P E N I N G K A T A N S U M B E R D A Y A A PA R A T U R P E M E R I N T A H KECAMATAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA DI KECAMATAN PULAU BATANG DUA KOTA TERNATE Oleh Stenly Angki Lette Abstrak Perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang pemerintahan daerah perubahan mencakup mengenai kedudukan kecamatan menjadi perangkat daerah kabupaten/kota, dan camat menjadi pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Bupati/Walikota. Kecamatan diberikan kewenangan yang lebih luas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan sumber daya aparatur pemerintah kecamatan melalui pendidikan dan latihan dalam meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Kecamatan Pulau Batang Dua, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif sehingga penulis dapat mengetahui secara terperinci bagaimana peningkatan sumberdaya manusia di kecamatan pulau batang dua. Dari hasil penelitian didapati Keadaan pegawai Kecamatan Pulau Batang Dua saat ini masih belum bekerja sesuai dengan bidang tugasnya hal itu di karenakan bahwa banyak pegawai yang belum mengenal bidang tugasnya masing masing dengan baik.
Keyword: Sumberdaya Manusia, Kecamatan
0
BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Masalah Tercapainya suatu tujuan yang di inginkan dalam suatu organisasi karena adanya suatu pemahaman yang jelas dalam menjalankan tugas yang diembannya. Sama halnya ketika menjalankan roda pemerintahan perlu pemahaman tentang pemerintahan itu sendiri. Kecamatan diberikan kewenangan yang lebih luas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan diberikannya kewenangan yang lebih luas kepada kecamatan seharusnya aparat kecamatan dalam memberikan pelayanan publik menjadi lebih baik yang pada akhirnya akan menghasilkan kualitas pelayanan yang baik pula. Dari waktu ke waktu tuntutan kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam tidak hanya meningkat, namun menjadi keinginan masyarakat dewasa ini. Oleh karena itu, pembangunan kecamatan harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang ditandai dengan kemudahan kecepatan, kewajaran, dan kepuasan masyarakat atas bentuk pelayanan yang diberikan. Selain itu, sebagai bagian dari struktur dan sistem penyelenggaraan pemerintahan tingkat daerah, pemerintah kecamatan merupakan lapis kedua unit pelayanan masyarakat terdepan setelah kelurahan dalam mengurusi berbagai kepentingan publik. Implementasi kinerja aparatur pemerintah menjadi topik pembicaraan dewasa ini terutama dalam mewujudkan aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa, aparatur pemerintah juga dewasa ini sedang mengalami distorsi, artinya kredibilitas aparatur sudah mulai menurun dipandang dari sisi masyarakat. Dalam kaitannya dengan pembagunan aparatur pemerintah memberikan arahan bahwa ”pembagunan aparatur pemerintah diarahkan pada peningkatan kualitas, efisien dan evektifitas seluruh tatanan penyelenggaraan pemerintahan termasuk peningkatan kemampuan dan disiplin, pengabdian, keteladanan dan kesejateraan aparatnya, sehingga secara keseluruhan makin mampu melaksanakan tugas pemerintahan dan pembagunan sebaik-baiknya, khususnya dalam melayani, mengayomi serta menumbuhkan prakasa dan peran aktif dalam pembagunan, serta tanggapan terhadap kepentingan dan aspirasi masyarakat guna pemberian pelayanan dan penyelenggaraan pembagunan. Jadi implementasi utama dari aparatur pemerintah adalah mengabdi pada masyarakat dan pada kepentingan umum, dengan alat perlengkapannya yang ada. Dalam melayani kepentingan umum aparatur pemerintah sebagai abdi, bukan sebagainya mencari keuntungan atau mementingkan kepentingan pribadi atau golongan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang kecamatan yang dimaksud dengan perangkat atau pemerintah kecamatan adalah Camat, Sekretaris kecamatan, Staf Pegawai dikantor Kecamatan. Adapun kedudukan, tugas dan fungsi pemerintah wilayah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan yang berada dan bertanggung jawab kepada walikota karena pemerintah wilayah kecamatan merupakan pelaksana tugas urusan pemerintahan maka organisasinya harus dapat mencerminkan fungsi-fungsi dan menggunakan prinsip sederhana, berhasil dan berdaya guna. Untuk mengatasi kondisi kinerja aparatur pemerintah kecamatan Pulau Batang Dua tersebut perlu dilakukan evaluasi dan upaya perbaikan kualitas penyelenggaraan pemerintahan terhadap pelayanan publik secara berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima serta perlu adanya peningkatan kinerja dari staf pegawai yang ada dilingkup pemerintah kecamatan Pulau Batang Dua. Peningkatan kinerja dapat dilakukan dengan disiplin yaitu: tepat waktu, tidak menunda pekerjaan, memberikan pelayanan terbaik, tidak berbelit-belit, tidak ada negosiasi, pengabdian, keteladanan dan dapat bertindak untuk secara professional serta adanya kemampuan dan memotivasinya untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan. Aparatur penyelenggara negara mempunyai tugas utama melakukan pengambilan keputusan yang lebih mengedepankan kepentingan publik dalam rangka setiap pengambilan keputusan bisa berdampak positif atau negatif bagi masyarakat. Oleh karena itu diperlukan kontrol terhadap setiap kewenangan pejabat publik dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan publik, sehingga dampak yang akan terasakan lebih banyak manfaat bagi masyarakat. 1
Menurut Siagian (1987) mengidentifikasi bahwa tiga jenis kelemahan keterampilan yang melekat pada pegawai Indonesia yaitu : 1. Kemampuan manajerial, yaitu kurangnya kemampuan memimpin menggerakkan bawahan, melakukan koordinasi dan mengambil keputusan. 2. Kemampuan teknis, yaitu kurangnya kemampuan untuk secara terampil yang bersifat pembangunan. 3. Kemampuan teknologis, yaitu kurangnya kemampuan untuk memanfaatkan hasil-hasil penemuan teknologi. Dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil karena bagaimanapun juga apabila sumber daya manusia nya belum memadai maka akan sulit untuk mewujudkan kinerja yang sesuai dengan tujuan. Lebih lanjut menurut UU No.43 Tahun 1999 tentang kepegawaian yang tertuang dalam PP No. 14 Tahun 1994 tentang pendidikan dan pelatihan untuk dapat membentuk sosok Pegawai Negeri Sipil seperti tersebut di atas perlu di bina melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) yang mengarah kepada:1. Meningkatkan kepribadian dan semangat pengabdian kepada masayarakat. 2. Meningkatkan mutu dan kemampuan baik dalam bidang substansi maupun kepemimpinanya. Oleh sebab itu penulis sengaja memberikan batasan bahwasanya pembinaan yang dimaksud adalah melalui pendidikan dan pelatihan termasuk kursus yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja atau prestasi kerja pegawai negeri sipil dalam lingkup Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate . Hal itu sehingga penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul “Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kecamatan Dalam Meningkatkan Kinerja di Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate). B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana peningkatan sumber daya aparatur pemerintah kecamatan melalui pendidikan dan latihan dalam meningkatkan kinerja aparatur di Kecamatan Pulau Batang Dua”? C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Untuk mengetahui peningkatan sumber daya aparatur pemerintah kecamatan melalui pendidikan dan latihan dalam meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Kecamatan Pulau Batang Dua. 2. Manfaat Penelitian a) Secara ilmiah penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran positif yang membangun ke arah peningkatan ilmu pengetahuan, khususnya untuk studi Ilmu Pemerintahan yang berkaitan dengan efektifitas sumber daya aparatur Pemerintah Kecamatan dalam proses pelayanan kepada masyarakat. b) Secara praktis di harapkan bisa menjadi bahan masukan serta evaluasi bagi Pemerintah Kecamatan dan masyarakat Pulau Batang Dua, bagaimana sumber daya aparatur Pemerintah Kecamatan dalam memberikan pelayanan demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Pulau Batang Dua.
2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A.
Pengertian Sumber Daya Aparatur Aparatur adalah Perangkat alat negara pemerintah, para pegawai negeri, Negara, alat kelengkapan negara, terutama meliputi bidang kelembagaan, ketata laksanaan, dan kepegawaian yg mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari. Aparatur merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu lembaga pemerintahan disamping faktor lain seperti uang, alat-alat yang berbasis teknologi misalnya komputer dan internet. Oleh karena itu sumber daya aparatur harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi pemerintahan untuk mewujudkan profesional pegawai dalam melakukan pekerjaan. Setiap aparatur pemerintahan dalam menjalankan kinerjanya, harus selalu dilandasi dengan tanggung jawab, dalam melaksanakan tugasnya agar dapat menciptakan kualitas kinerja yang optimal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pada umumnya. Berkaitan dengan sumber daya aparatur di atas, untuk mewujudkan profesional pegawai. Setiap aparatur pemerintahan dalam menjalankan kinerjanya, harus selalu dilandasi dengan tanggung jawab, dalam melaksanakan tugasnya agar dapat menciptakan kualitas kinerja yang optimal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pada umumnya. Sebuah lembaga pemerintah tidak lepas dari aparatur sebagai pelaksana penyelenggaraan pemerintahan. Pendayagunaan aparatur pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuannya dalam menyelenggarakan pembangunan serta melaksanakan tugas pelayanan pemerintahan dengan caracara yang dapat meningkatkan hasilguna dan daya guna. B. Pengembangan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Salah satu tujuan dibentuknya organisasi publik adalah agar ia menjadi wahana yang efektif dan efisien dalam mewujudkan cita-cita bersama. Agar cita-cita atau tujuan tersebut dapat tercapai, maka organisasi tersebut harus merumuskan dengan jelas hierarchi otoritas, pembagian tugas berdasarkan spesialisasi keahlian, pembagian yang jelas hak dan kewajiban, mengutamakan hubungan impersonal serta mengedepankan seleksi dan promosi berdasarkan kecakapan teknis. Untuk bisa memberikan pelayanan yang baik, aparat haruslah dikembangkan motivasi dan kemampuannya. Kegiatan inilah yang disebut pengembangan sumberdaya aparatur. Ada empat aspek yang terkandung dalam pengembanagn sumberdaya aparatur yang meliputi “capacity, equity, empowerment and sustainambility”. Setiap upaya pengembangan haruslah memberikan penekanan pada kapasitas (capacity) yaitu upaya meningkatkan kemampuan beserta energi yang diperlukan untuk itu. Setelah itu penekanan diberikan pada aspek pemerataan (equity) dalam rangka menghindari perpecahan di dalam masyarakat yang dapat menghancurkan kapasitasnya. Selain itu harus pula diperhatikan aspek pemberian kekuasaan dan wewenang (empowerment) yang lebih besar kepada masyarakat. Dengan maksud agar hasil pembangunan dapat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, karena aspirasi dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan dapat meningkat. Di samping adanya wewenang untuk memberikan koreksi terhadap keputusan yang diambil tentang lokasi sumberdaya. Terakhir adalah aspek keberlanjutan atau keberlangsungan yang harus diperhatikan mengingat keterbatasan sumberdaya yang ada. Jika diamati lebih lanjut maka aspek yang perlu dikembangkan adalah aspek motivasi atau kemauan. Pengembangan sumberdaya aparatur pada suatu organisasi akan mencakup berbagai faktor seperti: “pendidikan dan pelatihan, perencanaan dan manajemen karir, peningkatan kualitas dan produktivitas kerja, serta peningkatan kesehatan dan keamanan kerja”. Sementara itu, faktor motivasi kerja, dan penilaian prestasi kerja sebagai aspek yang tercakup dalam pengembangan sumberdaya aparatur. C. Pengertian Kinerja Kinerja adalah hasil dari fungsi suatu pekerjaan atau kegiatan tertentu selama satu periode waktu tertentu.Kinerja dapat di lihat dari berbagai sudut pandang tergantung pada tujuan organisasi 3
masing-masing (Sianipar 2009:4). Kinerja adalah suatu aktifitas yang berkaitan dengan unsur-unsur yang terlihat dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu output, sedangkan kinerja pegawai adalah kemampuan mencapai persyaratan-persyaratan pekerjaan.(Simamora 2007 : 87). Kinerja adalah hasil kerja yang dapat di capai suatu organisasi atau sekelompok orang atau individu atas pelaksanaan suatu tugas yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya dalam kurun waktu tertentu dengan cara yang benar, oleh karena itu setiap pegawai harus memiliki kemampuan dan keahlian untuk melaksanakan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya (Sianipar dan Entang 2005 : 29). D. Pengertian Pemerintah Secara etimologi kata pemerintahan berasal dari kata “perintah” yang kemudian mendapat imbuhan sebagai berikut: 1. Mendapat awalan “pe” menjadi kata “pemerintah” berarti badan atau orang elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu Negara. 2. Mendapat akhiran “an” menjadi kata “pemerintahan” berarti perihal, perbuatan atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi. Di dalam kata dasar “perintah” paling sedikit ada empat unsur penting yang terkandung di dalamnya, yaitu sebagai berikut: 1. Ada dua pihak yaitu yang memerintah disebut pemerintah dan pihak yang diperintah disebut rakyat. 2. Pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan ligitimasi untuk mengatur dan mengurus rakyatnya. 3. Hak yang diperintah memiliki keharusan untuk taat kepada pemerintah yang sah. 4. Antara pihak yang memerintah dengan pihak yang diperintah terdapat hubungan timbal balik baik secara vertical maupun horizontal. (dalam Syafiie, 2006) Dari uraian tentang pengertian pemerintah di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwah pemeribtah adalah bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan pemimpin bidang legislasi, eksekusi dan yudikasi, dalam hubungan pusat dan daerah antar lembaga serta antara yang memerintah dan yang diperintah. E. Pengertian Pemerintah Kecamatan Berdasarkan Peratuan Pemerintah No. 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Pemerintah Kecamatan merupakan perangkat daerah/kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah, Kota dan pemerintah kecamatan menerima pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Menurut Ryas Rasyid bahwa tugas pokok pemerintahan mencakup tujuh bidang pelayanan, yaitu : 1. Menjamin keamanan negara 2. Memelihara ketertiban agar dapat berlangsung secara damai 3. Menjamin diterapkannya perlakukan yang adil kepada setiap warga masyarakat 4. Melakukan pekerjaan umum 5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial 6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas 7. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup seperti air, tanah dan hutan. Kecamatan adalah kepala pemerintah kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur, Bupati/Walikota, oleh karena itu camat memiliki tugas. 1. Menjalankan sebagai kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala daerah. 2. Memimpin pelaksanaan kebijakan pemerintahan Daerah di wilayah Kecamatan. 4
3. Membantu sekretaris Daerah dalam menyiapkan informasi mengenai wilayah kecamatan yang dibutuhkan dalam perumusan dalam kebijakan bagi Kepala Daerah. 4. Pembinaan pelayanan Umum.
5
BAB III METODOLOGI PENELITIAN A.
Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, metode ini digunakan untuk menggali informasi informasi dari responden yang bersifat terbuka dan bebas. Menurut Sukmadinanta (2010): penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Alasan peneliti dengan menggunakan jenis penelitian ini karena berdasarkan pemikiran dan alasan bahwa permasalahan yang diteliti merupakan suatu fenomena yang terjadi sebagaimana adanya berdasarkan fakta fakta yang tampak di lapangan. B. Fokus Penelitian Didalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada peningkatan sumberdaya aparatur pemerintah melalui pendidikan dan latihan dalam meningkatkan kinerja aparatur dii Kecamatan Pulau Batang Dua. C. Informan Penelitian Informan dalam penelitian ini berjumlah 9 orang yang terdiri atas Camat 1 orang, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Pelayanan umum dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan Pulau Batang Dua, 3 orang pegawai sukarela, Lurah 1 orang, Mahasiswa 1 orang dan Tokoh Masyarakat 1 orang. D.
Lokasi Penelitian Penelitian ini bertempat pada Kantor Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate. Alasan memilih Kantor Kecamatan tersebut karena dapat mewakili untuk memberikan informasi mendalam tentang peningkatan sumberdaya aparatur pemerintah kecamatan. E. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan data sekunder, yang diuraikan sebagai berikut : 1) Data primer diperoleh dari informan secara langsung melalui wawancara langsung terhadap informan ke lokasi penelitian untuk mencari fakta serta data-data yang berkaitan dengan objek penelitian. a. Penelitian dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti untuk mendapatkan gambaran secara tepat mengenai objek penelitian. Juga mengadakan wawancara langsung terhadap informan dengan menggunakan pedoman wawancara untuk mendapatkan jawaban tertulis. 2) Data sekunder diperoleh dengan mendokumentasikan berbagai dokumen terkait yang ada di instansi-instansi terkait pemerintah daerah, maupun kecamatan serta informasi yang didapat dari masyarakat. F. Teknik Analisa Data Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknis analisis data yang bersifat deskriptif kualitatif, dimana gambaran atas fakta-fakta berdasarkan data yang terkumpul di lapangan yang berkaitan erat dengan obyek penelitian, kemudian dipadukan dan dianalisis secara kualitatif dengan memberikan interpretasi/penafsiran atas fakta-fakta tersebut (Moleong. 2004).
6
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian Informan I yaitu PP, pendidikan S1, jabatan camat. Berdasaarkan hasil wawancara dengan Camat Pulau Batang Dua bahwa, dalam meningkatkan kinerja sebagai aparatur pemerintah dalam rangka meningkatkan kinerja kami dibina melalui pendidikan dan pelatihan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS, disamping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintah negara, Agar mampu melaksanakan tugas dan peranannya sebagai pelayan masyarakat. Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi kami yang diangkat dalam jabatan struktural dalam rangka memenuhi kompetensi jabatannya disamping syarat-syarat lain yang ditentukan. Pendidikan dan Pelatihan dalam jabatan kami ikuti terdiri dari: Diklat kepemimpinan, Diklat fungsional, Diklat Teknis. Pendidikan dan Pelatihan kepemimpinan dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural yang diemban. Saya juga mengikuti Diklat teknis yang bekaitan dengan persyaratan kompetensi jabatan. Diklat Teknis merupakan diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas. Dengan mengikuti diklat dapat meningkatkan kinerja dan memenuhi kompetensi jabatan saya sebagai Camat. Informan II yaitu RK, pendidikan S1, jabatan Kepala Seksi Pemerintahan. Berdasaarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemerintahan Pulau Batang Dua, pendidikan dan pelatihan pernah diikuti yaitu Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelatihan, Kursus, Sosialisasi dan Bina Teknik, Pembinaan dan Penataan Kearsipan bagi Aparat Kecamatan dan Kelurahan. Dengan mengikuti diklat dapat meningkatkan kinerja dan memenuhi kompetensi jabatan saya. Hal ini terlihat dari Meningkatnya pengetahuan pengelolaan kearsipan, Terselenggaranya kegiatan bimbingan teknis. Terselenggaranya kegiatan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan desa/kelurahan. Dapat menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan umum dan koordinasi pembinaan pemerintahan kampung/kelurahan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat. Informan III yaitu SN, pendidikan SMA, jabatan Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial. Berdasaarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial Pulau Batang Dua, mengatakan pendidikan dan pelatihan pernah diikuti yaitu peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pelatihan, kursus, sosialisasi dan bina teknik, pembinaan dan penataan kearsipan bagi aparat kecamatan dan kelurahan. Dengan mengikuti diklat dapat meningkatkan kinerja. Hal ini terlihat dari meningkatnya pengetahuan pengelolaan kearsipan, Terselenggaranya kegiatan bimbingan teknis, Terselenggaranya kegiatan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan desa/kelurahan. Seksi pelayanan umum dan kesejahteraan sosial dapat menyelenggarakan fungsi ; melaksanakan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi desa/kelurahan; melaksanakan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kebersihan dan sanitasi lingkungan; melaksanakan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum. Hal tersebut dapat terlihat dari meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dengan indikator : Terpenuhinya kebutuhan administrasi surat - menyurat, Kinerja tenaga administrasi keuangan optimal; Kinerja tenaga kebersihan kantor optimal; Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis kantor selama 12 bulan; Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggunaaan selama 12 bulan; Terpenuhinya kebutuhan sarana penerangan Dan keindahan bangunan kantor selama 12 bulan; 7
Terwujudnya sinergi penyelenggaraan pemerintahan; Dalam pelayanan bidang kesejahteraan sosial telihat dari keberhasilan menyelenggarakan fungsi ; menyusun program pembinaan pelayanan dan bantuan social, pembinaan organisasi kepemudaan, organisasi wanita dan olahraga; menyusun program, pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, dan kesehatan masyarakat; memfasilitasi program bantuan dan santunan social bagi Gakin, dan korban social lainnya; Pelayanan laporan tentang kondisi dan kebutuhan bidang pendidikan. Informan IV yaitu JP, pendidikan SMA, jabatan pegawai tidak tetap (PTT). Berdasaarkan hasil wawancara dengan JP bahwa JP tidak pernah diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan. JP hanya bertugas membantu kepala seksi dalam melaksakan tugas pokok seksi tersebut. Saya mengharakan kalau saya sudah diangkat sebagai PNS dapat dikutsertakan dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan agar saya dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dalam pelksanaan tugas playanan kepada masyarakat. B. Pembahasan Hasil Penelitian Perlu disadari, bahwa untuk mengimbangi perubahan-perubahan dan kemajuan dalam berbagai aspek yang mempengaruhi beban kerja pimpinan dituntut tersedianya tenaga kerja yang setiap saat dapat memenuhi kebutuhan. Dalam kondisi seperti ini, bagian kepegawaian juga dituntut harus selalu mempunyai strategi baru untuk dapat mengembangkan dan mempertahankan pegawai yang cakap yang diperlukan oleh suatu instansi. Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam upaya meningkatan kinerja pegawai adalah dengan melalui pengembangan pegawai yaitu dengan melakukan pendidikan dan pelatihan. Untuk mencapai kinerja yang diharapkan dalam suatu organisasi atau instansi, para pegawai harus mendapatkan program pendidikan dan pelatihan yang memadai untuk jabatannya sehingga pegawai terampil dalam melaksanakan pekerjaannya. Pemerintah merupakan salah satu faktor penentu dalam proses pembangunan yang mantap dan dinamis sehingga dibutuhkan peranan yang lebih besar terutama dalam pelaksanaan pemerintahan. Kelancaran penyelengaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan itu memerlukan suatu pembinaan terhadap aparatur negara. Oleh karena itu tidak dapat disangkal lagi bahwa faktor manusia merupakan modal utama yang perlu diperhatikan dalam suatu pemerintahan, hal tersebut sangatlah penting karena bagaimanapun juga keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan di tentukan oleh kualitas dan kemampuan orang-orang yang berada di dalamnya. Pegawai negeri sebagai sumber daya manusia yang berada di sektor pemerintahan turut bertanggung jawab atas keberhasilan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional sehingga kedudukan dan peranan pegawai negeri sipil sangat penting sebagai pelaksana dari usaha kegiatan pemerintah. Adapun sosok pegawai negeri sipil yang di harapkan dalam rangka upaya mencapai tujuan nasional menurut UU No.43 Tahun 1999 pasal 1 tentang pokok-pokok kepegawaian pegawai negeri sipil adalah setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang di tentukan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainya dan di gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu penulis sengaja memberikan batasan bahwasanya pembinaan yang dimaksud adalah melalui pendidikan dan pelatihan termasuk kursus yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja atau prestasi kerja pegawai negeri sipil dalam lingkup Kantor Kecamatan Pulau Batang Dua. Sebagai bagian dari pembinaan Pegawai Negeri, pembinaan Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya dengan berdasarkan pada perpaduan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Hal ini dimaksudkan untuk memberi peluang bagi Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi tinggi untuk meningkatkan kemampuannya secara professional. Agar PNS dapat mempunyai kompetensi yang diharapkan maka diperlukan adanya pendidikan dan pelatihan (diklat) yang berkelanjutan yakni dari pertama kami diangkat sebagai Calon PNS sampai menjelang pensiun. Sebagai salah satu pembinaan PNS maka pendidikan dan pelatihan (Diklat) PNS memegang 8
peranan yang sangat penting dalam peningkatan kompetensi yang meliputi integritas, tanggung jawab, kepemimpinan, kerja sama dan fleksibilitas dalam pelaksanaan tugas-tugas. Harapannya dalam rangka peningkatan efektifitas diklat sebagai instrumen pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Maka perlu diupayakan dilakukan pembenahan terhadap manajemen pembinaan aparatur penyelenggara pemerinatahan daerah berdasarkan kompetensi dan kinerja sehingga diklat aparatur pemerintah daerah difokuskan pada upaya peningkatan kompetensi penyelenggara pemerintahan daerah. Keadaan pegawai Kecamatan Pulau Batang Dua saat ini masih belum bekerja sesuai dengan bidang tugasnya atau tidak sesuai dengan bidang tugasnya hal itu di karenakan bahwa banyak karyawan yang belum mengenal bidang tugasnya masing masing dengan baik karena masih banyak atau ada 14 orang yang merupakan pegawai tidak tetap dan yang bersifat sukarela dengan pendidikan rata-rata SMA dan belum perrnah mengikuti pendidikan dan pelatihan, hal ini berakibat pada rendahnya kinerja pegawai-pegawai tersebut. Pegawai yang mempunyai latar belakang pendidikan formal tinggi (sarjana) dan telah beberapa kali mengikuti pelaksanaan pendidikan dan pelatihan mempunyai kinerja yang baik. Karena melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di ajarkan bagaimana sebaiknya para pegawai itu bekerja tentunya dengan hasil yang dapat di pertanggungjawabkan jadi tidak hanya asal mengerjakan tugas saja tanpa memperhatikan kualitasnya. Oleh karena itu dengan adanya pendidikan dan latihan maka diharapkan para pegawai akan bekerja sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan mereka menjadi mengerti akan tugasnya karena telah sesuai dengan kemampuan yang telah mereka peroleh.
9
BAB V PENUTUP
A.
Kesimpulan
B.
1. Pemerintahan Daerah dalam rangka pembinaan, pemerintah mengupayakan pemberdayaan otonomi daerah melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan. Semua hal diatas dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil karena bagaimanapun juga apabila sumber daya manusianya belum memadai maka akan sulit untuk mewujudkan kinerja yang sesuai dengan tujuan. 2. Berdasaarkan hasil penelitian terhadap informan di lingkungan Kantor Kecamatan Pulau Batang Dua bahwa dalam meningkatkan kinerja sebagai aparatur pemerintah dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai dibina melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi kami yang diangkat dalam jabatan struktural dalam rangka memenuhi kompetensi jabatannya disamping syarat-syarat lain yang ditentukan. 3. Keadaan pegawai Kecamatan Pulau Batang Dua saat ini masih belum bekerja sesuai dengan bidang tugasnya hal itu di karenakan bahwa banyak pegawai yang belum mengenal bidang tugasnya masing masing dengan baik karena pegawai tidak tetap dan yang bersifat sukarela dengan pendidikan rata-rata SMA dan belum perrnah mengikuti pendidikan dan pelatihan, hal ini berakibat pada rendahnya kinerja pegawai-pegawai tersebut. 4. Keadaan pegawai Kecamatan Pulau Batang Dua menunjukan bahwa dengan adanya pembinaan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan kinerja pegawai lebih baik dibandingkan dengan yang belum pernah mengikuti pendidikan dan latihan. Pegawai yang mempunyai latar belakang pendidikan formal tinggi (sarjana) dan telah beberapa kali mengikuti pelaksanaan pendidikan dan pelatihan mempunyai kinerja yang baik. Hal tersebut terlihat dari kinerja pegawai kecamatan yang mengikuti pendidikan dan latihan yaitu informan 1,2,3 dan 7. 5. Kinerja pegawai yang belum pernah mengikuti pendididkan dan pelatihan menunjukan bahwa kinerja pegawai kurang baik dibandingkan dengan yang pernah mengikuti pendidikan dan latihan. Pegawai yang mempunyai latar belakang telah beberapa kali mengikuti pelaksanaan pendidikan dan pelatihan mempunyai kinerja yang baik. Hal tersebut terlihat dari kinerja yang kurang baik pegawai kecamatan yang tdak mengikuti pendidikan dan latihan yaitu informan 4,5,6 dan 9. Saran 1. Pegawai kecamatan sebaiknya diikutkan dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, karena melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di ajarkan bagaimana sebaiknya para pegawai itu bekerja tentunya dengan hasil yang dapat di pertanggung jawabkan jadi tidak hanya asal mengerjakan tugas tanpa memperhatikan kualitasnya. 2. Dengan mengikuti pendidikan dan latihan maka diharapkan para pegawai akan bekerja sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan mereka menjadi mengerti akan tugasnya karena telah sesuai dengan kemampuan yang telah mereka peroleh. 3. Pengembangan pegawai sangat diperlukan karena dengan adanya program tersebut dapat membantu meningkatkan kemampuan dan keterampilan pegawai. Pendidikan dan pelatihan juga merupakan upaya untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian pegawai.
10
DAFTAR PUSTAKA Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Cipta Rineka:Jakarta. Basri. Faisal. H. 2003. Otonomi Daerah Evaluasi dan Proyeksi. Trio Rimba Persada: Jakarta. Guritno, Bambang dan Waridin. Vol 1. No 1. 2005. Pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai Perilaku Kepemimpinan, Kepuasan Kerja Dan Motivasi Terhadap Kinerja. JRBI. Martoyo. 2000. Manajemen Sumberdaya Manusia, BPFE, Yogyakarta. Moleong. J. Lexy, MA. DR. Prof. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja. Rassyid. 1999. Pengembangan Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. MIPI, Jakarta. Steers, Ricard M. 1985. Efektivitas Organisasi (Kaidah Perilaku), Manajemen No. 47, Erlangga, Jakarta. Syafiie, 2001. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Refika Aditama. Bandung ……….2006. Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia. PT. Refika Aditama. Bandung Simamora, Henry. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Kedua. STIE : YKPN Moh As’ad. 2003. Psikologi Industri. Yogyakarta: Libery 1997. Salam, Setyawan, 2003 Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai Dan Sumber Daya. Djambatan. Jakarta. Siagian, SP., (1996), Manajemen Sumber Daya manusia, Jakarta: Bumi Aksara. Sugiyono, 2003. Metode Penelitian .Tim Studi Pengembangan Sistem AKIP, 2000. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. BPKP. Jakarta. Sukmadinata, 2010. Metode Penelitian Pendidikan, PT Remaja Rosdakarya Offset; Semarang. Sumber Lain: Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang nomor 11 Tahun 1999 Tentang pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Ternate. UU Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1994 Tentang Pendidikan dan Pelatihan. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan. Peratuan Pemerintah No. 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 10 TSahun 2005 Tentang Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate yang kemudian direvisi melalui Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 01 tahun 2009 tentang organisasi Kecamatan dan Kelurahan dalam daerah Kota Ternate.
11
