BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Belanja daerah, atau yang dikenal dengan pengeluaran pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, belanja daerah dikenal sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah (pemerintah daerah), di samping pos pendapatan pemerintah daerah. Semakin besar belanja daerah diharapkan akan makin meningkatkan kegiatan perekonomian daerah (terjadi ekspansi perekonomian). Di sisi lain, semakin besar pendapatan yang dihasilkan dari pajak-pajak dan retribusi atau penerimaan penerimaan yang bersumber dari masyarakat, maka akan mengakibatkan
menurunnya
kegiatan
perekonomian
(terjadi
kontraksi
perekonomian). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 menegaskan, belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah (propinsi ataupun kabupaten/kota) yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
1
2006 juga telah menentukan, struktur belanja terdiri dari belanja tidak langsung, dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi: belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Selain itu belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 155 ayat (1) menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), dan ayat (2) menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 2
Anggaran dalam Pemerintah Daerah biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD (Kawedar 2008). APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (Darise, 2008). Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam organisasi sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana untuk masing-masing program. Dengan sumber daya yang terbatas, Pemerintah Daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum (Kawedar, 2008). Dalam mengelola keuangannya, Pemerintah Daerah harus dapat menerapkan asas kemandirian daerah dengan mengoptimalkan penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Kawedar, 2008).
3
Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan 2 sumber PAD yang terbesar. Setiap daerah mempunyai dasar pengenaan pajak yang berbeda-beda tergantung dari kebijakan Pemerintah Daerah setempat.Untuk daerah dengan kondisi perekonomian yang memadai, akan dapat diperoleh pajak yang cukup besar. Tetapi untuk daerah tertinggal, Pemerintah Daerah hanya dapat memungut pajak dalam jumlah yang terbatas. Demikian halnya dengan retribusi daerah yang berbeda-beda untuk tiap daerah. Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk- bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan ( Darwanto, 2007) Pendelegasian wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah disertai dengan pengalihan dana, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Pengalihan dana dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang disalurkan ke Pemerintah Daerah untuk mengatasi kesenjangan keuangan antardaerah. Fungsi DAU sebagai pemerataan kapasitas fiskal (Darise, 2008). DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar 4
masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah (Darise, 2008). Dana dari Pemerintah Pusat digunakan oleh Pemerintah Daerah secara efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan kepada publik. Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar daerah akan memperoleh dana perimbangan, tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrumen atau sistem pengelolaan keuangan daerah mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab (Darise, 2008). Pelaksanaan pemerintahan yang bertanggung jawab dan transparansi akan mewujudkan terciptanya good governance. Hasil penerimaan pajak dan retribusi dalam membiayai belanja daerah diakui belum optimal dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten dan kota. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat yaitu dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Oleh karena itu, setiap daerah harus berusaha lebih keras lagi untuk dapat meningkatkan sumber penerimaan dengan memanfaatkan potensi daerah yang dimilikinya sehingga tujuan otonomi daerah dapat tercapai. Terkait dengan hal ini Laksono (2014) melakukan penelitian yang bertujuan apakah pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja daerah pada pemerintah kota/ kabupaten di Jawa Tengah dan DIY. Hasil penelitian ini adalah secara parsial pajak daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja daerah, sedangkan 5
secara parsial retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja daerah. Menurut Laksono retribusi daerah tidak memiliki pengaruh terhadap belanja daerah dikarenakan kurang optimalnya penggalian, pengelolaan sumber daya yang dimiliki masing- masing daerah untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Sedangkan menurut Sarwono yang melakukan penelitian tentang pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan lainnya yang sah, dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah pada pemerintah kabupaten/ kota di Indonesia tahun anggaran 2010-2011. Hasil penelitian ini adalah secara parsial pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan lainnya yang sah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja daerah. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi terhadap belanja daerah dengan mengambil sampel
kota di Pulau Sumatera.
Penelitian ini merupakan replikasi dari peneliti sebelumnya yaitu Laksono (2014) karena tidak konsistennya hasil temuan beberapa peneliti sebelumnya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang direplika adalah menggunakan variabel independen yang sama yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, dan menggunakan variabel dependen yang sama yaitu belanja daerah. Perbedaan penelitian ini adalah pada penggunaan sampel dan laporan tahun realisasi APBD. Penelitian sebelumnya menggunakan sampel 6
Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah dan DIY dan menggunakan laporan realisasi APBD pada tahun 2011 dan 2012. Sedangkan penelitian ini menggunakan sampel Kota di Pulau Sumatera dengan laporan realisasi APBD pada tahun 2011, 2012, dan 2013. Maka judul yang akan diteliti adalah “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) , dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah pada Kota di Pulau Sumatera(periode 2011- 2013)”.
1.2 Perumusan Masalah dan Batasan Permasalahan 1.2.1. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : “Apakah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh baik secara parsial maupun simultan erhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kota di Pulau Sumatera?” 1.2.2. Batasan Permasalahan 1. Batasan aspek penelitian ini adalah terhadap akutansi keuangan daerah, berkaitan dengan nilai realisasi pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus dibandingkan dengan realisasi belanja daerah. 2. Batasan waktu penelitian meliputi tahun 2011-2013. 3. Objek penelitian ini adalah pada Pemerintah Kota di Pulau Sumatera
7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1. Tujuan Penelitian Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk meneliti Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus baik secara parsial maupun simultan terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kota di Pulau Sumatera. 1.3.2. Manfaat Peneltian Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 1. Bagi peneliti, untuk menambah dan mengembangkan wawasan khususnya mengenai pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja daerah pada pemerintah kota di Pulau Sumatera. 2. Bagi Pemerintah Pusat dan Daerah, untuk memberikan sumbangan informasi tentang pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat mengoptimalkan potensi daerah. 3. Bagi calon peneliti, diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk penelitian lebih lanjut, khususnya yang melakukan penelitian berkaitan dengan pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja modal sehingga hasilnya dapat lebih baik lagi.
8
