BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Hakekat dari otonomi daerah adalah adanya kewenangan daerah yang lebih besar dalam pengurusan maupun pengelolaan pemerintahan daerah, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan daerah. Pemerintahan daerah diharapkan semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat yang bukan hanya terkait dengan pembiayaan, tetapi juga terkait dengan kemampuan pengelolaan daerah. Perubahan yang terjadi diantaranya terkait dengan proses pengelolaan keuangan daerah khususnya pada model penganggaran yang sebelumnya berbasis pada anggaran tradisional menjadi anggaran berbasis kinerja. Menurut Byars (1984) kinerja merupakan hasil dari usaha seseorang yang telah dicapai dengan adanya kemampuan dan perbuatan dalam situasi tertentu. Prestasi kerja merupakan hasil keterkaitan antara usaha dan kemampuan dalam menjalankan tugas. Usaha merupakan hasil motivasi yang digunakan individu dalam menjalankan suatu tugas. Sedangkan kemampuan merupakan karakteristik individu yang digunakan dalam menjalankan suatu pekerjaan. Kinerja yang dicapai oleh suatu organisasi pada dasarnya adalah prestasi para anggota organisasi itu sendiri, mulai dari tingkat atas sampai pada tingkat bawah. Menurut Kumorotomo (2005:103), kinerja organisasi publik adalah hasil akhir (outcome) organisasi
yang
sesuai
dengan
tujuan
organisasi,
transparan
dalam
pertanggungjawaban, efisien, sesuai dengan kehendak pengguna jasa informasi,
Universitas Sumatera Utara
visi dan misi organisasi, berkualitas, adil, serta diselenggarakan dengan sarana dan prasarana yang memadai. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap kegiatan meliputi indikator perencanaan alokasi biaya (input), pencapaian hasil kerja (output) dan hasil (outcomes). Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun melalui performance plan atau perencanaan kinerja yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan pada masa mendatang dalam hubungannya dengan pendapatan, arus kas, posisi keuangan dan rencana-rencana lainnya yang relevan dengan hal-hal tersebut (Tunggal, 1995:1). Target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya pada akhir tahun, sehingga diketahui celah kinerja/ perbedaan antara target kinerja dengan realisasinya dimana realisasi lebih rendah daripada target (performance gap). Selisih yang timbul akan dianalisis guna menetapkan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang (performance improvement). Penggunaan anggaran merupakan konsep yang sering dipergunakan untuk melihat kinerja organisasi publik. Anggaran yang disusun harus dengan pendekatan kinerja. Penerapan anggaran berbasis kinerja pada instansi pemerintah di Indonesia dicanangkan melalui pemberlakuan UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan diterapkan secara bertahap mulai tahun anggaran 2005. Namun demikian, hingga saat ini masih sulit untuk melihat tolak ukur memadai yang dapat dimanfaatkan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah secara komprehensif. Padahal tolak ukur ini sangat diperlukan untuk menjadi pedoman,
Universitas Sumatera Utara
baik bagi pemerintah sendiri maupun pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja pemerintah daerah (Nordiawan, 2006:11). Anggaran adalah ungkapan keuangan dari program kerja untuk mencapai sasaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan (Tunggal, 1995:1). Dalam proses penyusunan serta penggunaannya, anggaran berfungsi sebagai alat koordinasi antar bagian yang mendorong adanya komunikasi dan kesatuan tindakan. Anggaran juga didefenisikan sebagai suatu rencana tindakan (plan of action) yang dinyatakan secara kuantitatif mengenai apa yang ingin dicapai oleh suatu organisasi perusahaan pada masa mendatang dalam hubungannya dengan pendapatan, arus kas, posisi keuangan dan rencana-rencana lainnya yang relevan dengan hal-hal tersebut. Siegel dan Marconi (1989) menegaskan bahwa anggaran mempunyai dampak langsung terhadap perilaku manusia terutama bagi orang yang langsung terlibat dalam proses penganggaran. Informasi anggaran membantu manajemen puncak untuk mengevaluasi kinerja dari manajer fungsional dan mendistribusikan penghargaan (rewards) dan hukuman (punishments). Dalam konteks ini, keberadaan anggaran sebagai bagian penting dari perancangan sistem motivasi organisasi untuk meningkatkan sikap dan kinerja manajerial (Kenis, 1979). Penyimpangan anggaran sering disebut dengan senjangan anggaran. Penyebab terjadinya senjangan anggaran adalah akibat dari laporan anggaran yang bias karena bawahan memberikan informasi yang bias kepada atasan dengan cara melaporkan biaya yang lebih besar atau melaporkan pendapatan yang lebih rendah.
Universitas Sumatera Utara
Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan umpan balik (feedback) diperlukan untuk mengukur aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pada pelaksanaan suatu rencana atau waktu mengimplementasikan suatu anggaran, sehingga manajemen dapat mengetahui hasil dari pelaksanaan rencana atau pencapaian sasaran anggaran yang ditetapkan. Laporan keuangan meliputi laporan realisasi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah (UU 17/2003 tentang Keuangan Negara). Untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk memiliki sistem informasi akuntansi yang handal. Jika sistem informasi akuntansi yang dimiliki pemerintah daerah masih lemah, maka kualitas informasi yang dihasilkan sistem tersebut dapat menyesatkan bagi yang berkepentingan terutama dalam hal pengambilan keputusan. Menurut Kenis (1979) adanya umpan balik anggaran akan memudahkan individu untuk menyusun target-target anggaran. Selanjutnya, target-target anggaran yang disusun akan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai organisasi. Akuntabilitas adalah suatu wujud pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam waktu satu tahun yang disusun melalui media pelaporan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Universitas Sumatera Utara
Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk komitmen nyata Pemerintah dalam membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik. Proses Kinerja Pemerintah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam
bentuk LAKIP.
Penyusunan LAKIP
dimaksud
bertujuan untuk
menggambarkan penerapan Rencana Strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan pencapaian saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas pencapaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Organisasi pemerintahan memberikan perhatian yang semakin besar dalam bidang penganggaran. Selain itu, minat publik semakin meningkat pula pada proses pertanggungjawaban dan penyelenggaraan pemerintah daerah semenjak berlangsungnya era otonomi daerah. Dengan kondisi ini pemahaman pada konsep anggaran daerah (APBD) semakin menjadi kebutuhan. Efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran banyak dikaitkan dengan bagaimana arah dan alokasi APBD dibuat serta bagaimana pelaksanaannya di lapangan (Yuwono, Indrajaya, dan Hariyandi, 2005:1). Penetapan UU No 22 Tahun 1999 dan UU No 25 Tahun 1999 oleh pemerintah, mengenai Pemerintah Daerah dan Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, berimplikasi pada tuntutan otonomi yang lebih luas dan akuntabilitas publik yang nyata yang harus diberikan kepada pemerintah daerah Nordiawan (2006:9). Selanjutnya, UU ini diganti dan disempurnakan
Universitas Sumatera Utara
dengan UU No 32 Tahun 2004 dan UU No 33 Tahun 2004. Kedua undangundang tersebut telah merubah akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah daerah dari pertanggungjawaban vertikal (kepada pemerintah pusat) ke pertanggungjawaban horizontal (kepada masyarakat melalui DPRD). UU No 33/2004, ps 72 dan PP 58, ps 36 menyaakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), bisa Badan, Dinas, Kantor dan unit lainnya, harus menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang kemudian disebut RKA SKPD. Realisasi APBD, RKA SKPD merupakan basis bagi manajer (pimpinan aparatur) SKPD dalam menjalankan tanggung jawab kinerjanya. Kenis
(1979)
mengatakan
terdapat
beberapa
karakteristik
sistem
penganggaran. Salah satu karakteristik anggaran adalah umpan balik anggaran yang mempunyai pengaruh positif terhadap motivasi, dan motivasi mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja manajerial. Umpan balik terhadap tingkat sasaran anggaran yang dicapai merupakan salah satu variabel penting untuk memberikan motivasi (Kenis, 1979). Jika anggota organisasi tidak mengetahui hasil dari usahanya, berarti mereka tidak punya dasar untuk menentukan usahanya sukses atau gagal. Dengan demikian tidak akan mendorong anggota organisasi untuk meningkatkan prestasinya. Kemungkinan lain para anggota organisasi akan merasa tidak puas (Siregar dan Dalimunthe, 1994:79). Dari lima karakteristik sistem penganggaran dilakukan oleh Kenis (1979) hanya satu dimensi sistem penganggaran yang diuji, yaitu umpan balik anggaran. Penelitian ini dianalogikan dengan dasar hipotesis yang dikembangkan oleh Kenis (1979), bahwa umpan balik anggaran akan mempunyai pengaruh positif terhadap
Universitas Sumatera Utara
motivasi manajer yang selanjutnya juga akan mempengaruhi secara positif sikap dan perilaku manajer yang tercermin dalam kinerja mereka. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “ Pengaruh Umpan Balik Anggaran Terhadap Kinerja SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara”.
1.2 Perumusan Masalah Perumusan masalah dari penelitian ini adalah: “apakah umpan balik anggaran berpengaruh terhadap kinerja SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara?”
1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh umpan balik anggaran terhadap kinerja SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Universitas Sumatera Utara
1.4 Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu: 1. bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah kemampuan intelektual, mengembangkan wawasan berfikir, dan memperdalam pengetahuan penulis mengenai hubungan umpan balik anggaran dan kinerja SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 2. bagi SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, penelitian ini menjadi bahan referensi dan informasi untuk perbaikan kinerja SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di masa yang akan datang, 3. bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan referensi dan gambaran dalam melakukan penelitian selanjutnya.
Universitas Sumatera Utara
