I. PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Kota Depok resmi menjadi suatu daerah otonom yang memiliki
pemerintahan
dengan
kewenangan
otonomi
daerah
beserta
perangkat
kelengkapannya sejak ditingkatkannya status Depok dari Kota Administratif (wilayah Kabupaten Bogor) menjadi Kota melalui penerbitan UU Republik Indonesia No. 15 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat I1 Cilegon dan Kotamadya Daerah Tingkat I1 Depok. Peningkatan status ini telah menjadi faktor penentu dominan dalam memacu laju pertumbuhan ekonomi, pengembangan kawasan dan dinamika sosial politik di Kota Depok. Seiring dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang tersebut, maka kegiatan pembangunan di Kota Depok akan semakin meningkat yang berarti dana yang harus dihimpun oleh Pemerintah Kota Depok harus semakin besar. Untuk mendukung kegiatan dan keberhasilan pembangunan, diperlukan penggalian serta pengembangan daerah dan sumber-sumber pembiayaan potensial guna menunjang akselerasi pembangunan untuk mencukupi semua kebutuhan rumah tangga daerah. Kota Depok sebagai daerah yang diarahkan sebagai penyangga dan penyeimbang (buyer city and counter magnet) Ibukota Jakarta, tumbuh sebagai pusat aktivitas sosial ekonomi regional serta lokal yang sangat potensial dan prospektif. Kota Depok juga dikembangkan sebagai kawasan pennukiman bagi penduduk yang bekerja di wilayah Ibukota Jakarta, sehingga mendorong arus mobilitas penduduk dan kegiatan ekonomi ke wilayah Kota Depok.
Salah satu faktor penunjang keberhasilan penyelenggaraan pe~nerintah daerah adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seoptimal rnungkin, sehingga pemerintah daerah dapat mengurangi ketergantungan dari subsidi pemerintah pusat. Oleh karena itu, penggalian dan pengembangan sumber-sumber dana perlu dilakukan, misalnya dengan melakukan optimalisasi pajak daerah sebagai salah satu sektor strategis dan penting untuk peningkatan pendapatan daerah. Sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain hasil usaha daerah yang sah. Dari keernpat komponen tersebut, komponen pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang paling utama di Kota Depok, seperti pada Tabel 1 di bawah ini : Tabel 1.
Realisasi PAD Kota Depok Tahun 2000-2006 Pajak Daerah
Retribusi Daerah
Tahun
Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Yang Sah
Sumber : Dinas Pendapatan Kota Depok, 2007.
Berdasarkan Tabel 1 terlihat peningkatan PAD dari sektor pajak daerah dan menunjukan realisasi pendapatan pajak daerah yang diperoleh selalu menjadi
mayoritas penerimaan PAD Kota Depok. Penerimaan realisasi PAD sektor pajak daerah ini dari tahun ke tahun selalu meningkat dan realisasi yang didapatkan tersebut kemungkinan masih berada di bawah potensi yang sebenarnya. Instansi yang menghimpun Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk pajak restoran adalah Dinas Pendapatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor
16
Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kota Depok, tugas Dinas Pendapatan Daerah adalah melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pendapatan. Sedangkan fungsinya meliputi : a.
Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan.
b.
Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendapatan.
c.
Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di bidang pendapatan.
d.
Pengelolaan urusan ketatausahaan. Saat ini sumber hukum pajak daerah di Kota Depok mengacu pada
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Restoran dan Pajak Parkir. Beberapa jenis pajak daerah yang memungkinan untuk dikembangkan serta dioptimalkan pendapatannya adalah pajak restoran, karena di Kota Depok banyak terdapat restoran serta foodcourt yang berada di pusat perbelanjaan tersebar di wilayah Kota Depok. Sejak tahun 2002 Peinerintah Kota Depok mengeluarkan regulasi yang tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran.
Adanya Perda tersebut merupakan legalitas untuk mengatur pajak restoran di Kota Depok dengan harapan akan mendapatkan dan meningkatkan pendapatan pajak restoran di Kota Depok yang sesuai dengan peraturan. Pajak restoran di Kota Depok ini mempunyai realisasi kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah di Kota Depok yang sangat besar, untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2.
Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah di Kota Depok Tahun 2000-2006
Sumber : Dinas Pendapatan Kota Depok, 2007.
Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa penerimaan pajak restoran selalu meningkat dari tahun ke tahun. Khusus untuk tahun 2006 persentase kontribusi pajak restoran kepada pajak daerah mengalami penurunan ha1 ini karena adanya Pajak Penerangan Jalan (PPI) yang secara otomatis langsung dimasukkan ke dalam rekening bulanan pelanggan PLN sebagai pajak daerah. Melihat dari sisi PDRB (Laju Pertumbuhan Ekonomi) Kota Depok dari tabun 2001-2005 terdapat kenaikan pada sektor tersier subsektor restoran, ha1 ini menandakan adanya peningkatan kegiatan ekonomi pada su-bsektor restoran, seiring semakin berkembangnya restoran di Kota Depok. Sub-sektor ini mencakup kegiatan usaha penyediaan makanan dan minuman yang umumnya dikonsumsi di teinpat penjualan (restoran), untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Depok Tahun 2001-2005
KeIompok Sektor I Sub Sektor A. Primer 0 1. Pertanian 02. Pertambangan Dan Penggalian B. Sekunder 03. lndustri Pengolahan 04. Listrik, Gas Dan Air Minum 05. BangunanIKonstruksi C. Tersier 06. Perdagangan, Hotel dan Restoran 07. Pengangkutan Dan Komunikasi 08. Bank & Lembaga Keuanean Lainnva 09. Jasa-Jasa
-
-
PDRB KOTA DEPOK Sumber :Bepeda Kota Depok, 2006.
12001 12002 12003 12004
1
3.04
1
3.58
1
4.77
1
5.21
( 5.89
1
6.10
1
1
1
2.23
1
4.78 6.29
1
1
4.24
4.83 6.41
/ /
/
1
2005 4.70
3.94 6.93
Kegiatan ekonomi restoran di Kota Depok mengalami peningkatan yang baik dari tahun ke tahunnya dengan diiringi peningkatan konsumsi masyarakat akan pemenuhan kebutuhan makan dan minum, dengan membaiknya ekonomi sektor restoran ini berdarnpak kepada realisasi pendapatan pajak restoran di Kota Depok pada tahun 2000-2006 yang selalu melebihi target. Perkembangan Kota Depok banyak dipengaruhi oleh posisi stmtegi yang berbatasan langsung dengan Ibukota Jakarta.
Tabel 4.
Perbandingan Pajak Restoran di Kota Depok Antara Target dan Realisasi Tahun 2000-2006
Sumber :Dinas Pendapatan Kota Depok, 2007
Pada Tabel 4 menggambarkan bahwa antara target dan realisasi pajak restoran terdapat peningkatan yang merupakan potensi baik untuk pajak restoran di Kota Depok sebagai sumber pendapatan bagi kas daerah. Perbandingan jumlah restoran dengan pajak restoran yang terdata pada tahun 2003-2006 di Dinas Pendapatan Kota Depok dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5.
Perbandingan Jumlah Restoran WP dengan Pajak Restoran di Kota Depok Tahun 2003-2006 Tahun
No
2003
2004
2005
2006
157
183
208
229
7.425.000.000 9.025.000.000
10.478.000.000
11.885.599.918
Realiasasi 8.050.825.039 9.391.544.747 (Rp)
11.976.613.529
12.864.057.723
Jumlab Restoran (wp) Target (Rp)
I
I
I
I
I
Surnber : Dinas Pendapatan Kota Depok, 2007.
Tabel 5 menggambarkan bahwa perbandingan jumlah restoran (WP) selalu ekivalen dengan target dan realisasi pajak restoran. Hal ini merupakan tantangan bagi pemerintah untuk terus berupaya meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan pajak restoran. Menurut sumber dari Dinas Pendapatan Daerah, selama ini indikasi dalam penetapan target pajak restoran masih di bawah realiasasi yang sebenamya dan hanya berdasarkan pengalaman dari tahun sebelumnya, rendahnya realisasi ini disebabkan keterbatasan seperti personil di lapangan dan kurangnya sarana dan prasarana penunjang.
Data dan informasi tersebut menunjukkan bahwa penetapan target kemungkinan masih berada di bawah potensi yang sebenarnya walaupun dari segi pencapaian realisasi selalu melebihi dari target dari tahun ke tahunnya. Dugaan ini patut ditanggapi karena sampai saat ini belum ada sinkronisasi data akurat yang dimiliki oleh pemerintah kota dengan realita di lapangan yang menunjukkan besarnya potensi wajib pajak restoran. Berdasarkan fenomena tersebut yang menjadi pertanyaan utama dalam kajian ini adalah "bagaimana optimalisasi peningkatan pendapatan pajak restoran di Kota Depok sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah agar dapat membiayai penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan?".
1.2.
Perurnusan Masalah Kegiatan pembangunan yang cukup pesat di Kota Depok membutuhkan
biaya besar yang harus dipenuhi dari penerimaan daerah agar dapat membiayai sendiri pembangunannya sendiri tanpa harus bergantung kepada pemerintah propinsi dan pemerintah pusat. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Depok harus lebih kreatif dalam menggali dan mengembangkan potensi daerahnya, karena sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah
Daerah, pemerintah daerah mempunyai keleluasaan yang lebih luas dalam penanganan masalah pemerintah di tingkat lokal dan penyelesaian pernasalahan daerah. Pemerintah Kota Depok mempunyai kewenangan membuat kebijakan untuk mengatur perpajakan restoran seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran. Sesuai Peraturan
Daerah tersebut,
pajak restoran disetorkan kepada Pemerintah Kota Depok
sebesar 10 % dari omzet pendapatan restoran. Adanya Peraturan Daerah tersebut diharapkan para pengelola restoran dapat dengan sadar membayar pajak restorannya sesuai dengan omzet yang mereka dapatkan. Namun tidak semua pengelola restoran menjadi wajib pajak (WP) karena para pengelola seringkali tidak melaporkan usaha restorannya sehingga pemerintah kota sulit untuk melakukan pendataan dan pemungutan pajak.
Berdasarkan realita tersebut,
bagaimana menganalisis potensi penerimaan pajak restoran di Kota Depok?. Pajak daerah merupakan pungutan atau iuran wajib yang dilakukan seseorang atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendataan wajib pajak pada sektor restoran dan penetapan target haruslah dilakukan dengan baik, mulai dari menginventarisasi potensi, pelaksanaan yang diikuti dengan pengawasan dan evaluasi. Semua kegiatan tersebut dilakukan oleh pihak pemerintah daerah sebagai pibak yang dapat memungut dan mengelola pajak. Namun pada kenyataan, tahapan tersebut sepertinya belum
maksimal
dilaksanakan oleb Pemerintah Kota Depok. Untuk itu, perlu dikaji bagamaimana manajemen penyelenggaraan pajak restoran yang dilakukan oleh pemerintah daerah?. Jumlah restoran yang berada di Kota Depok sangatlab banyak, berdasarkan survei yang dilakukan terdapat 215 restoran yang tersebar di Jalan Margonda Raya, Jalan Raya Cinere dan Jalan Akses Cibubur namun hanya 142 pengelola restoran yang sudah menjadi WP dan sisanya sebanyak 73 pengelola restoran masih belum menjadi WP. Berdasarkan sumei tersebut masih ada sekitar
34% restoran di ketiga kawasan tersebut yang berpotensi untuk dijadikan WP sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak restoran sebagai komponen PAD Kota Depok. Untuk itu, bagaimana persepsi para pengelola restoran tentang adanya pajak restoran di Kota Depok?. Secara umum, rencana strategis sangat bermanfaat dalam pencapaian optimalisasi peningkatan pendapatan pajak restoran di Kota Depok terutama untuk mendapatkan wajib pajak (WP) yang baru sebagai bentuk partipasi masyarakat pengelola restoran dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Sejalan dengan banyaknya restoran yang belum menjadi WP dan adanya kendala dari pihak Pemerintah Kota Depok dalam penyelenggaraan pajak restoran maka permasalahan spesifik selanjutnya adalah bagaimana strategi dalam optimalisasi peningkatan pendapatan dari pajak restoran di Kota Depok?.
1.3.
Tujuan dan Manfaat Kajian Tujuan yang ingin dicapai dalam kajian adalah :
1.
Menganalisis potensi penerimaan pajak restoran
2.
Mengkaji manajemen penyelenggaraan pajak restoran yang dilaksanakan oleh pemerintah dearah.
3.
Menganalisis persepsi pengelola restoran terhadap pajak restoran.
4.
Menyusun strategi optimalisasi peningkatan pendapatan pajak restoran di Kota Depok.
Manfaat kajian yang diharapkan adalah : 1.
Sebagai
bahan
penyempurnaan
kajian strategi
dalam
upaya
pemerintah
pertimbangan untuk
dan
optimalisasi
peningkatan pendapatan pajak restoran di Kota Depok. 2.
Mernberikan gambaran yang diharapkan mampu menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.
