BAB IV PENUTUP
Dalam melaksanakan Program dan kegiatan pada tahun 2015, Dinas Perkebunan Provinsi Bali telah cukup berhasil dalam melaksanakan kegiatannya, terlihat dari semua kegiatan fisik dapat diselaikan secara tuntas (100%) dan realisasi keuangan untuk APBD (85,11% ).dan untuk APBN (85,44% ) Selanjutnya sesuai dengan 5 ( lima ) indikator sasaran yang telah ditetapkan yaitu a, peningkatan luas areal, b. peningkatan produksi/produktivitas, c. peningkatan mutu dan peningkatan pemasaran, d. peningkatan kelembagaan, kelima sasaran yang ditetapkan tersebut menunjukan peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dengan prosentase capaian antara 80 sampai dengan > 100 yang artinya nilai yang dicapai b baik. Faktor utama yang menunjang berbagai keberhasilan yang telah dicapai sepanjang tahun 2015 ini adalah adanya komitmen dan dukungan dari pimpinan serta seluruh jajaran staf Dinas Perkebunan Provinsi Bali dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah , selain itu walaupun secara kuantitas masih terbatas , dukungan kemampuan personil yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja ditahun 2015. Disamping keberhasilan yang telah dicapai dalam pencapaian kinerja tersebut, tidak terlepas juga dari hambatan/permasalahan yang dijumpai, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Sehubungan dengan hal tersebut, di tahun mendatang akan dilakukan upaya peningkatan kinerja dilingkup Dinas Perkebunan Provinsi Bali, guna mengoptimalkan setiap sumber daya dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. dalam Rencana Strategis(renstra) Prestasi yang telah dicapai Dinas Perkebunan Provinsi Bali pada tahun 2015 antara lain : 1. Dalam Pembinaan Subak Abian (Poktan) telah berhasil menunjukkan hasil yang cukup mengembirakan dengan ditetapkannya I Ketut Tambun, ketua Subak Abian Padang Payung, Desa Dausa, Kec. Kintamani, Kab. Bangli
sebagai salah satu
Kelompok Tani penerima penghargaan
kategori Komoditi Perkebunan untuk budidaya Kopi sehingga berhak
117
menerima penghargaan pada Peringatan Hari Perkebunan tahun 2015 di Kementerian Pertanian, Jakarta. 2. Uji citarasa kopi spesialty untuk tingkat dunia diselenggarakan di Bali (Nusa Dua), dimana Subak Abian Ulian Murni, Desa Ulian, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli mendapatkan peringkat III (Tahun 2013) 3. PPHP Award Tahun 2013 diperoleh oleh Koperasi Bale Dana Mesari, Desa Landih, Kec. Bangli, Kab. Bangli. 4. Pada Tahun 2014 telah berhasil membina Subak Abian Komoditi Mete di wilayah/kawasan Kec. Kubu, Kab. Karangasem untuk mendapatkan sertifikat Indikasi Geografis (IG), dimana sertifikat ini sangat bermanfaat untuk melindungi produk-produk yang khas berdasarkan indikasi geografis dalam hal ini komoditi Jambu Mete. Sertifikat IG Mete ini telah dikeluarkan pada tanggal 21 Juli 2014 dengan Nomor : ID G 000000028. Adapun Subak Abian yang telah mendapat perlindungan dari sertifikat IG ini adalah ada 6 (enam) Subak Abian/UPH yaitu : SA. Bhunan Kusuma, SA. Pandan Sari, SA. Giri Celagi Desa Dukuh, Kec. Kubu, Kab. Karangasem, SA. Pulesari, Desa Tulamben, Kec. Kubu, Kab. Karangasem dan SA. Tunas Mekar, Desa Ban, Kec. Kubu, Kab. Karangasem. Disamping telah mendapat sertifikat IG , di kawasan jambu mete, Kubu juga telah mendapat sertifikat Organik dari IMO Swiss. Adapun SA yang memiliki sertifikat Organik ada 6 (enam) SA yaitu SA. Bhuana Kusuma, SA Pandan Sari, SA. Pula Sari, SA. Tunas Mekar, SA Pule Sari dan SA. Giri Celagi. 5. Telah terbentuk Koperasi Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (Koperasi MPIG) Kopi Kintamani Bali sebagai pintu pasar untuk kawasan Indikasi Geografis Kopi Arabika yang meliputi 3 ( tiga) Kabupaten yaitu Kab. Bangli, Badung dan Buleleng, adapun ijin Koperasi MPIG telah keluar pada tahun 2012. 6. Dari tahun 2011 sampai saat ini melalui kegiatan panen, pasca panen dan Pemasaran komoditas pertanian dalam rangka meningkatkan nilai tambah pada produk hasil perkebunan
telah
melakukan kerjasama dengan
Lembaga Sertifikasi Organik Seloliman ( LeSOS ), CIRAD , Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia Jember, IMO Swiss (PT. Profil 118
Mitra Abadi), Yayasan Kalimajari, Perusahaan Mitra PT. Indocom Citra Persada, Balitro, Bogor , Perusahaan Mitra (PT. Bening) dan sukses atau berhasil menetapkan dan menerbitkan beberapa sertifikat antara lain : SA. Sukamaju, Desa Langkan, Kec. Bangli, Kab. Bangli dari LeSOS, Komoditi Kopi Arabika, SA. Eka Manik Merta, Desa Sepang, Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng, dari Le SOS, Komoditi Kopi Robusta, SA. Batur Pendem, Desa Pujungan, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan dari Le SOS, komoditi Kopi Robusta, SA. Batur Munca Sari, Desa Sanda, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan, SA. Mertasari, Desa Belok Sidan, Kec. Petang, Kab. Badung, dari Le SOS, Komoditi Kopi Arabika, SA. Sari Boga, Desa Kiadan , Kec. Petang, Kab. Badung, dari Le SOS. Komoditi Kopi Arabika, SA/Klp Tani Giri Tani, Desa Wanagiri, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng,dari Control Union, Komoditi Kopi Arabika, Ada 6 (lima) Subak Abian Komoditi Jambu Mete di Kec. Kubu, Kab. Karangasem mendapat sertifikat organik dari IMO Swiss dan juga mendapat sertifikat IG , Untuk kawasan Kopi Arabika di 3 (tiga) Kabupaten (Badung, Buleleng dan Bangli) telah mendapat sertikat IG dengan Nomor : ID G 00000001 Serta ada 18 Subak Abian komoditi kakao di Kab. Jembrana telah mendapat sertifikat Utz. Atau sering disebut dengan Kakao Lestari serta ada 3 SA di Desa Angkah, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan komoditi kakao mendapat sertifikat organic yang difasilitasi oleh Perusahaan mitra (PT. Bening/Big Tree Farm). 7. Dari segi pendapatan ( PAD) hasil yang dicapai melebihi target yaitu dari target Rp. 266.700.000,- dapat dicapai/realisasi sebesar Rp. 490.849.400,( 184,05% )
119
Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran pembangunan perkebunan antara lain : -
Masih terbatasnya sumber benih bersertifikat yang ada di Bali,
-
Masih adanya benih/ bibit yang belum disertifikasi/berlabel dilapangan.
-
Tingkat produksi/ produktivitas kebun masih dibawah standar teknis.
-
Serangan hama Penggerek Buah Kakao ( PBK ) dan busuk buah pada tanaman Kakao serta JAP pada jambu mete masih tinggi dan belum sepenuhnya dapat dikendalikan.
-
Terbatasnya kemampuan kelompok tani / subak abian untuk dapat memanfaatkan skim kredit yang tersedia.
-
Kurang seimbangnya jumlah petugas lapangan ( UML ) yang tersedia dengan jumlah petani subak abian yang dibina
-
Anomali iklim.
b. Solusi : Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas ada beberapa alternatif yang dapat ditempuh antara lain sebagai berikut : -
Pembinaan dibidang perbenihan lebih ditingkatkan untuk merangsang penumbuhan penangkar ditingkat subak abian sehingga penggunaan benih berkualitas/ bersertifikat semakin memasyarakat.
-
Mengusulkan proses sertifikasi benih unggul lokal.
-
Kegiatan pengendalian PBK dimasa mendatang perlu lebih ditingkatkan.
-
Fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan hasil perkebunan kepada subak abian perlu ditingkatkan, terutama untuk komoditi jambu mete.
120
-
Jumlah petugas lapangan atau tenaga pendamping perlu ditingkatkan.
-
Pembinaan kelembagaan petani agar lebih intensif. Denpasar,
121
Februari 2016
KATA PENGANTAR
Angayubagia kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa
atas
Asung Kerta
Wara
NugrahaNya karena Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perkebunan Provinsi Bali Tahun Anggaran
2015
dapat
diselesaikan
tepat
pada
waktunya.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2015 ini merupakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dimana laporan ini sebagai salah satu media pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan berdasarkan Renstra yang telah ditetapkan Dinas Perkebunan. Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2015 ini melaporkan tentang prosentase pencapaian Kinerja dalam mewujudkan Sasaran dan hasil – hasil yang telah dicapai oleh Dinas Perkebunan Provinsi Bali, sekaligus sebagai bahan informasi bagi pemangku kepentingan. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu memberi masukan dalam penyusunan laporan ini kami ucapkan terimakasih, semoga laporan ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.
Denpasar,
Februari 2016
Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Bali
Ir. I Dewa Made Buana Duwuran, MP Pembina Utama Muda NIP. 19590418 198603 1 014
122 i
DAFTAR ISI
Halaman KATA PENGANTAR .................................................................................. DAFTAR ISI .................................................................................................. RINGKASAN EKSEKUTIF ........................................................................
i ii iii
BAB I
PENDAHULUAN……………………………………………. .. 1.1 Latar Belakang .................................................................. 1.2 Landasan Hukum .............................................................. 1.3 Tugas Pokok dan Fungsi ................................................... 1.4 Struktur Organisasi ........................................................... 1.5 Kelompok Jabatan Fungsional .......................................... 1.6 Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh .........................
1 1 3 4 5 12 13
BAB II
RENCANA KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA…… .... 2.1 Visi dan Misi ..................................................................... 2.2 Moto dan Janji layanan ..................................................... 2.3 Maklumat Pelayanan…………………………………….. 2.4 Tujuan dan Sasaran .......................................................... 2.5 Rencana Strategis .............................................................. 2.6 Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran…………………… 2.7 Rencana Kinerja Tahunan ................................................. 2.8 Penetapan Kinerja (PK) .................................. .................. 2.9 Perbandingan RKT dan PK...............................................
15 17 18 18 18 19 23 25 29 30
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA................................................. .. 3.1 Akuntabilitas Keuangan ................................................... 3.2 Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) ............................ 3.3 Analisis Pencapaian Kinerja...............................................
28 28 97 99
BAB IV
PENUTUP ..................................................................................
108
LAMPIRAN 1 LAMPIRAN 2 LAMPIRAN 3 LAMPIRAN 4
: RENCANA STRATEGIS : RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) : DOKUMENTASI : LAPORAN PROGRES FISIK DAN KEUANGAN SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013
123ii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Terselenggaranya
good
governance
merupakan
prasyarat
bagi
setiap
penyelenggara pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa bernegara. Sejalan dengan itu dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
serta
Keputusan
Kepala
Lembaga
Administrasi
Negara
Nomor
589/IX/6/Y/1999 tanggal 20 September 1999, yang kemudian diperbaharui dengan keputusan Nomor 239/IX/6/2003 tanggal 25 Maret 2003. LAKIP ini merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan peningkatan kinerja, serta merupakan bagian dari sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Inpres Nomor 7 tahun 1999 mewajibkan setiap instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mulai dari pejabat Eselon II keatas untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang ditempuh berdasarkan perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing pemerintah. Berdasarkan hasil evaluasi internal melalui pengukuran kinerja kegiatan dan sampai pengukuran pencapaian sasaran yang telah disusun dalam LAKIP Tahun Anggaran 2015, bahwa kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Bali termasuk kategori sangat baik dengan rata-rata pencapaian out put kinerja sebesar > 100.,
capaian kinerja ini adalah menggambarkan tingkat
pencapaian suatu sasaran/tujuan yang telah ditetapkan. Disamping keberhasilan yang telah dicapai dalam pencapaian kinerja tersebut, baik yang bersifat internal maupun eksternal, juga hambatan / kendala yang dijumpai perlu dicarikan solusi pemecahannya. Sehubungan dengan hal tersebut, kedepan akan terus dilakukan upaya peningkatan kinerja, guna mengoptimalkan setiap sumber daya yang ada dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra).
iii 124
125
Angayubagia kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa atas Asung Kerta Wara NugrahaNya karena Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perkebunan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2015 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2015 ini merupakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dimana laporan ini sebagai salah satu media pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan berdasarkan Renstra yang telah ditetapkan Dinas Perkebunan.
ngayubagia kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa atas Asung Kerta Wara NugrahaNya karena Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perkebunan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2015 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2015 ini merupakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 108 Tahun 2000 tentang Tatacara 126
Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dimana laporan ini sebagai salah satu media pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan berdasarkan Renstra yang telah ditetapkan Dinas Perkebunan. Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2015 ini melaporkan tentang prosentase pencapaian Kinerja dalam mewujudkan Sasaran dan hasil – hasil yang telah dicapai oleh Dinas Perkebunan Provinsi Bali, sekaligus sebagai bahan informasi bagi pemangku kepentingan. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu memberi masukan dalam penyusunan laporan ini kami ucapkan terimakasih, semoga laporan ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.
Denpasar,
Februari 2016
Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Bali
Ir. I Dewa Made Buana Duwuran, MP Pembina Utama Muda NIP. 19590418 198603 1 014
i
127
DAFTAR ISI
Halaman KATA PENGANTAR .................................................................................. DAFTAR ISI .................................................................................................. RINGKASAN EKSEKUTIF ........................................................................
i ii iii
BAB I
PENDAHULUAN……………………………………………. .. 1.7 Latar Belakang .................................................................. 1.8 Landasan Hukum .............................................................. 1.9 Tugas Pokok dan Fungsi ................................................... 1.10 Struktur Organisasi ........................................................... 1.11 Kelompok Jabatan Fungsional .......................................... 1.12 Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh .........................
1 1 3 4 5 12 13
BAB II
RENCANA KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA…… .... 2.1 Visi dan Misi ..................................................................... 2.2 Moto dan Janji layanan ..................................................... 2.3 Maklumat Pelayanan…………………………………….. 2.4 Tujuan dan Sasaran .......................................................... 2.5 Rencana Strategis .............................................................. 2.6 Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran…………………… 2.7 Rencana Kinerja Tahunan ................................................. 2.8 Penetapan Kinerja (PK) .................................. .................. 2.9 Perbandingan RKT dan PK...............................................
15 17 18 18 18 19 25 26 29 30
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA................................................. .. 3.1 Akuntabilitas Keuangan ................................................... 3.2 Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) ............................ 3.3 Analisis Pencapaian Kinerja...............................................
32 32 96 98
BAB IV
PENUTUP ..................................................................................
107
LAMPIRAN 1 LAMPIRAN 2 LAMPIRAN 3 LAMPIRAN 4
: RENCANA STRATEGIS : RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) : DOKUMENTASI : LAPORAN PROGRES FISIK DAN KEUANGAN SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013
128ii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Terselenggaranya
good
governance
merupakan
prasyarat
bagi
setiap
penyelenggara pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa bernegara. Sejalan dengan itu dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
serta
Keputusan
Kepala
Lembaga
Administrasi
Negara
Nomor
589/IX/6/Y/1999 tanggal 20 September 1999, yang kemudian diperbaharui dengan keputusan Nomor 239/IX/6/2003 tanggal 25 Maret 2003. LAKIP ini merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan peningkatan kinerja, serta merupakan bagian dari sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Inpres Nomor 7 tahun 1999 mewajibkan setiap instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mulai dari pejabat Eselon II keatas untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang ditempuh berdasarkan perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing pemerintah. Berdasarkan hasil evaluasi internal melalui pengukuran kinerja kegiatan dan sampai pengukuran pencapaian sasaran yang telah disusun dalam LAKIP Tahun Anggaran 2015, bahwa kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Bali termasuk kategori sangat baik dengan rata-rata pencapaian out put kinerja sebesar > 100.,
capaian kinerja ini adalah menggambarkan tingkat
pencapaian suatu sasaran/tujuan yang telah ditetapkan. Disamping keberhasilan yang telah dicapai dalam pencapaian kinerja tersebut, baik yang bersifat internal maupun eksternal, juga hambatan / kendala yang dijumpai perlu dicarikan solusi pemecahannya. Sehubungan dengan hal tersebut, kedepan akan terus dilakukan upaya peningkatan kinerja, guna mengoptimalkan setiap sumber daya yang ada dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra).
iii 129
