PEREKONOMIAN INDONESIA
Ekonomi kerakyatan, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 33 UUD 1945, adalah sebuah sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi nasional Indonesia yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat.
Terdapat, yaitu : 1.Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan; 2.Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; dan 3.Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Menyusun perekonomian sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan; mengembangkan koperasi (Pasal 33 ayat 1). Menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak; mengembangkan BUMN (Pasal 33 ayat 2). Menguasai dan memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat 3).
Mengembangkan koperasi Mengembangkan BUMN; Memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; Memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak; Memelihara fakir miskin dan anak terlantar.
Mengelola anggaran negara untuk kesejahteraan rakyat; Memberlakukan pajak progresif dan memberikan subsidi. Menjaga stabilitas moneter. Memastikan setiap warga negara memperoleh haknya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat 2). Memelihara fakir miskin dan anak terlantar (Pasal 34).
PENDEKATAN KULTURAL adalah program rekayasa sosial budaya untuk mengkondisikan akses informasi dengan berbagai media yang tersedia. Contoh programnya PNPM
PENDEKATAN STRUKTURAL adalah program-program operasional yang diarahkan untuk mengatasi keterbatasan akses kebanyakan rakyat kecil, misalnya modal dan cara pemasaran. Contoh programnya KUD, UMKM dan PDPP.
adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat
Tujuan Umum PNPM Mandiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri
Tujuan Khusus PNPM Mandiri • meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat. • meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel. • peningkatan kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin (pro-poor). • meningkatkan sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, PT, LSM dan organisasi lainnya untuk mengefektifkan upaya penanggulangan kemiskinan. • meningkatkan modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal
•Menggunakan kecamatan sebagai fokus program PNPM Mandiri. •Memposisikan masyarakat sebagaipenentu/pengambil kebijakan pembangunan pada tingkat lokal. •Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam proses pembangunan partisipatif. •Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik sosial, budaya dan geografis.
•Penyediaan dan perbaikan sarana/prasarana. •Penyediaan sumber daya keuangan/modal melalui dana yang bergulir,dan kredit kecil untuk membantu mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat kecil. •Peningkatan kualitas SDM. •Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan ketrampilan usaha, serta penerapan tata kepemerintahan yang baik.
•Memperluas kesempatan kerja dan membuka lapangan kerja yang baru. •Meningkatkan pendapatan masyarakat. •Menjadikan masyarakat menjadi lebih mandiri. •Membantu kaum yang kurang mampu. •Mampu menjadi sarana untuk memberdayakan masyarakat. •Membantu pembangunan berbagai fasilitas umum dan sarana prasarana
adalah koperasi serba usaha yang beranggotakan masyarakat yang berdomisili di pedesaan atau penduduk desa yang paling tidak mencakup wilayah kecamatan.
Tujuan : bertujuan untuk mencapai pemerataan kemakmuran rakyat.
Fungsi ▪ Perkreditan untuk keperluan produksi dan penyediaan kebutuhan modal investasi dan modal kerja bagi KUD dan warga desa ▪ Penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi. ▪ Pengolahan dan pemasaran hasil produksi. ▪ Memberikan pelayanan kepada anggota dan masyarakat.
Kelebihan ▪ Membantu petani dalam hal pemasaran hasil produksinya. ▪ Membantu rakyat pedesaan dalam mengembangkan usahanya di bidang pertanian melalui bantuan kredit. ▪ Dijadikan sarana untuk mencapai pemerataan pendapatan dan kemakmuran rakyat. ▪ Bunga dalam pemberian kredit rendah.
Kekurangan ▪ Pejabat koperasi KUD terlalu cepat memberi bantuan kredit tanpa disertai pembinaan dan pengawasan yang insentif. ▪ Penyuluhan mengenai KUD dilakukan tanpa ada koordinasi dengan dinas teknis lain. ▪ Jumlah tenaga pembina koperasi tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah anggota masyarakat yang dilayani. ▪ Membeli hasil pertanian dibawah harga pasar. ▪ Belum mampu bersaing di pasaran. ▪ Kurangnya permodalan
Adalah program yang mendasari dan sekaligus memberi kerangka bagi berbagai upaya pembangunan daerah dalam memobilisasi sumberdaya sesuai dengan semangat otonomi daerah menuju pencapaian kinerja pembangunan kabupaten/kota yang berkelanjutan.
Tujuan : Menyediakan instrument bagi pemerintah daerah kabupaten/ kota dalam merencanakan dan mengelola pembangunan daerah yang partisipatif dan berorientasi pada pencapaian hasil (kinerja).
Menjaring aspirasi masyarakat Menjembatani proses perencanaan dengan penganggaran Mempercepat prioritas investasi dan alokasi keuangan Mobilisasi potensi pendapatan daerah Meningkatkan kapasitas kelembagaan pelayanan publik Mengembangkan ekonomi lokal Memberdayakan masyarakat dalam proses pembangunan
▪ Kelompok komunitas (konsultan, anggota LSM atau mitra local setempat) ▪ Pemerintah daerah atau Tim Teknis ▪ Non-government stakeholders(NGS)
Kelebihan ▪Mendorong keswadayaan masyarakat ▪Meningkatkan tanggung jawab masyarakat ▪Meningkatkan kemampuan masyarakat ▪Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran ▪Meningkatkan efektivitas pembangunan ▪Meningkatkan keterbukaan dalam pengelolaan pembangunan
Kekurangan Masalah dana, anggaran dari APBD rendah. Sering terjadinya perubahan kebijakan baik dari pusat maupun di tingkat daerah sendiri. Kurangnya sarana dan prasarana seperti kurangnya sosialisasi PDPP pada masyarakat dan lembaga pemerintah.
Ekonomi kreatif mempunyai peranan yang penting untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan Indonesia karena dalam ekonomi kreatif juga mencakup ekonomi kerakyatan, tetapi membutuhkan kreativitas masyarakat terutama dunia usaha.
Howkins (2001) dalam bukunya The Creative Economy menemukan kehadiran gelombang ekonomi kreatif setelah menyadari pertama kali pada tahun 1996 ekspor karya hak cipta Amerika Serikat mempunyai nilai penjualan sebesar US$ 60,18 miliar yang jauh melampaui ekspor sektor lainnya seperti otomotif, pertanian, dan pesawat.
Berfokus pada penciptaan barang dan jasa dengan mengandalkan keahlian, bakat dan kreativitas sebagai kekayaan intelektual
Menurut Howkins ekonomi baru telah muncul seputar industri kreatif yang dikendalikan oleh hukum kekayaan intelektual seperti paten, hak cipta, merek, royalti dan desain.
Dengan ekonomi kreatif, diharapkan masyarakat indonesia untuk bangkit, bersaing dan meraih keunggulan dalam ekonomi global
Cendekiawan (Intellectuals) Bisnis (Business) Pemerintah (Goverment)
Visi 2025: Bangsa Indonesia yang berkualitas hidup dan bercitra kreatif di mata dunia
Misi 2015: Memberdayakan Sumber Daya Insani sebagai Modal Utama Pembangunan Nasional
Periklanan Penerbitan dan Percetakan TV dan Radio Film, Video, Fotografi Musik Seni dan Pertunjukan Arsitektur Desain Fashion
Kerajinan Pasar Barang seni Permainan Interaktif Layanan Komputer dan Piranti lunak Penelitian dan Pengembangan
Kuantitas dan kualitas sumber daya insani sebagai pelaku dalam industri kreatif Iklim kondusif untuk memulai dan menjalankan usaha di industri kreatif Penghargaan/ apresiasi terhadap insan kreatif Indonesia dan karya kreatif yang dihasilkan Percepatan tumbuhnya teknologi informasi dan komunikasi Lembaga pembiayaan yang mendukung pelaku industri kreatif
1.Menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya, 2.Membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan berbagai departemen dan kalangan termasuk swasta. 3.Membuat program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif melalui pendidikan, pengembangan SDM, desain, mutu dan pengembangan pasar. 4.Memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi karya industri kreatif. 5.Pemerintah akan membentuk Indonesian Creative Council yang akan menjadi jembatan untuk menyediakan fasilitas bagi para pelaku industri kreatif.
1.Bisnis UKM makin berkembang sebagian besar UKM bergerak di industri kreatif. Beberapa masalah UKM di Indonesia, Alhasil, harapan IKM menjadi penggerak utama perekonomian nasional dengan kontribusi 54% kepada PDB dan pertumbuhan ratarata 12,2% per tahun pada 2025 bisa diwujudkan
2.Mengurangi tingkat kemiskinan.
3.Mengurangi tingkat pengangguran.
