Mata Kuliah Kewarganegaraan Modul ke:
14 Fakultas
EKONOMI DAN BISNIS Program Studi
MANAJEMEN
GOOD GOVERNANCE Panti Rahayu, SH, MH
PENGERTIAN GOOD GOVERNANCE 1. Good governance bermakna tata kepemerintahan yang baik. 2. Good Governance dapat diartikan sebagai tindakan untuk mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi masalah publik. Ranah Good Governance tidak terbatas pada negara atau birokrasi pemerintahan, tetapi juga pada ranah masyarakat sipil org non pemerintah & swasta. 3. Pemerintahan yang baik adalah: baik dalam proses maupun hasilnya. Semua unsur dalam pemerintahan bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, memperoleh dukungan dari rakyat dan lepas dari gerakan-gerakan anarkis yang bisa menghambat pembangunan.
Latar Belakang Good Governance 1.Tuntutan eksternal: Globalisasi memaksa kita untuk menerapkan GG 2.Tuntutan Internal:terjadinya abuse of power yang terwujud KKN
Prinsip Good Governance 1. Akuntabilitas; (setiap kegiatan ada pertanggungjawaban) 2. Transparansi; (setiap pengeluaran dipertanggungjawabkan dan dilaporkan untuk semua pihak) 3. Responsif; (memberikan kesempatan kepada anggota untuk peran serta dan memberikan saran) 4. Aturan Hukum; (kegiatan berdasarkan hukum yang berlaku)
Konsepsi Good Governance 1. Good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. 2. ”Kepemerintahan yang mengemban akan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demikrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat”. 3. Unsur GG: Pemerintah, Swasta dan Masyarakat
Karakteristik Good Governance 1.Diakuinya semangat pluralisme. 2.Tingginya sikap toleransi. 3.Tegaknya prinsip demokrasi.
Penerapan Good Governance (sektor pemerintahan) 1. Perubahan sistem politik kearah yang demokratis, partisipatif & egaliter 2. Reformasi dalam sistem birokrasi militer (TNI) 3. Reformasi dalam bidang administrasi publik perlu diarahkan pada peningkatan profesionalisme bierokrasi pemerintah 4. Reformasi pemerintahan : perubahan dari pola sentralisasi ke desentralisasi 5. Menciptakan pemerintah yang bersih (clean goverment) : bersih KKN; Disiplin penerimaan dan pengeluaran anggaran; akuntabilitas publik
Good Governance Sektor Swasta 1. 2. 3. 4. 5.
Transparasi Kemandirian Akuntabilitas Pertanggungjawaban Kewajaran (fairness)
Sebelum Good Governance • • • • •
Struktur bersifat : Birokratik Multilevel Disorganisasi dengan manajemen Kebijakan, program dan prosedur ruwet
Sebelum Good Governance : Sistem: 1.Tergantung pada beberapa sistem informasi kinerja 2.distribusi informasi terbatas pada eksekutif 3.pelatihan manajemen hanya pada karyawan senior
Sebelum Good Governance : Budaya organisasi: 1.orientasi kedalam 2.tersentralisasi 3.lambat dlm pengambilan keputusan 4.realistis-idiologi 5.kurang berani mengambil keputusan.
Sesudah Good Governance : • • • • •
Struktur bersifat: non birokratik, sedikit aturan lebih sedikit level manajemen berfungsi baik Kebijakan, program dan prosedur sederhana, tidak menimbulkan ketergantungan
Sesudah Good Governance : Sistem: 1.tergantung pada sistem informasi kinerja 2.distribusi informasi luas 3.memberikan pelatihan kepada karyawan yang
Sesudah Good Governance Sistem: 1.tergantung pada sistem informasi kinerja 2.distribusi informasi luas 3.memberikan pelatihan kepada karyawan yang membutuhkan
Sesudah Good Governance Budaya Organisasi: 1.orientasi keluar 2.memberdayakan sumberdaya 3.pengambilan keputusan cepat 4.terbuka dan berintegrita 5.berani mengambil resiko
Terima Kasih Panti Rahayu, SH, MH.
