BAB 1 PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Masalah Perubahan politik di Indonesia saat ini mewujudkan administrasi Negara
yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi
penyelenggara
negara
dan
pembangunan,
sehingga
pemerintah
memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan melalui Otonomi Daerah. Adanya sistem pengendalian manajemen yang menjamin tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien diperlukan setiap organisasi baik sektor publik maupun swasta. Kenis (1979) menyatakan bahwa anggaran bukan hanya rencana finansial mengenai biaya dan pendapatan dalam suatu pusat pertanggung jawaban, tetapi juga berfungsi sebagai alat pengendalian, koordinasi, komunikasi, evaluasi, kinerja serta motivasi. Nordiawan (2006) mendorong para peneliti untuk memeriksa perilaku anggaran dalam organisasi sektor publik. Perilaku anggaran mungkin dapat berbeda dalam organisasi sektor publik dibandingkan dengan perilaku anggaran pada organisasi sektor swasta. Hubungan partisipasi anggaran dan kinerja manajerial dalam sektor publik adalah penting (Bastian, 2010). Namun, literatur sampai saat ini, telah melalaikan penelitian terkait hubungan partisipasi anggaran dan kinerja manajerial pada organisasi sektor publik, khususnya di negara-negara berkembang.
1
Di Indonesia sendiri, penelitian mengenai hubungan antara partisipasi anggaran dan kinerja manajerial pada sektor swasta sudah banyak dilakukan diantaranya Supriyono (2004, 2005), Sumarno (2005), Ghozali (2002, 2005), Riyadi (2000), Sardjito (2005). Sedangkan penelitian terkait hubungan partisipasi anggaran dan kinerja manajerial pada sektor publik (pemerintah daerah) masih terbatas misalnya penelitian yang dilakukan (Ompusunggu dan Bawono, 2007). Penelitian-penelitian tersebut menambah faktor-faktor lain yang diduga dapat mempengaruhi hubungan antara partisipasi anggaran dan kinerja. Faktor-faktor tersebut diteliti sebagai variabel moredating. Dalam penyusunan anggaran diperlukan adanya partisipasi dari bawahan agar bawahan merasa terlibat dan harus bertanggung jawab pada pelaksanaan anggaran. Dengan demikian diharapkan bawahan dapat memberikan informasi sesuai dengan realita yang ada dilapangan. sehingga partisipasi bawahan dalam menyusun anggaran mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Adanya partisipasi penyusunan anggaran akan meningkatkan kinerja dari manager tingkat bawah dan menengah. Manager tingkat bawah dan menengah dapat menyampaikan ide-ide kreatif yang dimilikinya kepada manager atas, yang mana ide tersebut mempunyai tujuan untuk mencapai tujuan organisasi. Dari keikutsertaan para manager tingkat menengah dan bawah dalam partisipasi penyusunan anggaran, maka akan didapatkan keputusan yang lebih realistis sehingga tercipta kesesuaian tujuan perusahaan yang lebih besar Sumarno, (2005)
2
Proses
penyusunan
anggaran
dapat
dilakukan
dengan
beberapa
pendekatan yaitu top down, bottom up, dan partisipasi (Ramadhani dan Nasution, 2009). Sistem penganggaran top down dimana rencana dan jumlah anggaran telah ditetapkan oleh atasan sehingga bawahan hanya melakukan apa yang telah ditetapkan
oleh
anggaran
tersebut.
Akibatnya
penerapan
sistem
ini
mengakibatkan kinerja bawahan menjadi tidak efektif karena target yang diberikan terlalu menuntut namun sumber daya yang diberikan tidak mencukupi (overload). Atasan /pemegang kuasa anggaran kurang mengetahui potensi dan hambatan yang dimiliki oleh bawahan sehingga memberikan target yang sangat menuntut dibandingkan dengan kemampuan bawahan/pelakasana anggaran. Oleh karena itu, entitas mulai menerapkan sistem penganggaran yang dapat menanggulangi masalah di atas yakni sistem penganggaran partisipatif (participative budgeting). Melalui sistem ini, bawahan/pelaksana anggaran dilibatkan dalam penyusunan anggaran sehingga tercapai kesepakatan antara atasan/pengelola anggaran dan bawahan/pelaksana anggaran mengenai anggaran tersebut (Omposunggu dan Bawono, 2007). Penganggaran Partisipatif (participative budgeting) merupakan suatu pendekatan penganggaran yang berfokus pada upaya untuk meningkatkan kinerja karyawan mencapai tujuan organisasi. Dalam sektor swasta (bisnis) konsep penganggaran ini sudah berkembang pesat namun tidak demikian halnya pada sektor publik. Dalam Sektor publik, penganggaran partisipatif belum mempunyai sistem yang mapan sehingga penerapannya menjadi tidak optimal.
3
Anggaran dalam sektor pemerintahan terkait dalam proses penentuan jumlah alokasi dana di setiap program dan aktivitas. Dana yang digunakan dalam setiap program tersebut merupakan dana milik rakyat. Dalam hal inilah terjadi perbedaan antara anggaran sektor publik dan anggaran sektor swasta. Pada anggaran sektor publik anggaran yang telah disusun dipublikasikan kepada rakyat, dimana anggaran dari sektor publik berasal dari pajak, retribusi, laba, pinjaman pemerintah berupa utang luar negeri dan obligasi. Sedangkan dalam sektor swasta anggaran yang telah disusun tidak akan dipublikasikan kepada rakyat karena anggaran bersifat rahasia. Mardiasmo (2004) mengemukakan bahwa anggaran memiliki fungsi sebagai alat penilai kinerja. Kinerja manager publik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil dicapai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Thompson (1967) dan Williams (1990) sebagaimana dikutip oleh Ahmad dan Fatima (2008) mendorong beberapa peneliti untuk melakukan pemeriksaan perilaku anggaran dalam organisasi sektor publik. Perilaku anggaran pada sektor publik mungkin dapat berbeda dibandingkan dengan perilaku anggaran pada sektor swasta. Kecukupan anggaran tidak hanya secara langsung meningkatkan prestasi kerja, tetapi juga secara tidak langsung (moderasi) melalui komitmen organisasi. Komitmen organisasi yang tinggi akan meningkatkan kinerja yang tinggi pula (Sumarno, 2007). Komitmen organisasi merupakan keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran yang ingin dicapai suatu organisasi. Pada
4
pemerintah yang ikut dalam penyusunan anggaran akan lebih bertanggung jawab jika didukung dengan komitmen yang tinggi terhadap organisasi atau instansi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial pada organisasi sektor publik, pada penelitian ini juga digunakan variabel moderating yaitu komitmen organisasi. Penelitian ini dilakukan di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya, dengan judul “Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating.
1.2.
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu : 1.
Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap peningkatan kinerja manajerial ?
2.
Apakah komitmen organisasi dapat memoderasi pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap peningkatan kinerja manajerial ?
5
1.3.
Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian adalah : 1. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris tentang pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran terhadap kinerja pada manajerial Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya. 2. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris tentang pengaruh komitmen organisasi sebagai variabel moderating terhadap hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya.
1.4.
Manfaat Penelitian Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat dari penelitian ini
adalah : 1. Kontribusi Praktis Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak internal mengenai pentingnya partisipasi penyusunan anggaran, komitmen organisasi
juga
sebagai
bahan
masukan
untuk
mengevaluasi
dan
meningkatkan kinerja manajerial supaya tercipta efisiensi, efektivitas, serta ekonomisasi dalam organisasi pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya.
6
2. Kontribusi Teoritis Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk memperluas wawasan tentang partisipasi penyusunan anggaran, komitmen organisasi maupun sebagai bahan masukan dan perbandingan untuk menentukan penelitian selanjutnya. 3.
Kontribusi Kebijakan Diharapkan penelitian ini dapat menambah, memperkaya serta memberikan kontribusi terutama yang berkaitan dengan akuntansi sektor publik.
1.5.
Ruang Lingkup Penelitian Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada hal-hal yang berkaitan dengan
partisipasi penyusunan anggaran, komitmen organisasi yang bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi demi peningkatan kinerja manajerial pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya.
7
