LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI V DPR RI DALAM RANGKA PENINJAUAN INFRASTRUKTUR KE KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN TANGGAL 20 FEBRUARI 2017

LAPORAN

KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI V DPR RI DALAM RANGKA PENINJAUAN INFRASTRUKTUR KE KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN TANGGAL 20 FEBRUARI 2017

KOMISI V DPR RI JAKARTA, 2017

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN …………………………………………….……………………… 3 I.1. Maksud dan Tujuan ………….…………………..……………………………3 I.2. Lokasi dan Waktu ………….…………………………….…………………… 3 I.3. Agenda Kunjungan ………………………….…….…………………………. 3 I.4. Daftar Anggota Rombongan …………………………………………………4 II. HASIL KUNJUNGAN DAN TEMUAN LAPANGAN ……….……….…. 5 III. REKOMENDASI …………….………………………………………..…......……14 IV. PENUTUP ……………………………………………………………..…..………... 15

Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Lebak- Banten 2017

Hal 2

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI V DPR RI DALAM RANGKA PENINJAUAN INFRASTRUKTUR KE KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN TANGGAL 20 FEBRUARI 2017

======================================= I. PENDAHULUAN 

Kabupaten Lebak adalah sebuah kabupaten di Provinsi Banten, Indonesia. Ibukotanya

adalah

Rangkasbitung.

Kabupaten

ini

berbatasan

dengan

Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang di utara, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Pandeglang di barat. 

Luas Wilayah Kabupaten Lebak : 330.507,16 Ha (34,20% dari luas Propinsi Banten)



Administrasi Pemerintahan terdiri dari 28 Kecamatan, 340 Desa dan 5 Kelurahan dengan Jumlah Penduduk:1.269.812 jiwa (2015), Jumlah Penduduk dgn tingkat kesejahteraan di bawah 30%: 499.725 jiwa (PBDT 2015), Jml RT kesejahteraan di bawah 30% : 125.364 RT (PBDT 2015)



Visi kabupaten Lebak yaitu Menuju Kabupaten Lebak yang Maju, Berdaya saing melalui Pemantapan Pembangunan Perdesaan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan.

I.1 Maksud dan Tujuan 1. Untuk melakukan pengawasan dengan melihat secara langsung programprogram pembangunan infrastruktur yang dibiayai langsung dari APBN. 2. Untuk mengetahui dan menginventarisir permasalahan-permasalahan yang mungkin masih ada pada bidang infrastruktur di Kabupaten Lebak Provinsi Banten, sehingga dapat diantisipasi sedini mungkin. 3. Untuk menyerap aspirasi dari masyarakat di Kabupaten Lebak terkait pembangunan Infrastruktur, yang pembiayaanya melalui APBN. Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Lebak- Banten 2017

Hal 3

Sedangkan, tujuan dilaksanakannya Kunjungan Kerja ini adalah dalam rangka melaksanakan sebagian fungsi dan tugas Dewan, khususnya yang berkaitan dengan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. I.2. Lokasi dan Waktu 1. Pelaksanaan Kunjungan dan Pertemuan diadakan pada Tanggal 20 Februari 2017; 2. Lokasi Provinsi Banten, terutama di Kabupaten Lebak. 1.3. Agenda Kunjungan 1. Peninjauan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kabupaten Lebak Provinsi Banten; 2. Pertemuan dengan Bupati Kabupaten Lebak bersama SKPD terkait serta seluruh Mitra Komisi V DPR RI; 3. Peninjauan

Pembangunan

Bendungan

Serbaguna

Karian

Kecamatan

Rangkasbitung; 4. Peninjauan Jembatang Gantung Bojong Apus. I.4. Daftar Anggota Rombongan Anggota Komisi V DPR RI yang ikut serta dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke Kabupaten Lebak Provinsi Banten adalah sebagai berikut: NO. 1.

NO. ANGG.

NAMA

FRAKSI

KET.

F.PD

PIMP/KETUA TIM

F-PDIP

ANGGOTA

A-457

MICHAEL WATTIMENA, S.E., M.M.

A-225

Ir. RENDHY M. AFFANDY LAMADJIDO, MBA

3.

A-237

Dr. CAPT. ANTHON SIHOMBING

F-PG

ANGGOTA

4.

A-311

HAMKA B. KADY

F-PG

ANGGOTA

5.

A-390

H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, SE

F-GERINDRA

ANGGOTA

6.

A-331

ADE REZKI PRATAMA, SE

F-GERINDRA

ANGGOTA

7.

A-453

Drs. H. UMAR ARSAL

F-PD

ANGGOTA

8.

A-466

Hj. HANNA GAYATRI, SH

F-PAN

ANGGOTA

A-45

NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ, S.Th.I

F-PKB

ANGGOTA

2.

9.


Hal 4

10.

A-04

SAHAT SILABAN, SE

F-NASDEM

ANGGOTA

Mitra Komisi V yang turut mendampingi kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Lebak: NO. 1 2 3 1 2

NAMA

KETERANGAN KEMENTERIAN PUPR

Ir. Trisasongko Widianto, Direktur PengembanganJaringan SDA Dipl.HE Tris Raditian, ST., MM Kepala BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian Ir. Yudha Handita, MBA Kepala Balai Jembatan Khusus dan Terowongan KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Eddi Direktur Pembinaan Keselamatan PerhubDar

Bagus Sunjoyo

Kepala Otoritas Bandar Udara Kelas Utama wilayah I

1. 2.

KEMENTERIAN DESA, PDT, DAN TRANSMIGRASI Dr. Suprapedi Direktur SDA dan TTG Ditjen PPMD Noviar Luthfi Direktur Sarana Prasarana Ditjen PDT BASARNAS

1

Hendra Sudirmas

Kepala Kantor SAR Jakarta BMKG

1 2 3 4

Joko Siswanto Parmin Nosa Herdina Putra Oman Rahman

Kepala Balai Besar MKG Wilayah II Ciputat Kepala Stasiun Meteorologi Serang Staf Program dan Penyusunan Anggaran II Staf Program dan Penyusunan Anggaran III

II. HASIL KUNJUNGAN DAN TEMUAN LAPANGAN Beberapa temuan lapangan terkait dengan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V ke Kabupaten Lebak Provinsi Banten adalah sebagai berikut: 1. Kondisi Jalan dan Jembatan Provinsi Banten;

a) Kondisi Jalan Nasional Jalan RangkasBitung – Citeras sepanjang = 9.20 KM (kondisi Rusak: Sta Kp Cisalam, jembatan Viaduct Kp Tutul, Jembatan Km Curung Tutul);

b) Kondisi Jalan Nasional Jalan RangkasBitung – Cigelung sepanjang=35.42 KM (kondisi Rusak: pelintasan Kereta api Papanggo, tanjakan Bang Arum, Simpang Guradog, Kp Pajangan);


Hal 5

c) Kondisi Jalan Nasional Jalan Soekarno – Hatta sepanjang=3.88 KM (Kondisi Rusak: depan Pospol Mandala, Sumur Buang, by Pass, Jembatan Ciujung, Depan Futsal);

d) Kondisi Jalan Nasional Jalan Simpang – Bayah sepanjang = 32.11 KM (kondisi Rusak: Sta 1+500, 1+600, 1+800, 2+000, 2+200, 2+500, 2+400, 2+500, 2+800);

e) Kondisi Jalan Provinsi Jalan Citeras – Maja sepanjang 9.30 KM (kondisi Rusak:Pintu Pelintasan KA Kopo);

f) Kondisi Jalan Provinsi Jalan Maja- Koleang sepanjang 16.20 KM (kondisi Rusak: Citeras – Koleang Sta 1+000-15+960). 2. Pertemuan Bupati dan SKPD Kabupaten Lebak;

a) Kondisi Infrastruktur Kabupaten Lebak

Jalan Poros Desa (2007 – 2016) : Total

: 5.647,00 Km

Penanganan

: 1.693,31 Km

Anggaran

: Rp. 505.699.747.000,-

Penanganan jembatan gantung : 13 – 15 unit / tahun Rp. 13 – 15 M / tahun


Hal 6

b) Proyek Strategis Nasional Di Kabupaten Lebak i. PERPRES 3 TAHUN 2016:  Tol Serang – Panimbang;  Pembangunan Bendungan karian. ii. RPJMN 2015-2019:  Pembangunan

jalur

ganda

KA

dan

elektrifikasi

antara

Maja-

Rangkasbitung-Merak;  Reaktivasi jalur KA antara Rangkasbitung-Labuan;  Pembangunan jalan Cikande-Rangkasbitung;  Pembangunan jalan Cipanas-Warungbanten-Bayah.

c) Kerusakan & Kerugian Akibat Banjir & Longsor (2017) JENIS

KERUSAKAN

KERUGIAN (Rp)

Jalan

9 ruas

2.550.000.000

Jembatan Gantung

12 unit

2.840.600.000

Bendungan

9 unit

825.000.000

Permukiman : •Rusak Berat •Rusak Ringan •Terendam

186 rumah 217 rumah 1913 rumah

Sawah : •Terendam •Fuso

1.399,25 Ha 434,60 Ha

Pondok Pesantren

2 unit

-

Mesjid

1 unit

-

JUMLAH


8.733.000.000 4.650.000.000 2.170.000.000 1.913.000.000 1.629.750.000

25.311.350.000

Hal 7

d) Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Lebak Per Kecamatan (Ha)

e) Kabupaten Lebak termasuk kabupaten tertinggal  Perpres 131/2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 20152019, Kabupaten Lebak ditetapkan sebagai salah satu dari 122 kabupaten tertinggal;  Permen Desa, PDT dan Transmigrasi No. 2/2016 tentang Indeks Desa Membangun dan Keputusan Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarkat Desa Nomor 030 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa, dari 340 Desa di Kabupaten berstatus: Desa Mandiri

:

-

Desa Maju

:

4 Desa (1,18%)

Desa Berkembang

:

82 Desa (24,12%)

Desa Tertinggal

: 212 Desa (62,35%

Desa Sangat Tertinggal

:

41 Desa (12,06)

f) Penanganan Daerah tertinggal: 1. Dilaksanakan melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan pendekatan pembangunan kewilayahan dan terpadu seluruh sektor; 2. Dittitkberatkan pada desa-desa tertinggal yang : Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Lebak- Banten 2017

Hal 8

-

masih memiliki tingkat pelayanan infrastruktur yang rendah;

-

Desa Pusat Pertumbuhan;

-

Desa padat penduduk.

3. Sasaran Program Padat Karya  Tersedianya infrastruktur perdesaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, berkualitas, berkelanjutan;  Meningkatnya

kemampuan

masyarakat

perdesaan

dalam

penyelenggaraan infrastruktur perdesaan;  Memperluas upaya pembangunan dan penanganan wilayah desa-desa miskin dan tertinggal;  Meningkatkan perekonomian masyarakat perdesaan;  Terlaksananya

penyelenggaraan

pembangunan

infrastruktur

&

perekonomian perdesaan yang partisipatif, akuntabel, & berkelanjutan. 4. Kebijakan Direktif Pemda Terhadap Dana Desa  Mendorong

pembentukan

BUMDes

untuk

mendukung

ekonomi

kerakyatan. Jumlah BUMDes yang terbentuk s/d tahun 2016: 123 BUMDes tersebar di 24 Kecamatan;  Pembangunan sarana dan prasarana diarahkan melalui POLA PADAT KARYA antara lain: Jalan lingkungan, MCK, gedung serbaguna, paud, irigasi desa, jembatan, kantor desa dan turap. Alokasi Dana Desa Kabupaten Lebak No.

SUMBER ANGGARAN

2016

2017

1.

Dana Desa

215.365.005.000,-

274.521.587.000,-

2.

Alokasi Dana Desa

115.908.995.000,-

124.465.177.300,-

3.

Dana Bagi Hasil

6.051.000.000,-

7.022.854.010,-

337.325.000.000,-

406.009.618.310,-

Jumlah Total Rata-rata per desa

Rp. 1 Miliar

Rp. 1,2 Miliar

Tingkat Penyerapan

90%

-


Hal 9

g) Harapan

Pemerintah

Daerah

Dalam

Rangka

Percepatan

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Infrastruktur di Kabupaten lebak  Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal a. Perlunya kebijakan afirmatif dan keberpihakan penganggaran untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal seperti skema Tugas Pembantuan (TP) dan Dekonsentrasi; b. Lanjutan pembangunan infrastruktur perdesaan: jembatan gantung dan jalan perdesaan; c. Penambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk daerah tertinggal dalam rangka keberpihakan pemerintah dan pencapaian target RPJMN serta Agenda Nawacita ke-3.  Prioritas Pembangunan Nasional & Infrastruktur a. Percepatan pembangunan Bendungan Karian untuk suplay air baku, ketahanan

pangan

(irigasi)

dan

pengendali

banjir.

(Rencana

penggenangan tahun 2019); b. Revitalisasi Kota Baru Publik Maja beserta pembangunan fasiltas penunjang kawasan lainnya; c. Pembangunan Jalan Pamulang – Maja dengan ROW 40 M dalam rangka menunjang kawasan permukiman skala besar Kota Maja menjadi keharusan; d. Pelebaran Jalan Maja – Cangkudu sebagai jalur ekonomi yang penting untuk menghindari jalur kawasan industry Rangkasbitung – Cikande; e. Pembangunan interchange (gerbang tol) di wilayah Lebak pada ruas jalan tol Serang – Panimbang.  Infrastruktur Srategis a. Rehabiltasi jembatan pada ruas jalan nasional Simpang – Bayah – Pelabuhan Ratu dan beberapa jembatan lainnya; b. Percepatan reaktivasi jalur Kereta Api Rangkasbitung – Labuan dan Jalur Saketi – Bayah;


Hal 10

c. Permintaan kepada PT KAI agar menyiapkan gerbong khusus untuk mengangkut hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan. d. Bantuan penataan terminal Kalijaga (dalam kota) dalam rangka menyediakan sarana lalu lintas intermoda antara transportasi jalan dengan transportasi kereta api (Stasiun Rangkasbitung); e. Penanganan/peningkatan ruas jalan nasional Cikande - Rangkabitung, ByPass (Jln. Sukarno-Hatta), Simpang - Bayah dan ruas Jalan Rangkasbitung – Cigelung; f. Pembangunan jalan Panggarangan-Muhara-Cileksa-Leuwiliang (Bogor) sepanjang ± 74,5 Km sbg jalur alternatif pariwisata sekaligus memperpendek jarak tempuh sepanjang 20 Km).  Penanganan Bencana a. Bantuan penuntasan rehabilitasi kawasan dan infrastruktur yang terkena bencana (Rehabilitasi/penguatan tebing di DAS wilayah Kab. Lebak); b. Percepatan serah terima bangunan Shelter Tsunami di Binuangeun utk dimanfaatkan sebagai Pos BPBD di Lebak Selatan; c. Kelengkapan kendaraan roda 4 (4 x 4) operasional kebencanaan ( 2 unit).  Progress Pembangunan Kabupaten Lebak 2017 Pemasangan dan pengukuran patok Bench Mark (BM) yang dipergunakan sebagai acuan pemasangan patok ROW. Progres pematokan ROW pada masing-masing wilayah: 1. Kota Serang : 100% 2. Kab. Serang : 100% 3. Kab. Lebak : 43,73 % 4. Kab. Pandeglang : 0% Progres Pematokan ROW secara keseluruhan mencapai ± 35,500 KM dengan persentase berkisar 42,42% Pada Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Serang – Panimbang.


Hal 11

 Pembangunan Bendungan Kerian, terdapat beberapa permasalahan yaitu: a. Terdapat 51 situs makam keramat yg perlu direlokasi; b. Terdapat sengketa kepemilikan lahan seluas 65 Ha di Ds Pasir Tanjung (Rangkasbitung) antara masyarakat dengan PTPN VIII. Pembebasan Lahan: Rencana jumlah lahan yaitu 2.226,4 Ha, baru dibebaskan 1.049,51 Ha (47,14 %) => Februari 2017, Rencana luas lahan dan sarana penunjang Bendungan Karian 2.226,4 Ha, Terletak di 4 Kecamatan 12 Desa: a. Kecamatan Rangkasbitung (Desa Pasirtanjung); b. Kecamatan Maja (Desa Sindanglaya); c. Kecamatan Sajira (Desa Sajira, Sajra Mekar, Sukajaya, Sukarame, Sindangsari, Calungbungur, Bungurmekar, Mekarsari, dan Pajagan); d. Kecamatan Cimarga (Desa Tambak). 4. Peninjauan Pembangunan Bendungan Serbaguna Karian Kecamatan Rangkasbitung. a. Bendungan Serbaguna Karian yang berlokasi di Kecamatan Rangkasbitung menunjukan progress keuangan 31.06% dan Fisik 25.15% di kerjakan oleh 2 Konsultan Supervisi asal Korea dan 3 kontraktor Nasional dalam jangka waktu pelaksanaan 1.459 hari tahun anggaran 2015-2019 dengan nilai kontrak Rp 1.070.721.000.000 bersumber dari EDCF Loan-INA 19; b. Tipe bendungan utama yaitu Urugan Batu dengan Inti Tegak berkapasitas tampungan efektif 207.5 Ha di bangun dengan tujuan: •

Memasok air baku untuk perkotaan dan industri di kota Tanggeran dan Kabupaten Tanggeran dan DKI sebesar 9.1 m3/detik;

•

Memasok tambahan air baku sebesar 5.5 m3/detik untuk perkotaan dan industry Kota Serang, Kota Cilegon dan tambahan air irigasi untuk daerah irigasi Ciujang sebesar 22.0000 ha;


Hal 12

•

Sebagai pengendalian banjir dengan kapasitas tampungan banjir sebesar 60,8 juta m3;

•

Menyediakan sarana rekreasi dan tujuan wisata air serta potensi pembangkit energy listrik sebesar 1,8 megawatt melalui pembangkit listrik tenaga mini hidro (PLTMH).

c. Permasalahan dan tindaklanjut pembebasan lahan Bendungan Karian. 

Luas lahan lokasi sumber material batu (Quarry Area) Gunung Geblegan dan jalan pengangkutnya yang belum terbebaskan seluas 17 Ha, terdiri dari 10 Ha merupakan jalan akses mengenai kawasan Perhutani milik BPJS yang mendapat penolakan dari pemilik lahan dan milik PTPN VIII seluas 7 Ha yang belum dilakukan pengumpulan berkas kepemilikan tanah;



Terdapat 9 menara SUTT 70 KVA milik PT.PLN yang berada di daerah genagan bendungan Karian dan akan dipindahkan menjadi sebanyak 22 menara ke luar daerah genangan. Telah dilakukan SID pemindahan jalur SUTT pada genangan bendungan Karian pada TA 2016 dan akan dilanjutkan

dengan

proses

pengadaan

tanah

dan

pelaksanaan

pemindahan jalur SUTT pada TA 2017; 

Terdapat sengketa kepemilikan lahan seluas 65 Ha di desa pasir tanjung, Kecamatan Rangkasbitung. Antara masyarakat setempat dengan PT. Perkebunan Nusantara VIII. Yang sebagian lahan tersebut berada dalam tapak bendungan Karian. Proses siding Perdata di Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk 2 bidang tanah seluas 3 Ha sudah ada keputusan, sedangkan sisanya 62 Ha belum ada siding perdata lanjutan. Status saat ini yaitu tahapan identifikasi.

4. Peninjauan Jembatang Gantung Bojong Apus. a. Jembatan Bojong Apus terletak di Desa Sukamekarsari, Kec. Kalanganyar, Kab. Lebak yang posisinya berdekatan dengan terminal Aweh sehingga pemanfaatan sangat dirasakan oleh masyarakat setempat sebagai sarana penyebrangan sungai yang berpotensi banjir setiap tahun.


Hal 13

b. Jembatan ini telah di selesaikan pembangunan dan akan di resmikan penggunaannya pada bulan Desember tahun 2016 dengan menggunakan anggaran APBN 2015 sebesar 4 miliar, menyelesaikan jembatan dengan panjang 96 m. III. REKOMENDASI Secara singkat, dari hasil Kunjungan dapat disampaikan saran dan rekomendasi sebagai berikut: 1. Komisi V DPR RI mendukung pembangunan infrastruktur dasar di Kabupaten Lebak Provinsi Banten baik jalan, jembatan, bendungan, perumahan swadaya, perumahan

susun,

pembangunan

air

bersih,

pembangunan

kawasan

pariwisata guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lebak. 2. Komisi V DPR RI mendesak pemerintah pusat untuk memperhatikan akses jalan menuju Kabupaten Interkoneksi dgn ruas jalan Nasional Rangkasbitung Nasional, untuk mendukung Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Rangkasbitung dan “Kota Baru Publik Maja”, Interkoneksi dgn Jalan Strategis Kabupaten untuk mendukung akses Parawisata Skala Nasional Kawasan Baduy dan Interkoneksi dengan jalan strategis kabupaten untuk mendukung sektor perkebunan (PTPN luas 8.870 Ha dan PBS luas 6.779 Ha). 3. Komisi V DPR RI meminta Dirjen SDA untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah kabupaten Lebak terkait Pembangunan Bendungan Karian, untuk dapat menyelesaikan permasalahan 51 situs makam keramat yg perlu direlokasi dan sengketa kepemilikan lahan seluas 65 Ha di Ds Pasir Tanjung (Rangkasbitung) antara masyarakat dengan PTPN VIII serta Pembebasan lahan dari 2.226,4 Ha baru dibebaskan 1.049,51 Ha (47,14 %) Februari 2017. 4. Dengan melihat IPM daerah yang cukup rendah dan memiliki 42 desa tertinggal, Komisi V DPR RI mendesak pemerintah Pusat untuk fokus dan prioritas pada pembangunan infrastruktur dasar dalam rangka meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kesejahteraan masyarakat.


Hal 14

5. Terkait dengan kabupaten Lebak adalah kabupaten yang rentan terhadap bencana alam, komisi V DPR RI minta Basarnas untuk menyediakan kantor Pos SAR di kabupaten Lebak guna mengantisipasi kondisi sedini mungkin. IV. PENUTUP Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR-RI ke Kabupaten Lebak Provinsi Banteng yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2017.

Laporan ini

menjadi masukan bagi Komisi V DPR RI dan untuk ditindaklanjuti pemerintah dalam rangka perbaikan dan pembangunan Infrastruktur dasar bagi kesejahteraaan rakyat Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Jakarta,

Februari 2017

KETUA TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI V DPR-RI KE LEBAK

MICHAEL WATTIMENA, SE, MM Nomor Anggota: A-457


Hal 15

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI V DPR RI DALAM RANGKA PENINJAUAN INFRASTRUKTUR KE KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN TANGGAL 20 FEBRUARI 2017

Recommend Documents