Mata Kuliah Kewarganegaraan Modul ke:
14
Pokok Bahasan
GOOD GOVERNANCE
Fakultas
Design Komunikasi dan Visual Program Studi
Design Komunikasi dan Visual
Dosen : Cuntoko, SE., MM.
GOOD GOVERNANCE Abstract Dalam pembelajaran diharapkan peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian pentingnya keterbukaan dan keadilan, menganalisis dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan dan menunjukkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Lanjutan Kompetensi Setelah mengikuti pembelajaran peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian dan pentingnya keterbukaan dan keadilan, menganalisis dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan dan menunjukkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
1. Pengertian Keterbukaan dan keadilan Keterbukaan atau transparansi berasal dari kata dasar terbuka dan transparan, yang secara harfiah berarti jernih, tembus cahaya, nyata, jelas, mudah dipahami, tidak keliru, tidak sangsi atau tidak ada keraguan. Keterbukaan atau transparansi adalah tindakan yang memungkinkan suatu persoalan menjadi jelas mudah dipahami dan tidak disangsikan lagi kebenarannya
Lanjutan Keadilan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berasal dari kata adil yang berarti kejujuran, kelurusan dan keikhlasan dan tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang.
Lanjutan Menurut Ensiklopedi Indonesia kata adil berarti : a. Tidak berat sebelah atau tidak memihak kesalah satu pihak. b. Memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan hak yang harus diperolehnya. c. Mengetahui hak dan kewajiban, mana yang benar dan yang salah, jujur, tepat menurut aturan yang berlaku. d. Tidak pilih kasih dan pandang siapapun, setiap orang diperlakukan sesuai hak dan kewajibannya.
2. Bentuk Keadilan 2.1. Keradilan Komutatif (iustitia commutativa) 2.2. Keadilan Distributif (iustitia distributiva) 2.3. Keadilan legal (iustitia Legalis) 2.4. Keadilan Vindikatif (iustitia vindicativa) 2.5. Keadilan kreatif (iustitia creativa) 2.6. Keadilan protektif (iustitia protectiva)
Lanjutan Beberapa pendapat ahli tentang kedailan : 1. Franz Magnis Suseno : keadilan sosial adalah keadilan yang pelaksanaannya tergantung dari struktur proses eknomi, politik, sosial, budaya dan ideologis dalam masyarakat. 2. Aristoteles Keadilan : 1) Keadilan Distributif 2) Keadilan komutatif 3) Keadilan kodrat alam 4) Keadilan konvensional
Lanjutan 3. Keadilan menurut Prof. Dr. Notonagoro SH, menambahkan adanya keadilan legalitas, yaitu keadilan hukum. Keterbukaan dalam penyelenggaraan yaitu setiap kebijakan haruslah jelas , tidak dilakukan secara sembunyi, rahasia tetapi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawabannya bisa diketahui publik dan rakayat berhak atas informasi faktual terkait dengan mengenai berbagai hal yang menyangkut pembuatan dan penerapan kebijakan.
Lanjutan 3 alasan keterbukaan : 1) Kekuasaan pada dasarnya cenderung diselewengkan. 2) Dasar penyelenggaraan pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. 3) Keterbukaan adanya akses bebas terhadap informasi sehingga rakyat mampu berpartisipasi aktif dalam menciptakan pemerintahan yang konstruktif dan rasional.
Lanjutan • Ciri-ciri keterbukaan menurut David Beetham dan Kevin Boyle : 1) Pemerintah menyediakan berbagai informasi faktual mengenai kebijakan yang akan dan sudah dibuatnya. 2) Adanya peluangnbagi publik dan pers untuk mendapatkan atau mengakses berbagai dkumen pemerintah melalui parlemen. 3) Terbukanya rapat-rapat pemerintah bagi publik dan pers, termasuk rapat-rapat parlemen.
Lanjutan 4) Adanya konsultasi publik yang dilakukan secara sistematik oleh pemerintah mengenai baerbagai kepemtingan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan.
3. Pengertian Pemerintahan yang baik (Good Governance) a. Worl Bank, Good Gevernance b. UNDP,Good Governance c. Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2000, Pemerintahan yangbaik Ciri atau karakteristik, prinsip Good Governance menurut UNDP : 1. Partisipasi (Participation) 2. Aturan Hukum (rule of law) 3. Tranparan (transparency) 4. Daya Tanggap (responsivenes)
Lanjutan 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Berorientasi Konsessus (Consensus Oriented) Berkeadilan (equity) Efektifitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency) Akuntabilitas (Accountability) Bervisi strategis (stratrgic Vision) Kesalingketerkaitan (Interrelated) Prinsip-prinsip, ciri atau karakteristik good governance menurut Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI)
Lanjutan 4. Asas-asas umum Pemerintahan yang baik menurut UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN pasal 3 : a. Asas kepastian hukum, mengutamakan peraturan perundangan, kepatuatn dan keadilan sebagai dasar setiap kebijakan penyelenggara negara. b. Asas tertib penyelenggara negara, mengedepankan keteraturan, keserasian keseimbangan sebagai landasan penyelenggaraan negara. c. asas kepentingan umum yaitu mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
Lanjutan d. Asas keterbukaan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak asasi pribadi. Golongan dan rahasia negara. e. Asas proporsionalitas,mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. f. Asas Profesionalitas, mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etikperaturan yang berlaku. g. Asas akuntabilitas,yaitu setiap kegiatan penyelenggara negar dan hasilnya harus dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Bentuk sikap yang mencerminkan keterbukaan dan keadilan a. Apresiatif terhadap keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu upaya untuk memahami, menilai, dan menghargai keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. b. Berpartisipasi dalam upaya peningkatan jaminan keadilan dari lembaga yang berwewenang untuk menjamin keadilan dan prilaku positif masyarakat dalam upaya meningkatkan jaminan keadilan.
Terima Kasih Cuntoko, SE., MM.
