NOTA PENGANTAR LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ) BUPATI SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2014
BISMILLAHIRAHMANIRROHIM, ASSAAMUALAUKUM WARRAHMATULLAHI WABAROKATUH, SAMPURASUN, YANG
KAMI
HORMATI,
SAUDARA
PIMPINAN
DAN
PARA
ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMEDANG; YANG KAMI HORMATI, REKAN UNSUR MUSPIDA, KETUA PENGADILAN
NEGERI,
KETUA
PENGADILAN
AGAMA
DAN
KOMANDAN BATALYON INFANTRI 301 PRABU KIAN SANTANG SERTA KOMANDAN SUBDENPOM SUMEDANG ATAU YANG MEWAKILI; YANG KAMI HORMATI, SDR. WAKIL BUPATI, PARA KEPALA DINAS, BADAN, KANTOR, CAMAT DAN LURAH SE- KABUPATEN SUMEDANG;
1
PARA
TOKOH
DAN
ORGANISASI
SESEPUH
SOSIAL
KEMASYARAKATAN,
LSM,
SUMEDANG,
POLITIK, INSAN
PIMPINAN ORGANISASI
PERS
SERTA
WARGA
MASYARAKAT SUMEDANG YANG KAMI CINTAI. HADIRIN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA, ALHAMDULILLAH, PUJI DAN SYUKUR MARILAH KITA PANJATKAN KE HADIRAT ALLAH SWT, KARENA BERKAT LIMPAHAN RAHMAT DAN KARUNIA SERTA HIDAYAHNYA, KITA DAPAT BERTEMU DAN BERTATAP MUKA DALAM AGENDA PENYAMPAIAN
LAPORAN
KETERANGAN
PERTANGGUNG
JAWABAN BUPATI SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2014. RASA SYUKUR KITA PANJATKAN PULA, KARENA ATAS RIDHONYA, DAERAH
SAYA
DAN
BERSAMA-SAMA
SELURUH
UNSUR
PEMERINTAH
YANG
TERHORMAT
DENGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, MASIH DIBERI KEKUATAN DAN
KEMAMPUAN
MASYARAKAT
UNTUK
KABUPATEN
MENYELENGGARAKAN PEMBANGUNAN
MELAKSANAKAN
DAN
SUMEDANG
TUGAS PELAYANAN
AMANAH DALAM
PEMERINTAHAN, PUBLIK
UNTUK
TERCAPAINYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN SUMEDANG. SIDANG PARIPURNA DAN HADIRIN YANG SAYA HORMATI, SEBAGAIMANA KITA MAKLUMI BERSAMA BAHWA TELAH TERBIT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, NAMUN PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
2
AKHIR
TAHUN
ANGGARAN 2014 INI MASIH MENGACU PASAL 27 AYAT (2) UNDANG-UNDANG
NOMOR
32
TAHUN
2004
TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH, SERTA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
3
TAHUN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH,
2007
TENTANG
PEMERINTAHAN
LAPORAN
LAPORAN
DAERAH
KETERANGAN
KEPADA
PERTANGGUNG
JAWABAN KEPALA DAERAH KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
DAN
PENYELENGGARAAN
INFORMASI
PEMERINTAHAN
LAPORAN
DAERAH
KEPADA
MASYARAKAT. SESUAI PP NOMOR 3 TAHUN 2007, BAHWA
KEWAJIBAN
PASAL 17 AYAT (1)
PENYAMPAIAN
LAPORAN
INI,
DILAKSANAKAN PALING LAMBAT 3 (TIGA) BULAN SETELAH TAHUN
ANGGARAN
INFORMASI DAERAH
BERAKHIR,
ATAS
MENJADI
PENYELENGGARAAN
SELAMA
PEMBAHASAN
UNTUK
SATU
OLEH
DPRD
BAHAN
PEMERINTAHAN
TAHUN
DAN
DILAKUKAN
SECARA
INTERNAL
SESUAI
DENGAN TATA TERTIB DPRD UNTUK DAPAT MENETAPKAN REKOMENDASI
DALAM
PENYELENGGARAAN
RANGKA
PENINGKATAN
PEMERINTAHAN
PADA
KINERJA
TAHUN
YANG
AKAN DATANG. DAN PASAL 16 PP NOMOR 3 TAHUN 2007 BAHWA
PENYUSUNANNYA
MENGACU
KEPADA
RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) YANG TELAH KAMI TETAPKAN MELALUI PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 29 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD)
KABUPATEN
SUMEDANG
TAHU
2014
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN
3
KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 29 TAHUN
2013
DAERAH
TENTANG
(RKPD)
RENCANA
KABUPATEN
KERJA
SUMEDANG
PEMERINTAH TAHUN
2014
DIMANA KEHADIRAN RKPD TAHUN 2014 MERUPAKAN RKPD TRANSISI DARI RPJMD TAHAP II TAHUN 2009-2013 KE RPJMD TAHAP III TAHUN 2014-2018. PEDOMAN POKOK RKPD INI ADALAH
ARAHAN
FOKUS-FOKUS
YANG
TERTERA
PADA
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) TAHUN 2005-2025. FOKUS PERTAMA ADALAH “MELANJUTKAN FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH PADA RPJMD KE-2 YANG DAPAT MEMPERKUAT CAPAIAN RPJMD KE-3”. RKPD TAHUN 2014
INI
PULA
MERUPAKAN
TAHUN
PERTAMA
MENGOPERASIONALKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 01 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2014-2018. UNTUK
MENCAPAI
KEBERHASILAN
PEMBANGUNAN,
SEJALAN DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL DAN PROVINSI,
SERTA
SEIRING
DENGAN
PEMBANGUNAN BERWAWASAN BUDAYA
BERGULIRNYA
DALAM KERANGKA
KEBIJAKAN SUMEDANG PUSEUR BUDAYA SUNDA SEBAGAI UPAYA KULTURAL UNTUK TURUT MENJAWAB BERBAGAI TANTANGAN
STRATEGIS,
SERTA
DALAM
KORIDOR
PENCAPAIAN VISI DAN MISI JANGKA MENENGAH DAERAH SEBAGAIMANA
TERTUANG
DALAM
RPJMD
KABUPATEN
SUMEDANG TAHUN 2014-2018, MAKA TEMA PEMBANGUNAN KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2014 ADALAH :
4
“MENDORONG DAERAH
PENINGKATAN
PERTUMBUHAN
EKONOMI
PEMERATAAN
PEMBANGUNAN
BERBASIS
DAN
PENGUATAN
INFRASTRUKTUR”.”,
DENGAN
PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH SEBAGAI BERIKUT : 1.
TERWUJUDNYA
KELEMBAGAAN
PEMERINTAH
YANG
EFISIEN DAN EFEKTIF. 2.
MENINGKATNYA KUALITAS SDM APARATUR PEMERINTAH.
3.
MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.
4.
TERWUJUDNYA
PERENCANAAN
DAN
PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN DAERAH YANG AKUNTABEL. 5.
MENINGKATNYA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN. 6.
MENINGKATNYA
KUALITAS
PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN. 7.
MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT.
8.
MENINGKATNYA PENERAPAN NILAI-NILAI AGAMA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT.
9.
MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR WILAYAH DALAM MENDORONG PENGEMBANGAN WILAYAH.
10.
TERWUJUDNYA
INFRASTRUKUR
DI
KAWASAN
PENGEMBANGAN EKONOMI BARU. 11.
MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN SUMEDANG.
12.
MENINGKATNYA PEMERATAAN PENDAPATAN MASYARAKAT.
13.
MENINGKATNYA KETAHANAN PANGAN DAERAH.
14.
MENINGKATNYA
KUALITAS
LINGKUNGAN
BERKELANJUTAN. 15.
LESTARINYA NILAI-NILAI KESUNDAAN.
5
HIDUP
SIDANG PARIPURNA DAN HADIRIN YANG SAYA HORMATI, LKPJ
INI
BERISI
PENYELENGGARAAN
KETERANGAN
PEMERINTAHAN
DAN
GAMBARAN
DAERAH
SELAMA
TAHUN ANGGARAN 2014 MENCAKUP PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI YANG MELIPUTI 26 URUSAN WAJIB DAN 8 URUSAN PILIHAN, TUGAS PEMBANTUAN DAN URUSAN BERSAMA
SERTA
TUGAS
DISUSUN BERDASARKAN
UMUM RKPD
PEMERINTAHAN.
LKPJ
2014 YANG MERUPAKAN
PENJABARAN TAHUN PERTAMA RPJMD 2014-2018 DENGAN BERPEDOMAN
PADA
RENCANA
PEMBANGUNAN
JANGKA
PANJANG DAERAH. SECARA UMUM CAPAIAN KINERJA DAN SASARAN PADA TAHUN
2014
DITETAPKAN,
TELAH
MEMENUHI
DIMANA
INDIKATOR
INDIKATOR
YANG
KEBERHASILAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAPAT DILIHAT ANTARA LAIN PADA URUSAN PENDIDIKAN, URUSAN KESEHATAN DAN PEKERJAAN
UMUM
SERTA
URUSAN
PROSENTASE
TARGET
ATAU
MENUNJUKAN
ANGKA
YANG
LAINNYA.
RENCANA RELATIF
YANG BAIK
DARI
DICAPAI
WALAUPUN
TERDAPAT BEBERAPA SASARAN YANG BELUM MENCAPAI HASIL
YANG
DITARGETKAN
DALAM
CAPAIAN
TARGET
INDIKATOR. PADA UMUMNYA KETIDAKTERCAPAIAN TARGET INDIKATOR PADA TAHUN 2014 DISEBABKAN TERBATASNYA ANGGARAN YANG TERSEDIA BUKAN PADA PELAKSANAAN TEKNIS OPERASIONAL. MENGENAI TINGKAT EFEKTIVITAS PENCAPAIAN SASARAN, WALAUPUN MASIH TERDAPAT BEBERAPA SASARAN YANG BELUM
MENCAPAI
HASIL
SEBAGAIMANA 6
DIHARAPKAN,
SECARA UMUM SUDAH MEMPERLIHATKAN CAPAIAN YANG BAIK, HAL INI MERUPAKAN DAMPAK POSITIF DARI BEBERAPA SASARAN BERKAITAN
YANG
PENINGKATANNYA
TINGKAT
MEMPERLIHATKAN
EFISIENSI,
PROSENTASE
CUKUP
KINERJA YANG
SIGNIFIKAN. TAHUN
2014
BERBEDA-BEDA
UNTUK SETIAP PROGRAM DAN KEGIATAN, NAMUN DEMIKIAN DENGAN PENYERAPAN ANGGARAN YANG SECARA UMUM MELEBIHI 95 % MENUNJUKAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAPAT BERJALAN DENGAN BAIK SESUAI DENGAN RENCANA KERJA YANG TELAH DITETAPKAN. SIDANG PARIPURNA DAN HADIRIN YANG SAYA HORMATI, SEBAGAI BENTUK TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MAKA PERTAMATAMA
INGIN
KAMI
SAMPAIKAN
PERTANGGUNGJAWABAN
DALAM KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DI KABUPATEN SUMEDANG PADA TAHUN 2014. BERDASARKAN PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 42 TAHUN
2014
TENTANG PERUBAHAN
KEEMPAT
ATAS
PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG
PENJABARAN
BELANJA
DAERAH
ANGGARAN
TAHUN
PENDAPATAN
ANGGARAN
2014
DAN DAPAT
DIJELASKAN SEBAGAI BERIKUT : 1.
PENDAPATAN
DAERAH
KABUPATEN
SUMEDANG
TEREALISASI SEBESAR RP. 2,086 TRILYUN (DUA KOMA NOL DELAPAN ENAM TRILYUN RUPIAH) DARI TARGET SEBESAR RP. 2,069 TRILYUN (DUA KOMA NOL ENAM SEMBILAN TRILYUN RUPIAH) ATAU MENCAPAI 100,84 %
7
(SERATUS KOMA DELAPAN EMPAT PERSEN) . SEMENTARA PENDAPATAN
ASLI
DAERAH
(PAD)
KABUPATEN
SUMEDANG MENCAPAI REALISASI SEBESAR RP. 301,396 MILYAR (TIGA RATUS SATU KOMA TIGA SEMBILAN ENAM MILYAR RUPIAH) ATAU 115,60 % (SERATUS LIMA BELAS PERSEN) DARI TARGET PADA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014 SEBESAR RP. 260,719 MILYAR (DUA RATUS ENAM PULUH KOMA TUJUH SATU SEMBILAN MILYAR RUPIAH). 2.
MENGENAI
REALISASI
DANA
PERIMBANGAN
TAHUN
ANGGARAN 2014 MENCAPAI 100,57 % (SERATUS KOMA LIMA TUJUH PERSEN) YAITU SEBESAR RP. 1,543 TRILYUN (SATU KOMA LIMA EMPAT TIGA TRILYUN RUPIAH) DARI TARGET SEBESAR RP. 1,534 TRILYUN (SATU KOMA LIMA TIGA EMPAT TRILYUN RUPIAH). PELAMPAUAN REALISASI DARI TARGET ANGGARAN SEBESAR RP.14,25 MILYAR (EMPAT
BELAS
KOMA
DUA
LIMA
MILYAR
RUPIAH),
BERSUMBER DARI BAGI HASIL PAJAK / BUKAN PAJAK. 3.
JUMLAH BELANJA DAERAH SEBESAR RP. 2,050 TRILYUN (DUA KOMA NOL LIMA NOL TRILYUN RUPIAH) DARI TARGET BELANJA SEBESAR RP. 2,188 TRILYUN (DUA KOMA SATU DELAPAN DELAPAN TRILYUN RUPIAH) ATAU MEMILIKI PENCAPAIAN SEBESAR 93,69 % (SEMBILAN PULUH TIGA KOMA ENAM SEMBILAN PERSEN). REALISASI ANGGARAN
BELANJA
TIDAK
LANGSUNG
MENCAPAI
96,82 % (SEMBILAN PULUH ENAM KOMA DELAPAN DUA PERSEN)
DARI
ANGGARAN
TAHUN
ANGGARAN
2014
SEBESAR RP. 1,227 TRILYUN (SATU KOMA DUA DUA
8
TUJUH
TRILYUN
RUPIAH)
DAN
YANG
TEREALISASI
SEBESAR RP. 1,188 TRILYUN (SATU KOMA SATU DELAPAN DELAPAN
TRILYUN
RUPIAH).
SEMENTARA
REALISASI
ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENCAPAI 89,68 % (DELAPAN PULUH SEMBILAN KOMA ENAM DELAPAN PERSEN) ATAU RP. 861.895 MILYAR (DELAPAN RATUS ENAM PULUH SATU KOMA DELAPAN SEMBILAN LIMA MILYAR
RUPIAH)
DARI
TARGET
ANGGARAN
PADA
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014 SEBESAR RP. 961,085 MILYAR (SEMBILAN RATUS ENAM PULUH SATU KOMA NOL DELAPAN LIMA MILYAR RUPIAH). 4.
DALAM TAHUN 2014 TERDAPAT 3 KEBIJAKAN PEMBIAYAN DAERAH YAITU KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN, KEBIJAKAN
PENGELUARAN
PEMBIAYAAN
DAN
KEBIJAKAN PERKIRAAN PEMBIYAAN NETTO. SISA LEBIH PERHITUNGAN
ANGGARAN
TAHUN
ANGGARAN
SEBELUMNYA (SILPA) TEREALISASI 99,70 % (SEMBILAN PULUH SEMBILAN KOMA TUJUH NOL PERSEN) ATAU SEBESAR
RP. 122,673 MILYAR (SERATUS DUA PULUH
DUA KOMA ENAM TUJUH TIGA MILYAR RUPIAH) DARI ANGGARAN SEBESAR RP. 123,042 MILYAR (SERATUS DUA PULUH TIGA KOMA NOL EMPAT DUA MILYAR RUPIAH) TAHUN
ANGGARAN
2014
REALISASI
PENGELUARAN
PEMBIAYAAN MENCAPAI 100 % (SERATUS PERSEN) ATAU SEBESAR RP. 3,8 MILYAR (TIGA KOMA DELAPAN MILYAR RUPIAH) DARI ANGGARAN SEBESAR RP. 3,8 (TIGA KOMA DELAPAN MILYAR RUPIAH) PADA TAHUN ANGGARAN 2014.
9
RAPAT PARIPURNA DPRD YANG KAMI HORMATI, DALAM
RANGKA
PENYELENGGARAAN
URUSAN
PEMERINTAHAN, SEBAGAIMANA YANG DIAMANATKAN OLEH UNDANG-UNDANG
NOMOR
32
TAHUN
2004,
MAKA
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG TELAH MELAKSANAKAN URUSAN
DESENTRALISASI
MELALUI
PENYELENGGARAAN
URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN SEBAGAI BERIKUT : A.
URUSAN WAJIB. PADA
TAHUN
2014
PELAKSANAAN
URUSAN
WAJIB
DIANGGARKAN SEBESAR RP. 775,862 MILYAR (TUJUH RATUS TUJUH PULUH LIMA KOMA DELANAPN ENAM DUA MILYAR) DAN TEREALISASI SEMBILAN 89,16%
SEBESAR RP. 691,73 MILYAR (ENAM RATUS
PULUH SATU
(DELAPAN
KOMA TUJUH TIGA MILYAR) ATAU
PULUH
SEMBILAN
KOMA
SATU
ENAM
PERSEN), HAL INI DIKARENAKAN PENYERAPAN YANG TERDIRI DARI : 1.
URUSAN
PENDIDIKAN.
PENDIDIKAN
DAN
DILAKSANAKAN
AKADEMI
OLEH
KEPERAWATAN
DINAS
DENGAN
ANGGARAN SEBESAR RP. 92,690 M (SEMBILAN PULUH DUA
KOMA
ENAM
SEMBILAN
MILYAR
RUPIAH)
DAN
TEREALISASI SEBESAR RP. 76,652 M (TUJUH PULUH ENAM KOMA ENAM LIMA DUA MILYAR RUPIAH) ATAU 82,70 %
(DELAPAN PULUH DUA KOMA TUJUH NOL
PERSEN). 2.
URUSAN
KESEHATAN.
DILAKSANAKAN
OLEH
DINAS
KESEHATAN DAN RSUD SUMEDANG, DENGAN ANGGARAN SEBESAR
RP.
195,467
MILYAR
(SERATUS
SEMBILAN
PULUH LIMA KOMA EMPAT ENAM YUJUH MILYAR RUPIAH) 10
DAN
TEREALISASI
SEBESAR
RP.
176,447
MILYAR
(SERATUS TUJUH PULUH ENAM KOMA EMPAT EMPAT TUJUH MILYAR RUPIAH) ATAU 90,27 % (SEMBILAN PULUH KOMA
DUA
TUJUH
PERSEN).
ANGGARAN
TERSEBUT
DIGUNAKAN UNTUK MELAKSANAKAN 20 PROGRAM YANG TERDIRI DARI 129 KEGIATAN 3.
URUSAN
LINGKUNGAN
HIDUP.
DILAKSANAKAN
OLEH
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN ALOKASI ANGGARAN SEBESAR RP. 7,284 MILYAR (TUJUH KOMA DUA DELAPAN EMPAT MILYAR RUPIAH) DAN TEREALISASI SEBESAR RP. 6,766 MILYAR (ENAM KOMA TUJUH ENAM ENAM MILYAR RUPIAH) ATAU KOMA
DELAPAN
TERSEBUT
92,89 % (SEMBILAN PULUH DUA
SEMBILAN
DIGUNAKAN
PERSEN).
UNTUK
ANGGARAN
MELAKSANAKAN
6
PROGRAM YANG TERDIRI DARI 35 KEGIATAN. 4.
URUSAN
PEKERJAAN
UMUM.
DILAKSANAKAN
OLEH
DINAS PEKERJAAN UMUM DENGAN ANGGARAN SEBESAR RP. 321,382 MILYAR (TIGA RATUS DUA PULUH SATU KOMA TIGA DELAPAN DUA MILYAR RUPIAH) DENGAN REALISASI SEBESAR RP. 131,059 MILYAR (SERATUS TIGA PULUH SATU KOMA NOL LIMA SEMBILAN MILYAR RUPIAH) ATAU 40,77 % (EMPAT PULUH KOMA TUJUH TUJUH PERSEN). ANGGARAN
TERSEBUT
UNTUK
MELAKSANAKAN
17
PROGRAM YANG DIDUKUNG OLEH 207 KEGIATAN BIDANG PEKERJAAN UMUM. 5.
URUSAN PENATAAN RUANG. DILAKSANAKAN OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN BAPPEDA, DENGAN ALOKASI ANGGARAN SEBESAR RP. 3,573 MILYAR (TIGA KOMA LIMA
11
TUJUH TIGA MILYAR RUPIAH) DAN TEREALISASI SEBESAR RP. 3,412 MILYAR (TIGA KOMA EMPAT SATU DUA MILYAR RUPIAH) ATAU 95,50 % (SEMBILAN PULUH LIMA KOMA LIMA PERSEN). ANGGARAN TERSEBUT DIGUNAKAN UNTUK MELAKSANAKAN 3 PROGRAM
YANG TERDIRI DARI 13
KEGIATAN. 6.
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN. DILAKSANAKAN OLEH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DENGAN 6 PROGRAM YANG DIDUKUNG
OLEH
39
KEGIATAN,
DIDUKUNG
OLEH
ANGGARAN SEBESAR RP. 9,227 MILYAR (SEMBILAN KOMA DUA DUA TUJUH MILYAR RUPIAH) DENGAN REALISASI SEBESAR RP. 7,870 MILYAR (TUJUH KOMA DELAPAN TUJUH MILYAR RUPIAH) ATAU
85,29 % (DELAPAN PULUH
LIMA KOMA DUA SEMBILAN PERSEN). 7.
URUSAN
PERUMAHAN.
PEKERJAAN
UMUM
DILAKSANAKAN
DENGAN
ALOKASI
OLEH
DINAS
ANGGARARAN
SEBESAR RP. 14,411 MILYAR (EMPAT BELAS KOMA EMPAT SATU SATU MILYAR RUPIAH) DAN TEREALISASI SEBESAR RP. 7,670 MILYAR (TUJUH KOMA ENAM TUJUH MILYAR RUPIAH) ATAU 53,22 % (LIMA PULUH TIGA KOMA DUA DUA PERSEN).
ANGGARAN
TERSEBUT
MELAKSANAKAN 3 PROGRAM
DIGUNAKAN
UNTUK
YANG TERDIRI DARI 14
KEGIATAN. 8.
URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA. DILAKSANAKAN OLEH DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
SERTA
SEKRETARIAT
DAERAH
DENGAN
ALOKASI ANGGARAN SEBESAR RP. 7,839 MILYAR (TUJUH
12
KOMA DELAPAN TIGA SEMBILAN MILYAR RUPIAH) DAN TELAH TEREALISASI SEBESAR RP. 5,191 MILYAR (LIMA KOMA SATU SEMBILAN SATU MILYAR RUPIAH) ATAU 66,22 % (ENAM PULUH ENAM KOMA DUA DUA PERSEN). ANGGARAN
TERSEBUT
DIGUNAKAN
UNTUK
MELAKSANAKAN 4 PROGRAM. 9.
URUSAN
PENANAMAN
MODAL.
DILAKSANAKAN
OLEH
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN, DENGAN
ANGGARAN
SEBESAR RP. 1 MILYAR (SATU
MILYAR RUPIAH) DAN TEREALISASI SEBESAR RP. 965,972 JUTA
(SEMBILAN
RATUS
ENAM
PULUH
SEMBILAN TUJUH DUA JUTA RUPIAH)
LIMA ATAU
KOMA 97 %
(SEMBILAN PULUH TUJUH PERSEN) YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAKSANAKAN 3 PROGRAM YANG TERDIRI DARI 6 KEGIATAN. 10. URUSAN KOPERASI DAN UKM. DILAKSANAKAN OLEH DINAS
KOPERASI,
USAHA
DENGAN ANGGARAN
KECIL
SEBESAR
DAN
MENENGAH,
RP. 3,694 MILYAR (TIGA
KOMA ENAM SEMBILAN EMPAT MILYAR RUPIAH) DAN TEREALISASI SEBESAR RP. 3,564 MILYAR (TIGA KOMA LIMA ENAM EMPAT MILYAR RUPIAH) ATAU 96,48 % (SEMBILAN PULUH ENAM KOMA EMPAT DELAPAN PERSEN) YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAKSANAKAN 5 PROGRAM TERDIRI DARI 25 KEGIATAN. 11. URUSAN
KEPENDUDUKAN DINAS
DAN
CATAN
KEPENDUDUKAN
SIPIL.
DILAKSANAKAN
OLEH
DAN
CATATAN SIPIL
DENGAN ANGGARAN SEBESAR RP. 3,543
MILYAR (TIGA KOMA LIMA EMPAT TIGA MILYAR RUPIAH)
13
DAN TEREALISASI SEBESAR RP. 3,238 MILYAR (TIGA KOMA DUA TIGA DELAPAN MILYAR RUPIAH) ATAU 91,40 % (SEMBILAN
PULUH
SATU
KOMA
EMPAT
DIGUNAKAN UNTUK MELAKSANAKAN 1
PERSEN),
PROGRAM YANG
TERDIRI DARI 14 KEGIATAN. 12. URUSAN
KETENAGAKERJAAN.
DILAKSANAKAN
OLEH
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA, DENGAN ANGGARAN SEBESAR RP. 4,202 MILYAR (EMPAT KOMA DUA NOL DUA MILYAR RUPIAH) DAN TEREALISASI SEBESAR RP. 4,108 MILYAR (EMPAT KOMA SATU NOL DELAPAN MILYAR RUPIAH) ATAU 97,76 % (SEMBILAN PULUH TUJUH KOMA TUJUH
ENAM
PERSEN).
DIGUNAKAN
UNTUK
MELAKSANAKAN 5 PROGRAM YANG TERDIRI DARI 41 KEGIATAN. 13. URUSAN KETAHANAN PANGAN. DILAKSANAKAN OLEH BADAN
KETAHANAN
PANGAN
DAN
PELAKSANA
PENYULUHAN SERTA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN, DENGAN ALOKASI ANGGARAN SEBESAR RP. 854,45 JUTA (DELAPAN RATUS LIMA PULUH EMPAT KOMA EMPAT LIMA JUTA RUPIAH) DAN TEREALISASI SEBESAR RP. 813,125 JUTA (DELAPAN RATUS TIGA BELAS KOMA SATU DUA LIMA JUTA RUPIAH) ATAU 95,16% (SEMBILAN PULUH LIMA KOMA SATU ENAM PERSEN). 14. URUSAN
PEMBERDAYAAN
PERLINDUNGAN KELUARGA
ANAK.
PEREMPUAN
DILAKSAKAN
BERENCANA
DAN
OLEH
DAN BADAN
PEMEBERDAYAAN
PEREMPUAN DENGAN ANGGARAN SEBESAR RP 1,146 MILYAR (SATU KOMA SATU EMPAT ENAM MILYAR RUPIAH)
14
DAN TEREALISASI SEBESAR RP 1,134 MILYAR (SATU KOMA SATU
TIGA
EMPAT
MILYAR RUPIAH)
ATAU
98,96 %
(SEMBILAN PULUH DELAPAN KOMA SEMBILAN ENAM PERSEN).
DIGUNAKAN
UNTUK
MELAKSANAKAN
2
PROGRAM YANG TERDIRI DARI 8 KEGIATAN. 15. URUSAN
KELUARGA
BERENCANA
DAN
KELUARGA
SEJAHTERA. DILAKSANAKAN OLEH BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMEBERDAYAAN PEREMPUAN DENGAN ALOKASI ANGGARAN SEBESAR RP. 5,357 MILYAR (LIMA KOMA
TIGA
LIMA
TUJUH
MILYAR
RUPIAH)
DAN
TEREALISASI SEBESAR RP. 5,247 MILYAR (LIMA KOMA DUA EMPAT TUJUH MILYAR RUPIAH) ATAU 97,95 % (SEMBILAN PERSEN).
PULUH
TUJUH
DIGUNAKAN
KOMA
UNTUK
SEMBILAN
LIMA
MELAKSANAKAN
7
PROGRAM YANG TERDIRI DARI 42 KEGIATAN. 16. URUSAN PERHUBUNGAN. DILAKSANAKAN OLEH DINAS PERHUBUNGAN, INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI DENGAN ANGGARAN SEBESAR RP. 3,443 MILYAR (TIGA KOMA EMPAT EMPAT TIGA MILYAR RUPIAH) DAN TEREALISASI SEBESAR RP. 3,234 MILYAR (TIGA KOMA DUA TIGA EMPAT MILYAR RUPIAH) ATAU 93,94 % (SEMBILAN PULUH TIGA KOMA SEMBILAN EMPAT PERSEN). DIGUNAKAN UNTUK MELAKSANAKAN 6 PROGRAM YANG TERDIRI DARI 35 KEGIATAN. 17. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA. DILAKSAKAN OLEH
DINAS
PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI
DAN
INFORMASI DAN SEKRETARIAT DAERAH DENGAN ALOKASI ANGGARAN SEBESAR
RP. 2,834 MILYAR (DUA KOMA
15
DELAPAN TIGA EMPAT MILYAR RUPIAH) DAN TEREALISASI SEBESAR RP. 2,764 MILYAR (DUA KOMA TUJUH ENAM EMPAT MILYAR RUPIAH) ATAU 97,53 % (SEMBILAN PULUH TUJUH KOMA LIMA TIGA PERSEN). DIGUNAKAN UNTUK MELAKSANAKAN 9 PROGRAM YANG TERDIRI DARI 24 KEGIATAN. 18. URUSAN
PERTANAHAN.
DILAKSANAKAN
OLEH
DINAS
PERTAMBANGAN, ENERGI DAN PERTANAHAN DENGAN ANGGARAN SEBESAR RP. 15,941 MILYAR (LIMA BELAS KOMA SEMBILAN EMPAT SATU MILYAR RUPIAH) DAN TEREALISASI SEBESAR RP. 7,931 MILYAR (TUJUH KOMA SEMBILAN TIGA SATU MILYAR RUPIAH) ATAU 49,76 % (EMPAT
SEMBILAN
KOMA
TUJUH
ENAM
PERRSEN).
DIGUNAKAN UNTUK MELAKSANAKAN 2 PROGRAM YANG TERDIRI DARI 13 KEGIATAN. 19. URUSAN
KESATUAN
BANGSA
DAN
POLITIK
DALAM
NEGERI. DILAKSANAKAN OLEH KANTOR SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA
DAN
BADAN
KESATUAN
BANGSA,
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PENANGGULANGAN BENCANA, DENGAN ANGGARAN MENCAPAI RP. 5,979 MILYAR (LIMA KOMA SEMBILAN TUJUH SEMBILAN MILYAR RUPIAH) DAN TELAH TEREALISASI SEBESAR RP. 5,037 MILYAR (LIMA KOMA NOL TIGA TUJUH MILYAR RUPIAH) ATAU 84,24 % (DELAPAN PULUH EMPAT KOMA DUA EMPAT PERSEN)
DIGUNAKAN
UNTUK
MELAKSANAKAN
PROGRAM YANG TERDIRI DARI 55 KEGIATAN.
16
7
20. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI DAERAH,
KEUANGAN
DAERAH,
KEPEGAWAIAN
DAN
PERANGKAT PERSANDIAN.
DILAKSANAKAN OLEH 38 (TIGA PULUH DELAPAN) SKPD, YAITU
SEKRETARIAT
INSPEKTORAT, PENDAPATAN
DAERAH,
SEKRETARIAT
DPRD,
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, DINAS PENGELOLAAN
KEUANGAN
DAN
ASSET
DAERAH, 26 KECAMATAN DAN 7 KELURAHAN DENGAN TOTAL ALOKASI ANGGARAN MENCAPAI RP. 68,308 MILYAR (ENAM PULUH TIGA KOMA TIGA NOL DELAPAN MILYAR RUPIAH) DAN TELAH TEREALISASI SEBESAR
RP. 61,694
MILYAR (ENAM PULUH SATU KOMA ENAM SEMBILAN EMPAT MILYAR RUPIAH) ATAU 90,32 % (SEMBILAN PULUH KOMA TIGA DUA PERSEN). 21. URUSAN
PEMBERDAYAAN
DILAKSANAKAN MASYARAKAT
OLEH DESA
MASYARAKAT BADAN
DENGAN
DAN
DESA.
PEMBERDAYAAN
ANGGARAN
SEBESAR
RP 5,946 MILYAR (LIMA KOMA SEMBILAN EMPAT ENAM MILYAR RUPIAH) REALISASI SEBESAR RP 5,697 MILYAR (LIMA KOMA ENAM SEMBILAN TUJUH MILYAR RUPIAH) ATAU 95,81
% (SEMBILAN PULUH LIMA KOMA DELAPAN
SATU PERSEN). DIGUNAKAN UNTUK MELAKSANAKAN 5 PROGRAM YANG TERDIRI DARI 40 KEGIATAN. 22. URUSAN SOSIAL. DILAKSAKAN OLEH DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA DAN SEKRETARIAT DAERAH, DENGAN ALOKASI ANGGARAN SEBESAR RP. 6,299 MILYAR (ENAM KOMA DUA SEMBILAN SEMBILAN MILYAR RUPIAH) DAN TEREALISASI SEBESAR RP. 6,026 MILYAR (ENAM KOMA
17
NOL DUA ENAM MILYAR RUPIAH) ATAU 95,67 % (SEMBILAN PULUH LIMA KOMA ENAM TUJUH PERSEN). DIGUNAKAN UNTUK MELAKSANAKAN 10 PROGRAM YANG TERDIRI DARI 58 KEGIATAN. 23. URUSAN
KEBUDAYAAN.
DILAKSANAKAN
OLEH
DINAS
KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA DENGAN ANGGARAN SEBESAR RP. 2,808 MILYAR (DUA KOMA DELAPAN NOL DELAPAN MILYAR RUPIAH)
DAN
TEREALISASI SEBESAR RP. 2,691 MILYAR (DUA KOMA ENAM SEMBILAN SATU MILYAR RUPIAH) ATAU 95,82 % (SEMBILAN PULUH LIMA KOMA DELAPAN DUA PERSEN). DIGUNAKAN UNTUK MELAKSANAKAN 3 PROGRAM YANG TERDIRI DARI 15 KEGIATAN. 24. URUSAN STATISTIK. DILAKSANAKAN OLEH BAPPEDA DAN BADAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH,
DENGAN
ALOKASI
ANGGARAN SEBESAR RP. 958,38 JUTA (SEMBILAN RATUS LIMA
PULUH
DELAPAN
KOMA
TIGA
DELAPAN
JUTA
RUPIAH) DAN TELAH TEREALISASI SEBESAR RP. 920,43 JUTA (SEMBILAN RATUS DUA PULUH KOMA EMPAT TIGA) ATAU 96,04 % (SEMBILAN PULUH ENAM KOMA NOL EMPAT PERSEN). 25. URUSAN
KEARSIPAN.
DILAKSANAKAN
OLEH
KANTOR
ARSIP DAERAH, SEKRETARIAT DAERAH DAN BKBPMPB DENGAN ANGGARAN SEBESAR RP. 2,157 MILYAR (DUA KOMA
SATU
LIMA
TUJUH
MILYAR
TEREALISASI SEBESAR RP. 2,126
RUPIAH)
DAN
MILYAR (DUA KOMA
SATU DUA ENAM MILYAR RUPIAH) ATAU 98,55
%
(SEMBILAN PULUH DELAPAN KOMA LIMA LIMA PERSEN)
18
DIGUNAKAN UNTUK MELAKSANAKAN 6 PROGRAM YANG TERDIRI DARI 18 KEGIATAN. 26. URUSAN PERPUSTAKAAN. DILAKSANAKAN OLEH KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH DENGAN ALOKASI ANGGARAN SEBESAR RP. 713,23 JUTA (TUJUH RATUS TIGA BELAS KOMA DUA TGA JUTA RUPIAH) DAN TELAH TEREALISASI SEBESAR RP. 705,397 JUTA (TUJUH RATUS LIMA KOMA TIGA SEMBILAN TUJUH JUTA RUPIAH) ATAU 98,90 % (SEMBILAN PULUH DELAPAN KOMA SEMBILAN PERSEN). ANGGARAN
TERSEBUT
DIGUNAKAN
UNTUK
MELAKSANAKAN 1 PROGRAM YANG TERDIRI DARI 9 KEGIATAN. B. URUSAN PILIHAN PADA
TAHUN
2014
PELAKSANAAN
URUSAN
WAJIB
DIANGGARKAN SEBESAR RP. 78,706 MILYAR (TUJUH PULUH DELAPAN KOMA TUJUH NOL ENAM MILYAR) DAN TEREALISASI SEBESAR RP. 68, 945 MILYAR (ENAM PULUH DELAPAN KOMA SEMBILAN EMPAT LIMA MILYAR) ATAU
87,60% (DELAPAN
PULUH TUJUH KOMA ENAM PERSEN), YANG TERDIRI DARI ; 1.
URUSAN
PERTANIAN.
KETAHANAN
DILAKSANAKAN
PANGAN,
PENYULUHAN
OLEH
BADAN
PERTANIAN
PERIKANAN DAN KEHUTANAN, DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN,
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA
DAN
DINAS
KEHUTANAN
DAN
PERKEBUNAN DENGAN ALOKASI ANGGARAN SEBESAR RP. 41,494 MILYAR
(EMPAT PULUH SATU KOMA EMPAT
SEMBILAN EMPAT MILYAR RUPIAH) REALISASI SEBESAR RP. 38,487 MILYAR (TIGA PULUH DELAPAN KOMA EMPAT
19
DELAPAN
TUJUH
MILYAR
RUPIAH)
ATAU
92,75
%
(SEMBILAN PULUH DUA KOMA TUJUH LIMA PERSEN) DIGUNAKAN
UNTUK
MELAKSANAKAN
17
PROGRAM
TERDIRI DARI 151 KEGIATAN. 2.
URUSAN KEHUTANAN. KETAHANAN
DILAKSANAKAN OLEH BADAN
PANGAN,
PENYULUHAN
PERTANIAN,
PERIKANAN DAN KEHUTANAN SERTA DINAS PERKEBUNAN DAN
KEHUTANAN
DENGAN
ALOKASI
ANGGARARAN
SEBESAR RP. 4,361 MILYAR (EMPAT KOMA TIGA ENAM SATU MILYAR RUPIAH) DENGAN REALISASI SEBESAR RP. 4,194 MILYAR (EMPAT KOMA SATU SEMBILAN EMPAT MILYAR RUPIAH) ATAU 96,17 % (SEMBILAN PULUH ENAM KOMA
SATU
TUJUH
PERSEN)
DIGUNAKAN
UNTUK
MELAKSANAKAN 7 PROGRAM YANG TERDIRI DARI 29 KEGIATAN. 3.
URUSAN
ENERGI
DAN
SUMBER
DAYA
MINERAL.
DILAKSANAKAN OLEH DINAS PERTAMBANGAN, ENERGI DAN PERTANAHAN DENGAN ANGGARAN SEBESAR RP. 14,641 MILYAR (EMPAT BELAS KOMA ENAM EMPAT SATU MILYAR RUPIAH) REALISASI RP. 11,269 MILYAR (SEBELAS KOMA DUA ENAM SEMBILAN MILYAR RUPIAH) ATAU 76,97 % (TUJUH PULUH ENAM KOMA SEMBILAN TUJUH PERSEN)
DIGUNAKAN
UNTUK
MELAKSANAKAN
5
PROGRAM YANG TERDIRI DARI 23 KEGIATAN. 4.
URUSAN
PARIWISATA.
DILAKSANAKAN
OLEH
DINAS
KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA DENGAN ANGGARAN KOMA
EMPAT
DUA
SEBESAR TIGA
20
RP. 3,423 MILYAR (TIGA
MILYAR
RUPIAH)
DAN
TEREALISASI SEBESAR RP. 3,03 MILYAR (TIGA KOMA NOL TIGA MILYAR RUPIAH) ATAU 88,53 % (DELAPAN PULUH DELAPAN TERSEBUT
KOMA
LIMA
TIGA
DIGUNAKAN
UNTUK
PERSEN).
ANGGARAN
MELAKSANAKAN
3
PROGRAM YANG TERDIRI DARI 19 KEGIATAN. 5.
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN. DILAKSANAKAN OLEH DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN DENGAN ANGGARAN SEBESAR RP. 6,685 MILYAR (ENAM KOMA ENAM DELAPAN LIMA MILYAR RUPIAH) DAN TEREALISASI SEBESAR RP. 6,594 MILYAR (ENAM KOMA LIMA SEMBILAN EMPAT MILYAR RUPIAH) ATAU 98,64 % (SEMBILAN PULUH DELAPAN
KOMA
ENAM
EMPAT
PERSEN)
DIGUNAKAN
UNTUK MELAKSANAKAN 2 PROGRAM YANG TERDIRI DARI 14 KEGIATAN. 6.
URUSAN PERDAGANGAN. DILAKSANAKAN OLEH DINAS PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN,
DENGAN
ANGGARAN SEBESAR RP. 5,438 MILYAR (LIMA KOMA EMPAT TIGA DELAPAN MILYAR RUPIAH) DAN TEREALISASI SEBESAR RP. 3,289 MILYAR (TIGA KOMA DUA DELAPAN SEMBILAN MILYAR RUPIAH) ATAU 60,49 % (ENAM PULUH KOMA EMPAT SEMBILAN PERSEN). DIGUNAKAN UNTUK MELAKSANAKAN 2 PROGRAM YANG TERDIRI DARI 28 KEGIATAN 7.
URUSAN
INDUSTRI.
PERINDUSTRIAN
DILAKSANAKAN
DAN
OLEH
PERDAGANGAN,
DINAS DENGAN
ANGGARAN SEBESAR RP. 1,536 MILYAR (SATU KOMA LIMA TIGA ENAM MILYAR RUPIAH) DAN TEREALISASI SEBESAR RP. 1,487 MILYAR (SATU KOMA EMPAT DELAPAN TUJUH
21
MILYAR RUPIAH) ATAU 96,81 % (SEMBILAN PULUH ENAM KOMA DELAPAN SATU PERSEN). DIGUNAKAN UNTUK MELAKSANAKAN 2 PROGRAM YANG TERDIRI DARI 16 KEGIATAN. 8.
URUSAN
KETRANSMIGRASIAN.
DILAKSANAKAN
OLEH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DENGAN ANGGARAN SEBESAR RP. 1,126 MILYAR (SATU KOMA SATU DUA ENAM MILYAR RUPIAH) DAN TEREALISASI SEBESAR RP. 591,932 JUTA (LIMA RATUS SEMBILAN PULUH SATU KOMA SEMBILAN TIGA DUA JUTA RUPIAH) ATAU 52,55 % (LIMA PULUH DUA KOMA LIMA LIMA PERSEN). DIGUNAKAN UNTUK MELAKSANAKAN 2 PROGRAM YANG TERDIRI DARI 5 KEGIATAN. BERKAITAN TAHUN
2014
DENGAN
TUGAS
PEMERINTAH
PEMBANTUAN,
KABUPATEN
SELAMA
SUMEDANG
MELAKSANAKAN TUGAS PEMBANTUAN OLEH 4 (EMPAT) SKPD YAITU
DINAS
PERTANIAN
TANAMAN
PANGAN
DAN
HOLTIKULTURA, DINAS KESEHATAN, DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA SERTA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN. JUMLAH
ANGGARAN
TUGAS
PEMBANTUAN
YANG
DILAKSANAKAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG DI TAHUN 2014 YAITU SEBESAR
RP. 11,917 MILYAR (SEBELAS
KOMA SEMBILAN SATU TUJUH MILYAR RUPIAH) DENGAN REALISASI CAPAIAN SEBESAR 94,32 % (SEMBILAN PULUH EMPAT KOMA TIGA DUA PERSEN).
22
SEMENTARA UNTUK URUSAN BERSAMA SELAMA TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG MELAKSANAKAN URUSAN
BERSAMA
PEMBERDAYAAN
DI
2
(DUA)
MASYARAKAT
SKPD
DAN
YAITU
DESA
BADAN
DAN
DINAS
PEKERJAAN UMUM. JUMLAH ANGGARAN URUSAN BERSAMA YANG DILAKSANAKAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG SELAMA TAHUN 2014 YAITU SEBESAR RP. 41,052 MILYAR (EMPAT PULUH SATU KOMA NOL LIMA DUA MILYAR RUPIAH) DENGAN REALISASI RP. 41,012 MILYAR (EMPAT PULUH SATU KOMA NOL SATU DUA MILYAR RUPIAH) ATAU SEBESAR 99,90 % (SEMBILAN PULUH SEMBILAN PERSEN). SIDANG PARIPURNA DAN HADIRIN YANG SAYA HORMATI, MENGENAI
PELAKSANAAN
TUGAS
UMUM
PEMERINTAHAN, DAPAT KAMI SAMPAIKAN SEBAGAI BERIKUT: PELAKSANAAN
KEGIATAN
KERJASAMA
ANTAR
DAERAH
SELAMA TAHUN 2014 TERDAPAT 10 BENTUK KERJASAMA TERKAIT SYSTEM
PENGELOLAAN ANGKUTAN
RASKIN,
MONOREL
PNPM,
DAN
PEMBANGUNAN
PENYELENGGARAAN
JAMSOSTEK; PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA DAERAH ANTARA PEMERINTAH KETIGA
SELAMA
KERJASAMA, UNTUK
KABUPATEN TAHUN
TERKAIT
TAHUN
2014,
SUMEDANG
DENGAN
2014
SEBANYAK
DENGAN
KEBIJAKAN
PELAKSANAAN
13
PIHAK JENIS
ANGGARAN
PENDIDIKAN
DAN
PELATIHAN (DIKLAT) APARATUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG, LAYANAN PENERIMAAN SETORAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) SEKTOR PERDESAAN DAN
23
PERKANTORAN, KEBIJAKAN UMUM PAGU INDIKATIF TAHUN 2015, PEMBANGUNAN GAPURA BATAS WILAYAH KABUPATEN SUMEDANG, PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
DI
KABUPATEN
SUMEDANG,
PENERIMAAN
PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG. ADAPUN VERTIKAL
KEGIATAN
DI
KOORDINASI
KABUPATEN
DENGAN
SUMEDANG,
INSTANSI
SELAMA
INI
DILAKSANAKAN BAIK SECARA RUTIN SERTA BERKALA YANG DILAKUKAN
OLEH
BERBAGAI
SOPD
YANG
BERTAUTAN
KEPENTINGAN. TERKAIT PEMBINAAN BATAS WILAYAH DI KABUPATEN SUMEDANG
DENGAN
TERBITNYA
PERATURAN
MENTERI
DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT, SEHINGGA PADA TAHUN 2014 KEGIATAN PEMBINAAN BATAS DAERAH DIFOKUSKAN PADA PELAKSANAAN EVALUASI DAN PEMELIHARAAN PILAR BATAS SERTA PENYELESAIAN KONFLIK YANG TERJADI PADA DAERAH PERBATASAN. MENGENAI PELAKSANAAN PENANGGULANGAN BENCANA DILAKSANAKAN DALAM BENTUK KEGIATAN ANTARA LAIN: IDENTIFIKASI DATA POTENSI BENCANA DAN DESIMINASI PENANGGULANGAN DINI BENCANA BERBASIS MASYARAKAT, PENUNJANG
FASILITAS
PENANGGULANGAN
BENCANA,
PELATIHAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM BAGI ORMAS DAN
LSM,
BENCANA
PENCEGAHAN ALAM,
DINI
FASILITASI
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.
24
DAN
PENANGGULANGAN
PEMBERIAN
REKOMENDASI
DI KABUPATEN SUMEDANG TIDAK TERDAPAT KAWASAN KHUSUS, NAMUN PADA SAAT INI DI KABUPATEN SUMEDANG TERDAPAT BEBERAPA
KAWASAN YANG OLEH PEMERINTAH
PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DIJADIKAN SUATU
KAWASAN
JATINANGOR SEBAGAI
ANDALAN
SEBAGAI
YANG
PERGURUAN
LAHAN
DIPERUNTUKKAN
STRATEGIS
KAWASAN
KAWASAN
KEBERADAAN
DAN
DI
:
DIKHUSUSKAN
TINGGI
WILAYAH
UNTUK
YAITU
DIMANA TERSEBUT
MEMBANTU
PROSES
PENYELENGGARAAN PERGURUAN TINGGI NASIONAL SEPERTI STPDN,
IKOPIN,
UNWIM
DAN
UNPAD.
DISAMPING
DIJADIKAN JUGA SEBAGAI WILAYAH KONSERVASI
ITU BUMI
PERKEMAHAN KIARA PAYUNG. SERTA SEBAGIAN WILAYAH DIFUNGSIKAN
SEBAGAI
KAWASAN
MENGHASILKAN
BARANG-BARANG
MANCANEGARA,
ZONA
KAWASAN
INDUSTRI
PEMBANGUNAN
PERINDUSTRIAN YANG
YANG
DIEKSPOR
KE
CIKERUH-CIMANGGUNG,
WADUK
JATIGEDE
SELUAS
4.890,22 HA YANG TERDIRI DARI 70 DESA TERSEBAR DI 6 KECAMATAN
YAITU;
WADO,
JATINUNGGAL,
DARMARAJA,
CISITU, SITURAJA DAN JATIGEDE. SEMENTARA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM
DILAKSANAKAN
DALAM
KEGIATAN
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN LAINNYA, PENINDAKAN PELANGGARAN PERDA, PENINDAKAN KEPADA PEKERJA NOMOR
SEK 7
KOMERSIAL/WTS
TAHUN
2014
PELANGGARAN
TENTANG
PERDA
PENYELENGGARAAN
KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT, KEGIATAN PENERTIBAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN, PENATAAN DAN
25
PEMBINAAN PKL, PENINDAKAN PELANGGARAN PERDA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU SIDANG PARIPURNA DPRD YANG KAMI HORMATI, SELANJUTNYA IJINKANLAH KAMI DALAM FORUM YANG BERBAHAGIA
INI
MENYAMPAIKAN
INFORMASI
TERKAIT
PROGRAM YANG CUKUP STRATEGIS ANTARA LAIN; BAHWA DALAM KURUN WAKTU TAHUN 2009 HINGGA SAAT INI DUA MEGA PROYEK SKALA NASIONAL SEDANG DIBANGUN DI SUMEDANG, YAITU PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE DAN JALAN TOL CILEUNYI-SUMEDANG-DAWUAN SEDANG DALAM TAHAP PEMBANGUNAN. KEDUA PEMBANGUNAN TERSEBUT DIHARAPKAN DAPAT MENJADI
FAKTOR PENGUNGKIT DAN
PENDORONG BAGI
PENGUATAN ASPEK PEREKONOMIAN KABUPATEN SUMEDANG KEDEPAN, WALAUPUN KITA TIDAK BISA MENUTUP MATA BAHWA DUA KEGIATAN TERSEBUT HINGGA SAAT INI MASIH MENYISAKAN BANYAK MASALAH YANG MENJADI TANTANGAN KITA, BAIK DI EKSEKUTIF, LEGISLATIF DAN STAKEHOLDERS LAINNYA UNTUK MEMBANTU SESUAI DENGAN KAPASITAS MASING-MASING
DALAM
PENYELESAIAN
MASALAH
TERSEBUT, SEHINGGA MASYARAKAT KABUPATEN SUMEDANG MENJADI
PIHAK
YANG
PALING
DIUNTUNGKAN
PEMBANGUNAN KEDUA PROYEK TERSEBUT.
26
DENGAN
SELAIN DUA MEGA PROYEK NASIONAL DIMAKSUD, TERDAPAT
PROYEK
PEMBANGUNAN
SISTEM
ANGKUTAN
MASSAL TEKNOLOGI MONOREL DI METROPOLITAN BANDUNG RAYA DAN PROSES PEMBANGUNAN BUNDERAN POLRES DAN PROYEK. SIDANG PARIPURNA DAN HADIRIN YANG SAYA HORMATI, DALAM
PENYAMPAIAN
LAPORAN
KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN INI, TENTUNYA KAMI MENYADARI BAHWA
PENCAPAIAN
KINERJA
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH SELAMA TAHUN 2014 BESERTA SELURUH PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHANNYANYA MERUPAKAN GAMBARAN DARI UPAYA DAN HASIL KERJA KERAS SERTA KERJA BERSAMA SECARA SINERGIS DIANTARA SEGENAP
KOMPONEN
PENYELENGGARA
PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN SUMEDANG BERSAMA MASYARAKAT. UNTUK BAGIAN
ITU, SEYOGYANYA PENTING
LAPORAN
DALAM
INI
AKAN
RANGKAIAN
MENJADI
KEBIJAKAN
PENINGKATAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI MASA MENDATANG. DALAM KESEMPATAN INI PERLU SAYA SAMPAIKAN PULA, BAHWA
DARI
SINERGITAS
KINERJA
YANG
TERBANGUN
SELAMA INI, PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG TELAH MEMPEROLEH BEBERAPA PENGHARGAAN DIANTARANYA : 1.
ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA, PENGHARGAAN DARI GUBERNUR
JAWA
BARAT
UNTUK
KATEGORI
PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN BERPRESTASI DESA MANDIRI PANGAN.
27
2.
ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA, PENGHARGAAN DARI GUBERNUR JAWA BARAT UNTUK KATEGORI PEMBINA PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN BERPRESTASI DESA MANDIRI PANGAN.
3.
JUARA III TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT PIK IPOD SIAGA (TEGAR).
4.
CITRA PELAYANAN PUBLIK (CPP) PERINGKAT 1 TINGKAT JAWA BARAT UNTUK PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK.
5.
SERTIFIKAT
ELIMINASI
MALARIA
DARI
MENTERI
KESEHATAN RI UNTUK EPIDEMIOLOGI. DI
DALAM
MENCAPAI
SELURUH
KEBERHASILAN
TERSEBUT, TIDAK BISA DIPUNGKIRI BAHWA PERAN SERTA AKTIF, DUKUNGAN DAN KERJASAMA YANG SINERGIS DARI SEMUA UNSUR PEMERINTAHAN DAN MASYARAKAT SERTA SWASTA,
MERUPAKAN
KONTRIBUSI
STRATEGIS
BAGI
KELANCARAN PROSES PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUMEDANG YANG KITA CINTAI INI. OLEH KARENANYA,
PADA
KESEMPATAN
YANG
BAIK
INI,
SAYA
MENYAMPAIKAN PENGHARGAAN DAN UCAPAN TERIMAKASIH YANG SETINGGI TINGGINYA, KEPADA YANG TERHORMAT : 1.
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD.
2.
FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH.
3.
KEPALA SKPD DAN JAJARANNYA.
4.
PARA TOKOH AGAMA, TOKOH MASYARAKAT TOKOH PEMUDA
DAN
PIMPINAN
PARTAI
POLITIK
SERTA
ORAGANISASI KEMASYARAKATAN. 5.
PARA PIMPINAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT. 28
6.
PARA
CENDEKIAWAN,
SENIMAN,
BUDAYAWAN
DAN
PENGUSAHA. 7.
INSAN PERS, BAIK CETAK MAUPUN ELEKTRONIK.
SERTA
SEGENAP
SUMEDANG,
LAPISAN
SEMOGA
MEMBERIKAN
MASYARAKAT
ALLOH
SWT,
KABUPATEN SENANTIASA
LIMPAHAN RAHMAT DAN PERLINDUNGANNYA,
SERTA PAHALA YANG SETIMPAL KEPADA KITA SEMUA DALAM RANGKA
MENGEMBAN
PENGABDIAN
KEPADA
DAN
MELANJUTKAN
AGAMA,
NEGARA,
TUGAS
DAN
BANGSA
DAN
MASYARAKAT KABUPATEN SUMEDANG YANG TERCINTA INI. DEMIKIAN KIRANYA POKOK-POKOK PENYAMPAIAN LKPJ TAHUN ANGGARAN 2014. KAMI MENYADARI BAHWA BELUM SEMUA HARAPAN MASYARAKAT MAUPUN MITRA KERJA KAMI DI
DPRD
MAMPU
DIWUJUDKAN
DALAM
PELAKSANAAN
PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH. NAMUN HAL TERSEBUT
LEBIH
DITIMBULKAN
OLEH
KONDISI-KONDISI
OBYEKTIF DIANTARANYA KARENA ADANYA KETERBATASAN KAPASITAS KEUANGAN DAERAH, YANG TIDAK SELALU MAMPU MENGIMBANGI DINAMIKA KEBUTUHAN MASYARAKAT YANG TERUS BERTAMBAH, SEHINGGA PERLU KERJA KERAS SEMUA PIHAK
DALAM
KABUPATEN
RANGKA
SUMEDANG
MEMBANGUN KE
ARAH
DAN
YANG
MENATA
LEBIK
BAIK,
BERMARTABAT DAN BERBUDAYA, SEBAGAIMANA KEJAYAAN DAN KELUHURAN BUDAYA MASYARAKAT SUMEDANG YANG TELAH TERBUKTI SEJAK BERDIRINYA KERAJAAN SUMEDANG LARANG,
SEBAGAI
PADJADJARAN
PEWARIS
YANG
DAN
ADILUHUNG
29
PELANJUT SERTA
BUDAYA
PENCAPAIAN
SUMEDANG SENYUM MANIS (SEJAHTERA, NYUNDA, MAJU, MANDIRI DAN AGAMIS). SEKIAN
DAN
TERIMA
KASIH
ATAS
PERHATIANNYA.
SEMOGA KITA SEMUA SENANTIASA DIBERI KEKUATAN DALAM MEMBERIKAN YANG TERBAIK UNTUK SUMEDANG YANG KITA CINTAI. BILLAHI TAUFIQ WAL HIDAYAH, WASSALAMU’ALAIKUM WARAKHMATULLOHI WABAROKATUH.
Sumedang,
Maret 2015.
BUPATI SUMEDANG,
Drs. H. ADE IRAWAN, M.Si.
30
