Dapat diketahui dengan didirikannya PT. BPR Eka Prasetya dengan berlandaskan kepada pelayanan masyarakat dan siswa/siswi yayasan terutama pada masyarakat umum untuk menyimpan uangnya dengan aman, selain itu juga melayani masyarakat yang membutuhkan
pinjaman
dana
untuk
mengembangkan
suatu
usaha
yang
penyalurannya dalam bentuk kredit. Dari data juridis yang telah dikemukakan dimana perubahan anggaran dasar yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI dan selanjutnya diumumkan dalam tambahan Berita Negara RI No. 45 tanggal 05 juni 1998 dengan SK No: C2-13847.HT.01.01.TH.97 tertanggal 31 Desember 1997 dan telah diumumkan dalam tambahan berita Negara RI No. 45 tanggal 05 Juni 1998.
49
Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: KEP211/KM.17/1998 tanggal 09 Juni 1998 telah diputuskan bahwa kepada PT. BPR Eka Prasetya diberikan izin operasional untuk melaksanakan kegiatan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat di Kecamatan Hamparan Perak Deli Serdang dan Beroperasi mulai 01 Agustus 1998. Sejak tanggal tersebut sampai akhir tahun 2000 kegiatan usaha PT. BPR Eka Prasetya berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan untuk membiasakan siswa/siswi Perguruan Eka Prasetya menabung dan tertanam jiwa bank minded dalam hidupnya. 4.1.2. Struktur Organisasi dan uraian Tugas pada Setiap Bagian Pada dasarnya struktur organisasi mengandung arti penetapan batas-batas tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing individu dalam gerak dan langkah untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan, sehingga masingmasing pekerja akan mengetahui dengan jelas darimana ia mendapat perintah dan kepada siapa ia mempertanggungjawabkan hasil kerjanya. Struktur organisasi yang digunakan oleh PT. BPR Eka Prasetya adalah garis dan Staff. Struktur Organisasi dapat dilihat pada gambar:
50
Gambar 4.1 STRUKTUR ORGANISASI PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT EKA PRASETYA Pemegang Saham
Dewan Komisaris
Direktur Utama
Internal Control Kabag Kredit/Marketing Account Officer Administrasi Kredit Remidial Kabag keuangan/operasional
Kasir Simpanan & CS Akuntansi Pimpinan Cabang Kasir Account Officer Administrasi Kredit Akuntansi Kantor Pelayanan Kas
Sumber: PT. Bank Perkreditan Rakyat Eka Prasetya
51
Untuk menggerakkan suatu organisasi dibutuhkan personil yang memegang jabatan tertentu dalam organisasi dan masing-masing personil diberikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan jabatannya. Adapun tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap jabatan pada PT. BPR Eka Prasetya Medan sebagai berikut: 1. Direktur Utama Tugas-tugas dan tanggung jawab serta Wewenang direktur utama adalah: a. Menyusun rencana kerja dan mengevaluasi hasil kerja perusahaan setiap periode tertentu minimal 6 bulan sekali untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan operasional b. Membuat laporan pertanggung jawaban Direksi perakhir tahun kepada pemegang saham, dan Mengeluarkan ketentuan dan peraturan secara tertulis yang wajib dipatuhi oleh semua karyawan c. Mengadakan dan menentukan karyawan yang akan mengikuti pendidikan baik yang diadakan oleh perusahaan maupun luar perusahaan serta pemberhentian. 2.
Internal Control Tugas dan tanggung jawab Internal Control adalah a. Melakukan tugas pengawasan terhadap operasional perusahaan b. Melakukan pemeriksaan terhadap kewajaran transaksi perusahaan c. Membuat laporan rutin dan berkala terhadap hasil pemeriksaan d. Membuat komentar dan pemberian saran-saran terhadap kesalahan prosedur oleh suatu unit kerja
52
e. Melakukan tugas-tugas mingguan seperti: Pemeriksaan buku, Pemeriksaan pembukuan/penutupan rekening tabungan, Pemeriksaan pembukuan/penutupan rekening deposito, Pemeriksaan realisasi kredit dan file kredit, Pemeriksaan pembayaran angsuran kredit dan kartu-kartu kredit f. Melakukan tugas-tugas bulanan seperti: Cash Opname, Stok Opname atas inventaris dan persediaan barang cetakan, Pembuatan laporan bulanan atas hasil pemeriksaan g. Melakukan tugas-tugas semesteran seperti: Evaluasi pencapaian target semester pertama, Pengecekan fisik barang/bukti kepemilikan jaminan kredit h. Melakukan tugas-tugas tahunan seperti: Cash Opname, Stok Opname atas inventaris dan persediaan barang cetakan, Evaluasi pencapaian target semester kedua 3.
Kabag Marketing Tugas –tugas dan wewenang Kabag Marketing adalah: a. Melaksanakan pencairan kredit di kantor pusat. b. Membuat laporan rutin tentang perkembangan kredit yang diberikan c. Menghitung dan membuat daftar Debitur penerima insentif kredit. d. Melaporkan kepada Direksi, karyawan yang tidak melaksanakan Sistem dan Prosedur kerja perusahaan dan yang tidak bekerja secara sungguh-sungguh
4.
Kabag Operasional Tugas dan tanggung jawab Kabag Operasional adalah:
53
a. Menyusun laporan keuangan gabungan bulanan dan laporan bulanan BI, menghitung ratio-ratio keuangan gabungan bulanan, membuat, membayar dan melaporkan SPT tahunan b. Memeriksa saldo-saldo tabungan, kartu jam hadir, membuat daftar gaji bulanan, daftar pembayaran angsuran kredit, daftar penyediaan modal minimum bank gabungan dan menyimpan seluruh dokumen dan arsip. c. Melaksanakan semua peraturan dan ketentuan dan prosedur kerja yang ditetapkan oleh perusahaan, menjaga hubungan baik dengan nasabah maupun calon nasabah dengan sikap sopan, ramah, dan bersahabat 5. Pimpinan Cabang Tugas-tugas dan wewenang pimpinan cabang adalah a. Menandatangani persetujuan pengeluaran kas sebatas masih dalam batas wewenangnya untuk penarikan uang di kantor cabang dari bank umum b. Memeriksa dan Memutuskan permohonan kredit sesuai dengan batas wewenang kepala cabang dan memimpin rapat-rapat internal di kantor cabang c. Menjalankan kegiatan operasioanal perusahaan setiap hari, melakukan koordinasi terhadap semua unit-unit kerja yang ada 6.
Teller Tugas dan tanggung jawab teller adalah: a. Menerima, mencatat dan membuat daftar semua setoran tunai tabungan, angsuran kredit deposito, pembayaran tunai atas penarikan tabungan, deposito serta pengeluaran lainnya kepada Kabag. Operasional.
54
b. Bertanggung jawab atas perhitungan fisik kas maupun pembrandrolan uang, dan penerapan system dan prosedur kerja untuk operasi dan persediaan uang kas pada brand kas, c. Menyimpan kunci brand kas dan cash box, menyusun dan membandrol uang dengan baik dan rapi dan menjaga ruangan teller selalu dalam keadaan terkunci 7.
Costumer Service Tugas dan tanggung jawab Costumer Service adalah: a. Melayani dan memberikan informasi mengenai produk-produk bank antara lain, Tabungan, Deposito, Kredit dan lain-lain kepada nasabah b. Mengagendakan surat-surat masuk dan keluar, c. Membuat laporan bulanan nominatif tabungan, deposito, mencetak kartu-kartu tabungan dan deposito, menerima surat masuk dan mengadministrasikannya dengan baik
8.
Administrasi Kredit Tugas dan tanggung jawab administrasi kredit adalah: a. Menjaga keamanan dan membuat file akad-akad kredit, menjaga ketersediaan meterai, menjaga keamanan kartu-kartu Debitur, menyimpan surat-surat keluar yang berhubungan dengan kredit kedalam computer. b. Memeriksa kelengkapan persyaratan pencairan kredit c. Mencetak kartu-kartu Debitur, membuat daftar Nominatif kredit bulanan, membuat surat pemberitahuan pembayaran angsuran kredit.
55
9.
Akuntansi Tugas dan tanggung jawab akuntasi adalah: a. Menyimpan dengan baik seluruh dokumen dan arsip penting yang berkaitan dengan pembukuan, mencatat transaksi-transaksi keuangan dengan benar dan baik b. Menyimpan voucher-voucher pembukuan, menyusun laporan keuangan harian dan bulanan, menghitung ratio-ratio keuangan, menyusun Laporan bulanan BI, membuat laporan Keuangan bulanan internal dan membuat daftar penyusutan inventaris, rekonsiliasi bank dan amortisasi.
4.1.3. Pelaksanaan Fungsi Audit sebagai Alat kontrol pada PT. BPR Eka Prasetya PT. Bank Perkreditan Rakyat Eka Prasetya Medan dalam aktivitasnya tetap menaruh perhatian dan berupaya melaksanakan pengawasan seoptimal mungkin guna menekan berbagai penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan aktivitasnya. Dalam hal ini PT. Bank Perkreditan Rakyat Eka Prasetya telah membentuk satuan internal control yang telah bekerja secara maksimal di semua lokasi kantor baik pusat maupun cabang. Auditor Internal yang merupakan bagian dari satuan Internal control yang berada di PT. Bank Perkreditan Rakyat Eka Prasetya Medan ini bertujuan untuk mengetahui
kelemahan-kelemahan,
penyimpangan-penyimpangan,
terhadap
peraturan-peraturan maupun untuk menilai kinerja usaha pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Eka Prasetya itu sendiri, yang kemudian akan dapat membantu pimpinan
56
dengan
memberikan
masukan/saran
maupun
rekomendasi
sebagai
bentuk
tanggungjawab Internal Control atas temuan pemeriksaan yang dilakukannya Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Eka Prasetya Medan bagian yang bertugas sebagai Internal Control adalah bagian yang memiliki sikap: 1. Independen, dapat dilihat dari - Struktur organisasi, bahwa internal control berkedudukan dibawah Direktur Utama, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya tidak mudah dipengaruhi. - Objektif, dimana dalam perancangan, penerapan dan pengoperasian prosedur pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Eka Prasetya Medan Internal Control tidak dilibatkan di dalamnya, melainkan hanya menilai, dalam hal ini apakah yang direncanakan telah sesuai dengan yang dilaksanakan/realisasinya. 2. Kompetensi Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Eka Prasetya Medan, Internal Control adalah satu orang yang dapat dinilai sudah memiliki kemahiran professional dan juga memiliki kecakapan dan keahlian mengenai pemeriksaan fakta yang terjadi dengan yang direncanakan. Ini dapat dibuktikan dengan jenjang pendidikan Auditor Internal yaitu minimal strata satu (S1) yang menguasai berbagai disiplin ilmu dari jurusan, pengetahuan tentang auditing, akuntansi dan computer. Demikian juga dalam pelaksanaan tugasnya Internal Control pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Eka Prasetya Medan terlebih dahulu membuat program pemeriksaan supaya kegiatan pemeriksaan dan pengawasan/kontrol lebih terarah dan
57
teratur. Namun program kerja yang dibuat tidak terlalu formal dalam arti hanya sebagai pelengkap dalam pelaksanaan pemeriksaan Internal Control. Pada dasarnya agar program kerja atau rencana kerja yang sudah ditetapkan dapat berjalan sebagaimana mestinya maka perlu diawasi secara terus-menerus dalam arti bahwa seluruh aktivitas yang menyangkut operasional PT. Bank Perkreditan Rakyat Eka Prasetya Medan harus dipantau dan diawasi baik secara langsung maupun secara tidak langsung tentunya oleh pihak-pihak yang berwenang diantaranya oleh Internal Controlnya. Internal Control yang ada dalam PT. Bank Perkreditan Rakyat akan melaksanakan kegiatannya dalam hal control tidak hanya sebatas pada data keuangan semata akan tetapi juga terhadap perilaku pegawai sebagai petugas yang bertanggung jawab atas hasil kerjanya untuk menilai kualitas kerja pegawai yang bersangkutan sehingga pada akhirnya diketahui kelemahan dan kekurangan yang perlu diperbaiki. Dalam PT. Bank Perkreditan Rakyat Eka Prasetya Medan Internal Control dalam kegiatannya mengawasi/control terhadap keseluruhan aktivitas bank, akan bekerjasama dengan manajeman pada bagian operasional yaitu didalam membahas bagian yang penting baik untuk perbaikan maupun dalam hal penarikan kesimpulan. Dalam penyampaian rekomendasi atau saran Internal Control yang berada pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Eka Prasetya Medan akan bersama-sama secara langsung dengan Manager Operasional/keuangan untuk membahas hasil pencapaian atau pelaksanaan kegiatannya. Sehingga dalam bank ini Internal Control memiliki kedudukan yang sangat baik untuk mengawasi keadaan perusahaan.
58
4.1.3.1 Ruang Lingkup Kerja Internal control pada Bank Perkreditan Rakyat Eka Prasetya Medan a.
Penilaian mengenai kelayakan dan kecukupan pengendalian dibidang keuangan, kredit dan kegiatan BPR lainnya serta dengan biaya yang layak.
b.
Pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua kebijakan, rencana dan prosedur BPR telah benar-benar ditaati.
c.
Pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua harta milik BPR telah dipertanggungjawabkan dan dijaga dari semua kerugian.
d.
Pemeriksaan bahwa data informasi yang disajikan kepada menajemen BPR Eka Prasetya dapat dipertanggungjawabkan dan dipercaya.
e.
Penilaian mengenai kualitas pelaksanaan tugas tiap unit kerja dalam melaksanakan tanggung jawabnya .
f.
Memberikan rekomendasi mengenai perbaikan di bidang operasional, kredit dan bidang lainnya.
4.1.3.2 Kedudukan, Wewenang dan Tanggung Jawab Internal control pada BPR Eka Prasetya Medan Kedudukan: a. Pengawasan Internal akan diserahkan kepada Internal control yang berada langsung di bawah Direktur Utama. b. Internal Control akan bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Untuk mendukung independensi dan menjamin kelancaran audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut, maka Internal Control dapat berkomunikasi langsung
59
dengan managemen, untuk memberi informasi berbagai hal yang berhubungan dengan audit dan dilaporkan kepada Direktur Utama. Wewenang: a. Melakukan pemeriksaan terhadap seluruh proses bisnis dan kegiatan operasional dalam organisasi BPR Eka Prasetya Medan terutama dalam penggunaan dana keuangan. b. Melakukan investigasi/penyelidikan terhadap semua permasalahan pada setiap aspek dan kegiatan operasional yang berindikasi adanya penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian finansial, material dan citra BPR Eka Prasetya Medan. c. Melaporkan secara langsung dan khusus kepada Direktur Utama Laporan Hasil Pemeriksaan serta menyampaikan memo kepada unit kerja terkait, yang berkaitan dengan permasalahan yang perlu ditindaklanjuti. Tanggung Jawab: 1) Menetapkan kebijakan audit, termasuk mengatur dan mengarahkan fungsifungsi audit, serta mengevaluasi prosedur yang ada untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran PT. BPR Eka Prasetya Medan dapat tercapai secara optimal terutama dalam penggunaan dana keuangan yang efektif dan efisien. 2) Mengembangkan dan melaksanakan program audit secara terpadu dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan kegiatan penggunaan dana keuangan yang ditetapkan/direncanakan oleh BPR Eka Prasetya kemudian menilai kecukupan
60
serta efektivitas penggunaan dana keuangan dan memberikan informasi serta saran dan rekomendasi kepada manajemen untuk perbaikan yang diperlukan. 3) Melakukan audit atas efektivitas semua tingkatan manajemen dalam pengelolaan sumber-sumber daya pada PT. BPR Eka Prasetya serta ketaatan kepada kebijakan dan prosedur serta peraturan perundangan yang berlaku. 4) Melakukan pemantauan dan pengecekan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil audit baik intern maupun ekstern (dari Bank Indonesia, Akuntan Publik dll). 4.1.3.3 Prosedur dan Tata Cara Pemeriksaan Internal Control pada PT. BPR Eka Prasetya Medan Sebelum melaksanakan kegiatan pemeriksaannya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Internal control pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Eka Prasetya Medan yaitu: tujuan pemeriksaan, bagian yang akan diperiksa dan waktu untuk pemeriksaan . Dalam tujuan pemeriksaan yaitu terhadap penggunaan dana keuangan: 1) Pemeriksaan Keuangan (financial audit ), yaitu menguji kegiatan dan operasional keuangan ( financial process ) dari obyek yang diperiksa untuk meyakinkan bahwa seluruh hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi yang diotorisasi dan dibukukan dengan benar serta tidak bertentangan dengan sistim, prosedur dan peraturan yang berlaku pada PT. Bank Perkreditan Eka Prasetya. 2) Pemeriksaan Ketaatan ( compliance audit ), yaitu menguji ketaatan terhadap kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan .
61
3) Pemeriksaan Operasional ( operational audit ), yaitu pemeriksaan yang menilai daya guna dan kehematan dalam penggunaan sumber dana serta hasil guna atau manfaat yang direncanakan dari suatu kegiatan program. 3.1.3.4 Laporan hasil pemeriksaan Internal control pada PT. BPR Eka Prasetya Medan Periode 2012 Pada PT. BPR Eka Prasetya Medan Internal Control yaitu Siska Verawaty Situmorang, SE selaku yang melakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap berjalannya kegiatan operasional selama tahun 2012, memiliki laporan atas hasil pemeriksaan baik pemeriksaan umum, kredit, pembukuan, dan pemeriksaan kas yang berkaitan dengan penggunaan dana keuangan. Dalam laporan hasil pemeriksaannya secara umum, Internal control menilai bahwa PT. BPR Eka Prasetya Medan masih melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan dan pedoman yang berlaku baik system maupun prosedurnya. Hal ini dapat diketahui dari berbagai berkas diantaranya berkas kredit yang kebanyakan belum diparaf dan tidak ditandatangani oleh Kabag Kredit. Selain pelanggaran terhadap system dan prosedur, internal control juga menilai bahwa PT. BPR Eka Prasetya Medan dalam penggunaan dana keuangan belum efektif dan efisien dalam pengalokasiannya yang diketahui setelah melakukan pemeriksaan kas dan pemeriksaan pembukuan. Atas berbagai temuan yang ditemukan oleh Internal control diatas pada PT. BPR Eka Prasetya Medan, adapun rekomendasi dan saran yang diberikan sebagai bahan masukan kepada manager diantaranya kepada kabag kredit untuk lebih
62
memperhatikan berkas kredit agar jangan sampai ada bagian yang lupa dibubuhkan paraf dan tandatangan. Serta dalam perencanaan anggaran penggunaan dana keuangan untuk lebih teliti dan tidak terburu-buru. Perencanaan boleh dengan belajar dari pengalaman/berpedoman terhadap laporan keuangan tahun lalu. 4.1.4. Sumber dan Penggunaan Dana Keuangan pada PT. BPR Eka Presetya Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Eka Prasetya Medan kegiatan usaha yang dilakukan adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan menyediakan penempatan dana sesuai dengan ketentuan BI untuk masyarakat. Dalam meningkatkan volume usahanya PT. Bank Perkreditan Rakyat Eka Prasetya Medan sangat membutuhkan penghimpunan dana dari pihak ketiga yaitu melalui penghimpunan dana tabungan dan deposito serta pinjaman bank lain tanpa angsuran dan pinjaman yang diterima dari non bank. PT. Bank Perkreditan Rakyat Eka prasetya Medan dalam penggunaan dana keuangannya agar dapat dikatakan/dinilai efektif dan efisien, itu dapat dilihat dari laporan keuangannya yaitu Neraca. Adapun usaha Manager untuk dapat mencapai tingkat efektif dan efisien dengan membuat sebuah rencana atau program kerja tahunan yang akan direalisasikan pada tahun yang telah ditetapkan. Adapun tahun yang penulis gunakan untuk mengetahui tingkat keefektifan dan keefisienan penggunaan dana keuangan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Eka Prasetya Medan adalah tahun 2012.
63
4.2 Pembahasan Penggunaan dana keuangan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Eka Prasetya Medan yang paling utama adalah untuk Penyaluran Kredit. Dalam meningkatkan penyaluran kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat Eka Prasetya Medan akan melakukan berbagai kegiatan seperti melakukan promosi kredit melalui media cetak dan pemasangan spanduk di tempat yang strategis dan membagikan brosur kepada caloncalon Debitur serta memberikan penjelasan secara detail mengenai produk dan manfaat kredit tersebut. Dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) No. 11/13/PBI/2009 pada Bank Perkreditan Rakyat, terdapat ketetapan untuk pihak-pihak tertentu yang berupa persenan (%) dalam penggunaan dana keuangan untuk tujuan pemberian kredit yaitu pihak terkait, pihak tidak terkait, satu peminjam tidak terkait, dan satu kelompok peminjam tidak terkait. PT. Bank Perkreditan Rakyat Eka Prasetya Medan dalam segala keterbatasannya dan ketidaktersedianya nasabah yang tergolong kedalam kriteria tersebut maka PT. Bank Perkreditan Rakyat hanya memenuhi dua dari empat kriteria BMPK dalam PBI yaitu Pihak Terkait dan Pihak Tidak Terkait.
64
PT. Bank Perkreditan Rakyat Eka Prasetya Medan NERACA Per 31 Desember 2012 AKTIVA
PASSIVA
Aktiva Lancar
Passiva Lancar
Kas
Rp.
610.441.800
Antar bank aktiva
Rp.3.571.063.348
Kwjb bunga YTJT
Rp.
513.083
Pinjaman yg diberikn
Rp. 31.774.628.043
Kwjb segera byr lainnya
Rp
136.357.647
Cad. Pengh aktiva prod
Rp. (262.742.237)
Tabungan
Rp. 5.378.033.150
TOTAL Aktiva Lancar
Rp. 35.693.390.954
Simpanan deposito
Rp. 6.454.100.000
Antar bank
Rp.21.771.063.312
TOTAL Passiva Lancar
Rp.33.769.713.300
Aktiva Tetap
Kwjb kpd pemr yg hrs dbyr Rp.
29.646.108
Kendaraan dinas
Rp.
317.725.500
Mesin kantor
Rp.
300.913.000
Perabot/perlengkapan
Rp.
400.969.300
Inventaris lainnya
Rp.
68.161.940
Akm. Peny. Aktiva ttp
Rp.
(815.713.550)
Pend yg ditangguhkan
Rp.
398.748.429
TOTAL Aktiva tetap
Rp.
396.056.190
Rupa-rupa pasiva lainnya
Rp.
70.058.231
TOTAl Rupa-Rupa Passiva
Rp.
580.876.231
Aktiva Lain-Lain
RUPA-RUPA PASSIVA Bbn bg yg msh hrs dibyr
Rp.
Taksiran pajak PPh pasal 25 Rp.
28.497.185 83.571.695
Pend yg msh akan dtrm Rp.
721.518.763
Biaya dibayar dimuka
Rp.
992.627.138
Agunan yg diambil alih Rp.
48.196.972
Modal yang belum disetor
Rupa-rupa Aktiva Lainy Rp.
52.965.800
Cadangan umum
Rp.
300.000.000
Laba ditahan
Rp.
490.509.295
Laba tahun berjalan
Rp. 1.263.656.991
TOTAL Modal
Rp. 3.554.166.286
TOTAL PASSIVA
Rp 37.904.755.817
TOTAL Aktiva lainnya
TOTAL AKTIVA
Rp. 1.815.308.673
Rp.37.904.755.817
MODAL Modal dasar
Sumber: PT. Bank Perkreditan Rakyat Eka Prasetya Medan
Rp. 2.000.000.000 Rp. (500.000.000)
65
Adapun jumlah kredit yang telah diberikan PT. Bank Perkreditan Rakyat pada tahun 2012 baik untuk tujuan kredit investasi, kredit modal kerja, maupun kredit konsumsi kepada pihak terkait maupun pihak tidak terkait adalah sebesar Rp. 31.774.628.043. Tabel 4.1 LAPORAN BMPK PT. Bank Perkreditan Rakyat Eka Prasetya Medan No. 1.
Kriteria Pihak Terkait
Nama Nasabah Drs. Pendi Situmorang Polma Situmorang Nurida Rostianna Rajaguguk Total
2.
Pihak Tidak Terkait
Masyarakat Luas
TOTAL KREDIT
Rp 75.617.081 118.132.013 77.698.570 271.447.664 31.503.180.379 31.774.628.043
Sumber: PT. Bank Perkreditan Rakyat Eka Prasetya Medan Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No 11/13/PBI/2009 bahwa ketetapan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) pada Bank Perkreditan Rakyat yaitu a.
Pihak Terkait = 10% dari Modal Kerja
b.
Pihak Tidak Terkait = 20% dari Modal Kerja Dimana: Modal kerja = Aktiva Lancar – Pasiva Lancar
66
Berdasarkan Laporan Keuangan yaitu Neraca PT. Bank Perkreditan Rakyat Eka Prasetya Medan tahun 2012 menunjukkan bahwa jumlah Aktiva Lancar adalah sebesar Rp. 35.693.390.962 dan jumlah Pasiva Lancar adalah sebesar Rp. 33.798.210.485, Sehingga: Modal Kerja
= Rp. 35.693.390.954 – Rp. 33.769.713.300 = Rp. 1.923.677.654
Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Eka Prasetya Medan Pihak Terkait adalah pihak yang dikategorikan sebagai anggota dari BPR itu sendiri atau pihak yang bekerja dalam kantor BPR itu sendiri, sedangkan Pihak Tidak Terkait adalah pihak luar/Masyarakat luas yang menerima pemberian pinjaman dari BPR. Untuk lebih mengetahui efektitivitas dan efisiensi penggunaan dana keuangan berdasarkan BMPK pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Eka Prasetya Medan dapat dilihat tabel Laporan Perbandingan BMPK berikut: Tabel 4.2 Laporan Perbandingan BMPK Peraturan Bank Indonesia
Pihak Terkait
PT. BPR Eka Prasetya Medan
Pihak Tidak Terkait
Pihak Terkait
Pihak Tidak Terkait
Rp
%
Rp
%
Rp
%
Rp
%
192.367.765
10
384.735.530
20
271.447.664
14
31.503.180.379
166
Sumber: PT. Bank Perkreditan Rakyat Eka Prasetya Medan, 2012
67
Dari Laporan Perbandingan BMPK di atas, PT. BPR Eka Prasetya Medan dalam Pemberian Kreditnya untuk tujuan kredit konsumsi, kredit investasi, maupun kredit modal kerja pada tahun 2012, yaitu untuk kriteria Pihak Terkait yaitu sebesar 14% dari modal kerja dan kriteria Pihak Tidak Terkait yaitu sebesar 166% dari modal kerja, yang dimana Ketetapan/Peraturan Bank Indonesia untuk Pihak Terkait seharusnya sebesar 10% dari modal kerja dan Pihak Tidak Terkait sebesar 20% dari modal kerja, sehingga dapat disimpulkan pelaksanaan pemberian kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Eka Prasetya Medan pada tahun 2012 tidak efektif dan efisien karena melebihi ketentuan persenan dari Peraturan Bank Indonesia tentang BMPK. Untuk mengetahui keadaan sebenarnya tentang Fungsi Audit Internal sebagai alat control terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan dana keuangan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Eka Prasetya Medan, peneliti melakukan penyebaran kuesioner yang dibagikan kepada empat orang responden. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengolahan kuesioner yang diperoleh dari 4 responden tersebut adalah sebagai berikut:
68
Tabel 4.3 Hasil Jawaban Keusioner Fungsi Audit Sebagai Alat Kontrol Terhadap Efektivitas Dan Efisiensi Penggunaan Dana Keuangan JAWABAN No.
RESPONDEN YA
TIDAK
Jumlah Seluruh Jawaban Responden
1.
Internal Control
20
5
25
2.
Kabag Kredit/Marketing
22
2
24
3.
Kabag Keuangan/Operasinal
23
2
25
4.
Kepala Cabang
22
2
24
TOTAL
87
11
98
Maka : Presentase jumlah jawaban “Ya” untuk Fungsi audit sebagai alat Kontrol Terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan dana keuangan adalah:
Jumlah jawaban Ya x100% Jumlah jawaban seluruh Responden 87 x100% 98 88,78%
Dari perhitungan diatas diperoleh hasil 88,78% yang berarti Fungsi Audit Sebagai Alat Kontrol Sangat Berperan Terhadap Efektivitas Dan Efisiensi Penggunaan Dana Keuangan.
69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1. Kesimpulan Berdasarkan pengamatan, penelitian dan pembahasan penulis pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Eka Prasetya Medan, penulis dapat mengambil kesimpulan yang berkaitan dengan fungsi audit sebagai alat control terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan dana keuangan yaitu sebagai berikut: 1. Berdasarkan penyebaran kuesioner yang dilakukan peneliti dan kemudian
peneliti bagikan kepada empat (4) orang responden yaitu Internal Control, Kabag Cabang, Kabag Marketing/kredit, dan Kabag Operasional/Keuangan, diperoleh hasil sebesar 88,78% dari persentase hasil perhitungan menurut Champion yang berarti bahwa Fungsi Audit Sebagai Alat Kontrol Sangat Berperan Terhadap Efektivitas Dan Efisiensi Penggunaan Dana Keuangan. 2. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia
tentang BMPK No.11/13/PBI/2009
pada BPR peneliti dapat simpulkan bahwa penggunaan dana keuangan tidak efektif dan efisiensi karena pelaksanaan BMPK pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Eka Prasetya Medan untuk kriteria Pihak Terkait maupun kriteria Pihak Tidak Terkait tidak sesuai dengan ketentuan PBI yaitu untuk kriteria Pihak Terkait adalah 10% dari modal kerja dan Kriteria Pihak Tidak Terkait adalah 20% dari modal kerja.
70
3. Bahwa pelaksanaan fungsi audit oleh Internal Control pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Eka Prasetya Medan hanya dijalankan setelah dana diberikan kepada peminjam, bukan pada saat proses/persetujuan pemberian dana pinjaman kepada peminjam
5.2. Saran Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Eka Prasetya Medan, penulis mendapatkan beberapa kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam aktivitas Fungsi Audit Internal terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan dana keuangan, adapun beberapa saran yang penulis berikan kepada PT. BPR Eka Prasetya Medan, yaitu: 1. Agar pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Eka Prasetya Medan pelaksanaan fungsi Audit sebagai alat control oleh Internal control dapat dijalankan sebelum penggunaan dana disetujui oleh Kabag Kredit/Operasional untuk kemudian diberikan kepada peminjam baik pihak yang terkait maupun pihak yang tidak terkait. 2. Dalam kedudukan Internal control pada PT. BPR Eka Prasetya Medan dalam hal penggunaan dana keuangan dinyatakan sangat berperan. Untuk itu Penulis menyarankan untuk tetap dipertahankan kedudukannya, dan selalu bersikap terbuka terhadap saran dan rekomendasi yang diberikan Internal Control sebagai
bentuk
pertanggungjawabannya
terhadap
pemeriksaan
yang
71
dilakukannya, dan hal ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan perbaikan kesalahan untuk kemajuan PT. BPR Eka Prasetya Medan pada masa yang akan datang
