Mata Kuliah Kewarganegaraan Modul ke:
02
Pokok Bahasan NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHAN PPT Kewarganegaraan [TM1]
Fakultas
Design Komunikasi dan Visual Program Studi
Informatika dan Sistem Informasi
Dosen : Cuntoko, SE., MM.
Negara dan Sistem Pemerintahan Abstract Mahasiswa melalui proses pembelajaran Mata Kuliah ini diharapkan mampu memahami dan menjelaskan Negara dan Sistem Pemerintahan. Kompetensi Setelah mahasiswa melalui proses pembelajaran Mata Kuliah ini mampu memahami dan menjelaskan Negara dan Sistem Pemerintahan.
A. Latar Belakang Perlunya Negara Sejarah kehidupan manusia di muka bumi : - Manusia sebagai mahkluk sosial (animal sosial); - Manusia sebagai mahkluk politik (animal politicum); - Hidup berkelompok, membangun komunitas, sehingga terbentuknya negara secara formal.
Lanjutan • Thomas Hobbes negara sangat diperlukan sebagai tempat berlindung bagi individu, kelompok, dan masyarakat yang lemah dari tindakan individu, dan masyarakat maupun penguasa yang kuat (otoriter), karena manusia menurut Thomas Hobbes seperti serigala (homo homini lupus).
Lanjutan Timbul kesadaran masyarakat : • Membentuk negara yang mendapat legitimasi (pengakuan) dari seluruh masyarakat secara bersama yaitu : mekanisme yang demokratis dan universal bagi pembentukan negara adalah pemilihan umum (pemilu), sebagai wadak kontrak sosial dengan cara memberikan suara kepada orang yang dipilihnya guna melindungi kepentingan keseluruhan rakyat dalam suatu negara.
Lanjutan • Negara dihadapkan berbagai masalah globalisasi dan daerah, meskipun kedua masalah tersebut memberikan keuntungan bagi kemajuan suatu negara. • Keuntungan globalisasi yaitu kemudahan untuk memperoleh informasi, teknologi, dan pengetahuan yang berkembang dan terjadi di seluruh dunia.
Lanjutan Keuntungan otonomi daerah : • kemandirian untuk mengelola dan mengeksplorasi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) pada daerahnya secara optimal. Menurut teoritis masyarakat daerah : • Kerugian globalisasi : menipisnya (lunturnya) rasa kebanggaan dan nasionalisme sebagai anak bangsa.
Lanjutan • Penerapan sistem negara kesatuan yang bersifat desentralisasi berintikan pada pemberian otonomi kepada daerah tingkat Kabupaten/Kota di seluruh wilayah NKRI berdampak menjadi ancaman adalah komitmen dan konsisten penyelenggara negara oleh penguasa (pemerintah) tidak memberikan kesejahteraan secara adil dan merata kepada rakyat.
B. Pengertian dan Teori Negara • Negara kata State (Inggris), Staat (Belanda), dan Etat (Perancis). State, Staat dan Etat berasal dari bahasa latin yaitu Status atau Statum yang berarti keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap. • Kata Status (Statum) lazim diartikan sebagai standing atau station (kedudukan) yaitu : kedudukan persekutuan hidup manusia dan istilah status civitatis atau status republicae sebagai status abad ke-16 kata negara
Lanjutan • Perkembangan negara : suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya oleh politik, militer, ekonomi, sosial dan budaya. • Arwiyah dan Runik Machpiroh (2014:35) bahwa negara adalah organisasi kekuasaan yang bertujuan untuk mengatur masyarakat dengan kekuasaannya. • Organisasi kekuasaan negara : jabatan-jabatan yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam mengatur dan menyelenggarakan tata pergaulan hidup bermasyarakat.
Lanjutan Definisi negara beberapa ahli dari beberapa aspek keragaman : • John Locke (1632-1704) dan Rousseau (17121778) dalam Buku Ilmu Negara (1993) : suatu badan atau organisasi hasil dari pada pernjajian masyarakat. • Max Weber dalam buku Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani (2000) : suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.
Lanjutan • Roger F. Soltau dalam buku Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani (2000) : alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalanpersoalan bersama, atas nama masyarakat. • Mac Iver dalam buku Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani (2000) : suatu negara harus memenuhi tiga unsur pokok yaitu pemerintah, komunitas atau rakyat, dan wilayah tertentu.
Lanjutan • Kansil dan Christine S.T. Kansil (2011:43) : Pidato Prof. Mr. Dr. R. Soepomo BPUPKI 31 Mei 1945 tiga pengertian negara : 1. Teori perseorangan atau teori individualistik. 2. Teori golongan atau terori kelas (class theory). 3. Teori persatuan.
C. Unsur-unsur Negara 1. Penduduk : Penduduk adalah orang yang berhak tinggal di suatu daerah dengan syarat orang tersebut harus mempunyai surat resmi di daerah 2. Wilayah : darat, laut dan udara 3. Pemerintah : pemerintah dalam arti luas yaitu gabungan seluruh alat perlengkapan negara yang mempunyai kekuasaan eksekutif, legislatis dan yudikatif
D. Bentuk-Bentuk Negara 1. Negara Kesatuan (unitarianisme) a. Negara Kesatuan sentralisasi b. Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi Indonesia sistem desentralisasi artinya pemerintah pusat memberika kewenangan kepada daerah berdasarkan pasal 18 UUD 1945 : 1) NKRI : daerah propinsi, kabupaten/kota. 2) Pemerintah daerah propinsi, kabupaten/kota asas otonomi dan tugas pembantuan. 3) Pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten/kota : DPRD yang dipilih langsung oleh rakyat.
Lanjutan 4) Gubernur, bupati dan walikota sebagai kepala daerah dipilih secara demokratis. 5) Pemerintah Daerah Otonom, kecuali urusan pemerintahan diatur undang-undang oleh pemerintah pusat. 6) Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. 7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah di atur dalam undang-undang (Winarno, 2013:88-87) .
Lanjutan 2. Negara Serikat (federasi) : Negara Serikat atau federasi : gabungan dari beberapa negara bagian dari negara serikat. Menurut Ubaedillah dan Abdul Rozak (2013:127) digolongkan tiga kelompok : a. Monarki : Monarki berasal dari bahasa Yunani monos berarti satu dan archein berarti pemerintah.
Lanjutan b. Oligarki : Oligarki berasal dari bahasa Yunani “Oligarkhia” adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, dibedakan menurut kekayaan, keluarga atau militer c. Demokrasi :
Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang kekuasaannya berasal dari rakyat
E. Sifat Organisasi Negara 1. Sifat Memaksa artinya bahwa negara memiliki kekuasaan untuk menggunakan kekerasan fisik secara sah. 2. Sifat Monopoli adalah suatu hak tunggal yang dilakuka oleh negara untuk berbuat atau menguasai sesuatu untuk kepentingan dan tujuan bersama. 3. Sifat totalitas adalah bahwa semua hal tanpa kecuali mencakup kewenangan negara.
F. Fungs Negara Miriam Budiardjo (dalam Priyanto, 2008) fungsi negara : 1. Fungsi penertiban (law and order) yaitu untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat. 2. Fungsi Kesejahteraan dan kemakmuran 3. Fungs Pertahanan 4. Fungsi Keadilan
G. Elemen Kekuatan Negara 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Sumber Daya Manusia Teritorial Negara Sumber Daya Alam Kapasitas Pertanian dan Industri Kekuatan Militer dan Mobilitasnya Elemen Kekuatan yang Tidak Berwujud
H. Hubungan Negara dengan Warga Negara Arwiyah dan Runik Machpiroh (2014:57), maka hubungan warga negara berwujud status, peran hak dan kewajiban secara timbal balik. 1. Peran pasif : kepatuhan warga negara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Peran aktif : aktivitas warga negara untuk terlibat (berpartisipasi) serta mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mempengaruhi keputusan publik.
Lanjutan 3. Peran positif : aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidup. 4. Peran negatif : aktivitas warga negara untuk menolak campur tanga negara dalam persoalan pribadi (Juliardi, 2014:36).
I. Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Berdasarkan UUD 1945 sistem ketatanegaraan Indonesia adalah : 1. Bentuk Negara adalah kesatuan. 2. Bentuk pemerintahan adalah republik. 3. Sistem pemerintahan adalah presidensial. 4. Sistem politik adalah demokrasi atau kedaulatan rakyat.
Terima Kasih Cuntoko, SE., MM.
