Kuliah Umum Universitas Airlangga Surabaya, 19 Mei 2017
PEREKONOMIAN INDONESIA: PROSPEK DAN BAURAN KEBIJAKAN Perry Warjiyo, Ph.D Deputi Gubernur Bank Indonesia
Pesan Utama Pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut, didorong permintaan domestik, sementara stabilitas makroekonomi tetap terjaga. Ekspor meningkat sejalan dengan pemulihan ekonomi global dan kenaikan harga komoditas.
1 2
3
Ke depan, prospek ekonomi akan lebih baik. Sejumlah tantangan tetap perlu diwaspadai baik dari global, khususnya kebijakan AS dan geopolitik di EU, maupun domestik, khususnya kenaikan inflasi dan berlanjutnya konsolidasi perbankan dan korporasi.
Bank Indonesia terus mengoptimalkan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Koordinasi dengan Pemerintah diperkuat dalam pengendalian inflasi dan reformasi struktural untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
2
PEREKONOMIAN INDONESIA: PERKEMBANGAN TERKINI
Momentum Pemulihan Ekonomi Global Mulai kuat, khususnya di AS dan India.... Tetapi ketidakpastian masih berlanjut… Kebijakan Moneter AS
AS 2016: 1,6% 2017: 2,3% 2018: 2,4% • Pemulihan ekonomi AS didukung konsumsi dan investasi. • Ketidakpastian kebijakan AS: ekspansi fiskal, trade protectionism, deregulasi sektor keuangan • Kenaikan FFR diperkirakan 3 kali @ 25 bps di 2017.
Euro 2016: 1,7% 2017: 1,7% 2018: 1,6% Risiko Geopolitik EU: • Brexit • Vox Populi (Netherland, France,Germany, etc) • Greece Debt default
Negara Maju: 2016 1,7%; 2017 2,0%; 2018 2,0% Negara Emerging: EM: 2016 4,1%; 2017 4,5%; 2018 4,8%
China 2016: 6,7% 2017: 6,6% 2018: 6,5% India 2016: 7,4% 2017: 7,4% 2018: 7,5%
Japan 2016: 1% 2017: 1,2% 2018: 0,6%
Kenaikan Harga Komoditas
Global Growth: 2016: 3,1% 2017: 3,5% 2018: 3,6% 4
Pemulihan Ekonomi Indonesia berlanjut Didorong konsumsi RT dan pemulihan ekspor.... Namun investasi swasta belum kuat… Pertumbuhan PDB sisi Pengeluaran (%) FY13
FY14
Household Cons. *
5.5
Government Cons.
2015
2016
2017
Q1
Q2
Q3
Q4
FY15
Q1
Q2
Q3
Q4
FY16
Q1
5.3
4.7
4.7
5.0
5.0
4.8
5.0
5.1
5.0
5.0
5.0
4,93
6.7
1.2
2.9
2.6
7.1
7.1
5.3
3.4
6.2
-2.9
-4.0
-0.1
2,71
Investment
5.0
4.4
4.6
4.0
4.9
6.4
5.0
4.7
4.2
4.2
4.8
4.5
4,81
Export
4.2
1.1
-0.7
-0.3
-0.9
-6.4
-2.1
-3.3
-2.2
-5.6
4.2
-1.7
8,04
Import
1.9
2.1
-2.6
-7.4
-6.6
-8.7
-6.4
-5.1
-3.2
-3.7
2.8
-2.3
5,02
Overall GDP
5.6
5.02
4.82
4.74
4.77
5.17
4.88
4.92
5.18
5.01
4.94
5.02
5,01
Pertumbuhan PDB Indonesia (%)
Pertumbuhan PDB per Sektor Ekonomi (%) 2015
2016
2017
% to GDP
Q1
Q2
Q3
Q4
FY
Q1
Q2
Q3
Q4
FY
Q1
Agriculture, Forestry, Fishery
13.5
3.8
6.5
2.9
1.6
3.8
1.5
3.4
3.0
5.3
3.3
7.12
Mining
7.2
0.6
-3.6
-4.4
-6.0
-3.4
1.2
1.2
0.3
1.6
1.1
-0.49
Industrial Processing
20.5
4.1
4.2
4.6
4.4
4.3
4.7
4.6
4.5
3.4
4.3
4.21
Construction
10.4
6.0
5.4
6.8
7.1
6.4
6.8
5.1
5.0
4.2
5.2
6.26
General Trading and Retail
13.2
3.8
1.6
1.4
3.7
2.6
4.1
4.1
3.6
3.9
3.9
4.77
Transportation and Warehousing
5.2
5.8
5.9
7.3
7.7
6.7
7.9
6.9
8.3
7.9
7.7
7.65
Infocomm
3.6
9.7
9.3
10.6
9.2
9.7
7.6
9.3
9.0
9.6
8.9
9.10
Financial Services
4.2
8.6
2.6
10.4
12.8
8.6
9.3
13.6
9.0
4.2
8.9
5.73
Other services2
18.7
5.1
6.5
4.7
5.5
5.4
5.9
5.4
4.4
3.6
4.8
8.01
4.8
4.7
4.8
5.2
4.9
4.9
5.2
5.0
4.9
5.0
5.01
GDP
5
Kinerja Ekonomi Daerah membaik ... Jawa lebih baik karena investasi bangunan.. Kalimantan dan sejumlah daerah karena ekspor. Sumatera 4,19 4,47 4,03 4,49 4,05 I'16 II'16 III'16 IV'16 I'17p
Sulampua
Kalimantan Kalimantan
4,92 2,81 2,22 2,21 1,97 1,97 1,62 1,62 2,21 2,22 I'16 II'16 III'16 IV'16 I'17p I'16 II'16 III'16 IV'16 I'17p
6,02 5,56
8,72 9,21
Nasional 6,08 4,92
KALTARA 6.17
5,01 4,94 5,01
I'16 II'16 III'16 IV'16 I'17p I'16
Balnusra
Jawa 5,82 5,70
5,18
II'16
III'16 IV'16 I'17p*
KTI
5,66
6,74 6,83 5,22 4,87 3,26
4,33 4,03 5,39 5,54 5,01
I'16 II'16 III'16 IV'16 I'17p
I'16 II'16 III'16 IV'16 I'17p
I'16 II'16 III'16 IV'16 I'17p
5,38
5,45
PDRB ≥ 7,0%
6,0% ≤ PDRB < 7,0%
5,0% ≤ PDRB < 6,0%
4,0% ≤ PDRB < 5,0%
0% ≤ PDRB < 4,0%
PDRB < 0%
Sumber BPS (diolah), Proyeksi RDG April’17
6
Inflasi tetap terkendali ... Dampak kenaikan tarif listrik dapat dikurangi dengan deflasi di harga pangan.. Inflasi IHK April 2017 relatif rendah 0,09% (mtm), 4,17% (yoy), karena deflasi harga pangan dapat menekan kenaikan tarif listrik dan adm. prices lainnya. Inflasi Inti Tetap rendah, 3.28% (yoy). Inflasi terutama: emas dan perhiasan, tarif HP, dan sewa rumah. Inflasi Adm. Prices
Relatif tinggi, 8.68% (yoy). Terutama kenaikan listrik (900 VAtahap II) dan lainnya seperti BBMnon subsidi dan rokok. Inflasi Volatile Food
Rendah, 2.66% (yoy) Deflasi pada harga cabe, bawang, daging sapi, beras.
Risiko Inflasi Kedepan: • Kenaikan administered prices • Kenaikan harga pangan bulan Ramadhan
7
Nilai Tukar Rupiah stabil Didukung konfiden investor, surplus neraca pembayaran, meningkatnya cadangan devisa Nilai Tukar Rupiah Stabil
Cadangan Devisa cukup besar hadapi tekanan eksternal Cadangan Devisa sd April 2017: US$123.2 milyar (Setara 8.6 bulan impor + pembayaran ULN pemerintah)
USD Miliar
Cadangan Devisa (LHS)
Bulan
Bulan Impor + ULN (RHS)
Neraca Pembayaran Indonesia: 2014-2017
8
PEREKONOMIAN INDONESIA: OUTLOOK DAN BAURAN KEBIJAKAN
Outlook Ekonomi Indonesia semakin positif ke depan Didukung permintaan domestik, ekspor, dan reformasi struktural ...
Kredit
CAD
PDB
Inflasi
2017
5.0-5.4%
4.0±1%
2-2.5% PDB
10-12%
2018
5.1-5.5%
3.5±1%
2-2.5% PDB
11-13%
2019
5.3-5.7%
3.5±1%
2020
5.6-6.0%
3.0±1%
2021
5.9-6.3%
3.0±1% Global
Domestik
Peluang
• Perbaikan pertumbuhan ekonomi global • Peningkatan harga komoditas, migas dan non migas
• Perbaikan pertumbuhan ekonomi domestik • Defisit transaksi berjalan relatif rendah
Tantangan
• Peningkatan inflasi global • Kebijakan AS: Ekspansi fiskal dan moneter ketat, proteksionisme perdagangan, relaksasi regulasi sektor keuangan • Risiko geopolitik, terutama populisme di Eropa
• Tekanan nilai tukar dari faktor global • Tekanan inflasi dari administered prices • Efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui jalur kredit dan suku bunga
10
Bauran Kebijakan BI, Fiskal & Reformasi Struktural Koordinasi kebijakan BI dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural Pemerintah sangat erat untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dan inklusif dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Kebijakan Bank Sentral
Kebijakan Fiskal
• Menjaga stabilitas harga dan mendukung stabilitas keuangan • Bauran kebijakan suku bunga, nilai tukar, manajemen aliran modal asing, dan makroprudensial.
• Menjaga stabilitas makroekonomi melalui defisit fiskal dan utang publik yang wajar. • Kebijakan pajak dan alokasi pengeluaran produktif untuk stimulus pertumbuhan yang tinggi dan inklusif.
Kebijakan Bank Sentral
Kebijakan Fiskal
Reformasi Struktural
Reformasi Struktural • Mencapai pertumbuhan tinggi melalui produktivitas modal, tenaga kerja, dan tekonologi. • Reformasi di bidang infrastruktur, iklim investasi, perdagangan, dan tenaga kerja.
11
Bauran Kebijakan BI 2015-2016 Pelonggaran moneter dan makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan.. 1. Kebijakan Moneter
3. Kebijakan Makroprudensial
• BI 7 RR Rate turun 150 bps ke 4.75% • GWM turun 50 bps (Nov 2015) dan 100 bps (Feb 2016)
2. Kebijakan Nilai Tukar • Stabilisasi nilai tukar konsisten dengan fundamental. • Intervensi ganda di pasar valas dan pembelian SBN di pasar sekunder
• Pelonggaran LTV kredit properti dan otomotif (June 2015) & LTV kredit properti (Sep 2016) • Memperluas GWM-LDR ke GWM-LFR. • Penguatan systemic surveilance dan protokol manajemen krisis SSK.
Penguatan efektifitas transmisi kebijakan untuk stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.
4. Kebijakan Sistem Pembayaran • Kewajiban Rupiah semua transaksi NKRI • Gerakan Nasional Non-tunai (GNNT) dan penggunaan e-money utk bantuan sosial • Uang emisi baru 2016 dan clean money. • Fintech Office.
12
Bauran Kebijakan BI 2017 Kebijakan moneter untuk stabilitas, kebijakan makroprudensial longgar untuk pertumbuhan. 1. PENGENDALIAN INFLASI
4. KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL • Tetap akomodatif untuk mendorong kredit perbankan dan pengendalian risiko kredit (NPL)
• Kebijakan moneter utk pengendalian inflasi, khususnya dampak 2nd round administered prices and volatile foods.
01
• Penguatan koordinasi dengan Pemerintah (pusat dan daerah) m/ TPI dan TPID.
2. STABILISASI NILAI TUKAR
• Systemic surveilance thd perbankan dan korporasi untuk stabilitas keuangan.
• Operasi Moneter dengan intervensi ganda (Pasar Valas dan SBN)
04
• Manajemen aliran modal asing • Penguatan cadangan devisa dan kerjasama internasional.
3. PENGUATAN EFEKTIVITAS TRANSMISI KEBIJAKAN
02
• Operasi Moneter dengan variable rate tender sejak Feb 2017 & term structure
• Kebijakan likuiditas yang longgar melalui GWM Averaging mulai Juli 2017. • Pendalaman pasar keuangan (NCD, CP, hedging, infrastructure bonds, dll).
5. KEBIJAKAN SISTEM PEMBAYARAN • Percepatan transaksi non-tunai (NPG, GNNT)
03
05
• Fasilitas bantuan sosial melalui sistem pembayaran (e-money, financial inclusion)
13
Kredit bank membaik, pembiayaan non-bank cukup besar Didukung permintaan serta berakhirnya konsolidasi perbankan dan korporasi Pertumbuhan kredit Maret 2017 tercatat 9.2%, naik dari 8.6% (yoy) February, di tengah konsolidasi perbankan dan korporasi. Pertumbuhan Kredit
Mar’17 CAR: 22,7%
NPL: 3,04% (gross) 2016
2017
TW I TW II TW III TW IV Total
Peningkatan efisiensi dan penurunan beban utang korporasi No. 1 2 3 4 5 6 7 8
Sektor Pertanian Industri Dasar & Kimia Industri Barang Konsumsi Infrastruktur, Utilitas & Transportasi Aneka Industri Pertambangan Properti & Real Estate Perdagangan, Jasa & Investasi Agregat
ROA 2015 2016 2.16% 2.86% 2.37% 4.77% 12.83% 14.20% 4.44% 4.37% 5.03% 5.51% 1.42% 4.51% 5.01% 4.39% 3.71% 5.85% 4.59% 5.62%
ROE DER Current Ratio TA/TL Asset TO 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 4.15% 5.47% 0.97 0.86 1.03 1.23 2.03 2.16 0.44 0.43 4.96% 9.61% 1.08 0.96 1.32 1.43 1.93 2.04 0.64 0.64 23.23% 23.77% 0.72 0.63 1.98 2.03 2.39 2.59 1.30 1.32 11.60% 10.67% 1.51 1.38 1.05 0.98 1.66 1.72 0.53 0.51 9.79% 10.56% 0.94 0.89 1.46 1.33 2.07 2.13 0.79 0.74 2.86% 8.58% 0.94 0.92 1.94 1.94 2.06 2.09 0.54 0.46 10.56% 9.29% 1.10 1.13 1.79 1.75 1.91 1.88 0.38 0.34 6.56% 10.31% 0.78 0.75 1.73 1.73 2.29 2.33 0.90 0.88 9.47% 11.25% 1.03 0.97 1.53 1.51 1.97 2.03 0.68 0.65
Inventory TO 2015 2016 7.48 6.44 5.05 5.28 4.55 4.70 73.68 67.26 8.52 8.25 11.00 10.67 2.03 1.92 7.26 7.50 6.31 6.18
Jan
Feb Mar Apr TW I Jan-Apr
Total Pembiayaan Non Bank
24.2 85.7 50.4 67.8 227.8 4.3
14.9 24.1 6.1 43.2
49.3
Total o/w Emiten Sektor Keuangan
22.7
44.7
121.6
3.6
11.9
15.9
4.1
31.4
35.5
Saham
0.8
41.5 14.1 23.8 79.9
0.0
1.5
8.6
0.1 10.1
10.2
o/w Emiten Sektor Keuangan
0.3
10.1
0.0
0.7
1.6
0.0
2.3
Obligasi
17.8 35.1 26.0 29.8 108.8 3.2
10.1 12.1 4.5 25.3
29.8
o/w Emiten Sektor Keuangan
17.8
27.0
19.4
81.4
3.2
8.4
11.2
3.8
22.7
26.5
MTN dan Promissory Notes + NCD
5.5
9.1
10.2 14.2 39.0
1.1
3.3
3.4
1.5
7.8
9.3
o/w Emiten Sektor Keuangan
4.5
7.6
2.7
0.4
2.8
3.1
0.3
6.3
6.7
24.4
2.3
29.8
2.1
17.2
10.5
14.9
25.3
2.3
Pembiayaan Non-Bank ke Korporasi cukup besar
14
Stimulus Fiskal diperkirakan sesuai APBN Dengan realisasi defisit s.d. April mencapai 0,9% PDB dan perkembangan penerimaan pajak terkini, defisit fiskal tahun 2017 sekitar 2.6% PDB tanpa tambahan penghematan belanja.
Sumber: Kemenkeu, Bank Indonesia. Projection per 2 Mei 2017
15
Infrastruktur meningkatkan pertumbuhan jangka menengah Melalui peningkatan Kapital dan Produktivitas ekonomi.. Perkiraan Biaya Investasi dari Proyek Strategis Nasional
1. Sumatera
46
2. Jawa
89
3. Kalimantan
24
4. Sulawesi
28
4. Bali & Nusa Tenggara
16
6. Maluku & Papua
13
7. Nasional
10
APBN (Rp360 T)
Rp2,952 T
LOKASI
BUMN (Rp813 T)
SEKTOR Jalan
Komunikasi
52
Perbatasan Negara
Zona Ekonomi
7
25
3
Swasta (Rp1,778 T)
Perkembangan Proyek Strategis Nasional (s.d. Februari 2017) 20 proyek selesai 7%
Perumahan
Energi
Perikanan/ Maritim
Pasokan Air
Airport
3
10
17
3
7
Pelabuhan Laut
Rel Kereta Api
Bendungan
19
60
13
9%
96 proyek dalam proses konstruksi 12 proyek dalam proses transaksi 81 proyek dalam proses persiapan
35% 43%
Smelter
Pembangkit
6% 6
Note: • Biaya investasi dihitung berdasarkan 164 PSN • Tidak mencakup PSN yang telah selesai konstruksi, dalam review, atau belum selesai estimasi biaya konstruksi • Mencakup biaya progam 35,000 MW
1
Sumber: Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)
16 proyek dikeluarkan* * Proyek yang dikeluarkan dari PSN karena tidak memenuhi prinsip, strategi, dan/atau kriteria operasional dari PSN
16
Deregulasi mendorong iklim investasi dan sektor ekonomi Paket deregulasi I-XIV memperbaiki ease of doing business dan daya tarik investasi 6 Isu Kebijakan dalam Paket I-XIV: meningkatkan
tingkat kompetitif industri
memperluas
investasi
efisiensi
sektor logistik
meningkatkan
ekspansi
sektor turisme
ekspor
meningkatkan
Fase selanjutnya dari Paket Kebijakan berdasarkan isu sektoral dan tematik
daya beli masyarakat
Progres dari Paket Kebijakan Ekonomi
Sumber: Kemenko Perekonomian
17
Kuliah Umum Universitas Airlangga Surabaya, 19 Mei 2017
PEREKONOMIAN INDONESIA: PROSPEK DAN BAURAN KEBIJAKAN Perry Warjiyo, Ph.D Deputi Gubernur Bank Indonesia
