Lembar Pengamatan (Observasi) Siklus I Pertemuan I

Lembar Pengamatan (Observasi) Siklus I Pertemuan I No

Aspek Yang di Observasi

Kategori ya

tidak

Guru : Apakah dalam pembentukan kelompok 1

sudah sesuai dengan pembelajaran

√

kooperatif tipe STAD ? 2

Apakah guru menerangkan langkahlangkah kegiatan dalam kelompok ?

√

Apakah suadah menyampaikan materi 3

pembelajaran dan mengaitkan dengan

√

pengetahuan peserta didik ? Apakah guru memberikan tugas kepada kelompok, dan untuk anggota 4

√

yang sudah tahu menjelaskan pada anggota lainnya sampai semua anggota dalam kelompok itu mengerti ? Apakah guru memberikan kuis/pertanyaan kepada seluruh siswa,

5

dan pada saat menjawab

√

kuis/pertanyaan tidak boleh saling membantu? Apakah guru mengamati dan 6

membantu siswa bila mana ada

√

kesulitan ? 7

Apakah guru membahas hasil diskusi masing-masing kelompok ?

√

Siswa : 1

Apakah semua siswa dilibatkan aktif dalam memahami materi pembelajaran

√

Skor

Nilai

? 2

Apakah siswa membahas dan mengerjakan materi melalui

√

pembelajaran kooperatif tipe STAD ? 3

4

Apakah siswa membahas hasil diskusinya bersama guru ?

√

Apakah siswa mengerjakan soal evaluasi dari guru ?

√

KBM : Apakah materi yang diajarkan sudah 1

menggunakan pembelajaran kooperatif

√

tipe STAD ? 2

√

Apakah KBM sudah berjalan dengan baik ?

Apakah siswa dengan bimbingan dari 3

guru bersama-sama menyimpulkan

√

hasil belajar ?

Karanganyar, 24 Oktober 2011 Observer

M.Hariyanto, S.Pd.SD NIP.19810517 201101 1 002

Lembar Pengamatan (Observasi) Siklus I Pertemuan II No


Kategori ya



√



√



√


yang sudah tahu menjelaskan pada

√

anggota lainnya sampai semua anggota dalam kelompok itu mengerti ? Apakah guru memberikan kuis/pertanyaan kepada seluruh siswa, 5


√



√

kesulitan ? 7


√

Siswa : 1

Apakah semua siswa dilibatkan aktif dalam memahami materi pembelajaran

√

tidak

Skor

Nilai

Apakah siswa membahas dan 2

mengerjakan materi melalui

√


4


√


√



√

tipe STAD ? 2


√



√

hasil belajar ?

Karanganyar, 31 Oktober 2011 Observer


Lembar Pengamatan (Observasi) Siklus II No


Kategori ya



√



√



√


yang sudah tahu menjelaskan pada

√

anggota lainnya sampai semua anggota dalam kelompok itu mengerti ? Apakah guru memberikan kuis/pertanyaan kepada seluruh siswa, 5


√



√

kesulitan ? 7


√

Siswa : Apakah semua siswa dilibatkan aktif 1

dalam memahami materi pembelajaran ?

√

tidak

Skor

Nilai

2

Apakah siswa membahas dan mengerjakan materi melalui

√


4


√


√



√

tipe STAD ? 2


√



√

hasil belajar ?

Karanganyar, 14 Nopember 2011 Observer


RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (SIKLUS I) Mata Pelajaran

:

Pendidikan Kewarganegaraan

Kelas / Semester

:

VI / 1

Alokasi Waktu

:

3 x 35 menit

Hari / Tanggal

:

24 Oktober 2011

Sekolah

:

SD Negeri 5 Karangayar

A. Standar Kompetensi 2. Memahami sistim pemerintahan Republik Indonesia. B. Kompetensi Dasar 2.2 Mendiskripsikan tugas dan fungsi pemerintahan pusat dan daerah. C. Indikator 1. Mendiskripsikan tugas dan fungsi pemerintahan pusat 2. Mendiskripsikan tugas masing-masing antara pemerintahan pusat dan daerah 3. Menyebutkan tugas dan fungsi pemerintahan daerah 4. Menyebutkan perangkat daerah D. Tujuan Perbaikan Pembelajaran 1. Melalui tanya jawab siswa dapat menyebutkan tugas dan fungsi pemerintah pusat dengan benar. 2. Melalui tanya jawab siswa dapat menyebutkan tugas dan fungsi pemerintah daerah dengan benar. 3. Melalui diskusi kelompok siswa dapat menjelaskan tugas masing-masing antara pemerintahan pusat dan daerah dengan benar 4. Melalui diskusi kelompok siswa dapat mentebutkan perangkat daerah dengan benar.

E. Materi Pembelajaran Peta Konsep Sistim Pemerintahan RI

Pemilu

Pilkada

Lembaga Negara stl Amandemen

Pemerintahan Pusat

Pemerintahan Daerah

Memahami Sistim Pemerintahan Republik Indonesia Dalam negara yang menganut demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat adalah pemilik kedaulatan, maka rakyat harus diikut sertakan dalam mengelola negara. Pemilu adalah wujud nyata dalam keikutsertaan rakyat dalam mengelola negara. Lewat pemilu rakyat memberikan suaranya untuk memilih orangorang yang dipercaya untuk memegang kekuasaan negara. A. Pengertian pemerintahan pusat

Sumber: www.okuse.net Gambar 6.2 Istana negara

Pemerintahan pusat adalah penyelenggara pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Presiden dengan dibantu seorang Wakil Presiden dan oleh menteri-menteri negara. Dengan kata lain, pemerintahan pusat adalah pemerintahan secara nasional yang berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia.

Apa saja tugas dan fungsi pemerintahan pusat? Secara garis besar, fungsi pemerintahan pusat ada tiga macam, yaitu: a. Fungsi legislatif, yaitu fungsi membuat undang-undang; b. Fungsi eksekutif, yaitu fungsi melaksanakan undang-undang; dan c. Fungsi yudikatif, yaitu fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang. Fungsi

legislatif

di

negara

Indonesia

dijalankan

oleh

Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Berkenaan dengan fungsinya sebagai lembaga legislatif, maka MPR, DPR, dan DPD melaksanakan tugasnya sebagai lembaga legislatif. Tugas dan wewenang lembaga-lembaga ini telah dibahas pada uraian mengenai lembaga-lembaga negara. Fungsi eksekutif dijalankan oleh Presiden/Wakil Presiden dan para menteri/kabinet. Mengenai tugas dan wewenang Presiden/Wakil Presiden juga sudah dijelaskan dalam pembahasan materi lembaga-lembaga negara. Fungsi yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Tugas dan wewenang Mahkamah Agung dan Makkamah Konstitusi telah diuraikan terdahulu. Dalam tata pemerintahan Indonesia terdapat keunikan tersendiri, yakni pada lembaga Presiden. Selain sebagai lembaga eksekutif ternyata Presiden diberi tugas legislatif dan yudikatif, meskipun untuk menjalankan fungsi tersebut harus ada konsultasi dengan lembaga terkait. Sebagai contoh, dalam keadaan memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang. Presiden juga menetapkan berbagai peraturan untuk melaksanakan Undang-Undang. 1. Kewenangan pemerintah pusat. UUD 1945 juga menyatakan bahwa pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten) diberi kewenangan untuk menjalankan pemerintahan sendiri dengan otonomi seluas-luasnya (Bab VI) pasal 18 ayat 5 UUD 1945 hasil amandemen. Otonomi artinya kekuasaan untuk mengatur daerahnya sendiri. Namun demikian ada urusan-urusan pemerintahan yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, disebutkan bahwa kewenangan-kewenangan yang menjadi urusan pemerintahan pusat adalah meliputi sebagai berikut. a. Urusan Politik Luar Negeri Sebagai contoh misalnya soal mengangkat diplomatik atau duta untuk negara lain, mengadakan perjanjian internasional, kebijakan luar negeri, dan lain-lain. b. Urusan Pertahanan Contohnya soal pembentukan angkatan bersenjata, menyatakan daerah/negara dalam keadaan bahaya, pengembangan sistem pertahanan dan persenjataan, dan lain-lain. c. Urusan Keamanan Sebagai contoh menyangkut pembentukan kepolisian negara, penetapan peraturan keamanan nasional, mendidik pelanggar hukum negara, menindak organisasi yang mengganggu keamanan negara, menindak organisasi yang mengganggu keamanan negara, dan lain-lain. d. Urusan Yustisi Yakni yang berkaitan dengan penegakan hukum seperti, pendirian peradilan, pengangkatan hakim-hakim peradilan, mendirikan lembaga pemasyarakatan, dan lain-lain. e. Urusan Agama Sebagai contoh pemberian pengakuan terhadap suatu agama, menetapkan hari libur agama secara nasional, menyelenggarakan kehidupan keagamaan, dan lainlain. f. Urusan Moneter Yakni urusan keuangan dan fiskal. B. Pemerintahan Daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undangundang.” Demikian salah satu bunyi UUD 1945 hasil amandemen pada bab VI pasal 18 ayat 1. Lantas, apa yang dimaksud pemerintahan daerah itu?

1. Pengertian Pemerintahan Daerah Dalam UUD 1945 hasil amandemen pada Bab VI pasal 18 ayat 3 dikatakan,”Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki DewanPerwakilanRakyat Daerah, yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.”Selanjutnya tentang pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dikatakanpula bahwa, ”Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahdaerah provinsi, kabupaten, dan kota .”Dengan kata lain, pemerintahan daerah adalah perangkat pemerintah daerahbeserta DPR Daerah. Maka, pemerintahan daerah provinsi adalah Gubernur beserta DPRD Provinsi. Sedangkan pemerintahan daerah kabupaten/kota adalah bupati/walikota beserta DPRD Kabupaten/Kota. 2. Kewenangan Pemerintahan Daerah Secara umum, kewenangan pemerintahan daerah mencakup semua urusan dalam bidang pemerintahan, kecuali urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Kewenangan pemerintah daerah, menurut UU No. 32 Tahun 2004, ada kewenangan yang bersifat wajib dan yang bersifat pilihan. Kewenangan bersifat wajib maksudnya adalah yang mencangkup semua urusan pemerintahan dalam ukuran daerah. Sementara kewenangan yang bersifat pilihan adalah meliputi segala urusan pemerintahan yang secara nyata ada serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah setempat sesuai dengan kondisi dan kekhasan masing-masing. Kewenangan-kewenangan pemerintahan daerah yang bersifat wajib, baik itu pemerintahan Provinsi, maupun Kabupaten/Kota, menurut UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan sebagai berikut : 1)

Perencanaan dan pengendalian pembangunan.

2)

Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.

3)

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

4)

Penyediaan sarana dan prasarana umum.

5)

Penanganan kesehatan.

6)

Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial.

7)

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

8)

Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial.

9)

Pemberian fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah.

10) Pengendalian lingkungan hidup. 11) Pelayanan pertahanan. 12) Pelayanan kependudukan dan catatan sipil. 13) Pelayanan administrasi umum dan pemerintahan. 14) Pelayanan administrasi penanaman modal. 15) Penyelenggaraan berbagai pelayanan dasar yang lain. 16) Pelayanan berbagai urusan yang diamanatkan perundang-undangan. Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dibantu oleh Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah sebagai kepala pemerintah daerah menjalankan fungsi eksekutif di daerah, sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjalankan fungsi legislatif. Dalam menjalankan fungsi eksekutif, Kepala Daerah memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; b. mengajukan rancangan Peraturan Daerah (Perda); c. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama; e. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah; f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan g. melaksanakan

tugas

dan

wewenang

lain

sesuai

dengan

peraturan

perundangundangan. Dalam menjalankan fungsi legislatif, DPRD mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: a. membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat

persetujuan bersama; b. membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah; c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah; d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Mentri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Mentri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota; e. memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah; f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah; g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah; h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; i. membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah; j. melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. k. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah. Dalam pemerintahan desa, pemegang fungsi eksekutif adalah kepala desa, sedangkan pemegang fungsi legislatif adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). F. Langkah-langkah Pembelajaran Pertemuan I 1. Kegiatan Awal ( + 10 menit ) a. Mengajak semua siswa berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, untuk mengawali pelajaran. b. Apersepsi (menyayikan lagu Pemilihan Umum cipt. Mohc Embut)

c. Tanya jawab tentang pesan yang ada pada lagu Pemilihan Umum 2. Kegiatan Inti ( + 45 menit ) a) Membentuk kelompok yang anggotanya 4 orang secara heterogen (campuran menurut prestasi, jenis kelamin, suku, dll.). b) Guru menyajikan materi pelajaran c) Guru memberi tugas kepada kelompok untuk dikerjakan oleh anggota kelompok. d)

Anggota yang tahu menjelaskan kepada anggota lainnya sampai semua anggota dalam kelompok itu mengerti.

e) Membimbing kelompok yang mengalami kesulitan. f) Guru memberi kuis / pertanyaan kepada seluruh siswa dalam bentuk lisan. g) Pada saat menjawab kuis tidak boleh saling membantu. h) Bersama siswa menyimpulkan pembelajaran yang telah dilaksanakan. 3. Kegiatan akhir ( + 15 menit ) a. Melaksanakan tes formatif sebagai evaluasi. b. Menilai hasil tes formatif. c. Menganalisis hasil tes formatif. d. Memberikan motivasi kepada siswa untuk terus meningkatkan prestasi. Pertemuan II (Senin, 31 Oktober 2011) 4. Kegiatan Awal ( + 10 menit ) a. Mengajak semua siswa berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, untuk mengawali pelajaran. b. Dilanjutkan dengan bertanya jawab tentang pelajaran terakhir yang dipelajari pada pertemuan sebelumnya. 5. Kegiatan Inti ( + 45 menit ) a. Membentuk kelompok yang anggotanya 4 orang secara heterogen (campuran menurut prestasi, jenis kelamin, suku, dll.). b. Guru menyajikan pelajaran

c. Guru memberi tugas kepada kelompok untuk dikerjakan oleh anggota kelompok. d. Anggota yang tahu menjelaskan kepada anggota lainnya sampai semua anggota dalam kelompok itu mengerti. e. Membimbing kelompok yang mengalami kesulitan. f. Guru memberi kuis / pertanyaan kepada seluruh siswa dalam bentuk lisan. g. Pada saat menjawab kuis tidak boleh saling membantu. h. Bersama siswa menyimpulkan pembelajaran yang telah dilaksanakan. i. Guru memberikan evaluasi 6. Kegiatan akhir ( + 15 menit ) a. Menilai hasil tes formatif. b. Menganalisis hasil tes formatif. c. Memberikan motivasi kepada siswa untuk terus meningkatkan prestasi. G. Model Pembelajaran / Metode, Media, dan Sumber Bahan 1.

Model Pembelajaran

: Pembelajaran Kooperatif (STAD)

2.

Metode

: Ceramah, Tanya Jawab,Penugasan, Diskusi

3.

Media

: gambar

4.

Sumber bahan

:

• Buku Pendidikan Kewarganegaraan Kelas 6 (BSE). Penulis

(Teguh

Sarwono, Menik Indah N, Asy’ari, Sajali Hadi S.) • Buku Pendidikan Kewarganegaraan Kelas 6 (BSE). Penulis (Sunarso, Anis Kusumawardani ) • Buku Pendidikan Kewarganegaraan Kelas 6 (BSE). Penulis (Setiati Widihastuti, Fajar Rahayuningsih) • Aku Warga Negara Indonesia Kelas 6 (BSE). Penulis (Ika Kartika Sari, Elly Malihah Setiadi)

H. Penilaian 1. Prosedur a. Tes awal

:-

b. Tes dalam proses : keaktifan melaksanakan diskusi dan Menjawab kuis. c. Tes Akhir

: Tes Formatif

2. Jenis Tes

: tertulis

3. Bentuk Tes

: Isian

4. Alat tes

: Soal-soal. Karangayar, 31 Oktober 2011 Pratikan Sutrisno NIM.262010729

Kepala Sekolah

Guru Pamong

Suwaji,S.Pd NIP.19630916 199203 1 007

M. Hariyanto, S.Pd.SD NIP.19810517 201101 1 002

LEMBAR KERJA SISWA Mata Pelajaran

:


Kelas / Semester

:

VI / 1

Hari / Tanggal

:

Senin, 24 Oktober 2011

Sekolah

:

SDN 5 Karanganyar

Diskusikan dengan kelompokmu! 1 . Apa saja lembaga-lembaga negara yang termuat dalam UUD 1945? 2. Kemukakan lembaga-lembaga negara yang menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 3 . Tuliskan pula tugas dan wewenang MPR, DPR, Presiden, BPK, MA, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Dewan Perwakilan Daerah.

TES FORMATIF Mata Pelajaran

:


Kelas / Semester

:

VI / 1

Hari / Tanggal

:

Senin, 24 Oktober 2011

Sekolah

:

SD Negeri 5 Karangayar

Jawablah pertanyaan di bawah ini ! 1. Apa yang kamu ketahui tentang pemerintahan pusat? 2. Sebutkan beberapa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan wajib pemerintahan daerah (minimal 5)! 3. Sebutkan salah satu bunyi pasal dalam UUD 1945 yang mengandung pengertian penyelenggaraan pemerintahan daerah (satu ayat saja)! 4. Apa saja urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (sebutkan minimal 3)! 5. Apa yang kamu ketahui tentang kewenangan pilihan pemerintahan daerah?

Lembar Pengamatan (Observasi) Siklus I Pertemuan I

Recommend Documents