Mewujudkan Profesionalisme ASN dengan Perangkat & kewenangan yang terbatas?
Dialog Publik : MERESPON PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18/2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH Reni Suzana Pusat Pengembangan Program & Pembinaan Diklat LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
UU ASN & Tantangan ke depan • Tekad wujudkan Birokrasi berkelas dunia harus didukung oleh ASN yang berkelas dunia : profesionalisme, integritas, orientasi kepublikan, budaya pelayanan & wawasan global; • Manajemen Kepegawaian berbasis sistem Merit; • Tiga kata kunci Sistem Merit : Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja; • Tuntutan Kompetensi ASN: Teknis, Manajerial, Sosial-Kultural (UU ASN) dan Pemerintahan (UU23/2014);
Mandat UU ASN kepada setiap instansi, al:
Melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan kompetensi seluruh ASN di lingkungannya
Menyelenggaraan pengelolaan ASN berdasarkan sistem merit untuk menghasilkan ASN profesional
Pembina Kepegawaian berkewajiban menjamin kesesuaian standar kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN dengan performa ASN pada setiap jabatan
Memenuhi hak pengembangan kompetensi setiap ASN (minimal 80 JP/tahun-RPP Manaj PNS) untuk memenuhi kesesuaian tuntutan standar kompetensi dan kinerja
INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI
Konsekuensi bagi unit pengelola ASN • Tanggung jawab besar untuk membentuk ASN yang profesional melalui seluruh tahapan pengelolaan ASN : meletakkan dasar kebijakan, instrumen, sampai dengan eksekusi dan evaluasi; • Eliminir gap kondisi saat ini vs kondisi ideal : lihat profil ASN saat sekarang, stigma sosok ASN, frekuensi komplain terhadap pelayanan publik; • Gap kompetensi dan gap kinerja serta pengembangan karir menjadi dasar pengembangan kompetensi dalam skema minimal 80 JP/ASN/tahun;
INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI
Konsekuensi bagi unit pengelola ASN • Beban tanggung jawab Perangkat Daerah pengelola pengembangan kompetensi ASN sangat besar : Jumlah seluruh ASN instansi x program pengembangan kompetensi 80 JP per ASN per tahun; • Profesionalitas ASN pada setiap perangkat daerah menjadi kunci keberhasilan pelayanan kepada rakyat • Profesionalitas ASN pada setiap perangkat daerah (Sekretariat, Dinas, dan Badan) akan sangat tergantung pada lembaga diklat sebagai perangkat daerah yang bertugas mengembangkan kompetensi ASN
INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI
Ketentuan PP.18/2016 terkait Pendidikan & Pelatihan
• Pendidikan dan Pelatihan merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan (provinsi: pasal 24 ayat 5, Kabupaten/Kota: Pasal 46 ayat 5) • Bentuk perangkat daerah untuk fungsi penunjang: Badan • Tipe Badan Daerah: A (beban kerja besar : Nilai 800<), B (beban kerja sedang : nilai di atas 600 s.d 800), C (beban kerja kecil : nilai < 600) Pasal 26 • Bila nilai variabel tidak penuhi syarat dibentuk Badan maka digabung dengan badan lain (berdasarkan perumpunan) • Variabel Umum + Variabel Teknis sebagai penentu bentuk perangkat daerah
INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI
Konsekuensi bagi Perangkat Daerah terkait Pengembangan Kompetensi ASN (lembaga diklat) • Dasar pendiriannya disamakan dengan Perangkat Daerah lainnya (khususnya variabel umum) tanpa mempertimbangkan komitmen Pemerintah ke depan : World Class Bueraucracy (RPJP), Profesionalitas ASN (UU ASN)
Indikator Var Umum
Bobot
Score
Indikator Var Teknis
Bobot
Score
Jumlah Penduduk
10
20 sd 100
Jumlah jabatan pimpinan tinggi
10
20 sd 100
Luas Wilayah
5
10 sd 50
Jumlah jabatan administrasi
40
80 sd 400
Jumlah APBD
5
10 sd 50
Jumlah pemangku jabatan fungsional
30
60 sd 300
INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI
Kebijakan LAN terkait Pengembangan Kompetensi ASN (termasuk Diklat) • Urusan pendidikan dan pelatihan ASN Daerah menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah (lihat UU ASN) yang dalam pelaksanaannya dibina oleh LAN; • Bentuk Pembinaan Diklat oleh LAN: Pengembangan NSPK, Akreditasi, dan Monev • LAN memberikan kewenangan kepada Provinsi untuk melakukan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pelatihan ASN seluruh Kabupaten & Kota di wilayahnya;
INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI
Kebijakan LAN terkait Pengembangan Kompetensi ASN (termasuk Diklat) • Akreditasi lembaga diklat : Kepercayaan terhadap kelayakan lembaga diklat menyelenggarakan diklat • Jenis akreditasi : Akreditasi terhadap lembaga diklat penyelenggara Diklat dan akreditasi pendelegasian/ Pemberian delegasi kewenangan akreditasi bagi diklat Teknis Fungsional (Perka LAN 25/2015) • Akreditasi lembaga diklat mensyaratkan lembaga diklat bersifat mandiri • Akreditasi lembaga diklat penyelenggara diklat kompetensi pemerintahan : apa bedanya dengan kompetensi teknis ?
INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI
Rekomendasi LAN • Keberhasilan pencapaian target-target pembangunan yang ditetapkan oleh daerah sangat ditentukan oleh kualitas ASN di dalamnya; • Penjaminan kualitas (kompetensi) ASN menjadi tugas utama unit pengelola ASN sehingga pembentukannya tidak dapat disamakan dengan urusan wajib/pilihan (harus ada pengukuran secara khusus) : berdasarkan jumlah pegawai pada seluruh perangkat daerah, mandat penuhi pengembangan kompetensi seluruh ASN daerah, dan kondisi profil ASN daerah; • Badan Kepegawaian Daerah jalankan fungsi penyiapan kebijakan, instrumen dan menjamin pengelolaan ASN berbasis merit
INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI
Rekomendasi LAN • Lembaga Diklat jalankan fungsi pelatihan & pengembangan kompetensi seluruh ASN untuk mendukung profesionalitas ASN; • Makin kompleksnya tantangan lingkungan stratejik makin memerlukan pengembangan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural maupun pemerintahan yang semakin beragam : program pelatihan harus dinamis • Profil ASN daerah yang secara fenomenal banyak diisi oleh PNS kategori I dan Kategori II memerlukan effort yang besar untuk mendekatkan kompetensi mereka dengan tuntutan standar kompetensi jabatan yang diduduki dalam rangka melakukan tugas pelayanan publik; • Perangkat Daerah Provinsi terkait dengan Diklat harus berbentuk Badan mandiri (fungsi koordinasi seluruh kabupaten dan kota) dengan penetapan tipelogi mempertimbangkan indikator jumlah kabupaten & kota yang dibina • Lembaga Diklat Provinsi harus terakreditasi oleh LAN; INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI
Rekomendasi LAN • Lembaga Diklat Kabupaten/Kota bersifat mandiri mempertimbangkan beban pengembangan kompetensi dan tantangan lingstra yang sangat tinggi; • Lembaga Diklat Kabupaten/Kota dapat diakreditasi oleh LAN dalam rangka membantu lembaga diklat Provinsi melakukan kegiatan pengembangan kompetensi ASN di wilayah provinsi (ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah ASN dan jumlah kabupaten/kota); • Lembaga Diklat Kabupaten/Kota terakreditasi membantu Provinsi bertanggungjawab pengembangan kompetensi ASN kabupaten/kota sekitarnya (memungkinkan clustering unggulan pelatihan)
INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI
Statistik Pendukung
Statistik Jumlah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Kode No Provinsi 1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 6 16 7 17 8 18 9
19
10 11 12 13 14 15
21 31 32 33 34 35
Nama Provinsi Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur
Jumlah Kabupaten 18 25 12 10 9 13 9 13
Jumlah Kota 5 8 7 2 2 4 1 2
Total
6
1
23 33 19 12 11 17 10 15 7
5 1 18 29 4 29
2 5 9 6 1 9
7 6 27 35 5 38
Kode No Provinsi 16 36 17 51 18 52 19 53 20 61 21 62 22 63 23 64 24 65 25 71 26 72 27 73 28 74 29 75 30 76 31 81 32 82 33 91 34 92
Nama Provinsi Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat Total Indonesia
Jumlah Kabupaten 4 8 8 21 12 13 11 7 4 11 12 21 15 5 6 9 8 28 12 416
Jumlah Kota 4 1 2 1 2 1 2 3 1 4 1 3 2 1 0 2 2 1 1 98
Total 8 9 10 22 14 14 13 10 5 15 13 24 17 6 6 11 10 29 13 514
Contoh Statistik Jumlah ASN Provinsi, Kabupaten & Kota Nama Instansi Daerah (Prop/Kab/Kota) Pemerintah Aceh Pemerintah Kab. Aceh Besar Pemerintah Kab. Pidie Pemerintah Kab. Aceh Utara Pemerintah Kab. Aceh Timur Pemerintah Kab. Aceh Selatan Pemerintah Kab. Aceh Barat Pemerintah Kab. Aceh Tengah Pemerintah Kab. Aceh Tenggara Pemerintah Kab. Simeulue Pemerintah Kab. Bireuen Pemerintah Kab. Aceh Singkil Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya Pemerintah Kab. Gayo Lues Pemerintah Kab. Aceh Tamiang Pemerintah Kab. Nagan Raya Pemerintah Kab. Aceh Jaya Pemerintah Kab. Bener Meriah Pemerintah Kab. Pidie Jaya Pemerintah Kota Sabang Pemerintah Kota Banda Aceh Pemerintah Kota Langsa Pemerintah Kota Lhokseumawe Pemerintah Kota Subulussalam Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Pemerintah Kab. Deli Serdang Pemerintah Kab. Karo Pemerintah Kab. Langkat Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah Pemerintah Kab. Simalungun
Jumlah PNS 9,332 7,919 9,602 11,909 8,958 7,154 6,052 6,225 5,722 3,589 9,905 3,617 3,956 3,535 5,745 4,256 3,218 4,124 3,768 2,734 5,828 4,523 4,255 2,331 11,775 15,313 7,210 12,125 6,094 12,475
Pemerintah Kab. Labuhanbatu Pemerintah Kab. Dairi Pemerintah Kab. Tapanuli Utara Pemerintah Kab. Tapanuli Selatan Pemerintah Kab. Asahan Pemerintah Kab. Nias Pemerintah Kab. Toba Samosir Pemerintah Kab. Mandailing Natal Pemerintah Kab. Nias Selatan Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan Pemerintah Kab. Pakpak Bharat Pemerintah Kab. Samosir Pemerintah Kab. Serdang Bedagai Pemerintah Kab. Padang Lawas Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara Pemerintah Kab. Batubara Pemerintah Kab. Labuhanbatu Selatan Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara Pemerintah Kab. Nias Barat Pemerintah Kab. Nias Utara Pemerintah Kota Medan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Pemerintah Kota Binjai Pemerintah Kota Pematang Siantar Pemerintah Kota Tanjung Balai Pemerintah Kota Sibolga Pemerintah Kota Padangsidimpuan Pemerintah Kota Gunung Sitoli Pemerintah Provinsi Riau Pemerintah Kab. Kampar Pemerintah Kab. Bengkalis Pemerintah Kab. Indragiri Hulu
Pemerintah Kab. Indragiri Hilir
8,339
Pemerintah Kab. Pelalawan
5,518
Pemerintah Kab. Rokan Hulu
6,481
Pemerintah Kab. Rokan Hilir
6,723
Pemerintah Kab. Siak Pemerintah Kab. Kuantan Singingi Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti
6,732
Pemerintah Kota Pekanbaru
9,447
Pemerintah Kota Dumai Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
4,742
4,128 4,812
Pemerintah Kab. Agam
8,454
Pemerintah Kab. Pasaman
5,339
3,037
Pemerintah Kab. Limapuluh Kota
7,498
Pemerintah Kab. Solok Pemerintah Kab. Padang Pariaman
6,786
Pemerintah Kab. Pesisir Selatan
8,440
Pemerintah Kab. Tanah Datar
7,273
Pemerintah Kab. Sijunjung
4,820
Pemerintah Kab. Kep. Mentawai
2,679
Pemerintah Kab. Solok Selatan
3,940
Pemerintah Kab. Dharmasraya
4,094
Pemerintah Kab. Pasaman Barat
5,287
Pemerintah Kota Bukittinggi
3,732
Pemerintah Kota Padang Panjang
2,558
6,323 5,732 6,487 5,527 8,113 3,158 4,926 7,597 4,424
4,925 2,414 3,581 6,972 3,697
4,288 2,175 2,644 18,473 3,748 5,842 6,076 3,430 3,244 4,933 3,294 8,095 10,863 8,494 6,689
6,400 3,521
8,251
7,880
Pemerintah Daerah D I Yogyakarta
7,115
Pemerintah Kab. Bantul
11,088
Pemerintah Kab. Sleman
11,633
Pemerintah Kab. Gunung Kidul
10,320
Pemerintah Kab. Kulon Progo
7,856
Pemerintah Kota Yogyakarta
7,640
Pemerintah Provinsi Papua Barat
2,224
Pemerintah Kab. Sorong
4,826
Pemerintah Kab. Sorong Selatan
2,872
Pemerintah Kab. Raja Ampat
3,103
Pemerintah Kab. Manokwari
5,401
Pemerintah Kab. Teluk Bintuni
2,470
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
16,205
Pemerintah Kab. Teluk Wondama
2,503
Pemerintah Kab. Semarang
10,023
Pemerintah Kab. Fak-Fak
4,187
Pemerintah Kab. Kendal
10,275
Pemerintah Kab. Kaimana
2,298
Pemerintah Kab. Demak
8,438
Pemerintah Kab. Tambrauw
1,422 1,864
Pemerintah Kab. Grobogan
10,298
Pemerintah Kab. Maybrat
Pemerintah Kab. Pekalongan
10,259
Pemerintah Kab. Pegunungan Arfak
193
7,793
Pemerintah Kab. Manokwari Selatan
213
Pemerintah Kab. Batang
Pemerintah Kab. Tegal
11,793
Pemerintah Kota Sorong
3,980
Pemerintah Kab. Brebes
12,339
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
3,391
Pemerintah Kab. Pati
12,672
Pemerintah Kab. Mamuju Utara
3,969
8,808
Pemerintah Kab. Mamuju
5,351
12,244
Pemerintah Kab. Mamasa
5,187
Pemerintah Kab. Kudus Pemerintah Kab. Pemalang Pemerintah Kab. Jepara
9,911
Pemerintah Kab. Polewali Mandar
7,401
Pemerintah Kab. Rembang
8,182
Pemerintah Kab. Majene
5,487
Pemerintah Kab. Blora
9,477
Pemerintah Kab. Mamuju Tengah
1,487
Pemerintah Kab. Banyumas
15,313
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
1,031
Pemerintah Kab. Cilacap
13,707
Pemerintah Kab. Bulungan
4,244
Pemerintah Kab. Purbalingga
8,993
Pemerintah Kab. Malinau
3,677
Pemerintah Kab. Banjarnegara
9,692
Pemerintah Kab. Nunukan
4,388
Pemerintah Kab. Tana Tidung
1,597
Pemerintah Kota Tarakan
3,954
Pemerintah Kab. Magelang Pemerintah Kab. Temanggung
10,646 8,069
