Mata Kuliah Kewarganegaraan Modul ke:
01
Pokok Bahasan PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN
Fakultas
Design Komunikasi dan Visual Program Studi
Informatika dan Sistem Informasi
Dosen : Cuntoko, SE., MM.
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN
Abstract Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan Ruang Lingkup Mata Kuliah Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi : Etika Kewarganegaraan. Kompetensi Mahasiswa setelah mengikuti kuliah mampu memahami dan menjelaskan Ruang Lingkup Mata Kuliah Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi : Etika Kewarganegaraan.
A. Pendahuluan Pendidikan Kewarganegaraan di desain dalam upaya mengambangkan wawasan warga negara sebagai upaya penanaman, penumbuhan dan kesadaran bela negara ditengah-tengah tantangan internal dan eksternal yang semakin kompleks. Saat ini, eksistensi suatu negara tidak hanya tergantung kepada letak geografi melainkan terletak pada sejauhmana kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliknya.
Lanjutan Pendidikan Kewarganegaraan Juliardi (2014:2) Sebagai mata pelajaran di sekolah : 1. Sebagai mata kuliah di Perguruan Tinggi; 2. Sebagai salah satu cabang pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial dalam kerangka program pendidikan guru; 3. Sebagai program pendidikan politik; dan
Lanjutan 4. Sebagai kerangka konseptual dalam bentuk pemikiran individual dan kelompok pakar terkait yang dikembangkan sebagai landasan dan kerangka berpikir mengenai pendidikan kewarganegaraan. Juliardi (2014:4) dua alasan : 1. Eksternal 2. Internal
B. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan Kewarganegaraan (civics) berasal dari kata Yunani yaitu civicus yang berarti penduduk sispil. 1. Kewarganegaraan (civic) : istilah kewarganegaraan (civics) berasal dari kata Yunani yaitu civicus yang berarti penduduk sispil yang mempraktekan demokrasi langsung dalam negara kota atau polis.
Lanjutan Civics adalah The sciences of zitizenship, the relation of man, the individual, to man in organized. Ilmu Kewarganegaraan yang membicarakan hubungan manusia dengan : a. Manusia dalam perkumpulan-perkumpulan yang terorganisasi (organisasi sosial, ekonomi, politik); dan b. Individu-individu dengan negara.
Lanjutan Edmonson (1958) : Civics dengan Civics is usually defined as the study of government and of government and that of citizenship, that is, of the duties, right and privileges of citizens. Adapun batasan tersebut menunjukan bahwa Civics pada intinya menyebut government, hak dan kewajiban sebagai warga negara dari sebuah negara.
Lanjutan civic education merupakan suatu proses pendidikan yang mencakup proses pembelajaran semua mata pelajaran, kegiatan siswa, proses administrasi dan pembinaan dalam upaya mengembangkan perilaku warga negara yang baik. Untuk itu fokus dari civic education membahas tentang warga negara di dalam warga negaranya dengan berbagai kompleksitasnya.
2. Education, mencakup : Secara umum objek studi civic education : warga negara dalam hubungannya dengan organisasi kemasyarakatan, sosial, ekonomi, agama, kebudayaan dan negara. Secara spesifik, objek studi civic education mencakup : a. Tingkah laku; b. Tipe pertumbuhan berpikir; c. Potensi yang ada pada diri warga negara; d. Hak dan kewajiban;
Lanjutan e. Cita-cita dan aspirasi; f. Kesadaran, patriotisme, nasionalisme, pengertian internasional, moral pancasila; dan g. Usaha, kegiatan, partisipasi, tanggung jawab. 3. Zitizenship Education : pengalaman belajar di sekolah dan di luar sekolah, seperti lingkungan keluarga, organisasi keamanan, organisasi kemasyarakatan dan media.
C. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan Kep. DirJen DIKTI No. 43/DIKTI/Kep/2006 : Visi : Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi adalah sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi, guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya.
Lanjutan Misi : Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi : untuk membantu mahasiswa guna memantapkan kepribadiannya, agar secara konsisten mampu mewujudka nilai-nilai Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapka dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan rasa tanggung jawab dan bermoral (Kaelan dan Ahmad Zubaidi, 2010:2).
Lanjutan Arwiyah dan Runik Machpiroh (2014:11) : a. Berpikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan; b. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan betindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta anti korupsi;
Lanjutan c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsabangsa lain; d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalm percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
Lanjutan Pendidikan Kewarganegaraan era keterbukaan dengan mengembangkan sikap-sikap : a. Mengembangkan sikap dan perilaku kewarganegaraan yang mengapresiasi nilainilai moral, etika dan religius; b. Menjadi warga negara yang cerdas berkarakter, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan; c. Menumbuhkembangkan jiwa dan semangat nasionalisme dan rasa cinta kepada tanah air;
Lanjutan d. Mengembangkan sikap demokratik berkeadaban dan bertanggung jawab serta mengembangkan kemampuan kompetitif bangsa di era globalisasi; dan e. Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Ubaedillah dan Abdul Rozak, 2013:6 : tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, bermartabat dan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Lanjutan • Pendidikan Kewarganegaraan : menciptakan ilmuwan yang profesional memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis, berkeadaban. Selain itu kompetensi lain diharapkan adalah mahasiswa yang mempunyai daya saing, berdisiplin, berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila (Kaelan dan Ahmad Zubaedi, 2010:2).
Lanjutan • Dwiyatmi (2012:10) bahwa standar kompetenasi yang wajib dikuasai mahasiswa adalah mahasiswa memiliki pengetahuan tentang kewarganegaraan demokratis dan mampu menerapkan pengetahuan, nilai-nilai dan ketrampilan tersebut dalam kehidupan sehari-hari; memiliki kepribadian yang mantap; berpikir kritis : bersikap rasional, etis, estetis, dan dinamis; berpandangan luas; dan bersikap demokratis yang berkeadaban.
D. Landasan Pendidikan Kewarganegaraan Kaelan dan Ahmad Zubaidi (2010:3-5) : 1. Landasan Ilmiah a. Dasar Pemikiran Pendidikan Kewarganegaraan b. Objek Pembahasan Pendidikan Kewarganegaraan : Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor 43/DIKTI/KEP/2006 dijabarkan secara rinci yang meliputi pokok-pokok bahasan substansi kajian Pendidikan kewarganegaraan, meliputi :
Lanjutan 1) 2) 3) 4) 5) 6)
Filsafat Pancasila; Identitas Nasional; Negara dan Konstitusi; Demokrasi Indonesia; Rule of Law dan Hak Asasi Manusa; Hak dan kewajiban Warga Negara serta Negara; 7) Geopolitik Indonesia; dan 8) Geostrategi Indonesia.
Lanjutan c. Rumpun Keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan disejajarkan dengan Civics Education yang dikenal diberbagai negara. Kajian ilmiah Pendidikan Kewarganegaraan bersifat antar disipliner (antar bidang) bukan mondisiplioner, karena kumpulan pengetahuan yang membangun ilmu Kewarganegaraan diambil dari berbagai disiplin ilmu.
Lanjutan Pembahasan dan pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan berbagai disiplin ilmu : politik, hukum, filsafat, sosiologi, administrasi negara, ekonomi pembangunan, sejarah perjuangan bangsa serta ilmu budaya.
2. Landasan Hukum a. UUD 1945 (1) Pembukaan UUD 1945, khusus pada alinea kedua dan keempat yang memuat cita-cita tujuan dan aspirasi bangsa Indonesia tentang Kewarganegaraan;
Lanjutan (2) Pasal 27 (1) menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah serta wajib menjujung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” (3) Pasal 30 (1) menyatakan bahwa “tiaptiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara”
Lanjutan (2) Pasal 31 (1) menyatakan bahwa “tiaptiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran:. b. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara. c. Ketetapan MPR Nomor 6/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.
Lanjutan d. UU Nomor 20 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan NKRI (Jo. UU Nomor 1 Tahun 1988) : (1) Dalam pasal 18 (a) disebutkan bahwa hak kewajiban warga negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui pendidikan Pendahuluan Bela negara sebagai bagian tak terpisahkan dalam sistem Pendidikan nasional.
(2) Dalam pasal 19 (2) disebutkan bahwa Pendidikan Pendahuluan Bela Negara wajib diikuti oleh setiap warga negara dan dilaksanakan secara bertahap. Tahap awal pada tingkat pendidikan dasar sampai Pendidikan Menengah ada dalam Gerakan Pramuka. Tahap lanjutan pada tingkat pendidikan tinggi ada dalam bentuk Pendidikan Kewiraan.
Lanjutan e. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional dan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa dan Nomor 45/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidika Tinggi telah ditetapkan bahwa Pendidikan Agama, Pendidikan Bahasa dan Pendidikan Kewarganegaraanmerupakan kelompok Mata Kuliah Pengembangan kepribadian yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi/kelompok program studi.
f. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang salah satunya bertujuan mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berahklak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten dan berbudaya untuk kepentinga bangsa.
Lanjutan g. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tntang Standar Nasional Pendidikan yang menetapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
Lanjutan h. Pelaksanaannya berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departeman Pendidikan Nasional Nomor 43/DIKTI/Kep/2006, yang memuat rambu-rambu pelaksanaan kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.
E. Metode Pembelajaran Kewarganegaraan Dwiyatmi (2012:10) metode pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan : 1. Mahasiswa sebagai subjek pendidikan, mitra dalam proses pembelajaran, dan sebagai indivdu, anggota keluarga, anggota masyarakat dan warga negara. 2. Pembahasan secara kritis analisis, induktif, deduktif dan reflektif melalui dialog kreatif yang bersifat partisipatoris untuk meyakini kebenaran substansi dasar kajian dan motivasi sepanjang hayat.
Lanjutan 3. Bentuk aktivitas proses pembelajaran : kuliah tatap muka, ceramah, dialog (diskusi) interaktif, studi kasus, penugasan mandiri, tugas baca, seminar kelas (presntasi) dan evaluasi proses belajar, stadium generale. 4. Motivasi : menumbuhkan kesadaran bahwa pembelajaran pengembangan kepribadian merupakan kebutuhan hidup untuk eksis dalam masyarakat global.
Lanjutan • Pendidikan Kewarganegaraan merupakan keniscayaan yang perlu diajarkan setiap warga negara Indonesia pendidikan dasar, menengah, atas, perguruan tinggi. Pendidikan karakter tidak dapat diberikan secara parsial bersifat graduasi dengan melibatkan seluruh jenjang pendidikan. Pendidikan karakter secara substantif meliputi ranah kognitif (pengetahuan), afektif (kesadaran dan penghayatan) dan psikomotorik (perilaku nyata) dalam kehidupan sehari-hari.
Lanjutan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan keniscayaan yang perlu diajarkan kepada setiap warga negara Indonesia dari tingkat pendidikan dasar, menengah, atas, sampai dengan jenjang perguruan tinggi.
Lanjutan Pendidikan karakter tidak dapat diberikan secara parsial melainkan harus bersifat graduasi dengan melibatkan seluruh jenjang pendidikan. Pendidikan karakter secara substantif meliputi ranah kognitif (pengetahuan), afektif (kesadaran dan penghayatan) dan psikomotorik (perilaku nyata) dalam kehidupan sehari-hari.
Terima Kasih Cuntoko, SE., MM.
