MATRIKS PRIORITAS, FOKUS, DAN KEGIATAN PRIORITAS RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2008

MATRIKS PRIORITAS, FOKUS, DAN KEGIATAN PRIORITAS RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2008

PRIORITAS 1: PENINGKATAN INVESTASI, EKSPOR DAN KESEMPATAN KERJA No

Fokus/Kegiatan Prioritas

Keluaran

Program

Instansi Pelaksana

Pagu Indikatif (Rp Miliar)

Fokus 1: Meningkatkan Daya Tarik Investasi Dalam dan Luar Negeri a.

Penyusunan peta komoditi unggulan

Peta profil komoditi yang meliputi 20 daerah dan 10 sektor unggulan (industri hilir kelapa sawit, industri hilir karet, industri hilir coklat, industri alat angkut darat, industri refinery minyak bumi, industri elektronika dan telematika, industri pengolahan).

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

BKPM

14,4

b.

Peningkatan promosi terintegrasi di luar negeri, serta melakukan marketing dan rebranding investasi Indonesia

Terselenggaranya seminar 33 kali, talk show 3 kali, pameran 12 kali, Marketing Investment Indonesia (MII) 3 kali, pamflet, poster di luar negeri dalam rangka pembangunan citra reposisi dan rebranding investasi Indonesia;

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

BKPM

74,3


BKPM

25,4


BKPM

5,3

Program Peningkatan Penerimaan & Pengamanan Keuangan Negara

Depkeu

1.932,8

Program Peningkatan Penerimaan & Pengamanan Keuangan Negara

Depkeu

120,0

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

BKPM

79,6

Meningkatnya realisasi investasi baru dan perluasan usaha oleh Perusahaan Multi Nasional; Peningkatan efektivitas dan profesionalisme promosi investasi di 7 negara (Belanda, Inggris, Jepang, Taiwan, Australia, Amerika Serikat, Singapura); c.

d.

Peningkatan promosi terintegrasi di dalam negeri: Promosi langsung kepada perusahaan nasional yang siap melakukan ekspansi usaha dan / atau investasi baru Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Investasi (KEKI)

Terselenggarakannya seminar dan Talk show 16 kali, gelar potensi 2 kali, pameran 7 kali, poster di dalam negeri. Tindak lanjut Nota Kesepahaman (MoU) Pemerintah Indonesia dan Singapura dalam rangka Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di P Batam, Bintan, Karimun (BBK): Penyederhanaan prosedur perizinan, perpajakan, kepabeanan, keimigrasian, ketenagakerjaan, perdagangan, pertanahan; Pembahasan peningkatan sarana dan prasarana KEK BBK (Jalan, Gas, Listrik, Balai Latihan Tenaga Kerja, Air Bersih, Pelabuhan, Kawasan Industri) di Batam, Bintan,Karimun.

Fokus 2 : Mengurangi Hambatan Pokok pada Prosedur Perijinan, Administrasi Perpajakan, dan Kepabeanan a.

Melanjutkan Modernisasi Perpajakan Melalui Penerapan fitur LTO

b.

Melanjutkan Penyempurnaan Sistem Administrasi Kepabeanan melalui Pembentukan Kantor Pelayanan Utama (KPU) termasuk penerapan National Single Window (NSW) Penyederhanaan prosedur, peningkatan pelayanan dan pemberian fasilitas penanaman modal.

c

Terbentuknya 121 KPP Pratama Modern dan 11 Kanwil Modern; Tercapainya konversi KPP, KPPB, KARIPKA sesuai dengan fitur LTO; Tersedianya perangkat dan media komunikasi data, sistem informasi dan sasaran pendukung, sistem dan bank data Terbentuknya 2 kantor KPU dan penerapan NSW Berkurangnya waktu yang diperlukan untuk memulai usaha dari 51 Hari (SOP BKPM: surat persetujuan penanaman modal 10 hari kerja,IUT 10 hari, SP pabean 14 hari, RPTKA/IKTA/TA.01 8 hari, APIT 4 hari, SP perubahan 5 hari) menjadi 30 hari; Simplifikasi dokumen dan pencetakan juknis permohonan penanaman modal serta distribusi secara gratis (sebanyak 5000 set); Pembentukan perwakilan 3 UPIT baru di Bekasi, Semarang dan Banten; Penempatan pejabat/staf BKPM di 3 UPIT baru dan di Batam

I.L - 1

No


Keluaran

Program

Instansi Pelaksana


(Operasional); Penempatan perwakilan 33 daerah dan 18 instansi teknis di BKPM; Verifikasi bahan baku di 33 Provinsi; Verifikasi pemberian rekomendasi untuk fasilitas pajak penghasilan di 33 Provinsi (PP No.1 Tahun 2007); Peningkatan SDM melalui training, plant visit dan melihat pameran teknologi mesin/peralatan baru (35 orang pejabat/staff master list dan 20 orang pejabat/staff IUT) di dalam dan di luar negeri; Sosialisasi juknis permohonan penanaman modal dan pemberian fasilitas penanaman modal di 33 daerah. Fokus 3 : Meningkatkan Kepastian Hukum dan Meningkatkan Keserasian Peraturan Pusat dan Daerah a b

Penegakan hukum persaingan usaha Penyusunan rancangan amandemen UU No. 5/1999

30 penanganan perkara persaingan usaha Penyampaian naskah amandemen UU No.5/1999 kepada DPR

Program Persaingan Usaha Program Persaingan Usaha

KPPU KPPU

5,0 1,2

c.

Sinkronisasi peraturan pelaksanaan UU Penanaman Modal yang disahkan tahun 2007 dengan peraturan-peraturan lainnya termasuk peraturan daerah

Tersusunnya Peraturan Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis UU Penanaman Modal yang baru.

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

BKPM

15,1

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Depdag

2,0

Kemenko Perekonomian Depkeu

4,0

Fokus 4 : Meningkatkan Ekspor Non-migas yang Bernilai Tambah Tinggi, Komoditi Utama, dan Diversifikasi Pasar Ekspor a.

Pembentukan dan pengembangan National Single Window/NSW dan ASEAN Single Window/ASW, dalam rangka integrasi sistem NSW dengan ASW

Terintegrasinya sistem NSW dengan ASW

*

Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Negara b.

Penyelenggaraan Pusat Promosi Terpadu (Indonesian Promotion Office/IPO), yang merupakan promosi terintegrasi dari perdagangan/trade, pariwisata/tourism, dan investasi/investment (TTI)

**

Berdirinya 3 (tiga) Pusat Promosi Terpadu (IPO) di tiga kota dagang dunia, sehingga pada akhir 2008 terdapat 5 IPO (2 pada 2007, dan 3 pada 2008)

c.

Pelaksanaan market intelligence oleh Pusat Promosi Dagang Indonesia (ITPC) dan Pusat Promosi Terpadu (IPO)

Tersedianya informasi dan jaringan pasar minimal dari 22 kota dagang dunia

d.

Peningkatan kualitas dan desain produk ekspor, dalam rangka menciptakan

Terdapatnya 90 produk ekspor inovatif bermerek Indonesia yang siap dan telah dipasarkan di pasar internasional

200 produk ekspor bermerek Indonesia pada tahun 2010 e.

f.

* ** ***

***

Peningkatan partisipasi aktif dalam perundingan di berbagai forum internasional, untuk mengurangi hambatan perdagangan termasuk hambatan non tarif. Pemetaan dan analisis 10 komoditas utama dan 10 komoditas potensial

Kesepakatan kerjasama perdagangan Indonesia-EFTA, ASEAN dengan mitra, dan Indonesia dengan negara mitra dagang lainnya (±175 sidang) 1 peta 10 komoditas utama dan 10 komoditas potensial

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional Program peningkatan dan pengembangan ekspor

Kegiatan yang dilaksanakan oleh DEPKEU dilaksanakan dalam fokus 2b Dukungan Depbudpar tercantum dalam peningkatan promosi pariwisata ke luar negeri (MAK 4884) yaitu Dukungan untuk Pengembangan Indonesian Promotion Office/IPO (Rp. 9,0 M) 45,0 Miliar untuk Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, Rp 12,95 Miliar untuk Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

I.L - 2

0

Depdag

30,0

BKPM

9,0

Depbudpar

9,0

Depdag

6,0

Depdag

57,9

Depdag

17,5

Depdag

2,0

No


Keluaran

Program

Instansi Pelaksana


Fokus 5 : Meningkatkan Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Pertambangan a.

b.

Evaluasi cadangan migas dan mineral serta penyusunan neraca sumber daya mineral Pengelolaan, Penyiapan dan Penilaian Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi

Pemutakhiran informasi/data/peta sumber daya mineral melalui penelitian dan survey geologi, geofisika, dan geokimia Peningkatan Pemanfaatan Pertambangan Mineral, Batubara dan Panas Bumi

Pemetaan Geologi Kelautan Kontinen dan Regional

c.

Pembinaan kerjasama internasional melalui kampanye secara lebih aktif pada perwakilan-perwakilan RI di negara-negara yang potensial untuk melakukan investasi eksplorasi pertambangan di Indonesia Pengembangan Investasi dan Kerjasama Mineral, Batubara dan Panas Bumi

98,3 Terlaksananya eksplorasi, inventarisasi, dan verifikasi wilayah kerja Tersusunnya dokumen penawaran wilayah kerja, termasuk informasi data seismik Tersusunnya evaluasi cadangan migas, CBM, produksi migas, dan lapangan tua migas

Program Pembinaan Usaha Pertambangan Migas

Tersedianya informasi potensi batubara/gas methane untuk kawasan Kalimantan dan Sumatera Tersedianya informasi terkini mengenai cadangan batubara di daerah Sumatera, Kalimantan, dan Indonesia Timur Tersedianya informasi terkini mengenai cadangan mineral dan batubara di daerah perbatasan Kalimantan-Malaysia Tersedianya informasi terkini mengenai potensi mineral di Jawa, Sumatera, Riau, Jambi, Kalimantan, dan Indonesia Bagian Timur Tersusunnya neraca sumber daya mineral

Program Pembinaaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Survei dan tersusunnya informasi terkini potensi wilayah kerja pertambangan Survei dan tersusunnya informasi cadangan migas

Program Pembinaaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Program Pembinaan Usaha Pertambangan Migas

Pembinaan dan Pengusahaan Kegiatan Pertambangan

Dep. ESDM

54,4

Dep. ESDM

36,3

Dep. ESDM

3,7

Dep. ESDM

0,9

Dep. ESDM

0,7

Dep. ESDM

8,1

Dep. ESDM

0,8

Dep. ESDM

31,4

Dep. ESDM

1,8 30,0

Terlaksananya survey panas bumi dan mineral


Terlaksananya konferensi internasional, dialog, pameran, dan roadshow Terlaksananya kerjasama multilateral dan regional, perundingan, dan ratifikasi batas Penyempurnaan sistem perizinan penguasaan pertambangan yang berlaku serta peraturan perundang-undangannya, termasuk penyelesaian kontrak-kontrak bermasalah Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Pemanfaatan Energi

7,5

47,7

Terlaksananya 10 pameran potensi pertambangan di Indonesia

d.

Dep. ESDM

Dep. ESDM

0,1

Dep. ESDM

6,5

Dep. ESDM

3,5

Dep. ESDM

19,7 106,3

Terlaksananya peningkatan kapasitas pemerintah daerah di 10 Propinsi Tersusunnya kebijakan mengenai administarasi kegiatan pertambangan Terselesaikannya beberapa kontrak pertambangan yang bermasalah

Program Pembinaaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Program Pembinaaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Program Pembinaan Usaha Pertambangan Migas

Dep. ESDM

44,2

Dep. ESDM

59,3

Dep. ESDM

2,6

Fokus 6 : Meningkatkan Daya Saing Industri Manufaktur a.

Fasilitasi pengembangan industri hilir komoditi primer

b.

Fasilitasi pengembangan kawasan industri khusus

3 komoditi (CPO, Kakao, Karet) 6 Lokasi di 6 Provinsi

I.L - 3

Program Penataan Struktur Industri

Depperin

20,0


Depperin

180,0

No


c.

Peningkatan penggunaan produksi dalam negeri

d.

Pengembangan industri baja berbahan baku bijih besi lokal

e.

Keluaran 3 Pameran dan 1 Peraturan Perundang-undangan

Instansi Pelaksana



Depperin

25,0


Depperin

70,0


Depperin

400,0

Program Stabilisasi Ekonomi dan Sektor Keuangan

Depkeu

11,9

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Depbudpar

39,3

Depbudpar

10,0

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Depbudpar

87,0

Tersusunnya 1 rumusan kebijakan dan 1 laporan

Program Penciptaan Iklim Usaha Bagi UMKM

Kemenko Perekonomian

Tersedianya penjaminan kredit bagi 14.000 UKM

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM Program Penciptaan Iklim Usaha Bagi UMKM Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM

Perum Sarana Pengembangan Usaha BPN

1 Pilot Project di Kalimantan Selatan 100 industri

Restrukturisasi Permesinan Industri.

Program

Fokus 7 : Meningkatkan Fungsi Intermediasi/Penyaluran Dana Masyarakat dan Penguatan Kelembagaan Keuangan Tersedianya dokumen sistem pengawasan usaha jasa (SMF, LPI, a. Memantapkan koordinasi penegakan hukum bidang Pasar Modal dan dll). Lembaga Keuangan Fokus 8 : Meningkatkan Intensitas Pariwisata a. b.

c.

Fasilitasi pengembangan destinasi pariwisata unggulan Peningkatan Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions (MICE)

10 Provinsi *

Peningkatan Promosi pariwisata ke luar negeri dan pengembangan sarana dan prasarana promosi pariwisata

**

4 Kegiatan

Tersedianya informasi pariwisata yang lengkap, aktual dan mudah diakses. Meningkatnya pemanfaatan media cetak, media elektronik dan teknologi informasi sebagai sarana promosi pariwisata untuk 35 negara.

Fokus 9 : Meningkatkan Produktivitas dan Akses UKM Kepada Sumberdaya Produktivitas a.

b. c. d. e. f. g.

Koordinasi pelaksanaan paket kebijakan pemberdayaan UMKM yang meliputi: peningkatan akses UMKM pada sumber pembiayaan, peningkatan kualitas SDM dan mobilitas tenaga kerja, peningkatan peluang pasar produk UMKM, dan regulatory reform dan deregulasi Penyediaan skim penjaminan kredit investasi UKM, terutama agribisnis dan industri Sertifikasi tanah UKM Pengembangan jaringan antar LKM/KSP Penyelesaian peraturan perundang-undangan tentang penjaminan kredit koperasi, dan UMKM Pengembangan sarana dan penyelenggaraan promosi produk UKM Fasilitasi pengembangan UKM berbasis teknologi.

Tersedianya bantuan sertifikasi tanah bagi 30.000 UKM Terbentuknya 100 Jaringan LKM/KSP Tersusunnya draft peraturan Terselenggaranya sarana dan promosi bagi 1500 UKM Terselenggaranya penerapan teknologi bagi 30 Koperasi

Kemeneg KUKM Kemeneg KUKM Kemeneg KUKM Kemeneg KUKM

1,1

30,0 15,0 4,0 60,0 18,0

Fokus 10 : Memperbaiki Iklim Ketenagakerjaan dan Perluasan Kesempatan Kerja

* **

a.

Penyempurnaan peraturan-peraturan ketenagakerjaan

Tersedianya peraturan yang mengatur pemberian pesangon pekerja dan penyempurnaan sistem jaminan sosial pekerja

Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja

Depnakertrans

b.

Harmonisasi regulasi standardisasi dan sertifikasi kompetensi Mendorong tercapainya pelaksanaan negosiasi bipartit

Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja

BNSP/Depnakertrans

c.

Tersedianya satu peraturan baku yang berlaku untuk seluruh sektor Terwujudnya proses negosiasi upah, kondisi kerja, dan syarat kerja tanpa perselisihan

Depnakertrans

10,0

2,0 15,0

Peningkatan MICE sebesar Rp. 10 M tercantum dalam Optimalisasi koordinasi pelaksanaan pemasaran pariwisata (MAK 4888) sebesar Rp. 5 M dan Peningkatan promosi pariwisata ke luar negeri (MAK 4884) sebesar Rp. 5 M Kegiatan prioritas ini terdiri dari i) Peningkatan promosi pariwisata ke luar negeri (MAK 4884) sebesar Rp. 40 M tidak termasuk dukungan untuk pengembangan IPO (Rp. 9 M) dan peningkatan promosi MICE (Rp. 5 M); dan ii) Pengembangan sarana dan prasarana promosi pariwisata sebesar Rp. 88,5 M

I.L - 4

No


d.

Peningkatan program pelatihan berbasis kompetensi

e.

Penyusunan standar kompetensi kerja nasional

f.

Percepatan pengakuan/rekognisi sertifikat kompetensi tenaga kerja

g.

Konsolidasi program-program penciptaan kesempatan kerja

Keluaran Terwujudnya 12 balai pelatihan kerja (UPTP) menjadi tempat uji kompetensi Tersedianya jenis SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) Terpetakannya bidang-bidang kompetensi yang dibutuhkan dunia usaha Terkonsolidasinya program-program penciptaan kesempatan kerja

Program

Instansi Pelaksana

Pagu Indikatif (Rp Miliar) 237,0

Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Perluasan dan pengembangan Kesempatan Kerja

Depnakertrans

Depnakertrans

120,0

Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja

Depnakertrans/ BNP2TKI Depnakertrans/ BNP2TKI Depnakertrans

140,0

BNSP/Depnakertrans

35,0

BNSP/Depnakertrans

26,0

Fokus 11 : Penyempurnaan Mekanisme Penempatan Perlindungan dan Pembiayaan Tenaga Kerja Ke Luar Negeri a.

Peningkatan pelayanan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri

b.

Penguatan fungsi perwakilan RI dalam perlindungan tenaga kerja di luar negeri Penguatan kelembagaan badan penyelenggara TKI

c. d. e.

Peningkatan kerjasama pemerintah dan lembaga perbankan dalam pembiayaan tenaga kerja ke luar negeri Pembangunan sistem dan jaringan informasi terpadu pasar kerja luar negeri

Terfasilitasinya 1 Juta tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri Terbentuknya Citizen Service/atase ketenagakerjaan di 8 negara Terselenggaranya proses rekrutmen calon TKI dengan baik Terwujudnya realisasi kredit bagi calon pekerja Tersedianya informasi terkini pasar kerja luar negeri dan ”job order” yang akurat serta tersedianya database TKI yang bekerja di LN

I.L - 5

Menko Perekonomian/ BNP2TKI Depkominfo

20,0 90,0 0 30,0

PRIORITAS 2 : REVITALISASI PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN DAN PEMBANGUNAN PERDESAAN No


Keluaran

Program

Instansi Pelaksana


Fokus 1: Peningkatan Produksi Pangan dan Akses Rumah Tangga terhadap Pangan a.

c.

Pengembangan pembibitan sapi

d.

Bantuan benih/bibit kepada petani dalam mendukung Ketahanan Pangan

e.

Peningkatan penanganan pasca panen dan pengolahan pangan

f.

Penyediaan dana subsidi ketahanan pangan

Tersedianya jaringan irigasi 200 ribu ha, TAM 15 ribu ha, jalan usaha tani 700 km, jalan produksi 100 km Tersedianya OPT tanaman pangan 33 unit dan OPT kebun seluas 39 ribu ha, OPT hortikultura 350 ribu rumpun buah dan 1.700 ha sayuran, dan berfungsinya 400 pos kesehatan hewan dan penyediaan 2.024 tenaga karantina, dan pembangunan 33 unit laboratorium Kesmavet Tersedianya 20 ribu bibit sapi dan pelatihan 150 petugas perbibitan Tersedianya padi non hibrida 67 ton, padi hibrida 8 ton, jagung hibrida 5 ton, kedele 22 ton, kebun tebu 25 ribu ha, sukun 400 ribu Meningkatnya kegiatan pasca panen di 139 kabupaten sentra produksi padi Tersedianya subsidi ketahanan pangan

g.

Penyediaan subsidi pupuk dan benih

Tersedianya subsidi pupuk dan benih

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

h.

Penyediaan dana alokasi khusus untuk mendukung ketahanan pangan


i.

Koordinasi monitoring dan evaluasi cadangan dan penanganan pangan strategis

Terdianya dana alokasi khusus untuk mendukung ketahahan pangan 4 rumusan kebijakan

b.

Penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian dalam mendukung ketahanan pangan Pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), penyakit hewan, karantina dan peningkatan keamanan pangan


Deptan

400,0


Deptan

700,0


Deptan

250,0


Deptan

650,0


Derptan

167,0


Perbankan PT Sangyang Sri dan PT Pertani, BUMN Produsen Pupuk Depkeu, Depdagri



3,0

Terselenggaranya revitalisasi tananaman pangan 434 kelompok di 139 Kabupaten, pengaktifan UPT BPMA (Balai Penguji Mutu Alsin), 33 kelompok ternak Pengembangan 2 ribu Alsin di 15 provinsi, 30 kab dan 1.000 batamas (biogas ternak bersama masyarakat), 8 paket sistem pertanian terpadu kakao-ternak Terselenggaranya: kebun bibit pokok 10 ha, kapas 25.000 ha. kakao 6.500 ha, kelapa rakyat 30.000 ha, lada 800 ha, dan kina 100 ha Tersedianya embung 360 unit, irigasi 1.895 unit, jalan usaha tani 493 km dan konservasi lahan 13.000 ha 14 desa mandiri energi Tersedianya dana subsidi untuk pengembangan BBN dan revitalisasi perkebunan Tersedianya DAK Pertanian

Program Pengembangan Agribisnis

Deptan

30,0


Deptan

140,0


Deptan

150,0


Deptan

500,0

Program Pengembangan Agribisnis Program Pengembangan Agribisnis

Deptan Perbankan


Depkeu/Depdagri

Terbentuknya 100 ribu pokmas dan 3.200 gapoktan Terselenggaranya pelatihan bagi 11.000 petani, 410 kelp SLPHT pekebun Tersedianya biaya operasional 28,5 ribu penyuluh dan tambahan 6.000 penyuluh baru dalam rangka pendampingan petani

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Deptan Deptan

50,0 150,0

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Deptan

570,0

Fokus 2: Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Produk Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Peningkatan produksi dan pendapatan petani dengan mendorong: a.

Revitalisasi unit pelayanan jasa agribisnis (UPJA) dan kelompok UPJA (KUPJA)

b.

Pengembangan pertanian terpadu tanaman ternak, kompos dan biogas

c.

Peremajaan tanaman perkebunan rakyat

d.

g.

Penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian dalam mendukung pengembangan agribisnis Pengembangan desa mandiri energi Penyediaan subsidi bunga penyediaan energi nabati dan revitalisasi perkebunan Penyediaan dana alokasi khusus untuk mendukung pengembangan agribisnis

h. i.

Pembentukan/pengaktifan kelompok tani dan gabungan kelompok tani Pengembangan magang sekolah lapang

j.

Peningkatan sistem penyuluhan dan sumberdaya manusia petani

e. f.

I.L - 6

25,0

No


Keluaran

Program

Instansi Pelaksana


Peningkatan produksi perikanan dan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya dengan melakukan: a.

Pembinaan dan pengembangan sistem usaha perikanan

b.

Pengembangan dan penyelenggaraan karantina perikanan dan sistem pengelolaan kesehatan ikan

c.

Penyelenggaraan revitalisasi perikanan

d.

Peningkatan sistem penyuluhan dan pengembangan SDM kelautan dan perikanan

e.

Penguatan dan pengembangan pemasaran dalam negeri dan ekspor hasil perikanan

f.

Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan serta input produksi lainnya

g.

Peningkatan mutu dan pengembangan pengolahan hasil perikanan

h.

Pengembangan rekayasa teknologi terapan perikanan

i.

Pengelolaan sumber daya ikan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan

j.

Pengembangan sistem, data, statistik, dan informasi kelautan dan perikanan

k.

Pengembangan pengelolaan konservasi laut dan perairan

l.

Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria, dan teluk Peningkatan kualitas pertumbuhan kehutanan dengan melakukan:

a.

Pengembangan hutan tanaman industri dan hutan tanaman rakyat

Terbinanya dan berkembangnya sistem usaha perikanan di 33 provinsi Terselenggara sistem pengelolaan kesehatan ikan di 109 laboratorium kesehatan ikan dan berkembangannya 43 UPT Karantina Perikanan Peningkatan produksi perikanan sebesar 7,9 juta ton serta pengembangan dan penataan areal budi daya menjadi 670 ribu ha Berkembangnya SDM kelautan dan perikanan melalui 12 Sekolah/Akademi/Sekolah Tinggi serta perkuatan sistem penyuluhan perikanan dan pengembangan 1.600 orang penyuluh • Peningkatan volume ekspor sebesar1,6 juta ton dan nilai ekspor sebesar USD$ 2,3 miliar; • Peningkatan konsumsi ikan sebesar 26,02 Kg perkapita/tahun • Pengembangan/rehabilitasi dan bantuan operasionalisasi 286 Pelabuahan Perikanan dan 507 Balai Benih Ikan/Udang serta terbangunnya 270 armada tangkap skala kecil dan 60 unit skala besar • Terselenggaranya penyediaan subsidi benih ikan melaui 12 Balai Benih Ikan/Udang, dan berkembangnya pakan alternatif dengan bahan baku dominan dari dalam negeri Meningkatnya mutu dan pengembangan pengolahan hasil perikanan di 20 lokasi sentra pengolahan serta pengembangan 39 Laboratorium Pengembangan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) Berkembangnya rekayasa teknologi budidaya perikanan di 14 Balai Budidaya/Penangkapan/Pengujian Hasil Perikanan Terkelolanya sumber daya ikan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan di 5 lokasi Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) • Terwujudnya peningkatan pelayanan data, statistik, dan informasi pembangunan kelautan dan perikanan sebanyak 12 paket • Tersosialisasinya program pembangunan kelautan dan perikanan Berkembangnya pengelolaan konservasi laut pada 15 lokasi Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) di 15 Kab/Kota, dan berkembangnya 8 UPT konservasi Terkelolanya dan terehabilitasinya terumbu karang pada 21 Kab/Kota di 8 Provinsi

Pengembangan sumber daya perikanan

DKP

180,0


DKP

70,0


DKP

280,0


DKP

215,0


DKP

30.0


DKP

540,0


DKP DKP

--150,0


DKP

85,0


DKP

95,0

Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi

DKP

15,0

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

DKP

30,0

Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

DKP

150,8

Fasilitasi pembangunan HTI seluas 400.000 ha dan HTR seluas 200.000 ha

Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan

Dephut

240,0

Terselenggaranya penguatan kelembagaan pasca panen hortikultura di 30 kab dan hasil perkebunan di 45 kab


Deptan

160,0

Fokus 3: Perluasan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Ekonomi Perdesaan a.

Mekanisasi kegiatan produksi pertanian pasca panen dalam mendukung pengembangan agribisnis

I.L - 7

No


b.

Penguatan kelembagaan ekonomi petani melalui PMUK dan LM3

c.

Pengembangan agroindustri perdesaan

d. e.

Penyediaan dana melalui koperasi untuk pengadaan sarana produksi bersama anggota Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan

f.

Peningkatan kapasitas fasilitator pembangunan perdesaan

g.

Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa

h.

Pemantapan kelembagaan pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan

i.

Peningkatan kapasitas aparat pemda dan masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan

j.

Fasilitasi pengembangan diversifikasi ekonomi perdesaan

k.

Pembinaan lembaga keuangan perdesaan

l.

Penyelenggaraan diseminasi teknologi tepat guna bagi kawasan perdesaan

m.

Fasilitasi pengembangan potensi perekonomian daerah dan pengembangan produk unggulan daerah

n.

Pengembangan prasarana dan sarana di kawasan agropolitan

o.

Percepatan pembangunan kawasan produksi di daerah tertinggal

p.

Percepatan pembangunan pusat pertumbuhan daerah tertinggal

Keluaran Tersedianya bantuan untuk 670 LM3 tanaman pangan, ternak dan pengolahan serta 1.000 ribu desa rawan pangan Terbangunnya industri olahan berbasis tepung lokal di 29 kab, hasil hortikultura di 35 kab, hasil perkebunan di 50 kab, hasil ternak di 15 kab dan kelapa terpadu 12.000 ha dengan UPH 24 unit Terlaksananya bantuan kepada 125 koperasi Terlaksananya bimbingan teknis penguatan kapasitas lembaga pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, orientasi pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat di 5 wilayah, dan pelatihan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan di 4 lokasi Balai Pemberdayaan Masyarakat Desa. Terlaksananya pelatihan dan konsultasi regional kader pemberdayaan masyarakat, dan pelatihan fasilitator pembangunan perdesaan di 4 lokasi Balai Pemberdayaan Masyarakat Desa. Terlaksananya perlombaan desa dan kelurahan tingkat nasional, Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, Ekspo Pekan Raya PKK, dan penyebaran informasi program-program pemberdayaan masyarakat melalui media massa (cetak dan elektronik) secara berkala. Terlaksananya pelatihan untuk pelatih (Training of Trainers/TOT) Pemerintah Desa, bimbingan teknis pengelolaan keuangan dan aset desa, pelatihan pengembangan kapasitas pemerintahan desa, TOT Kepala Desa dan Pelatihan anggota Badan Perwakilan Desa. Terlaksananya sosialisasi pedoman pembangunan kawasan perdesaan terpadu berbasis komunitas, fasilitasi penyusunan Perda tentang pembangunan kawasan perdesaan terpadu berbasis komunitas, monitoring dan evaluasi terhadap kawasan perdesaan terpadu berbasis komunitas, dan bimbingan teknis pembangunan kawasan perdesaan terpadu berbasis komunitas. Terlatihnya aparat kabupaten dan kecamatan sebanyak 180 orang di bidang kewirausahaan agribisnis dalam kawasan agropolitan. Tersusun dan terselenggaranya sosialisasi payung hukum lembaga keuangan perdesaan, serta terselenggaranya sosialisasi pengelolaan lembaga keuangan perdesaan. Terlaksananya pemetaan Teknologi Tepat Guna (TTG) perdesaan, pelatihan TTG, bimbingan teknis TTG, dan pelatihan Pos Pelayanan TTG Perdesaan. Terlaksananya pemetaan potensi ekonomi daerah dan fasilitasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan program revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan, dan pembangunan perdesaan, serta terlaksananya penyusunan dasar hukum dan sosialisasi pedoman pengembangan produk unggulan daerah. Tersedianya prasarana dan sarana di 55 kawasan agropolitan di 33 provinsi. Tersedianya fasilitas dan bantuan pembangunan kawasan produksi di 61 daerah Terlaksananya perbaikan mutu pengelolaan sumberdaya alam di 22 daerah.

I.L - 8

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Deptan



Deptan

190,0

Program Pengembangan Kewira usahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Kemeneg KUKM

50,0

Depdagri

26,0

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Depdagri

8,5


Depdagri

7,5


Depdagri

6,0


Depdagri

5,0

Program Pengembangan Ekonomi Lokal

Depdagri

3,0


Depdagri

2,0


Depdagri

2,0


Depdagri

3,0


Dep.PU


Kemeneg. PDT

61,5


Kemeneg. PDT

30,0

Program

Instansi Pelaksana

165,3

No


Keluaran

q.

Pembangunan infrastruktur perdesaan skala kawasan

Terbangunnya infrastuktur perdesaan di 100 kawasan.

r.

Percepatan pembangunan infrastruktur perdesaan

Terlaksananya bantuan infrastruktur listrik perdesaan (solar home system) dan prasarana dasar sosial ekonomi di 66 kabupaten tertinggal.

Program

Instansi Pelaksana


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdesaan Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan

Dep. PU Kemeneg. PDT

100,0

Program Perlindungan dan Konservasi SDA Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA

Dephut

167,8

Dephut

100,0

Dephut

52,3

Dephut

72,4

Fokus 4: Peningkatan Kualitas Pengelolaan Hutan dan Lingkungan a.

Pengendalian kebakaran hutan

Menurunnya hot spot menjadi sekitar 30 persen dari tahun 2006

b.

Rehabilitasi hutan dan lahan

c.

Pembangunan KPH

d.

Pengelolaan taman nasional model

Tersusunnya rencana teknis RHL dan terselenggaranya rehabilitasi hutan di daerah rawan banjir dan meningkatnya HHBK 10 persen dari tahun 2007 Ditetapkannya 7 unit KPH Model di 7 provinsi dan penyelesaian rancangan bangun KPH Model 21 unit Terwujudnya kelembagaan pengelolaan kolaboratif di 15 taman nasional model dan terlaksananya pengembangan 3 taman nasional dalam rangka DNS

Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi SDH Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam

Fokus 5: Pembaharuan Agraria Nasional Program Pengelolaan Pertanahan

BPN

366,0

Pengendalian dan pemberdayaan kepemilikan tanah

10 ribu bidang konsolidasi tanah Redistribusi tanah (termasuk pemetaan untuk mendukung PPAN) 300 ribu bidang tanah Inventarisasi P4T di 2.000 kel/desa 380 kabupaten/kota

Program Pengelolaan Pertanahan

BPN

9,5

Pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan

2.600 kasus di 380 kab/kota

Program Pengelolaan Pertanahan

BPN

16,8

Tersusunnya rencana induk sistem pengembangan kota-kota kecil dan menengah pada 4 provinsi Pembangunan sarana dan prasarana pendukung perkotaan di kota-kota kecil dan menengah pada 5 kawasan Tersusunnya rencana rinci tata ruang di kota kecil menengah di 15 Kabupaten Penguatan sistem kelembagaan ekonomi di 3 kabupaten

Program Pengembangan Kota Kecil dan Menengah Program Pengembangan Kota Kecil dan Menengah Program Penataan Ruang

Dep.PU

4,0

Dep.PU

7,5

Dep.PU

15,0

Program Pengembangan Keterkaitan Pembangunan Antar Kota

Depdagri

3,0

a.

Pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, termasuk didalamnya redistribusi tanah,

b. c.

Fokus 6: Pengembangan Kota Kecil dan Menengah Pendukung Ekonomi Perdesaan a. b.

Penyusunan rencana induk sistem pengembangan kota-kota kecil dan menengah Pembangunan sarana dan prasarana pendukung di kota kecil dan menengah

c.

Penyusunan RTRW Kab/Kota

d.

Pengembangan dan revitalisasi sistem dan kelembagaan ekonomi

I.L - 9

PRIORITAS 3: PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENINGKATAN PENGELOLAAN ENERGI No

Fokus /Kegiatan Prioritas

Keluaran

Program

Instansi Pelaksana


Fokus 1: Peningkatan Pelayanan Infrastruktur sesuai dengan Standard Pelayanan Minimal A. Sub Bidang Sumber Daya Air a.

Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Air Baku

1,44 m3/det

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Dep. PU

566,6

b. c.

1.600.000 m3 70 titik

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Dep. PU Dep. PU

226,8 8,5

d.

Pembangunan Tampungan Untuk Air Baku Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Air Baku Operasi dan Pemeliharaan Tampungan Untuk Air Baku

20 lokasi

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Dep. PU

3,0

e. f.

Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sumber Air Baku Lainnya Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah

25 lokasi 16.954 ha

Dep. PU

8,0 129,2

g.

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah

900 ha

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Dep. PU

57,6

h. i.

Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah Rehabilitasi Sarana/Prasarana Pengendali Banjir

1.078 ha 62 lokasi

Dep. PU Dep. PU

21,0 51,7

j.

Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengendalian Banjir

1,500 km

Dep. PU

89,5

k.

Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengamanan Pantai

20 km

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Program Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai Program Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai Program Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai

Dep. PU

6,5

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Dep. PU

3.094.2

Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Dephub

347,8

Program Restrukturisasi Kelembagaan dan Prasarana LLAJ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana KA

Dephub

10,6

Dephub

948,9

B. Sub Bidang Transportasi I. Keselamatan

b.

Pemeliharaan rutin jalan nasional sepanjang 29.253 kilometer dan jembatan 46.463 meter Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan LLAJ di 32 Provinsi; Pembangunan dan pengadaan alat jembatan timbang; Pengadaam dan pemasangan alat PKB, manajemen dan rekayasa lalu lintas; Zona Selamat Sekolah (ZoSS)

c.

Sosialisasi Keselamatan LLAJ di 32 Provinsi;

d.

f.

Pemeliharaan dan pengoperasian prasarana jalan kereta api secara layak sesuai dengan standar keselamatan dan keamanan terutama koridor utama (IMO) Rp. 948,1 M (Anggaran 22). Penguatan Fungsi Regulator (pengawasan dan law enforcement untuk keselamatan perkeretaapian) Pembangunan fasilitas sistem telekomunikasi pelayaran tahap 4.

g.

Pengerukan alur pelayaran dan Kolam Pelabuhan

h.

Pengadaan kapal navigasi (ATN Vessel);

a.

e.

Terpeliharanya 29.253 kilometer jalan nasional dan 46.463 meter jembatan pada jalan nasional yang tersebar di seluruh provinsi. Marka jalan sepanjang 2.432.800 M, guard rail 92.908 M, rambu lalu lintas 21.662 buah, deliniator 28.364 M, RPPJ 966 buah, traffic light 88 unit, warning light 40 unit, cermin tikungan 75 buah, paku marka 10.500 buah, traffic cone 3.000 buah, LED HiFlux 252 unit; 6 paket alat jembatan timbang; 12 paket alat PKB; 47 paket manajemen&rekayasa lalin; 226 paket ZoSS Pengadaan Paket Penunjang Sosialisasi Keselamatan LLAJ 1 Paket

1 Paket 1 paket, Tersebar di Seluruh Indonesia 7.100.000 M3 (di lokasi : Adpel Pasuruan, Adpel Tanjung Perak, Kanpel Brondong, Kanpel Kalbut, Kanpel Juwana, Kanpel Karangantu, Adpel Lhok Seumawe, Adpel Kuala Langsa, Adpel Jambi, Adpel Palembang, Kanpel Manggar, Adpel P.Baai, Kanpel Seba, Kanpel Paloh/Sekura, Adpel Samarinda, Adpel Sampit, Kanpel Leok). 7 unit (untuk rencana lokasi alternativ Disnav untuk 4 unit Aids Tender Vessel: Ambon, Kupang, Semarang Bitung, Banjarmasin dan Tarakan); (Untuk 3 unit Inspection Boats: Cilacap, Surabaya, Dumai, Ambon dan Tanjung Priok)

I.L - 10

Restrukturisasi dan Reformasi Kelembagaan Perkeretaapian Pembangunan Transportasi Laut

Dephub

10,0

Dephub

180,0

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Transportasi Laut

Dephub

104,5

Pembangunan Transportasi Laut

Dephub

200,0



Dephub

9,6


Dephub

401,2

Pembangunan VTS Selat Malaka Tahap I Pembangunan Indonesia Ship Reporting System Tahap I

Menara suar 21 unit, rambu suar 157 unit, pelampung suar 100 unit, dan rambu tuntun 15 unit (Untuk Disnav : Sabang, Sibolga, Belawan, Teluk Bayur, Dumai, Tanjung Pinang, Palembang, Tg. Priok, Semarang, Cilacap, Surabaya, Benoa, Kupang, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Tarakan, Bitung, Kendari, Ujung Pandang, Tual, Ambon, Jayapura, Merauke dan Sorong) 32 unit perlengkapan SAR (untuk UPT Pelabuhan: Sabang, Teluk Bayur, Bakauheni, Panjang, Karimun Jawa, Brondong, Masalembo, Gilimanuk, Sampit, Sukamara, Pulang Pisau, Ujung Pandang, Jampea, Palopo, Bulukumba, Sinjai, Bajoe, Mamuju dan Majene). 53 unit (Kelas II - V ), untuk UPT : (Pelabuhan : Sabang, Kuala Langsa, Tg. Tiram, Tg.Pura, Teluk Bayur, Kuala Tungkal, Nipah Panjang, Kuala Mendahara, Pangkal Balam, Manggar, Toboali, P.Baai, Panjang, Tg.Priok, Muara Baru, Muara Angke, Kali Baru, Marunda, Indramayu, Pamanukan, Karimun Jawa, Sapeken, Ketapang, Bima, Lembar, Sape, Ende, Seba, Ba'a, Labuhan Bajo, Ketapang, Paloh, Banjarmasin, Kintab, Sei Danau, Tarakan, Sangata, Sangkulirang, Lhok Tuan, P.Bunyu, Kotabunan, Gorontalo, Wani, Ogoamas, Poso, Palopo, Awarange, Jeneponto, Namlea, Ternate, Buli, Sanana, Jayapura, Biak, Manokwari dan Fak-Fak) 1 paket (Selat Malaka) 3 paket, Tersebar di Jakarta, Selat Lombok, dan Selat Sunda

Instansi Pelaksana Dephub

Pembangunan Transportasi Laut Pembangunan Transportasi Laut

Dephub Dephub

21,0 20,4

n.

Pengawasan dan law enforcement keselamatan transportasi laut

1 Paket


Dephub

10,0

o. p.

Pengadaan dan pemasangan radar survailance (pengamatan) penerbangan Pengadaan dan pemasangan peralatan komunikasi penerbangan

Tersebar di Sumatera, jawa NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua Tersebar di Sumatera, jawa NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua

Pembangunan Transport Udara Pembangunan Transport Udara

Dephub Dephub

200,0 150,0

q.

Pengadaan dan pemasangan navigasi penerbangan

Tersebar di Sumatera, jawa NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua

Pembangunan Transport Udara

Dephub

200,0

r.

Pengadaan dan pemasangan fasilitas bantu pengematan dan pelayanan

Tersebar di Sumatera, jawa NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua

Pembangunan Transport Udara

Dephub

80,0

s. t.

Tersebar di Sumatera, jawa NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua 140 paket, di seluruh Satker Ditjen Perhubungan Udara

Pembangunan Transport Udara Restrukturisasi dan Kelembagaan Transportasi Udara

Dephub Dephub

80,0 49,8

Tersedianya kelengkapan penunjang kediklatan.

184,7

Terbangunnya Rating School Sorong 1 Paket.

Dephub

75,0

w.

Upgrading laboratorium STPI Curug

Terselesaikannya peningkatan laboratorium STPI Curug.

Dephub

150,0

x.

Pembangunan Maritime Education and Training Improvement (METI)

Terbangunnya fasilitas pendidikan Maritime.

Dephub

209,3

y.

Pelaksanaan pendidikan kedinasan.

Terlaksananya peningkatan kemampuan SDM.

Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Program Pendidikan Kedinasan

Dephub

v.

Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan penerbangan di bandara Peningkatan kualitas pelayanan keselamatan penerbangan melalui kegiatan audit Faskespen, Rampcheck dan STKP (Surat Tanda Kecakapan Personil) teknisi penerbangan. Peningkatan kualitas SDM Aparatur Perhubungan melalui pemenuhan fasilitas penunjang kediklatan. Pembangunan Rating School Sorong

Dephub

32,6

z.

Pengadaan sarana dan prasarana penunjang pencarian dan penyelamatan.

Tersedianya kelengkapan penunjang kegiatan SAR.

Program Pencarian dan Keselamatan

Dephub

322,1

aa.

Pengembangan budaya keselamatan transportasi

Sosialisasi, workshop, training keselamatan transportasi

Program Pengembangan Transpotasi Antarmoda

Dephub

10,0

bb.

Penguatan kelembagaan KNKT

Meningkatkan kemampuan investigasi kecelakaan transportasi

Program Pengembangan Transpotasi Antarmoda

Dephub

16,0

Tersedianya 31,7 kiometer jalan di wilayah perbatasan di Kalbar, Kaltim, NTT, dan Papua.

Peningkatan/ Pembangunan Jalan dan Jembatan

Dep. PU

80,0

No


i.

Pengadaan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP)

j.

Peralatan SAR (Search and Rescue)

k.

Pengadaan kapal patroli: 2 unit kapal kelas 2, 10 unit kapal kelas 3, 23 unit kapal kelas 4 dan 18 unit kapal kelas 5.

l. m.

u.

Keluaran

Program


II. Aksesibilitas a.

Penanganan jalan di kawasan perbatasan sepanjang 31,7 kilometer.

I.L - 11

No


b.

Penyelesaian jalan di pulau-pulau terpencil terluar sepanjang 50 kilometer.

c.

Subsidi Bus dan Trayek Perintis di 20 Provinsi.

d.

Pembangunan dermaga penyeberangan dan kapal penyeberangan perintis

e.

f. g.

Subsidi pengoperasian 36 kapal angkutan penyeberangan perintis yang melayani 78 lintas penyeberangan dalam provinsi serta 9 lintas antarprovinsi & 1 kapal cadangan Angkutan Penyeberangan Perintis Wilayah Timur; Pemberian Subsidi PSO PT. KAI (Jawa dan Sumatera) (anggaran 62) Pengadaan KRL baru (KFW)

h.

Pembangunan Kapal Perintis

i. j. k.

Keluaran Terselesaikannya pembangunan 50 kilometer jalan di pulaupulau terpencil terluar di Maluku NTT, Sulut, Sulteng, Maluku Utara, dan Papua. 128 unit di 20 provinsi

Program Peningkatan/ Pembangunan Jalan dan Jembatan

Instansi Pelaksana Dep. PU


Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP

Dephub

48,3

Dephub

805,1

Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP

Dephub

119,9

Peningkatan Aksesibilitas Perkeretaapian Peningkatan Aksesibilitas Perkeretaapian Pembangunan Transportasi Laut

Dephub Dephub Dephub

155,5 94,0

Subsidi Pelayaran Perintis

1 Paket 10 Train Set {lanjutan : 2 unit kapal 750 DWT (100 persen), 2 unit kapal 500 DWT (100 persen), 2 unit kapal 350 DWT (100 persen)}; {bangunan baru : 2 unit kapal 750 DWT (50 persen), 1 unit kapal 500 DWT (50 persen)}. 58 trayek tersebar di 15 propinsi


Dephub

200,0

Pemberian PSO PT. Pelni (anggaran 62)

24 trayek menghubungkan 23 propinsi


Dephub

-

Subsidi operasi angkutan penerbangan perintis dan BBM

100 rute, tersebar di 10 propinsi di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian/Papua

Pembangunan Transportasi Udara

Meningkatnya kapasitas daya listrik serta mengurangi krisis listrik di berbagai wilayah

Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan

Dep. ESDM, PT. PLN

800,0

Meningkatnya kapasitas daya listrik yang berbahan bakar non BBM serta mengurangi krisis listrik di berbagai wilayah


Dep. ESDM, PT. PLN

563,5

Semakin optimalnya jaringan transmisi dan distribusi


Dep. ESDM, PT. PLN

583,0

Meningkatnya rasio elektrifikasi menjadi sebesar 63 persen (elektrifikasi PT. PLN dan non PT. PLN) dan rasio elektrifikasi perdesaan menjadi sebesar 87 persen. Mengurangi tingkat pemadaman baik dari aspek durasi maupun frekuensi Meningktakan fasilitas ketenagalistrikan yang memperhatikan aspek lingkungan Meningkatnya efisiensi penggunaan listrik di sisi konsumen


Dep. ESDM

650,0

Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan Program Penyempurnaan Restrukturisasi dan Reformasi Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan

Dep. ESDM, PT. PLN Dep. ESDM

4,6

- Penyelesaian dermaga penyeberangan 2 paket - Lanjutan pembangunan dermaga penyeberangan 35 paket - Lanjutan pembangunan dermaga sungai 10 paket 36 unit kapal; 78 lintas dalam provinsi; 9 lintas antar provinsi

Dephub

155,0

C. Sub Bidang Ketenagalistrikan a.

b.

c.

d.

e. f. g. h.

Pembangunan pembangkit listrik serta memfasilitasi penyelesaian sebagian unit kegiatan rehabilitasi dan repowering pembangkit listrik gas (PLTGU) yang ada khususnya pada sistem Jawa-Madura-Bali (Jamali) dan percepatan pembangunan PLTU di berbagai wilayah di tanah air yang dilakukan BUMN Pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan skala kecil, serta memfasilitasi penyelesaian kegiatan pembangunan pembangkit listrik untuk sistem Jamali dan luar Jamali untuk pembangkit listrik batubara, hidro dan panas bumi terutama di daerah yang mengalami krisis listrik yang dilakukan BUMN Pengembangan dan optimalisasi jaringan penyaluran (transmisi, distribusi dan gardu) di berbagai wilayah untuk menunjang pembangunan berbagai pembangkit listrik, memperluas jaringan dan peningkatan efisiensi Perluasan pelayanan tenaga listrik di wilayah-wilayah perdesaan dan terpencil bahkan daerah perbatasan yang diprioritaskan pada pebangkit yang menggunakan energi terbarukan Peningkatan kualitas pelayanan pelanggan Mendorong upaya pembangunan ketenagalistrikan yang berwawasan lingkungan Mendorong upaya penghematan penggunaan tenaga listrik di sisi konsumen (demand side Management) Perumusan dan penerbitan regulasi dalam rangka implementasi UU ketenagalistrikan yang baru serta penerapan proses transisi pembaharuan tata kelola sektor ketenagalistrikan termasuk restrukturisasi dan reposisi PT. PLN

Terbitnya berbagai regulasi yang terarah dan memadai untuk proses pelaksanaan pembangunan sektor ketenagalistrikan

I.L - 12

Dep. ESDM, PT. PLN Dep. ESDM, PT. PLN

4,0 2,0 2,0

No


Keluaran

Program

Instansi Pelaksana


Depkominfo

-

Depkominfo

820,0

D. Sub Bidang Pos dan Telematika Penyediaan infrastruktur pos dan telematika di daerah non-komersial melalui: a.

Penyediaan dana Public Service Obligation (PSO) pos

Dana PSO untuk PT Pos Indonesia

b.

Penyediaan fasilitas telekomunikasi perdesaan melalui program Universal Service Obligation (USO)

Pembangunan di 10.100 desa yang dilakukan oleh operator pemenang tender

Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika

181 twin blok (17.367 unit)

Program Pengembangan Perumahan

E. Sub Bidang Perumahan dan Permukiman a.

1.182,0

b.

Penyediaan fasilitas umum/sosial di kawasan rumah susun sederhana sewa

181 twin blok


Dep. PU (150 twin blok) Kemenegpera (31 twin blok) Dep. PU

c.

Penyediaan Prasarana dan Sarana Dasar untuk RSH/S dan Rumah Susun

10.000 unit


Kemenegpera

36,0

d.

Fasilitasi dan Stimulasi Pengembangan Kawasan (ISDP)

5 kota


Kemenegpera

75,0

e.

Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Swadaya

5000 unit

Program Pemberdayaan Komunitas

Kemenegpera

40,0

f.

Penyediaan prasarana dan sarana dasar perkotaan

110 kawasan


Dep. PU

100,0

g.

Penataan dan revitalisasi kawasan perkotaan

50 kawasan


Dep. PU

120,0

h.

10.000 unit

Program Pemberdayaan Comunitas Perumahan

Kemenegpera

50,0

10.000 unit

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Kemenegpera

50,0

j.

Fasilitasi dan Stimulasi Perbaikan Rumah di Permukiman Kumuh, Desa Tradisional, Desa Nelayan, dan Desa Eks-Transmigrasi Fasilitasi dan Stimulasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Dasar di Permukiman Kumuh, Desa Tradisional, Desa Nelayan, dan Desa EksTransmigrasi Bantuan pembangunan dan perbaikan rumah di kawasan bencana;

600 unit


Kemenegpera

21,0

k.

Peningkatan kualitas lingkungan perumahan perkotaan (NUSSP);

32 kabupaten/kota


Dep. PU

57,0

l.

135 kawasan


Dep. PU

168,7

170 kawasan


Dep. PU

191,2

n.

Pembangunan sarana dan prasarana permukiman di pulau kecil, terpencil dan kawasan perbatasan; Pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman di kawasan kumuh dan pesisir Peningkatan kualitas permukiman kawasan eks transmigrasi;

30 kawasan


Dep. PU

75,0

o.

Pengembangan sistem penanggulangan kebakaran;

33 provinsi


Dep. PU

49,5

p.

Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi Jawa Barat, Yogyakarta dan Jawa Tengah; Pembangunan sarana dan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat (PAMSIMAS) Peningkatan cakupan air minum perpipaan di daerah perkotaan

3 provinsi


Dep. PU

76,7

1.443 desa

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Dep. PU

333,3

Dep. PU

69,5

Dep. PU

150,0

Dep. PU

125,0

Dep. PU

7,2

Dep. PU

40,0

i.

m.

q. r. s. t. u. v.

Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa beserta Prasarana dan Sarana Dasarnya

11 kota

Penyediaan sarana dan prasarana air minum bagi kawasan RSH-S/kawasan kumuh/nelayan/rumah susun sederhana Pembangunan sistem penyediaan air minum di desa rawan air, pesisir dan terpencil; Pengelolaan sanitasi di kota metropolitan (MSMHP)

120 kawasan

Pembangunan sarana dan prasarana air limbah percontohan skala komunitas (SANIMAS)

200 kabupaten/kota

625 desa 4 kota

I.L - 13

591,0 147,7

No w.


Keluaran

2 provinsi

y.

Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana air limbah terpusat dan IPAL di kota besar/metropolitan Pengelolaan persampahan secara regional di Jawa Barat dan Banten (WJEMP) Pengembangan dan pengelolaan tempat pengolahan akhir skala regional

z.

Pembangunan sistem drainase primer kota besar/metropolitan

30 kawasan

aa.

Pembangunan, peningkatan dan normalisasi saluran drainase

48 kota

bb.

Pembangunan sarana dan prasarana air limbah bagi kawasan RSH/rumah susun/permukiman kumuh/nelayan

120 kawasan

x.

21 kota

Program Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

7 kawasan



Dep. PU

66,7

Dep. PU

350,0

Dep. PU

130,0

Dep. PU

240,0

Dep. PU

57,0

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya

Dep. PU

1.264,6

Dep. PU

872,1

Dep. PU

66,9

Dep. PU

68,8

Dep. PU

327,5

Dep. PU

1.480,0

Dep. PU

411,2

Dep. PU

23,9

Dep. PU

948,7

Dep. PU

247,0

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai Program Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai

Dep. PU

366,8

Dep. PU

80,3

Dep. PU

321,5

Dep. PU

1.487,2

Dep. PU

611,8

Fokus 2: Peningkatan Daya Saing Sektor Riil A. Sub Bidang Sumber Daya Air a.

Pembangunan Waduk, Embung, Situ dan Bangunan Penampung Air Lainnya

8 waduk 20 embung

b.

Rehabilitasi Waduk, Embung, Situ dan Bangunan Penampung Air Lainnya

26 waduk 32 embung

c.

Operasi dan Pemeliharaan Waduk, Embung, Situ dan Bangunan Penampung Air Lainnya

121 buah

d.

Konservasi Danau Dan Situ Serta Perbaikan Sabuk Hijau Di Kawasan Sumber Air

8 provinsi

e.

Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai

15 Dinas PU Prop.

f.

Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi

124.600 ha

g.

Pembangunan/Peningkatan Jaringan Rawa

59.600 ha

h.

Penyiapan Lahan Beririgasi

15.941 ha

i.

Rehabilitasi Jaringan Irigasi

237.120 ha

j.

Rehabilitasi Jaringan Rawa

217.832,5 ha

k.

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

2,100,000 ha

l.

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Rawa

750.000 ha

m.

Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif

n.

Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendali Banjir

15 Propinsi 81 Kabupaten 149 km

o.

Pembangunan Sarana/Prasarana Pengaman Pantai

78,06 km

I.L - 14

No


Keluaran

p.

Rehabilitasi Sarana/Prasarana Pengendalian Lahar Gunung Berapi

2 paket

q.

Operasi Dan Pemeliharaan Sarana/Prasarana Pengendalian Lahar Gunung Berapi

2 paket

Program Program Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai Program Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai



Dep. PU

2,8


Dep. PU

950,0


Dep. PU

1.571,5


Dep. PU

4.826,3


Dep. PU

1.128,1


Dep. PU

240,5

Peningkatan/ Pembangunan Jalan dan Jembatan Peningkatan/ Pembangunan Jalan dan Jembatan

Dep. PU Dep. PU

634,0 100,0

Peningkatan/ Pembangunan Jalan dan Jembatan Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana KA

Dep. PU Dephub

40,0 615,5

Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana KA Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana KA Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana KA Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana KA Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana KA Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana KA Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana KA Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana KA Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana KA Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana KA Pembangunan Transportasi Laut Pembangunan Transportasi Laut Pembangunan Transportasi Laut Pembangunan Transportasi Laut Pembangunan Transportasi Laut Pembangunan Transportasi Laut Pembangunan Transportasi Laut

Dephub

323,8

Dephub

143,0

Dephub

106,0

Dephub

345,2

Dephub

195,5

Dephub

14,0

Dephub

45,1

Dephub

626,3

Dephub

194,2

Dephub

270,0

Dephub Dephub Dephub Dephub Dephub Dephub Dephub

290,0 552,0 27,0 150,0 16,1 41,4 50,0

B. Sub Bidang Transportasi a. b. c.

Peningkatan jalan dan jembatan nasional penghubung lintas sepanjang 720 kilometer. Peningkatan jalan Lintas Timur Sumatera dan Pantai Utara Jawa sepanjang 1.048 kilometer. Peningkatan/ pembangunan jalan Lintas Sumatera, Tran Kalimantan, Trans Sulawesi, Trans Maluku, Bali, Nusa Tenggara dan Papua.

Diselesaikannya peningkatan jalan sepanjang 720 kilometer yang tersebar di seluruh provinsi. Ditingkatkannya 1.048 kilometer jalan Lintas Timur Sumatera dan Pantai Utara Jawa. Ditingkatkannya/ dibangunnya 2.145 kilometer jalan Lintas Sumatera, Tran Kalimantan, Trans Sulawesi, Trans Maluku, Bali, Nusa Tenggara dan Papua; Diselesaikannya pembangunan jembatan Suramadu sepanjang 1.104 M Diselesaikannya pembangunan 20 kilometer jalan di Jawa, Sumatera, dan Sulut Dibangunnya fly-over di Jabodetabek dan Pantai Utara Jawa. Dibangunnya 23,5 kilometer jalan di Lintas Selatan Jawa (Banten, Jabar, Jateng, Jatim, dan DIY) 15 Km 357,5 Km

d.

Pembangunan jembatan Suramadu

e.

Penyelesaian pembangunan jalan baru sepanjang 20 kilometer.

f. g.

Pembangunan fly-over Penyelesaian pembangunan jalan lintas Selatan Jawa.

h. i.

j.

Pembangunan jalan akses ke bandara Kuala Namu Peningkatan jalan KA di lintas: Sumatera bagian utara (Medan-Tebing Tinggi-Kisaran-Rantau Prapat, Tebing Tinggi-P.Siantar, dan MedanBesitang); Lintas Sumatera bagian selatan (Kertapati-Prabumulih-Muara Enim-Lahat-Lubuk Linggau dan Prabumulih-Tarahan) dan di Jawa. Peningkatan Sintelis (Jawa dan Sumatera);

24 Paket

k.

Peningkatan Jembatan KA;

48 Buah

l.

Pembangunan Perkeretaapian di NAD;

13 Km

m.

Pembangunan Jalur Ganda Serpong-Maja (Banten) Tahap I;

49,4 Km

n.

Pembangunan Jalur Ganda Tegal-Pekalongan;

22,7 Km

o.

Pembangunan Shortcut Jalan KA Cisomang-Cikadondong (Jawa Barat);

1 Paket

p.

3,30 Km

q.

Pembangunan Parsial Double Track antara Tulung Buyut-Blambangan Umpu (Sumatera Bagian Selatan); Lanjutan Pembangunan Doubel-double Track Manggarai-Cikarang

r.

Pembangunan Jalur ganda Segmen III Cikampek-Cirebon

82 Km

s.

Pembangunan jalur ganda Cirebon-Kroya (Prupuk-Purwokerto)

56 Km

t. u. v. w. x. y. z.

Pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok Pembangunan Kapal Penumpang untuk PT Pelni Lanjutan Pengembangan Pelabuhan Dumai Pembangunan Pelabuhan Laut Balikpapan dan Jayapura Pengembangan pelabuhan Tarakan Pengembangan pelabuhan Fak-fak Pengembangan Pelabuhan Bitung

1 paket (supervisi dan konstruksi) di Pelabuhan Tanjung Priok 1 unit kapal container-passenger (t-2.000) 1 paket di Pelabuhan Dumai - Riau 2 paket (Paket Kariangau dan Jayapura) 1 paket 1 paket 1 paket di Pelabuhan Bitung

18 Km

I.L - 15

No aa. bb. cc. dd. ee. ff. gg. hh.

Fokus /Kegiatan Prioritas Pengembangan Pelabuhan Labuhan Amuk Pengembangan Pelabuhan Belawan (Tahap I) Pelaksanaan Pilot Project Program National Single Window untuk Pelabuhan Tanjung Priok Pengembangan Bandar Udara Hasanuddin- Makassar; Pengembangan Bandara Dobo, Pengembangan Bandara Saumlaki Pembangunan/peningkatan Bandara di daerah perbatasan, terpencil & rawan bencana Pembangunan/peningkatan Bandara ibu kota kabupaten, Ibu kota Propinsi, dan Daerah Pemekaran.

ii.

Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.

jj.

Pengadaan sarana dan prasarana penunjang kelancaran organisasi Departemen Perhubungan. Pengembangan Database Kinerja Transportasi Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas.

kk. ll.

1 paket di Bali 1 paket di Pelabuhan Belawan 1 Paket di Pelabuhan Tanjung Priok

Pembangunan Transportasi Laut Pembangunan Transportasi Laut Pembangunan Transportasi Laut

Instansi Pelaksana Dephub Dephub Dephub

1 paket di Makasar, Sulawesi Selatan 1 paket di Bandara Dobo 1 paket di Pelabuhan Saumlaki Tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Tersebar diseluruh propinsi; dan ibukota kabupate serta daerah pemekaran yang antara lain meliputi: Sentani, Mamuju, Poso, Nunukan, Putussibau, Nias, Karubaga, Mulia, Mindiptanah, Miangas, Melongguane, Naha, Tahuna, Atambua, Bima, Ruteng, Tanah Merah, Pegunungan Bintang, Kepri, Riau, dll. Tersusunnya studi dalam rangka perumusan kebijakan Perhubungan. Tersedianya fasilitas penunjang kegiatan organisasi.

Pembangunan Transportasi Udara Pembangunan Transportasi Udara Pembangunan Transportasi Udara Pembangunan Transportasi Udara

Dephub Dephub Dephub Dephub

150,0 20,8 58,8 137,5


Dephub

453,7

Program Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Negara Program pengembangan Transportasi Antarmoda Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara

Dephub

77,9

Dephub

140,1

Dephub Dephub

5,0 5,2

Keluaran

System, data dan informasi Terlaksananya pengawasan dan akuntabilitas Aparatur Negara.

Program

Pagu Indikatif (Rp Miliar) 49,0 133,0 10,0

C. Sub Bidang Ketenagalistrikan a. Memfasilitasi upaya menjaga ketersediaan tenaga listrik di berbagai wilayah terutama untuk daerah-daerah yang mengalami krisis listrik

Berkurangnya daerah krisis listrik


Dep. ESDM, PT. PLN

20,0

b.

Berkurangnya konsumsi BBM untuk pembangkit listrik


Dep. ESDM, PT. PLN

2,0

Meningkatkanya kualitas produksi industri penunjang ketenagalistrikan dalam negeri

Penyempurnaan Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi Teknologi dan Bisnis Ketenagalistrikan

Dep. ESDM

20,0

Meningkatkanya penggunaan komponen dalam negri bidang ketenagalistrikan

Penyempurnaan Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi Teknologi dan Bisnis Ketenagalistrikan

Dep. ESDM

28,2

c. d.

Mendorong peningkatkan konsumsi energi primer non BBM khususnya batubara dan gas serta energi terbarukan untuk pembangkit listrik guna memberikan stimulus peningkatan produksi energi primer non BBM Meningkatkan pembinaan industri penunjang ketenagalistrikan dalam negeri melalui pembinaan usaha serta pengembangan standarisasi dan sertifikasi Memfasilitasi peningkatan produksi dan peningkatan penggunaan komponen lokal bagi industri penunjang ketenagalistrikan dalam pembangunan pembangkit listrik serta jaringan transmisi dan distribusinya

D. Sub Bidang Pos dan Telematika a. Penyusunan/pembaharuan kebijakan, regulasi, kelembagaan industri pos dan telematika melalui:

b.

c.

Penyelesaian RUU Pos dan penyusunan peraturan pelaksana

UU Pos baru dan konsep peraturan pelaksananya

Penyelesaian Restrukturisasi Pos dan Telematika

Depkominfo

1,5

Penyempurnaan UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Konsep revisi UU Telekomunikasi

Penyelesaian Restrukturisasi Pos dan Telematika

Depkominfo

1,5

Penyusunan/penyempurnaan/pengkajian peraturan perundang-undangan malalui penyusunan peraturan pelaksana RUU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Peningkatan pembangunan infrastruktur dan kualitas layanan pos dan telematika melalui: Finalisasi rencana pembangunan jaringan tulang punggung (backbone) serat optik Palapa Ring * Rehabilitasi infrastruktur penyiaran televisi

Peraturan pelaksana UU ITE

Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Depkominfo

5,0

Depkominfo Rencana pembangunan (model bisnis dan rencana teknis) jaringan Palapa Ring Penyediaan infrastruktur penyiaran di 19 propinsi

I.L - 16

Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika

Depkominfo

3,0

Depkominfo

55,0

No d.

e.


Instansi Pelaksana Depkominfo


Depkominfo

10,0

Kemeneg Ristek

15,0

Dep. PU

48,31

Dep. PU

59.0

Dep. PU

8,3

Dep. PU

3,5


Dep. PU

32,0

Pembangunan Sarana dan Prasarana ASDP

Dephub

PM

Restrukturisasi dan Reformasi Kelembagaan Perkeretaapian Pembangunan Transportasi Laut

Dephub

2,0

Dephub

PM


Dephub

400,0

Program pengembangan Transportasi Antarmoda

Dephub

71,3

Keluaran

Program

Peningkatan e-literacy masyarakat melalui pembuatan model e-education, penyediaan fasilitas pembelajaran di bidang TIK bagi pegawai pemerintah dan umum, penyediaan fasilitas inkubasi konten di bidang TIK Pengembangan dan pemanfaatan aplikasi TIK melalui:

Sarana TIK, model e-education

Pengusaan Serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pengembangan dan peningkatan pemanfaatan perangkat lunak dan aplikasi berbasis open source

-

Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Program Difusi dan Pemanfaatan Iptek

Berkurangnya tingkat penggunaan perangkat lunak ilegal Bertambahnya jumlah instansi pemerintah yang menggunakan perangkat lunak dan aplikasi open source

E. Sub Bidang Perumahan dan Permukiman a.

Pembangunan jaringan sanitasi perpipaan di Kota Denpasar (DSDP);

1 kota

b.

Pembangunan prasarana dan sarana air minum di Umbulan

5 kota

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Fokus 3: Peningkatan Investasi Proyek-Proyek Infrastruktur yang Dilakukan oleh Swasta Melalui Berbagai Skim Kerjasama Antara Pemerintah dan Swasta A. Sub Bidang Sumber Daya Air a.

Penyelenggaraan/Pembinaan Informasi Publik

1 Paket

b.

Penyusunan/Penyempurnaan/Pengkajian Peraturan Perundang-undangan

1 Paket

Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

B. Sub Bidang Transportasi a.

Pengaturan, pengawasan, pengusahaan jalan tol

b. c.

Pembangunan dermaga penyeberangan Ketapang - Margagiri (Jawa Sumatera) Dukungan Kebijakan Reformasi Kelembagaan Perkeretaapian

d.

Pengembangan pelabuhan Tanjung Perak di Teluk Lamong

e.

Pembangunan Bandar Udara Medan Baru sebagai pengganti Bandar Udara Polonia-Medan; Tersusunnya Revisi Undang-undang di bidang Transportasi, Perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang, Kajian Strategis bidang Perhubungan

f.

Terselenggaranya pembangunan dan pengoperasian jalan tol dengan investasi dan kerjasama pemerintah dengan swasta. 1 paket 1 Paket 1 paket (sudah diputuskan menjadi salah satu model kerjasama pemerintah swasta) 1 paket Undang-undang Transportasi, Dokumen Rencana Pendek, Menengah dan Panjang, dan Dokumen kajian.

Jangka

C. Sub Bidang Ketenagalistrikan a.

b.

c.

Pembaharuan regulasi dalam rangka implementasi peningkatan partisipasi swasta dalam pembangunan pembangkit listrik sesuai undang-undang ketenagalistrikan yang baru Penguatan informasi dan aksesibilitas informasi bagi swasta dalam berinvesastasi di bidang ketenagalistrikan

Semakin tertatanya regulasi dalam rnagka meningkatkan investasi swasta di bidang ketenagalistrikan

Program Penyempurnaan Restrukturisasi dan Reformasi Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan

Dep. ESDM

69,6

Semakin lengkap dan mudah akses untuk menggali informasi berinvestasi bagi swasta di bidang ketenagalistrikan

Program Peningkatan Aksesibilitas Pemerintah Daerah, Koperasi dan Masyarakat Terhadap Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan

Dep. ESDM, PT. PLN

3,0

Memfasilitasi dan membantu mengembangkan sistem penyaluran dalam rangka menunjang investasi swasta dalam bidang pembangkitan

Memadainya sistem penyaluran (transmisi, distribusi, gradugardu) untuk menunjang pembangkit listrik yang dibangun oleh swasta

Program Peningkatan Pelayanan Jasa Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan

Dep. ESDM, PT. PLN

150,0

Rencana pembangunan (model bisnis dan rencana teknis) jaringan Palapa Ring

Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika

Depkominfo

3,0

D. Sub Bidang Pos dan Telematika a.

Peningkatan pembangunan infrastruktur dan kualitas layanan pos dan telematika melalui finalisasi rencana pembangunan jaringan tulang punggung serat optik Palapa Ring *

I.L - 17

No


Keluaran

Program

Instansi Pelaksana


Fokus 4: Peningkatan Produksi Migas dan Produk Final Migas, yakni BBM, LPG, dan LNG a.

Evaluasi skim bagi hasil (production sharing contract-PSC) migas guna mendorong pengembangan lapangan tua dan/atau marginal, eksplorasi di daerah remote, dan penguasaan lapangan migas yang siap dieksploitasi Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi

b.

Optimalisasi kapasitas kilang migas dan investasi swasta dalam pembangunan kilang dan pabrik pengolahan baru, serta pembangunan fasilitas penimbun Pengembangan Kebijakan InvestasiMinyak dan Gas Bumi Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

102,7

Tersusunnya spesifikasi gas methane dan batu bara Tersusunnya kebijakan bagi hasil untuk KPS migas yang baru Tersusunnya rencana pengembangan migas, investasi, cadangan, dan neraca migas Terlaksananya pengembangan teknologi gas dan BBG

Program Pembinaan Usaha Pertambangan Migas Program Pembinaan Usaha Pertambangan Migas Program Pembinaan Usaha Pertambangan Migas

Dep. ESDM Dep. ESDM Dep. ESDM

0,35 7,5 17,7


Dep. ESDM

77,2

Terlaksananya pengembangan kawasan, investasi migas, dan pilot project kontrak kerja Tersusunnya kebijakan optimalisasi kilang dan investasi swasta di kilang migas Tersedianya database kebutuhan gas di Kalimantan dan Jawa

Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi

Dep. ESDM

10,6

Dep. ESDM

14,3

Dep. ESDM

5,0

Dep. ESDM

5,0

Tersusunnya database potensi kebutuhan gas dalam negeri Fokus 5: Percepatan Pelaksanaan Upaya Diversifikasi Energi, Melalui Pemanfaatan Gas Bumi, Batubara, dan Energi Baru/Terbarukan a.

Pemberian insentif penjualan gas/batubara dalam negeri serta evaluasi kontrak ekspor jangka panjang yang akan habis masa kontraknya Peningkatan dan Pemanfaatan Mineral, Batubara dan Panas Bumi

Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi

b.

Pemberian insentif pengembangan panas bumi serta penyelesaian kontrakkontrak panas bumi oleh swasta dan bantuan teknis/fiskal Pengembangan Investasi Pengusahaan Panas Bumi

Pembinaan Pengusahaan Panas Bumi

c.

Peningkatan pemanfaatan energi alternatif non-BBM, termasuk gas/batubara, serta pengembangan BBN Peningkatan Pemanfaatan Pertambangan Mineral, Batubara dan Panas Bumi

43,9 Termanfaatkannya batubara dan panas bumi untuk konsumsi dalam negeri, Rumah Tangga, dan listrik Terbangunnya pilot plant pencairan batubara dan spesifikasi briket batubara Terlaksananya pengembangan teknologi eksplorasi migas Terlaksananya evaluasi harga gas bumi, ekspor, dan realisasi pemanfaatan gas bumi

Program Pembinaaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Program Pembinaaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Program Pembinaan Usaha Pertambangan Migas Program Pembinaan Usaha Pertambangan Migas

Dep. ESDM

21,3

Dep. ESDM

8,5

Dep. ESDM Dep. ESDM

7,1 7,0 127,8

Peningkatan investasi, penyelesaian kontrak panas bumi, serta penyelesaian konflik antar sektor (pertambangan-kehutananlingkungan hidup) Tersedianya informasi daerah panas bumi daerah NAD, Sumut, Riau, Bengkulu, Sumsel, Kalimantan, dan Indonesia Timur Tersusunnya informasi eksplorasi daerah NAD, Sumut, Sulawesi, NTT serta wilayah Indonesia Timur Tersedianya informasi mengenai potensi panas bumi di Indonesia Bagian Timur Terlaksananya eksplorasi lapangan panas bumi daerah Indonesia Timur Tersusunnya rumusan peraturan pengusahaan panas bumi


Dep. ESDM

18,2

Program Pembinaaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Program Pembinaaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Program Pembinaaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Program Pembinaaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Program Pembinaaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Dep. ESDM

6,3

Dep. ESDM

11,5

Dep. ESDM

1,5

Dep. ESDM

1,5

Dep. ESDM

88,9 120,9

Terbangunnya demo plant UBC, gas sintetik (gasifikasi batubara), pilot plant kokas batubara, pilot plant pembakar siklon batubara

I.L - 18


Dep. ESDM

4,4

No

Fokus /Kegiatan Prioritas Pengembangan dan Penggunaan Energi Alternatif

Keluaran Tersusunnya kebijakan konversi dan konservasi migas, FS jaringan distribusi gas, dan pengembangan energi Tersedianya BBN dan komersialisasinya serta tata niaga bahan bakar BBN

Koordinasi Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Alternatif

5 laporan dan 5 rumusan kebijakan

Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Usaha Energi Baru Terbarukan

Terlaksananya program langit biru, green diesel, dan biodiesel

Program Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi Program Peningkatan Aksesibilitas Pemerintah Daerah, Koperasi, dan Masyarakat terhadap Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi Program Peningkatan Aksesibilitas Pemerintah Daerah, Koperasi, dan Masyarakat Terhadap Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi Program Pembinaan Usaha Pertambangan Migas

Instansi Pelaksana Dep. ESDM


Dep. ESDM

56,0


5,75

Dep. ESDM

11,4

Fokus 6: Peningkatan Efisiensi Pemanfaatan Energi a.

b.

c.

d.

Evaluasi dan penyempurnaan sistem distribusi BBM, LPG, dan LNG dalam negeri Pelayanan Usaha Pengangkutan dan Penyimpanan Bidang Migas

Evaluasi dan penyempurnaan harga BBM, LPG, dan BBN dan konsep subsidinya Penyiapan dan Penentuan Harga dan Subsidi Bahan Bakar

83,0 Tersedianya fasilitas penimbun, pengangkutan, distribusi, dan penjualan migas Tersusunnya rumusan pengaturan sistem distribusi BBM, LPG, dan LNG Terselenggaranya audit volume BBM yang terdistribusi Tersusunnya regulasi tentang pengaturan penyediaan dan pendistribusian BBM

Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi Program Pembinaan Usaha Pertambangan Migas

Dep. ESDM

38,0

Dep. ESDM

10,0

Program Pembinaan Usaha Pertambangan Migas Program Pembinaan Usaha Pertambangan Migas

Dep. ESDM Dep. ESDM

10,0 25,0 410,8

Terlaksananya sistem distribusi BBM, LPG, dan LNG dalam negeri yang efisien Terlaksananya penetapan harga BBM, BBG, LPG, serta realisasi volume Dirumuskannya tarif transmisi (Perusahaan Gas Negara, Pertamina) Terlaksananya penetapan harga (Rumah Tangga, Pelabuhan)

Dep. ESDM

120,0


Dep. ESDM

18,0

Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi Program Pembinaan Usaha Pertambangan Migas

Dep. ESDM

8,6

Dep. ESDM

4,0

Deptan

Pengambangan Bahan Bakar Nabati (BBN) Pengembangan bahan baku bio-energi

Terealisasinya 600 ha kebun induk; ditanamnya 10.500 ha jarak pagar; dan tersusunnya 4 paket teknologi bio-energi


Penguasaan teknologi produksi BBN

Tersusunnya 3 pilot plant bio-diesel, bio-ethanol, dan bio-fuel

Program Peningkatan IPTEK Sistem Produksi

BPPT

45,0

Pengembangan Industri BBN

Terlaksananya Pilot Project pabrik ethanol/biodiesel

Deperind

70,0

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengembangan BBN

Tersusunnya 3 Rumusan Kebijakan

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Pengembangan Agribisnis

Pengembangan industri alat rumah tangga serta mesin kendaraan dan manufaktur berbahan bakar gas/LPG Penelitian dan Pengembangan Teknologi Energi Baru Terbarukan

Termanfaatkannya energi alternatif non-BBM, khususnya di rumah tangga, industri kecil dan menengah, serta transportasi

I.L - 19



Dep. ESDM

100,0

2,3

11,2

PRIORITAS 4 : PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN No Fokus / Kegiatan Prioritas

Keluaran

Program

Instansi Pelaksana


Fokus 1: Akselerasi penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang merata dan bermutu a. b.

Melanjutkan penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk jenjang pendidikan dasar baik formal maupun non formal Pengadaan buku pelajaran SD/MI/SDLB dan SMP/MTs melalui BOS buku

c.

Penyediaan beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang pendidikan dasar

d.

Rehabilitasi SMP/MTs

e.

Peningkatan daya tampung SMP/MTs melalui pembangunan unit sekolah baru termasuk SD-SMP dan MI-MTs satu atap untuk wilayah terpencil serta ruang kelas baru SMP/MTs; Pembangunan asrama siswa dan mess guru di daerah terpencil dan kepulauan; Pembangunan prasarana pendukung di SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB yang mencakup perpustakaan termasuk buku bacaannya, pusat sumber belajar, dan laboratorium.

f

g. h.

Penyelenggaraan pendidikan alternatif melalui Paket A setara SD dan Paket B setara SMP Penyelenggaraan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus

Tersedianya BOS bagi 36,2 juta siswa SD/Setara, dan SMP/Setara, serta untuk 6 juta siswa MI/setara dan MTs/setara Tersedianya buku pelajaran bagi 36,2 juta siswa SD/Setara, dan SMP/Setara, serta untuk 6,0 juta siswa MI/setara dan MTs/setara Tersedianya beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang pendidikan dasar bagi 1,83 juta siswa SD dan SMP, serta 640 ribu siswa MI dan MTs Terlaksananya rehabilitasi 4.489 ruang kelas SMP, dan 1.000 ruang kelas MTs

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Depdiknas , Depag Depdiknas Depag

10.157,8 1.905,6 796,4 132,0

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Depdiknas Depag

*


Depdiknas Depag

269,3 120,0

Terlaksananya pembangunan 1.250 SD-SMP satu atap, 700 unit sekolah baru SMP, 10.000 ruang kelas baru SMP, serta 275 unit MI-MTs


Depdiknas Depag

1.507,5 202,5

Terbangunnya 10.000 ruang perpustakaan dan pusat sumber belajar SD, dan 15.698 ruang lab/perpus SMP, termasuk 4.920 laboratorium komputer untuk pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di sekolah, serta 5.378 paket peralatan, dan 4.000 ruang lab/perpustakaan di MI-MTs dengan 1.500 paket peralatan Terselenggaranya pendidikan alternatif melalui Paket A setara SD dan Paket B setara SMP bagi 656.503 orang Terselenggaranya pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus di 33 provinsi


Depdiknas Depag

2.680,5 150,0

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Depdiknas

680,3

Depdiknas

57,4

• Program Peningkatan Mutu Pendidik & Tenaga Kependidikan • Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun • Program Pendidikan Menengah • Program Pendidikan Tinggi • Program Peningkatan Mutu Pendidik & Tenaga Kependidikan • Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun • Program Pendidikan Menengah • Program Peningkatan Mutu Pendidik & Tenaga Kependidikan • Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun • Program Pendidikan Menengah Program Peningkatan Mutu Pendidik & Tenaga Kependidikan

Depdiknas Depag

1.846,8 75,0

Depdiknas, Depag

728,2 74,4

Depdiknas Depag

3.875,1 1.645,8

Depdiknas Depag

100,0 20,0

*

Fokus 2: Peningkatan Ketersediaan, Kualitas dan Kesejahteraan Pendidik

*

a.

Percepatan peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik termasuk melalui pengembangan kemitraan antara Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dengan sekolah untuk mendukung Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Terlaksananya peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi 248.500 orang guru dan 33.200 dosen PT.

b.

Percepatan sertifikasi akademik bagi pendidik

Terlaksananya sertifikasi akademik bagi 328.456 orang guru

c.

Peningkatan kesejahteraan pendidik

Tersedianya tunjangan fungsional bagi 885.928 guru, tunjangan profesi bagi 218.048 guru, tunjangan khusus bagi 50.494 guru, serta subsidi guru bantu bagi 127.500 guru

d.

Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan

Terlaksananya pemrbinaan pendidik dan tenaga kependidikan

Pagu indikatif untuk kegiatan prioritas ini tercantum pada Prioritas Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan.

I.L - 20

No

Fokus / Kegiatan Prioritas Fokus 3: Peningkatan Akses, Pemerataan dan Relevansi Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Berkualitas

Keluaran

Program

Instansi Pelaksana


a.

Beasiswa untuk siswa miskin

Tersedianya beasiswa untuk 732.011 siswa SMA/SMK serta untuk 210.188 siswa MA

Program Pendidikan Menengah

Depdiknas Depag

* *

b.

Rehabilitasi sekolah (SMA/SMK/MA)


c.

Peningkatan daya tampung SMA/SMK/MA melalui pembangunan unit sekolah baru terutama di perdesaan dan ruang kelas baru

Terlaksananya rehabilitasi bagi 3.128 ruang kelas SMA/SMK serta 2.000 ruang kelas MA Terbangunnya 172 USB SMA, 193 USB SMK, 4.064 RKB SMA, 2.709 RKB SMK, serta 100 USB MA

Depdiknas Depag Depdiknas Depag

203,3 160,0 848,9 135,0

d.

Pembangunan prasarana pendukung mencakup perpustakaan, laboratorium, dan workshop

e.

Penyediaan sarana & prasarana PT

f.

Beasiswa untuk mahasiswa miskin & beasiswa prestasi

g.

Peningkatan intensitas penelitian yang relevan dengan kebutuhan pembangunan Fokus 4: Peningkatan Pendidikan Luar Sekolah a.

Penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional

b.

Peningkatan ketersediaan dan kualitas bahan bacaan

c.

Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan usia dini


Terbangunnya 7.029 ruang perpustakaan dan laboratorium di SMA, SMK, dan MA, termasuk 4.563 laboratorium komputer untuk pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di sekolah, serta penyediaan peralatan dan bukunya Terbangunnya 56 Politeknik, 262.400 m2 gedung baru, dan tersedianya 820 paket peralatan, serta tersedianya sarana dan prasarana PTA di 33 provinsi Tersedianya beasiswa bagi 161.753 mahasiswa di PT umum dan untuk 50.000 mahasiwa di PTA Terlaksananya penelitian di perguruan tinggi sebanyak 28.852 judul


Depdiknas Depag

859,2 150,0

Program Pendidikan Tinggi

Depdiknas Depag

2.057,2 210,0

Program Pendidikan Tinggi Program Pendidikan Tinggi

Depdiknas Depag Depdiknas

* * 239,4

Terselenggaranya pendidikan keaksaraan fungsional bagi 1.238.411 orang Tersedianya buku dan bahan bacaan yang berkualitas

Program Pendidikan Non Formal

Depdiknas

427,4

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan • Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun • Program Pendidikan Non Formal

Depdiknas Perpusnas Depdiknas Depag

20,0 15,1 150,2 25,0

Program Upaya Kesehatan Perorangan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Depkes Depkes Depkes

2.800 1.800 800

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Depkes

200

28.000 tenaga kesehatan, 56.000 kader kesehatan tersedia dan terlatih

Program Sumber Daya Kesehatan

Depkes

770,0

Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular : 95 persen UCI, 100 persen penanganan penderita DBD dan Malaria, dan 100 persen pertolongan ART bagi penderita HIV/AIDS Vaksin untuk TBC, Demam Berdarah, dan Malaria

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Depkes

1.000

Program Penguatan Kelembagaan Iptek

Kementerian Ristek (Lembaga – Eijkman)

Terlaksananya subsidi dan pembangunan lembaga PAUD serta peningkatan mutu pendidikan usia dini

Fokus 5: Peningkatan Aksesibilitas, Pemerataan, Keterjangkauan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan terutama Bagi Masyarakat Miskin a. b. c.

485 ribu tempat tidur kelas III RS 60 juta penduduk miskin Cakupan pelayanan antenatal (K-4) 87 persen dan kunjungan neonatus (KN-2) 87 persen d. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar 1.500 puskesmas, 2.200 puskesmas pembantu, 28.000 pos kesehatan desa, 2.500 rumah dinas dokter dan paramedis pukesmas Fokus 6: Peningkatan Ketersediaan Tenaga Medis dan Paramedis, terutama untuk Pelayanan Kesehatan Dasar di Daerah Terpencil dan Tertinggal a.

Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di kelas III Rumah Sakit Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya Pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak

Pemenuhan tenaga kesehatan, termasuk dokter spesialis, untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya serta rumah sakit daerah kabupaten/kota

Fokus 7: Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular a.

Penanggulangan penyakit menular

b.

Penelitian Penyakit Menular Tropis

I.L - 21

30,0

No

Fokus / Kegiatan Prioritas Fokus 8: Penanganan Masalah Gizi Kurang dan Gizi Buruk pada Ibu Hamil, Bayi dan Anak Balita a.

Penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada ibu hamil dan menyusui, bayi dan anak balita

a.

Penyediaan obat

b.

Pengujian laboratorium sampel obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, Makanan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) Pengadaan sarana dan prasarana laboratorium

Keluaran

MP-ASI pada 950 ribu bayi dan anak (6-24 bulan), vitamin A pada 250.000 bayi dan 4,9 juta balita, tablet Fe pada 1,1 juta ibu hamil, kapsul yadium pada wanita usia subur di 80 persen kecamatan endemik, surveilans gizi di 250 ribu posyandu Fokus 9: : Peningkatan Pemanfaatan Obat Generik Esensial, Pengawasan Obat, Makanan dan Keamanan Pangan

c.

Ketersediaan obat generik esensial dan kesehatan dasar Rp. 5.000/kapita/tahun Terlaksananya pengujian laboratorium terhadap: 114 ribu sampel Tersedianya sarana dan prasarana laboratorium : 6 lab BPOM Pusat, dan 26 balai besar POM

Program

Instansi Pelaksana


Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Depkes

600

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Depkes

600,0

Program Pengawasan Obat dan Makanan

BPOM

100,0

Program Pengawasan Obat dan Makanan

BPOM

100,0

Program Keluarga Berencana

BKKBN

36,0

Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Program Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas Program Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas Program Pengelolaan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara

BKKBN BKKBN

21,5 50,0

BKKBN

65,0

BKKBN

25,0

BKKBN

31,0

BKKBN

43,3

Fokus 10: Revitalisasi Program KB a.

Peningkatan jejaring pelayanan KB pemerintah dan swasta/non pemerintah

b. c.

Pembentukan, pengembangan, pengelolaan dan pelayanan PIK-KRR Intensifikasi advokasi dan KIE Program KB Nasional

d.

Penguatan jejaring operasional lini lapangan yang berbasis masyarakat

e.

Pendataan keluarga dan individu dalam keluarga

f.

Peningkatan kompetensi petugas dan pengelola program

g.

Pengadaan alat/bahan sarana pelayanan program

65.000 tempat pelayanan KB memberikan promosi dan konseling, dan terciptanya sistem jaminan pembiayaan program KB terutama bagi rakyat miskin 2.430 kecamatan memiliki PIK-KRR yang aktif dan berkualitas 28.600 desa/kelurahan memiliki Toga/Toma yang melakukan advokasi dan KIE KB Meningkatnya jumlah PLKB/PKB yang terlatih sebanyak 26.500 petugas 73.500 desa/kelurahan melaksanakan pendataan dan mempunyai data keluarga yang ”up to date” 26.500 petugas KB memenuhi standar kompetensi Tersedianya sarana penunjang pelayanan program dan pengembangan sistem informasi program berbasis IT di pusat dan 33 provinsi

I.L - 22

PRIORITAS 5 : PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN No

Fokus / Kegiatan Prioritas

Fokus 1: Stabilitas Harga Bahan-bahan Pokok a. Penyediaan cadangan beras pemerintah 1 juta ton. b.

Stabilisasi / kepastian harga komoditas primer melalui DPM-LUEP

Keluaran

Program

Instansi Pelaksana


Penyediaan cadangan beras sehingga mencapai 1 juta ton.


Perum BULOG

Terlaksananya pembelian gabah petani sebanyak 194 ribu ton, jagung 85 ribu ton, dan kedelai 5 ribu ton.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan.

Deptan

350,0

Fasilitasi kepada 75.000 usaha mikro.

Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro.

Kemeneg KUKM

300,0

Fasilitasi kepada 1.000 LKM/KSP. Fasilitasi kepada 3.000 usaha mikro. Fasilitasi kepada 75 sentra. Fasilitasi kepada 5.000 usaha mikro. 32 SPDN, 33 kedai pesisir, 56 LKM, dan bantuan sosial yang tersebar di 70 kabupaten/kota. 3.500 KUB di 33 provinsi.

Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro. Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro. Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro. Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro. Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan. Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan. Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga. Program Pengelolaan Pertanahan

Kemeneg KUKM Kemeneg KUKM Kemeneg KUKM Kemeneg KUKM DKP

15,0 15,0 30,0 20,0 110,0

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Kemenko Kesra

Depdagri

4.300,2

Dep PU

1.765,5

Fokus 2: Mendorong Pertumbuhan Yang Pro-Rakyat Miskin a. b. c. d. e. f.

Penyediaan dana bergulir untuk kegiatan produktif skala usaha mikro dengan pola bagi hasil/syariah dan konvensional. Bimbingan teknis/pendampingan dan pelatihan pengelola LKM/KSP. Pelatihan budaya, motivasi usaha dan teknis manajeman usaha mikro. Pembinaan sentra-sentra produksi di daerah terisolir dan tertinggal. Fasilitasi sarana dan prasarana usaha mikro. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.

g.

Pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil.

h.

Peningkatan akses informasi dan pelayanan pendampingan pemberdayaan dan ketahanan keluarga Percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah.

i. j.

Peningkatan koordinasi penanggulangan kemiskinan berbasis kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin.

1,2 juta keluarga Pra-Sejahtera dan KS-1 anggota UPPKS aktif berusaha. 1 juta sertifikat tanah, 500 ribu ha peta dasar pendaftaran tanah; 3.000 titik KDKN Fasilitasi kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin.

DKP

80,0

BKKBN

20,0

BPN

368,0 50,0

Fokus 3: Menyempurnakan dan Memperluas Cakupan Program Pembangunan Berbasis Masyarakat a.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Daerah Perdesaan (Program Pengembangan Kecamatan). Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Daerah Perkotaan (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan).

Penyediaan bantuan langsung masyarakat dan bantuan teknis kepada masyarakat miskin di 2.389 kecamatan. Penyediaan bantuan langsung masyarakat dan bantuan teknis kepada masyarakat miskin di 1.072 kecamatan.

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

c.

Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah/RISE.

Penyediaan bantuan teknis di 237 kecamatan.


Dep PU

137,3

d.

Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus/SPADA

Program Pengembangan Kawasan Tertinggal

Kemeneg PDT

387,0

e.

Penyempurnaan dan pemantapan program pembangunan berbasis masyarakat.

Penyediaan bantuan langsung masyarakat dan bantuan teknis kepada masyarakat miskin di 186 kecamatan di 32 kabupaten di 8 provinsi. Perwujudan koordinasi program pembangunan berbasis masyarakat secara sistematis.

Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Kemeneg PPN/ Bappenas

1,0

Tersedianya easiswa bagi 1,83 juta siswa SD/SMP dan 640 ribu siswa MI/MTS

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan

Depdiknas Depag

837,6 331,2

Tersedianya beasiswa bagi 732.011 siswa SMA/SMK serta bagi 210.188 siswa MA. Tersedianya beasiswa bagi 161.753 mahasiswa di PT umum dan 50.000 mahasiswa di PTA

Program Pendidikan Menengah.

Depdiknas Depag Depdiknas Depag

570,0 189,0 483,3 94,0

b.

Fokus 4: Meningkatnya Akses Masyarakat Miskin Kepada Pelayanan Dasar a.

b. c.

Beasiswa untuk siswa miskin jenjang pendidikan dasar disekolah dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsnawiyah (MTs) Beasiswa siswa miskin jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA). Beasiswa untuk mahasiswa miskin dan beasiswa berprestasi.

I.L - 23

Program Pendidikan Tinggi.

No d. e. f.

Fokus / Kegiatan Prioritas Pelayanan kesehatan rujukan bagi keluarga miskin secara cuma-cuma di kelas III rumah sakit. Pelayanan kesehatan dasar bagi kelurga miskin secara cuma-cuma di Puskesmas. Jaminan pelayanan KB berkualitas bagi rakyat miskin.

Keluaran

Program

Instansi Pelaksana


458.000 tempat tidur kelas III RS

Program Upaya Kesehatan Perorangan.

Depkes

2.800,0

Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin (sekitar 6 juta keluarga miskin) Tersedianya kontrasepsi gratis bagi 838.450 PB miskin dan 9.534.600 PA miskin

Program Upaya Kesehatan Masyarakat.

Depkes

1.800,0


BKKBN

388,3

Fokus 5: Membangun dan Menyempurnakan Sistem Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Miskin a.

Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak (PUA).

b.

Pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, komunitas adat terpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.

c.

Bantuan sosial untuk masyarakat rentan, korban bencana alam, dan korban bencana sosial.

d.

g.

Peningkatan pelayanan sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) termasuk anak, lanjut usia dan penyandang cacat Penyediaan bantuan tunai bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang memenuhi persyaratan (pemeriksaan kehamilan ibu, imunisasi dan pemeriksaan rutin BALITA, menjamin keberadaan anak usia sekolah di SD/MI dan SMP/MTs; dan pengurangan pekerja anak serta penyempurnaan pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada keluarga miskin/RTSM) melalui perluasan Program Keluarga Harapan (PKH). Pendataan pelaksanaan PKH (bantuan tunai bagi RTSM yang memenuhi persyaratan) Penyaluran beras bersubsidi untuk keluarga miskin (raskin)

h.

Pengurangan pekerja anak dalam rangka mendukung PKH

e.

f.

Terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A) di 15 provinsi dan di 40 kabupaten/kota. Diberdayakannya keluarga fakir miskin, KAT, dan PMKS di beberapa kabupaten/kota.

Tersedianya bantuan sosial untuk masyarakat rentan, korban bencana alam, dan korban bencana sosial di beberapa kabupaten/kota. Tersedianya pelayanan sosial dasar bagi PMKS termasuk anak, lanjut usia dan penyandang cacat Melayani pemeriksaan kehamilan ibu, imunisasi dan pemeriksaan rutin BALITA, menjamin keberadaan anak usia sekolah di SD/MI dan SMP/MTs serta bantuan tunai bagi 1,5 juta RTSM.

1,5 juta RTSM Menjamin ketersediaan beras dan kebutuhan pokok bagi rumah tangga miskin. Tersedianya pendidikan bagi anak yang bekerja di 7 provinsi

I.L - 24

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.

Kemeneg PP

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya. Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial.

Depsos

690,0

Depsos

646,0

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial.

Depsos

574,0

Depsos

2.350,0

Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial Program Subsidi Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja

BPS

5,5

265,0

Perum BULOG Depnakertrans

40,0

PRIORITAS 6 : PEMBERANTASAN KORUPSI, DAN PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI No


Keluaran

Program

Instansi Pelaksana


Fokus 1: Penindakan Tindak Pidana Korupsi a.

Penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada 5 (lima) pengguna APBN terbesar, yaitu sektor Pendidikan; Perhubungan; Agama; Pekerjaan Umum dan Pertahanan Keamanan dan sektor penerimaan negara

Meningkatnya penindakan terhadap pelaku korupsi pada lima pengguna APBN terbesar, yaitu sektor Pendidikan; Perhubungan; Agama; Pekerjaan Umum dan Pertahanan Keamanan dan sektor penerimaan negara

Program Penegakan Hukum dan HAM

- KPK - Kejagung

20,0 146,7

Program Penyidikan dan penyelidikan Tindak Pidana

- Polri/polda

21,0

Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM

KPK

8,1

Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik

Kemeneg PAN

3,0


Kemeneg PPN/Bappenas

4,0

Fokus 2: Pencegahan Tindak Pidana Korupsi a.

Mempercepat langkah-langkah pencegahan tindak pidana korupsi: Melanjutkan pelaksanaan kampanye publik Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi untuk masalah di bidang pertanahan;investasi; pengadaan barang dan jasa; perpajakan dan Samsat

Meningkatnya pemahaman dan inisiatif instansi/ lembaga dan RAD PK pada 5 fokus masalah pertanahan, investasi, pengadaan barang dan jasa, perpajakan dan Samsat.

Fokus 3: Penyempurnaan undang-undang yang menghambat upaya percepatan pemberantasan korupsi a.

Percepatan penyempurnaan UU Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Kitab Undang-undang Hukum Pidana; UU Nomo 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi; UU 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Fokus 4: Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi

Tersusunnya UU yang lebih mampu mendukung pelaksanaan pemberantasan korupsi

Program Pembentukan Hukum

Depkumham

23,0

a.

Terciptanya payung hukum yang kuat bagi masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi

Program Pembentukan Hukum

Depkumham

3,0

Meningkatnya informasi tindak pidana korupsi pada masyarakat

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik

Depkominfo

3,0

Meningkatnya kualitas pelayan publik di bidang pertanahan, investasi, perpajakan dan kepabeanan, Samsat dan pengadaan barang dan jasa pemerintah/publik.

Program Peningkatan Kualitas Pelayan Publik

- Kemeneg PAN - BKPM - Depkeu ∗

Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Program Penataan Kelembagaan Ketatalaksanaan Program Pengelolaan Pertanahan

- Polri/Polda

Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah

Depdagri

Mempercepat penerbitan peraturan pelaksanaan UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban; Peraturan pelaksanaan UU tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik b. Penyebaran isu strategis dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi pada masyarakat Fokus 5: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik a.

∗

Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang: - investasi - perpajakan dan kepabeanan - Samsat (sistem administrasi satu atap) - pengadaan barang dan jasa pemerintah/publik.

b.

Meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang pertanahan

c.

Peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah (bidang kesehatan dan pendidikan).

Meningkatnya pelayanan pertanahan dengan target 2,34 juta sertifikat tanah ke masyarakat Meningkatnya kapasitas aparat pemerintah daerah di 33 provinsi dalam menerapkan SPM (bidang kesehatan dan pendidikan) di daerahnya.

- Kemeneg PPN/ Bappenas BPN

Untuk perpajakan dan kepabeanan terdapat dalam prioritas peningkatan kesempatan kerja, investasi, dan ekspor dan dalam fokus mengnurangi hambatan pokok pada prosedur perizinan, administrasi perpajakan dan kepabeanan

I.L - 25

1,5 79,6

6,8 12,5 612,9 15,0

No d.

Fokus / Kegiatan Prioritas Penyempurnaan Sistem Koneksi (inter-phase) Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terintegrasi antar instansi yang terkait.

Keluaran Terbentuknya Sistem Koneksi (inter-phase) Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Program Program Peningkatan Kualitas Pelayan Publik

Instansi Pelaksana Kemeneg PAN

Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Negara

Depdagri Depkeu


8,0

∗

Fokus 6: Peningkatan Kinerja dan Kesejahteraan PNS a.

Penyempurnaan sistem remunerasi PNS yang layak dan dapat mendorong peningkatan kinerja.

Ditetapkan sistem remunerasi PNS yang layak dan dapat mendorong peningkatan kinerja

Program Sumber Daya Manusia Aparatur

Kemeneg PAN

1,8

b.

Penyempurnaan sistem penilaian kinerja PNS, untuk menggantikan sistem DP3 yang dinilai tidak akuntable. Penyempurnaan UU Nomor 43 Tahun 1999

Ditetapkan sistem penilaian kinerja PNS yang akuntabel


BKN

0,5

Tersusunnya RUU Pokok-Pokok Kepegawaian pengganti UU Nomor 43 Tahun 1999


Kemeneg PAN

4,0

Tersusunnya pedoman penerapan sistem manajemen kinerja untuk instansi pemerintah Tersusunnya sistem pengawasan pemerintah yang efisien, efektif dan tidak tumpang tindih, serta yang dapat mendorong peningkatan kinerja instansi pemerintah Berkurangnya tumpang tindih tugas dan fungsi lembaga/badan quasi birokrasi dan lembaga-lembaga di dalam birokrasi

Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara

LAN

0,5

Kemeneg PAN

4,0

Kemeneg PAN

2,0

c.

Fokus 7: Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Pengawasan Aparatur Negara a.

∗

b.

Penyusunan pedoman penerapan sistem manajemen kinerja untuk instansi pemerintah. Penyusunan sistem pengawasan pemerintah.

c.

Penataan kelembagaan quasi birokrasi dan kelembagaan birokrasi.


Untuk perpajakan dan kepabeanan terdapat dalam prioritas peningkatan kesempatan kerja, investasi, dan ekspor dan dalam fokus mengnurangi hambatan pokok pada prosedur perizinan, administrasi perpajakan dan kepabeanan

I.L - 26

PRIORITAS 7 : PENGUATAN KEMAMPUAN PERTAHANAN DAN PEMANTAPAN KEAMANAN DALAM NEGERI No Fokus / Keluaran Kegiatan Prioritas

Program

Instansi Pelaksana


Fokus 1 : Peningkatan kemampuan alutsista TNI dan Alut Polri serta Peningkatan peran industri pertahanan nasional dalam memenuhi kebutuhan alutsista TNI dan alut Polri a.

Penggantian dan Pengembangan Alutsista TNI

Kesiapan alutsista integratif TNI menjadi 40 persen dari jumlah saat ini

Pengembangan Pertahanan Integratif

Dephan/ TNI

474,3

Kesiapan alutsista TNI AD menjadi 38 persen dari jumlah saat ini

Pengembangan Pertahanan Matra Darat

TNI AD

483,6

Kesiapan alutsista TNI AL menjadi 41 persen dari jumlah yang ada saat ini

Pengembangan Pertahanan Matra Laut

TNI AL

393,2

Kesiapan alutsista TNI AU menjadi 43 persen dari jumlah yang ada saat ini

Pengembangan Pertahanan Matra Udara

TNI AU

304,0

Kesiapan alutsista TNI rata-rata mencapai 40 persen dari jumlah yang ada saat ini

Pengembangan Industri Pertahanan

Dephan/TNI

2.837,5 1.505,6

b.

Pengembangan peralatan Polri

Kesiapan peralatan Polri mencapai 70 persen dari kondisi yang ada saat ini

Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepolisian

Polri

c.

Pengembangan sistem industri pertahanan

Ditetapkannya sejumlah peraturan perundangan yang mengatur mekanisme pengembangan industri pertahanan


Dephan/ TNI

17,6

d.

Pemanfaatan fasilitas pemeliharaan dan penyerapan secara signifikan produk industri pertahanan nasional

Meningkatnya jumlah dan jenis alutsista TNI dan alut Polri produk industri pertahanan nasional untuk memperkuat sistem pertahanan dan keamanan


Dephan/ TNI

2.375,0


Dephan/ TNI

175,8


TNI AD

236,8


TNI AL

156,0

Fokus 2 : Pengembangan profesionalitas dan peningkatan kesejahteraan prajurit TNI dan anggota Polri a.

b.

Pengembangan profesionalitas personil TNI dan Polri

Pembangunan dan pengembangan fasilitas TNI dan Polri

Terpeliharanya kekuatan dan kemampuan prajurit TNI


TNI AU

Terpeliharanya kekuatan dan kemampuan anggota Polri

Program SDM Kepolisian

Polri

268,9

51,3

Tersedianya secara memadai barak, rumah dinas, atau bangunan-bangunan komando, serta pusdiklat dan rumah sakit


Dephan/ TNI

228,3


TNI AD

763,9


TNI AL

393,2


TNI AU

335,4


Polri

197,0


Dephan/ TNI

105,2

Fokus 3 : Pengamanan batas negara pada sekitar pulau-pulau kecil terluar dan wilayah-wilayah perbatasan a.

Peningkatan kualitas dan kuantitas pos-pos pertahanan dalam rangka pencegahan terjadinya pelanggaran wilayah dan kedaulatan

Pembangunan pos lintas batas (PLB) baru pada jalur-jalur lintas batas tradisional dan peningkatan kualitas PLB yang telah ada dengan prioritas wilayah perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan, RI-Timor Leste di NTT, RI-dan PNG di Papua

I.L - 27

No


b.

Peningkatan operasional penjagaan dan pengawasan aktivitas asing di pulau-plau terluar dan wilayah-wilayah perbatasan

Terselenggaranya penjagaan dan pengawasan aktivitas asing di pulau-pulau terluar dan wilayah-wilayah perbatasan

Penegakan Kedaulatan dan Penjagaan Keutuhan NKRI

Dephan/ TNI

1.186,7

c.

Peningkatan kerjasama bilateral pengamanan di wilayah-wilayah perbatasan

-

Peningkatan kerjasama bilateral melalui forum GBC Indonesia – Malaysia, JBC Indonesia-PNG, JBC Indonesia, JWG Indonesia-Philipina, dan SOSEK MALINDO

Kerjasama Militer Internasional

Dephan/ TNI

28,1

-

Pembangunan fasilitas pos-pos permanen pengamanan perbatasan dengan prioritas di wilayah perbatasan RIMalaysia, RI-Timor Leste, dan RI-PNG

Pembangunan pos lintas batas (PLB) baru pada jalar-jalur lintas batas tradisional dan peningkatan kualitas PLB yang telah ada dengan prioritas wilayah perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan, RI-Timor Leste di NTT, RI-dan PNG di Papua


Polri

50,0

Bertambahnya jumlah dan kelengkapan prasarana dan sarana penanggulangan dan pencegahan gangguan laut

Pemantapan Keamanan Dalam Negeri

KemenkoPolhukam (Bakorkamla)

55,5

Terbangunnya stasiun koordinasi keamanan laut

Pemantapan Kemanan Dalam Negeri

KemenkoPolhukam

15,0

d.

Peningkatan kualitas dan kuantitas pos-pos keamanan dalam rangka pencegahan tindak kejahatan transnasional

Keluaran

Program

Instansi Pelaksana


Fokus 4 : Penanggulangan dan pencegahan gangguan keamanan laut a.

Pengembangan prasarana dan sarana termasuk early warning system

(Bakorkamla) b.

c.

Intensifikasi operasi bersama keamanan laut

Pengembangan sistem pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan

Bertambahnya area cakupan dan periode operasi bersama keamanan laut


KemenkoPolhukam

29,5

Meningkatkan pengawasan dan pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pengembangan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

DKP

221,6

(Bakorkamla)

Fokus 5 : Pencegahan dan pemberantasan narkoba dan kejahatan transnasional lainnya a.

Peningkatan kualitas penegakan hukum di bidang narkoba

Meningkatnya jumlah penyelesaian perkara kejahatan di bidang narkoba

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

BNN

100,0

b.

Peningkatan pelayanan terapi dan rehabilitasi kepada penyalahguna (korban) narkoba

Bertambahnya jumlah dan perlengkapan pusat-pusat pelayanan terapi dan rehabilitasi korban penyalahguna narkoba


BNN

170,0

c.

Penyelenggaraan kampanye nasional dan sosialisasi anti narkoba

Bertambahnya masyarakat yang mengerti dan sadar bahaya narkoba


BNN

35,0

Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik

Depkominfo


Dephut

d.

Pengamanan Kawasan Hutan

Operasi hutan lestari 100 kali di propinsi paling rawan, khususnya di hutan lindung dan kawasan konservasi

I.L - 28

4,0

66,7

No


Keluaran

Program

Instansi Pelaksana


Fokus 6 : Penyelesaian dan pencegahan konflik a.

Penguatan Penghayatan Ideologi Pancasila

b.

Peningkatan Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan

Terlaksananya diseminasi informasi tentang ideologi Pancasila melalui media massa dan dialog

Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional

Kemenko Polhukam

2,0

- Terlaksananya sosialisasi/desiminasi informasi wawasan kebangsaan melalui media massa dan dialog


Kemenko Polhukam

2,0

- Terlaksananya program cinta tanah air dan wawasan kebangsaan oleh 250 Ormas/LSM


Depdagri

8,5

4,0

c.

Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil Dalam Penyelesaian Konflik

Terlaksananya pendidikan masyarakat dalam pencegahan dan penyelesaian konflik

Penanganan Wilayah Pasca konflik

Depdagri

d.

Penyediaan Sarana, Prasarana dan Peningkatan kapasitas SDM Aparatur Media Center di Poso, Papua, Maluku, Maluku Utara, NAD, dan NTB serta Daerah Perbatasan dan Daerah Tertinggal

Terbangun dan berfungsinya Media Center di 10 provinsi dan tersedianya informasi dan SDM aparatur yang berkualitas

Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik

Depkominfo

e.

Penguatan Ruang Publik bagi pencegahan dan Penyelesaian Konflik

Terlaksananya forum bersama antar umat agama dan dialog di 6 lokasi


Depdagri

6,5

f.

Pengefektifan Sistem Kewaspadaan Dini Sosial Politik

Berfungsinya sistem kewaspadaan dini sosial politik secara efektif


Kemenko Polhukam

5,0

g.

Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi Berbagai Pihak dalam Penyelesian Konflik

Meningkatnya Kapasitas Desk Aceh, Desk Papua, Desk Sulteng, Desk Perbatasan dan Pulau Terluar/kecil dan koordinasi penyelesaian konflik lainnya


Kemenko Polhukam

14,0

Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Polri

h.

Pemantapan community policing dan tokoh-tokoh masyarakat serta komponenkomponen masyarakat lainnya

Makin berperannya tokoh-tokoh masyarakat serta komponenkomponen masyarakat lainnya dalam mencegah dan menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat

19,0

191,5

Fokus 7 : Penanggulangan dan pencegahan tindakan terorisme serta peningkatan kerjasama internasional dalam penanggulangan dan pencegahan tindakan terorisme a.

b.

-

Peningkatan kelembagaan badan koordinasi penanggulangan terorisme

-

Komunikasi dan dialog serta pemberdayaan kelompok masyarakat

Peningkatan pencarian, penangkapan dan pemrosesan tokoh-tokoh kunci operasional terorisme

-

Semakin kuatnya lembaga yang berwenang dalam penanggulangan terorisme.

-

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme

Meningkatnya jumlah penangkapan dan proses hukum tokohtokoh kunci terorisme

I.L - 29


Kemenko Polhukam

Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban

Polri

4,0

41,6

No

c.


Keluaran

-

Kerjasama bilateral dalam hal penanggulangan dan pencegahan aksi-aksi terorisme

-

Meningkatnya penanganan terorisme yang bersifat lintas negara

-

Kerjasama kawasan dan regional dalam penanggulangan dan pencegahan aksi-aksi terorisme

-

Menurunnya potensi aksi terorisme lintas negara

Program

Instansi Pelaksana


Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Keamanan Negara

BIN

7,5

Meningkatnya kemampuan lembaga dan SDM intelijen pusat dan daerah


BIN

215,0

Meningkatnya kemampuan intelijen TNI


Mabes TNI

60,0

Terbangun sistem informasi intelejen pertahanan


Mabes TNI

60,0

Meningkatnya kemampuan intelijen Polri

Strategi Keamanan dan Ketertiban

Polri

20,0

Teredamnya potensi gangguan keamanan , ketertiban, krimininalitas, konflik, separatisme, dan terorisme


BIN

275,0

Terdeteksinya ancaman gangguan pertahanan negara


Mabes TNI

20,0

Terdata dan termonitornya pelaku tindak pidana

Strategi Keamanan dan Ketertiban

Polri

19,0

Terdeteksi dan terungkapnya jaringan peredaran gelap narkoba

Pencegahan Penanggulangan Peredaran Gelap Narkoba

BNN

10,0

Fokus 8 : Penguatan intelijen untuk mewujudkan keamanan nasional a.

b.

Meningkatkan sarana dan prasarana intelijen pusat dan daerah

Operasi dan koordinasi dalam hal deteksi dini untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, dan menanggulangi kriminalitas, mencegah dan menanggulangi konflik, separatisme, dan terorisme

I.L - 30

PRIORITAS 8: PENANGANAN BENCANA, PENGURANGAN RISIKO BENCANA, DAN PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR No.


Keluaran

Program

Instansi Pelaksana


Fokus 1a: Percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tsunami di Aceh-Nias a.

Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pemenuhan Pelayanan Dasar, dan Pengarusutamaan Gender NAD - Nias Peningkatan, Pengembangan, dan Penguatan Landasan Perekonomian yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan NAD-Nias

42.000 guru di 23 kab/kota

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias

BRR

631,7

23 lokasi kab/kota terbangun pelayanan satu atap investasi


BRR

346,5

c.

Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Perumahan dan Permukiman, Pengelolaan Lingkungan, dan Penataan Ruang Wilyah NAD-Nias.

12.000 rumah dan prasarana dasar untuk korban bencana di Aceh, Nias,


BRR

3.348,4

d.

Penguatan Kapasitas Kelembagaan, dan Peningkatan Koordinasi antar Pelaku Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias

Exit Strategy mendukung kesiapan Pemda dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di 23 kab/kota NAD-Nias


BRR

392,5

Peningkatan kehidupan sosial Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Perwilayahan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Wilayah 6 wilayah di NAD dan Nias Fokus 1b: Percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa di DIY-Jateng, serta pasca bencana alam lainnya di berbagai daerah

BRR

2.008,1

a.

b.

e.

Penyelesaian pembangunan, rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan dan prasarana dasar

Penanganan jembatan Janti

1. Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Dep. PU

5,0

Program Penataan Lingkungan Permukiman

Rumah dan prasarana dasar di 3 provinsi

1. Program Pemberdayaan Komunitas Pemukiman

Dep.PU

76,7

Pembangunan perumahan bagi masyarakat korban bencana

1. Program Pengembangan Komunitas Perumahan 2. Program Pengembangan Perumahan Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan

Kemenegpera

21,0

Pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan b.

Peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat yang meliputi pelayanan pendidikan, dan pelayanan kesehatan: - Rehabilitasi sarana dan prasarana Pendidikan Dasar - Rehabilitasi sarana dan prasarana Pendidikan Menengah Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar

c.

d.

Fasilitas dan layanan pendidikan . korban bencana di DIY dan Jateng

1. Program Pendidikan Dasar

Fasilitas dan layanan pendidikan . korban bencana di DIY dan Jateng Tersedianya puskesmas, poskedes, rumah dinas dokter

2. Program Pendidikan Menengah

Dep. ESDM

5,7

Depdiknas

350

Program Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Depkes

179,0

Jaminan KB berkualitas bagi rakyat miskin

Tersedianya sarana dan prasarana keluarga berencana serta alat/obat kontrasepsi


BKKBN

5,0

Fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam memantapkan penyelenggaraan pemerintah di wilayah pasca bencana - Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah - Pembangunan Gedung dan Pembangunan Prasarana

Pembangunan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan

Program Peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah

Depdagri

16,0

Rehabilitasi kantor BPKP di Provinsi DIY

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara

BPKP

17,0

Bantuan modal pasca gempa untuk usaha mikro dan kecil melalui koperasi

Bantuan modal pada 350 Koperasi/UMKM

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM

Kemeneg KUKM

17,5

I.L - 31

No. e.

Fokus/Kegiatan Prioritas Peningkatan kehidupan sosial Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Wilayah - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan (KHPP) - Pemulihan warisan budaya yang rusak

Keluaran

Program

Instansi Pelaksana


Meningkatnya kapasitas kelembagaan KHPP di Provinsi Yogya

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Kemeneg PP

Terlaksananya pemulihan benda cagar budaya dibawah pengelolaan BP3 DIY dan Jateng; dan terlaksananya pendukungan untuk pemulihan benda cagar budaya daerah di DIY dan Jateng

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Depbudpar

14,7

30 propinsi :Terbentuknya lembaga penanganan bencana dan SDM yang memahami PB di pusat dan daerah serta menjabarkan RAN PRB ke dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) PRB Peningkatan kapasitas kelembagaan TEWS dan 1 Sistem integrasi

Program Pemulihan Daerah yang Terkena Bencana

Bakornas PB

25,4

Difusi dan Pemanfaatan IPTEK

Kemenegristek

35,7

Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat di 4 lokasi prioritas

Penelitian dan Pengembangan IPTEK

LIPI

10,0

1. Tersusunnya model penataan lingkungan pesisir yang ramah lingkungan dan terwujudnya contoh rumah dan prasarana yang berbasis mitigasi bencana 2. Terlaksananya uji coba early warning system di 2 lokasi rawan bencana

Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

DKP

Fokus 2: Penjabaran rencana aksi nasional pengurangan risiko bencana a.

b.

c.

d.

Meletakkan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas nasional maupun daerah dan implementasinya dilaksanakan oleh suatu institusi yang kuat yang bersifat koordinatif - Pengembangan Sistem Manajemen Penanganan Bencana Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana serta menerapkan sistem peringatan dini - Pengembangan sistem deteksi dini tsunami (tsunami early warning system/TEWS) Memanfaatkan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun budaya keselamatan dan ketahanan pada seluruh tingkatan - Penelitian gejala alam tsunami dalam rangka peembekalan pengetahuan bagi masyarakat Mengurangi cakupan risiko bencana - Mitigasi Penanggulangan Bencana lingkungan laut dan pesisir

35,0

Fokus 3: Pengembangan kemampuan kelembagaan dan SDM dalam sistem deteksi dini dan mitigasi bencana a.

b.

c.

Penguatan kelembagaan dan Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam usaha mitigasi bencana - Peningkatan kapasitas Aparatur Pemda dalam usaha mitigasi bencana - Penanggulangan Pasca Bencana Alam dan Kerusuhan Sosial

10 propinsi: Pelatihan aparat dalam mitigasi,

Program Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah

Depdagri

15,0

7 paket

Bakornas PB

55,9

Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat untuk mampu memberikan tanggapan yang efektif terhadap dampak kejadian bencana - Penyebaran informasi pada masyarakat mengenai bencana alam

tersebarnya informasi di seluruh indonesia

Program Pemulihan Daerah yang Terkena Bencana Program Peningkatan Kualitas Informasi Publik

Depkominfo

6,5

Penyempurnaan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial

- Dukungan pengembangan sistem deteksi dini tsunami

Pemberian Bantuan Kebutuhan Sosial Dasar (sandang, pangan, pelatihan penanganan bencana, dapur umum, kader karang taruna) • Penyediaan jaring kontrol geodesi dan geodinamika nasional, 30 titik pengamatan pasang surut • 20 Tide Gauge • 12 GPS • Data Geo Spatial Pulau Sumatera bagian barat Dukungan sistem deteksi dini tsunami

Rancang bangun buoy dalam rangka penerapan sistem deteksi dini tsunami

Pelayanan data dan informasi dari satelit penginderaan jarak jauh dalam rangka penyediaan data spasial bagi sistem deteksi dini tsunami

Pengembangan sistem deteksi dini (early warning system) dalam rangka kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana di tingkat daerah dan masyarakat

Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial

Depsos

Difusi dan Pemanfaatan IPTEK

Bakosurtanal

5 unit buoy dan sistem integrasinya

Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi

BPPT

Penyediaan Peta Geospasial data sistem deteksi dini

Penelitian dan Pengembangan IPTEK

LAPAN

I.L - 32

500,0

11,5

45

10,0

No.


Keluaran

Earthquake Monitoring

40 seismograf, 98 akselerograf

Pengembangan Meteorological Early Warning System (MEWS)

5 paket

Program

Instansi Pelaksana


Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi dan Geofisika Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi dan Geofisika

BMG

Program Perlindungan dan Konservasi SDA

Bakosurtanal

Penataan Ruang

Dep. PU

16,1

275 Nomor Lembar Peta (NLP) sebagian Papua, Maluku, dan batas wilayah negara Penyusunan rencana zonasi tata ruang laut di 25 kabupaten/kota Data dasar Spatial Pulau Sumatera bagian barat

Penataan Ruang

Bakosurtanal

92,2

Penataan Ruang

DKP

Penataan Ruang

Bakosurtanal

48,3

Panduan zoning regulation dan building code serta sosialisasinya Tersusunnya pedoman evaluasi kinerja penataan ruang daerah, pedoman penyelesaian konflik pemanfaatan ruang di daerah, penguatan kelembagaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Sistem dan mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang pada wilayah rawan bencana Tersedianya mapping kinerja penataan ruang daerah dan pusat Tersedianya pedoman penjabaran RTR dalam strategi pemanfaatan ruang dan pengendaliannya Terwujudnya sinkronisasi RTRW Provinsi dan RTRW kabupate/kota, kelembagaan penataan ruang (BKPRD) Meningkatnya koordinasi penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil 33 provinsi Tersedianya pedoman penjabaran RTR dalam strategi pemanfaatan ruang dan pengendaliannya

Penataan Ruang

Dep. PU

17,5

Penataan Ruang

Depdagri

2,5

Penataan Ruang

Dep. PU

10,7

Penataan Ruang

Depdagri

1,5

Penataan Ruang

Dep. PU

11,1

Penataan Ruang

Depdagri

2,5

Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Penataan Ruang

DKP Dep. PU

31,0

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Perorangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Depkes

500,0

Deptan,

250,0

BMG

103,8

Fokus 4: Pendayagunaan penataan ruang nasional dan daerah yang berbasis pengurangan risiko bencana a.

Penyediaan informasi dan data spatial rawan bencana

b.

Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota berbasis bencana didukung data spatial - Penyusunan RTRW Kab/Kota - Pemutakhiran peta dasar rupa bumi untuk dasar revisi/penyusunan peta tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten berbasis bencana - Perencanaan Penataan Ruang laut/pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengelolaan bersama wilayah laut - Pembangunan Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN) untuk mendukung berbagai aspek pembangunan wilayah Penyusunan NSPM pengendalian pemanfaatan ruang - Penyusunan NSPM Pengendalian pemanfaatan ruang - Penyusunan NSPM pengendalian pemanfaatan ruang

c.

d.

e.

f.

Penguatan dukungan system informasi dan monitoring penataan ruang dalam rangka mendukung upaya pengendalian pemanfaatan ruang -Penguatan dukungan system informasi dan monitoring penataan ruang dalam rangka mendukung upaya pengendalian pemanfaatan ruang Penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi penataan ruang dalam rangka mendukung upaya pengendalian pemanfaatan ruang -Penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi penataan ruang dalam rangka mendukung upaya pengendalian pemanfaatan ruang -Penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi penataan ruang dalam rangka mendukung upaya pengendalian pemanfaatan ruang Peningkatan kualitas pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah yg berbasis mitigasi bencana, daya dukung wilayah dan pengembangan kawasan

Peta multirawan bencana terpadu untuk Pulau Sumatera bagian barat dan PulauJawa bagian selatan RTRW kabupaten/kota berbasis pengurangan resiko bencana

3,5

5,0

6

Fokus 5: Peningkatan Pemberantasan Penyakit Menular dan Penanggulangan Flu Burung a.

Penanggulangan penyakit flu burung dan kesiapsiagaan pandemi influenza

1. 100 persen tertanganinya pasien/penderita penyakit flu burung

b.

Penanganan dan pencegahan wabah virus flu burung pada hewan

1. Pengadaan vaksin AI 400 juta dosis, rapid test 25 ribu dan fasilitasi poskeswan dan laboratorium 33 propinsi 2. Meningkatnya peran Pemda dalam penanganan kasus flu burung di wilayahnya


3. Terselenggaranya komunikasi dan informasi dan edukasi publik


4. Tersebarnya informasi di seluruh Indonesia

Program Peningkatan Kualitas Informasi Publik

I.L - 33

Pemda / Menko Kesra / Komnas (FBPI) Menko Kesra / Komnas (FBPI) Depkominfo

-----

---6,5

MATRIKS PRIORITAS, FOKUS, DAN KEGIATAN PRIORITAS RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2008

Recommend Documents