Laporan Pelaksanaan Kabupaten Malang Menuju Layak Anak Tahun 2015, Penguatan Kelembagaan

1. Jumlah Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Ukuran: Ada dan diimplementasikan Pertanyaan: 1a. Apakah tersedia peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak di bidang: Hak Sipil dan Kebebasan Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya Perlindungan Khusus Anak Jika ada, dalam bentuk apa peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak tersebut: Peraturan Daerah; Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota; Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota; Instruksi Gubernur/Bupati/Walikota;dan Lainya : Peraturan/Keputusan Kepala SKPD. Sebutkan Nomor, Tanggal Terbit dan Perihalnya. Lampirkan! Jawaban: Kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak yang mencakup 5 (lima) klaster di Kabupaten Malang diatur dalam bentuk 11 peraturan daerah, 12 peraturan bupati dan 13 keputusan kepala daerah serta petunjuk teknis dan pelaksanaan dari SKPD di Kabupaten Malang. Implementasi peraturan diwujudkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Malang sebagai wujud komitmen eksekutif dan legislatif dan dilaksanakan melalui berbagai rangkaian proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan yang integral, serasi dan berkelanjutan sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini, berupa kebijakan program, kegiatan dan bentuk implementasi melalui penyerasian kebijakan pusat. Sejalan dengan program pemerintah pusat, inisiatif Pemerintah Kabupaten Malang untuk mewujudkan pembangunan melalui strategi Pengarusutamaan Hak Anak diawali dengan inisiatif mencanangkan Kabupaten Malang Layak Anak melalui Penandatanganan Komitmen Pimpinan Daerah dan 19 SKPD di tahun 2009, Kebijakan Kabupaten Layak Anak dan diimplementasikan secara bertahap meliputi: Tahapan Komitmen Daerah, tahapan Penyerasian Kebijakan KLA, Pembentukan Gugus Tugas, Pengumpulan Data Basis, Penyusunan Rencana Aksi Daerah, dan Mobilisasi Sumber Daya. Laporan Pelaksanaan Kabupaten Malang Menuju Layak Anak Tahun 2015, Penguatan Kelembagaan

Komitmen Pemerintah Daerah membangun Kabupaten Malang Menuju Layak Anak dengan strategi pengarusutamaan hak-hak anak yang mengintegrasikan pelaksanaan program dan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan membangun kerjasama lintas sektoral, lintas lembaga, akademisi, kontribusi dunia usaha dan peran orang tua keluarga, untuk kepentingan terbaik bagi anak. Peran eksekutif, legislatif bersama masyarakat melalui organisasi/lembaga swadaya masyarakat pemerhati perempuan dan anak, menginsiasi kebijakan penyelenggaraan pemenuhan hak, berhasil merumuskan 4 (empat) peraturan di bidang kesehatan khususnya untuk layanan kesehatan primer, kesehatan ibu, anak, bayi baru lahir di tahun 2008, yaitu Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang KIBBLA, komitmen dan kepedulian sinergi pemangku kepentingan diapresiasi oleh pemerintah pusat, dengan telah ditetapkannya Pemerintah Kabupaten Malang, sebagai salah satu dari 10 (sepuluh) besar Kabupaten/Kota di Indonesia yang telah menginisiasi Pelaksanaan Kabupaten/Kota Layak Anak dan pada tahun 2009. Dalam rangka penguatan kelembagaan, penyelenggaraaan pemenuhan hak anak dilaksanakan dalam rangkaian proses perencanaan pembangunan daerah melalui integrasi kebijakan dokumen perencanaan strategis dan operasional, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahunan, serta

Rencana Strategis SKPD yang melaksanakan

urusan sesuai bidang/klaster hak anak.

Mengacu pada kebijakan pemerintah pusat,

maka untuk mensinkronisasikan sumber daya, wewenang dan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dilaksanakan penguatan kebijakan dengan perumusan kebijakan dalam bentuk peraturan daerah, peraturan bupati, keputusan bupati dan bentuk petunjuk pelaksanaan dan teknis operasional seperti Roadmap Pelaksanaan (Rencana Aksi Daerah) RAD KLA, Surat Edaran, Standar Operasional Prosedur (SOP), Surat Keputusan SKPD dan berbagai bentuk penguatan kelembagaan melalui gugus tugas dan kerja sama dengan mitra jejaring, pengembangan materi KIE (Komunikasi, Informasi

dan

Edukasi)

untuk

sosialisasi,

meningkatkan

sistem

informasi

dan

pengembangan data gender dan anak, diseminasi informasi terkait Hukum dan HAM, penguatan SDM dan pelatih Konvensi Hak Anak (KHA), serta mengembangkan inovasi yang mendorong pengembangan kebijakan layak anak. Daftar kebijakan dan petunjuk untuk pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak di Pemerintah Kabupaten Malang sampai dengan tahun 2015 saat ini adalah sebagaimana Tabel.1a.1 berikut, dengan salinan dokumen kebijakan sebagaimana terlampir:

Laporan Pelaksanaan Kabupaten Malang Menuju Layak Anak Tahun 2015, Penguatan Kelembagaan

Tabel. 1a.1 KEBIJAKAN TERKAIT PENYELENGGARAAN PEMENUHAN HAK ANAK I. PENGUATAN KELEMBAGAAN TANGGAL No PERATURAN /KEBIJAKAN /PETUNJUK TERBIT I Penguatan Kelembagaan 1.

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak

2013

tentang

1 Agustus 2013

2.

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan Kelompok Rentan

1 Agustus 2013

3.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

18 Januari 2013

4.

Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Kebijakan Kabupaten Malang Layak Anak dan Rencana Aksi Daerah KLA Tahun 2011-2015

22 Maret 2012

5.

Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 atas Implementasi dan Pencapaian Visi Misi Kabupaten Malang “MADEP MANTEB” Paruh Waktu.

14 Maret 2014

6.

Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2012 tentang 20 September 2012 Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)

7.

Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2012 tentang 20 September 2012 Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

8.

Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan Pusat Data Daerah (PD2)

9.

Keputusan Bupati Malang Nomor 421.013/2011 Tentang Gugus Tugas KLA

12 Maret 2015

180/489/KEP/

10.

25 Juli 2011

Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/251/KEP/ 421.013/2014 tentang Pembentukan Laskar Anak Kabupaten Malang. Sumber: Dokumentasi Bagian Hukum Setda Kab. Malang Tahun 2015 Implementasi

beberapa

kebijakan

terkait

Pemenuhan

23 April 2014

Hak

Anak

dalam

Pengembangan Kebupaten Layak Anak dilaksanakan dalam format berdasarkan RAD KLA Tahun 2011-2015, sebagaimana uraian berikut ini: a. Monitoring Pengembangan KLA sebagai bahan penyusunan RKPD tahunan dan Monitoring paruh waktu pelaksanaan Renstra tahun 2010-2015, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 5Tahun 2014 b. Penyusunan Data Terpilah Gender dan Anak setiap tahun sejak Tahun 2009, Profil Data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Malang yang telah dimulai sejak Tahun 2010 dan terus diupdate baik proses,format dan validitasnya, bekerjasama dengan


pusat studi gender di Malang Raya, antara lain Universitas Brawijaya Malang dan Pusat Studi Gender Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang. c. Pembentukan dan penguatan berbagai forum masyarakat peduli, berbasis komunitas baik di tingkat kabupaten, di Sekolah, lembaga sosial, lingkungan puskesmas, kecamatan, desa, RW dan RT serta Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. d. Peningkatan komitmen DPRD dan Eksekutif dalam penyusunan kebijakan umum anggaran/Penetapan Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) dan definitif alokasi anggaran untuk kesejahteraan anak. Dari tahun 2011 s/d 2015 alokasi anggaran terkait KLA diwujudkan melalui program/kegiatan SKPD dengan belanja langsung dan pola hibah, bantuan sosial dan keuangan. e. Pelaksanaan aksi daerah oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha , Peran CSR (Corporate Sosial Responsibility) sebagaimana Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tanggung jawab Sosial Perusahaan yang diwujudkan dalam bentuk gerakan kepedulian dunia usaha, bantuan dan aksi sosial serta wadah kreatifitas untuk kesejahteraan anak. f. Pemantauan pelaksanaan RAD KLA, untuk memastikan efektifitas pencapaian komitmen, implementasi kebijakan dan outcome/dampak pengembangan KLA, tergambar dalam setiap tahunnya. g. Evaluasi RAD KLA dan penajaman capaian indikator pelaksanaan pemenuhan hak anak /KLA, dari tahun ke tahun dan diharapkan di tahun mendatang capaian indikator Tingkat Madya yang telah diraih secara berturut-turut sejak tahun 2009, akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pemenuhan hak anak sebagai produk inisiatif eksekutif disusun sebagai upaya pemerintah dalam memenuhi hak anak-anak agar hak anak tersebut terjamin dan terlindungi sehingga dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal, tanpa ada pengecualian dan diskriminasi.

Proses legislasi daerah pada tahun yang sama juga berhasil

menyelesaikan 1 perda terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan kelompok rentan yang diatur dalam Perda Nomor 12 Tahun 2013, sebagai produk inisiatif dari parlemen (legislatif). Beberapa poin utama dalam substansi perda, adalah bahwa sesuai pasal 14 dan 15, “bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa terkecuali, termasuk anak yang sedang berhadapan dengan hukum, penyelenggara satuan pendidikan dilarang mengeluarkan anak dari lembaga pendidikan dan wajib berkoordinasi dengan instansi terkait perlindungan anak”, serta apabila mendapati anak putus sekolah karena menjadi Laporan Pelaksanaan Kabupaten Malang Menuju Layak Anak Tahun 2015, Penguatan Kelembagaan

korban kekerasan

Penyelenggaraan pemenuhan hak anak ini wajib didukung oleh

seluruh lapisan masyarakat yaitu orang tua, keluarga, lingkungan masyarakat, dan Pemerintah Daerah. Untuk menindaklanjuti perubahan kebijakan tingkat pusat dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Kabupaten Malang menindaklanjuti dengan mengharmonisasikan berbagai kebijakan, sehingga secara aktual dan responsif mendorong penyelenggaraan pemenuhan hak anak, memperluas model kelembagaan layak anak di tempat layanan pendidikan, kesehatan, pemerintahan

sebagaimana

Peraturan Bupati Malang No. 15 Tahun 2012 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak. Kebijakan pada Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, terdiri dari upaya memastikan hak anak untuk mendapat hak pencatatan sipilnya dan memiliki hak partisipasi menyatakan pendapat, sebagaimana harkat dan martabatnya.

Model partisipasi yang

bottom up dan top down melalui forum SKPD, Musrenbang dan Kegiatan Rembug warga, melibatkan anak agar mampu mengakomodasi kebutuhan dan pandangan anak yang bercirikhas.

No II

Tabel. 1a.2 KEBIJAKAN TERKAIT PENYELENGGARAAN PEMENUHAN HAK ANAK HAK SIPIL DAN KEBEBASAN TANGGAL PERATURAN/ KEBIJAKAN/PETUNJUK TERBIT Hak Sipil dan Kebebasan tentang 9 Februari 2009

1.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

2

Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2012 tentang 31 Mei 2012 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013

3.

Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2013 tentang 29 Mei 2013 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

Keputusan Bupati Nomor 180/645/KEP/421.013/2013 Tahun 26 Juni 2013 tentang Tim Percepatan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2013 Februari 5. Surat Sekretaris Daerah Nomor 478.2/953/421.213/2015 13 2015 tentang Penjelasan UU Nomor 35 Tahun 2014 terkait Identitas Diri Anak. Sumber: Dokumentasi Bagian Hukum Setda. Kab. Malang Tahun 2015 4.

Penguatan Kebijakan pada Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 mengatur bahwa Pemberian Akta Kelahiran telah dibebaskan dari biaya sejak dikeluarkannya Perda Nomor 2 Tahun 2009 sebagaimana Laporan Pelaksanaan Kabupaten Malang Menuju Layak Anak Tahun 2015, Penguatan Kelembagaan

tertuang dalam BAB XVII, pasal 129 yang berbunyi “struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2009”. bahwa untuk Pelayanan Catatan Sipil dapat dijelaskan dalam beberapa poin berikut : 1. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Baru (dibawah 5 tahun) retribusi adalah Nol; 2. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran yang melebihi jangka waktu pelaporannya (lebih dari 5 tahun) retribusi adalah Nol; 3. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran anak Temuan anak yang tidak diketahui Asal-usulnya retribusi adalah Nol; 4. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Anak dan Warga Negara Indonesia atau orang Asing tinggal terbatas dan tinggal tetap yang dilahirkan di luar Negeri retribusi adalah Nol; 5. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya retribusi adalah Nol; 6. Salinan Akta Kelahiran retribusi adalah Nol Sesuai dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

maka Setiap

warga Kabupaten Malang yang belum mempunyai akte kelahiran dan yang akan mengurus akte kelahiran tidak dikenakan biaya mulai dari saat pelaporan hingga diberikannya Kutipan Akta Kelahiran. Tidak diperkenankan pembayaran sekecil apapun mulai dari pengambilan formulir, pengisian, pencatatan dalam buku register hingga diberikannya Kutipan Akta Kelahiran tersebut kepada yang bersangkutan dan yang berhak. Yang dimaksud dengan komponen biaya adalah termasuk administrasi, biaya cetak, retribusi, materai, pungutan ataupun biaya lain tidak dapat dikenakan kepada pelapor/penerima Akta. Implementasi penguatan hak sipil dilakukan dengan peningkatan pelayanan publik yang cepat dan tanpa adanya pembiayaan (gratis), dilaksanakan dengan pendekatan jangkauan layanan menggunakan mobil pelayanan keliling dan kesederhanaan prosedur berbasis teknologi untuk keamanan dan validasi data melalui modernisasi dan penerapan sistem kependudukan berbasis elektronik. Pendekatan penguatan hak kebebasan bagi anak, ditinjau dari 4 (empat) hal yaitu: anak sebagai individu/pribadi, anak sebagai penduduk, anak sebagai warga negara dan anak sebagai bagian dari komunitas masyarakat. Anak memiliki hak pastisipasi, baik untuk kepentingan terbaik tumbuh kembang dan kehidupan sosialnya.

Anak memiliki

kebebasan untuk mengapresiasikan kebutuhan dan kreatifitasnya baik di lingkungan tempat tinggal, di rumah tangga dan sekolah serta lingkungan bermainnya, oleh karena Laporan Pelaksanaan Kabupaten Malang Menuju Layak Anak Tahun 2015, Penguatan Kelembagaan

itu pemerintah berkewajiban menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kelangsungan hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi dan melindungi dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Partisipasi anak dalam berbagai upaya penyampaian pendapat dan aspirasi anak juga telah difasilitasi dalam beragam forum dan kesempatan. Forum Musrenbang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, Kecamatan dan Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan untuk menjaring aspirasi dan komunikasi secara bottom up dan top down bagi setiap unsur pemangku kepentingan, di tiap jenjang dan wilayah wajib diikuti oleh perwakilan anak atau forum anak.

Fasilitasi kebebasan berpendapat dan

berpartisipasi dalam pembangunan akan mendorong anak untuk belajar bersosialisasi, berinteraksi, menentukan pilihan dan bertanggungjawab atas pilihannya.

Forum anak

atau yang disebut Laskar Anak Kabupaten Malang secara periodik, akan melakukan pengorganisasian dan melaksanakan program kerja yang ditetapkan dalam forum penguatan dan pelatihan menyusun program kerja tahunan. Penguatan hak sipil dan kebebasan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan keluarga dan pola asuh, serta pengaruh melalui kelompok atau forum di tempat belajar atau di sekolah, kegiatan intra kurikuler dan ekstra kurikuler yang

seimbang akan

memacu kreatifitas sosial anak dan mendorong kemampuan inovatif untuk bekal di usia dewasa. Dalam rangka penguatan pada klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, beberapa kebijakan dan program sebagaimana tabel 1a.3 berikut ini: Tabel. 1a.3 KEBIJAKAN TERKAIT PENYELENGGARAAN PEMENUHAN HAK ANAK LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF TANGGAL No PERATURAN/ KEBIJAKAN/PETUNJUK TERBIT III Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif 1.

Peraturan Bupati Malang Nomor 32 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Keluarga Berencana Kabupaten Malang

1 Agustus 2008

2.

Keputusan Bupati Malang Nomor 180/413/KEP/421.013/2010 23 Desember 2010 tentang Susunan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Masa Bakti tahun 2010-2015

3

Keputusan Bupati Malang Nomor 180/484/KEP/421.013/2012 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor 180/254/KEP/421.013/2010 tentang Penetapan Desa dan Kecamatan Lokasi Penyelenggaraan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS).

8 Agustus 2012

4

Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/186/KEP/421.013/2015 tentang Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera Tahun 2015-2017

26 Februari 2015

Sumber:Dokumentasi Bagian Hukum, Setda, Kab. Malang Tahun 2015


Mewujudkan lingkungan keluarga dan pengasuhan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang telah diamanatkan dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Pusat, telah dilanjuti oleh pemerintah daerah dengan mengutamakan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pola asuh yang sehat untuk anak serta menciptakan lingkungan keluarga dan masyarakat yang sehat sejahtera. Bimbingan dan tanggungjawab orang tua memastikan agar anak diasuh dan dirawat oleh orang tuanya. Oleh karena itu perlu penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggung jawab melalui berbagai bentuk kegiatan penguatan baik bagi tenaga pendamping/pelatih maupun sasaran keluarga atau orang tua tentang bimbingan dan konsultasi keluarga serta bentuk lingkungan pengasuhan alternatif bagi anak yang tidak memiliki orang tua kandung yaitu: 1. Mengembangkan forum–forum di masyarakat untuk mengembangkan lingkungan pengasuhan kondusif untuk anak misalnya Forum Orang Tua Peduli, Kegiatan Parenting Skill, Bina Keluarga Lansia, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, yang difasilitasi oleh Badan Keluarga Berencana Kabupaten Malang. 2. Memastikan anak untuk dipertemukan kembali dengan orang tua karena akibat bencana, konflik dan keberadaan di luar negeri, melalui kegiatan rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang difasilitasi oleh Dinas Sosial dan P2TP2A 3. Memastikan dukungan kesejahteraan bagi anak, walaupun orang tuanya tidak mampu, untuk memberikan perawatan dengan menjadi kewajiban komunitas lingkungan terdekatnya, memastikan pengangkatan adopsi anak harus memenuhi ketentuan, dipantau dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar memenuhi kepentingan terbaik anak, meninjau penempatan anak secara berkala di lembaga/panti asuhan/LKSA serta memastikan anak tidak mendapatkan perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta merendahkan martabat manusia difasilitasi oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Bina Mental Sekretariat Daerah, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A), P2TP2A dan mitra jejaringnya. Penguatan kebijakan di klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan meliputi kebijakan terkait pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak dari berbagai jenjang usia. Upaya peningkatan layanan baik di fasilitas kesehatan primer dan skunder serta pemberdayaan dan partisipasi masyarakat untuk secara mandiri dan sadar memelihara kesehatannya. Adapun kebijakan terkait penyelenggaraan pemenuhan hak anak untuk klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan adalah sebagai berikut:


NO III

Tabel. 1a.4 KEBIJAKAN TERKAIT PENYELENGGARAAN PEMENUHAN HAK ANAK KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN TANGGAL PERATURAN/ KEBIJAKAN/PETUNJUK TERBIT

Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

1

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA)

30 Oktober 2008

2

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Malang

30 Oktober 2008

3

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS)

30 Oktober 2008

4

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan Perizinan di Bidang Kesehatan

30 Oktober 2008

5

Keputusan Bupati Malang Nomor 180/322/KEP/421.013/2009 tentang Kelompok Kerja Tetap Gerakan Sayang Ibu Tingkat Kabupaten Malang

31 Maret 2009

6

Keputusan Bupati Malang Nomor 180/149/KEP/421.013/2012 tentang Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Kabupaten Malang.

1 Sepetember 2012

Sumber: Dokumentasi Bagian Hukum Setda Kab. Malang Penguatan

Kelembagaan

Klaster

Kesehatan

Dasar

dan

Kesejahteraan

dilaksanakan secara intensif dan bertahap sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA) yang diinisiasi oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama para pemangku kepentingan dan dukungan legislatif.

KIBBLA sebagai rangkaian sistem

pengendalian kesehatan melalui Ibu, Bayi Baru Lahir dan anak memberi perhatian terhadap pelayanan kesehatan, meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi dan ibu melahirkan, serta prevalensi gisi kurang pada balita. Ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya secara berturut-turut peraturan daerah untuk Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit Daerah dan Pengaturan Perizinan Bidang Kesehatan melengkapi kebijakan klaster kesehatan. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan tersedianya akses, sarana dan tenaga kesehatan yang memadai, kesehatan ibu menjadi perhatian penting, dimana seorang perempuan memiliki peran hak untuk menerima akses, kesempatan, manfaat dan berpartisipasi yang sama dalam pembangunan.

Maka

perempuan harus menyiapkan diri dengan baik untuk dapat mencetak dan memelihara anak-anak yang sehat dan berkualitas. Berkaitan dengan penegasan komitmen pemerintah daerah untuk bidang/klaster kesehatan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak pada pasal 11 ditegaskan bahwa: “penyelenggaraan pemenuhan Laporan Pelaksanaan Kabupaten Malang Menuju Layak Anak Tahun 2015, Penguatan Kelembagaan

hak anak di bidang kesehatan dilaksanakan dengan menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan layanan kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan, didukung oleh peran serta masyarakat”. Jenis layanan kesehatan komprehensif meliputi: 1. Upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk pelayanan kesehatan dasar. 2. Pembebasan dari beban biaya bagi anak gizi buruk, penderita thalasemia mayor yang menjalani cuci darah, gagal ginjal, penyandang disabilitas, anak berkebutuhan khusus dan anak anak yang penderita, anak jalanan, anak yang terinfeksi virus HIV/AIDS,

pekerja

anak,

anak

korban

penyalahgunaan

naskotika,

alkohol,

psikotropika, dan zat aditif lainnya, anak korban kekerasan, penelantaran, tereksploitasi dan korban perdagangan orang sesuai dengan ketentuan program pembiayaan yang ditetapkan pemerintah 3. Pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan atau menimbulkan kecacatan. Selain klaster kesehatan yang menjadi hak dasar anak adalah pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Kebijakan Pemerintah Daerah terkait upaya pemenuhan layanan pendidikan di Kabupaten Malang adalah sebagaimana tabel 1a.5 berikut ini:

No

Tabel. 1a.5 KEBIJAKAN TERKAIT PENYELENGGARAAN PEMENUHAN HAK ANAK PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA TANGGAL PERATURAN/ KEBIJAKAN/PETUNJUK TERBIT

V. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya 1.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem 24 Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Malang 2009

2.

Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Warung Internet dan Game Online di Kabupaten Malang

Agustus

21 April 2015

Sumber: Dokumentasi Bagian Hukum Setda Kab. Malang Penguatan kebijakan dan kelembagan terkait pengembangan klaster pendidikan dititik beratkan kepada pemenuhan kewajiban pemerintah daerah dalam menentukan alokasi anggaran untuk pendidikan, di tahun 2014 anggaran pendidikan meningkat secara signifikan dari tahun 2013, yaitu realisasi belanja Rp. 2.385.080.523.449 telah direalisasikan untuk pendidikan sebesar Rp. 772.772.715.260,- meningkat sebesar Rp. Laporan Pelaksanaan Kabupaten Malang Menuju Layak Anak Tahun 2015, Penguatan Kelembagaan

1.188.836.460.459 dari anggaran belanja dalam APBD Rp. 2.834.457.250.160 yaitu sekitar 32,40% meningkat menjadi 41,94%. Peningkatan alokasi anggaran, berimplikasi pada peningkatan fasilitas, kompetensi, dan mutu pendidikan. Kebijakan anggaran sebagai produk dan komitmen legislatif dan eksekutif sangat berpengaruh bagi kualitas layanan pendidikan di Kabupeten Malang. Dalam rangka pengembangan Kabupaten Malang Layak Anak, lembaga pendidikan yang telah memperoleh sumber daya yang mencukupi bagi opersional pendidikan, diwajibkan untuk menciptakan ruang dan lingkup pendidikan yang ramah anak. Upaya membangun Sekolah Ramah Anak disosialisasikan dan diinisiasi kepada lembaga sekolah melalui Kepala UPTD TK/SD, Kepala Sekolah SMP/SMA dan Kepala Sekolah Madrasah (MI, MTS, MA). Pada tahun 2014 dilakukan assesmen mandiri oleh lembaga sekolah terkait pemenuhan indikator sekolah ramah anak, sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak oleh KP3A dan Dinas Pendidikan. Sekolah ramah anak dibangun dengan pengembangan nilai-nilai satuan pendidikan yang mengupayakan, memenuhi, menjamin dan melindungi hak anak dengan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, hidup dan kelangsungan hidup, penghormatan terhadap pandangan anak, pengelolaan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum di satuan pendidikan. Mengembangkan sekolah ramah anak dilakukan dengan mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan seperti Sekolah Adiwiyata atau UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) dengan berbagai upaya menciptakan lingkungan dan ruang pendidikan yang ramah bagi anak, menciptakan pembelajaran yang bebas dari tindak kekerasan fisik ataupun psikis, membentuk sekolah peduli dan berbudaya lingkungan yang mampu berpartisipasi dan melaksanakan upaya pelestarian lingkungan, mempraktekan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebagai bentuk pembelajaran bagi anak untuk memenuhi kebutuhan kesehatan melalui usaha kesehatan sekolah. Berdasarkan assesmen mandiri yang difasilitasi oleh KP3A bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, diperoleh rekapitulasi hasil self assesment sebagaimana dapat dijelaskan dengan data tabel dibawah ini:


Tabel.1a.6 HASIL SELF ASSESSMENT SEKOLAH RAMAH ANAK TINGKAT SD, SMP,SMA/SMK DI KABUPATEN MALANG TAHUN 2015 PROSENTASE (%) SMP

SWASTA

ISLAM

UMUM

ISLAM

UMUM

ISLAM

NEGERI

SWASTA NEGERI

SWASTA

SMK

UMUM

KOMPONEN

NEGERI

NO

SMA

1

Kebijakan Sekolah Ramah Anak

90,4

79

72

90

73

73

94

38

63

2

Pelaksanaan Kurikulum

32,4

94

89

92

92

88

98

47

77

3

Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak Anak

91

84

92

90

77

79

87

40

24

4

Sarana Dan Prasarana Sekolah Ramah Anak

90

65

87

90

80

78

90

76

68

5

Partisipasi Anak

74

47

49

94

55

54

92

61

53

6

Partisipasi Orang Tua/Wali, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Pemangku Kepentingan Lainnya, dan Alumni

82

58

63

84

45

46

86

46

43

Rata-rata

76,6

71,2

75,3

90,0

70,3

69,7

91,2

51,3

54,7

Sumber: Diolah dari Data Kuisioner Assesmen Sekolah Ramah Anak Tahun 2014 Pada tabel di atas dapat disimpul bahwa tingkat partisipasi sekolah dalam membangun sekolah ramah anak, berdasarkan indikator kebijakan SRA, Pelaksanaan Kurikulum, Tenaga Kependidikan, Sarana Prasarana, Partisipasi Anak dan Orang Tua/Lembaga Masyarakat adalah mencapai nilai 76,6% untuk SMP Negeri dan untuk SMP Swasta sebesar 74,9%. Tingkat SMA Negeri, diperoleh nilai 90%, dan 80% untuk SMA Swasta.

Sedangkan SMK Negeri diperoleh nilai 91,2% dan 72,1% untuk SMK

Swasta.

No

Tabel. 1a. 7 KEBIJAKAN TERKAIT PENYELENGGARAAN PEMENUHAN HAK ANAK PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK TANGGAL PERATURAN/ KEBIJAKAN/PETUNJUK TERBIT

VI. Perlindungan Khusus Anak 1. 2.

3

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan Peraturan Bupati Malang Nomor 19 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja P2TP2A

16 Maret 2009 28 September 2010 12 April 2011


4

Keputusan Nomor: 180/291/KEP/421.013/2009 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kab. Malang. 5. Keputusan Bupati Nomor 180/645/KEP/421.013/2013 Tahun tentang Tim Percepatan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2013 6 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana Sumber: Dokumentasi Bagian Hukum Setda Kab. Malang Tahun 2015

7 Mei 2009

26 Juni 2013

20 Juni 2011

Kebijakan Pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan dan anak membutuhkan perlindungan khusus, secara khusus diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan.

Bentuk Perlindungan khusus lainnya juga telah diatur dalam Peraturan

Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak anak yaitu pada BAB VI Bagian Ke empat Pasal 19 bahwa “Pemerintah Daerah Wajib menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum, korban kekerasan dan eksploitasi, korban penyalahgunaan psikotropika dan zat aditif, HIV AIDS, anak yang tidak mempunyai orang tua atau keluarga tidak mampu, anak jalanan, korban bencana dan anak dari buruh migran, penyandang disabilitas dan anak korban akibat perlakuan salah, termasuk anak-anak yang terpaksa harus melakukan pekerjaan pada sektor infomal”. Penguatan Kebijakan terkait perlindungan khusus dilaksanakan melalui beberapa hal sebagai berikut: 1) Memperkuat dan meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG, PP dan PA. 2) Mengembangkan kerjasama dan jaringan kelembagaan PUG, PP dan PA. 3) Membentuk dan mengoptimalkan forum data kekerasan yang melibatkan lintas sektor/lembaga terkait antara lain Polres Malang, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Dinas Sosial, Kementerian Agama, RSPA Batu 4) Mengoptimalkan pelaksanaan SPM Bidang Layanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, sesuai Keputusan Tahun tentang Tim

Bupati Nomor 180/645/KEP/421.013/2013

Percepatan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan

Minimal Tahun 2013, sebagaimana SK terlampir. 5) Meningkatkan kualitas bahan-bahan advokasi dan pengembangan materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) untuk optimalisasi pelaksanaan PUG,PP dan PA. 6) Mengembangkan kelembagaan P2TP2A berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja P2TP2A. P2TP2A sebagai wahana operasional pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan organisasi fungsional yang dikelola oleh masyarakat bersama Pemerintah Daerah dengan tugas Laporan Pelaksanaan Kabupaten Malang Menuju Layak Anak Tahun 2015, Penguatan Kelembagaan

antara lain: pelayanan fisik, psikis, pendampingan hukum, rehabilitasi sosial, reintegrasi, fasilitasi, pemberdayaan ekonomi, pusat informasi, rujukan, konsultasi, advokasi, pendidikan dan pelatihan, serta membantu penyelesaian permasalahan kekerasan pada perempuan dan anak, dengan pola hibah yang dikelola oleh Pusat Pelayanan

Terpadu

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Anak

(P2TP2A)

yang

beranggotakan multi jaringan dengan tugas pokok yaitu: 1. Meningkatkan upaya perlindungan perempuan dan anak melalui peningkatan kualitas fasilitator layanan pengaduan. 2. Meningkatkan koordinasi penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan instansi vertical dan leading sector penyelenggara Standar Pelayanan Minimal. 3. Meningkatkan fasilitasi pelaksanaan layanan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak. 4. Meningkatkan sinkronisasi upaya percepatan capaian SPM bidang Perlindungan perempuan dan anak. Kebijakan Daerah terkait penyelenggaraan pemenuhan hak anak untuk keserasian dan penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Surat Keputusan digunakan sebagai acuan operasional pelaksanaan pembangunan Kabupaten Malang Layak Anak, sampai dengan tahun 2014, terdapat beberapa produk kebijakan adalah sebagaimana daftar tabel berikut ini:

No. 1. 2. 3.

Tabel. 1a.8 PERATURAN DAERAH TERKAIT PEMENUHAN HAK ANAK Peraturan Tentang Daerah 13 Tahun 2008 14 Tahun 2008 16 Tahun 2008

Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA) Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Malang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) 4. 17 Tahun 2008 Pelayanan Perizinan di Bidang Kesehatan 5. 2 Tahun 2009 Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 6. 3 Tahun 2009 Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 7. 7 Tahun 2009 Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Malang 8. 7 Tahun 2010 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 9. 11 Tahun 2013 Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak 10 1 Tahun 2013 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 11. 5 Tahun 2014 Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Kepanjen Tahun 2014 – 2034 Sumber: Rekap Produk Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Malang Tahun 2013-2014 Laporan Pelaksanaan Kabupaten Malang Menuju Layak Anak Tahun 2015, Penguatan Kelembagaan

Salah satu dari sekian upaya dan komitmen Pemerintah Kabupaten Malang dalam menjamin dan melindungi hak-hak anak adalah melalui Peraturan Bupati Malang No. 15 Tahun 2012 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak yang terdiri dari 14 pasal. Pelaksanaan KLA ini dimulai dari tingkat pemerintahan paling bawah, yaitu desa/kelurahan layak anak, kemudian kecamatan layak anak, sampai dengan menjadi Kabupaten Layak Anak, di bidang pendidikan yang diwujudkan dengan membangun sekolah ramah anak, di bidang kesehatan dengan membangun Puskesmas Ramah Anak. Agar lebih efektif, dibentuk pula Gugus Tugas KLA yang beranggotakan unsur penyelenggara pemerintah daerah, yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, LSM dan mitra jejaring. Bentuk perlindungan terhadap hak anak salah satunya dapat diwujudkan dengan penghapusan segala bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Aksi ini juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, melalui Peraturan Bupati Malang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah dalam Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di Kabupaten Malang Tahun 2011-2016. Rencana ini menugaskan Komite Aksi Daerah sebagai bagian dari Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak untuk melakukan upaya pencegahan, penarikan dan pengintegrasian dalam rangka penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di wilayah Kabupaten Malang. Dalam rangka mencegah sedini mungkin terjadinya tindak pidana perdagangan orang, Bupati Malang mengeluarkan Keputusan Nomor: 180/291/KEP/421.013/2009 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Gugus tugas ini memiliki tugas untuk mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, melaksanakan sosialisasi, advokasi, pelatihan dan kerjasama dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban dan perkembangan pelaksanaan penegakan hukum, serta mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Selain mengeluarkan Perda No. 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Pemerintah Kabupaten Malang juga mengeluarkan Peraturan Bupati No. 19 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Peraturan ini guna mendukung pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 2009, juga untuk memberikan penyelenggaraan

layanan

terpadu

pada

anak

korban

kekerasan

sehingga

mendapatkan layanan minimal yang dibutuhkan. Pelayanan minimal tersebut meliputi


penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap anak, pelayanan kesehatan dan rehabilitasi sosial pada anak korban kekerasan, serta penegakan dan bantuan hukum bagi anak korban kekerasan. Pemerintah mendukung dalam segi pendanaan, yaitu dengan mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bagi anak korban kekerasan. Tabel. 1a.9.

No. 1.

2. 3. 4.

5.

PERATURAN BUPATI TERKAIT PEMENUHAN HAK ANAK Peraturan Tentang Bupati 2 Tahun 2009

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang 13 Tahun 2009 Pengendalian Merokok di Tempat Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang 7 Tahun 2010 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2011 13 Tahun Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 2010 Malang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA) 19 Tahun 2010 24 Tahun 2010 8 Tahun 2011

Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuandan Anak Korban Kekerasan 6. Pedoman Penanaman dan Penghijauan Lingkungan 7. Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang 8. 14 Tahun Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan 2011 Kebersihan, Pertamanan, Pengawasan, Pengendalian Ruang dan Bangunan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang 9. 15 Tahun 2012 Kabupaten Malang Layak Anak 10. 18 Tahun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 2013 11. 11 Tahun 2014 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 12. 17 Tahun 2014 Penyelenggaraan Usaha Warung Internet dan Game Online di Kabupaten Malang Sumber: Rekap Produk Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Malang Tahun 2013-2014 Tabel. 1a.10 SURAT KEPUTUSAN BUPATI Peraturan No. Tentang Bupati 1.

2 Tahun 2009

2.

13 Tahun 2009

3.

7 Tahun 2010

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Taman Kanakkanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Pengendalian Merokok di Tempat Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2011


4.

13 Tahun 2010

5.

19 Tahun 2010

6. 7.

24 Tahun 2010 8 Tahun 2011

8.

14 Tahun 2011

9. 10.

15 Tahun 2012 17 Tahun 2014

11.

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA) Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Pedoman Penanaman dan Penghijauan Lingkungan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Kebersihan, Pertamanan, Pengawasan, Pengendalian Ruang dan Bangunan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang Kabupaten Malang Layak Anak Penyelenggaraan Usaha Warung Internet dan Game Online di Kabupaten Malang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

18 Tahun 2013 29 Mei 2013 12. 11 Tahun 2014 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 13. 180/ 133 Tim Surveilans Epidemiologi Terpadu Berbasis /KEP/421.013/2013 Masyarakat Kabupaten Malang 22 Pebruari 2013 14. 180/ Penetapan Lokasi SDN / MI dan Jumlah Siswa Penerima 141/KEP/421.013 Bantuan Serta Petugas Pelaksana Kegiatan Program /2013 Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) Tahun Anggaran 2013 27 Pebruari 2013 Sumber: Rekap Produk Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Malang Tahun 2013-2014 1b. Apakah pada proses penyusunan peraturan perundang-undangan atau kebijakan tersebut sudah memperhatikan pandangan anak? Dalam proses penyusunan dan pembahasan suatu draft perundang-undangan melibatkan forum anak baik secara langsung maupun tidak langsung,

masukan dan

pendapat dari forum anak dan kelompok anak juga menjadi bahan masukan sebagai bahan untuk menyusun dan membahas suatu peraturan perundang-undangan. Peraturan/rumusan kebijakan yang memperhatikan pandangan anak dalam rangkaian penyusunan dan proses legislasi, mengikutsertakan partisipasi anak sebagai peserta aktif, menampung dan menindaklanjuti masukan atau pandangan anak, sebagaimana daftar tabel di bawah ini:

Tabel 1b.1 Laporan Pelaksanaan Kabupaten Malang Menuju Layak Anak Tahun 2015, Penguatan Kelembagaan

DAFTAR PERATURAN YANG MEMPERHATIKAN PANDANGAN ANAK Nama Peraturan Perundang-undangan atau Kebijakan

Masukan Anak yang Ditindaklanjuti

Masukan Anak

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak

- Perlakuan tertentu bagi bermasalah di sekolah - Penertiban Internet dari yang membahayakan dan ruang yang ramah anak.

Perda Nomor 5 tahun 2014 Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Kepanjen Tahun 2014 - 2034

Tahun

Anak yang terlibat

Sinergi peran bersama Dinas Perhubungan Infokom terkait layanan internet yang ramah anak

2013

9 orang dalam proses rumusan, 3 orang dalam uji publik

Usulan fasilitas taman Bermain dan pendidikan anak di Kota Kepanjen

Rancangan Penyusunan Detail Tata Ruang Wilayah Kepanjen meliputi, detail wilayah pendidikan, fasilitas umum dan hiburan/kreatifitas untu anak.

2014

3 orang dalam tahapan workshop perda

Peraturan Bupati tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014

Usulan Kegiatan terkait laskar anak di tingkat kecamatan dapat diakomodir dalam rapat musyawarah musrenbang setiap desa, kecamatan dan tingkat kabupaten

Perwakilan anak sebagai peserta untuk mengikuti dan berperan aktif dalam proses musyawarah yang berlangsung.

20112014

109 orang anak

Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2012 tentang Kabupaten Layak Anak

Masukan Perwakilan Anak dalam acara Peringatan Hari Anak Nasional Bulan April tahun 2012 tentang kegiatan kreatif laskar anak.

Monitoring Perkembangan Capaian KLA setiap tahun, dan rapat penyusunan dan pelaksanaan program kerja Laskar anak

20112015

45 orang dalam fasilitasi rapat forum anak

Surat Keputusan Bupati Malang tentang Kepengurusan Laskar Anak se Kabupaten Malang

Usulan kegiatan kreatifitas forum anak dapat didukung oleh Pemerintah Kabupaten Malang Pengajuan Forum Anak Kecamatan untuk dapat ditetepkan dengan SK Bupati Malang

Kegiatan Forum Anak Diakomodir baik dalam program dan kegiatan dan bantuan pemerintah daerah untuk kegiatan kreatif. Surat Keputusan Bupati Malang Nomor 180/489/KEP/421.013/20 11

20112014

641 orang berasal dari forum anak kecamatan dan tingkat kabupaten .

anak situs anak bagi

Sumber Data: Bagian Hukum Setda Kabupaten Malang, BAPPEDA, Dinas Perhubungan dan Kominfo, KP3A dan Dinas Cipta Karya., SKPD terkait. Aspirasi yang muncul dalam proses penyusunan peraturan kebijakan dalam forum anak antara lain terkait layanan pendidikan dengan mudah, biaya sekolah yang murah dan terjangkau, sekolah gratis bagi anak dari keluarga miskin, tenaga guru yang professional di bidangnya, sekolah yang bersih, nyaman, aman dan terjaga, pilihan kegiatan ektrakurikuler yang menunjang, metode pembelajaran yang menyenangkan, kurikulum yang disesuaikan dengan kemampuan anak, penghargaan bagi siswa yang berprestasi, proses belajar mengajar dengan model bermain sambil belajar

yang

menyenangkan dan tidak membuat anak menjadi jenuh, model pembelajaran dengan memanfaatkan perkembangan Tehnologi, tidak ada anak yang putus sekolah (DO), diskriminasi terhadap siswa, dan tidak ada kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap Laporan Pelaksanaan Kabupaten Malang Menuju Layak Anak Tahun 2015, Penguatan Kelembagaan

siswa, tata tertib sekolah dibuat secara partisipatif (bersama-sama antara guru, siswa dan orang tua), ketersediaan rumah pintar / rumah belajar, fasilitas Perpustakaan Sekolah dan perpustakaan keliling, pendidikan ketrampilan (life skill) bagi anak, jam wajib belajar dan ketersediaan ZOSS (zona selamat sekolah), fasilitas kesehatan untuk anak penyandang cacat (difabel), kawasan/area bebas asap rokok, khususnya kawasan yang dijangkau oleh anak-anak dan ibu-ibu, pencegahan tindak kekerasan baik terjadi dilingkungan sekolah, rumah/keluarga dan masyarakat, ekploitasi dan diskriminasi, bahaya NAPSA HIV-AIDS dan traficking serta pengetahuan kesehatan reproduksi, wadah pentas seni dan kreatifitas dan fasilitas sanggar kreatifitas anak, rekreasi, bermain & olahraga yang ramah anak dan dapat diakses oleh semua anak dan usulan layanan warnet dan playstation yang aman bagi anak. 1c. Apakah sudah terbentuk Gugus Tugas (GT) KLA/sejenisnya? Sudah terbentuk dan berfungsi? Apa dasar hukum pembentukan Gugus Tugas KLA? Berapa kali GT melakukan rapat koordinasi dalam 1 tahun? Sudah terbentuk dan tidak berfungsi, mengapa (tidak berfungsi)? Belum terbentuk, mengapa? Kapan rencana pembentukannya? (lampirkan draft keputusannya) Jawaban Dalam rangka implementasi pengembangan kebijakan KLA menuju Kabupaten Layak Anak telah di bentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dengan Surat Keputusan Bupati Malang No. 180/489/KEP/421.013/2011 sebagai ketua Gugus Tugas adalah Asisten Kesejahteraan Rakyat dan Wakil Ketua Kepala Badan Perencanaan Daerah .Gugus Tugas ini beranggotakan unsur dari eksekutif, legeslatif, yudikatif yang membidangi anak, Perguruan Tinggi, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Media dan Forum Anak. Gugus Tugas KLA melaksanakan rapat koordinasi 4 kali dalam setahun, secara rutin dan apabila ada hal-hal yang perlu dikoordinasikan akan dilakukan rapat di luar jadual yang sudah ditentukan. Selain itu juga telah di tetapkan Gugus Tugas Gerakan Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (GN AKSA) di Kabupaten Malang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/624/KEP/421.013/2014. Lampiran SK Gugus Tugas Layak Anak sebagaimana terlampir. 1d. Apakah ada Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengembangan KLA? Ada, dan apakah sudah terintegrasi dengan RPJMD, Renstrada, Renstra SKPD, RKPD, program organisasi masyarakat, dan program dunia usaha?


Ada, dan belum terintegrasi dengan RPJMD, Renstrada, Renstra SKPD, RKPD, program organisasi masyarakat, dan program dunia usaha? Kapan pelaksanaannya dan siapa penanggung jawabnya? Jelaskan dasar hukum yang mengaturnya.

Jawaban Rencana Aksi Daerah KLA, sebagaimana Peraturan Bupati Malang

Nomor 15

Tahun 2012 tentang Kebijakan Kabupaten Malang Layak Anak meliputi roadmap pelaksanaan RAD dari tahun 2010- 2015 yang didahului dengan: Pembentukan Gugus Tugas, Pengumpulan Data Basis, Penyusunan Rencana Aksi Daerah , dan Mobilisasi Sumber Daya. Sampai dengan Tahun 2015 ini, penyerasian dan perubahan atas kebijakan /peraturan daerah terhadap kebijakan pusat yang telah ada, dilaksanakan secara bertahap/gradual.

Kebijakan yang telah dibentuk oleh pemerintah daerah

(eksekutif dan legislatif), perlu menyesuaikan perubahan-perubahan dan kebijakan pusat, dengan

percepatan

pelaksanaan

petunjuk

teknis

dan

pelaksanaan

melakukan

implementasi di lini terdepan oleh setiap sektor/instansi (SKPD) Kabupaten Malang. Integrasi Kebijakan Layak Anak dalam dokumen perencanaan, terwujud dalam Substansi Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dalam RPJMD Tahun 2010-2015 yang dioperasionalisasikan dalam RKPD Tahunan. Proses penyusunan sesuaian siklus perencanaan dan penganggaran, didukung dengan mekanisme perencanaan yang partisipatif

melalui

Musrenbang.

wadah

penjaringan

aspirasi

pemangku

kepentingan

dalam

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dilaksanakan setiap tahun serta

dilaporkan dalam setiap capaian pelaksanaan pembangunan, melalui Laporan Kinerja, Laporan Pelaksanaan Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, serta Pelaporan ke Pemerintah Provinsi dan Kementerian Teknis dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Pengembangann Kebijakan Kabupaten Layak Anak. Adapun Capaian tahapan pelaksanaan RAD KLA adalah sebagaimana Lampiran Klaster Penguatan kebijakan. 1e. Apakah sudah tersusun Profil Anak yang mencerminkan 31 indikator KLA? Jika sudah, apakah diperbaharui setiap tahun? Lampirkan! Jawaban Penyusunan

data terpilah dalam bentuk Profil Gender dan Anak, telah disusun

sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini. Urgensi ketersediaan data melalui data terpilah digunakan dalam rangka proses analisa dalam penyusunan perencanaan dan Laporan Pelaksanaan Kabupaten Malang Menuju Layak Anak Tahun 2015, Penguatan Kelembagaan

penganggaran responsif gender.

Sistematika penyusunan Data Terpilah disusun dalam

setiap tahunnya, dengan mempedomani Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI

No. 06 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak.

Pada Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Malang telah menginisiasi pembentukan suatu pusat data daerah, yang bertujuan untuk memberikan akses dan penerapan sistem pengumpulan data dan informasi pembangunan dengan sumber dari data primer unit kerja dan pengolah data lintas bidang dan diharapkan akan menjadi sumber data valid dan akurat yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun Buku Kabupaten Malang Dalam Angka (KMDA) yang disusun bersama Biro Pusat Statistik (BPS).

Kebijakan Pusat Data

Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pusat Data Daerah. Sumber data profil data terpilah terdiri dari data primer yang dikumpulkan dari Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan (Kasi Ekobang) dan Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB) dari tiap kecamatan dan data dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Polres, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2), Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial, Pengadilan Agama, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Malang. Data sekunder diperoleh dari data/informasi yang diperoleh melalui wawancara pada sejumlah pejabat instansi tingkat kecamatan dan

kabupaten untuk melengkapi

kekurangan data primer dan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas, lengkap dan spesifik tentang data terpilah menurut jenis kelamin yang tersedia pada SKPD terkait. Sistem dan mekanisme pengumpulan data melalui sistem pengumpulan data primer dan sekunder, digunakan sebagai dasar untuk menyusun Buku Profil Gender dan Anak yang terpilah, data yang sudah terkumpul ditabulasikan dan diinterprestasikan, pada saat interprestasi data dikelompokkan menjadi beberapa bidang Demografi, pendidikan, kesehatan,ekonomi, hukum/HAM, sosial dan politik, disertai dengan analisis disparitas( mengetahui tingkat kesenjangan). Buku Profil Gender dan Anak Kabupaten Malang yang telah tersusun tersebut dipergunakan sebagai salah satu perencanaan,

penganggaran,

dasar

dan elemen pokok untuk dalam proses

pelaksanaan,

pemantauan

dan

evaluasi

dalam

penyelenggaraan PUG dan PUHA (terkait pemenuhan Hak Anak) untuk mencapai kesejahteraan dan perlindungan Anak


2. Persentase Anggaran Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Ukuran Meningkat setiap tahun Pertanyaan : Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait: Penguatan Kelembagaan Hak Sipil dan Kebebasan Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya Perlindungan Khusus Anak Jawaban: Anggaran Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak terkait hak Sipil dan Kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan,

Pendidikan,

Pemanfaatan

Waktu

Luang

dan

Kegiatan

Budaya,

Perlindungan khusus Anak, dalam rangka penyelenggaraan pemenuhan hak anak dan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), meningkat dalam bentuk besaran prosentase, jenis program/kegiatan dan cakupan/skala sasaran sebagaimana penjelasan sebagai berikut: 1. Alokasi anggaran belanja langsung dalam APBD Tahun 2013 sebesar Rp. 1.063.445.022.637,00 diformulasikan ke dalam DPA 34 SKPD yang terdiri dari SKPD Kesehatan, Pendidikan, Catatan Sipil dan Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Sosial, Penanggulangan Bencana, Infrastruktur, Perencanan dan pemeriksa serta untuk Hibah dan Bantuan Sosial sebesar 215.708.046.112 atau sebesar 20,28% yang terbagi atas Belanja Langsung terkait penyelenggaraan pemenuhan hak anak sebesar Rp. 126.540.487.112,00 dengan prosentase sebesar 15,18% serta berupa bantuan sosial dan hibah sebesar 89.167.559. 000,00 atau sebesar 38,76% dari total belanja hibah yaitu sebesar Rp. 230.026.162.337. 2. Alokasi belanja langsung APBD Tahun 2014 untuk penyelenggaraan pemenuhan hak anak meningkat dari tahun 2013 yaitu sebesar 29,50 % atau senilai Rp. 207.406.305.541 dan belanja dalam bentuk hibah dan bantuan sosial dengan total anggaran sebesar 212.949.588.430 untuk penguatan lembaga P2TP2A, PKK, Insentif Laporan Pelaksanaan Kabupaten Malang Menuju Layak Anak Tahun 2015, Penguatan Kelembagaan

Posyandu,

Bantuan

Kesejahteraan

Sosial,

Bantuan

Penyandang

kesejahteraan Sosial, Hibah Pendidikan dan Bantuan Kesehatan.

Masalah Sehingga

terakumulasi alokasi anggaran untuk penyelenggaraan pemenuhan hak anak dan program dan kegiatan sejenisnya mencapai 38,81% atau sebesar Rp. 420.355.893.971 dari total anggaran belanja langsung untuk belanja barang jasa dan barang modal sebesar Rp. 1.083.000.000.000.000,3. Sejalan dengan kebijakan pusat untuk meningkatkan alokasi anggaran untuk pendidikan dan fokus pemerintah daerah

untuk mendorong pengembangan

kabupaten layak anak utamanya mendorong penyelenggaraan pemenuhan hak anak sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak, maka prosentase realisasi anggaran untuk pendidikan meningkat

secara

signifikan

2.385.080.523.449

telah

dari

tahun

2013,

direalisasikan

yaitu

untuk

realisasi

pendidikan

belanja sebesar

Rp. Rp.

772.772.715.260,- meningkat di tahun 2014 sebesar Rp. 1.188.836.460.459 dari anggaran belanja dalam APBD Rp. 2.834.457.250.160 yaitu sekitar 32,40% meningkat menjadi 41,94%. 4. Sesuai Kebijakan Pemerintah Daerah terkait penggunaan Alokasi Dana Desa Polarisasi penganggaran untuk bantuan keuangan desa yang di berikan kepada 378 desa besaran setiap desa bervariasi disesuaikan dengan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi lokal, jarak dengan ibukota kabupaten, rumah tangga miskin dengan total Rp.

104.867.848.000 di Tahun 2013 dan 101.615.848.000 di Tahun 2014.

Anggaran ADD tersebut yang diperuntukan untuk penyelenggaraan kesejahteraan dan pemenuhan hak anak sebesar 20 % dari 70 % anggaran ADD untuk pemberdayaan masyarakat. 5. Sejalan dengan Kebijakan Pemerintah Pusat sebagaimana Undang-Undang Desa Nomor

6

Tahun

2014,

maka

adaptasi

perubahan

kebijakan

daerah

perlu

mengutamankan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat di wilayah terdepan yaitu

desa.

Oleh

karena

itu

kebijakan

mengalokasikan

anggaran

untuk

penyelenggaraan pemenuhan hak anak melalui berbagai program dan kegiatan di tiap sektor/SKPD dan tingkatan penyelenggaraan birokrasi, merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang

mengikuti

keanekaragaman,

pertumbuhan

partisipasi,

otonomi

dari asli,

Desa

itu

demokratisasi

sendiri dan

berdasarkan pemberdayaan

masyarakat, menjadi perhatian utama Pemerintah Kabupaten Malang. 6. Anggaran untuk pelaksanaan kebijakan pengembangan penyelenggaraan pemenuhan


hak anak, dilaksanakan oleh SKPD dan lembaga melalui beberapa program dan kegiatan, sebagaimana format dalam lampiran, yang dirangkum sebagaimana penjelasan tabel berikut ini: Tabel 2.1 ANGGARAN PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK No

I

Anggaran untuk Pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiatan Terkait Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

SKPD dan Lembaga Terkait

Penguatan Kelembagaan KLA 1 2 3 4 5

Pengembangan Materi KIE Perumusan kebijakan dan Penguatan Kelembagaan Peningkatan Kapasitas Perencanaan dan Pengembangan Partisipasi Peningkatan jejaringdan peran aktif masyarakat Fasilitasi Perumusan dan Sosialisasi Perundangan Penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak

II

Hak Sipil dan Kebebasan

1

Sosialisasi Kebijakan Kependudukann

2

Sosialisasi Kesetaraan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak

3

Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Nilai Luhur Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kegiatan

4.

Jumlah Anggaran Tahun 2013 (juta Rp)

Tahun 2014 (juta Rp)

1.202.426.900

1.021.256.000

Badan KB KP3A

94.210.500 535.836.300

34.630.000 348.476.000

Bappeda

174.862.000

186.178.000

Dinas Sosial

311.767.900

376.972.000

Bagian Hukum

85.750.000

75.000.000

416.501.600

459.478.000

Dispendukca pil KP3A

110.000.000

125.000000

80.671.000

145.931.000

Bakesbangpo l Balitbang

98.968.600

62.000.000

126.862.000

126547.000

2.505.845.500

2.385.329.500

III

Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

1

Hibah/Bantuan Sosial/Insentif Kesehatan, PPKD Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak Pengembangan Bahan Informasi Pengasuhan Badan KB dan Pembinaan Remaja Fasilitasi Manajemen Usaha bagi Keluarga Bagian Kesra miskin

1.117.000.000

1.117.000.000

512.302.500

296.597.000

781.658.000

899.505.000

IV

Kesehatan dasar dan Kesejahteraan

51.455.809.425

101.396.214.874

1

5.330.740.000

5.719.600.000

52.895.000

40./754.000

44.618.358.937

72.284.402.174

4

Bantuan Sosial/Hibah Insentif Posyansu, Yayasan Jantung, PMI dan KPA Pemberdayaan Masyarakat dan keluar Sadar Gizi Upya Perbaikan Gizi Masyarakat dan Lingkungan Sehat Pengadaan Praarana Rumah Sehat

1.438.815.488.

23.336.458.700

5

Pengaekaragaman Konsumdi Pangan

15.000.000

15.000.000

V.

Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegaiatan Budaya

155.995.261.087

311.495.631.297

1

Bantuan Sosial untuk Guru terpencil, TK, Dinas 147.870.715.207 PAUD, pendidikan Swasta, Seni dan Budaya Pendidikan Pemasyarakat Minat Budaya Baca, dan bahan Badan 269.000.000 Perpustakaan Perpustakaan Peningkatan Peran Serta Pengolahan DCKTR 157.450.000 Persampahan

299.567.665.997

2 3

2 3

2 3

PPKD Bagian Kesra Dinas Kesehatan Badan Perumahan BLH

191.667.300 65.784.000


4 5 6 7

Edukasi dan Komunikasi Masyarakat dan Pengelolaan RTH Pemassalan Olahraga bagi Pelajar dan Pengembangan Olahraga Kreasi Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar bagi anak terlantar Fasilitasi Pengembangan Festifal Budaya dan Pariwisata

VI

Perlindungan Khusus

1

Penanganan Rehabiltasi dan Pembinaan Bakat Anak terlantar dan Panti Asuhan Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah Sosialisasi dan Fasilitsi Perlindungan Anak Korban Kekerasan

2 3

BLH

139.000.000

112.000.000

Dispora

981.140.000

467.000.000

Bagian Kesra

66.228.200

-

6.511.727.680

11.091.514

4.132.201.600

3.597.984.300

4.042.501.600

3.512.994.000

BPBD

89.700.000

84.990.300

KP3A

94.885.000

72.227.500

215.708.046.112

420.355.893.971

Disparbud

Dinas Sosial

JUMLAH

Sumber Data: Bappeda dan PPKD, Tahun 2013-2014 3. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Terlatih KHA Ukuran: Meningkat setiap tahun, terutama bagi tenaga/petugas pemberi layanan, di bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan penegak hukum. Pertanyaan: Apakah telah dilakukan pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA), terutama bagi: Gugus Tugas KLA: Perencana Program dan Kegiatan; Tenaga medis dan para medis; Pendidik dan tenaga kependidikan; Pekerja sosial; Aparat penegak hukum; Forum anak atau kelompok anak; Masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dll; Pengelola, pengasuh, dan pendidik di Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA), Taman Kanak-kanak Al-Quran (TKQ), Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB),Taman Anak Sejahtera (TAS) Pos PAUD atau Satuan PAUD Sejenis, asrama anak, dll.

Jawaban Beberapa pelatihan KHA tahun pada tahun 2013-2014, diselenggarakan oleh SKPD/Dinas/Organisasi Masyarakat yaitu P2TP2A dan PKK yang dilaksanakan setiap tahun diikuti oleh tenaga pendidikan, kesehatan, pekerja sosial, dan penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) dan mitra jejaring antara lain: 1.

Pelatihan Tenaga pendamping /Kader BKB

tujuan untuk meningkatkan kapasitas


kader tentang pola asuh anak dan kembang tumbuh anak balita. 2.

Pelatihan Konselor Sebaya untuk guru BP dan Laskar Anak serta perwakilan OSIS SMA/sederajat sebanyak 33 orang;

3.

Pelatihan Konselor pendamping korban untuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan perempuan dan anak 66 orang;

4.

Pelatihan managemen Posyandu dan Dasawisma oleh Dinas Kesehatan sebanyak 170 orang;

5.

Pelatihan KRR (Kesahatan Reproduksi Remaja) oleh Badan KB dan Dinas Kesehatan yang diikuti 150 orang kader.

6.

Acara Parenting Skill anak usia sekolah dan Pola komunikasi orang tua dan remaja bagi pengurus Komite Sekolah, Guru BP/BK dan orang tua murid sebanyak 600 orang;

7.

Pelatihan kader BKB, BKR oleh badan KB yang diikuti oleh peserta dari PLKB dan stakeholder pemerhati anak sebanyak 250 orang

8.

Pelatihan manajemen Posyandu dan Dasawisma bagi kader Posyandu dan kader desa oleh TP PKK Kabupaten Malang sebanyak 450 orang;

9.

Penguatan Kader GSI yang dihadiri oleh Kader GSI se Kabupaten Malang, sebanyak 600 orang;

10. Kelas Kader Tumbuh Aktif dan Tanggap yang diikuti oleh kader posyandu sebanyak 390 orang, 11. Pelatihan Bijak menggunakan Internet yang diikuti oleh 250 orang peserta dari OSIS Sekolah yang diselenggarakan oleh Laskar Anak bekerjasama dengan P2TP2A 12. Pelatihan Ketahanan Keluarga oleh Badan Keluarga Berencana Kab. Malang yang diikuti oleh 150 kader; Selain pelatihan SDM terkait penguatan kelembagaan dan 5 klaster indikator Kabupaten Malang Layak Anak di atas, berikut ini adalah daftar Jenis Pelatihan terkait Konvensi Hak Anak (KHA)

yang dilaksanakan selama tahun 2013-2014, sebagaimana

tabel berikut ini:

Tabel 3.1. SDM TERLATIH KHA TAHUN 2013 S.D 2014 NO

Nama Kegiatan

I

Tahun 2014

1

Pelatihan KHA (Konvensi Hak Anak)

2

Tehcnical Penyusunan

Jumlah Peserta

300 orang

Instansi/ Lembaga Penyelenggara

Fasilitator

Keterangan Peserta & Waktu Penyelenggaraan

Pemerintah Kabupaten Malang

KP3A

Bagi Laskar Anak Kabupaten Malang Bulan Mei 2014

Assistance 54 SKPD Pemerintah Rencana Kabupaten

AIPD

Bulan Mei 2013


Kerja

Malang

3

Tehcnical assistance 54 SKPD BAPPEDA Integrasi SPM ke dalam Dokumen Perencanaan

AIPD

Bulan April 2014

4

Workshop PPRG Bagi 12 SKPD KP3A SKPD Penyedia Infrastruktur, Sanitasi dan Penyedia Air Bersih

5

Pelatihan Penyusunan 54 SKPD BAPPEDA/KP3A/I GBS dan TOR SKPD NSPEKTORAT

AIPD

Perencana SKPD dan Pokja PUG dan Gender Focal Point SKPD

6

Workshop Penelaahan 13 orang IUWASH Lembar Anggaran Responsif Gender 2014

KP3A

Bagi SKPD Driver (PPKD, Pemeriksa, Perencana dan KP3A

7

Pelatihan Monitoring dan 14 orang IUWASH USAID Evaluasi PPRG

P2TP2A

Bagi SKPD Driver (PPKD, Pemeriksa, Perencana dan KP3A

8

Lokakarya Nasional 10 orang IUWASH-USAID Integrasi gender dalam Program Sektor Air Minum dan Sanitasi menuju pencapaian akses Universal sanitasi 2019

KP3A

Perencana SKPD Infrastruktur dan Badan Usaha Milik Daerah

9

Pelatihan Konseling Remaja Sebaya

150


P2TP2A

bagi Pelajar SMP/SMP di 4 kec.

10

Pelatihan Problem Solving bagi Remaja

80


KP3AP2TP2A

Remaja

11

Konseling Remaja 16 Pemerintah Berbasis Sekolah lembaga Kabupaten Malang

P2TP2A dan Diknas

Kader Pendamping korban/koselor

12

Pelatihan Konselor 33 TKSK P2TP2A Pendamping Korban

P2TP2A

Kader Pendamping korban/koselor

13

Pelatihan Pencegahan 33 Pemerintah Kejahatan Seksual Anak sekolah/ Kabupaten bagi Guru BK dan 12 Malang Lembaga lembaga

KP3A/ UUPA

Tahun 2014

14

Fasilitasi Membangun 354 Dinas Pendidikan Sekolah Ramah Anak sekolah

KP3A/ Diknas

Tahun 2013-2014

15

Fasilitasi Puskesmas Ramah Anak

39 Pemerintah Kepala Kabupaten Puskesm Malang as

KP3A/ Dinkes

Tahun 2013-2014

16

Fasilitasi Sekolah berbasis Madrasah/Tsanawiyah/Ali yah

Kasek/le Pemerintah mbaga Kabupaten MI/MTS/ Malang MA

17

Kegiatan Forum anak dan 45 anak Pemprov Jatim pemilihan Duta Anak

IUWASH- Bulan Mei 2014 AUSAIUD

Kemenag/ Kepala Sekolah KP3A MI/MTS/MA

Di Secta Batu

Perwakilan anak dan

Duta forum


anak se jatim 18

Lokakarya Pengukuran 1 orang Pemprov Jtim Indikator KLA

Surabaya Perwakilan SKPD

19

Lokakarya Akselerasi 100 Terapi Virus ARV sebagai orang Pengobatan dan Pencegahan HIV/AIDS melalui layanan HIV/AIDS & IMS Komprehensif Berkesinambungan.

Dinas SKPD/Kecamatan/ kesehatan UPTD/ d Kabupaten Malang

20

Fasilitasi Validasi Data 1 orang BPPKB Propinsi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

II

Tahun 2013

1

Pelatihan Peningkatan 50 orang Fakultas Psikologi P2TP2A Tahun 2013 Kapasitas Psikososial Unair Surabaya dan KP3A berbasis komunitas untuk pencegahan terjadinya perdagangan manusia (traficking)

2

Pelatihan Wisata Kecil

3

Workshop Pemulangan 1 orang Kementerian dan Reintegrasi Korban PPPA di bali Tindak perdagangan Orang (TPPO)

4

Kegiatan Nasional

5

Pelatihan Mendongeng Anak bagi Guru RA

Kabupaten Malang

Pemandu 60 anak Kabupaten Malang

Forum

Anak 3 orang Kementerian PPPA Jogjakarta 500 orang

Pemprov. KP3A dan P2TP2A Jatim

Dinas Tahun 2013 Pariwisata Kementeri Tahun 2013 an PPPA

Kementeri Tahun 2013 di an PPPA

IGRA Kabupaten IGRA Narasumber Dr. Malang Kabupaten Seto Mulyadi Bagi Malang Guru IGRA se Kabupaten malang

Sumber Data: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, SKPD terkait, dan Lembaga Masyarakat di bidang anak. 4. Keterlibatan Lembaga Masyarakat dan Media Massa dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Ukuran: Ada dan meningkat setiap tahun

Pertanyaan: 4a. Apakah ada lembaga masyarakat yang melakukan kegiatan terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan anak? Jika ada, sebutkan secara rinci: bentuk kegiatan,

sasaran

kegiatan,

volume

kegiatan,

cakupan/skala

kegiatan

(kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan) pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya. Jawaban Laporan Pelaksanaan Kabupaten Malang Menuju Layak Anak Tahun 2015, Penguatan Kelembagaan

Peran dan partisipasi berbagai lembaga masyarakat dalam mendukung Kebijakan Kabupaten Malang Layak Anak ini sangat penting. Peran dan partisipasi tersebut dapat berupa materi, non materi ataupun berupa event, kegiatan serta berbagai sumbangsih pemikiran. Pada saat ini, di Kabupaten Malang.saat ini telah berdiri berbagai lembaga masyarakat, baik yang berupa LSM, organisasi profesi, organisasi profesi, organisasi kemahasiswaan ataupun lembaga lainnya. Lembaga-lembaga tersebut bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, ideologi dan sosial. lembaga-lembaga tersebut cukup besar.

Sejauh ini peran dan partisipasi

Berbagai dukungan dan sumbangsih

pemikiran, kebijakan juga kegiatan telah dilakukan lembaga-lembaga tersebut untuk mendukung Kabupaten Malang sebagai Kabupaten Layak Anak. Salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut adalah kegiatan yang berjenis seperti ajang kreativitas untuk anak-anak, di mana kegiatan ini memberikan ruang bagi anak untuk berpartisipasi dan berkreasi dalam seni dan budaya, kegiatan hiburan yang diperuntukkan khusus untuk anak-anak, sehingga anak-anak terpenuhi haknya dalam mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat, serta kegiatan yang berupa santunan atau sumbangan bagi anak-anak yang kurang mampu, juga sosialisasi terkait tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak bagi orang tua dan masyarakat sekitar. Tabel: 4a.1 BENTUK PERAN LEMBAGA MASYARAKAT YANG MELAKUKAN KEGIATAN PEMENUHAN HAK ANAK No.

Nama Lembaga

Nama Kegiatan

SasaranKegiatan Siswa-siswi RA/BA/TA se-Kab. Malang

1.

IGRA Kab. Malang

Gebyar Semarak Rebana

2.

MA Al-Hidayah Kec. Wajak

Road Show go to school Anti Kekerasan terhadap Anak

Siswi Ma Al-Hidayah

3.

IGTKI Kab. Malang

Peringatan Hardiknas, HAN dan HUT IGTKI: senam massal; minum susu bersama; lomba mewarna

Siswa siswi RA/ TK Kab Malang

4.

IGTKI Kab. Malang

Pagelaran Tari Kancil dan Lintang Kaliyan

Siswa siswi RA/ TK Kab Malang

5.

Fak. Sastra Univ. Negeri Malang

Festival Anak Muslim antar TPQ/TPA se-Malang Raya

TPQ/TPA se-Malang Raya

6.

HMI Cab. Malang

Sosialisasi Dampak Pernikahan Dini bagi Anak

Warga dan orang tua yang memiliki anak, Kec. Dau

7.

HMI Cab. Malang

Santunan Anak Yatim dan Kaum Dhuafa

Panti Asuhan di Kab. Malang

8.

Lembaga Pendidikan dan Pemberdayaan Yatim Mandiri

Festival DolananAnak Tempo Dulu

Masyarakat Singosari


9.

Mts Al Ma’arif 01 Singosari

AKSI (Ajang Kreatifitas dan Seni)

10.

KNPI Kab. Malang

Santunan anak Yatim

Panti Asuhan di Kab. Malang

11

KNPI Kab. Malang

Sekolah Inspirasi

Siswa SMA/SMK Kab Malang

12

Al-Qolam

Ajang Bina Prestasi

13

Komunitas si PUPA

Pengabdian Masyarakat: Penanggulangan Bencana Anak Korban Bencana Kelud

MasyarakatNgantang

14

Komunitas si PUPA

Minnie Ogie (Minum Air Putih dan Gosok) Project di daerah Pujon

Anak-anakdaerahPujon

15

Komunitas si PUPA

Kids Fiesta 2014

16

Komunitas si PUPA

Solidarity Save Street Child

Siswa Mts Al-Ma’arif

Anak-anak se Malang Raya

Siswa PAUD se- Kab. Malang Pujon

Sumber Data: SKPD, lembaga masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi profesi, persatuan wartawan, media cetak, media elektronik dll. 4b. Apakah ada media massa yang melakukan kegiatan terkait pemenuhan hak

anak dan perlindungan anak? Jika ada, sebutkan secara rinci: bentuk kegiatan, sasaran kegiatan, volume kegiatan, cakupan/skala kegiatan pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya.

Jawaban Peran media massa di Malang Raya, untuk menyelenggarakan pemenuhan hak anak cukup besar. Hampir semua stasiun TV lokal di daerah Malang Raya telah memiliki program khusus untuk anak-anak, begitu juga program radio-radio sudah memiliki program khusus untuk anak-anak, seperti Program Taman Anak Tidar Sakti oleh Tidar Sakti FM, Program Dunia Anak oleh radio Kosmonita, juga informasi seputar tumbuh kembang anak seperti Program Ibu dan anak. Beberapa stasiun TV dan Radio juga mengadakan agenda khusus untuk anak-anak secara off air di lingkungan masyarakat seperti Gebyar Pentas Seni dan Kreatifitas, lomba-lomba untuk anak, juga talk show seputar parenting dan tumbuh kembang anak. Sehingga para orang tua mempunyai banyak pilihan untuk menyajikan tayangan yang baik bagi tumbuh kembang anak, kreatifitas dan sumber inspirasi bagi orang tua untuk masa depan anak yang berencana. Peran media massa dalam penyelenggaraan pemenuhan hak anak tersebut, berupa media elektronik dan cetak.

Beberapa kegiatan terkait pemenuhan hak anak


di Kabupaten Malang telah dipublikasikan melalui berbagai media yang telah dirangkum dalam bentuk kliping, sebagaimana terlampir. massa

melalui

program

acara

tayangan,

liputan

Selain itu, peran media

dan

dokumentasi

adalah

sebagaimana tabel berikut: Tabel. 4b.1 DAFTAR PERAN MEDIA MASSA MELALUI PROGRAM ACARA (TAYANGAN/LIPUTAN DAN DOKUMENTASI) No. 1.

Nama Media Massa Dhamma TV

Nama Kegiatan/Program - Cool kid’s - Kid’s for Dhamma - Art and Play

ATV Malang

- QISASH AL-ANBIYA: Cerita Kartun para Nabi

3.

Gajayana TV

- Belajar Bersama di ATV Malang Dunia Anak bersama si Pupa

4.

Malang Post

Sunatan Massal bersama Alfamart Cabang Malang, Singosari

5.

Radio Kosmonita

- Ibu dan Anak

2.

- Dunia Anak - Cerdas Pintar 6.

Radio Pro2-RRI Malang

- Pentas Kreasi: Siaran Langsung Untuk Sekolah-Sekolah TK Di Malang Raya - Dialog Interaktif Bersama Bapak Bupati Malang “Ngopi Pagi”

7.

Tidar Sakti 90.3 FM

- Taman Anak Tidar Sakti

Mitra 97 FM

- Pelatihan Mendongeng Berkarakter bersama Kak Bimo

8.

- Lomba Mewarnai TK/RA/PAUD dan Lomba Fashion Anak bersama SARIMI - Gebyar Pentas Seni dan Launching Kids; Anak Hebat, Anak Shalih, Yes… - Hari Keluarga Peduli Autis: “Autis: Mereka Anak Kita”

9.

Koran Pendidikan

Media Khusus Pendidikan, Berita Dan Artikelnya Mengupas Tentang Pendidikan Dan Tumbuh Kembang Anak

10.

Radio Sejahtera

Dongeng Untuk Anak

11.

Radar Malang

Rubrik Goes to School

Sumber: Persatuan Wartawan Indonesia, Setda.kabupaten Malang.Tahun 2015

Media

Lokal,

Bagian

Humas

5. Keterlibatan Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Ukuran: Ada dan meningkat setiap tahun Pertanyaan: 5a. Apakah ada dunia usaha yang melakukan kegiatan terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan anak? Jika ada, sebutkan secara rinci: bentuk kegiatan, sasaran kegiatan, volume kegiatan, cakupan/skala kegiatan (kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan) pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya. Laporan Pelaksanaan Kabupaten Malang Menuju Layak Anak Tahun 2015, Penguatan Kelembagaan

Jawaban Peran dunia usaha dalam penyelenggaraan pemenuhan hak anak diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak. Dinyatakan bahwa Tanggungjawab penyelenggaraan pemenuhan hak anak adalah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, masyarakat, orang tua dan dunia usaha. Dunia usaha memberi peran besar terhadap pengembangan kebijakan layak anak. Inventarisasi kontribusi melalui berbagai kegiatan fisik dan non fisik, sebagai bentuk kemitraaan, kerjasama atau bentuk interaksi dan tanggungjawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar, diatur berdasarkan Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2013. Sebagai tindak lanjut Perda CSR, disusun kelembagaan fasilitator dan koordinatif dengan Keputusan Bupati Malang Nomor: 180/123 /KEP/421.013/2014 Tentang Kelompok Kerja Fasilitasi Pendayagunaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga Tahun Anggaran 2014. kesadaran untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, perlu dilakukan fasilitasi pendayagunaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan melalui Kelompok Kerja Fasilitasi Pendayagunaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga seperti tersebut dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah No 1 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kelompok Kerja CSR yang telah disusun dalam rangka untuk mendorong partisipasi dunia usaha untuk mendukung pengembangan kebijakan KLA dan diharapkan secara bertahap dapat merespon kebutuhan anak dalam berbagai bidang, yaitu melaksanakan tugas: 1. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, dan pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga; 2. memberikan fasilitasi kelembagaan dan pelayanan informasi Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga; 3. melakukan monitoring dan evaluasi Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga. Berikut ini adalah daftar inventarisasi Peran Dunia Usaha terkait Penyelenggaraan pemenuhan hak anak dan pengembangan KLA di Kabupaten Malang sampai dengan Tahun 2015.


Tabel 5a.1

PROGRAM CSR DI KABUPATEN MALANG Program CSR

No.

Nama Perusahaan

Tahun

1.

Bank BNI Syariah

Pemberian Bantuan Sebesar Rp 100 Jt Untuk Perbaikan Mutu Pendidikan Di Kec. Kalipare, Kab. Malang

2011

2.

Bank Jatim

Pemberian Dana Rp 150 Jt Untuk Pipanisasi Saluran Air Minum Kepada Masyarakat Desa Pandesari, Kec. Pujon, Kab. Malang

2011

3.

PT Ekamas Fortuna, Tbk

Pembangunan Tandon Air Di Desa Sumberejo, Kec. Pagak, Kab. Malang

2011

4.

PT Bisi International Tbk dan PT Tanindo Intertraco

Penyaluran Dana CSR Dalam Bentuk Beasiswa Anak Asuh Bagi 91 Siswa SD Dan SMP Di Kabupaten Kediri Dan Malang, Untuk Tahun Ajaran 2012/2013

2012

5.

PT Bentoel International Investama Tbk

Pemberian anggaran Rp 1 milliar untuk pembuatan taman di pintu masuk Kepanjen arah Pakisaji

2012

6.

PT Pertamina

Bina Usaha Perbambuan (Hutan Bambu dan Bisting Duparatus)

2013

7.

PT Mosanto Indonesia bersama Habitat for Humanity

Pembangunan Instalansi Air Bersih Maupun Sanitasi Kepada Warga Di Daerah Tajinan Yang Mampu Mencukupi Kebutuhan Air Bersih Bagi Lebih 300 KK

2013

8.

PT Indana Paint bersama Kodim 0818

Pengecatan Di Ponpes Dan Sekolah Daerah Kabupaten Malang

2013

9.

PT Indana Paint

Pemberian Bantuan Cat Ke Panti Asuhan Dan Pondok Pesantren, Di Daerah Pakis, Kab. Malang

2013

10.

YAMAHA

Pembangunan 2 ruang kelas baru di MI Al Marhamah, Jabung

2014

11.

YAMAHA

Program bedah rumah di daerah Kec. Jabung, Kab. Malang

2014

12.

PT Greenfield

Peningkatan kualitas gizi melalui pembagian susu di 20 sekolah dasar, daerah Ngajum dan Wagir

2014

13.

PT Greenfield

Pemberdayaan Karang Taruna di Ngajum dalam pengelolaan sampah industri

2014

14.

Asuransi ABDA

Pemberian bantuan kepada korban bencana kelud, di desa Ngantang Selorejo

2014

15.

PT Amerta Indah Otsuka

Pendirian perpustakaan di Desa Sukopuro, Kec. Jabung Kab. Malang

2014

16.

PT Campina Ice Cream Industry

Pelatihan Budidaya Jamur Tiram kepada siswa SMP Tri Murti 02 wagir

2014

17.

Pembangkit JawaBali Karangkates

Bantuan Pengembangan Rumah Warga Untuk Pemasangan Gas

2014

Workshop Fotografi Bekerjasama Dengan Malang Post Untuk Lokal Di Desa Ngadilangkung Dan Talangagung Kecamatan Kepanjen

2014


18.

PT Indana Paint

Pemberian Bantuan Kepada Korban Bencana Gunung Kelud

2014

19.

PT Alfamart

Sunatan Massal Di Daerah Singosari

2014

20.

PT Bentoel International Investama Tbk

Pembangunan Taman Kepanjen Senilai Rp 1 Milliar

2014

21.

PT Greenfield

Pemberian Hibah 15.000 Batang Bibit Trembesi Dan Kaliandra Di Kec. Ngajum Dan Wagir Untuk Gerakan Menanam Pohon Kab. Malang

2014

22.

PDAM Kab. Malang

Pemberian Dana Rp 25 Juta Untuk Bedah Rumah Menjadi Rumah Yang Layak Huni Di Pagelaran, Kab. Malang

2014

23.

BWOJ Hotel Malang

Pemberian Bantuan Pada Korban Gunung Kelud Di Ngantang Kab. Malang

2014

24.

PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk

Pemeriksaan Mata Gratis Bagi 3886 Siswa Dan Pemberian Kacamata Gratis Bagi 1225 Siswa

2014

Dari PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk Di Kabupaten Malang

Sumber:BAPPEDA, KP3A, Pokja CSR Tahun 2014 5b. Apakah telah dibentuk Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Tingkat kabupaten/kota? Jawaban Di Kabupaten Malang telah dibentuk POKJA CSR sebagai forum Perusahaan Sahabat Anak yang bertugas untuk memfasilitasi pendayagunaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga seperti tersebut dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah No 1 Tahun 2013 yaitu: a. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, dan pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga; b. Memberikan fasilitasi kelembagaan dan pelayanan informasi Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga; c. Melakukan

monitoring

dan

evaluasi

Program

Tanggung

Jawab

Sosial

Perusahaan atau Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga;

d. Membentuk sekretariat sesuai kebutuhan; e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Malang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.


6. Jumlah Kegiatan Inovatif Ukuran: Meningkat setiap tahun Pertanyaan: Sebutkan kegiatan inovatif yang mendukung pengembangan KLA pada setiap klaster : 1) Hak Sipil dan Kebebasan: percepatan kepemilikan akta kelahiran, peningkatan kapasitas anak agar mampu berperan dalam pembangunan, penyediaan informasi yang layak anak, dll. 2) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif : pencegahan pernikahan usia anak, dll. 3) Kesehatan

Dasar

dan

Kesejahteraan:

penanganan

gizi

buruk/kurang/

lebih/stunting, percepatan penurunan angka kematian bayi, pengentasan kemiskinan pada anak, dll. 4) Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya: percepatan pencapaian Wajib Belajar 12 Tahun, kegiatan kreatif untuk mengisi waktu luang anak, kegiatan budaya di sanggar, dll. 5) Perlindungan Khusus: penanganan anak jalanan, pekerja anak, anak yang berhadapan dengan hukum, anak berkebutuhan khusus, dll.

Jawaban Inovasi adalah kemampuan untuk memperkenalkan hal-hal baru atau temuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau sudah dikenal sebelumnya.

Inovasi terkait

Penyelenggaran Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten, muncul sebagai ide kreatif untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pencapaian sasaran pelaksanan program dan kegiatan yang telah ada, atau melalui pemutakhiran dan pengembangan sistem serta mekanisme yang telah berjalan. Keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah daerah didukung dengan berbagai bentuk

inovasi

untuk

meningkatkan

kemanfaatan

dan

memprakarsai

peningkatan

keunggulan daerah. Beberapa inovasi daerah utama yang diharapkan dapat mendorong penyelenggaraan pemenuhan hak anak adalah: 1. Sistem Inovasi Daerah (SIDA), sesuai Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah dilaksanakan saing daerah secara terarah dan berkesinambungan.

untuk meningkatkan daya

Program SIDA di Kabupaten

Malang diimplementasikan melalui kebijakan “Menjadikan Kabupaten Malang sebagai Bumi Agro Eko Wisata yang terkemuka di Jawa Timur”, yang bertujuan memprakarsai


penguatan budaya inovasi melalui pendidikan dan pelatihan yaitu mendorong budaya inovasi

melalui

jalur

pendidikan

formal

dan

non

formal

untuk

peningkatan

kewirausahaan. Kabupaten Malang menetapkan sebuah kawasan yang terdiri dari 1 kawasan pengembangan yang didukung oleh kawasan penyangga.

Strategi Sistem

Inovasi Daerah (SIDA) menetapkan beberapa klaster unggulan, yaitu klaster apel dan sayuran, klaster sapi perah dan klaster industri kreatif yang bertemakan Agro Eko Wisata dengan fokus penguatan kelembagaan dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi atau penelitian dan pengembangan.

Sesuai road map SIDA Tahun 2013,

wilayah Kabupaten Malang dibagi menjadi 3 zonasi pengembangan.

Dari 3 zonasi

pengembangan tersebut, Kawasan “Ponco Wismo Jatu” ditetapkan menjadi zona prioritas

pengembangan

Agro

Eko

Wisata

Kabupaten

Malang.

Kebijakan

pengembangan kawasan melalui SIDA, berintegrasi dengan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak

Anak. Karena itu, pembangunan klaster unggulan di Kecamatan

Poncokusumo meliputi berbagai aspek yaitu pembangunan infrastruktur dasar, penyiapan SDM pengembang wisata dan kesiapan potensi lokal melalui pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan. Wahana pendidikan bagi anak di wilayah Eko Wisata, berdasarkan nilai kearifan lokal, sekaligus sebagai langkah antisipasi terhadap berbagai kemungkinan untuk menghadapi peluang di masa depan dalam membangun kesejahteraan. Dengan kata lain, mempersiapkan generasi muda untuk dapat menjadi pelaku perubahan di daerahnya sendiri. Misal untuk mengusulkan USB (Unit Sekolah Baru) berupa SMK Pertanian/Peternakan. Hal ini juga sebagai misi pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan daya saing daerah sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Malang. 2. Salah satu inovasi yang telah mendapatkan pengakuan serta penghargaan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup adalah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Wisata Edukasi Talangagung Kepanjen yang masuk menjadi Top 25 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2015.

TPA Talangagung merupakan tempat

pembuangan akhir sampah dengan luas 2,5 Ha yang merupakan tempat pengelolaan sampah terpadu, dengan memilah sampah organik dan sampah nonorganik dan ditimbun menggunakan tanah. Volume sampah yang diterima setiap hariya mencapai 125 meter kubik, dengan dilengkapi pengolahan air lindi dan air hasil limbah ke lingkungandengan kondisi baik, sehingga tidak mencemari lapisan tanah. TPA Talangagung menjadi wahana wisata edukasi pengolahan sampah, dengan prinsip 3R (Reuse, Reduce, Recycle) menjadi salah satu media pembelajaran aktif bagi anak untuk mencintai lingkungan yang sehat, ramah lingkungan serta kreatif dan produktif.


3. Inovasi dalam pelaksanaan pelayanan publik, yaitu dengan Program Bupati Menyapa Desa atau Bina Desa, sebagai sarana penyelenggaraan pelayanan terpadu pemerintah daerah di lokasi desa terpencil. Inovasi ini, telah mendapatkan penghargaan Otonomi Award dari Koran Jawa Pos, sebagai Pemerintah Daerah yang memiliki komitmen untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Layanan publik terkait pemenuhan hak anak antara lain melalui pengurusan akta kelahiran anak, kartu keluarga, KTP, pembayaran pajak PBB, layanan sosial, pendidikan, kesehatan serta layanan hak sipil lainnya di desa terpencil, untuk memberikan kecepatan dan kemudahan akses yang terintegrasi dan terlayaninya semua anak. 4. Inovasi pada klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, salah satunya adalah melalui Contra War dan Sutera Emas. Sistem inovasi yang diterapkan Sutera Emas (Surveilans Epidemiology Terpadu berbasis Masyarakat)

yaitu sistem deteksi dini dalam

menurunkan angka kematian ibu dan bayi dengan mengikutsertakan peran kader dan petugas kesehatan di lingkungan terdekat untuk memberikan informasi dan penanganan dini dan akurat. Metode yang mendukung penekananAKI dan AKB adalah penggunaan metode kontrasepsi yang tepat bagi perempuan usia subur dengan resiko tinggi yaitu Contra War (Contracepttive For Women at Risk. Dengan mendata dan mendeteksi ibuibu beriko tinggi usia

15-49 yang tergolong subur dan sudah menikah mempunyai

riwayat penyakit tertentu, diperoleh hasil dari pada tahun 2014 angka kematian ibu hamil di Kabupaten Malang menurun menjadi 27 orang. Bentuk kegiatan inovatif, tidak terbatas pada sebuah formula atau konfigurasi yang baru, bentuk kreatif suatu program/kegiatan dapat memperkaya khasanah dan metode pendekatan program dan kegiatan.

Berikut ini adalah daftar berbagai program kreatif dan

inovasi yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Malang dalam mendukung Kabupaten Layak Anak, adalah sebagai berikut: Tabel 4. 1 KEGIATAN INOVATIF TERKAIT PENYELENGGARAAN PEMENUHAN HAK ANAK

No

Kegiatan Inovatif

Cakupan Wilayah

1

Anak

Penguatan Kelembagaan - Pembentukan Pusat Data Daerah berdasarkan Peraturan Bupati 33 Malang Nomor 5 tahun 2015 merupakan Pusat Data Terpadu yang Kecamatan diinisiasi oleh Bappeda untuk menyediakan data terkait pelaksanaan pembangunan termasuk PUG dan Anak

2

Hak Sipil dan Kebebasan


3

33 9185 - Pelayanan Penjangkauan Akta Kelahiran melalui membuka kecamatan akta pos/outlet layanan catatan sipil, KTP, KK dan Pengurusan Akta anak Kelahiran Anak di Desa Terpencil, melalui program Bupati Menyapa Rakyat “Bina Desa”. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif 33 usia - Konseling remaja lewat telepon sahabat, facebook dan e-mail Meningkatkan akses layanan khususnya di kalangan remaja dengan kecamatan rema ja metode yang sesuai. - Pelatihan Problem Solving Remaja Memberikan pemahaman pada remaja tentang mengenali diri sendiri, memetakan masalah dan memecahkannya. Anak dan remaja bermasalah yang direkomendasi guru BP/ Kepala Sekolah di tingkat kecamatan.

4

Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan 33 14.000 SUTERA EMAS: Surveilance Epidemiology Terpadu Berbasis Masyarakat adalah upaya inovasi informasi melalui pemberdayaan kecamatan kader masyarakat untuk kewaspadaan dini kasus kesehatan, melalui perekaman, penanganan, pemberdayaan komunitas dan pelaporan segera menggunakan akses teknologi yang dimiliki, dengan membentuk “one RT, one kader” 33 CONTRA WAR: Contraceptive for Woman at Risk sebagai salah satu kecamatan antisipasi kesehatan WUS beresiko tinggi yang kelak akan melahirkan dan memelihara putra-putri yang sehat dengan mengurangi resiko kematian ibu.

5.

PUS risti

Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya Warung Apresiasi Dan Edukasi Lingkungan (Wapres) Merupakan sarana motivasi dan fasilitasi semua elemen masyarakat dalam pembentukan karakter masyarakat yang berperilaku lingkungan di wilayah Kabupaten Malang. Wujud WAPRES berupa gazebo seluas 4 x 6 m (non permanen) yang dilengkapi dengan pesan – pesan lingkungan. Disekitar gazebo juga telah ditanami pohon buah dan bunga serta pembuatan taman di sekeliling gazebo.

1 Desa

1 Ekonomi Hijau – Kegiatan Ekonomi Berbasis Lingkungan Potensi dan inovasi yang ada di Kota Kepanjen untuk menunjang kriteria kecamatan pertumbuhan ekonomi hijau berupa pemanfaatan energi potensial air sungai sebagai pembangkit tenaga listrik mikrohidro sehingga dapat digunakan untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif desa. TPST 3R Pengelolaan sampah 3R (TPST 3R Sumedang Bersatu) yang dapat menjadi sarana pemberdayaan masyarakat dan juga pengelolaan sampah di masyarakat. dengan pengelolaan dan manajemen yang baik dapat menampung tenaga kerja dan memberikan penghasilan bagi warga sekitarnya.

1 desa

5 TPA Wisata Edukasi Talangagung Merupakan inovasi yang telah dikenal luas dalam pemanfaatan gas methane dari sampah dan masih kecamatan mempunyai potensi dalam pemanfaatanya. Sampai saat ini gas methane tersebut telah digunakan oleh masyarakat sebanyak 125 sambungan rumah. 5 Pengelolaan Sampah Mandiri Berbasis Masyarakat (Bank Sampah) di kota Kepanjen telah terdapat 5 Bank Sampah yang kecamatan merupakan insiatif warga untuk mengelola sampah. Pengelolaan sampah dari sumbernya telah dimulai masyarakat sejak 3 tahun terakhir dengan swadaya masyarkat dan juga dukungan pemerintah daerah. Saat ini terus dilakukan pengembangan dengan mengajak masyarakat melalui sosialisasi dan pendampingan pembentukan bank sampah.


KAMPUNG HIJAU/ORGANIK adalah Pengembangan ruang terbuka hijau dan penghijauan di masyarakat melalui lomba kampung hijau yang diikuti 18 desa/kelurahan di Kecamatan Kepanjen. Pengembangan selanjutnya direncanakan dengan penambahan program kampung organik bagi pemenang lomba kampung hijau.

6.

18 desa

Kampung Agro Eco Wisata Kecamatan Poncokusumo: Sistem Pembangunan kawasan berbasis terpadu dan berkelanjutan dengan tema pariwisata dengan ikon agro eko wisata di Kecamatan Poncokusumo. Perlindungan Khusus Fasilitasi terpadu GN AKSA dan P4GN (Anti Narkoba, melalui penjaringan aspirasi dan konseling anak remaja di Sekolah-sekolah menengah dan sederajat dalam bentuk Kerjasama Lintas Sektor Fasilitasi dan Pembinaan LKSA rangkaian Pengembangan KLA bersama Dinas Sosial, UUPA Polres Malang, P2TP2A, Fakultas Psikologi UNISMA, Malang dan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat serta Bagian Administrasi Bina Mental dan Kemasyarakatan melalui Panti Asuhan dan Pondok Pesantren di Kabupaten Malang.

7 wilayah kerja

Sumber Data: Bappeda, KP3A, Badan Lingkungan Hidup, DCKTR, Badan KB, P2TP2A


1. ak ABK sebanyak 22 (9 SD, 8 SMP, 5 SMA) , PKBM sebanyak 58 Lembaga. 2. Pengembangan kreatifitas, seni dan Budaya sebanyak 833 Sanggar 3. Lembaga Layanan Kesehatan sebanyak 1414 yang terdiri dari RSU 1, RSAU 1,

RSAD 1,

RS Khusus Bedah 1, RS Khusus Bersalin swasta 3, RSS 9, RB 13, BKIA 7, 39 puskesmas, Puskesmas Pembantu 93, balai pengobatan 24, Pusling 55, Polindes 293, Poskesdes 390, Ponkesdes 120, Desa Siaga 364 4. Lembaga Pelayanan AMPK sebanyak 10 terdiri dari : 5. Lembaga yang mengintegrasikan layanan AMPK adalah : Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) berkator di Jl.

Nusa

Barong

No.13

Malang

Tilpun

0341

-

7777300.Email

:

[email protected] Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang , Berkantor

di

Jl.

Merdeka

Timur

3

Malang

tilpun

0341

-346682

email

:

[email protected] Dinas Sosial Kabupaten Malang Rumah Perlindungan Sosial Anak ( RPSA ) Bima Sakti ; Rumah Perlindungan Cacat Tubuh ( RPCT) ; Unit Pelayanan Perempuan dan Anak ( UPPA ) Polres Kepanjen ; RSUD Kanjuruhan Kepajen Jl.Panji no 100 Kepanjen Malang ; Puskesmas di wilayah Kab Malang sebanyak 39 Puskesmas ; Selter atau Rumah Aman Panti Rehabilitasi dibawah koordinasi Dinas Sosial.

Dukungan dunia usaha (perorangan, badan usaha/swasta, BUMN/BUMD) dalam pembangunan yang terkait anak untuk mewujudkan pemenuhan hak anak yang telah diberikan melalui Coorporate Social Responsibility (CSR) sebagai wujud kepedulian social perusahaan untuk berpartisipasi

dalam

pembangunan

yang

diarahkan

atau

ditujukan

untuk

peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Adapun CSR perusahan untuk masyarakat diwajibkan bagi perusahaan yang telah melakukan usaha dan memenuhi persyaratan, bentuk CSR tersebut antara


lain :

Tahun 2010: 1. Greenfield – Kecamatan Wonosari : a. Pemberian susu bagi siswa-siswi di 19 SD/MI yang di distribusikan setiap minggu

1

pack/siswa. b. Pendidikan Perpustakaan keliling, lomba cerdas cermat antar SD penerima susu, bantuan bea siswa. c.

Olah raga berupa Greenfield Cup peserta 19 SD penerima bantuan susu

d. Sosial :, Khitanan masal/pengobatan masal gratis, pipa PVC untuk distribusi air bersih 2. Molindo a. Pembangunan, jemabatan dan pipanisasi b. Pendidkan, 100 anak asuh TK s/d SMU c.

Kesehatan, Operasi katarak 50 orang per tahun

d. Keagamaan, sumbangan untuk panti asuhan dan rumah ibadah e. Social, pengedara air bersih dan penerangan 3. Bank Indonesia Memberikan bantuan buku-buku sekolah bagi anak sekolah terpencil di Kecamatan Dau

Tahun 2011 : 1. Greenfield – Kecamatan Ngajum : a. Pemberian susu bagi siswa-siswi di 20 SD/MI yang di distribusikan setiap minggu

1

pack/siswa. b. Pendidikan Perpustakaan keliling, lomba cerdas cermat antar SD penerima susu, bantuan bea siswa. c.

Olah raga berupa Greenfield Cup peserta 20 SD penerima bantuan susu

d. Sosial :, Khitanan masal/pengobatan masal gratis, perbaikan paving di halaman sekolah SD Balesari e. Kemitraan sapi perah yang melibatkan 140 peternak dengan populasi ternak mencapai 588 ekor. Kini sapi perah tersebut bisa memproduksi 4000 liter susu per hari. 2. Bentuk Kepedulian Perusahaan terhadap masyarakat yang di kenal dengan CSR (Corporate Social Responsibility) adalah kewajiban bagi setiap perusahaan, begitu juga PT. Ekamas Fortuna, Tbk. Salah satu manufaktur yang bergerak di bidang penyediaan kertas dan berdomisili di wilayah Kecamatan Pagak tepatnya di Desa Gampingan dan Desa Sumberejo memberikan bantuan berupa: a. Rumah Pintar sekolah PAUD/TK, pengobatan gratis bagi masyarakat miskin disekitar lokasi perusahaan (Desa Gampingan, Desa Sumberejo), sarana taman bacaan masyarakat yang bekerja sama dengan SIKIB.


b. Membangun tandon air yang manfaatnya dapat di rasakan masyarakat sekitar, dimana hal ini di karenakan Kecamatan Pagak adalah salah satu Kecamatan rawan air bersih, pembangunan tendon air bersih di Dusun Bekur Desa Sumberejo, dimana peletakan batu pertamanya telah di lakukan oleh Camat Pagak beserta Muspika Pagak pada tanggal 30 November 2011 yang lalu. CSR PT. Ekamas Fortuna, Tbk. ini bernilai Rp 70.000.000,3

yang dituangkan dalam bentuk tendon air dengan dimensi 6x4x3 m = 72 m , dan dikerjakan oleh Panitia Pembangunan Desa Sumberejo. Selain itu di dalam kegiatan peletakan batu pertama pembangunan tandon air bersih, juga di laksanakan penghijauan si sekitar sumber mata air sumuran. Hal ini juga merupakan tindak lanjut dari program Nasional Penanaman

1 Milyar Pohon dan Bulan Menanam Tahun 2011 Kecamatan

Pagak. 3. Bank Indonesia Memberi2kan bantuan buku-buku sekolah bagi anak sekolah terpencil di Kecamatan Kalipare

b. Apakah dukungan tersebut berkelanjutan? Keterlibatan dunia usaha dapat berbentuk kebijakan, produk yang memenuhi syarat layak anak, pemberdayaan keluarga/masyarakat sekitar, penyediaan fasilitas, penyediaan layanan dalam tumbuh kembang dan perlindungan anak, dan/atau dana.

Jawab: Dukungan tersebut terus berkelanjutan menyebar di Kabupaten Malang yang dalam kegiatannya dapat berupa penyediaan fasilitas yaitu dengan membangun sarana prasarana di tempat pendidikan usia dini (Pavingnisasi, Rehab Gedung dll) pengobatan gratis bagi masyarakat disekitar lingkungan perusahaan, peningkatan gizi anak sekolah dengan pemberian susu, bantuan buku – buku dari pihak perbankan (Bank Indonesia), pembangunan sarana air bersih.

Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dapat menyelesaikan penyusunan pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Malang Menuju Layak Anak sebagaimana komitmen Pemerintah Kabupaten Malang dengan mengedepankan pembangunan yang berbasis anak yang tertuang dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak, serta dengan memperhatikan dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Layak Anak. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Malang Nomor : 180/489/KEP/421.013/2011 tentang Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Malang. Dalam pelaksanaan tugasnya merumuskan dan menyusun pokok–pokok kebijakan Kabupaten Malang sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak, menjabarkan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak sebagai Dokumen Laporan Pelaksanaan Kabupaten Malang Menuju Layak Anak Tahun 2015, Penguatan Kelembagaan

Perencanaan yang memuat program/kegiatan secara integrasi dan terukur dalam jangka waktu tertentu sebagai instrument dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak, melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi edukasi kebijakan Kabupaten Layak Anak serta melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Salah satu upaya dan komitmen Pemerintah Kab. Malang dalam menjamin dan melindungi hak-hak anak adalah dengan menciptakan Kabupaten Layak Anak (KLA) di lingkungan Kab. Malang. Kebijakan ini tertulis pada Peraturan Bupati Malang No. 15 Tahun 2012 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak yang terdiri dari 14 pasal. Pelaksanaan KLA ini dimulai dari tingkat perintahan paling bawah, yaitu desa/kelurahan layak anak, kemudian kecamatan layak anak sampai kemudian menjadi Kabupaten layak anak. selain dalam sektor pemerintahan, dalam bidang pendidikan dan kesehatan juga dibuat program yang mendukung kebijakan ini. Dalam bidang pendidikan telah dibuat self assesment untuk menciptakan sekolah ramah anak, serta dalam bidang kesehatan dibuatnya Puskesmas ramah anak. Agar lebih efektif dibentuk juga gugus KLA yang beranggotakn dari unsur penyelenggara pemerintah daerah, yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, LSM, dsb. PERBUB NO. 30 TAHUN 2011 Bentuk perlindungan terhadap hak anak salah satunya dapat diwujudkan dengan penghapusan segala bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Aksi ini juga dilakukan oleh Pemerintah Kab. Malang, yang terealisasi pada kebijakan tertulisnnya, Peraturan Bupati Malang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah dalam Penghapusan BentukBentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di Kab. Malang Tahun 2011-2016. Rencana ini menugaskan Komite Aksi Daerah sebagai bagian dari Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Kab. Malang untuk melakukan upaya pencegahan, penarikan dan pengintegrasian dalam rangka penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di lingkungan Kab. Malang. KEPUTUSAN BUPATI MALANG NO. 180/291/KEP/421.013/2009 Dalam rangka mencegah sedini mungkin terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Kab. Malang, Bupati Malang mengeluarkan Keputusan Nomor: 180/291/KEP/421.013/2009 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kab. Malang. Gugus tugas ini memiliki tugas untuk mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kab. Malang; melaksanakan sosialisasi, advokasi, pelatihan dan kerjasama dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kab. Malang; memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan

korban

dan

perkembangan

pelaksanaan

penegakan

hukum,

serta

mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati melalui Sekretaris daerah. PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 19 TAHUN 2010 Laporan Pelaksanaan Kabupaten Malang Menuju Layak Anak Tahun 2015, Penguatan Kelembagaan

Selain mengeluarkan Perda No. 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Pemerintah Kab. Malang juga mengeluarkan Peraturan Bupati No. 19 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Peraturan ini guna mendukung pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 2009, juga untuk memberikan penyelenggaraan layanan terpadu pada anak korban kekerasan sehingga mendapatkan layanan minimal yang dibutuhkan. Pelayanan minimal tersebut meliputi penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap anak, pelayanan kesehatan dan rehabilitasi sosial pada anak korban kekerasan, serta penegakan dan bantuan hukum bagi anak korban kekerasan. Tidak tanggungtanggung, Pemerintah Kab. Malang juga mendukung dalam segi pendanaan, yaitu dengan mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab.

Malang

untuk

pelaksanaan standar pelayanan minimalbagi anak korban kekerasan.


KLASTER I: HAK SIPIL DAN KEBEBASAN 7. Persentase Anak yang Diregistrasi dan Mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran Ukuran: 100% (semua anak) Pertanyaan: a. Berapa jumlah anak usia 0-<18 tahun? b. Berapa dari jumlah anak tersebut yang diregistrasi dan memiliki Kutipan Akta Kelahiran (terpilah menurut jenis kelamin, kecamatan dan keberadaan anak)termasuk anak yang berada di: Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) /Rumah Tahanan Negara; Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) /LAPAS; Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS); Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Panti Sosial Asuhan Anak, Taman Anak Sejahtera, Rumah Perlindungan Sementara Anak, Rumah Singgah, dan anak di daerah terpencil; terluar; tertinggal); Lembaga Pendidikan Formal(TK/RA/TKLB, SD/SDLB/MI/sederajat, SMP/SMPLB/MTs/sederajat, SMA/SMALB/MA/MAK/SMK/sederajat); Lembaga Pendidikan Keagamaan (Ponpes, Peseraman, Sekolah Minggu); Lembaga Pendidikan Non Formal : Taman Penitipan Anak, Taman Pendidikan AlQuran, Kelompok Bermain, PAUD Sejenis, Homeschooling, Kejar Paket A/B/C, Lembaga Kursus dan Pelatihan; c. Apakah pemberian Kutipan Akta Kelahiran anak (0 - < 18 tahun) sudah dibebaskan dari bea (gratis)? Jika ya, sejak kapan kebijakan tersebut diterapkan? Tabel 5. Kepemilikan Akta Kelahiran Menurut Kecamatan Jumlah Anak Menurut Jenis Jumlah Anak Nama Total Jumlah Kelamin dan yang Memiliki Akta Kecamatan Anak Umur Kelahiran L P

% Anak yang Memiliki Akta Kelahiran

d. Apakah ada Standard Operational Procedure (SOP) yang tersedia bagi masyarakat untuk pencatatan kelahiran? e. Apakah ada keterlibatan Forum Anak, dalam percepatan kepemilikan akte di daerah? Sebutkan bentuk keterlibatannya. Bebas bea disini adalah mulai dari saat pelaporan hingga diberikannya Kutipan Akta Kelahiran. Tidak diperkenankan pembayaran sekecil apapun mulai dari pengambilan formulir, pengisian, pencatatan dalam buku register hingga diberikannya Kutipan Akta Kelahiran tersebut ke tangan yang berhak. Yang dimaksud dengan komponen biaya adalah termasuk administrasi, biaya cetak, retribusi, meterai, pungutan ataupun biaya lain yang dimintakan kepada pelapor/penerima Akta. Jumlah anak usia 0-18 tahun yang dimaksud adalah jumlah dari seluruh anak yang baru lahir hingga anak berusia 18 tahun, termasuk anak yang berkebutuhan khusus (ABK) dan anak dari kelompok rentan administrasi kependudukan lainnya. Untuk memastikan data yang diperoleh akurat dan menggunakan patokan yang sama, maka penentuan usia anak untuk tahun berjalan akan menggunakan data per tanggal 1 Januari pada tahun berjalan. Dengan demikian, anak yang sudah lewat usia 18 tahun pada tanggal 1 Januari tahun berjalan sudah Laporan Pelaksanaan Kabupaten Malang Menuju Layak Anak Tahun 2015, Penguatan Kelembagaan

tidak dimasukkan lagi dalam data jumlah anak. Apabila daerah memiliki tanggal pendataan yang lebih baru (up to date) pada tahun berjalan, diharapkan untuk mencantumkan tanggal dilakukannya pendataan pada tahun berjalan tersebut. Jumlah anak yang tercatat dan memiliki Akta adalah jumlah dari seluruh anak umur 0 - < 18 tahun per tanggal 1 Januari tahun berjalan yang sudah dicatatkan dalam buku register akta yang resmi dan sekaligus sudah diberikan Kutipan Akta Kelahirannya. Anak yang baru dicatatkan namun belum dibuatkan Akte Kelahirannya, atau yang sudah dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran namun belum dimasukkan ke dalam buku register, keduanya tidak boleh dimasukkan dalam data. Pastikan bahwa ABK dan anak dari kelompok rentan administrasi kependudukan lainnya juga tercakup dalam data. Yang dimaksud dengan data terpilah adalah diadakan penghitungan terpisah untuk jumlah anak laki-laki dan jumlah anak perempuan. Data anak juga dikelompokkan berdasarkan kelompok umur per satu tahun. Jelaskan pada usia berapa pada umumnya anak itu dicatatkan. Yang dimaksud dengan upaya peningkatan cakupan adalah segala kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang dilakukan daerah dalam dua tahun terakhir dalam upaya peningkatan cakupan registrasi dan kepemilikan Akta Kelahiran hingga mencapai target 100%. Sertakan penjelasan alokasi anggaran dan sumber pendanaan yang dipakai, tenaga yang dilibatkan, jumlah kelompok sasaran yang dituju dan tingkat keberhasilannya. Jelaskan upaya nyata yang sudah dilakukan antara lain: sosialisasi baik kepada warga maupun aparat pemerintahan daerah; koordinasi dengan berbagai organisasi/lembaga kemasyarakatan dalam berbagai bentuk dan profesi; adanya layanan bagi anak terlantar, panti atau dari kelompok rentan administrasi kependudukan lainnya; mendekatkan layanan hingga menjangkau setiap kelurahan/desa; kerja sama dengan komunitas warga (misalnya RT/RW/dusun); apakah dimungkinkan pengurusan kolektif; apakah ada upaya mengantisipasi masalah penetapan pengadilan negeri; adanya dispensasi; cara mengatasi penggantian biaya cetak blanko dan meterai pada Akta dan Kutipan Akta; apa saja upaya peningkatan kapasitas petugas pencatatan sipil yang sudah dilakukan; bagaimana cara memadukan dengan program lain yang sedang berjalan (misalnya: dasa wisma, PKK, PAUD dan sebagainya); dan bagaimana memastikan penyampaian kebijakan dari tingkat nasional hingga ke tingkat terbawah. Apabila ada upaya-upaya lain yang bisa dijelaskan, sangat diharapkan. 8. Tersedia Fasilitas Informasi Layak Anak Ukuran: Ada, dapat diakses oleh semua anak, dan jumlahnya meningkat setiap tahun Pertanyaan: a. Berapa jumlah pojok baca, taman cerdas, taman baca, perpustakaan, dll, yang menyediakan informasi sesuai kebutuhan dan usia anak, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? Lampirkan data alamat dan namanya! b. Apakah fasilitas informasi layak anak tersebut di atas: Mudah dijangkau anak (jarak tempuh): Ya/ Tidak Bebas biaya: Ya/ Tidak Mudah diakses oleh semua anak (termasuk ABK, Anak Jalanan, Anak dari Keluarga Miskin, Anak Putus Sekolah, dll): Ya/ Tidak Apakah lokasinya sudah mendengarkan/memperhatikan pandangan anak? Ya/tidak c. Apakah ada lembaga setempat yang mempunyai kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap materi informasi layak anak di atas? Laporan Pelaksanaan Kabupaten Malang Menuju Layak Anak Tahun 2015, Penguatan Kelembagaan

d. Berapa jumlah tempat ibadah yang menyediakan fasilitas informasi layak anak? e. Apakah ada keterlibatan Forum Anak, dalam pencegahan akses informasi yang tidak layak anak? Sebutkan bentuk keterlibatannya! Fasilitas dapat berupa pojok baca, taman cerdas, rumah ibadah, perpustakaan, perpustakaan keliling, layanan informasi daerah, dan sebagainya, yang menyediakan informasi sesuai kebutuhan dan usia anak, termasuk informasi penanggulangan bencana. Fasilitas yang didata hanya yang memenuhi kriteria layak anak, yaitu bebas pelanggaran hak anak/bahan berbahaya, misalnya: kekerasan, diskriminasi, rasialisme, ancaman, kevulgaran, kecabulan, atau ekspose data/diri pribadi anak. Bahan informasi yang disediakan sudah diperiksa dan ada pemantauan rutin. Akses diperoleh tanpa mengeluarkan biaya/bebas bea untuk setiap pelayanan reguler seperti kartu anggota atau langganan penggunaan/peminjaman; penyebaran lokasi merata dan menjangkau setiap pelosok; sudah memperhatikan kebutuhan anak, termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan anak dari kelompok rentan lainnya seperti kelompok miskin, minoritas, korban bencana, atau terasing. Di luar kriteria tersebut, tidak dimasukkan ke dalam data. Sumber Data: informasi layak anak dikelompokkan ke dalam enam kategori: visual, audio, audio visual, mediatek, dan media teks visual, penyiaran, buku, terbitan berkala, internet, video, dan bahan lainnya. Penyiaran Radio dan Televisi (baik internasional, nasional ataupun lokal). Apakah tersedia siaran radio atau televisi di daerah tersebut (baik melalui udara terbuka, satelit ataupun kabel). Apakah menjangkau seluruh wilayah atau hanya sebagian masyarakat? Sumber Data: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, dan Dinas Komunikasi dan Informasi. Buku Yang dimaksud buku di sini adalah yang disediakan melalui perpustakaan, perpustakaan keliling atau taman/pojok baca layak anak. Toko buku tidak dimasukkan ke dalam pendataan. Apabila perpustakaan dan sejenisnya itu ternyata diperuntukkan bagi orang dewasa atau mencampurkan koleksi dewasa dengan anak tanpa pemisahan, maka tidak digolongkan layak anak. Jumlah koleksi yang layak anak juga harus memadai sesuai kategorinya, dapat dikategorikan sesuai dengan usia anak/tingkat sekolah. Rasio kecukupan judul dan jumlah buku yang tinggi sangat diharapkan. Harap dijelaskan perkembangan judul buku dan jumlah buku yang ditampung. Perpustakaan memasukkan kategori perpustakaan daerah, perpustakaan sekolah atau perpustakaan swasta (termasuk perpustakaan khusus dari pusat kebudayaan) yang memberikan akses kepada anak secara luas. Apabila ada tambahan fasilitas seperti layanan internet, multimedia, museum koleksi atau laboratorium untuk peragaan, dicantumkan sebagai satu unit perpustakaan tunggal. Apabila lebih dominan penyediaan layanan di luar buku/terbitan, tempat tersebut diklasifikasikan sebagai “Bentuk Lainnya”. Apabila untuk mengaksesnya harus mengeluarkan biaya yang tidak terjangkau anak pada umumnya di daerah, maka perpustakaan seperti itu tidak dimasukkan dalam pendataan. Perpustakaan keliling harus bergerak secara rutin mengikuti jadual tertentu yang menjangkau pelosok-pelosok. Rasio buku bisa disesuaikan dengan tetap memperhatikan kriteria layak anak dan mempertimbangkan kategori usia anak dan pengembangan bakat, minat dan kemampuannya. Taman/pojok baca lebih dimaksudkan sebagai tempat membaca, dengan sediaan jumlah dan judul buku relatif terbatas. Fasilitas yang dihitung hanya yang memenuhi syarat, minimal Laporan Pelaksanaan Kabupaten Malang Menuju Layak Anak Tahun 2015, Penguatan Kelembagaan

tempat membaca yang nyaman dan tersedia buku anak. Apabila tempat ini disediakan oleh swasta, pastikan bahwa fasilitas tersebut bebas bea dan tidak memaksa anak untuk membeli atau membayar sesuatu untuk mengaksesnya (misalnya pada kafe buku, kantor tiket angkutan, dan sebagainya). Sumber Data: Kantor Arsip Daerah, Perpustakaan Daerah, dan Dinas Komunikasi dan Informasi. Terbitan Berkala Terbitan berkala dan sejenis yang bersifat publik (diperjualbelikan secara bebas), maka yang didata hanya yang tersedia dalam bentuk akses gratis publik dengan media tertentu (papan/dinding surat kabar reguler, pusat dokumentasi terbitan dan sejenisnya yang memang disediakan untuk publik). Jumlah media inilah yang dihitung dalam pendataan. Apabila terbitan berkala tersebut berbentuk layanan umum dalam sebuah perpustakaan, dimasukkan dalam kategori “Buku” dan disatukan dengan perpustakaan induknya untuk menghindari penghitungan ganda. Sumber Data: Kantor Arsip Daerah, Perpustakaan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan. Internet Baik dalam bentuk web, internet, layanan informasi publik, dan sebagainya. Pendataan hanya dilakukan bagi layanan internet gratis yang disediakan pemerintah daerah (melalui SKPD atau unit), baik melalui unit dampingan (misalnya pada PAUD atau BKB/BKR dan sejenisnya) atau pada lokasi kantor lembaga publik, yang menyediakan layanan kepada anak (atau setidaknya memberikan alokasi waktu tertentu bagi anak) dengan melakukan pemantauan terhadap informasi yang layak anak yang bisa dibuka melalui layanan internet tersebut. Layanan provider telekomunikasi bergerak (HP) tidak dimasukkan pendataan. Apabila fasilitas layanan tersebut tergabung dalam perpustakaan/perpustakaan keliling, tidak dimasukkan dalam kategori ini, namun berada dalam kategori “Buku”, sesuai jenis perpustakaan/perpustakaan keliling yang melayaninya. Warung internet swasta tidak dimasukkan di sini. Sumber Data: Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Perdagangan, Dinas Perijinan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial. Video (termasuk audio) Dalam berbagai bentuk dan jenisnya seperti VHS, Beta, VCD, DVD, Blue-ray dan media penyimpanan audio-video lainnya. Yang didata adalah jumlah lembaga yang menyediakan layanan pemutaran/peminjaman multimedia. Apabila fasilitas layanan multimedia tersebut tergabung dalam perpustakaan/perpustakaan keliling, tidak dimasukkan dalam kategori ini, namun dalam kategori “Buku” sesuai jenis perpustakaan yang melayaninya. Penyewaan dan penjualan video swasta tidak dimasukkan di sini. Sumber Data: Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Perdagangan, dan Dinas Perijinan. Bentuk Lainnya Permainan elektronik, edutainment dan interaktif seperti pada taman cerdas, taman teknologi, museum, laboratorium publik, pusat budaya, pusat informasi dan sebagainya. Pendataannya dilakukan berdasarkan jumlah lembaga yang menyediakan layanan tersebut lebih dominan dibandingkan fasilitas lainnya di atas (siaran, buku, internet, multimedia).

Rental permainan elektronik tidak dimasukkan di sini, meskipun tetap dilakukan pengawasan oleh pemerintah daerah. Pendataan Museum, hanya untuk yang memiliki akses anak secara bebas bea atau setidaknya biaya masuk yang ringan. Arsip daerah yang terbuka kepada Laporan Pelaksanaan Kabupaten Malang Menuju Layak Anak Tahun 2015, Penguatan Kelembagaan

publik (termasuk yang mengoleksi barang cetakan yang bisa diklasifikasikan judulnya), dimasukkan sebagai bagian kategori “Buku”. Taman cerdas, rumah pintar, pusat kreatifitas, taman teknologi, pusat kebudayaan, laboratorium publik dan sejenisnya yang dikembangkan bukan semata sebagai tempat penyediaan informasi bagi anak, namun untuk digunakan sebagai pengembangan kreatifitas anak, harap dimasukkan ke dalam Kluster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya. Sumber Data: Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pendidikan, Dinas Arsip dan/atau Perpustakaan Daerah. Perlu dijelaskan apakah ada kendala yang menghalangi terpenuhinya akses bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) atau anak-anak dari kelompok rentan lainnya (misalnya dari kelompok miskin, minoritas, korban bencana, terasing dan sebagainya) baik dalam bentuk fasilitas gedung/sarana/prasarana maupun juga dari sisi materi/tulisan/bahasa. Setiap kelembagaan/fasilitas yang disebutkan di atas menyediakan daftar hadir atau kartu anggota. 9. Jumlah Forum Anak, termasuk Kelompok Anak, yang Ada di Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan Ukuran: Minimal 1 (satu) Forum Anak Kabupaten/Kota, dan meningkat setiap tahun Pertanyaan: a. Apakah sudah terbentuk Forum Anak di kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa? Jika ada, kapan dibentuk dan apa dasar pembentukannya? b. Berapa jumlah kelompok anak yang ada di kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan?Apa jenis kegiatan yang dilakukan masing-masing kelompok anak tersebut! c. Jelaskan proses pembentukan Forum Anak, dan atas inisiatif siapa pembentukkan forum anak? (pembentukan FAD atas inisitif anak itu sendiri lebih dihargai) d. Apakah Forum Anak tersebut mewakili semua kelompok anak termasuk Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK), mempunyai visi, misi, struktur organisasi, dan rencana kerja, serta Sekretariat Forum Anak Daerah (sertakan alamat)? e. Apakah ada mekanisme pertemuan berkala dan berjenjang Forum Anak dengan kelompok anak lainnya? f. Apa bentuk dukungan dari Pemerintah Daerah terhadap Forum Anak? g. Siapa mitra Dinas/Badan/Kantor PP dan PA dalam pengembangan Forum Anak dan kelompok anak? Sebutkan. Sumber Data: Badan/Biro/Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sekretariat Forum Anak. 10. Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Forum Anak Ukuran: Minimal 1 kegiatan per bulan, dan meningkat setiap tahun Pertanyaan: a. Apakah ada kegiatan untuk peningkatan kapasitas Forum Anak? Jika ada sebutkan jenis kegiatannya! b. SKPD mana saja yang menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas Forum Anak tersebut? c. Apakah Forum Anak sudah terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pemenuhan hak dan perlindungan anak di kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/ kelurahan? d. Pemangku kepentingan mana saja yang telah melibatkan Forum Anak dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan Laporan Pelaksanaan Kabupaten Malang Menuju Layak Anak Tahun 2015, Penguatan Kelembagaan

kegiatan pemenuhan hak dan perlindungan anak? e. Apakah peran Forum Anak yang telah dilakukan dalam mendukung tercapainya 31 indikator KLA. Sebutkan! Sumber Data: Badan/Biro/Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sekretariat Forum Anak.

KLASTER II: LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF 11. Persentase Usia Perkawinan Pertama di Bawah 18 Tahun Ukuran: Di bawah angka rata-rata nasional, dan menurun setiap tahun Pertanyaan: a. Berapa persentase anak laki-laki dan anak perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya?

Tabel 6. Pernikahan Usia Anak Sumber Data

1

Jumlah yang menikah usia <9 tahun L P 2 3

Jumlah yang menikah usia 9 -16 tahun L P 4 5

Jumlah yang menikah usia 16 – <18 tahun L 6

Jumlah pernikahan tahun berjalan

Jumlah pernikahan tahun sebelumnya

P 7

8 9 KUA Organisasi Agama Catatan Sipil Lembaga Adat Pengadilan Negeri Pengadilan Agama BP4 Majelis Taklim b. Apa penyebab terjadinya pernikahan usia anak. Jelaskan! c. Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan untuk menurunkan angka pernikahan usia anak? Jika ada sebutkan bentuk kegiatannya dan siapa yang melakukan kegiatan tersebut. d. Instansi/SKPD, Masyarakat, dan Dunia Usaha mana saja yang terlibat dalam upaya menurunkan angka pernikahan usia anak? Sebutkan! e. Siapa sasaran dari program/kegiatan terkait dengan upaya penurunan angka pernikahan usia anak? (Orang tua, kelompok anak, TOGA, TOMA, Aparat, dll) f. Apakah ada keterlibatan Forum Anak dalam pencegahan pernikahan usia anak? Sebutkan bentuk keterlibatannya! Sumber Data: Badan/Biro/Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungn Anak, Kantor Kementerian Agama, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Laporan Pelaksanaan Kabupaten Malang Menuju Layak Anak Tahun 2015, Penguatan Kelembagaan

12. Ketersediaan Lembaga Konsultasi bagi Orang Tua/Keluarga yang Menyediakan Layanan Pengasuhan dan Perawatan Anak Ukuran : Persentase Orang Tua/Keluarga yang Memanfaatkan Lembaga Konsultasi, dan meningkat setiap tahun Pertanyaan: a. Apakah tersedia lembaga konsultasi sebagai tempat konsultasi bagi atau orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak? b. Apa saja lembaga yang menyediakan layanan konsultasi, konseling dll bagi orang tua/ keluarga dalam pengasuhan dan perawatan anak, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? c. Berapa jumlah orang tua/keluarga yang memanfaatkan lembaga konsultasi tersebut, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? d. Apakah ada program kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran bagi orang tua/keluarga dan anak tentang hak-hak anak dalam kehidupan keluarga? e. Siapa saja mitra instansi dalam pengembangan lembaga konsultasi bagi orangtua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak? Sebutkan. Lembaga yang dimaksud adalah yang memberikan layanan bagi orang tua/keluarga, misalnya Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR),Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), pos curhat, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3), dan sebagainya. Sumber Data: Badan PP-PA, PKK, Kantor Kementerian Agama, Dinas Sosial, BKKBN, Dinas Kesehatan. 13. Tersedia Program Pengasuhan Berkelanjutan (Continuum of Care for Children) Ukuran: Ada, dan dimanfaatkan oleh semua anak di dalam dan di luar asuhan keluarga Pertanyaan: a. Pengurangan Risiko: 1) Apakah ada anak yang diasuh oleh orangtua tunggal (salah satu orang tua/ayah saja atau ibu saja)? antara lain karena: terjadi perceraian, salah satu orang tua meninggal, orang tua yang bekerja meninggalkan rumah pada kurun waktu tertentu atau salah satu orang tua berada dalam lembaga pemasyarakatan?Jika ada, berapa jumlahnya dan apa upaya pemerintah dalam mengambil langkah untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak dari kekerasan (fisik, psikis, seksual, dan penelantaran) dan eksploitasi (ekonomi dan seksual). 2) Apakah ada program pengasuhan bagi anak-anak yang orang tuanya bekerja di luar negeri/TKI/TKW? Sebutkan. 3) Apakah ada program untuk mempertemukan/silaturahmi antara anak asuh, anak angkat, anak yang diasuh di LKSA dengan orang tua biologis atau kerabat? Jika ada berapa kali dalam setahun? b. Penanganan: 1) Apakah ada ibu hamil yang berkonflik dengan hukum dan berada di dalam rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan? Jika ada, apakah ada program untuk pemeliharaan/perawatan janin dari ibu hamil tersebut? 2) Apakah ada ibu muda (anak perempuan yang belum berusia 18 th, yang telah punya anak) yang berkonflik dengan hukum yang sedang menyusui? Apakah diberikan akses atau fasilitas untuk menyusui dan pengasuhan lainnya? 3) Apakah ada ibu yang berkonflik dengan hukum yang mempunyai anak balita? Apakah diberikan akses atau fasilitas untuk melakukan pengasuhan? 4) Apakah ada program pengasuhan anak yang ibunya terinfeksi HIV-AIDS? Laporan Pelaksanaan Kabupaten Malang Menuju Layak Anak Tahun 2015, Penguatan Kelembagaan

5)

6)

Sebutkan. Apakah ada LKSA yang menyediakan layanan anak di luar panti misalnya anak yang diasuh oleh keluarga sendiri tetapi mendapat bantuan pengasuhan dari LKSA, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? Berapa jumlah anak yang mendapat layanan di LKSA, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? Tabel 7. Jumlah Anak yang Tinggal di LKSA Jumlah Anak Lembaga Kesejahteraan No. Sosial Anak L P T 1 2 3 4 5 1. Panti Asuhan ... 2. ... ...

SOP Ya Tidak 6 7

Lembaga Pengasuhan Berkelanjutan adalah lembaga pengganti dari pengasuhan keluarga inti (ayah, ibu kandung) yang dapat dialihkan kepada kerabat yang masih memiliki pertalian darah hingga 3 derajat ke atas dan 3 derajat ke bawah (kakek, nenek, tante, om, dll) karena sesuatu hal seperti salah satu atau kedua orang tua meninggal. Dengan kondisi tersebut, maka diperlukan lembaga pengasuh pengganti berkelnjutan. Pengasuhan anak pada prinsipnya berada di keluarga, sehingga Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) adalah lembaga yang menyediakan layanan anak di luar asuhan keluarga, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat. Pengasuhan anak pada prinsipnya berada di keluarga, dengan demikian keberadaan LKSA merupakan tempat pengasuhan anak yang bersifat “sementara” sampai ditemukan keluarga yang bisa mengasuh anak. Lampiran: Daftar lembaga kesejahteraan sosial anak dan jumlah anak. Lengkapi dokumen dan foto. Sumber Data: Dinas Sosial, Lembaga Keagamaan (Muhammadiyah, NU), PERSIS, dll.

KLASTER III: KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN 14. Angka Kematian Bayi (AKB) Ukuran: Di bawah angka rata-rata nasional, dan menurun setiap tahun Pertanyaan: a. Berapa jumlah kematian bayi dan kelahiran hidup dalam jangka waktu satu tahun berjalan dan tahun sebelumnya? b. Sebutkan jenis penyakit yang terbanyak penyebab utama kematian bayi! Tabel 8. PenyebabUtama Kematian Bayi pada Tahun Berjalan dan Tahun Sebelumnya Jumlah Kematian Bayi No. Penyebab Utama Kematian Bayi Tahun Berjalan Tahun Sebelumnya 1 2 3 4 1 Ispa 2 Diare 3 BBLR 4 Asfiksia 5 Tetanus 6 Gangguan dlm proses persalinan 7 Lainnya c. Berapakah cakupan Kepemilikan buku KIA? Laporan Pelaksanaan Kabupaten Malang Menuju Layak Anak Tahun 2015, Penguatan Kelembagaan

Tabel. 9 Jumlah Balita yang Memiliki Buku KIA Jumlah Balita Jumlah No. Kecamatan Posyandu

Jumlah Balita yang Memiliki Buku KIA (5)

(1) (2) (3) (4) 1. 2. …. d. Upaya apa saja yang dilakukan untuk menekan angka kematian bayi. Jelaskan! e. Siapa saja yang terlibat dalam penurunan angka kematian bayi?. Apa bentuk keterlibatannya? Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate) adalah angka perhitungan dari jumlah kematian bayi usia kurang dari satu tahun untuk setiap seribu kelahiran hidup yang terdapat di kabupaten/kota dalam satu tahun. Sumber Data: Dinas Kesehatan dan PKK. 15. Prevalensi Gizi Buruk, Gizi Kurang, Stunting dan Gizi Lebih pada Balita Ukuran: Di bawah angka rata-rata nasional, dan menurun setiap tahun Pertanyaan: a. Berapa prevalensi gizi buruk pada balita, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? b. Berapa prevalensi gizi kurang pada balita, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? c. Berapa prevalensi anak pendek (stunting) pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? d. Berapa prevalensi anak dengan gizi lebihpada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? Tabel 10. Prevalensi Balita dengan Gizi Buruk, Gizi Kurang, Stunting dan Gizi Lebih Gizi Kurang Gizi Buruk Stunting Gizi Lebih No Kecamatan L P T L P T L P T L P T (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 1. ... e. Siapa mitra Dinas Kesehatan dalam pencegahan dan penanganan masalah gizi balita? Sebutkan. f. Apakah ada keterlibatan Forum Anak, Dunia Usaha, Media Massa, dan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan masalah gizi balita? Mekanisme penanganan gizi kurang, gizi buruk, stunting, dan gizi lebih dilakukan melalui upaya pencegahan dan penanggulangan, antara lain melalui: penyuluhan gizi, peningkatan penggunaan ASI dan Makanan Pendamping ASI, penjaringan kasus, optimalisasi potensi pangan lokal dan pemberian makanan tambahan. Sumber Data: Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian,Dinas Perikanan, dan PKK. 16. Persentase ASI Eksklusif Ukuran: Di atas angka rata-rata nasional, dan meningkat setiap tahun Pertanyaan: a. Berapa persentase ASI eksklusif, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? b. Apakah ada konselor ASI tingkat desa/kelurahan/kecamatan yang memberikan pendampingan bagi ibu menyusui? Bila ada, berapa persentase Laporan Pelaksanaan Kabupaten Malang Menuju Layak Anak Tahun 2015, Penguatan Kelembagaan

desa/kelurahan/kecamatan yang memiliki konselor ASI? Tabel 11. Jumlah Bayi yang Mendapatkan ASI Eksklusif dan Jumlah Konselor ASI Jumlah Bayi ASI Eksklusif Jumlah Konselor Kecamata No. n L P T L P T L P T (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1. ... ... c. Berapa jumlah Ruang Laktasi dan fasilitas menyusui, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? d. Di mana saja lokasi Ruang Laktasi dan fasilitas menyusui tersebut? Sebutkan. Tabel 12. Ruang Laktasi No.

Ruang Laktasi YA Tidak (3) (4)

Instansi

(1) 1. 2.

(2) Kantor Bupati/Walikota ...

Yang dimaksud ASI Eksklusif adalah memberikan ASI saja kepada bayi, tanpa makanan lain, sampai bayi mencapai usia 6 bulan. Kebijakan menyusi termasuk penegasan larangan pengiklanan susu formula dan pembatasan pemberian rekomendasi bagi pemberian susu formula. Ruang Laktasi dan fasilitas menyusui yang dimaksud harus memenuhi persyaratan: ada ruangan tertutup, wastafel (tempat cuci tangan), lemari es, meja bayi, dan kursi untuk tempat duduk ibu yang menyusui/memerah ASI. Ruang Laktasi dan fasilitas menyusui terutama disediakan di tempat kerja (instansi pemerintah dan swasta), di tempat umum (pusat perbelanjaan, stasiun, bandara, dll) dan tempat layanan publik lainnya, merujuk pada Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Sumber Data: Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pasar, SKPD lainnya, Lembaga Masyarakat, dan Dunia Usaha. 17. Persentase Puskesmas Ramah Anak (PRA) Ukuran: Meningkat setiap tahun Pertanyaan: a. Berapa jumlah puskesmas? b. Apakah sudah ada puskesmas yang mengembangkan puskesmas ramah anak? Jika sudah ada, sebutkan nama dan lokasi puskesmasnya. Tabel 13. Jumlah Puskesmas Ramah Anak No . (1) 1. ....

Kecamatan (2)

Jumlah Puskes mas

Jumlah PRA

(3)

(4)

Jumlah Tenaga Medis dan Paramedis L P T (5) (6) (7)

Petugas Terlatih KHA L (8)

P (9)

T (10)

....

c. Indikator PRA mana saja yang telah dipenuhi? Sebutkan dan bagaimana upaya Laporan Pelaksanaan Kabupaten Malang Menuju Layak Anak Tahun 2015, Penguatan Kelembagaan

mewujudkan Puskesmas Ramah Anak? d. Siapa mitra Dinas Kesehatan dalam pengembangan Puskesmas Ramah Anak? Sebutkan. Puskesmas Ramah Anak adalah puskesmas yang dalam menjalankan fungsinya berdasarkan pemenuhan dan penghargaan atas hak anak serta prinsip perlindungan anak yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perlindungan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Catatan penting: Lengkapi daftar Puskesmas Ramah Anak dan jumlah petugas terlatih tata laksana penanganan kekerasan terhadap anak. Lengkapi dokumen dan foto. Sumber Data: Dinas Kesehatan dan Puskesmas. 18. Persentase Imunisasi Dasar Lengkap Ukuran: Meningkat setiap tahun Pertanyaan: a. Berapa persentase imunisasi dasar lengkap, pada dua tahun terakhir? b. Berapa persentase desa/kelurahan UCI (Universal Child Immunization)?

Tabel 14. Jumlah Balita yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap

No.

(1) 1. ...

Kecamata n

(2)

Jumlah Desa/Keluraha n

(3)

Jumlah Desa/Kelurahan UCI

(4)

Jumlah Balita

L (5)

P (6)

T (7)

Jumlah Balita yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (8)

....

c. Siapa mitra Dinas Kesehatan dalam meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap? Sebutkan! d. Apakah ada keterlibatan Forum Anak dalam meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap? Yang disebut Imunisasi Dasar Lengkap adalah BCG 1 kali, Pentavalen 3 kali, Polio 4 kali, dan Campak 1 kali. Catatan penting: Lengkapi dokumen dan foto. Sumber Data: Dinas Kesehatan. Laporan Pelaksanaan Kabupaten Malang Menuju Layak Anak Tahun 2015, Penguatan Kelembagaan

19. Jumlah Lembaga yang Memberikan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja, Pencegahan dan Penanganan NAPZA, HIV/AIDS, Pelayanan Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja, dan Pelayanan Kesehatan bagi Anak dengan Disabilitas Ukuran: Jumlah lembaga meningkat setiap tahun, dan jumlah anak yang memanfaatkan meningkat setiap tahun Pertanyaan: a. Lembaga apa saja yang memberikan layanan kesehatan reproduksi remaja? Tabel 15. Lembaga Layanan Kesehatan Reproduksi Remaja (sesuaikan) Jumlah Anak yang Lembaga Layanan Dilayani No. Kesehatan Jenis Layanan Reproduksi Remaja L P T (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. .... ... b. Lembaga apa saja yang memberikan layanan bagi anak korban NAPZA? Tabel 16. Lembaga Layanan Anak Korban NAPZA No. (1) 1. ...

Lembaga Layanan Anak Korban NAPZA

Jenis Layanan

(2)

(3)

Jumlah Anak yang Dilayani L P T (4) (5) (6)

....

c. Lembaga apa saja yang memberikan layanan terrinfeksi HIV AIDS?

Tabel 17. Lembaga Layanan Anak Terinfeksi HIV/AIDS Jumlah Anak yang Lembaga Layanan Dilayani No. Jenis Layanan Anak Korban NAPZA L P T (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. .... ... d. Lembaga apa saja yang memberikan layanan kesehatan jiwa? Tabel 18. Lembaga Layanan Kesehatan Jiwa Jenis Layanan Lembaga Layanan No. Kesehatan Jiwa (1) 1. ...

(2)

(3)

Jumlah Anak yang Dilayani L P T (4) (5) (6)

....

e. Lembaga apa saja yang memberikan layanan kesehatan bagi anak dengan disabilitas? Tabel 19. Daftar Lembaga Layanan Anak dengan Disabilitas Jenis Layanan No. Lembaga Layanan Jumlah Anak yang Laporan Pelaksanaan Kabupaten Malang Menuju Layak Anak Tahun 2015, Penguatan Kelembagaan

Disabilitas (1) 1. ...

(2)

(3)

L (4)

Dilayani P T (5) (6)

....

f.

Siapa mitra Dinas Kesehatan dalam pelayanan kesehatan reproduksi remaja, pencegahan dan penanganan NAPZA, HIV/AIDS, pelayanan kesehatan jiwa anak dan remaja, dan pelayanan kesehatan bagi anak dengan disabilitas? g. Apakah ada keterlibatan Forum Anak dalam upaya pencegahan kesehatan reproduksi remaja, pencegahan NAPZA, Pencegahan HIV AIDS, kesehatan jiwa anak dan remaja, dan pelayanan kesehatan bagi anak dengan disabilitas? Contoh lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi remaja, dan kesehatan jiwa anak dan remaja adalah Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIKKRR), Pusat Konsultasi Psikologi, dan Pusat Rehabilitasi Ketergantungan Narkoba. Catatan penting: Lengkapi daftar lembaga penyedia layanan kesehatan reproduksi remaja, kesehatan jiwa anak dan remaja, layanan bagi anak korban NAPZA dan anak yang terinfeksi HIV-AIDS. Lengkapi dokumen dan foto. Sumber Data: BKKBN, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BNN, dll. 20. Persentase Anak dari Keluarga Miskin yang Memperoleh Akses Peningkatan Kesejahteraan Ukuran: Di atas angka rata-rata nasional, dan meningkat setiap tahun Pertanyaan: a. Berapa jumlah anak dari keluarga miskin? b. Apakah program pengentasan kemiskinan (KIS,KIP,KKS dll) dilakukan, (pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya)? c. Berapa jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses terhadap program tersebut? d. Berapa jumlah keluarga dan anak mendapat layanan program pengentasan kemiskinan? Komitmen Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Dunia Usaha/Industri melalui program yang berpihak kepada anak dari keluarga miskin, misalkan ada sejenis GN-OTA/beasiswa daerah, BAZIS atau LAGZIS daerah yang menyantuni anak yatim, dll. Sumber Data: Badan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Kesehatan. 21. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih Ukuran: Meningkat setiap tahun Pertanyaan: a. Berapa persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? Tabel 20. Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih Jumlah Rumah Jumlah Rumah Tangga No. Kecamatan Tangga dengan Akses Air Bersih (3) (1) (2) (4) Laporan Pelaksanaan Kabupaten Malang Menuju Layak Anak Tahun 2015, Penguatan Kelembagaan

1. ... ... b. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan akses penyediaan air bersih di: Rumah tangga; Sekolah; Layanan Kesehatan; Lembaga penitipan anak, rumah singgah, dll. c. Sebutkan SKPD yang bertanggung jawab dalam upaya meningkatkan akses penyediaan air bersih dan mitranya! Rumah tangga yang memiliki akses air bersih (individu/komunal) yang dimaksud adalah yang melalui jaringan pipa dan/atau non pipa yang dilaporkan oleh Puskesmas. Air bersih merupakan air yang memenuhi persyaratan kesehatan untuk diolah menjadi air minum. Catatan penting: Lengkapi dokumen dan foto. Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan (Puskesmas), Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kabupaten/Kota. 22. Tersedia Kawasan Tanpa Rokok Ukuran : Minimal 50% sekolah dan fasilitas publik sebagai kawasan tanpa rokok Pertanyaan: a. Apakah pemerintah daerah sudah menetapkan kawasan tanpa rokok? Jelaskan, ada berapa dan di mana saja? b. Berapa jumlah kawasan tanpa rokok, pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya?

Tabel 21. Jumlah Kawasan Tanpa Rokok No.

Institusi

(1) 1. 2. 3.

(2) Kantor Bupati/Walikota Pusat Perbelanjaan Sekolah: SD/Sederajat SMP/Sederajat SMA/Sederajat

Kawasan Tanpa Rokok Ya Tidak (3) (4)

... c. Apakah masih ada iklan rokok? d. Ada berapa kali dan jenis event anak/remaja yang mendapatkan sponsor dari perusahaan rokok dalam satu tahun terakhir? Kawasan tanpa rokok adalah suatu ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau. Kawasan tanpa rokok ditetapkan di gedung pemerintahan, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar (pendidikan), tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan (oleh Pemerintah Daerah). Kawasan tanpa rokok dikembangkan di wilayah yang terdapat anak, merujuk PP No.109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Laporan Pelaksanaan Kabupaten Malang Menuju Layak Anak Tahun 2015, Penguatan Kelembagaan

Produk Tembakau bagi Kesehatan. Catatan penting: Lengkapi daftar kawasan tanpa rokok. Lengkapi dokumen dan foto. Sumber Data: Badan Lingkungan Hidup, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendapatan.

KLASTER IV: PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA 23. Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini Ukuran: Di atas angka rata-rata nasional, dan meningkat setiap tahun, untuk anak laki-laki dan anak perempuan Pertanyaan: a. Berapa angka partisipasi pendidikan anak usia dini (PAUD), pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya? Tabel 22. Jumlah Anak Usia Dini dan APK PAUD No. (1) 1. 2.

Usia (2) 0 – 3 thn 3 – 6 thn

Jumlah Anak Usia Dini L (3)

P (4)

T (5)

APK PAUD Tahun Sebelumnya Jumlah % (8) (9)

APK PAUD Tahun Berjalan Jumlah (6)

% (7)

b. Berapa jumlah lembaga penyelenggara PAUD? Bagaimana penyebarannya antar kecamatan? Tabel 23. Jumlah Anak Usia 0-6 Tahun dan Anak yang Ikut PAUD No.

Kecamatan

(1) 1. ...

(2)

Jumlah PAUD (3)

Anak Usia 0-6 Tahun TK/R A (4)

KB

TPA

(5)

(6)

SP S (7)

Anak yang ikut PAUD L

P

T

(8)

(9)

(10)

...

c. Berapa jumlah desa/kelurahan yang belum memiliki PAUD dalam mendukung Satu Desa Satu PAUD? Tabel 24. Jumlah Layanan PAUD Tahun …. No

Kecamatan

Juml Desa/Kel

(1) 1. ...

(2)

(3)

Desa yang Terdapat Layanan PAUD Juml % (4) (5)

Desa yang Belum ada Layanan PAUD Juml. % (6) (7)

...


d. Apakah ada PAUD Holistik Integratif (PAUD, Posyandu dan BKB)? Jika sudah ada, berapa jumlah PAUD HI dan di mana lokasinya? Angka partisipasi PAUD yang dimaksud adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan/atau Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD. Lembaga penyelenggara PAUD dapat berupa Taman Kanak-kanak (TK/TKLB), Raudhatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA), Taman Kanak-kanak Al-Quran (TKQ), Taman Penitipan Anak (TPA),Taman Anak Sejahtera (TAS), Kelompok Bermain (KB), Pos PAUD, atau Satuan PAUD Sejenis. Catatan penting: Lengkapi jumlah lembaga PAUD dan jumlah anak yang mengikuti PAUD. Lengkapi dokumen dan foto. Sumber Data: Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, Dinas Sosial, BKKBN daerah, PKK, dan HIMPAUDI. 24. Persentase Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun Ukuran: 100% untuk anak laki-laki dan anak perempuan Pertanyaan: a. Berapa angka partisipasi wajib belajar pendidikan 12 tahun, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya, menurut jenis kelamin dan jenjang pendidikan (SD, SLTP, dan SLTA)/sederajat? Berapa angka putus sekolah 2 tahun terakhir? b. Berapa jumlah sekolah inklusi pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya (SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMK/ MA)? c. Apakah ada program dan fasilitas dari pemerintah untuk pengembangan kemampuan bagi anak disabilitas semaksimum mungkin untuk mencapai kemandirian dalam menjalani hidup sehari-hari? Sebutkan! d. Apakah ada kebijakan yang mengatur tentang anak luar sekolah (anak putus sekolah, anak yang berisiko putus sekolah, anak yang tidak pernah sekolah, anak yang bekerja)? Sebutkan! e. Apakah ada peraturan/kebijakan Pokja Inklusif tentang kabupaten/kota sebagai kabupaten/kota inklusif? f. Bagaimana mekanisme penanganan anak yang putus sekolah? g. Siapa mitra instansi pendidikan untuk meningkatkan pencapaian wajib belajar 12 tahun? Sebutkan! Data pendidikan dapat menggunakan data Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan/atau Angka Partisipasi Murni (APM). Tabel 25. APS, APK, dan APM Tahun .... APS Tingkatan Sekolah L P T L (1) (2) (3) (4) (5) SD/MI/Paket A SMP/MTs/Paket B SMA/K/MA/Paket C

APK P (6)

Tabel 26. Jumlah Anak Putus Sekolah Tahun .... Jumlah Putus Sekolah Tingkatan Sekolah L P T

T (7)

L (8)

APM P (9)

T (10)

Katerangan


(1)

(2)

(3)

(4)

(4)

SD/MI SMP/MTs SMA/K/MA Tabel 27. Jumlah Sekolah Inklusi Tahun …. Jumlah Sekolah Tingkatan Sekolah Negeri Swasta Total (1) (2) (3) (4) SD/MI MP/MTs SMA/K/MA

Jumlah Sekolah Inklusi Negeri Swasta Total (5) (6) (7)

Catatan Penting: Lengkapi daftar APS, APK, dan APM. Lengkapi dokumen dan foto. Sumber Data: Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama. 25. Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA) Ukuran: Meningkat setiap tahun untuk setiap tingkatan satuan pendidikan


Laporan Pelaksanaan Kabupaten Malang Menuju Layak Anak Tahun 2015, Penguatan Kelembagaan

Recommend Documents