MIMPI BERTEMU KEYNES DAN PEREKONOMIAN INDONESIA

MIMPI BERTEMU KEYNES DAN PEREKONOMIAN INDONESIA  “Satu‐satunya kepastian dalam jangka panjang adalah kita semua akan mati” –John  Maynard Keynes    Dalam mimpi, saya bertemu dengan ekonom yang terkenal dengan falsafah “the principle of  effective  demand”,  yaitu  John  Maynard  Keynes.  Keynes  memiliki  pemikiran  ekonomi  yang  relatif  berseberangan  dengan  teori  ekonomi  klasik  yang  diprakarsai  oleh  “The  Glasgow  Man”, Adam Smith dan David Ricardo. Pemikiran ekonomi Keynes lebih mengutamakan sisi  permintaan  (demand  side),  dibanding  Smith  dan  Ricardo  yang  lebih  mengutamakan  sisi  penawaran (supply side).   Di  mimpi  tersebut  (meskipun  saya  dan  Keynes  tidak  pernah  mengenal  sekalipun  karena  perbedaan  generasi  dan  letak  geografis  yang  sangat  jauh),  Keynes  setidaknya  berdiskusi  tentang  tiga  hal  strategis  dalam  pendekatan  perekonomian  versi‐nya  yang  dapat  diaplikasikan  dengan  baik  di  negara  tempat  saya  dilahirkan,  Indonesia.  Ketiga  hal  strategis  tersebut  adalah  1)  Tentang  Uang  dan  Kualitas  Kredit,  2)  Tentang  Entrepreneurship  dan  Faktor Kelembagaan, serta 3) Tentang Preferensi Likuiditas dan Perpajakan. Entah, dalam  mimpi  tersebut  Keynes  berinteraksi  dengan  para  pemikir  lain,  seperti  David  Ricardo,  Modgliani  and  Miller,  Hilman  Minsky,  Joseph  Schumpeter,  Kizner,  Edith  Penrose,  dan  Amartya  Sen,  sehingga  mampu  menjelaskan  filosofi  dan  konsep  yang  dapat  diaplikasikan  dalam pendekatan ekonomi modern. Singkatnya, Keynes menceritakan kepada saya bahwa  pendekatan  ekonominya  sangat  relevan  dan  dapat  membawa  negara  saya  mencapai  pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.    Hal  pertama  yang  disampaikan  Keynes  adalah  tentang  permasalahan  tingginya  tingkat  pengembalian  di  pasar  modal,  sehingga  pasar  modal  negara  saya  tercatat  sebagai  pasar  modal terbaik di Asia Pasifik dengan peningkatan sebesar 46,1% (dari 2.543 menjadi 3.703),  diikuti Thailand dengan kenaikan 40,9% dan Filipina 37,6%. Kenaikan IHSG yang begitu besar  menandakan  membaiknya  iklim  investasi  di  Indonesia,  namun  Keynes  mengingatkan  kembali bahwa uang tidak memiliki sifat netral dan berperan penting mempengaruhi motif  dan keputusan aktor ekonomi yang dapat berdampak pada situasi ketidakpastian.  Artinya,  uang  bukanlah  barang  tanpa  bertuan,  bukanlah  barang  tanpa  tujuan,  dan  tidak  hanya  1  Strategic Development Institute (SDI)   

berperan sebagai alat tukar dalam suatu perekonomian. Secara naluri, uang akan mengalir  deras  ke  tempat  yang  memiliki  efek  pengganda  relatif  tinggi  dan  akan  kembali  ke  tempat  asalnya  yang  lebih  berkualitas  dan  aman  (flight  to  quality)  ketika  “perantauan”  telah  usai  dan  keuntungan  terealisasi.  Keynes  mengingatkan  bahwa  pasar  modal,  intinya  adalah  spekulatif dan dipenuhi oleh aktor ekonomi dengan keterbatasan rasionalitas dan memiliki  reaksi  yang  beragam  meskipun  dihadapkan  oleh  situasi  yang  relatif  sama.  Keynes  juga  sedikit mengingatkan  pentingnya  kebijakan  dan regulasi  arus masuk yang  selektif, alih‐alih  menahannya  dalam  jangka  yang  lebih  panjang  dengan  membuat  kebijakan  moneter  yang  represif,  artinya  penanaman  modal  yang  sifatnya  riil  harus  benar‐benar  dilakukan  dan  diarahkan  melalui  kebijakan  strategis  yang  dirancang  dan  diimplementasikan  oleh  negara  dalam jangka panjang.   Efek  positif  dari  Foreign  Direct  Investments  (FDI)  bukan  hanya  terciptanya  peningkatan  lapangan kerja dan nilai tambah perekonomian (melalui peningkatan kapasitas produksi dan  perluasan  cakupan  wilayah),  melainkan  juga  bagi  pola  berbisnis  domestik  yang  semakin  lama  dapat  belajar  dan  melakukan  proses  apropriasi  nilai  (value  appropriation)  dari  perusahaan  Multinasional,  melalui  mekanisme  kerjasama  strategis.  Ketika  perusahaan  multinasional  melakukan  akuisisi  terhadap  perusahaan  lokal  yang  memiliki  aset  strategis  dan jaringan luas, maka seharusnya ada transformasi nilai, peningkatan kualitas SDM, serta  tata  kelola  perusahaan,  yang  bermuara  pada  peningkatan  nilai,  penetrasi  industri,  dan  stabilitas keuangan dan moneter. Tanpa tata kelola perusahaan yang baik (di level mikro)  adalah tidak mungkin mewujudkan stabilitas keuangan dan moneter (level makro).   Selain  itu,  ketika  rezim  suku  bunga  rendah  di  Jepang  (0,25%)  dan  US  (0,5%),  serta  krisis  hutang  di  beberapa  negara  Eropa  seperti  PIIGS  (Portugal‐Inggris‐Irlandia‐Greece‐Spain),  telah  menghujamkan  segelintiran  aliran  uang  masuk  ke  negara  emerging  economies,  khususnya  Indonesia.  Disparitas  suku  bunga  yang  sangat  tinggi  membuat  investor  dengan  dana panas tersebut seperti mendapatkan surga baru untuk berinvestasi, namun investasi di  sektor  finansial  tersebut  jelas  hanya  memiliki  efek  pengganda  yang  sangat  kecil  bagi  pertumbuhan ekonomi berkualitas.   Dalam  mimpi  tersebut,  Keynes  juga  menyoroti  kualitas  kredit  perbankan.  Menurutnya,  penciptaan  uang  ditentukan  oleh  kredit  dan  seharusnya  disalurkan  pada  sektor  produktif,  2  Strategic Development Institute (SDI)   

sehingga  terjadi  peningkatkan  kapasitas,  perluasan,  penciptaan  lapangan  kerja,  serta  pendapatan nasional yang dapat meningkatkan sisi permintaan. Eksogenitas perekonomian  adalah  hasil  dari  aliran  kredit  yang diciptakan oleh dinamika sektor produksi dalam sistem  ekonomi.  Kredit  perbankan  nasional  di  tahun  2010,  memiliki  rata‐rata  peningkatan  pada  kisaran  rata‐rata  20‐22%,  jika  dilihat  secara  pertumbuhan  hal  tersebut  terbilang  positif,  namun  jika  dilihat  dari  kualitas  kredit,  khususnya  tingkat  penyerapan  pinjaman  dan  kesesuaian  antara  pola  peningkatan  kredit  dan  pertumbuhan  sektor  produktif  atau  yang  menjadi  sektor  unggulan  di  Indonesia,  seperti  sektor  agribisnis,  manufaktur,  dan  pertambangan, kualitas kredit masih relatif rendah. Tercatat, jumlah pinjaman yang belum  dicairkan  mencapai  22%  dari  total  kredit,  dengan  porsi  kredit  yang  masih  didominasi  oleh  sektor  non‐tradable,  seperti  sektor  perdagangan,  jasa  dunia  usaha,  dan  telekomunikasi  dibanding sektor tradable, seperti manufaktur, pertanian, dan properti.   Tingginya aliran modal masuk ke sektor finansial dan rendahnya kualitas kredit perbankan,  ditambah  suku  bunga  perbankan  yang  masih  relatif  tinggi  (diatas  satu  digit)  akan  menciptakan gap yang relatif besar antara perkembangan sektor finansial dan sektor riil di  Indonesia  (de‐coupling  semakin  tinggi).  Kualitas  fungsi  intermediasi  perbankan  dalam  menjembatani  pihak  surplus  dan  defisit  menjadi  sangat  rendah,  sebagai  akibat  dari  lemahnya interkoneksi antara sektor keuangan dan sektor riil, sehingga membentuk kualitas  pertumbuhan ekonomi yang rendah dan kurang produktif. Gejala de‐coupling, dalam jangka  panjang,  bukan  hanya  menggeser  peta  persaingan  industri,  melainkan  memperbesar  tren  de‐industrilisasi,  meningkatkan  permasalahan  sosial  dan  ekonomi,  serta  menurunkan  indikator  kualitas  ekonomi,  seperti  tingkat  harapan  hidup,  tingkat  kecerdasan  atau  pendidikan, serta pendapatan per kapita.   Keynes mengingatkan jika tidak dikelola secara produktif oleh regulasi negara, maka kredit  dalam  suatu  sistem  ekonomi  dapat  berdampak  kontraproduktif,  khususnya  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  sektor  produktif  yang  menjadi  keunggulan  bersaing  negara  bersangkutan. Orientasi kalangan perbankan yang hanya mengejar keuntungan atau marjin  jangka  pendek  dapat  memiliki  dampak  destruktif.  Mayoritas  penguasaan  bank  oleh  pihak  asing, sebagai dampak dari regulasi kepemilikan di Indonesia yang memperbolehkan pihak  asing  memiliki  saham  sampai  99%,  juga  berperan  signifikan  terhadap  mandeknya  produktifitas perbankan di Indonesia. Bahkan, jika dibandingkan, Indonesia jauh lebih liberal  3  Strategic Development Institute (SDI)   

dibanding  US  yang  hanya  memperbolehkan  pihak  asing  memiliki  30%  saham  perbankan.  Secara  logika,  pihak  asing  jelas  lebih  mengutamakan  keuntungan  privat  dibanding  keuntungan  kolektif.  Keuntungan  menjadi  target  utama  dan  apropriasi  atas  keuntungan  harus dilakukan sebesar dan sesegera mungkin.   Peneterasi  kredit,  tidak  cukup  untuk  mengukur  efektifitas  intermediasi  dan  kualitas  kredit  perbankan,  khususnya  untuk  meningkatkan  nilai  tambah  sektor  produktif  suatu  negara.  Overalokasi  pada  sektor  non‐tradable  membuat  perusahaan  hanya  “memarkir”  dana  hasil  pinjaman  bank  untuk  kepentingan  berjaga‐jaga  dan  mengantisipasi  lonjakan  atau  ekspansi  bisnis  ketika  ada  peluang.  Selain  itu,  penetapan  daftar  negatif  terhadap  beberapa  industri  dengan  tingkat  pengembalian  yang  tidak  atraktif  dan  memiliki  periode  yang  relatif  lama,  seperti  sektor  pertanian,  pertambangan,  dan  konstruksi,  juga  dapat  memperlambat  pertumbuhan  pada  sektor  tersebut,  meskipun  sektor  tersebut  terbilang  produktif,  mampu  menghasilkan nilai tambah, serta keunggulan daya saing bagi perekonomian Indonesia.   Kedua,  Keynes  menjelaskan  pentingnya  peran  entrepreneur  dalam  perekonomian  (sejalan  dengan  pemikiran  Joseph  Schumpeter),  koordinasi,  serta  efisiensi  dalam  kelembagaan  pemerintah/institusi.  Inti  dari  diskusi  dengan  Keynes  adalah  krusialitas  dari  proses  kreasi  nilai  (value  creation)  sebagai  titik  awal  pembentukan  permintaan  dalam  perekonomian.  Jumlah  wirausaha  di  Indonesia  sangat  minim,  hanya  1%  dari  total  angkatan  kerja.  Lalu  Bagaimana perekonomian dapat berjalan ke arah produktif?   Entrepreneur  berperan  signifikan  khususnya  dalam  merancang  model  bisnis  dan  kegiatan  atau  unit  usaha  produktif,  melalui  pembentukan  nilai  dari  konfigurasi  rantai  nilai  (value  chain) yang dimiliki, terbentuklah penawaran nilai (value proposition) yang dapat diapresiasi  oleh masyarakat, sehingga menciptakan permintaan. Tingginya permintaan ditentukan oleh  tingginya  aktivitas  pembentukan  nilai  yang  dilakukan  oleh  entrepreneur.  Selain  itu,  peran  entrepreneur  juga  signifikan  dalam  meningkatkan  jumlah  lapangan  pekerjaan  (langsung  ataupun  tidak  langsung),  peningkatan  laba  korporasi,  peningkatan  ekspor  dan  cadangan  devisa, serta peningkatan penerimaan negara melalui perpajakan. Nilai memiliki penggerak  (value drivers) yang mampu mengarahkan proses penciptaan nilai menjadi keunggulan daya  saing yang berkelanjutan.  

4  Strategic Development Institute (SDI)   

Namun,  signifikansi  peran  entrepreneur  tidak  berjalan  efektif,  khususnya  dalam  memicu  pertumbuhan  ekonomi  berkualitas  jika  tidak  ditunjang  oleh  penguatan  mekanisme  kelembagaan.  Dalam  teori  kelembagaan,  salah  satu  isu  menarik  adalah  bagaimana  perusahaan  selalu  mencari  alternatif  biaya  transaksi  paling  efisien  sebagai  strategi  utama,  karena  adanya  pertentangan  antara  sikap  opportunistik  (opportunistic  behavior)  dan  pengetahuan yang terbatas (bounded rationality), sehingga pasar tidak selalu menjadi solusi  paling efisien. Proses ekonomisasi dilakukan dengan memilih alternatif atau model transaksi  terbaik bagi organisasi sehingga dapat mencapai keunggulan kinerja berkesinambungan.   Untuk  itu,  selain  dibutuhkan  penguatan  interkoneksi  antara  strategi  dan  struktur  kelembagaan dalam koridor korporasi, dibutuhkan juga penguatan perangkat birokrasi yang  memberikan  solusi,  bukan  hanya  efektif  dan  efisien.  Aspek  birokrasi  harus  ditinjau  ulang  khususnya dari sisi penetapan dan pengembangan peraturan, percepatan administrasi, dan  keselarasan  pengembangan  sistem  birokrasi  dengan  konteks  ekonomi  modern  yang  lebih  mengutamakan  pengetahuan  dan  reputasi.  Tidak  ada  cara  lain,  perangkat  reputasi  yang  semakin  memburuk  di  bidang  hukum  membentuk  tingkat  ketidakpercayaan  yang  tinggi,  bukan  hanya  pada  konteks  individu  melainkan  pada  tingkat  institusi.    Reformasi  radikal  di  bidang  hukum  merupakan  tantangan  terbesar  terkait  reformasi  struktural  dan  tata  kelola  birokrasi  Indonesia  kedepan.  Lemahnya  keinginan  politik  (political  will)  dalam  melalukan  perubahan  dan  tidak  efektifnya  fungsi  kepemimpinan  membuat  langkah  perbaikan  hanya  sebatas wacana, bukan realitas.   Reformasi  sudah  selayaknya  diarahkan  pada  ketiga  penguatan  aspek  birokrasi,  yaitu  peraturan  (pembentukan  dan  konsistensi  penegakannya),  administrasi  (prosedur  dan  tata  cara  pengembangan  sistem  administrasi),  dan  perbaikan  kultur  birokrasi  di  tingkat  pemimpin  dan  pelaksana,  sehingga  birokrasi  yang  kita  miliki  mampu  menjadi  penunjang  produktif  dan  memberikan  solusi‐solusi  penting  bagi  peningkatan  produktifitas  perekonomian dan berperan strategis terhadap pertumbuhan ekonomi berkualitas.   Dalam era globalisasi, Keynes juga mengingatkan bahwa dalam menghadapi liberalisasi dan  globalisasi, dibutuhkan peran institusi negara untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama  tingkat  nasional,  regional,  dan  global.  Dibutuhkan  suatu  terobosan  yang  dapat  menghidupkan  kembali  peran  faktor  institusi  dalam  dinamika  ekonomi,  karena  pada  5  Strategic Development Institute (SDI)   

dasarnya berbagai gejala instabilitas global dapat dihindari melalui pembentukan komunitas  atas dasar tujuan dan kepentingan bersama, melalui pengelolaan kebijakan makroekonomi  dan  sinkronisasi  dapat  menghasilkan  manfaat  bersama  yang  berperan  penting  terhadap  pembentukan stabilitas ekonomi.   Ketiga,  Keynes  rupanya  menyoroti  permasalahan  ledakan  penduduk  dan  tingginya  tingkat  kemiskinan  dan  pengangguran  di  Indonesia  sebagai  kegagalan  peran  pemerintah  memacu  pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Sebagai catatan, laju pertumbuhan penduduk kita  sangat tinggi (mencapai 1,2% per tahun dengan rata‐rata kelahiran bayi per tahun mencapai  4,5 juta jiwa) dengan struktur piramida penduduk yang mayoritas terdapat pada usia muda  dan produktif (15 – 35 tahun), artinya di satu sisi kita dapat memanfaatkan momentum ini  untuk  memacu  peningkatkan  kualitas  dan  produktifitas  penduduk,  sehingga  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi berkualitas. Di sisi lain, ketika kita gagal memanfaatkan momentum  tersebut,  biaya  sosial  yang  timbul  akan  semakin  tinggi  dan  menjadi  beban  negara.  Situasi  paradoksial inilah yang harus menjadi fokus pemerintah kedepan. Peran negara harus hadir  dalam dimensi kualitas SDM, karena hingga saat ini kita masih berada di peringkat 106 dari  169 negara terkait Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index).   Fokus  pemerintah  sudah  sepantasnya  diarahkan  ke  sisi  hulu,  yaitu  membangun  sistem  pendidikan  dan  program  perbaikan  gizi  yang  sistematis.  Standarisasi  dan  kemandirian  pendidikan  merupakan  solusi  penting  bagi  kemajuan  pendidikan  bangsa,  selain  pengembangan  infrastruktur  fisik.  Pembentukan  standar  sistem  pendidikan  yang  mandiri  dan  berkualitas  juga  harus  menekankan  aspek  prioritas,  karena  hampir  tidak  mungkin  (meskipun  dengan  anggaran  pendidikan  sebesar  20%  dari  APBN)  mampu  menjangkau  keseluruhan sistem pendidikan di daerah. Perbaikan standarisasi pendidikan harus dimulai  dari  kota‐kota  besar,  khususnya  di  pulau  Jawa  dan  Sumatera,  yang  secara  total  memiliki  konsentrasi  jumlah  penduduk  masing‐masing  sebesar  58,7%  dan  21%.  Perbaikan  standarisasi  dilakukan  untuk  membentuk  “role  model”  bagi  sistem  pendidikan  nasional,  sehingga dapat diterapkan pada wilayah yang relatif tidak memiliki jumlah penduduk padat.  Dengan  begitu,  prioritas  akan  menciptakan  kesetaraan  dan  kesamaan  (equality)  diantara  sesama  anak  bangsa.  Selain  itu,  perbaikan  mutu  gizi  harus  dilakukan  yaitu  dengan  membentuk  program  perbaikan  gizi  secara  sistematis  dan  berkelanjutan.  Pada  proses  implementasi, koordinasi antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian terkait program  6  Strategic Development Institute (SDI)   

perbaikan  gizi  harus  ditingkatkan  secara  lebih  intensif,  sehingga  distribusi  dan  sosialisasi  perbaikan  gizi  dapat  dijalankan  secara  optimal  di  berbagai  daerah,  termasuk  daerah  terpencil. Sistem pelayanan kesehatan manusia dan gizi secara terpadu (Integrated Health  and  Nutrition  Center)  yang  dijalankan  oleh  negara  secara  efektif  mampu  mereduksi  jarak  kualitas  gizi  antara  kaum  marjinal  (miskin)  dan  kaum  intelektual  (kaya),  sebagai  dampak  negatif kapitalisme.   Namun, peningkatan inflasi (proyeksi 6,9%) yang dipicu oleh peningkatan harga komoditas  dan  bahan  bakar  di  tahun  2011  akan  semakin  menggerus  daya  beli  masyarakat  dan  menambah  beban  negara,  khususnya  jika  program  konversi  dan  pembatasan  bahan  bakar  minyak tidak berjalan efektif. Selain itu, tingginya inflasi juga dapat mengurangi preferensi  likuiditas kaum miskin, khususnya untuk meningkatkan kualitas konsumsi. Bobot konsumsi  kebutuhan  primer  yang  relatif  tinggi  dalam  komponen  pengeluaran  kaum  miskin,  akan  membuat  ironi  dalam  pilihan  hidup  mereka  secara  rasional,  apakah  dengan  mengurangi  konsumsi,  berhutang,  atau  sampai  titik  paling  ekstrem  yaitu  bunuh  diri.  Tingginya  inflasi  membentuk  tendensi  perilaku  rumah  tangga  untuk  mengurangi  pembelian  yang  bersifat  “tidak  terlalu  perlu”  yang  dapat  mengurangi  besaran  konsumsi  secara  domestik  dan  penerimaan pajak negara. Selain itu, tendensi pengurangan konsumsi juga akan mengurangi  pendapatan  sisi  korporasi  yang  akan  menurunkan  nilai  tambah  ekonomi  dan  penerimaan  perpajakan.   Dimana  peran  negara?  Peningkatan  rasio  penerimaan  pajak  terhadap  produk  domestik  bruto  (PDB)  menjadi  12%  di  tahun  2011,  tidak  akan  berarti  apapun  jika  realiasasi  dan  implementasi  kebijakan  pemerintah  tidak  diarahkan  untuk  sebesar‐besarnya  kemakmuran  rakyat.  Pemerintah  juga  hanya  pandai  berbicara  dan  bergelut  dengan  taruhan  politik  masing‐masing,  bukan  memperbaiki  substansi  permasalahan  negara  satu  per  satu.  Keterbukaan investasi terhadap pihak asing ataupun swasta domestik jelas akan berdampak  kontraproduktif ketika perangkat kebijakan tidak diarahkan untuk perbaikan kualitas hidup  dan  produktifitas  rakyat.  Liberalisasi  tanpa  penguatan  regulasi  hanya  menciptakan  malapetaka,  optimisime  semu  dunia  finansial,  dan  semakin  meningkatkan  ketidakpastian.  Ketidakpastian  dapat  memunculkan  perilaku  atau  respon  spontan  yang  tidak  berlogika  (animal  spirit).  Menurut  prinsip  liquidity  premia,  ketika  orang  atau  investor  dihadapkan  oleh situasi yang sama, maka persepsi mereka terhadap ketidakpastian kurang lebih juga  7  Strategic Development Institute (SDI)   

sama,  namun  mereka  belum  tentu  memiliki  reaksi  yang  sama.  Simpulan  tersebut  menunjukkan bahwa faktor ketidakpastian dapat mengiring perekomian kearah yang lebih  spekualtif dan memicu pembentukan krisis baru.   Keynes selalu mengingatkan bahwa dalam perekonomian tidak ada suatu hal yang pasti dan  satu‐satunya kepastian dalam jangka panjang adalah kita semua akan mati, artinya tidak  ada  yang  mampu  memprediksi  masa  depan  dengan  tingkat  probabilitas  kesalahan  mendekati  nol.  Masa  depan  adalah  masa  depan,  yang  selalu  hadir  dan  pergi  dengan  kenangan  dan  pelajaran  berarti  bagi  peradaban  manusia.  Kebanyakan  ekonom  dan  kita  terjebak  pada  situasi  dimana  perhitungan  dan  model  ekonomi  yang  rumit  dan  kompleks  seakan mampu memprediksi masa depan dan menyelesaikan permasalahan. Sebagai aliran  yang lebih bersifat institusionalis, pandangan  Post‐Keynesian menanggap bahwa masa lalu  adalah faktor yang tidak dapat dilepaskan dalam analisis ekonomi, sementara masa depan  mengandung  unsur  ketidakpastian  yang  secara  alami  juga  mempengaruhi  tindakan  agen  ekonomi  saat  ini,  sehingga  model  probabilitas  yang  rumit  tidak  akan  pernah  dapat  menyelesaikan  masalah,  melainkan  hanya  berperan  sebagai  alat  bantu  yang  bersifat  explanatory, bukan predictive.   Penguatan  peran  negara  mutlak  dibutuhkan  untuk  mereduksi  ketimpangan  ekonomi,  membentuk  program  pembangunan  ekonomi  berkualitas  yang  terarah  dan  sistematis,  mengurangi  distorsi,  serta  racun  (toxic)  dalam  perekonomian,  seperti  kualitas  SDM  yang  tidak memadai, produktifitas rendah, dan tingkat pengangguran yang tinggi. Investasi harus  dikelola  secara  produktif,  bukan  ortodoks.  Namun,  bukan  berarti  keterbukaan  tidak  membawa  manfaat  sama  sekali,  justru  dengan  keterbukaan  itulah  kita  mampu  mengembangkan potensi sumber daya dan membentuk jejaring relasional yang membentuk  daya saing secara global. Terakhir, Keynes menegaskan sekali lagi bahwa dirinya sama sekali  tidak mempertentangkan mekanisme pasar yang diprakarsai oleh ekonom klasik, melainkan  menekankan  pentingnya  peran  negara  dalam  menciptakan  sistem  pasar  yang  adil  dan  berkualitas  bagi  pemenuhan  tujuan  bersama.  Penguatan  peran  negara  tidak  lain  juga  ditujukan untuk menyelamatkan mekanisme pasar itu sendiri.    Written by: Aji Jaya Bintara, SE, MSM (Founder of Strategic Development Institute) 

8  Strategic Development Institute (SDI)   

MIMPI BERTEMU KEYNES DAN PEREKONOMIAN INDONESIA

Recommend Documents