I.���� PENDAHULUAN
Berbicara revitalisasi peran dan tanggungjawab POLRI tentu kita tidak bisa lepas dari dua tinjauanPOLRI sebelum mereformasikan diri.
POLRI sebelum mereformasikan diri, dimana POLRI berada dan bergabung di dalam tubuh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI/TNI) dengan payung hukum Keppres Nomorr 290/Th. 1964, disini menjadikan POLRI dalam posisi yang lemah karena menjadi subkordinasi institusi yang berwatak militer yang tentunya secara prinsip bertentangan dengan watak dan fungsi Kepolisian sebagai institusi sipil dan dimungkinkan polisi tidak bekerja secara maksimal selama di bawah ABRI, bahkan adanya tumpang tindih di dalam peran, tugas dan fungsi dimana TNI/ABRI sebagai kekuatan pertahanan dan POLRI sebagai kekuatan keamanan dan ketertiban di bawah koordinasi ABRI. {jcomments on}Sebagai subkordinasi dari ABRI maka pada waktu itu Orde Baru terjadilah penyimpangan fungsi dan peran sebagai alat stabilitas politik Orde Baru. Adanya penggabungan inilah yang membentuk kultur polisi yang militeristik tertuang dalam kurikulum pendidikan dan manajemen kepolisian, berakibat membawa dampak terangnya melakukan tindakan pelanggaran hukum dan Hak Asasi Manusia baik dalam menjalankan tugas kepolisian.
Atas semua itulah yang menjadikan hilangnya kepercayaan rakyat, masyarakat terhadap kepolisian karena kerap bertindak represif, melakukan pelanggaran hukum dan pelanggaran Hak Asasi Manusia seperti apa yang biasa dilakukan TNI.
Kondisi ini ternyata masih terasa dan masih dijumpai ditengah masyarakat yang tentunya sangat tidak sesuai dengan peran dan tanggungjawab POLRI setelah mereformasikan diri. Untuk itu perlunya <em><span style="text-decoration: underline;">Revitalisasi Peran Dan Tanggungjawab POLRI Dalam Mewujudkan Profesionalisme Yang Berperspektif Hak Asasi Manusia, dan ini menjadi tema dalam penulisan ini dan serta ada hal yang perlu dijawab dipertanyakan : <em><span style="text-decoration: underline;">Mengapa POLRI di dalam mewujudkanProfesionalismeperlu Revitalisasi peran dan tanggungjawabnya dan Bagaimana Revitalisasi peran dan tanggungjawab POLRI dalam mewujudkan POLRI yang Profesional yang berperspektif Hak Asasi Manusia.
<em><span style="text-decoration: underline;">
�
�
�
�
II.��� PEMBAHASAN
A.��� Budaya Organisasi
Mengapa kita perlu bicara tentang budaya organisasi Kepolisian yang ada selama ini ialah dengan tujuan sebagai gambaran apa yang ada di dalam organisasi Kepolisian. Budaya Kepolisian pada hakikatnya dikembangkan dan mengacu pada sejumlah pemahaman yang dikembangkan oleh para Polisi sendiri untuk menghadapi dan menyesuaikan diri terhadap tekanan dan ketegangan yang dihadapi Kepolisian.
Elemen-elemen Budaya Kepolisian menurut (Reiner :2000) adalah 1)Kesiapan menghadapi bahaya; 2)Curiga pada orang lain; 3)Upaya mengisolasi diri dan kelompok dari pihak luar; 4)Solidaritas kelompok; 5)Pragmatisme dalam bekerja; dan 6)Kebiasaan bersandar pada kewenangan.
Disamping hal tersebut di atas secara kasat mata dengan adanya POLRI di bawah Lembaga ABRI serta memasukan kurikulum kemiliteran dalam pendidikan dilingkungan POLRI pasti membawa dampak pada model mental POLRI yang militeristik yang sering kurang memahami terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).
�
B.��� Reformasi POLRI
Reformasi POLRI terjadi pada April 1999 bertepatan dimana POLRI dipisahkan secara kelembagaan dengan ABRI yang saat itu juga dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999. ABRI berganti nama menjadi TNI dan dilanjutkan dengan TAP MPR Nomor VI Tahun 2000 tentang Pemisahan POLRI dan TNI dan TAP MPR Nomor VII Tahun 2000 tentang Peran POLRI dan TNI.
Kebijakan inilah yang mengakhiri status POLRI di bawah garis komando ABRI dan diharapkan Polisi tidak lagi
1/5
REVITALISASI PERAN DAN TANGGUNGJAWAB POLRI DALAM MEWUJUDKAN PROFESIONALISME YANG Senin, 28 Maret 2011 15:38 - Terakhir Diupdate Jumat, 01 April 2011 11:54
tampil dalam bentuk dan watak yang militeristik, perlu untuk dipahami pemisahan POLRI dan TNI dan mewujudkan kemandirian POLRI bukanlah tujuan dari reformasi Kepolisian, melainkan merupakan awal dari terwujudkan reformasi Kepolisian.
Tujuan Reformasi Kepolisian adalah mewejudkan Polisi Sipil yang profesional dan akuntabel dalam memasyarakatkan Polisi dan Polisi Masyarakat dengan menjunjung tinggi norma-norma demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Hukum Internasional.
Mewujudkan Polisi Sipil adalah agenda utama dari Reformasi Kepolisian, Polisi Sipil mengandung pengertian adalah Polisi yang berwatak sipil yang menghargai dan menghormati hak-hak masyarakat sipil pada Reformasi saat ini sangat jelas masyarakat membutuhkan Polisi yang bermasyarakat, dimana Polisi-lah yang diharapkan mengawal kepentingan masyarakat, dalam tugas lebih mengutamakan kemanusiaan, mengedepankan nilai-nilai peradaban dan keadaban, menjauhi tindakan kekerasan, mengedepankan komunikasi kepada masyarakat sehingga dekat dengan masyarakat.
Agar pelaksanaan Reformasi Kepolisian berjalan dan mendukung apa yang diharapkan oleh UUD 1945 dalam amandemen ke-IV Pasal 30 ayat (4) dimana dikatakan tugas pokok POLRI adalah merupakan alat negara yang menjaga Keamanan dan Ketertiban masyarakat bertugas melindung, mengayomi dan melayani serta penegakan hukum, untuk mewujudkan ini dikeluarkannya kebijakan operasional POLRI yaitu dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia dengan adanya Undang-Undang ini diharapkan adanya perubahan paradigma baru di dalam Kepolisian dan paradigma baru Kepolisian inilah yang mampu menjadikan Polisi mampu menghadapi tantangan masa depan, Polisi yang mampu menghadapi tantangan masa depan adalah Polisi Baru yang diharapkan oleh masyarakat yaitu Polisi yang mandiri dan Profesional yang mengacu kepada supremasi hukum, memberikan jaminan dan perlindungan HAM, transparan serta berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat dan ada pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Yang menjadi pertanyaan terhadap adalah Bagaimana Tingkat Harapan Masyarakat/Bagaimana Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap POLRI. Untuk menjawab ini tentunya pimpinan POLRI dan jajarannya telah menyadari adanya penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap POLRI oleh sebab itu dengan kondisi ini POLRI telah melaksanakan Total Qualiti Manajemen (TQM) melalui Reformasi Struktural, Reformasi Instrumental, Reformasi Kultur serta melaksanakan Renstra POLRI 2010-2014 melalui misinya yang telah bernuansa HAM.
�
C.��� Polisi Profesional yang berperspektif HAM
Polisi Profesional tentu banyak yaitu Polisi yang mampu dan ahli di dalam melaksanakan peran dan tugasnya yangapi belum tentu berperspektif HAM di dalam melaksanakan peran dan tugasnya bahkan dimungkinkan profesional tetapi masih melakukan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia oleh sebab itu perlu kiranya Polisi dituntut memahami akan hal-hal yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia.
1.��� Pengertian Hak Asasi Manusia (1999-2011)
HAM adalah seperangkat hak yang melekat kepada keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan anugerahNYA yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara Hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
�
2.��� 10 (sepuluh) hak dasar dari Hak Asasi Manusia
Hak dasar yang melekat pada diri seseorang manusia secara kodrati, universal dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, hak-hak tersebut adalah : a) hak hidup; b) hak melanjutkan kehidupan; c) hak mengembangkan diri; d) hak memperoleh keadilan; e) hak atas rasa aman; f) hak atas kebebasan pribadi; g) hak untuk partisipasi dalam pemerintahan; h) hak memperoleh kesejahteraan; i) hak wanita; dan j) hak anak.
�
3.��� Pelanggaran HAM
Pelanggaran HAM menurut Undang-Undang
2/5
REVITALISASI PERAN DAN TANGGUNGJAWAB POLRI DALAM MEWUJUDKAN PROFESIONALISME YANG Senin, 28 Maret 2011 15:38 - Terakhir Diupdate Jumat, 01 April 2011 11:54
Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, mencakup beberapa unsur antara lain :
a.� Subyek yaitu orang baik individu maupun kolektif termasuk korporasi;
b.� Predikat yaitu perbuatan aktif atau pasif, perbuatan mencakup tindakan fisik (memukul, menganiaya atau tindakan merugikan) sikap atau perilaku (menghina, merendahkan dan lain-lain) maupun dalam bentuk kebijakan atau membuat Peraturan Perundang-undangan;
c.� Sadar/mengetahui yaitu adanya kesengajaan atau kelalaian;
d.� Akibat perbuatan mencakup 4 (empat) hal, yaitu : 1) membatasi; 2) mengurangi; 3) menghalangi; dan 4) menghambat/mempersulit, menghilangkan/meniadakan hak asasi yang dijamin Konstitusi;
e.� Obyek yaitu orang baik individu maupun kolektif.
Oleh sebab itu maka pengertian pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
<em><span style="text-decoration: underline;">
�
�
III.�� KESIMPULAN
1.��� Revitalisasi peran dan tanggungjawab POLRI sangat diperlukan untuk mewujudkan POLRI yang Profesional.
2.��� Budaya organisasi POLRI sangat berpengaruh di dalam mewujudkan POLRI� yang Profesional berperspektif Hak Asasi Manusia.
3.��� POLRI yang mampu dan mau mereformasikan diri yang mampu mewujudkan mewujudkan POLRI� yang Profesional berperspektif Hak Asasi Manusia.
4.��� POLRI� yang Profesional berperspektif Hak Asasi Manusia adalah POLRI yang menjalankan peran dan pelaksanaan tugasnya selalu memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dan memperhatikan Hak Asasi Manusia seseorang/masyarakat.
�
IV.�� REKOMENDASI
1.��� Agar Revitalisasi peran dan tanggungjawab POLRI mewujudkan POLRI yang profesional berperspektif Hak Asasi Manusia dapat terwujud maka diperlukan adanya komitmen bersama mewujudkan melalui reformasiPOLRI baik Reformasi Struktural, Reformasi Instrumental dan reformasi Kultural.
2.��� Untuk lebih meningkatkan kembali kepercayaan terbaik masyarakat <em>trust building/strive for excelent yang merupakan tahap ketiga dari Grand Strategi POLRI diperlukan komitmen dari seluruh jajaran POLRI untuk melaksanakan dengan kesungguhan atas semua kebijakan pimpinan POLRI melalui reformasi birokrasi berupa <em>quick respon transparansi penyidikan, transparansi pelayanan dan transparansi dalam bidang rekrutmen personil.
3.��� Mengingat hampir semua kegiatan dan semua kebijakan bernuansa HAM mau tidak mau Polisi dituntut untuk memahami HAM, baik di dalam pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupan bermasyarakat sehingga benar-benar mampu menjadi Polisi yang profesional berperspektif Hak Asasi Manusia.
4.��� Agar POLRI dicintai dan dekat dengan masyarakat dan mampu menghadapi tantangan kedepan, maka seluruh jajaran POLRI harus mengingat kembali dan sekaligus mengimplementasikan tujuan reformasi POLRI yaitu mewujudkan Polisi Sipil yang profesional dan akuntabel dalan memasyarakatkan Polisi dan Polisi yang bermasyarakat dengan menjunjung tinggi norma demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Hukum Internasional.
�
�
�
<strong><span style="text-decoration: underline;">BIODATA PENULIS
I.���� KETERANGAN PERORANGAN
| � 1. 2. 3. 4. 3/5 REVITALISASI PERAN DAN TANGGUNGJAWAB POLRI DALAM MEWUJUDKAN PROFESIONALISME YANG Senin, 28 Maret 2011 15:38 - Terakhir Diupdate Jumat, 01 April 2011 11:54 5. 6. | � Nama Lengkap NIP JENIS KELAMIN Tempat, Tgl. Lahir/Umur Pangkat/Gol. Ruang/TMT Jabatan/Eselon | � : : : : : : | � Drs. AGUS RAWAN, S.H., MM., M.Si 19550827 198503 1 001 Laki-Laki Magetan, 27 Agustus 1955 / 55 Thn Pembina Utama Muda / IVc / 01 Oktober 2008 Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM DIY / II-b |
�
�
II.��� RIWYAT PENDIDIKAN
| � 1. | � PENDIDIKAN UMUM (SESUDAH SLTA) | ||||||
| � | � 1. 2. 3. 4. | � Univ Islam Indonesia Yogyakarta Universitas Terbuka STIE IPWI Jkt (Pascasarjana) Univ Indonesia (Pascasarjana) | � Fakultas Hukum Fakultas Sospol Manajemen Pemasaran Fakultas Sospol � | � 1982 1984 1998 2004 | <span style="text-decoration: underline;"> | ||
| � 2. | � PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN | ||||||
| � | � 1. 2. 3. 4. | � SEPALA SPAMA Diklat PIM Tingkat II SESPATI POLRI | � LAN, Jakarta LAN, Jakarta LAN, Jakarta POLRI, Lembang, Bandung � | � 1993 1999 2005 2004 | <span style="text-decoration: underline;"> | ||
�
III.�� RIWAYAT JABATAN
| <span style="text-decoration: underline;"> 1. | � Kasubbag Pengadaan | � Dep. Transmigrasi | � 1989 |
| 2. | Pemeriksaan Keu & Perlengkapan IRWIL V � | 1992 | |
| 3. | Pemeriksaan Keu & Perlengkapan IRWIL V � | Dep. Transmigrasi | 1994 |
| 4. | Pemeriksaan Keu & Perlengkapan IRWIL IV � | Dep. Transmigrasi | 1994 |
�
| 5. | Analisis Kebijakan ASDEP I Deputi III � | Meneg Duk & Trans | 2000 |
| 6. | Kabid Perlindungan Hak-Hak Perempuan&Manula � | Dep. Keh dan HAM | 2001 |
| 7. | Kabid Persamaan Hak-Hak Sipil dan Politik � | Dep. Keh dan HAM | 2002 |
| 8. | Kabid Persamaan Hak-Hak Sipil dan Politik � | Dep. Keh dan HAM | 2004 |
| 9. | Kabid Keuangan | Dep. Keh dan HAM | 2005 |
| 10. | KaDiv YankumHAM pada Kanwil Kemkumham Sulawesi Tengah � | Dep. Keh dan HAM | 2006 |
| 11. | KaDiv YankumHAM pada Kanwil Kemkumham DIY � | Kementerian Hukum dan HAM | 2010 |