BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Negara
Republik
Indonesia
sebagai
Negara
Kesatuan
menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu Pasal 18 UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya yang ditetapkan oleh Undang-Undang. 1 Daerah Indonesia dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi dibagi dalam daerah yang lebih kecil dengan memandang dasar permusyawaratan dalam hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Oleh karena itu desa termasuk daerah yang lebih kecil dengan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdsarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu desa berwenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan. 2
1
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 HAW. Widjaja, Otonomi Daerah Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010, hlm 1-3 2
1
Perbuatan hukum terutama hukum perdata yang dapat dilakukan desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang merupakan badan usaha yangterdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum. Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa, dijelaskan dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut Permendes Nomor 4 Tahun 2015. Hal tersebut berbeda dengan bentuk badan usaha BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). BUMN adalah badanusahayangseluruhatausebagianbesarmodalnyadimiliki
oleh
negara
melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN termasuk perusahaan yang berbadan hukum yang didirikan oleh negara untuk melakukan kegiatan di bidang ekonomi dan perdagangan. 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 9 menetapkan bahwa hanya terdapat dua jenis BUMN, yakni Perusahaan Perseroan (Persero) Dan Perusahaan Umum (Perum). Dimaksudkan dengan Persero adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara yang bertujuan mencari keuntungan. 3
Andriani Nurdin, Kepailitan BUMN Persero berdasarkan asas kepastian hukum. Bandung: P.T, Alumni, 2012, hlm 52
2
Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus menegejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Pendirian Persero maupun Perum diusulkan oleh Menteri kepada presiden disertaidengandasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan. Dilakukan oleh menteri yang merupakan wakil negara selaku pemegang saham pada Persero dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Pengkajian yang dimaksud adalah untuk menentukan layak atau tidaknya Persero atau Perum tersebut didirikan. Tujuan pendirian Persero adalah menyediakan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan. Sedangkan tujuan Perum adalah menyelenggarakan usaha untuk kemanfaatan umum berupa penyedia barang atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. 4 Selanjutnya mengenai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. BUMD di Indonesia berbentuk
Perseroan
Terbatas
(PT)
maupun
Perusahaan
Daerah
(PD).Dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah bahwa Badan Usaha Milik Daerah yang bentuk hukumnya berupa perusahaan daerah tunduk
4
Andriani Nurdin, op cit, hlm 75-78
3
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur perusahaan daerah. Sedangkan BUMD yang bentuk hukumnya berupa perseroan terbatas tunduk pada Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. Ditetapkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa pengertian Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksananya. Karakteristik PT yang utama adalah PT merupakan badan hukum terletak pada persoalan pengemban hak dan kewajiban. Karakteristik lainnya bahwa saham PT mudah dialihkan kepemilikannya dan tanggung jawab dalam PT terbatas artinya hanya terbatas pada kedudukan dan fungsinya masing-masing. 5 Mengenai BUM Desa bentuk badan usaha terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum. Unit usaha yang berbadan hukum dapat
berupa
lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat. Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada PeraturanDesa tentang Pendirian BUM Desa, ha l i n i ditegaskan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Permendes Nomor 4 Tahun 2015.
5
Agus sardjono, Pengantar Hukum Dagang. Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2014. hlm 71-72.
4
BUM Desa dapat membentuk unit-unit usaha meliputi: a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian,danmelakukankegiatanusahadenganmodalyangsebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundangundangan tentang Perseroan Terbatas; dan b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro. Bentuk badan usaha BUM Desa sangat berbeda dengan BUMN dan BUMD yang harus berbadan hukum karena dalam peraturan perundangundangan mengenai BUM Desa hanya mensyaratkan BUM Desa yang terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum dan boleh tidak berbadan hukum serta hanya berdasarkan pada peraturan desa/nagari saja tentang pendirian BUM Desa walaupun tidak ditetapakan dalam Peraturan Daerah mengenai pendirian BUM Desa tersebut. Hal ini tentu bertentangan dengan hirarki Peraturan PerundangUndangan yaitu dapat dilihat dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang BUM Desa yang memberikan kewenangan kepada desa membuat peraturan desa tentang BUM Desa tanpa adanya Peraturan Daerah. Padahal produk hukum terendah itu adalah Peraturan Daerah yang ada di provinsi ataupun kabupaten/kota. Sedangkan BUM Desa ini tidak harus diatur dalam Peraturan Daerah kabupaten/kota Seharusnya sebelum dibentuk Perdes harus ditetapkan terlebih dahulu dalam Peraturan Daerah yang mengatur BUM Desa.
5
Hal tersebut terdapat dalamPasal 88 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) yaitu bahwa “Pendirian BUM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa”, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 bahwa: “BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum, Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum bentuk organisasi BUMDesa tersebut harus didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa”. Pasal 132 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Desa bahwa “Pendirian BUM Desa dilakukan melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa”. Pasal 1 angka 6 UU Desa menetapkan pengertian dari Badan Usaha Milik Desa adalah: “Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaansecara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”. Pasal 1 angka 2 Permendes Nomor 4 Tahun 2015 menjabarkan pengertian BUM Desa dengan pengertian yang sama. BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti Perseroan Terbatas, CV, atau koperasi. Karakteristik BUM Desa yang utamaadalah BUM Desa merupakan suatu badan usahabercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa.BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, danpengembanganekonomilainnya.”
6
Terdapat7 (tujuh)ciriutama yang membedakanBUM Desadengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:6 a. Badan usahaini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama, b. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melaluipenyertaan modal, c. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal, d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar, e. Keuntunganyang
diperoleh
ditujukan
untuk
meningkatkan
kesejahteraananggota(penyertamodal)danmasyarakatmelalui kebijakan desa, f. Difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah desa, g. Pelaksanaanoperasionalisasidikontrolsecarabersama(Pemerintah Desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan anggota). Pertanggungjawaban BUM Desa di berikan kepada Pelaksana Operasional, dan Pemerintah Desa. hal ini diatur dalam Pasal 31 ayat (1-3) Permendes No. 4 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa:
Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara ex officio dijabat oleh Kepala Desa. BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa. 6
Departeman Pendidikan Nasional, Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, Universitas Brawijaya, Malang, 2007, hlm 4
7
Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa. Badan Usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya berbeda. Perbedaannya yaitu Badan usaha adalah perusahaan atau gabungan perusahaan yang berdiri sendiri, bertujuan untuk mencari untung atas kegiatan dan resiko yang dilakukan perusahaan. Sedangkan Perusahaan adalah bagian teknik yang berupa pelaksanaan kegiatan proses produksi dan merupakan alat bagi usaha untuk menghasilkan keuntungan. 7 Pengertian perusahaan terdapat dalam pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, yang menyatakan sebagai berikut: “Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetapdan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orangperorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia”. Mengenai modal awal, dan bantuan dari pemerintah dalam pembentukan BUM Desa yaitu diatur oleh Pasal 90 UU Desa
yang
menentukan bahwa: Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan: a. Memberikan hibah dan/atau akses permodalan; b. Melakukan pendampingan teknis dana ke pasar;dan c. Memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.
7
https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_usahadi akses hari Sabtu 02 April 2016 pukul 20:13 Wib.
8
Pasal 135 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa selanjutnya disebut PP Nomor 43 Tahun 2014, dijelaskan bahwa: Modal awal BUM Desa bersumber dariAPB Desa. Kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Modal BUM Desa terdiri atas: a. penyertaan modal Desa; dan b. penyertaan modal masyarakat Desa. Penyertaan modal Desa berasal dari APB Desadan sumber lainnya. Penyertaan modal Desa yang berasal dari APB Desa dapat bersumber dari: a. b. c. d.
dana segar; bantuan Pemerintah; bantuan pemerintah daerah; dan aset Desa yang diserahkan kepadaAPB Desa.
Bantuan Pemerintah dan pemerintah daerah kepada BUMDesa disalurkan melalui mekanisme APBDesa. Pasal 18 Permendes Nomor 4 Tahun 2015 menetapkan bahwa PenyertaanmodalDesa terdiri atas: a. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa; b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa; c. Kerja sama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa; d. Aset Desa yang diserahkan kepada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa. e. Tabungan masyarakat dan simpanan masyarakat. Anggaran Pendapatan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang di bahas dan dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan
9
Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa yang terdiri dari Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan. 8 BUM Desa merupakan lembaga usaha yang termasuk dalam bidang bisnis dan bergerak dalam pengelolaan aset-aset dan sumber daya ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa. BUM Desa merupakan kegiatan bisnis yang diartikan sebagai usaha secara teratur dan terus menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa maupun fasilitasfasilitas untuk diperjualbelikan, atau disewakan dan perdagangan untuk mendapatkan keuntungan. 9 BUM Desa dibentuk dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes), memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUM Desa Termasuk Lembaga Usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan asetaset dan sumber daya ekonomi dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan BUM Desa yaitu mengoptimalkan pengelolaan aset-aset desa yang ada dan memajukan ekonomi masyarakat. Pendapatan Asli Desa (PADes) yaitu pendapatan yang berasal dari hasil usaha desa, hasil aset desa, swadaya dan partisipasi masyarakat, dan hasil gotong royong. Hasil usaha desa sebagai pendapatan yang diperoleh dari berbagai usaha yang dilakukan oleh masyarakat desa yang merupakan kesepakatan antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang
8
Chabib Soleh Heru Rochansjah,Pengelolaan Keuangan Desa. Bandung: Fokusmedia,2014. hlm 10. 9 Zaeni Asyhadie. Hukum Bisnis dan Pelaksanaannya Di Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2005.hlm 31.
10
dituangkan dalam Peraturan Desa. 10
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
yaitu sebagai wakil penduduk desa yang dipilih oleh penduduk desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk itu Kepala Desa dan BPD menetapkan Peraturan Desa (Perdes).11 Pemerintah DesadapatmendirikanBadanUsaha Milik Desa (BUM Desa)
namun
pentingdisadaribahwaBUM
atasprakarsamasyarakatdidasarkanpada
Desa
potensiyangdapat
didirikan dikembangkan
dengan menggunakan sumberdaya lokal dan terdapat dalam permintaanpasar. Dalam proses pembentukan BUM Desa terdapat beberapa syarat yang harus dilakukan
melalui
tahapan
yaitu
Musyawarah
untuk
menghasilkan
kesepakatan, Perumusan kesepakatan mengenai BUM Desa, Pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa, dan Penerbitan peraturan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan umtuk mngatur dan mengurus kepentungan masyarakatnya. 12 Kurang efektif pelaksanaan BUM Desa selama ini lebih disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang mekanisme pendirian BUM Desa menurut Peraturan Perundang-Undang yang berlaku, lemahnya sumberdaya manusia di bidang manajemen. Peraturan perundang-undangan mengatur organisasi BUM Desa terdiri dari Unit-unit Usaha yang berbadan hukum dan boleh tidak 10
Chabib Soleh Heru Rochansjah, op cit,hlm 41. HAW. Widjaja, Otonomi Daerah Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010, hlm 5 12 HAW. Widjaja,op cit, hlm 3. 11
11
berbadan hukum. Berarti BUM Desa merupakan badan usaha yang terdiri dari berbagai unit usaha yang berbadan hukum, bukan BUMDesa melainkan unit usahanya yang berbadan hukum bahkan boleh tidak berbadan hukum. Oleh karena itu diperlukan kebijakan dalam bentuk peraturan, yakni mengenai badan hukum BUM Desa dan mekanisme pendirian BUM Desa. Penyusunan rencana pendirian BUMDes yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki payung hukum yang jelas serta adanya kepastian hukum dalam mendirikan BUM Desa tersebut, sehingga akan mudah untuk bekerjasama dengan pihak swasta atau pihak ketiga. Berdasarkan peristiwa ini, maka penulis tertarik untuk mengkaji sebuah penelitian yang berjudul, “BUM DESA SEBAGAI SALAH SATU BADAN USAHA DALAM PRANATA HUKUM PERUSAHAAN DI INDONESIA”.
12
B. RUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Proses Hukum dalam pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) menurut peraturan perundang-undangan. 2. Bagaimana bentuk badan hukum Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). C. TUJUAN PENELITIAN Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan : 1. Untuk mengetahuiProses Hukum dalam pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) menurut peraturan perundang-undangan 2. Untuk mengetahui bentuk badan hukum Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). D. MANFAAT PENELITIAN Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 1. Secara Teoritis a. Penelitian
ini
diharapkan
dapat
memberikan
sumbangan
pemikiran dan pengetahuan mengenai permasalahan yang di bahas bagi ilmu pengetahuan di bidang Hukum, khususnya Hukum Perdata Bisnis. b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan peranan bagi perkembangan teorotis dalam lingkup Hukum Perdata Bisnis.
13
2. Secara Praktis: a. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan referensi bagi masyarakat dan badan usaha yang ingin membentuk badan usaha di wilayah pedesaan dan dapat mengembangkan ekonomi masyrakat b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat luas agar dapat mengetahui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan dapat mengimplementasikannya kepada masyarakat dengan baik. c. Dapat menjadi acuan bagi pihak pemeritah dalam hal pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di desa/nagari. E. METODE PENELITIAN Metode penelitian adalah suatu proses atau tata cara dalam memecahkan suatu masalah yang terjadi dalam penelitian dengan maksud untuk menambah ilmu pengetahuan manusia. 13 Adapun metode penelitian yang dipakai penulis adalah: 1. Pendekatan Masalah Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang menekankan pada norma hukum yang berlaku di masyarakat dengan cara meneliti data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier melalui
13
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, , hlm. 6.
14
tahapan penelitian kepustakaan. 14 Dengan demikian pendekatan ini digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan dalam mekanisme pendirian BUM Desa sebagai salah satu badan usaha dalam pranata hukum perusahaan di Indonesia. 2. Sumber dan Jenis Data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dalah data kepustakaan (Library Research) yaitu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan, berupa data yang bisa kita peroleh melalui bukubuku,tulisan, doktrin, jurnal, surat kabar serta bahan bacaan lain yang berkaitan dengan obyek penelitian. Penelitian ini akan dilakukan pada: a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas b. Perpustakaan Universitas Andalas c. Perpustakaan Online d. Perpustakaan Pribadi. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu hasil penelitian kepustakaan (Library Research) yang terdiri dari berbagai buku atau referensi dan studi dokumen yang dapat mendukung penelitian. 15 Selanjutnya data yang dapat dirangkum
menjadi bahan
hukum, meliputi: a. Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga-lembaga
atau
pemerintah
dan
berbentuk
peraturan
14
Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13. 15 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 105.
15
perundang-undangan. Dalam hal ini berupa peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan materi penulisan, seperti: 1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 4. Undang Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, 5. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, 6. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, 8. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, 9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa, 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah, b. Bahan hukum sekunder,
16
adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum, artikel, situs internet yang tekait dengan objek penelitian. Buku-buku yang penulis gunakan dalam peneltian ini antara lain: 1) Pengelolaan keuangan desa 2) Pengantar hukum dagang 3) Kepailitan BUMN persero berdasarkan asas kepastian hukum 4) Hukum bisnis dan pelaksanaannya di indonesia 5) Hukum Perseroan Terbatas 6) Buku lainnya yang berkaitan dengan perusahaan dan badan usaha. c. Bahan hukum tersier, adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.16 3. Teknik pengumpulan data Data yang diperlukan dalam penelitian dikumpulkan melalui: a. Dokumen Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, gambar atau foto, dan karya-
16
Ibid
17
karya monumental, yang semua itu memberikan informasi bagi proses penelitian. Untuk itu penulis mempelajari Peraturan PerundangUndangan, Putusan Pengadilan, buku-buku dan dokumen serta artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. b. Wawancara Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melaui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpulan data pewawancara dengan sumber data (responden).17 Pada penelitian ini penulis akan melakukan wawancara dengan salah satu pihak yang mengetahui dan ikut mendirikan BUM Desa di daerahnya. 4. Pengolahan dan analisis data Pengolahan
data
adalah
kegiatan
merapikan
hasil
pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis. 18data yang telah didapat dan diolah melalui proses editing, yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, informasi dikumpulkan oleh para pencari data dan dapat meningkatkan mutu kehandalan yang hendak dianalisis. Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif yaitu analisis yang berpedomanpada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif dengan mendeskripsikan data-data.19 17
Rianato Adi, Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum, Granit, Jakarta, 2005, hlm.72. Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hlm.72. 19 Ronny Hantijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 97. 18
18
Denngan menganalisis data primer dan data sekunder yang dapat diperoleh dari penelitian disusun dengan teratur dan sistematis, kemudian dianalisa untuk kesimpulan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan
mengkaji
data-data
sekunder
yang
berkaitandengan
penelitian yang dilakukan, serta melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai obyek penelitian.
19
F. SISTEMATIKA PENULISAN Untuk memudahkan pemahaman dalam tulisan ini, maka disini akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan di uraikan lebih lanjut. BAB I: PENDAHULUAN Bab ini memaparkan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA Menguraikan tinjauan umum tentang Badan Usaha Milik Desa atau BUM Desa dan Mekanisme Pendirian BUM Desa. BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pada bagian ini akan disampaikan hasil penelitian serta pembahasan dari permasalahan yang diangkat, yang mencakup mengenai BUM Desa sebagai salah satu badan usaha dalam pranata hukum perusahaan di indonesia. BAB IV: PENUTUP Bab ini berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran yang berhubungan drngan masalah yang di bahas. DAFTAR PUSTAKA
20
21
