Mata Kuliah Kewarganegaraan

Mata Kuliah Kewarganegaraan Modul ke:

05 Fakultas

Design Komunikasi dan Visual Program Studi

Informatika dan Sistem Informasi

Pokok Bahasan

DEMOKRASI ANTARA TEORI DAN PELAKSANAANNYA DI INDONESIA Dosen : Cuntoko, SE., MM.

DEMOKRASI ANTARA TEORI DAN PELAKSANAANNYA DI INDONESIA Abstract Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan Demokrasi antara Teori dan Pelaksanaannya di Indonesia. Kompetensi Mahasiswa setelah mengikuti kuliah mampu memahami dan menjelaskan Demokrasi antara Teori dan Pelaksanaannya di Indonesia.

A. Pengantar Arti, Makna, dan Manfaat Demokrasi Demokrasi berasal dari Yunani : “demos” : rakyat dan “kratos” : pemerintahan. Jadi, demorasi berarti pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan dimana rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukkan. The Advanced Learner’s Dictionary of Current English (Hornby, dan kawan-kawan: 261) yang dimaksud dengan democracy adalah :

Lanjutan (1) country with principles of government in wich all adult citizent share through their elected representatives; (2) country with government which encourages and allows rights of citizentship such as freedom of speech, religion, opinion, and association, the assertion of rule of law, majority rule, accompanied by respect for the rights of minorities. (3) society in which there is treatment of each other by citizens as equals.”

Lanjutan Pemerintah di negara demokrasi mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat setiap warga Negara, menegakkan rule of law, adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas; dan masyarakat saling memberi peluang yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang layak.

Lanjutan Demokrasi secara luas pendapat para ahli : 1. Haris Sohe : Demokrasi adalah bentuk pemerintah rakyat, karena kekuasaan pemerintahan melekat pada rakyat, diri orang banyak dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan dan melindungi dirinya dari paksanaan dan perkosaan orang lain atau badan yang diserahi untuk memerintah. •

Lanjutan 2. Henry B. Mayo : Sistem politik demokrasi adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang disasarkan atas dasar prinsip kesamaan politik dan diselenggaraka dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Lanjutan 3. International Commission of Jurist : Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggung jawab kepada mereka melalui proses pemilihan secara bebas.

4. C.F. Strong Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dimana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggjawabkan tindakantindakan kepada mayoritas tersebut.

5. Samuel Huntington : • Demokrasi terjadi sejauh para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemeilihan umum yang adil, jujur dan berkala serta di dalam sistem tersebut para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara.

Lanjutan Manfaat demokrasi diantaranya adalah sebagai berikut : 1. Kesetaraan sebagai Warga Negara; 2. Memenuhi Kebutuhan-kebutuhan Umum; 3. Pluralisme dan Kompromi; 4. Menjamin Hak-hak Dasar; dan 5. Pembaruan Kehidupan Sosial.

B. Nilai-nilai Demokrasi Demokrasi merupakan usaha nyata setiap warga negara dan perangkat pendukungnya dan demokrasi sebagai pandanga hidup (way of life) dalam kehidupan bernegara. Dalam rangka menumbuhkan keyakinan masyarakat terhadap sistem demokrasi yang baik, maka diperlukan nilai-nilai demokrasi : 1. Kesadaran akan pluralisme (keragaman); 2. Sikap jujur dan pikiran yang sehat;

Lanjutan 3. Demokrasi membutuhkan kerja sama antar warga masyarakat dan sikap serta itikad baik; 4. Demokrasi membutuhkan sikap kedewasaan; dan 5. Demokrasi perlu pertimbangan moral. Kelima nilai demokrasi : menghargai keberagaman, dilakukan dengan jujur dan menggunakan akal sehat, kerjasama antar warga negara, didasari atas sikap dewasa dan pertimbangan moral.

Lanjutan Nilai-nilai demokrasi mutlak diperlukan untuk mengembangkan pemerintahan : 1. Kebebasan : 1.1. Kebebasan Berpendapat; 1.2. Kebebasan Berkelompok; 1.3. Kebebasan Berpartisipasi

2. 3. 4. 5.

Kesetaraan; Kedaulatan Rakyat; Kerjasama; Kepercayaan.

Lanjutan Faktor Pendukung Nilia-nilai Demokrasi : 1. Pertumbuhan Ekonomi Kurang berkembangnya nilai demokrasi juga disebabkan perekonomian yang lamban pertumbuhannya. 2. Pluralisme. 3. Keseimbangan Negara dan Masyarakat.

D. Prinsip dan parameter Demokrasi Robert A. Dahl, Pemerintahannya mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi : 1. Adanya kontrol atau keputusan pemerintahan; 2. Adanya pemilihan yang teliti dan jujur; 3. Adanya hak memilih dan dipilih; 4. Adanya kebebasaan menyatakan pendapat tanpa ancaman; 5. Adanya kebebasaan mengaskes informasi;

Lanjutan 6. Adanya kebebasaan berserikat yang terbuka; 7. Kebebasaan berserikat dan berpolitik juga sudah dijamin undang-undang.  UU No. 21 tahun 2001 dan UU No. 13 tahun 2003 menjamin kebebasaan warga negara untuk berserikat dan berkumpul, yaitu: 1. Pembentukan pemerintah melalui pemilu 2. Sistem pertanggungjawaban pemerintahan 3. Pengaturan sistem dan distribusi kekuasaan negara 4. Pengawasan oleh rakyat

D. Jenis-jenis Demokrasi 1. 2. 3. 4.

Demokrasi Pancasila; Demokrasi Terpimpin; Demokrasi Parlementer; Demokrasi Liberal.

E. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia 1. Pelaksanaan demokrasi pada masa revolusi (1945 – 1950) : Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 sebelum MPR, DPR dan DPA dibentuk segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dibantu oleh KNIP. Untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolut pemerintah mengeluarkan :

Lanjutan a. Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945, KNIP berubah menjadi lembaga legislatif. b. Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 tentang Pembentukan Partai Politik. c. Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 tentang perubahan sistem pemerintahn presidensil menjadi parlementer

Lanjutan 2. Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama : 2.1. Masa demokrasi Liberal 1950 – 1959 : Parlementer presiden sebagai lambang atau berkedudukan sebagai Kepala Negara bukan sebagai kepala eksekutif. Masa demokrasi ini peranan parlemen, akuntabilitas politik sangat tinggi dan berkembangnya partai-partai politik. Kegagalan disebabkan : a. Dominannya partai politik; b. Landasan sosial ekonomi yang masih lemah;

Lanjutan a. Tidak mampunya konstituante bersidang untuk mengganti UUDS 1950 Atas dasar kegagalan itu maka Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 :

1). Bubarkan konstituante; 2). Kembali ke UUD 1945 berlaku UUD S 1950; dan

tidak

3). Pembentukan MPRS dan DPAS.

Lanjutan 2.2. Masa demokrasi Terpimpin 1959 – 1966

Pengertian demokrasi terpimpin Tap MPRS No. VII/MPRS/1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong diantara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan nasakom dengan ciri :

Lanjutan 1. Dominasi Presiden; 2. Terbatasnya peran partai politik; 3. Berkembangnya pengaruh PKI Penyimpangan masa demokrasi terpimpin antara lain : 1. Mengaburnya sistem kepartaian, pemimpin partai banyak yang dipenjarakan; 2. Peranan Parlemen lembah bahkan akhirnya dibubarkan oleh presiden dan presiden membentuk DPRGR;

Lanjutan 3. 4. 5. 6.

Jaminan HAM lemah; Terjadi sentralisasi kekuasaan; Terbatasnya peranan pers; Kebijakan politik luar negeri sudah memihak ke RRC (Blok Timur) Akhirnya terjadi peristiwa pemberontakan G 30 September 1965 oleh PKI.

Lanjutan 3. Pelaksanaan Demokrasi Orde Baru 1966 – 1998  Surat Perintah 11 Maret 1966, Orde Baru bertekad akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen. Awal Orde baru memberi harapan baru pada rakyat pembangunan disegala bidang melalui Pelita I, II, III, IV, V dan pada masa orde baru berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

Perjalanan demokrasi pada masa orde baru ini dianggap gagal sebab : 1. Rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada; 2. Rekrutmen politik yang tertutup; 3. Pemilu yang jauh dari semangat demokratis; 4. Pengakuan HAM yang terbatas; 5. Tumbuhnya KKN yang merajalela.

Lanjutan Penyebab runtuhnya Orde Baru, antara lain : 1. Hancurnya ekonomi nasional (krisis ekonomi); 2. Terjadinya krisis politik; 3. TNI juga tidak bersedia menjadi alat kekuasaan orba; 4. Gelombang demonstrasi yang menghebat menuntut Presiden Soeharto untuk turun jadi Presiden;

5. Pelaksanaan demokrasi pada masa Reformasi 1998 s/d sekarang. Berakhirnya masa orde baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden BJ Habibie pada tanggal 21 Mei 1998.

Lanjutan 4. Pelaksanaan demokrasi Orde Reformasi 1998 – sekarang.  Demokrasi masa reformasi yaitu mendasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis, dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan menegaskan fungsi,

Lanjutan wewenang dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Demokrasi Indonesia saat ini telah dimulai dengan terbentuknya DPR – MPR hasil Pemilu 1999 yang telah memilih presiden dan wakil presiden serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi yang lain. Adapun masa reformasi berusaha membangun kembali

Lanjutan kehidupan yang demokratis antara lain : 1. Keluarnya Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi; 2. Ketetapan No. VII/MPR/1998 tentang pencabutan tap MPR tentang Referandum; 3. Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bebas dari KKN;

Lanjutan 4. Tap MPR RI No. XIII/MPR/1998 tentang pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI; 5. Amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen I, II, III, IV Pada Masa Reformasi berhasil menyelenggarakan dua kali pemilihan umum yaitu tahun 1999 dan tahun 2004.

F. Mengembangkan Sikap Demokrasi • Dalam rangka mengoptimalkan perilaku budaya demokrasi maka sebagai generasi penerus yang akan mempertahankan negara demokrasi, perlu mendemonstrasikan bagaimana peran serta kita dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Prinsip-prinsip yang patut kita demonstrasikan dalam kehidupan berdemokrasi, antara lain sebagai berikut : 1. Membiasakan untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku.

Lanjutan 2. Membiasakan bertindak secara demokratis bukan otokrasi atau tirani. 3. Membiasakan untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. 4. Membiasakan mengadakan perubahan secara damai tidak dengan kekerasan atau anarkis. 5. Membiasakan untuk memilih pemimpin melalui cara-cara yang demokratis.

6. Selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani luhur dalam musyawarah. 7. Selalu mempertanggungjawabkan hasil keputusan musyawarah baik kepada Tuhan, masyarakat, bangsa, dan negara. 8. Menggunkan kebebasan dengan penuh tanggung jawab. 9. Membiasakan memberikan kritik yang bersifat membangun.

10.Ada beberapa contoh perilaku yang dapat mendukung tegaknya prinsip-prinsip demokrasi, antara lain sebagai berikut : a. Menghindarkan perbuatan otoriter. b. Melaksanakan amanat rakyat. c. Melaksanakan hak tanpa merugikan orang lain. d. Mengembangkan toleransi antarumat beragama.

Lanjutan e. Menghormati pendapat orang lain. f. Senang ikut serta dalam kegiatan organisasi misalnya OSIS, Pramuka, PMR dan sebagainya. g. Menentukan pemimpin dengan jalan damai melalui pemilihan.Menerima perbedaan pendapat.

Lanjutan Adapun perilaku Budaya Demokrasi dalam Lingkungan Keluarga antara lain : a. Lingkungan Keluarga 1)Membiasakan diri untuk menempatkan anggota keluarga sesuai dengan kedudukannya. 2)Membiasakan mengatasi dan memecahkan masalah dengan jalan musyawarah mufakat.

Lanjutan 3) Saling menghargai perbedaan pendapat masing-masing anggota keluarga. 4) Mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. b. Lingkungan Sekolah 1) Berusaha selalu berkomunikasi individual.

Lanjutan 2) Ikut serta dalam kegiatan politik di sekolah seperti pemilihan ketua OSIS, ketua kelas, maupun kegiatan yang lain yang relevan. 3) Berani mengajukan petisi (saran/usul). 4) Berani menulis artikel, pendapat, opini di majalah dinding. 5) Selalu mengikuti jenis pertemuan yang diselenggarakan OSIS.

Lanjutan 6) Berani mengadakan kegiatan yang merupakan realisasi dari program OSIS dan sebagainya. c. Lingkungan masyarakat 1. Bersama-sama menjaga kedamaian masyarakat. 2. Berusaha mengatasi masalah yang timbul dengan pemikiran yang jernih. 3. Mengikuti kegiatan rembug desa. 4. Mengikuti kegiatan kerja bakti. 5. Bersama-sama memberikan usulan demi

Terima Kasih CUNTOKO, S.E., M.M.