MENGGERAKKAN ORGANISASI FAKULTAS SECARA PROGRESIF BERKELANJUTAN DI RUANG FUNGSI DAN KEWENANGAN DEKAN YANG TERBATAS

Bahan Presentasi 16.12.2009 dari Bakal Calon Dekan FEMA IPB - Arya Hadi Dharmawan

Resume Pemikiran BAKAL CALON DEKAN FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA INSTITUT PERTANIAN BOGOR [FEMA IPB] 2009-2013 Nama Bakal Calon Dekan/NIP Pangkat/Golongan Jabatan

: Dr. Ir. Arya Hadi Dharmawan, MSc.Agr /19630914 199003 1 002 : Pembina/IVa : Lektor Kepala pada Dept. Sains KPM FEMA IPB

MENGGERAKKAN ORGANISASI FAKULTAS SECARA PROGRESIF BERKELANJUTAN DI RUANG FUNGSI DAN KEWENANGAN DEKAN YANG TERBATAS

1. PENDAHULUAN 1.1

Status-Kedudukan Fakultas dan Dekan di era IPB BHMN: Ketiadaan Sejumlah Kewenangan

Sebelum memaparkan secara ringkas visi, misi, dan program kerja, perlu kiranya ditegaskan [direfresh] terlebih dahulu pemahaman kita tentang status dan kedudukan fakultas dan dekan dalam rejim pendidikan tinggi di IPB BHMN atau di Indonesia saat ini. Dasar hukum yang diacu dalam pengaturan institusi fakultas untuk membuat visi, misi dan program kerja dalam hal ini selain memperhatikan seperangkat peraturan nasional [UU 20/2003 tentang Sisdiknas, dan PP 154/2000 tentang IPB BHMN, serta PP 60/1999 tentang Pendidikan Tinggi], juga secara intern-organisasional IPB, merujuk pada pengaturan tentang fakultas sebagaimana yang rumusannya termaktub dalam Anggaran Rumahtangga IPB yang dikukuhkan dalam Ketetapan MWA-IPB no. 17/MWAIPB/2003. Pengaturan tentang status dan kedudukan fakultas serta dekan, khususnya diatur pada Bab I tentang KETENTUAN UMUM, utamanya pasal 1 butir 13 tentang fakultas dan butir 14 pada pasal yang sama tentang dekan. Rujukan selanjutnya adalah Bab IX Ketetapan MWA-IPB no. 17/MWA-IPB/2003 tentang PELAKSANA AKADEMIK, khususnya pasal 49 hingga pasal 57 tentang fakultas beserta keseluruhan sistem organisasi serta administrasi di dalamnya. Pada pasal 1 butir 13 ketetapan MWA tersebut disebutkan dengan tegas bahwa status dan kedudukan fakultas adalah sebagai: “unsur institut [IPB] yang mengkoordinasikan penyelenggaraan akademik dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta menjamin mutu penyelenggaraannya”. Sementara itu pada butir 14 pada pasal yang sama disebutkan bahwa, “dekan adalah koordinator penyelenggaraan kegiatan akademik pada tingkat fakultas”. Lebih lanjut ditegaskan

1


pada butir 21 pada pasal yang sama, bahwa “unsur pelaksana kegiatan akademik dalam satu atau lebih cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni” adalah departemen yang diketuai oleh ketua departemen. Dengan konstelasi organisasi yang demikian itu [sesuai pasal 1 Ketetapan MWA-IPB no 17/MWA-IPB/2003], maka sangatlah jelas bahwa secara sosio-organisatoris dan secara legal-organisatoris, fakultas [sebagai institusi] dan dekan sebagai person in charge yang memimpin fakultas sehari-hari, sebenarnya samasekali tidak menyandang kewenangan [kewenangan = kekuasaan untuk membuat keputusan yang decisive di wilayah kerja akademik dan administratif] apapun di wilayah kerjanya. Kedudukan fakultas dan dekan dalam hal ini adalah semata-mata sebagai satuan kerja administratifkoordinatif yang membantu tugas pimpinan institut [rektor IPB] di bidang akademik dan penjaminan mutu [akademik] di fakultas. Fungsi yang dijalankan dekan [di fakultas] dengan demikian sebenarnya sekedar “intermediary-agent” antara rektor dan ketua departemen. Sementara itu, sangat jelas bahwa kewenangan menentukan pengaturan akademik [merumuskan arah pendidikan sesuai kompetensinya dan meramu menu kurikulum, memutuskan on dan off-nya mata-kuliah], pengaturan [tema] riset [merumuskan arah dan agenda riset], serta pengaturan pengabdian pada masyarakat [merumuskan arah dan agenda pengabdian pada masyarakat] sepenuhnya berada di departemen dengan ketua departemen sebagai pucuk pengambilan keputusan dengan kekuasaan yang tertinggi di aras tersebut. 1.2. Dekan sebagai: “Intermediary Agent” dan Penyelia di Ruang yang Sempit Dengan konstelasi kekuasaan dan kewenangan yang demikian, maka sekalipun “secara kesejarahan” fakultas [dan dekan] berada satu aras hierarkhikal lebih tinggi daripada departemen [dan ketua departemen], namun hubungan fakultas [dekan] – departemen [ketua departemen] pun sebenarnya bukanlah hubungan atasan-bawahan. Artinya, secara legal-sosiologis, fungsi dekan hanyalah penyambung kebijakan/keputusan yang diambil oleh rektor sebagai pengemban kekuasaan tertinggi eksekutif dalam pengorganisasian institut. Fungsi tersebut, “dibahasakan” sebagai fungsi koordinatif dan fungsi penjaminan mutu. Secara eksplisit ditegaskan pada pasal 54 Ketatapan MWA-IPB no. 17/MWAIPB/2003 bahwa [sesuai ayat 1 pada pasal ini]: tugas dan wewenang [catatan: seharusnya ditulis ”wewenang”, karena dekan tidak memiliki kekuasaan untuk memutuskan] pada dekan adalah: a. mengkoordinasikan kegiatan akademik di tingkat fakultas; b. menyelenggarakan jaminan mutu pendidikan di tingkat fakultas; c. menyelia [mengawasi] pelaksanaan tugas di bidang akademik dan kemahasiswaan; d. membina tenaga penunjang yang ada di lingkungan fakultas yang bersangkutan; e. memelihara ketertiban dan keamanan di lingkungan fakultas; f. membina hubungan dan kerjasama yang baik dengan alumni. Dengan rumusan tugas dan ”kewenangan” dekan yang demikian sempit itu, maka posisi dekan sebenarnya sungguhlah marjinal di era IPB BHMN. Sehingga pada hakekatnya: fakultas [dan dekan] hanyalah “sekedar” satuan kerja penyambung komunikasi antara rektor-kadep dengan fungsi administrasi [sebagai pengurus] yang tidak memiliki otoritas

2


berlebihan [sebagai pengatur]. Seandainyapun ada fungsi penggaturan [pengukuhan keputusan], maka ruang-organisasinya berada pada luasan yang sangat sempit semisal di ruang ketata-usahaan administratif kepegawaian [misalnya: penilaian DP3 kepegawaian], pembinaan kemahasiswaan dan pengukuhan bukti-bukti administratif pembinaan kemahasiswaan yang sifatnya sangat minor. Sekali lagi ditegaskan, bahwa fakultas dan dekan dengan demikian hanyalah organ administratif institut [IPB] yang ditempatkan di aras antara rektorat dan departemen dengan menjalankan fungsi pengurusan dan samasekali tidak berhak menjalankan fungsi pengaturan akademik dan pengembangan keilmuan [kewenangan ini 100% berada di departemen]. Dekan adalah kepanjangan tangan rektor dengan kewenangan [akademik, keilmuan, anggaran] yang sama-sekali marjinal. 1.3

Dekan: Jabatan tanpa Kewenangan untuk Membuat Renstra Organisasi dan tanpa Kewenangan Anggaran

Pada pasal 56 ayat 5a pada Ketetapan MWA-IPB no 17/MWA-IPB/2003 ditegaskan bahwa rencana dan program kerja [akademik] dijalankan oleh departemen [bukan oleh fakultas]. Sementara pada ayat 5d masih pada pasal yang sama ditegaskan bahwa: departemen [bukan fakultas] menyusun rencana biaya operasional tahunan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dengan rumusan ini, berarti kewenangan anggaran pun berada pada unit kerja departemen dan bukan fakultas. Pada ayat 5b dan 5c pasal yang sama ditegaskan pula bahwa kewenangan untuk memberikan tugas dan mengevaluasi serta meningkatkan mutu penugasan dosen pun berada di departemen [bukan di fakultas]. Jadi memang kewenangan dekan [di era IPB BHMN] sungguh sangatlah terbatas dan sempit bila dibandingkan dengan departemen. Bahkan dalam perencanaan strategis organisasional sekalipun, pengambilan keputusan strategis organisasional yang berkonsekuensi pada anggaran, pun fakultas dipastikan tidak memiliki otoritas samasekali. Dalam hal perencanaan strategis-institusiorganisasional pendidikan, fakultas 100% tunduk pada induk institusinya [institut/IPB]. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh bunyi PP 154 tentang IPB BHMN, pasal 40 ayat 1-3 yang mengatakan bahwa “institut menyusun rencana strategis”. Artinya, kewenangan merencanakan pengembangan organisasi [termasuk pengembangan kelembagaan, departemen baru, infrastruktur pendidikan dan riset, dsb] yang berkonsekuensi pada anggaran, sepenuhnya disusun oleh pimpinan institut [rektor] yang harus disetujui oleh Majelis Wali Amanat. Dengan kendala semacam ini, rencana strategis pengembangan organisasi di IPB sepenuhnya bukanlah di tangan fakultas [dekan]. Usulan pembentukan [atau pemekaran departemen] serta penutupan departemen sepenuhnya dijalankan oleh pimpinan institut [rektor] yang memiliki kewenangan luar-biasa dalam sistem BHMN. Salah satu dari banyaknya kewenangan yang disandang oloeh rektor ada pada pasal 41 ayat 1j Ketetatapan MWA-IPB no. 17/MWA-IPB/2003 yang berbunyi: ”tugas dan wewenang pimpinan institut [rektor] adalah membentuk dan membubarkan struktur organisasi di lingkungan institut [IPB] setelah mendapatkan persetujuan Majelis Wali Amanat”. Lagilagi kewenangan yang sangat penting itupun berada di atas fakultas dan bukan di dekanat.

3


1.4

Dekan di era IPB BHMN: Bergerak di Ruang Fungsional [Bukan Ruang Kewenangan] yang Sempit [dan hampir tak mungkin] untuk Berinovasi

Dengan paparan di atas jelaslah sudah bahwa, dekan amat-sangat sulit diharapkan bermanuver [secara sah] apalagi berinovasi [secara sah] dengan program-program kerja yang disusunnya. Dekan tidak dapat bermanuver dan berinovasi bukan karena kapasitas orangnya yang tidak mampu dan tidak memadai untuk mengemban amanah tersebut, melainkan kendala yang membelenggunya. Dengan kata lain, dekan tidak akan bisa banyak bergerak karena ”ruang kewenangan dan kekuasaan yang tiada” signifikan disandang olehnya. Berdasarkan alasan legal-sosiologis yang seperti ini, maka terdapat pertanyaan kritis yang diajukan: masihkah relevan untuk berharap seorang calon dekan memaparkan program kerjanya? Bukankah program kerja dekan sungguh sangat sempit dan [saking sempitnya] sehingga telah dengan gamblang dan terang benderang terdefinisikan oleh ketetapan MWA-IPB tersebut? Namun, apapun, the show must go on, bila hal ini yang dikehendaki oleh panitia pemilihan dekan di FEMA IPB tahun 20092013. 2. PAPARAN KOMITMEN: [Program Kerja sebagai] Calon Dekan FEMA IPB 2009-2013 Sebagai akademisi, ilmuwan sekaligus seorang yang berpengalaman dalam menjalankan organisasi, saya sebagai bakal calon dekan FEMA IPB haruslah berpikir rasional, logis dan realistis dalam menyusun pemikiran untuk menjalankan fakultas. Rasional, logis dan realistis tersebut artinya, komitmen kerja yang ditawarkan kepada publik akademia di FEMA IPB atau IPB pada umumnya haruslah berkaca pada keterbatasan-keterbatasan sebagai akibat logis bekerjanya peraturan bagi dekan dan fakultas di IPB. Tanpa mengindahkan koridor peraturan, maka komitmen kerja yang ditawarkan akan melebih batas proporsional yang diijinkan oleh peraturan sebagai dekan. Tentu, sebagai warga dan bagian dari kesatuan masyarakat hukum di lingkungan IPB, saya tak hendak untuk menjadi seorang dekan yang melampaui batas kewenangan yang diperbolehkan oleh ART IPB. Karenanya, saya harus tunduk dan patuh pada peraturan yang berlaku di IPB dan Indonesia pada umumnya. Dengan mengacu pada dua fungsi [tugas] utama yang disandangkan kepada dekan sesuai dengan bunyi pasal 54 Ketatapan MWA-IPB no. 17/MWA-IPB/2003, maka saya menegaskan bila saya kelak terpilih sebagai dekan FEMA IPB, maka saya akan berusaha bekerja dan berfungsi sebagai dekan sesuai pada koridor hukum yang berlaku. Ketetapan MWA-IPB di atas akan menjadi pegangan utama saya dalam mengambil setiap langkah di fakultas [FEMA IPB]. Dengan demikian, setiap langkah saya akan terpandu dengan baik oleh aturan yang bila tak diindahkan bisa berpotensi menerjang kewenangan posisi lain. Dua fungsi utama yang diembankan dan harus disukseskan oleh seorang dekan di IPB adalah berjalannya fungsi koordinasi dan penjaminan mutu akademik. Dengan mengacu pada dua fungsi ini, dirumuskan missi besar bertajukkan sebagaimana rumusannya terbaca pada judul resume pemikiran ini: “MENGGERAKKAN ORGANISASI FAKULTAS SECARA PROGRESIF BERKELANJUTAN DI RUANG FUNGSI DAN KEWENANGAN

4


DEKAN YANG TERBATAS”. Semboyan ini disemangati oleh visi yang dirumuskan dan

kemudian dijabarkan ke dalam sejumlah misi serta komitmen kerja sebagai berikut: Visi

Menjadikan FEMA IPB sebagai pusat keunggulan pendidikan tinggi [pendidikan + pengajaran, riset dan pengabdian masyarakat] di bidang Ekologi Manusia [dengan konsentrasi pada rumpun keilmuan ilmu gizi, ilmu keluarga dan konsumen, dan ilmu-ilmu komunikasi dan pengembangan masyarakat] di Indonesia, yang membanggakan dan terpandang secara internasional (highly reputable and internationally recognized).

Catatan: ruh pertanian dan pemihakan pada sustainable natural resources management yang dianut oleh IPB, perspektif kawasan, masyarakat pedesaan, sistem-ekologi, komitmen kepada pencapaian harkatmartabat kemanusiaan, dan orientasi gerakan transformationalprogresif bagai desa, akan diperjuangkan menjadi karakter fakultas pula.

Misi

1.

Catatan: Terdapat beberapa orientasi ideologis yang menjadi ruh pengembangan fakultas yang tercakup dalam rumusan missi ini, yaitu: (1) the development of academic and scientific excellence (2) kemajuan tanpa henti (3) sadar akan prinsip sustainability (4) good governance (5) partnership (6) kolaborasi antar pihak (7) keunggulan mutu pendidikan (8) kesejahteraan ekonomi (9) pencapaian reputasi akademik dan saintifik (10) networking

2.

3.

Mendorong kehidupan tridharma perguruan tinggi di FEMA IPB [sesuai bidang kompetensi setiap departemennya] secara kondusif dan progresif untuk merealisasikan cita-cita sebagai pusat keunggulan akademik dan sains [center of academic and scientif excellence] yang berkelanjutan. Memajukan fungsi peran fakultas sesuai anggaran rumahtangga IPB BHMN dalam penjaminan mutu akademik sehingga tercipta fakultas yang unggul dalam pelaksanaan tridharma, pembinaan kemahasiswaan dan alumni serta penyelenggaraan administrasi pendidikan yang baik [good higher education governance]. Mendorong terbangunnya jejaring kerjasama kelembagaan intra dan antar fakultas serta antar institut [IPB] yang tidak saja menghasilkan kebaikan dan keunggulan akademik-saintifik namun juga reputasi, nama baik, dan derajat kesejahteraan bagi setiap pihak yang terlibat di dalamnya.

5


Komitmen Kerja [“Program Kerja”]

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Menjalankan dan memantapkan bekerjanya fungsi-fungsi koordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan akademik di tingkat fakultas. Menjalankan dan memantapkan fungsifungsi penjaminan mutu akademik di tingkat fakultas. Menjalankan dan memantapkan fungsifungsi penyelia dan intermediasi [pelancaran arus informasi dan interaksi organisasi baik secara horisontal maupun vertikal] dalam semesta organisasi pendidikan tinggi di IPB. Memajukan dan senantiasa mendorong terbangunnya atmosfer akademik-saintifik yang dinamis [dalam bingkai tridharma perguruan tinggi: pendidikan, riset, dan pengabdian pada masyarakat] di kalangan dosen di departemen selingkup fakultas. Memajukan dan memantapkan kegiatan kemahasiswaan dan alumni yang supportive bagi kehidupan akademik di tingkat fakultas. Mendorong kerjasama antara departemen selingkup fakultas dalam kegiatan tridharma: akademik, riset dan pengabdian pada masyarakat serta kemahasiswaan. Meningkatkan dan memantapkan kinerja unit administratif fakultas [beserta sistemnya] dalam memfasilitasi departemen dan rektorat serta institusi lain yang berkepentingan dengan fakultas. Membangun kerjasama dan kemitraan dengan senat fakultas secara sinergis, kondusif, progresif dalam mengawal jalannya proses-proses belajar-mengajar, riset, pengabdian, dan keorganisasian kependidikan serta kemahasiswaan umumnya di lingkungan FEMA IPB. Mendorong upaya-upaya kerjasama di bidang riset dan akademik serta pengabdian masyarakat yang mampu meningkatkan reputasi akademik-saintifik serta nama baik departemen/fakultas di tingkat IPB, tingkat nasional [luar IPB], maupun internasional

Keyword: koordinasi

Keywords: penjaminan mutu keywords: penyelia, menjadi penghubung antara departemen dan rektorat

Keywords: pembinaan atmosfer akademiksaintifik

Keywords: pembinaan kemahasiswaan dan alumni

Keywords: kerjasama antar departemen

Keywords: pembinaan SDM dan sistem administrasi-akademik

Keywords: pengembangan kerjasama intra kelembagaan fakultas

Keywords: membangun reputasi akademiksaintifik nasional dan internasional melalui jaringan kerjasama

6


melalui berbagai upaya yang relevan. 10. Mendorong dan berpartisipasi aktif dalam memperjuangkan berbagai agenda pengembangan kelembagaan [selingkup fakultas] secara bersama-sama dengan senat fakultas, departemen-departemen, bagian, serta pimpinan IPB ataupun unsur lain di IPB. 11. Menjembatani proses-proses interaksi antar-kepentingan dalam intraorganisasional fakultas maupun di dalam IPB.

Keywords: pengembangan kelembagaan fakultas

Keywords: intermediasi antar-kepentingan

3. PENUTUP Demikianlah paparan pandangan saya atas tugas dan peran dekan FEMA sekiranya saya terpilih menjadi dekan untuk periode 2009-2013. Apa-apa yang saya kemukakan di atas masih bersifat garis-garis besar meliputi langkah-langkah yang mungkin dilakukan [what is possible to do] oleh dekan sesuai dengan koridor peraturan dalam anggaran rumahtangga IPB BHMN. Untuk detailing dari program kerja dekan tentulah tidak mungkin dipaparkan satu-per satu disini [mendahului proses pemilihan dekan], karena secara metodologis detail program harus dimulai dan diinventarisasi melalui proses pemetaan persoalan yang hanya bisa dicapai melalui workshop partisipatif melibatkan seluruh unsur pimpinan dan fungsionaris setiap departemen di FEMA IPB. Kegiatankegiatan tersebut hanya dapat dilakukan bila saya terpilih sebagai dekan nantinya. Akhirnya, saya mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT atas kesempatan ini. Saya berterima kasih atas kepercayaan teman-teman staf di FEMA IPB dan senat fakultas FEMA IPB yang telah memberi dukungan dan peluang bagi saya untuk sekedar merasakan menjadi bakal calon dekan FEMA 2009-2013. Semoga Allah SWT memberkahi langkah kita semua, siapapun Dekan FEMA yang akan terpilih kelak. Wassalam wr wb dan salam sejahtera, Bogor 11.12.2009

Dr. Ir. Arya Hadi Dharmawan

7

MENGGERAKKAN ORGANISASI FAKULTAS SECARA PROGRESIF BERKELANJUTAN DI RUANG FUNGSI DAN KEWENANGAN DEKAN YANG TERBATAS

Recommend Documents