MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA HARIAN KOMITE PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA 2011-2025 NOMOR 89 TAHUN 2013 TENTANG TIM KERJA PENGEMBANGAN SISTEM LOGISTIK NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA HARIAN KOMITE PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA 2011-2025,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional telah ditetapkan Tim Kerja Pengembangan Sistem Logistik Nasional dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 Nomor : KEP-49/M.EKON/05/2012; b.
bahwa meningkatkan pelaksanaan tugas Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan kembali Tim Kerja Pengembangan Sistem Logistik Nasional;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 tentang Tim Kerja Pengembangan Sistem Logistik Nasional;
Mengingat
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013; 2. Peraturan ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013; 3.
Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
4.
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009; 6.
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : PER-11/ M.EKON/ 08/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA HARIAN KOMITE PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA 2011-2025 TENTANG TIM KERJA PENGEMBANGAN SISTEM LOGISTIK NASIONAL. Pasal 1 Membentuk Tim Kerja Pengembangan Sistem Logistik Nasional, yang selanjutnya disebut Tim Kerja Logistik. Pasal 2 Tim Kerja Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas sebagai berikut: a. mengoordinasikan dan memfasilitasi implementasi pelaksanaan Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional;
b. mengindentifikasi ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -3b.
mengidentifikasi permasalahan dan hambatan implementasi pelaksanaan Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional;
c.
melakukan
pemantauan
dan
evaluasi
implementasi
pelaksanaan Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional; d.
menyiapkan rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam implementasi pelaksanaan Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional; dan
e.
melaksanakan tugas terkait lainnya berdasarkan arahan Ketua Harian Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025.
Pasal 3 Susunan Tim Kerja Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut: Ketua
: Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Kewirausahaan,
Kementerian
Koordinator
Bidang Perekonomian; Sekretaris
: Ir. W. Budi Santoso, Dipl. HE.;
Anggota
: 1. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2.
Sekeretaris Kementerian Sekretariat Negara;
3.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah,
Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian; 4.
Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Ekonomi;
5.
Sekretaris
Jenderal
Kementerian
Perdagangan;
6. Direktur ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -46.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
7.
Deputi Bidang Ekonomi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8.
Sekretaris
Jenderal
Kementerian
Perhubungan; 9.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Kementerian Perhubungan;
10. Direktur Jenderal Bea
dan Cukai,
Kementerian Keuangan; 11. Sekretaris
Jenderal
Kementerian
Perindustrian; 12. Direktur Jenderal Aplikasi
Informatika,
Kementerian Informasi dan Informatika; 13. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri; 14. Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet; 15. Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat Kabinet; 16. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berj angka
Komoditi,
Kementerian
Perdagangan; 17. Akbar Djohan, Kamar Dagang dan Industri Indonesia; 18. Harry Warganegara Harun, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia; 19. Chris Kanter, Asosiasi Pengusaha Indonesia; 20. Carmelita Hartoto, Indonesian Shipowner's Association.
Pasal 4 ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -
5Pasal 4
Pelaksanaan tugas Tim Kerja Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibantu oleh Tim Ahli dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: Ketua
Prof. Dr. Ir. Senator Nur Bahagia, Institut Teknologi Bandung;
Wakil Ketua : Dr. Ir.Arifien Habibie, M.S.; Sekretaris
Dr. Nofrisel, Universitas Indonesia;
Anggota
1. Siti Ariyanti Adisoediro, Indonesian Forwarder Association; 2.
Prof. Nyoman Pujawan, Ph. D , Institut Teknologi Surabaya;
3.
Prof. T. Yuri M. Zagloel, Universitas Indonesia;
4.
Dr. Kuncoro Harto Widodo, S.TP., M.Eng., Universitas Gadjah Mada;
5.
Dr. Yusmar Anggadinata, Institut Teknologi Bandung;
6.
Ir. Tri Achmadi, Ph.D., Institut Teknologi Surabaya;
7.
Mahendra Rianto, Asosiasi Logistik Indonesia;
8.
Ir. Hoetomo Lembito, MBA, Universitas Bakri;
9.
Zaldy Ilham Masita, MBA, Asosiasi Logistik Indonesia;
10. Edib Muslim, Sekretariat Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025; 11. Muchamad Nuh, Asosiasi Logistik dan Freight Forwarder Indonesia; 12. Dr. Ahmad Malkan; 13. Natsir Mansyur, Kamar Dagang dan Industri Indonesia; 14. Ir. L Denny Siahaan, M.S.,Tr. ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -614. Ir. L Denny Siahaan, M.S.,Tr.; 15. Harmen Sembiring, S.E.; 16. M. Iskandar Kunaefi, M.B.A.
Pasal 5 (1)
Tim Kerja Logistik dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkoordinasi dengan Tim Kerja Konektivitas Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025.
(2)
Untuk mendukung pelaksanaan tugas, Tim Kerja Logistik dapat melibatkan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, pemangku kepentingan, akademisi, dan pihak lain yang dipandang perlu.
(3)
Tim Kerja Logistik dalam pelaksanaan tugasnya dapat membentuk Sekretariat Tim Kerja dan Sub Tim Kerja yang tugas dan susunan keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua Tim Kerja Logistik.
Pasal 6 Tim Kerja Logistik menyampaikan laporan pelaksanaan tugas setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 atau sewaktu-waktu apabila diperlukan
Pasal 7 Masa tugas Tim Kerja Logistik terhitung sejak ditetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 ini sampai dengan 31 Desember 2014. Pasal 8 ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
-7Pasal 8 Segala Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Kerja Logistik, dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Pasal 9 (1)
Dengan berlakunya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 ini, maka Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 Nomor : KEP49/M.EKON/05/2012 tentang Tim Kerja Pengembangan Sistem Logistik Nasional, dinyatakan
dicabut dan tidak
berlaku. (2)
Hasil pelaksanaan tugas Tim Kerja Pengembangan Sistem Logistik Nasional yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 Nomor : KEP-49/M.EKON/05/2012 tentang Tim Kerja Pengembangan Sistem Logistik Nasional diserahkan kepada Tim Kerja Pengembangan Sistem Logistik Nasional yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 ini.
Pasal 10 ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -
8
-
Pasal 10 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 November 2013 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA HARIAN KOMITE PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA 2011-2025,
ttd. M. HATTA RAJASA
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubun syarakat,
Ele,n Is di, S.H.,M.S.E. NIP1,97 09011996031001
