MAKALAH PERPAJAKAN II “PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK PEGAWAI, PEGAWAI LEPAS, DAN PENERIMA HONORARIUM”
Disusun oleh : 1. Nanda Rosyid
F0311082
2. Nur Aini Kusumaningrum
F0311087
3. Nur Chayati
F0311088
4. Rahajeng Sekar Pramudita
F0311096
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2013 1
PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK PEGAWAI, PEGAWAI LEPAS, DAN PENERIMA HONORARIUM
DASAR HUKUM: 1. Peraturan
Menteri
Keuangan
PMK-162/PMK.011/2012
tentang
Penyesuaian
Penghasilan Tidak Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi 2. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Dan Kegiatan Orang Pribadi 3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 206/PMK.011/ 2012 Tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan.
DEFINISI PENTING o Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri. o Pegawai Tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. o Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. o Penerima penghasilan Bukan Pegawai adalah orang pribadi selain Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama 2
dan dalam bentuk apapun dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. o Peserta kegiatan adalah orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya (workshop), pendidikan, pertunjukan, olahraga, atau kegiatan lainnya dan menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut. o Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. o Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Teratur adalah penghasilan bagi Pegawai Tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur. o Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Tidak Teratur adalah penghasilan bagi Pegawai Tetap selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam satu tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), jasa produksi, tantiem, gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun.
PEMOTONG PAJAK PENGHASILAN 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, meliputi: a. pemberi kerja yang terdiri dari: 1) orang pribadi dan badan; 2) cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut. b. bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan; 3
c. dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua; d. orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar: 1) honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya; 2) honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri; 3) honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang; e. penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan. Hal ini tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud diatas adalah: a. kantor perwakilan negara asing; b. organisasi-organisasi internasional c. pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Dalam hal organisasi internasional tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud, organisasi internasional dimaksud merupakan pemberi kerja yang berkewajiban melakukan pemotongan pajak.
4
PENERIMA PAJAK PENGHASILAN 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan: a. pegawai; b. penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya; c. Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi: 1) tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris; 2) pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat pelukis, dan seniman lainnya; 3) olahragawan; 4) penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator; 5) pengarang, peneliti, dan penerjemah; 6) pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan; 7) agen iklan; 8) pengawas atau pengelola proyek; 9) pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara; 10) petugas penjaja barang dagangan; 11) petugas dinas luar asuransi; 12) distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya; d. anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama; e. mantan pegawai; f. peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
5
1) peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya; 2) peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja; 3) peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu; 4) peserta pendidikan dan pelatihan; 5) peserta kegiatan lainnya.
PENGHASILAN YANG DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah: a. penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur; b. penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya; c. penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja; d. penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan; e. imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan; f. imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun; g. penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama; h. penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau
6
i. penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh: a. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit). Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah: a. pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa; b. penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, c. iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja; d. zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; e. beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf I Undang-Undang Pajak Penghasilan.
7
DASAR PENGENAAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut: a. Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi: 1) Pegawai Tetap; 2) penerima pensiun berkala; 3) Pegawai Tidak Tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah); 4) Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan. b. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehari, yang berlaku bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah); c. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan; d. Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c. Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut: a. bagi Pegawai Tetap dan penerima pensiun berkala, sebesar penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP); b. bagi Pegawai Tidak Tetap, sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP; c. bagi Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan. Besarnya penghasilan neto bagi Pegawai Tetap yang dipotong PPh Pasal 21 adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan: a. biaya jabatan, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggitingginya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun;
8
b. iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pension yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Besarnya penghasilan neto bagi penerima pensiun berkala yang dipotong PPh Pasal 21 adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun. Besarnya PTKP per tahun adalah sebagai berikut: a. Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi; b. Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin; c. Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga. Atas penghasilan bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang tidak dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatifnya dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah), berlaku ketentuan sebagai berikut: a. tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari belum melebihi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); b. dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari melebihi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan jumlah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
TARIF PEMOTONGAN PAJAK DAN PENERAPANNYA Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari: a. Pegawai Tetap; b. penerima Pensiun berkala yang dibayarkan secara bulanan; 9
c. Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang dibayarkan secara bulanan Untuk perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap masa pajak, kecuali masa pajak terakhir, tarif diterapkan atas perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut: a. perkiraan atas penghasilan yang bersifat teratur adalah jumlah penghasilan teratur dalam 1 (satu) bulan dikalikan 12 (dua belas); b. dalam hal terdapat tambahan penghasilan yang bersifat tidak teratur maka perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun adalah sebesar jumlah penghasilan yang teratur ditambah dengan jumlah penghasilan yang bersifat tidak teratur. Daftar Tarif PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Upah / Uang Saku Harian, Mingguan, Satuan, Borongan
Dibayarkan Bulanan atau Jumlah Upah Kumulatif Satu Bulan Melebihi Rp 7.000.000
Upah / Uang Saku Harian Dikali 12 ≤ 200.000
> 200.000
Tidak Dipotong
Dikurangi 200.000
Dikurangi PTKP Setahun
Penghasilan Kena Pajak
Dipotong 5% Dikenakan Tarif Ps. 17 Upah Kumulatif > Rp 2.025.000 s.d. Rp 7.000.000 sebulan
Upah sehari dikurangi PTKP sehari
Tarif PPh 21 = 5%
PPh Ps. 21 Setahun
Dibagi 12 PPh Pasal 21 Sebulan
10
TARIF PEMOTONGAN PPh PASAL 21 BAGI PENERIMA PENGHASILAN YANG TIDAK MEMPUNYAI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
KEWAJIBAN PEMOTONG PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 SERTA PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PAJAK 1. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Pegawai, penerima pensiun berkala, serta Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 4 wajib membuat surat pernyataan yang berisi jumlah tanggungan keluarga pada awal tahun kalender atau pada saat mulai menjadi 11
Subjek Pajak dalam negeri sebagai dasar penentuan PTKP dan wajib menyerahkannya kepada pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 pada saat mulai bekerja atau mulai pensiun. 3. Dalam hal terjadi perubahan tanggungan keluarga, maka pegawai, penerima pension berkala, dan Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 4 wajib membuat surat pernyataan baru dan menyerahkannya kepada Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 paling lama sebelum mulai tahun kalender berikutnya. 4. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 wajib menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan kalender. 5. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk masing-masing penerima penghasilan, yang menjadi dasar pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang untuk setiap masa pajak dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 6. Ketentuan mengenai kewajiban untuk melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk setiap bulan kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap berlaku, dalam hal jumlah pajak yang dipotong pada bulan yang bersangkutan nihil. 7. Dalam hal dalam suatu bulan terjadi kelebihan penyetoran pajak atas PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang oleh pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, kelebihan penyetoran tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang pada bulan berikutnya melalui Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26. Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, Pemagang dan Calon Pegawai yang Menerima Upah yang Dibayarkan Secara Bulanan Untuk Tahun Pajak 2013 adalah sebagai berikut :
Budi Darmawan bekerja sebagai pegawai tidak tetap pada CV Maju Makmur dengan dasar upah harian yang dibayarkan bulanan. Dalam bulan Januari 2013 Budi Darmawan hanya bekerja 20 hari kerja dan upah sehari adalah sebesar Rp 200.000,00. Budi Darmawan memiliki status menikah dan memiliki 3 anak. 12
Penghitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk bulan Januari 2013 adalah : Upah Januari
20 x 120.000
4.000.000
Penghasilan Neto Setahun
12 x 4.000.000
48.000.000
PTKP :
32.400.000
- Untuk WP sendiri
24.300.000
- Tambahan Karena Kawin
2.025.000
- Tambahan 1 Anak ke-1
2.025.000
- Tambahan 1 Anak ke-2
2.025.000
- Tambahan 1 Anak ke-3
2.025.000
Penghasilan Kena Pajak (48.000.000 -32.400.000) PPh Pasal 21 Terutang setahun (5 % x 15.600.000) PPh Pasal 21 Terutang sebulan (780.000 / 12 )
15.600.000
780.000
65.000
Jadi PPh Pasal 21 bulan Januari yang harus dipotong CV. Maju Makmur atas penghasilan Budi Darmawan adalah sebesar Rp.65.000,- apabila memiliki NPWP. Apabila Budi Darmawan tidak memiliki NPWP maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar Rp.78.000,- dengan perhitungan :
PPh Pasal 21 Terutang setahun (5 % + (5 % x 20 %)) x 15.600.000 PPh Pasal 21 Terutang sebulan (936.000 / 12 )
936.000
78.000
Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 Budiyanta pada tahun 2013 bekerja di PT Aman Bahagia dengan gaji sebulan Rp 8.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 200.000,00. Budiyanta menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Juli 2013 menerima kenaikan gaji, menjadi Rp 13
10.000.000,00 sebulan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2013. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut, Budiyanta menerima rapel sejumlah Rp 12.000.000,00 (kekurangan gaji untuk masa Januari s.d. Mei 2013). Pada bulan Oktober 2013 menerima bonus tahunan sebesar Rp 20.000.000,00. A.
B.
Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai Tetap - Gaji Bulanan Gaji sebulan Pengurangan : Biaya Jabatan (5% xRp 8.000.000) Rp 400,000 Iuran Pensiun Rp 200,000 Penghasilan Neto sebulan Penghasilan Neto setahun (12 x Rp 7.400.000,00 ) PTKP setahun : - untuk diri sendiri Rp 24,300,000 - tambahan WP kawin Rp 2,025,000 Penghasilan Kena Pajak setahun PPh Pasal 21 terutang : 5% x Rp 50.000.000,00 = Rp 2,500,000 15% x Rp 12.475.000,00 = Rp 1,871,000 Rp 4,371,000 PPh Pasal 21 sebulan Rp 4.371.000,00 : 12 = Rp 364,250
Penghitungan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Uang Rapel Gaji sebulan Pengurangan : Biaya Jabatan (5% xRp 10.000.000) = Rp 500,000 Iuran Pensiun = Rp 200,000 Penghasilan Neto sebulan Penghasilan Neto setahun ( 12 x Rp 9.300.000,00 ) PTKP setahun : - untuk diri sendiri Rp 24,300,000 - tambahan WP kawin Rp 2,025,000 Penghasilan Kena Pajak setahun PPh Pasal 21 setahun : 5% x Rp 50.000.000,00 = Rp 2,500,000 15% x Rp 35.275.000,00 = Rp 5,291,000 Rp 7,791,000 PPh Pasal 21 sebulan Rp 7.791.000,00 : 12 Rp 649,250 PPh Pasal 21 Januari s.d Juni 2013 seharusnya adalah : 6 x Rp 649.250,00 PPh Pasal 21 yang sudah dipotong Januari s.d Juni 2013 6 x Rp 364.250,00 (dari perhitungan contoh A) PPh Pasal 21 untuk uang rapel
Rp
8,000,000
Rp Rp Rp
600,000 7,400,000 88,800,000
Rp Rp
26,325,000 62,475,000
Rp
10,000,000
Rp Rp Rp
700,000 9,300,000 111,600,000
Rp Rp
26,325,000 85,275,000
Rp
3,895,500
Rp Rp
2,185,500 1,710,000 14
C.
Penghitungan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Bonus Gaji setahun (12 x Rp 10.000.000,00) Bonus Penghasilan bruto setahun Pengurangan : Biaya Jabatan (5% xRp 140.000.000,00) = Rp 7.000.000,00 *Biaya Jabatan dlm setahun maksimal Rp 6.000.000,00 Iuran Pensiun (12 x Rp 200.000,00) Penghasilan Neto setahun Gaji + Bonus PTKP setahun : - untuk diri sendiri Rp 24,300,000 - tambahan WP kawin Rp 2,025,000 Penghasilan Kena Pajak setahun PPh Pasal 21 setahun atas Gaji + Bonus : 5% x Rp 50.000.000,00 = Rp 2,500,000 15% x Rp 55.275.000,00 = Rp 8,291,250 10,791,250 *PPh Pasal 21 setahun dibulatkan PPh Pasal 21 atas Gaji (dari contoh B) PPh Pasal 21 atas Bonus
Rp Rp
Rp Rp Rp
6,000,000 2,400,000
Rp Rp Rp
120,000,000 20,000,000 140,000,000
Rp Rp
8,400,000 131,600,000
Rp Rp
26,325,000 105,275,000
10,791,000 7,791,000 3,000,000
CONTOH PENGHITUNGAN UNTUK HONORARIUM 1. Penerima Honorarium atau Pembayaran lain. Saputra (memiliki NPWP) memberikan ceramah pada lokakarya dan menerima honorarium Rp 1.500.000,00. Saputra juga memiliki sumber penghasilan lainnya. Penghitungan PPh Pasal 21 : Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a x (50% x jumlah penghasilan bruto ) = 5% x (50% x Rp1.500.000,00) = Rp37.500,00 2. Honorarium atau imbalan lainnya kepada peserta kegiatan (pendidikan pelatihan magang). Febri sebagai peserta magang menerima honor sebesar Rp3.500.000,00. PPh Pasal 21 yang terutang : Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a x jumlah penghasilan bruto = 5% x Rp3.500.000,00 = Rp175.000,00 Sumber: Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia (Buku 1) (Edisi 11). Jakarta: Salemba Empat
15
Mata Ujian PPh Op. SPT PPh OP (A) 4. Tuan Danu, seorang Duda 1 anak : menikah dengan Dinda seorang janda 1 anak. PTKP Danu setelah menikah (tahun 2011) -
PTKP WP Pribadi
: Rp 15.840.000
-
PTKP tanggungan 1 anak
: Rp 1.320.000 Rp 17.160.000
6. Besar PPh Pasal 25/2011 -
PPh terutang tahun 2011
-
Dikurang :
Rp 4.462.000
o PPh 21 dipotong pihak lain :Rp 1.000.000 o PPh 23
:Rp
o Fiskal luar negeri
:Rp 2.500.000
143.229
Rp 3.643.229 Rp
1
818.771 x 2 = Rp 68.231
8. Jumlah penghasilan bruto Tomi yang dikenakan PPh adalah Rp 100.000.000 9. PPh terutang Tn. Pujiono tahun pajak 2010 -Total penghasilan
: Rp 250.000.000
PTKP : - WP Kawin
: Rp
- WP Pribadi
: Rp 15.840.000
- WP anak (2)
: Rp
PKP Pajak Penghasilan Terutang
1.320.000
2.640.000
Rp 230.200.000 : Rp 50.000.000 x 5% = Rp 2.500.000 Rp 180.000.000 x 5% = Rp 27.030.000 Rp 29.530.000
10. Tn. Agus Rp 150.000.000; Bagas Rp20.000.000 -
Total Penghasilan
: Rp 200.000.000
PTKP - WP Pribadi
: Rp 15.840.000
- WP Kawin
: Rp
- WP Penghasilan Terutang
: Rp 15.840.000
- WP Tanggungan Anak
: Rp
1.840.000
1.320.000
Rp 165.680.000 16
Mata Ujian PPh Op. SPT PPh OP (B) 3. PT. Semen Gresik menyerahkan 100 sak semen @75.000 kepada Pemprov Jawa Tengah. Besarnya pungutan dan yang memungut PPh 22
Rp 75.000 x 10
= Rp 7.500.000
Rp 7.500.000 x 2%
= Rp
18.750 oleh PT Semen Gresik
4. Besarnya PPh 23 dipotong atas PP jasa keamanan
Total penghasilan - Jasa Keamanan
: Rp 8.000.000
- Upah Tenaga Kerja
: Rp 20.000.000
- Biaya Administrasi
: Rp 2.000.000 Rp 30.000.000
PPh 23
: Rp 30.000.000 x 2% = Rp 600.000
7. Besar PPh 23 yang dipotong bendaharawan Pemerintah diatas nilai pesanan catering Rp 10.000.000 adalah
Rp 10.000.000 x 2% = Rp 200.000.000
9. PPh 23 atas pendapatan dividen PT. Prapti kepada Pak Prapto senilai Rp 10.000.000 adalah
Rp 10.000.000 x 15% = Rp 1.500.000
10. Uang yang diterima Dina mempunyai NPWP setelah mendapat imbalan Rp 40.000.000 dari lomba lawak di TV swasta -
Penghasilan Netto
-
PPh 21 Rp 40.000.000 x 5%
: Rp 40.000.000
: Rp 2.000.000 Rp 38.000.000
15. PPh 22 yang dipungut atas impor BKP berupa 10 unit computer seharga Rp 100.000.000 adalah
Rp 100.000.000 x 2,5% = Rp 2.500.000
ESSAY 1. PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh Joko Suparjo -
Jasa Sewa Kendaraan
: 2% x Rp 10.000.000 = Rp
200.000
-
Jasa Katering
: 2% x Rp 20.000.000 = Rp
400.000
-
Jasa Konsultasi
: 2% x Rp 30.000.000 = Rp
600.000
Rp 1.200.000 17
