LAPORAN PELAKSANAAN SOSIALISASI RPHJP KPHP GULARAYA 2015

LAPORAN PELAKSANAAN SOSIALISASI RPHJP KPHP GULARAYA 2015

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (RPHJP) KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP) GULARAYA TAHUN 2014-2023 DI KECAMATAN PALANGGA KABUPATEN KONAWE SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA I.

DASAR PELAKSANAAN 1. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan; 2. Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK 61/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Unit XXIV Gularaya di Kabupaten Konawe Selatan dan Kota Kendari. 3. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara No. 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Gularaya Provinsi Sulawesi Tenggara; 4. DIPA Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XV Makassar 2015; 5. Surat Keputusan Kepala KPHP Gularaya Provinsi Sulawesi Tenggara No. 04/SK/KPH.G tentang Penunjukan Panitia Penyelenggara, Narasumber dan Moderator Kegiatan Sosialisasi RPHJP KPHP Gularaya Tahun 2014 – 2023.

II.

MAKSUD DAN TUJUAN a. Maksud dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Gularaya tahun 2014-2023 di Kecamatan Palangga adalah memberikan informasi RPHJP KPHP Gularaya Tahun 2014-2023 khususnya di wilayah sekitar Kecamatan Palangga yang berkaitan dengan rencana kegiatan KPH baik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat maupun yang tidak langsung sehingga masyarakat dapat mengenal KPHP Gularaya dan seluruh program kerjanya yang akan dilaksanakan 10 (sepuluh) tahun kedepan. b. Tujuan kegiatan sosialisasi adalah terwujudnya pemahaman tentang keberadaan KPHP Gularaya baik kelembagaannya secara yuridis, maupun fungsinya dan program kerjanya sehingga terciptanya hubungan yang harmonis antara KPHP Gularaya dan masyarakat sekitar hutan beserta stakeholder, sehingga masyarakat dapat berperan dan mendapatkan manfaat.

III.

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN a. Waktu Pelaksanaan Selama 1 (Satu) hari pada tanggal 11 Juni 2015. b. Tempat pelaksanaan Aula Kantor Camat Palangga Kab. Konawe Selatan.

Sosialisasi Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Gularaya Prov. Sultra Tahun 2014-2023

1

IV.


PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER DAN MODERARTOR

a. Panitia pelaksana sosialisasi RPHJP KPHP Gularaya Tahun 2014-2023 di Kecamatan Palangga terdiri dari : Penanggung Jawab : Subagso, S.Hut. (Kasi RPKH KPHP Gularaya) Ketua Tim : Tarhadi (Staf TU KPHP Gularaya) Anggota : 1. Muh. Warqah Hamzah, S.Hut. (Staf RPKH KPHP Gularaya) 2. Toni Bonde (Staf RPKH KPHP Gularaya) b. Narasumber dan Moderator terdiri dari : 1. Narasumber 1. Bapak Dr. Nur Arafah, SP. M.Si. (Pakar/Dosen Kehutanan UHO) 2. Narasumber 2. Bapak Alamsyah, S.Hut. M.Si. (Pakar/Dosen Kehutanan UHO) 3. Moderator (Camat Palangga) diwakili oleh Ibu Hj. Sitti Suminar, S.Sos. (Sekretaris Camat Palangga) V.

PESERTA KEGIATAN Peserta kegiatan berjumlah 30 orang terdiri dari Kepala Desa Se Kecamatan Palangga, Ketua Kelompok Tani Hutan, Tokoh Masyarakat, Warga Desa. Desa yang mengikuti sosialisasi yaitu Desa Aosole, Desa Eewa, Desa Kapujaya, Desa Kiaea, Desa Watumerembe, Desa Onembute, Desa Benua, Desa Alakaya, Desa Waworaha, dan Desa Watudemba.

VI.

SUSUNAN ACARA KEGIATAN SOSIALISASI 1. Pembukaan (09.00 – 09.10 Wita) oleh Arifawati 2. Pembacaan Doa (09.10 Wita) oleh Muh. Warqah Hamzah, S.Hut. 3. Sambutan sekaligus membuka acara oleh Camat Palangga diwakilih oleh Sekretaris Camat Ibu Hj. Sitti Suminar, S.Sos. (09.15 Wita) 4. Coffe Break I (09.30 Wita) oleh Panitia 5. Penyampaian Materi oleh Narasumber (10.00 – 11.00 Wita) a. Narasumber 1. Bapak Dr. Nur Arafah, S.P., M.Si. (Pakar/Dosen Kehutanan UHO) b. Narasumber 2. Bapak Alamsyah, S.Hut. M.Si. (Pakar/Dosen Kehutanan UHO) 6. Diskusi Sesi I (11.00 – 12.00 Wita) 7. ISHOMA 8. Diskusi Sesi II (13.00 – 14.00 Wita) 9. Coffe Break II (14.00 Wita) oleh Panitia 10. Penyampaian Kesimpulan dan Penutup


2


VII. PENYAMPAIAN MATERI OLEH NARASUMBER 1. Materi ke-1 disampaikan oleh Bpk. Dr. Nur Arafah, S.P., M.Si. Judul : Strategi Kemitraan PHBM pada Kawasan Hutan

Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan

denganmeningkatkan

daya

dukung

daerah

aliran

sungai;Meningkatkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan, menciptakan ketahanan sosek serta perubahan eksternal; danmenjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Melihat kemiskinan tertinggi berada dalam dan sekitar kawasan hutan. Hutan dan masyarakat tidak dapat dipisahkan karena manusia membutuhkan berbagai produk hutan dan hutan dijaga sehingga fungsi-fungsinya dapat dikelola. Selain fungsi ekologi yang harus di jaga, fungsi sosial dan ekonomi juga perlu diperhatikan agar masyarakat sejahtera hutan lestari dapat terwujud. Oleh karena itu, Pemerintah dalam hal ini KPH hadir menawarkan sejumlah program seperti Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Mengapa ada PHBM ? 1. Sekitar 25.000 desa terletak di dalam dan di sekitar hutan (Kemenhut, 2009) dan 48,8 juta orang tinggal di desa-desa tersebut, diantaranya 10,2 juta termasuk “miskin”. 2. Selama empat dekade terakhir, pengelolaan hutan diatur pemerintah pusat, hutan bukan makin baik. 3. Umumnya, praktik pengelolaan pada konsesi kayu ini tidak berkelanjutan dan pembalakan liar terjadi secara luas. 4. Masyarakat memperoleh sedikit manfaat, sementara mereka menyaksikan hutan lama-kelamaan habis. 5. Tingginya laju deforestasi dan degradasi hutan, 6. Semakin kuat pengakuan hak-hak masyarakat atas sumberdaya alam – bersamaan dengan cerita keberhasilan pengelolaan hutan berbasis masyarakat – telah memunculkan kesadaran perlunya pelibatan masyarakat yang lebih intensif dalam pengelolaan hutan. KPH sebagai pengelola hutan tingkat tapak diberikan akses penuh dalam proses perizinan dan sebagai mitra bersama masyarakat yang setara dengan syarat Sosialisasi Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Gularaya Prov. Sultra Tahun 2014-2023

3


saling percayaberdasarkan kemampuan masing-masing. Hal tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama pada semua proses sebagai bentuk aksi bersama. peran dan tanggungjawab menjadi bagian penting dalam pendekatan program PHBM. Visi PHBM adalah masyarakat lokal secara aktif dapat mengelola hutan

mereka

secara

berkelanjutan.

Pemanfaatan

sumber

daya

hutan

berkelanjutan, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan diversifikasi sumber pendapatan yang dihasilkan dengan memasarkan sumber daya hutan dan hasil hutan olahan. PHBM akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan masyarakat yang berkelanjutan dan perbaikan mata pencaharian. Pengelolaan hutan lestari, ekosistem dan keanekaragaman hayati akan dilindungi dan stok karbon terjaga atau bahkan meningkat. Strategi PHBM bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat agar dapat mengambil alih tanggung jawab dan secara aktif terlibat dalam pengelolaan hutan lestari. Pelimpahan tanggung jawab dan hak pemanfaatan sumber daya hutan dari pemerintah daerah kepada masyarakat. PHBM dapat memberdayakan masyarakat lokal dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan untuk tata kelola hutan yang berkelanjutan. Model PHBM Lembaga R & D (PT, Litbang dll

Dunia Usaha/ industry

KPHP Gular Masyarakat aya Sejahtera, Hutan Lestari


Masyarakat Lokal

4

Jenis-Jenis PHBM


Rencana Aksi KPH 1. Memposisikan hutan (rakyat, adat dan negara sebagai kesatuan ekosistem, termasuk manusia, pranata dan kelembagaan dalam PHBM. 2. Visi pengelolaan hutan tidak bertumpu pada kayu, tetapi kepada bisnis peduli lingkungan yang menjamin pengentasan kemiskinan, dan kelestarian. 3. Mengembangkan praktek ekosistem stabil yang dilaksanakan masyarakat. 4. Pengelolaan hutan ditingkat unit seperti KPH, jeli melihat problematika sumberdaya secara riil (ekosistem, ekonomi, sosial budaya dan politik) 5. Sinergitas “percaya“ pemangku kepentingan (Dunia Usaha, KPH dan masyarakat) dengan bantuan lembaga Research & Development dalam kelembagaan melalui mekanisme “kontrak”. 6. Mengutamakan masyarakat lokal dan desa hutan. Materi ke-2 disampaikan oleh Bpk. Alamsyah, S.Hut.M.Si. Judul : Rencana Strategis KPHP Gularaya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengamanahkan pembangunan Kehutanan diselenggarakan berdasarkan azas manfaat dan lestari, kerakyatan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Tujuan pembangunan kehutanan menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup


5


dan sebaran yang proporsional; mengoptimalkan aneka fungsi hutan dan ekosistem termasuk perairannya yang meliputi fungsi konservasi, lindung dan produksi kayu dan non kayu, jasa lingkungan untuk mencapai manfaat lingkungan sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari; meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai; mendorong peran serta masyarakat dan menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pemicu Kerusakan hutan (deforestrasi) di Indonesia yaitu kegiatan sektor kehutanan dan non kehutanan di dalam kawasan hutan.Kegiatan penebangan mencapai 40 juta m3/tahun  rekomendasi 20 juta m3/tahun. Hal tersebut menunjukkan kegiatan penebangan 2 kali lipat terhadap toleransi tebang yang direkomendasikan. Akibat kerusakan hutan tersebut berdampak negatif terhadap merosotnya

kualitas dan kuantitas kawasan hutan, pemanasan Global, banjir,

Bencana alam lainnya, dll.. Oleh karena itu unit pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang diharapkan dapat mendukung dan atau menjamin pengelolaan sumberdaya hutan secara efisien dan lestari. Pembentukan Kesatuan

Pengelolaan

Hutan

(KPH)

merupakan

serangkaian

proses

perencanaan/penyusunan desain kawasan hutan, yang didasarkan atas fungsi pokok dan peruntukannya, dalam upaya mewujudkan pengelolaan hutan lestari. Adapun sasaran pembentukan KPH : 1. Memberikan kepastian areal kerja pengelolaan hutan, 2. Kepastian wilayah tanggung jawab pengelolaan dari suatu organisasi pengelolaan tertentu, 3. Memastikan satuan analisis dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan pengelolaan hutan, sebagai dasar dalam rencana pengembangan usaha, 4. Penguatan legitimasi status, 5. Sebagai sarana perolehan kepastian hukum wilayah pengelolaan hutan, 6. Terlaksananya penerapan kriteria dan standar pengelolaan hutan lestari, 7. Terbentuknya institusi pengelola (organisasi) KPH. Adapun tujuan pembentukan KPHP Gularaya : 1. Terwujudnya manajemen pengelolaan hutan KPHP Gularaya sehinggga mengarah pada kelestarian hutan. 2. Terwujudnya bisnis bidang kehutanan dengan core bisnis Kelas Perusahaan HHKHT Jati Unggul seluas 25.142,35 ha, Kelas Perusahaan HHBK bambu seluas Sosialisasi Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Gularaya Prov. Sultra Tahun 2014-2023

6


10.136,87 ha., Kelas Perusahaan Jasa Lingkungan ekowisata Wallacea Health Center. 3. Peningkatan luasan penutupan lahan hutan untuk terwujudnya pelayanan masyarakat dari bahaya bahaya banjir dan erosi. 4. Terselenggranya pemberdayaan masyarakat melalui skema HTR, HKm/HD, dan kemitraan. (P.39/Menhut-II/2013) 5. Terwujudnya pengamanan kawasan hutan melalui pemberdayaan masyarakat didalam dan sekitar hutan Sasaran KPHP Gularaya 1. Terwujudnya kelas perusahaan hutan tanaman jati unggul seluas 25.142,35 ha. 2. Terwujudnya kelas perusahaan bambu 10.136,87 ha. 3. Terwujudnya Pemberdayaan masyarakat HTR seluas 7.512,91 ha. 4. Terwujudnya Pemberdayaan masyarakat Hkm seluas 1.723,97 ha. 5. Terwujudnya Pencadangan HTR dan HKm/HD seluas 8.524,60 ha 6. Penyelesaian masalah konflik tenurial. 7. Terwujudnya kemandirian KPHP Gularaya melalui penerapan PPK BLUD dengan core business hutan tanaman, hutan bambu, terapi tropis Wallacea. Visi KPHP Gularaya menjadi pengelola hutan lestari tingkat tapak yang mandiri dan berdaya saing tahun 2014 – 2023. Adapun Misi KPHP Gularaya ialah : 1. Mengelola SDH dengan prinsip pengelolaan hutan lestari berdasarkan Karakteristik dan daya dukung DAS. 2. Meningkatkan manfaat hasil hutan kayu melalui pengembangan Kelas Perusahaan Hutan tanaman jati seluas 20.000 ha. 3. Meningkatkan manfaat hasil hutan bukan kayu melalui pengembangan Kelas Perusahaan Hutan tanaman bambu seluas 10.000 ha, 4. Meningkatkan jasa lingkungan melalui pengembangan Kelas Perusahaan Ekowisata Wallacea Health Center (WHC) di Kaendi Lainea 5. Melaksanakan bisnis berbasis kehutanan dan menerapkan PPK BLUD. 6. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program kemitraan dengan kelompok Tani Hutan HTR, dan HKm , 7. Meningkatkan pelayanan masyarakat melalui Peningkatan fungsi DAS Wanggu , Laeya dan Roraya untuk pencegahan bahaya banjir dan erosi. 8. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui core bisnis KPH. Tujuan pengelolaan hutan yang akan dicapai oleh KPHP Gularaya : 1. Merevitalisasi manajemen KPHP Gularaya sehinggga mengarah pada kelestarian hutan .


7


2. Terwujudnya bisnis bidang kehutanan dengan core bisnis Kelas Perusahaan HHKHT jati unggul seluas 20.000 ha, Kelas Perusahaan HHBK bambu seluas 10.000 ha, Kelas Perusahaan Jasa Lingkungan ekowisata Wallacea Health Center. 3. Peningkatan luasan Penutupan lahan hutan untuk terwujudnya pelayanan masyarakat dari bahaya bahaya banjir dan erosi . 4. Terselenggranya pemberdayaan masyarakat melalui skema HTR, HKm, dan kemitraan. 5. Terwujudnya pengamanan kawasan hutan melalui pemberdayaan masyarakat didalam dan sekitar hutan. Tahapan strategi pencapaian tujuan dilakukan dengan cara Pemantapan batas kawasan hutan,Pemanfaatan potensi sumberdaya alam, Pembinaan terhadap pemegang ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, Pemberdayaan masyarakat,

Rehabilitasi kawasan

hutan, Konservasi sumber daya alam,

Perlindungan dan pengamanan hutan,dan Optimalisasi pemanfaatan wilayah tertentu dan penerapan PPK BLUD.Program kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam mencapai tujuan yaitu Hutan Kemasyarakatan (HKm)/Agroforestry, Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Hutan Desa.

Wilayah KPHP Gularaya terletak di Kab. Konawe Selatan (112.455,58 Ha) dan Kota Kendari (2.924.33 Ha) dengan Total Luas ± 115.379,91 Ha. Sedangkan untuk Kecamatan Palangga  ± 2219,16 Ha (pada 4 desa) yaitu Desa Aosole 968,08 Ha, Desa Eewa 22,51 Ha, Desa Kapujaya 44,85 Ha, dan Kiaea 22,02 Ha. Rencana kegiatan pada Wilayah Kec. Palangga Kab. Konawe Selatan yaitu : 1. Pengelolaan Hutan Jati a. Terbentuknya Usaha dan Kelembagaan Pengelola Hutan Tanaman Jati b. Terbangun usaha hutan tanaman jati untuk mendukung bahan baku industri produk pengolahan jati. 2. Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Bambu. a. Terbentuknya Usaha Pengelolaan Bambu b. Terbangun usaha tanaman Bambu untuk mendukung bahan baku industri produk pengolahan bambu 3. Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat


8


a. Terbentuknya Usaha dan kelembagaan Pengelolaan Hutan Rakyat

b. Terbangun usaha tanaman hutan rakyat untuk mendukung bahan baku industri produk pengolahan kayu hutan rakyat

VIII. DISKUSI SESI I a. Sesi Tanya Jawab :

-

-

-

-

-

-

-

Penanya 1 ; Nama : Sulaeman (ex Kades Asole) Dari : Desa Asole Sudah banyak program seperti HTI namun kenyataannya tidak berhasil. Lebih banyak perusahaan yang tidak menanam kembali setelah panen.Program social forestry di canangkan tahun 2003 oleh Presiden RI Megawati dengan maksud Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera. Pada kenyataannya program tersebut lebih memihak ke kelompok seperti KHJL (Koperasi Hutan Jaya Lestari) dan pihak HTR KHJL tidak melibatkan warga sekitar wilayah kelola HTR KHJL. Adanya keterlibatan aparat dalam pengelolaan kayu sehingga masyarakat yang hanya mengambil rantingnya saja di tangkap/dipenjarakan tapi bagi pengusaha besar di amankan/difasilitasi/ diberikan keleluasaan dalam pengelolaannya. Jika pengelolaan Hutan Jati dengan system panen 10 tahun. Kemungkinan besar masyarakat menolak program tersebut karena masyarakat sekarang menginginkan perputaran uang yang cepat dengan panen daur pendek. Produk Bambu di Sulawesi Tenggara tidak terlalu menarik dan kurang menghasilkan karena bambu di masyarakat sultra masih diperuntukkan tradisonal seperti : Sasa (Alaja)/music bamboo. Tentang Agroforestry pada dasarnya kami sepakat. Hanya saja dulu ada program agroforestry yang desa kami terima kerjasama dengan HTR KHJL, tiba saatnya pada saat panen dan sudah mau di jual akhirnya pihak KHJL tidak mau membeli Jahe hasil panen petani. Jadi ada trauma yang mendalam untuk mengikuti program tersebut kembali. Jawab : Pengalaman masalah tersebut perlu adanya perjanjian hitam diatas putih (MoU) Perkembangan kerajinan dari Bambu sebenarnya cukup prospektif. Permintaannya cukup besar di pasar international. Bahan baku Bambu cukup lumayan banyak. Pemanfaatan bambu belum dikelola maksimal. Dalam pengelolaannya di butuhkan investor untuk membangun industry kerajinan bambu. Nilai Bambu yang sudah diolah menjadi kerajinan sangat besar. Kami akan menyarankan ke KPH agar memilih jenis tanaman yang familiar dengan masyarakat (sudah terbiasa) tinggal pihak KPH meningkatkan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan lembaga hingga tahap teknis.


9


Penanya 2. Aksar (Kades Watumerembe) -

-

-

-

-

-

IX.

Tidak semuanya Desa di Kecamatan Palangga tersedia lahan dalam pengembangan program. Bahkan hampir tidak ada lahan di Desa Watumerembe karena ada pertambangan, perkebunan sawit, dan tebu. Apakah bisa Desa yang tidak memiliki lahan mengelola atau mengajukan diri atau terlibat dalam program KPH yaitu HTR ?? Apakah benar, ada program tebang tunda yakni kelompok atau perorangan menjaminkan Jatinya untuk tidak di tebang dengan kontrak 10 tahun bisa dapat pinjaman hingga 100 juta ? Jawab : Kalau masyarakat yang berada diluar kawasan hutan bisa menjadi mitra KPH dengan ijin dari Camat. Walaupun secara administrasi Cuma 4 Desa yang menjadi blok pemanfaatan di Kecamatan Palangga. Warga Desa yang tidak termasuk wilayah KPHP Gularaya tetap bisa mengelola dengan syarat yang tertuang di P.39/2013 tentang Pola Kemitraan. Adapun prinsip kemitraan yakni ada kesepakatan, saling menguntungkan, dan terjalin kepercayaan. Terkait dana HTR, masyarakat diberi wewenang 30/Ha/Klp atau 2 Ha KK yang sumber dana pinjamannya dari BLU Pusat Kementrian. Penanya 3. Jamigil (Kades Kapujaya) Terus terang saja, masyarakat agak trauma dengan program-program pemerintah. Hanya di janji-janji, dimana sudah pendataan lapangan, sosialisasi. Contohnya HTR KHJL beberapa kali suruh mengumpulkan warga untuk pertemuan terkait pengelolaan lahan namun sampai sekarang tidak ada tindaklanjutnya. Hutan sudah rusak sekali bahkan habis di Desa kami karena diganti dengan ratusan ha cengkeh. Pada intinya kami mendukung hanya sedikit trauma saja. Jawab : Kalau dulu ada calo sehingga proses perizinannya menjadi lama. Sekarang KPH berada ditingkat tapak yang bisa memberikan izin atas nama Menteri. Kalau mau hidup KPH harus hidup masyarakatnya. Kami percaya masyarakat tidak jenuhjenuhnya untuk percaya akan program yang niatannya baik. Kalau ada yang menyimpang bukan programnya yang salah melainkan pelaksanaannya yang mesti diatur kembali dan diawasi bersama agar tujuannya dapat tercapai. DISKUSI SESI II Penanya 1. Aksar (Kades Watumerembe)

-

Di Desa Watumerembe tersedia lahan seluas + 5 Ha, akan tetapi berada di luar kawasan, apa bisa diadakan bantuan bibit ? Jawab :


10

-


Untuk masyarakat yang mau menanam, BPDAS Sampara yang ada di Kendari siap menyediakan/membantu dalam pengadaan bibit yang penting ada surat permohonan resmi. Penanya 2. Zainal (Kades Watumerembe)

-

HTR KHJL tidak ada kooordinasi dengan Desa Aosole sementara HTR yang dibagikan masuk dalam kawasan adminnistrasi Desa Aosole sehingga masyarakat Desa Watumerembe ini tidak bisa masuk mengelola HTR yang ada tersebut. Tanggapan dari Sulaeman (ex Kades Aosole)

-

X.

Masyarakat dan pemerintah mendukung program HTR itu akan tetapi karena tidak dilibatkannya masyarakat setempat dalam kegiatan HTR itu. KESIMPULAN DAN SARAN Adapun kesimpulan dan saran dari warga, pemerintah desa, dan narasumber ialah :

1. Pengelolaan hutan ditingkat unit seperti KPH harus lebih jeli melihat problematika sumberdaya secara nyata baik dari segi ekosistem, ekonomi, sosial budaya, dan politik. 2. Sinergitas “percaya“ pemangku kepentingan (Dunia Usaha, KPH dan masyarakat) dengan bantuan Lembaga Research & Development dalam kelembagaan melalui mekanisme perjanjian kerjasama hitam di atas putih “kontrak/MoU”. 3. Mengutamakan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan. 4. Warga Desa yang tidak termasuk wilayah KPHP Gularaya tetap bisa mengelola dengan syarat yang tertuang di P.39/2013 tentang Pola Kemitraan. Adapun prinsip kemitraan yakni ada kesepakatan, saling menguntungkan, dan terjalin kepercayaan. 5. KPH agar memilih jenis tanaman yang familiar dengan masyarakat (sudah terbiasa) tinggal pihak KPH meningkatkan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan lembaga hingga tahap teknis.


11

LAPORAN PELAKSANAAN SOSIALISASI RPHJP KPHP GULARAYA 2015 XI.

PENUTUP Demikian laporan kegiatan sosialisasi RPHJP KPHP Gularaya tahun 2014 – 2023 di Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban dengan harapan semoga bermanfaat. Anduna,

Juni 2015

Dibuat oleh : 1. Subagso, S.Hut.

……………………………

2. Tarhadi

……………………………

3. Muh. Warqah Hamzah, S.Hut.

……………………........

4. Toni Bonde

…………………………..


12

Lampiran :

LAPORAN PELAKSANAAN SOSIALISASI RPHJP KPHP GULARAYA 2015 DOKUMENTASI KEGIATAN


13

LAPORAN PELAKSANAAN SOSIALISASI RPHJP KPHP GULARAYA 2015

Recommend Documents