BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Seiring dengan pelaksanaan otonomi, maka daerah diberikan hak untuk
mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan, kewenangan memungut serta mendayagunakan pajak dan retribusi daerah. Pemerintah Daerah juga diberikan hak untuk mendapatkan dana bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah maupun dana perimbangan lainnya, hak untuk mengelola kekayaan daerah, dan hak untuk mendapatkan sumber-sumber total pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan. Dengan pengaturan tersebut pada dasarnya pemerintah menerapkan prinsip uang mengikuti fungsi (money follow function). Iglesias (1976 dalam Kaho, 1997: 59), menyebutkan terdapat beberapa faktor yang perlu mendapat perhatian untuk dapat melaksanakan tugas otonomi dengan sebaik-baiknya, yaitu: sumberdaya, struktur, teknologi, bantuan, dan kepemimpinan. Kemudian Kaho (1997: 60) juga menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah adalah sebagai berikut. 1. Manual pelaksananya harus baik. 2. Keuangan harus cukup dan baik. 3. Peralatannya harus cukup dan baik. 4. Organisasi dan manajemennya harus baik. Untuk kabupaten dan kota di Kalimantan Utara, berdasarkan perhitungan jumlah PAD per total pendapatan tahun 2013 bila dibandingkan dengan kabupaten dan kota di Kalimantan Timur, maka diperoleh data seperti pada Tabel 1.1.
1
Tabel 1.1 PAD/Total Pendapatan Kabupaten dan Kota di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur Tahun 2007-2013
Kabupaten/kota Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan Rata-rata Kaltara Kab. Berau Kab. Kutai Kartanegara Kab. Pasir Kab. Kutai Barat Kab. Penajam Paser Utara Kab. Kutai Timur Kab. Mahakam Ulu Kota Bontang Kota Balikpapan Kota Samarinda Rata-rata Kaltim
Rata-rata PAD/Total Pendapatan 0,06522 0,04358 0,04297 0,04033 0,08291 0,05589 0,08793 0,04241 0,06952 0,17032 0,04162 0,03490 0,00004 0,06392 0,12710 0,09113 0,07972
Sumber: DJPK, 2007-2013 (diolah)
Seperti yang dapat dilihat bahwa rata-rata rasio PAD Per total pendapatan kabupaten dan kota di Kalimantan Utara tersebut relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata rasio PAD Per total pendapatan kabupaten dan kota di Kalimantan Timur.
Berangkat dari hal ini, penulis tertarik untuk
melakukan penelitian tentang kemampuan keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Utara. 1.2
Keaslian Penelitian Telah banyak penelitian tentang kemampuan keuangan pemerintah daerah
yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Cruz dan Marques (2014), Kloha et al. (2005), Alvarez dan De Gregorio (2014), Gomes et al. (2013), Brusca dan Montesinos (2013), Kitta et al.
2
(2014), Weyzig dan Dijk (2009), Purohit (2006), Triastuti et al. (2005), dan Lovell (1981). Akan tetapi, ada beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Secara khusus hal-hal yang membedakan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kombinasi dari rasio pajak yang merupakan rasio pajak per PDRB, elastisitas pajak, dan rasio kemandirian keuangan daerah yakni rasio PAD per total pendapatan. 2. Objek penelitian adalah lima kabupaten dan kota di Kalimantan Utara yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung dan Kota Tarakan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2013. 1.3
Rumusan Masalah Adapun permasalahan yang mendasari penelitian ini adalah PAD Per total
pendapatan kabupaten dan kota di Kalimantan Utara yang bisa dikatakan masih rendah. Proporsi pendapatan kabupaten dan kota di Kalimantan Utara yang berasal dari PAD jumlahnya kecil sehingga menciptakan ketergantungan pada pemerintah pusat. 1.4
Pertanyaan Penelitian Pada umumnya pertanyaan penelitian merupakan pertanyaan yang akan
menjadi fokus penelitian.
Berdasarkan perumusan masalah tersebut maka
pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:
“Bagaimana tingkat
kemampuan keuangan kabupaten dan kota di Kalimantan Utara?”. 1.5
Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis kemampuan keuangan
daerah kabupaten dan kota di Kalimantan Utara yang ditunjukkan melalui rasio kemandirian, rasio pajak dan elastisitas pajak.
3
1.6
Manfaat Penelitian
1. Memberikan data, informasi tentang tingkat kemandirian keuangan daerah, rasio pajak serta elastisitas pajak kabupaten dan kota di Kalimantan Utara. 2. Memberikan masukan bagi para pengambil keputusan di kabupaten dan kota di Kalimantan Utara tentang kemandirian keuangan pemerintah daerah tersebut. 3. Memberikan masukan bagi pemerintah daerah kabupaten dan kota di Kalimantan Utara tentang rekomendasi yang berkaitan dengan hasil penelitian. 4. Sebagai referensi dan acuan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian terkait. 1.7
Sistematika Penulisan Penulisan penelitian ini secara rinci dibagi dalam lima bab utama dan
secara berurutan, disajikan secara sistematis, sebagai berikut: Bab 1 Pendahuluan, yang memuat dan menguraikan mengenai latar belakang dilakukannya penelitian, keaslian penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan serta lingkup penelitian. Bab 2 Kajian Pustaka, berisikan uraian tentang teori serta kajian terhadap penelitian terdahulu. Bab 3 Metode Penelitian, yang berisi desain penelitian, metode pengumpulan data, metode persampelan, definisi operasional, instrumen penelitian serta metode analisis data.
Bab 4 Analisis, berisi deskripsi data serta pembahasan.
Bab
5 Kesimpulan, yang memuat kesimpulan penelitian, saran, dan keterbatasan penelitian. 1.8
Lingkup Penelitian Agar dalam pembahasan lebih terarah dan berjalan dengan baik maka
perlu adanya lingkup penelitian. Penelitian ini dibatasi lingkupnya pada tingkat kemandirian keuangan kabupaten dan kota di Kalimantan Utara, yakni Kabupaten
4
Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung dan Kota Tarakan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2013.
5