LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT KOTA PONTIANAK

LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT KOTA PONTIANAK

Tahun 2016

Jalan Rahadi Usman No. 3 Pontianak Telpon/Faksimili (0561)744294 Email [email protected]

Laporan Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016

Kata Pengantar Dalam rangka melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan amanah dari seluruh stakeholders Inspektorat Kota Pontianak, sudah menjadi kewajiban dan kebutuhan untuk melaporkan amanah tersebut. Inspektorat Kota Pontianak yang

merupakan bagian dari

penyelenggaraan pemerintahan Kota

Pontianak tidak dapat melepaskan kewajiban untuk menunjukkan akuntabilitasnya. Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja (LK) Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan mengacu pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016. Laporan Kinerja sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP)

merupakan

salah

satu

cara

untuk

mewujudkan

tata

kepemerintahan yang baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Laporan Kinerja Inspektorat Kota Pontianak ini memiliki dua fungsi utama yaitu: -

Pertama, sebagai sarana bagi Inspektorat Kota Pontianak dalam rangka kewajiban

menyampaikan

pertanggungjawaban

kinerja

kepada

seluruh

stakeholders. -

Kedua, sebagai sarana evaluasi mandiri (selfevaluation) atas pencapaian kinerja Inspektorat sebagai upaya penyempurnaan kinerja di masa mendatang, terutama dalam hal dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta kebijakan.

i


Dengan

demikian

kami

berharap

Laporan

Kinerja

ini

menjadi

media

pertanggungjawaban kinerja yang dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan dan mendorong peningkatan kinerja Inspektorat Kota Pontianak di masa yang akan datang.

Pontianak,

Februari 2017

Inspektur Kota Pontianak, ttd

Hj. Zumyati, S.Sos.M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19571017 198303 2 002

ii


iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..……………………………………………………………………….....

i

RINGKASAN EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY) …………………………………….

iii

DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………………..

v

PENDAHULUAN …………………………………………………………….

1

A. Gambaran Umum Inspektorat Kota Pontianak………………......

1

B. Issu Strategis Inspektorat Kota Pontianak ..................................

3

C. Permasalahan Utama ………………………………………….......

4

D. Sistematika Pelaporan.................................................................

6

BAB I

:

. BAB II

BAB III

PERENCANAAN KINERJA .............................................................

:

8

1. Rencana Strategis............…………………………………………..

8

2. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja...……………………………

10

3. Sasaran ………………………………………………………...........

13

4. Program ……………………………………....................................

14

AKUNTABILITAS KINERJA ……………………………………………….

15

A. Capaian Kinerja Organisasi..........……………………………………..

15

1) Indikator Kinerja ..........................................................................

15

2) Pengukuran Kinerja ....................................................................

15

3) Capaian Akuntabilitas Kinerja .....................................................

15

4) Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja ........................................

16

B. Realisasi Anggaran............................………………………………...

36 41

BAB IV

:

PENUTUP ……………………………………………………………………

Lampiran

:

1. Tabel IV.1 Rencana Strategis Tahun 2015-2019 2. Rencana Kinerja Tahunan 2016 3. Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2016 4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2016 5. Pengukuran Kinerja Tahun 2016 6. SOP Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja

v

BAB I PENDAHULUAN A. GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT KOTA PONTIANAK Sebagai salah satu unit kerja eselon II dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak,

Inspektorat

Kota

Pontianak

memiliki

ciri

khas

tersendiri

dibandingkan dengan unit kerja eselon II lainnya, yaitu Inspektorat merupakan unsur pengawasan fungsional terhadap unit kerja yang berada dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah. 1. Tugas dan Fungsi Berdasarkan

Peraturan

Daerah

Nomor

11

Tahun

2008

tentang

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak sebagaimana telah diiubah beberapa kali, terakhir terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak. Inspektorat Kota Pontianak mempunyai tugas : “Melakukan

Pengawasan

Pemerintahan

terhadap

Pelaksanaan

Urusan

di Daerah”

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Inspektorat Kota Pontianak menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi di bidang pengawasan. b. Penyusunan dan perumusan rencana dan program kerja di bidang pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. c. Pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. d. Pengendalian

dan

pembinaan

teknis

di

bidang

pemeriksaan,

pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan serta pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. e. Pengkoordinasian,

monitoring

dan

evaluasi

serta

pelaporan

pelaksanaan tugas dibidang pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan f. Pelaksanaan tugas lain di bidang pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diberikan oleh Walikota Laporan Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016

1

2. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 48 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Pontianak dan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 53 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Jabatan Inspektorat Kota Pontianak. Susunan organisasi Inspektorat Kota Pontianak terdiri dari : a. Inspektur; b. Sekretaris; 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan 3. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; c. Inspektur Pembantu Wilayah I; d. Inspektur Pembantu Wilayah II; e. Inspektur Pembantu Wilayah III; f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu. Struktur Organisasi Inspektorat Kota Pontianak sebagai berikut:


2

B. Issu Strategis INSPEKTORAT KOTA PONTIANAK Keberhasilan pelaksanaan tugas Inspektorat Kota Pontianak mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis baik eksternal maupun internal. Lingkungan strategis eksternal dapat diidentifikasi berupa: 1.

Komitmen Pemerintah untuk menyelenggarakan Pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab (good and clean governance) Komitmen Kepala Daerah untuk terus dan tetap mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Daerah yang telah dicapai selama 5 tahun berturut-turut, untuk terus meningkatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, untuk terus meningkatkan maturitas

SPIP,

meningkatkan

Standar

Pelayanan

Minimal,

pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dan Peningkatan Sumber Daya Aparatur yang bebas dari KKN, Kolusi dan Nepotisme. Inspektorat Kota Pontianak sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak tentu tidak lepas dari kewajiban untuk mengawal kebijakan Kepala Daerah tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 2.

Birokrasi yang dituntut semakin profesional dalam melayani publik Pada era reformasi sekarang ini, masyarakat menjadi semakin kritis dan menginginkan adanya pelayanan prima yang transparan dalam setiap kegiatan birokrasi. Hal ini mengharuskan para birokrat dipemerintahan untuk bekerja secara profesional dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya untuk masyarakat.

3.

Nilai-nilai etis/kepantasan dan moral Dalam pelaksanaan setiap kegiatan, Inspektorat dituntut untuk tetap mengedepankan nilai-nilai etis/kepantasan dan moral, sehingga dapat mempertanggungjawabkan setiap kegiatan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tidak menyimpang dari nilai-nilai etis/kepantasan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Nilai-nilai etis yang dikembangkan Inspektorat adalah:


3

a. Profesional Profesional artinya berwawasan luas,kompeten, memiliki etos kerja yang tinggi dan menjunjung tinggi etika profesi. b. Integritas Integritas berarti bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan kebijakan organisasi serta kode etik profesi, walaupun dalam keadaan yang sangat sulit untuk melakukannya. c. Independen Indenpenden berarti teguh memegang prinsip sesuai aturan dan tidak

terpengaruh

oleh

pihak

lain,

bebas

dari

beberapa

kepentingan yang bersinggungan dalam pelaksanaan tugas. d. Responsif Responsif artinya tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah dan segera memberikan respon/masukan kepada pengambil kebijakan. Dalam konteks ini Inspektorat tidak harus menunggu penugasan dari Kepala Daerah tetapi Inspektorat dapat segera menentukan langkah-langkah pengawasan yang efektif secara mandiri untuk mengawal kesuksesan pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dan segera mengusulkan titik-titik prioritas pengawasan yang akan dilakukan untuk suksesnya kebijakan tersebut. Lingkungan strategis internal berupa: 1.

Dukungan dan komitmen penuh dari Pimpinan Inspektorat;

2.

Tugas dan fungsi yang jelas;

3.

Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memadai;

4.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai;

5.

Pedoman-pedoman pelaksanaan tugas yang jelas dan terstruktur

C. PERMASALAHAN UTAMA Beberapa permasalahan yang dihadapi Inspektorat Kota Pontianak dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan antara lain yaitu: a. Bahwa fungsi Inspektorat tidak lagi menjadi watchdog tetapi juga sebagai penjamin mutu (quality assurance). Laporan Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016

4

b. Mempertahankan dan meningkatkan opini Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. c. Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Kota Pontianak. d. Adanya kualitas temuan kurang memadai dan penyerapan anggaran yang belum optimal.

Faktor penyebab permasalahan diatas adalah: a. Adanya

perubahan

paradigma

mendasar

dalam

pengawasan

penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan perkembangan saat ini, sebagaimana kebijakan pengawasan yang dikeluarkan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri terhadap kompleksitas dan cakupan kerja pemerintah daerah, yaitu untuk mendorong kepatuhan dan konsistensi implementasi aturan, serta meningkatkan upaya pengendalian dan manajemen resiko. Peran APIP akan dikatakan maksimal apabila Sistem Pengendalian Internal (SPI) tersedia dengan baik, tujuan SPI dapat tercapai melalui quality assurance, serta efektivitas manjemen resiko melalui peran konsultasi. b. Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah dapat dilihat dari opini Laporan Keuangan yang diberikan oleh Auditor Eksternal (BPK-RI). Semakin baik opini yang diberikan BPK-RI menandakan kinerja suatu instansi semakin akuntabel. Selain itu akuntabilitas kinerja dalam penilaian SAKIP sesuatu hal yang patut diperhitungkan , karena didalam SAKIP tersebut juga menggambarkan potensi dan realisasi keuangan serta

pencapaian

outcome

maupun

output

dari

setiap

SKPD

(Pemerintah Kota Pontianak). Hal ini merupakan suatu hal yang harus dipertanggungjawabkan

kepada

masyarakat

(public)

sebagai

stakeholder. c. Taraf pengetahuan yang dimiliki oleh auditor berbeda-beda sehingga temuan yang dihasilkan merupan temuan yang berulangkali dan dianggap sebagai rutinitas. Terkait penyerapan anggaran yang belum optimal disebabkan oleh karena penetapan APBD dan pelaksanaan kegiatan yang tidak tepat waktu. Laporan Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016

5

Dari aspek kajian identifikasi permasalahan yang dilakukan terhadap kinerja Inspektorat terdapat perubahan paradigma dari aparat pengawas yang menjadi wactch dog sekarang berfungsi menjadi quality assurance. Quality Assurance berfungsi memberikan keyakinan yang memadai atas pelaksanaan tugas dan fungsi suatu kegiatan yang dilakukan. Standar yang digunakan untuk menjalankan fungsi quality assurance dalam melaksanakan tugas pengawasan/pemeriksaan adalah penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Standar Audit Pemerintah maupun Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Perlu penyempurnaan Pedoman Operasional Pemeriksaan untuk menjalankan fungsi quality assurance. Disamping itu perlu menerapkan audit berbasis resiko (risk bassed audit). D. SISTEMATIKA PELAPORAN Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2015, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN Menginformasikan Gambaran

Umum

Inspektorat

Kota

Pontianak,

Permasalahan Utama (Strategic Issued) Inspektorat Kota Pontianak dan Sistematika Pelaporan. BAB II PERENCANAAN KINERJA Menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2016 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Menyajikan capaian kinerja Inspektorat Kota Pontianak untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Inspektorat Kota Pontianak. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut : 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 2) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; Laporan Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016

6

3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); 5) Analisis

penyebab

keberhasilan/kegagalan

atau

peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan; 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja; B. Realisasi Anggaran Diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Inspektorat Kota Pontianak sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. BAB IV PENUTUP Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Inspektorat Kota Pontianak untuk meningkatkan kinerjanya. Lampiran : 1) Perjanjian Kinerja 2) Lain-lain yang dianggap perlu


7

BAB II PERENCANAAN KINERJA

P D d D D

erencanaan

Kinerja

Inspektorat

Kota

Pontianak

dimulai

dari

Perencanaan Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2015-2019, Perencanaan Kinerja Tahunan Inspektorat Kota Pontianak 2016 dan Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016.

Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016, merupakan tahun kedua dari periode Renstra Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2015-2019. 1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Rencana Strategis meliputi pernyataan visi dan misi, penetapan tujuan, serta penentuan

strategi/cara

pencapaian

tujuan

(kebijakan,

program,

dan

kegiatan). Perumusan Renstra Inspektorat mencakup visi, misi, tujuan, serta cara pencapaian tujuan, yang secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut: a. Visi Inspektorat Kota Pontianak: “Terwujudnya Pengawasan Yang Profesional Dan Berfungsi Optimal” Pernyataan visi tersebut di atas mengandung tiga kata kunci yaitu : 1. Pengawasan,

yang

dimaksud

dengan

pengawasan

menurut

Permendagri nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah jo Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan perundangundangan. 2. Profesional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparatur yang memiliki integritas, kompetensi dan kemampuan yang didukung dengan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. diharapkan

Dengan

terwujudnya

terselenggaranya

pengawasan

pemerintahan

yang yang

profesional baik

dalam

memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, meningkatkan pendapatan

daerah

penyimpangan

yang

dan

mencegah

berpotensi

terjadinya

dapat

kebocoran

merugikan

dan

keuangan

negara/daerah dan penyalahgunaan wewenang sedini mungkin. Laporan Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016

8

3. Berfungsi Optimal adalah pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas pemerintah dan auditor diharapkan dapat berfungsi optimal dalam

mewujudkan

pemerintahan

yang akuntabel, transparan,

partisipatif dan adil dalam menegakkan hukum dan ketentuan yang berlaku. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor : 22 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Inspektorat Kota Pontianak

belum berfungsi secara optimal, karena selama ini

peran pengawasan di Kota Pontianak dilakukan bersama-sama dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) lainnya dan Aparat Pengawasan

Eksternal

(BPK-RI)

yang

silih

berganti

melakukan

pemeriksaan terhadap obrik yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Namun adanya Lembaga Pemeriksaan Intern lainnya yang semula diharapkan mampu membantu dan mendorong pengawasan intern dalam mendeteksi dan mengantisipasi berbagai bentuk penyimpangan ternyata tidak atau kurang bisa menghentikan penyimpangan tersebut. Dengan berlakunya Otonomi Daerah dan keadaan yang penuh tantangan serta banyaknya hal yang berkaitan dengan ketidakpastian akibat perubahan-perubahan yang sering terjadi, diharapkan Inspektorat Kota Pontianak dapat melakukan perubahan secara terencana. Intinya Inspektorat

Kota

Pontianak

sebagai

Aparat

Pengawasan

Intern

Pemerintah dan perpanjangan tangan Walikota harus menuju Paradigma baru yaitu menjadi suatu lembaga yang lebih berperan aktif dan antisipatif dalam pelaksanaan tugasnya tidak hanya dapat menyalahkan namun dapat memberikan jalan keluar (way out) dalam rangka membantu keberhasilan pelaksanaan seluruh tugas-tugas Pemerintahan b. Misi Inspektorat Kota Pontianak Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Maka misi Inspektorat Kota Pontianak adalah: 1. Meningkatkan

Sumber

Daya

Aparatur

Pengawasan

Yang

Berkualitas Laporan Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016

9

2. Mendorong Terselenggaranya Pemerintahan Yang Baik dan Bersih (Good and Clean Governance) dan Peningkatan Pelayanan Publik.

c. Tujuan Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, umumnya 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Inspektorat Kota Pontianak dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi yang telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun tujuan strategis Inspektorat Kota Pontianak yaitu : “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Keuangan dan Pengawasan Intern Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak”

2. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Perencanaan dan perjanjian kinerja tahun 2015 merupakan salah satu bentuk implementasi

Renstra

dalam

perencanaan

tahunan

Inspektorat

Kota

Pontianak. a. Perencanaan Kinerja Perencanaan kinerja tahun 2016 diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki. Setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terdapat sejumlah kegiatan yang

merupakan

tindakan

nyata

untuk dilaksanakan

pada

tahun

bersangkutan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Dalam lingkup Inspektorat Kota Pontianak yang merupakan unit kerja eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, perencanaan kinerja diwujudkan dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2016. RKT tersebut adalah salah satu bentuk implementasi dokumen perjanjian kinerja (PK) dan Rencana Strategis (Renstra) dalam perencanaan kinerja tahunan. Laporan Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016

10

b. Perjanjian Kinerja (PK) Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil (outcome), Inspektorat Kota Pontianak pada Tahun Anggaran 2016 telah menandatangani Perjanjian Kinerja dengan Walikota Pontianak pada tanggal 21 Januari 2016 dan perubahannya pada bulan Desember 2016. Perjanjian Kinerja adalah proses penyusunan dan

penetapan

kinerja

secara sistematis yang berorientasi pada hasil berdasarkan misi, tujuan,

sasaran

strategis,

memperhitungkan

dan

kemampuan

indikator

sumber

kinerja

daya

yang

utama

dengan

dimiliki

SKPD.

Perjanjian kinerja adalah suatu pernyataan yang berisi suatu tekad atau janji dari Inspektur selaku Pengguna kesanggupan mewujudkan

kepada suatu

Anggaran,

yang

atasan langsungnya

target

kinerja

tertentu

menyatakan

(Walikota) untuk

yang

telah

ditetapkan

berdasarkan rencana kinerja tahunan yang akan dicapai, dan pemberi amanah atau atasan langsungnya memberikan persetujuan atas target kinerja yang ditetapkan tersebut. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 menyajikan tentang perjanjian kinerja yang akan diwujudkan Inspektorat Kota Pontianak pada tahun berjalan, yang disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan 2016 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016 sebagai penjabaran dari pelaksanaan Rencana

Strategis

Perencanaan

Inspektorat

kinerja

Kota

Pontianak

Tahun

2015-2019.

tahunan, yang disingkat RKT adalah

proses

penyusunan dan penetapan rencana kegiatan tahunan dan indikator kinerja secara sistematis yang berorientasi pada hasil berdasarkan misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja utama, kebijakan, dan program dengan memperhitungkan

kemampuan

sumber

daya

yang

dimiliki

SKPD.

Perjanjian dan rencana kinerja tahunan 2016 sebagaimana dituangkan dalam lampiran Perjanjian Kinerja merupakan suatu kontrak kinerja indikator

tahunan

SKPD,

yang

perjanjian atau

memuat sasaran

strategis,

sasaran, target sasaran yang disusun berdasarkan indikator

kinerja utama SKPD, program dan kegiatan beserta target keluaran (output) dan anggaran per program/kegiatan. Pada tahun 2016 Inspektorat Kota Pontianak (berdasarkan Lampiran Keputusan Inspektur Kota Pontianak Nomor 11.a Tahun 2014 tentang Penetapan Rencana Strategis Inspektorat Kota Pontianak Tahun 20152019 telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator Laporan Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016

11

kinerja utama dan kemudian pada bulan Desember 2016 direvisi sehubungan dilakukan reviu internal terhadap Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama, sehingga menjadi 1 (satu) tujuan, 3 (tiga) sasaran strategis dan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama dan didukung dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp.2.278.249.600,Adapun IKU Inspektorat Kota Pontianak setelah direvsi untuk periode 2016-2019, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 : IKU Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016-2019

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

1

2

1. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak

Persentase Penurunan Jumlah Temuan BPK-RI atas Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2. Meningkatknya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan

Persentase jumlah pengaduan ditindaklanjuti.

3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak

Persentase Nilai Evaluasi SAKIP OPD oleh Inspektorat dengan kategori “BB (Sangat Baik)”

Persentase Penurunan Jumlah Rekomendasi BPK-RI atas Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah masyarakat yang

Persentase jumlah temuan BPK-RI dan APIP yang selesai ditindak lanjuti sesuai rekomendasi.

Adapun IKU Inspektorat Kota Pontianak tersebut di atas merupakan hasil reviu selama tahun 2016. IKU Inspektorat Kota Pontianak 2016-2019, telah dimasukkan dalam usulan Perencanaan Kinerja Tahunan 2016 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Adapun Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016, dapat dijelaskan seperti uraian dibawah ini :


12

Tabel 2.2 : Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

1. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak


0%

2. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan

3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak

Persentase Penurunan Jumlah Rekomendasi BPK-RI atas Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2,94%

Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

100%


75%


25%

Jumlah Anggaran Rp.2.278.249.600,Hasil reviu terhadap IKU dan Renstra Inspektorat Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2015-2019, menghasilkan perubahan pada struktur sasaran strategis meskipun tidak terdapat perubahan yang mendasar. Perubahan tersebut untuk dapat membuat keselarasan antara sasaran strategis dengan IKU dan dapat mendukung pencapaian kinerja yang diharapkan dalam dokumen RPJM Kota Pontianak Tahun 2015-2019.

3. SASARAN

Penjelasan hasil reviu terhadap sasaran strategis Inspektorat Kota Pontianak, sebagaimana dalam tabel 2.1 diatas adalah sebagai berikut : 1) Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan di Lingkungan

Pemerintah

mendorong semua OPD

Kota

Pontianak”

dimaksudkan

untuk

dapat mengimplementasikan pengelolaan

keuangan dengan baik, handal, akuntabel sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sehingga terwujud opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.


13

2) Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya efisiensi dan ektivitas pelaksanaan pembangunan” dimaksudkan untuk menjamin kualitas pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak agar semakin lebih baik, setiap

pengaduan

masyarakat

dan

temuan

pemeriksaan

ditindaklanjuti dan temuan pengawasan oleh APIP diharapkan semakin menurun. 3) Sasaran Strategis 3 “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak” dimaksudkan untuk mendorong semua OPD

dilingkungan

mengimplementasikan

Pemerintah Sistem

Kota

Pontianak

Akuntabilitas

Kinerja

dapat Instansi

Pemerintah (SAKIP) dengan baik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

4. PROGRAM

Program strategis yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2016 sebagai berikut: 1.

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

2.

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

3.

Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.


14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A

kuntabilitas kinerja Inspektorat Kota Pontianak tahun 2016, dijelaskan dengan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran selama Tahun 2016. Capaian Kinerja Inspektorat Kota Pontianak tahun 2016 sebesar 60,64% atau termasuk dalam kategori “Cukup Berhasil”.

Berikut ini penjelasan mengenai akuntabilitas kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016. A. Capaian Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Capaian kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016 dianalisis dan dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun capaian kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016 sebagai berikut : No 1

1.

2.

3.

Sasaran Strategis 2

Indikator Kinerja 3

Target 4

Realisasi 5

% 6

Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak


0%

0%

0

Persentase Penurunan Jumlah Rekomendasi BPK-RI atas Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2,94%

2,94%

100

Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan

Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

100%

75%

75


75%

78,52%

104,69

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak


25%

5,88%

23,52


15

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Inspektorat Kota Pontianak : Sasaran 1: Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak

Tahun 2016 Walikota Pontianak Menerima Penghargaan opini WTP ke 5 kalinya atas LKD Tahun Anggaran 2015

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut: Indikator Kinerja Persentase Penurunan Jumlah Temuan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Persentase Penurunan Jumlah Rekomendasi BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Capaian 2015 Target Realisasi 0% 0% 2,94%

2,94%

% 0 100

Capaian kinerja sasaran strategis ini sebesar 50% atau termasuk dalam kategori ”Tidak Berhasil” dengan penjelasan sebagai berikut :

Persentase Penurunan Jumlah Temuan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Hasil Audit BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015 Laporan Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016

16

No.

1 1.

Temuan Pemeriksaan

Judul 2 SPI Pengelolaan Aplikasi Keuangan pada Pemerintah Kota Pontianak belum Optimal

Jml 3 1

Nilai 4

Rekomendasi

Uraian 3 BPK merekomendasikan Walikota Pontianak agar menginstruksikan: a. Kepala BPKAD dan Kepala SKPD agar melakukan pengawasan atas pengelolaan dan pengendalian aplikasi keuangan sehingga mendukung proses penyusunan laporan keuangan; b. Kepala SKPD memerintahkan Kasubag. Keuangan dan Bendahara SKPD sebagai user untuk menggunakan aplikasi dengan tertib.


Jml 4

Nilai 5

1

0,00

1

0,00

17

2.

Pengelolaan Piutang dan Pendapatan Retribusi Parkir pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Belum Tertib

1

BPK merekomendasikan Walikota Pontianak agar menginstruksikan Kepala Dishubkominfo: a. Melakukan pengendalian secara optimal atas pengelolaan pendapatan parkir dan penatausahaan piutang retribusi parkir serta membuat kesepakatan dengan Koordinator Parkir sebagai dasar pengakuan piutang dan pendapatan pada laporan keuangan;

1

0,00

b. Memerintahkan Kepala UPTD Parkir tertib dalam pengelolaan pendapatan parkirdan pencatatan piutang.

1

0,00


18

3.

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belum Tertib

1

BPK merekomendasikan Walikota Pontianak agar: a. Membuat dan menetapkan mekanisme dan prosedur baku (SOP) sebagai pedoman sekolah penerima untuk menyusun laporan penggunaan dana BOS berdasarkan jenis belanja untuk kepentingan penyajian Laporan Keuangan sesuai SAP dan standar biaya Pemerintah Kota Pontianak;

1

0,00

b. Menginstruksikan Kepala BPKAD selaku SKPKD untuk menyiapkan database penerimaan dan pengeluaran dana diluar APBD serta menyajikan seluruh BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat pendapatan, belanja, dan aset dari penerimaan diluar APBD pada Laporan Keuangan;

1

0,00


19

c. Menginstrusikan Kepala Dinas Pendidikan melaporkan realisasi pendapatan dan belanja BOS termasuk aset dalam Laporan Keuangan Dinas Pendidikan, danmenelusuri selisih Belanja Modal dan mutasi aset pada SIMBADA sebesarRp4.429.414.893,93 , serta melakukan pengawasan melekat secara optimal atas penggunaan dana BOS;

1

0,00

d. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan selaku Penanggung Jawab BOS memerintahkan Tim Pelaksana BOS melaporkan rekapitulasi aset atas penggunaan dana BOS;

1

0,00


20

e. Menginstrusikan Kepala Dinas Pendidikan untuk memerintahkan Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan menyusun Laporan Keuangan Dinas Pendidikan secara lengkap termasuk realisasi belanja BOS dan seluruh aset dari dana BOS sesuai dengan SAP;

1

0,00

f. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan melakukan pengarahan dan sosialisasi kepada Kepala Sekolah terhadap penyusunan laporan penggunaan dana BOS sesuai dengan jenis belanja, memerintahkan Kepala Sekolah melaporkan seluruh aset dari penggunaan dana BOS pada Format BOS-09 dan SIMBADA sesuai ketentuan serta melaporkan Aset Tetap atas selisih realisasi Belanja Modal dan Aset Tetap sebesar Rp4.429.414.893,93.

1

0,00


21

4.

Pengelolaan Kas pada Pemerintah Kota Pontianak Belum Tertib

1 33.516.974,20

BPK merekomendasikan Walikota Pontianak agar menginstruksikan: a. Kepala BPKAD untuk memerintahkan:1) Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD lebih optimal dalam mengendalikan pelaporan Daftar Transaksi Harian Belanja dan membuat mekanisme pelaporan Daftar Transaksi Harian Pajak;

1

0,00

1

13.227.121,34

2) Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kepala UPTD Kasda melakukan koordinasi dalam pencairan kas.

b. Kepala Dinas Pendidikan untuk memerintahkan:1) Kasubag Keuangan dan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan melakukan pengelolaan kas dan melakukan verifikasi pertanggungjawaban dana BOSDA;


22

2) PPTK kegiatan BOSDA tertib dalam mengumpulkan laporan dan bukti pertanggungjawaban BOSDA dari Sekolah; 3) Kepala Sekolah dan Bendahara BOSDA tertib dalam membuat dan melaporkan pertanggungjawaban dana BOSDA dan menyetorkan bunga tabungan penampungan dana BOSDA sebesar Rp13.227.121.34; c. Kepala Dinas Kesehatan untuk memerintahkan Bendahara Pengelola Dana BPJS menyetorkan bunga tabungan pada tabungan dana BPJS non Kapitasi sebesar Rp4.964.378.86;

1

4.964.378,86

d. Kepala RSUD untuk memerintahkan Bendahara Pengeluaran RSUD untuk melakukan koordinasi dengan Pihak Bank BRI terkait adanya pemotongan pajak atas bunga jasa giro pada rekening milik RSUD yang seharusnya tidak dipotong pajak.

1

4.964.378,86


23

5.

6.

Kegiatan Validasi Data Piutang PBB-P2 pada Dinas Pendapatan Daerah Belum Optimal

Pengelolaan Persediaan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dan Dinas Pendapatan Daerah Belum Tertib

1

1

BPK merekomendasikan Walikota Pontianak agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendapatan : a. Melakukan validasi secara cermat sebelum membuat kebijakan terkait Piutang PBB-P2, melanjutkan pelaksanaan validasi bertahap secara berkelanjutan serta lebih optimal dalam mengawasi pelaksanaan validasi data PBB-P2;

1

0,00

b. Memerintahkan Tim Validasi Piutang lebih optimal dalam melaksanakan validasi piutang PBB-P2 yaitu: 1) Menyesuaikan data Wajib Pajak pada aplikasi dengan data Wajib Pajak pada pembayaran SPT; 2) Menyajikan data Objek Pajak dan Wajib Pajak secara lengkap dan melakukan konfirmasi data piutang yang tercatat pada Aplikasi kepada Wajib Pajak.

1

0,00

BPK merekomendasikan Walikota Pontianak agar :a. Membuat dan menetapkan prosedur baku (SOP) tentang pelaksanaan pemeriksaan fisik persediaan akhir tahun termasuk format berita acara dan jadwal pelaksanaannya;

1

0,00


24

7.

Pengelolaan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud pada Pemerintah Kota Pontianak Belum Tertib

1

b. Menginstruksikan Kepala Dishubkominfo dan Dispenda melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan persediaan secara memadai;

1

0,00

c. Menginstruksikan Kepala Dishubkominfo dan Dispenda untuk memerintahkan Penyimpan Barang/Pembantu Penyimpan Barang dan atasan langsungPenyimpan Barang/Pembantu Penyimpan Barang pada Dishubkominfo dan Dispenda melaksanakan pengelolaan persediaan dengan tertib yaitumelaksanakan stock opname serta melakukan pencatatan dan pelaporanpersediaan sesuai kondisi sebenarnya.

1

0,00

BPK merekomendasikan Walikota Pontianak agar: a. Menyusun dan menetapkan Kebijakan Akuntansi tentang penghapusan gedung sebagian;

1

0,00


25

b. Memperbaiki dan menetapkan Kebijakan Akuntansi tentang Aset Tak Berwujud dengan berpedoman pada SAP;

1

0,00

c. Menginstruksikan para Kepala SKPD terkait selaku Pengguna Barang melakukan pengawasan, pengendalian dan pengamanan barang milik daerah secara memadai sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 dan SAP;

1

0,00

d. Menginstruksikan Kepala BPKAD memerintahkan Kepala Bidang Aset BPKAD untuk melakukan penilaian seluruh aset tetap yang belum memiliki nilai perolehan secara bertahap;

1

0,00


26

1.

KEPATUHAN Pengelolaan Hotel Training pada SMK Negeri 5 Pontianak Tidak Sesuai Ketentuan

1 123.172.446,00

e. Menginstruksikan Kepala SKPD memerintahkan Kasubag Keuangan SKPD,Kepala Bidang Akuntansi BPKAD dan Kepala Bidang Aset BPKAD dalam proses penyusunan Laporan Keuangan mendokumentasikan dan melakukan inventarisasi bukti pencatatan aset tak berwujud dengan lengkap, melakukan rekonsiliasi data aset secara berkala serta optimal melakukan verifikasi pencatatan aset dan perhitungan penyusutan;

1

0,00

f. Menginstruksikan Kepala SKPD untuk memerintahkan Pengurus barang. Pembantu Pengurus Barang dan atasan Pengurus Barang SKPD terkait mengelompokkan aset tetap sesuai dengan kelompoknya dan menghitung penyusutan aset tetap di aplikasi.

1

0,00

BPK merekomendasikan Walikota Pontianak agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan: a. Menyusun petunjuk operasional tentang pengelolaan Hotel Training sesuai ketentuan, melakukan pengendalian atas pengelolaan Hotel Training termasuk penerimaan pendapatan atas penggunaan aset daerah secara optimal dan menganggarkan kebutuhan operasional hotel;

1

0,00


27

2.

Realisasi Honorarium Bulanan Guru Honorer dan Tenaga Kependidikan Honorer dari Dana BOS Melebihi Batas Maksimum

1 867.567.475,45

b. Memberikan sanksi kepada Kepala Sekolah SMKN 5 membuat kebijakan penggunaan langsung termasuk pemberian reward guru dari penerimaan atas penggunaan aset daerah;

1

0,00

c. Memberikan sanksi kepada Pengelola Hotel yang tidak tertib dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penerimaan Hotel Training.

1

0,00

BPK merekomendasikan Walikota Pontianak agar menginstruksikan: a. Kepala Dinas Pendidikan dan Tim Manajemen BOS Kota Pontianak optimal dalam melakukan pembinaan pengelolaan dana BOS, dengan melakukan perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta memantau pelaporan penggunan dana BOS sesuai ketentuan;

1

0,00

Kepala Dinas Pendidikan memerintahkan dan menegur Kepala Sekolah selaku penanggungjawab untuk menggunakan dana BOS dengan tertib sesuai petunjuk teknis pelaksanaan penggunaan BOS.

1

0,00


28

3.

Pengadaan Barang dan Jasa untuk Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp334.440.000,00 Tidak Sesuai SPK dan Dianggarkan serta Direalisasikan pada Belanja Modal

1 334.440.000,00

10

BPK merekomendasikan Walikota Pontianak agar menginstruksikan: a. Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan melakukan penyusunan anggaran dengan mempedomani SAP dan Pedoman Penyusunan APBD;

1

0,00

b. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk melaksanakan reviu usulan anggaran SKPD secara optimal sesuai SAP dan Pedoman Penyusunan APBD;

1

0,00

c. Kepala Dinas Pendidikan menegur Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kurang cermat dalam melakukan verifikasi dan menyetujui pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai kontrak.

1

0,00

Jumlah

33

23.155.879,06

1.358.696.895,65

Jumlah temuan BPK-RI hasil pemeriksaan tahun 2015 terhadap LKD Tahun Anggaran 2014 sebanyak 10 temuan dan hasil pemeriksaan tahun 2016 terhadap LKD Tahun Anggaran 2015 sebanyak 10 temuan, dengan demikian tahun anggaran 2014 dan 2015 jumlah temuan BPK-RI tidak mengalami penurunan ataupun meningkat (0)%).

Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalbar selama 3 tahun terakhir sbb: Hasil Pemeriksaan BPK-RI Jumlah Temuan terhadap LKD Kota Pontianak Laporan Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016

2014 10

Tahun 2015 10

2016 10 29

Persentase Penurunan Jumlah Rekomendasi BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah rekomendasi BPK-RI hasil pemeriksaan tahun 2015 terhadap LKD Tahun Anggaran 2014 sebanyak 34 rekomendasi dan hasil pemeriksaan tahun 2016 terhadap LKD Tahun Anggaran 2015 sebanyak 33 rekomendasi, dengan demikian tahun anggaran 2014 dan 2015 jumlah rekomendasi BPK-RI ada mengalami penurunan 1 (satu) atau sebesar 2,94% Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalbar selama 3 tahun terakhir sbb: Hasil Pemeriksaan BPK-RI Jumlah Rekomendasi terhadap LKD Kota Pontianak

Tahun 2015 34

2014 23

2016 33

Adapun untuk mencapai Sasaran Sategis 1 (kesatu) yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak didukung dengan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kdh dengan dua (2) indikator kinerja sasaran sebagaimana tersebut diatas, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1) Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Dengan indikator 10 kegiatan yang diperiksa dan realisasi hanya 3 (tiga) kegiatan atau 30%. Jumlah anggaran dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp.32.600.000,- dan direalisasikan sebesar Rp.26.100.000,atau 80,06%. 2) Inventarisasi Penanganan Penyampaian LP2P/LHKPN Dengan

indikator

jumlah

pegawai

negeri

sipil

yang

wajib

menyampaikan LP2P dan LHKPN sebanyak 6.996 orang dan realisasinya 6.010 orang atau. 85,91%. Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.76.950.000,direalisasikan sebesar Rp.61.100.000,- atau 79,40%. 3) Pemeriksaan Regular Dengan indikator kegiatan jumlah pemeriksaan regular/tupoksi SKPD yang dilakukan sesuai PKPT ditargetkan 33 kegiatan dan direalisasikan 100%

dengan jumlah anggaran sebesar Rp.1.235.225.000,- dan

direalisasikan sebesar Rp.1.223.580.000,- atau 99,06%.


30

4) Pemeriksaan Serentak Penyampaian Pengesahan Sisa UYHD/SPJ Dan BOS Sebanyak 34 SKPD dan 16 sekolah yang diperiksa dengan jumlah 50 LHP dengan jumlah anggaran sebesar Rp.215.250.000,- dan direalisasikan sebesar Rp.197.785.000,- atau 91,89%. 5) Pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD PPK) Dengan indikator kinerja jumlah laporan kegiatan monitoring dan evaluasi

pelaksanaan

aksi

daerah

dalam

rangka

percepatan

pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dengan 4

laporan triwulan.

dengan

Rp.22.784.600,- dan direalisasikan

jumlah anggaran

sebesar

sebesar Rp.4.875.000,- atau

21,40%. 6) Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dengan indikator kegiatan jumlah laporan keuangan SKPD yang direviu sebanyak 35 SKPD dengan jumlah 35 LHR yang terdiri dari 34 LHR SKPD dan 1 LHR Pemkot, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.144.525.000,- dan direalisasikan sebesar

Rp.140.995.000,- atau

97,56%. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kdh

dengan 8

(delapan) kegiatan pada sasaran kesatu ini berjumlah Rp. 1.847.524.600,- dan direalisasikan sebesar Rp.1.751.190.800,- atau 94,79%.


31

Sasaran 2: Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan

Rapat Koordinasi dan Gelar Pengawasan dan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut: Indikator Kinerja Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. Persentase jumlah temuan BPK-RI dan APIP yang selesai ditindak lanjuti sesuai rekomendasi.

Capaian 2015 Target Realisasi 100% 75% 75%

78,52%

% 75 104,69

Capaian kinerja sasaran strategis ini sebesar 89,85% atau termasuk dalam kategori ”Sangat Berhasil”, dengan penjelasan sebagai berikut Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti REKAPITULASI LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) KASUS PENGADUAN MASYARAKAT/PEMERIKSAAN KHUSUS TAHUN 2016 No. 1

NO. DAN TGL SURAT PEMERIKSAAN No. dan Tgl. LHP TUGAS KASUS/KHUSUS ST.Khusus/01/ITKO/2 Pengaduan Sdr. Edy 700/2/P/RHS/ITKO-TIM/2016 016 Tgl. 9 Februari Budiman terkait adanya Tgl 31/03/2016 2016 biaya jasa gambar terhadap pengurusan IMB pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak


32

2

3

4

5

6

7

ST.Khusus/02/ITKO/2 Dugaan adanya korupsi 016 Tgl. 17 Maret (Mark Up) atas 2016 pengadaan penyimpanan perlengkapan kantor TA 2015 pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak ST.Khusus/03/ITKO/2 Pemeriksaan terkait 016 Tgl. 18 Mei 2016 laporan Sdri. Syarifah Zahara Perihal masalah dalam rumah tangga dengan Sdr. Nizamuddin, A.Md., PNS pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pontianak ST.Khusus/04/ITKO/2 Verifikasi/validasi data 016 Tgl. 10 Juni 2016 Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) Pemerintah Kota Pontianak yang akan dialihkan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. ST.Khusus/05/ITKO/2 Pemeriksaan terhadap 016 Tgl. 4 Agustus tata kelola dana BOS 2016 pada SMP Negeri 12 Pontianak. ST.Khusus/06/ITKO/2 Pemeriksaan khusus atas 016 Tgl. 27 pengaduan Komite SDN September 2016 10 Kecamatan Pontianak Utara terkait pengelolaan dana BOS pada SD Negeri 10 Kecamatan Pontianak Utara ST.Khusus/07/ITKO/2 Pemeriksaan terkait 016 Tgl. 30 laporan Sdri. Suliyamah September 2016 PNS Puskesmas Perum II terkait hubungan perselingkuhan Sdri. Surya Ramdaniah PNS pada RSUD Sultan Sy. Moh. Alkadrie Kota Pontianak dengan Sdr. M. Alfandy.


700/3/P/RHS/ITKO-IRBAN I/2016 Tgl 22/4/2016


-

700/5/P/RHS/ITKO-IRBAN II/2016 Tgl 04/11/2016

-


33

8

ST.Khusus/08/ITKO/2 Verifikasi/validasi data 700/7/P/RHS/ITKO-TIM/2016 016 Tgl. 19 Personil, Pendanaan, Tgl 30 /01/2017 September 2016 Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) Metrologi dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kota Pontianak.

Untuk

mencapai

sasaran

2

(dua)

diatas

melalui

Program

Mengintensifkan

Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan total Anggaran Rp.134.600.000,- dan direalisasikan sebesar Rp.133.800.000,- atau 99,41%. Untuk mencapai indikator kesatu dari sasaran 2 diatas melalui 1 (satu) kegiatan Pemeriksaan Khusus Kasus Pengaduan Masyarakat dengan jumlah anggaran sebesar Rp.134.600.000,- dan direalisasikan sebesar Rp.133.800.000,- atau 99,41%. Hasil pemeriksaan tahun 2016 berdasarkan surat yang masuk ke Inspektorat Kota Pontianak melalui surat pengaduan, kotak pengaduan, maupun disposisi langsung dari Walikota Pontianak sebanyak

8 (delapan), selesai ditindaklanjuti 6 kasus (75%) dan 2 kasus dalam

proses penyelesaian LHP (25%).

Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Pontianak selama 3 tahun terakhir sbb: Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Pontianak

Tahun 2015 4

2014 5

Jumlah Pemeriksaan Khusus/Kasus Pengaduan Masyarakat

2016 8

Persentase jumlah temuan BPK-RI dan APIP yang selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi DATA TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI DAN APIP S/D SEMESTER II TAHUN 2016 DAN PENDING TAHUN SEBELUMNYA HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

Belum Ditindak lanjuti

Tidak Dapat Ditindak lanjuti Dengan Alasan yang sah

% Rekome ndasi yang Selesai Ditindak lanjuti

NO

TEMUAN PEMERIKSAAN

Tahun Pemeriksaan

Jlh Temuan

Jlh Rekomendasi

Sesuai dengan Rekom endasi

Belum Sesuai dan Proses Tindak Lanjut

(1 )

(2 )

(3 )

(4 )

(5 )

(6 )

(7 )

(8 )

(9 )

(10 ) = 6/5X100

2004 -2016

373

752

553

190

7

2

73,54

2009 - 2016

122

122

119

3

0

0

97,54

2015 - 2016

155

155

136

0

19

0

87,74

650

1029

808

193

26

2

78,52

1 2 3

BPK-RI PERWAKILAN KALBAR INSPEKTORAT PROVINSI INSPEKTORAT KOTA TOTAL


34

Jumlah Rekomendasi BPK-RI dan APIP hasil temuan dari tahun 2004 s/d 2016 = 1.029 Jumlah Rekomendasi BPK-RI dan APIP yang selesai ditindaklanjuti

= 808

Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti

=78,52%

Untuk mencapai indikator kedua dari sasaran 2 (dua) diatas melalui Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh dengan kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan dengan jumlah

anggaran

sebesar

Rp.41.590.000,-

dan

direalisasikan

sebesar

Rp.39.380.800,- atau 89,88% dan kegiatan Monitoring TL Hasil Temuan Pengawasan

dengan

jumlah

anggaran

sebesar

Rp.78.600.000,-

dan

direalisasikan sebesar Rp.59.375.000,- atau 75,54%.

Sasaran 3:

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak

Tahun 2017 Wakil Walikota Pontianak Menerima Penghargaan atas Penilaian SAKIP Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015 dengan Predikat Baik “B”

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut: Indikator Kinerja

Persentase Nilai Evaluasi SAKIP OPD oleh Inspektorat dengan kategori “BB (Sangat Baik)


Capaian 2015 Target

Realisasi

%

25%

5,88%

23,52

35

Capaian kinerja sasaran strategis ini sebesar 23,52% atau termasuk dalam kategori ”Tidak Berhasil”, dengan penjelasan sebagai berikut:


Tabel 3.9. Nilai Kinerja Organisasi Perangkat Daerah

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

UNIT KERJA Dinas Kesehatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Inspektorat Kota Pontianak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Pendidikan Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Pontianak Tenggara Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Sekretariat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dinas Kebersihan dan Pertaman Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Pontianak Barat Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Badan Kepegawaian Daerah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kecamatan Pontianak Selatan Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kantor Perpustakaan, Arsip dan Ddsokumentasi Sekretariat DPRD Kecamatan Pontianak Timur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kecamatan Pontianak Utara


Nilai T.A 2015 Kinerja Kategori 73,69 BB 71,01 BB 69,80 B 69,62 B 69,35 B 69,24 B 69,07 B 69,05 B 68,28 B 68,01 B 67,89 B 66,94 B 66,80 B 66,64 B 66,57 B 66,51 B 66,45

B

66,17 65,84

B B

65,60

B

65,54 65,17 65,12 64,90 64,61 64,05 62,87 62,30 62,21 61,91

B B B B B B B B B B 36

31 32 33 34

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Pontianak Kota Dinas Pemuda dan Olahraga Badan Lingkungan Hidup Total Rata-rata

61,37 61,26 61,04 60,06 2244,94 66,03

B B B B B

Untuk mendukung capaian peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Pontianak, Inspektorat Kota Pontianak melakukan Evaluasi Laporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah dengan dukungan Program Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan

melalui

kegiatan

Evaluasi

Laporan

Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah dengan anggaran sebesar Rp.160.750.000,direalisasikan sebesar Rp.142.080.000,- atau 88,39% dan Kegiatan Evaluasi Laporan Kinerja SKPD dan Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp.135.375.000,- direalisasikan sebesar Rp.112.295.000,atau 82,95%. Hasil evaluasi kinerja terhadap 34 (tiga puluh empat) OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak tahun 2016 sebagaimana tersebut diatas, dijelaskan sebagai berikut : Hasil evaluasi kinerja, hanya 2 (dua) OPD yang sudah berkinerja Sangat Baik (5,88%) dan 32 OPD berkinerja Baik (94,12%), berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Pemerintah Kota Pontianak, yang dilaksanakan pada tahun 2016 berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Komponen yang dinilai meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja. Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target pada sasaran ini adalah sbb: - Renstra SKPD belum sepenuhnya berorientasi kepada hasil - Tujuan yang ditetapkan dalam Renstra belum dilengkapi dengan ukuran (indikator) serta belum disertai target setiap tahun; - Sebagian program dan kegiatan yang ditetapkan kurang relevan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis - Sistem pengumpulan data belum mengitegrasikan data kinerja dengan data keuangan - Evaluasi atas program baru sebatas pelaksanaan program dan penyerapan anggarannya, belum kepada hasil program; Laporan Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016

37

- Informasi pelaporan kinerja yang disajikan belum secara maksimal dapat dipergunakan untuk penilaian kinerja; - Masih dijumpai ketidakselarasan antara kegiatan, hasil program dengan peran yang diemban oleh setiap SKPD. - Dalam mengimlementasikan SAKIP belum menerapkan Teknologi Informasi. - Hasil evaluasi internal belum secara maksimal ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang;

Upaya/rencana yang dilakukan untuk peningkatan pencapaian target sebagai berikut: - Melakukan penyempurnaan pada Indikator Kinerja Utama mulai dari level SKPD sampai dengan indikator kinerja di level eselon III dan IV agar tercipta keselarasan penjabaran - Melakukan reviu terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran agar selaras dengan IKU yang disempurnakan - Menyusun rencana aksi kinerja berupa tahapan aktvitas kegiatan yang mendukung tercapainya hasil/sasaran strategis yang telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Hasil Evaluasi SAKIP Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintah Kota Pontianak oleh Inspektorat dan Kementerian PAN dan RB selama 3 tahun terakhir dengan realisasi sbb: Hasil Evaluasi SAKIP Nilai SAKIP OPD Hasil Evaluasi Inspektorat Nilai SAKIP Pemerintah Kota Pontianak Hasil Evaluasi Kementerian PAN dan RB

Predikat % Predikat Nilai

2014 B 100% CC 55,41

Tahun 2015 BB 8.82% CC 57,47

2016 BB 5,88% B 60,12

B. Realisasi Anggaran Dalam melaksanakan seluruh kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, Inspektorat Kota Pontianak telah menyusun anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja yang telah disepakati bersama. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kota Pontianak berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2015 tanggal 28 Laporan Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016

38

Desember 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2016, Peraturan Walikota Pontianak Nomor 62 Tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2016 ditetapkan sebesar Rp.7.735.633.042,- Dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2016. Anggaran Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016 ditetapkan menjadi sebesar Rp.7.800.644.680,- direalisasikan s/d 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp.7.321.317.499,- atau sebesar 93,86% . Alokasi dan realisasi anggaran tahun 2016 dapat diuraikan sebagai berikut: No.

Anggaran (Rp)

Kelompok Belanja

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Realisasi (Rp)

%

I

BELANJA TIDAK LANGSUNG

3.539.215.442

3.754.227.080

3.626.315.366

96,59

-

Belanja Pegawai

3.539.215.442

3.754.227.080

3.626.315.366

96,59

II

BELANJA LANGSUNG

4.196.417.600

4.046.417.600

3.695.002.133

91,32

-

Belanja Pegawai

1.172.100.000

1.177.600.000

1.057.890.000

89,83

-

Belanja Barang dan Jasa

2.926.131.800

2.642.074.750

2.417.721.783

91,51

-

Belanja Modal

98.185.800

226.742.850

219.390.350

96,76

7.735.633.042

7.800.644.680

7.321.317.499

93,86

JUMLAH BELANJA (BTL + BL)

a.

Belanja Tidak Langsung direalisasikan sebesar Rp.3.626.315.366,- atau 96,59% digunakan untuk :

b.



Belanja gaji dan tunjangan



Tambahan penghasilan PNS



Belanja makanan dan minuman harian pegawai

Belanja Langsung direalisasikan sebesar Rp.3.695.002.133,- atau 91,32%. Anggaran belanja langsung dialokasikan ke seluruh programprogram yang diselenggarakan oleh Inspektorat Kota Pontianak pada tahun 2016 dalam rangka pelaksanaan operasional pengawasan daerah. Selain itu Inspektorat Kota Pontianak mempunyai program prioritas dalam pelaksanaan pengawasan daerah, program prioritas inilah yang secara teknis bersentuhan langsung terhadap pelaksanaan pengawasan guna mencapai target-target pengawasan yang telah ditetapkan. Adapun kegiatan, alokasi anggaran dan realisasi pada program prioritas tersebut adalah sebagai berikut :


39

Realisasi Anggaran Per Kegiatan Pada Program Prioritas Tahun 2016 No

Uraian

Jumlah Anggaran (Rp)

1

2

3

4

I

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1.847.524.600

1.751.190.800

94,79

96.333.800

1

Inventarisasi Temuan Pengawasan

41.590.000

37.380.800

89,88

4.209.200

2

Monitoring Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

78.800.000

59.375.000

75,54

19.225.000

3

Pemeriksaan Akhir Jabatan

32.600.000

26.100.000

80,06

6.500.000

4

Inventarisasi dan Penanganan Penyampaian LP2P dan LHKPN

76.950.000

61.100.000

79,40

15.850.000

5

Pemeriksaan Reguler

1.235.225.000

1.223.580.000

99,06

11.645.000

6

Pemeriksaan Serentak Pengesahan SPJ

215.250.000

197.785.000

91,89

17.465.000

7

Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

22.784.600

4.875.000

21,40

17.909.800

8

Reviu Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Daerah (LKD)

144.525.000

140.995.000

97,56

3.530.000

II

Program MengIntensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

134.600.000

133.800.000

99,41

800.000

1

Pemeriksaan khusus /kasus pengaduan masyarakat

134.600.000

133.800.000

99,41

800.000

III

Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

296.125.000

254.375.000

85,90

41.750.000

1

Evaluasi Laporan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP)

160.750.000

142.080.000

88,39

18.670.000

2

Evaluasi Laporan Kinerja SKPD dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

135.375.000

112.295.000

82,95

23.080.000

2.278.249.600

2.139.365.800

93,90

138.883.800

Penyampaian

Total

Sisa Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp) %

5

Dari tabel diatas realisasi anggaran dari 3 (tiga) program prioritas dengan sebelas (11) kegiatan sebesar Rp.2.139.365.800,- atau 93,90% dibandingkan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.278.249.600,- dan sisa anggaran sebesar Rp.138.883.800,- atau 6,10% Penyerapan anggaran sebesar 93,90% dari target anggaran yang disediakan bukan menjadi hambatan untuk pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis yang telah ditetapkan Inspektorat.


40

BAB IV PENUTUP A. Simpulan Umum Inspektorat Kota Pontianak telah berupaya mencapai kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Adapun kesimpulan umum pencapaian kinerja Inspektorat Kota Pontianak selama tahun 2016, adalah sebagai berikut : 1. Inspektorat Kota Pontianak belum mencapai dengan baik semua target kinerja 2. Terdapat beberapa Indikator kinerja yang capaiannya harus ditingkatkan. Adapun tingkat keberhasilan atas 5 (lima) indikator kinerja program atau indikator kinerja outcome, atas 3 (tiga) program sebagaimana dimuat dalam Renstra 2015-2019, dapat disimpulkan sebagai berikut : Indikator kinerja program yang dicapai dengan kategori “Sangat Berhasil” (>85%) adalah : 1.

Persentase penurunan jumlah rekomendasi BPK-RI atas Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (100%)

2.

Persentase jumlah temuan BPK-RI dan APIP yang selesai ditindak lanjuti sesuai rekomendasi (104,69%).

Indikator kinerja program yang dicapai dengan kategori “Berhasil “(70< s.d ≤85%) : 1.

Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti (75%)

Indikator kinerja program yang dicapai dengan kategori “Tidak berhasil” (≤55%) : 1.

Persentase penurunan jumlah temuan BPK-RI atas Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (0%).

2.

Persentase Nilai Evaluasi SAKIP OPD oleh Inspektorat dengan kategori “BB” atau Sangat Baik (23,52%)

Tingkat keberhasilan atas 11 (sebelas) indikator kinerja kegiatan (output) sebagaimana Pengukuran Kinerja Tahun 2016, dapat disimpulkan sbb :


41



Sepuluh (10) indikator kinerja tercapai dengan kategori “Sangat Berhasil” (>85%)



Satu (1) indikator kinerja tercapai dengan kategori “Berhasil “(70< s.d ≤85%)

Capaian indikator kinerja kegiatan (output) secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut : Indikator kinerja kegiatan yang dicapai dengan kategori “Sangat Berhasil “(>85%) : 1.

Laporan hasil evaluasi SAKIP SKPD (100%)

2.

Laporan hasil evaluasi SPIP SKPD (100%)

3.

Laporan hasil monitoring tindak lanjut temuan pemeriksaan (100%)

4.

Laporan hasil inventaris temuan pengawasan (100%)

5.

Laporan hasil pemeriksaan serentak sisa UYHD/SPJ Dana BOS (100%)

6.

Laporan hasil pemeriksaan reguler (Tupoksi) SKPD (100%)

7.

Laporan hasil reviu atas laporan keuangan SKPD dan Pemkot (100%)

8.

Laporan hasil kegiatan monev RAD BPK (100%)

9.

Laporan hasil pemeriksaan akhir masa jabatan Kepala SKPD (100%)

10. Pegawai dan penyelenggara yang menyampaikan LP2P dan LHKPN (85,91%) Indikator kinerja kegiatan yang dicapai dengan kategori “Berhasil “(70< s.d ≤85%) : 1.

Laporan hasil pemeriksaan khusus/kasus pengaduan masyarakat (75%)

B. Langkah ke depan Langkah perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Kota Pontianak di masa mendatang, yaitu : 1. Merancang dan menerapkan teknologi informasi dalam implementasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja 2. Meningkatkan pemahaman tentang SAKIP bagi Evaluator maupun calon

evaluator serta Staf yang menangani penyusunan SAKIP. 3. Melakukan

upaya peningkatan level Kapabilitas APIP Inspektorat Kota

Pontianak


42

4. Melaksanakan Bimbingan Teknis, Sosialisasi, maupun Pelatihan Kantor Sendiri

terhadap fungsional Auditor, P2UPD dan Fungsional Umum dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Aparatur Inspektorat. Seluruh pegawai Inspektorat Kota Pontianak berkomitmen untuk bekerja keras dalam rangka melaksanakan rencana tersebut agar dapat direalisasikan sehingga lebih meningkatkan kinerja Inspektorat Kota Pontianak dan dengan demikian dapat mendorong visi Inspektorat yaitu “Terwujudnya Pengawasan Yang Profesional Dan Berfungsi Optimal”. Demikian Laporan Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas akuntabilitas kinerja tahun 2016. Pontianak,

Februari 2017

Inspektur Kota Pontianak, ttd Hj. ZUMYATI, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19571017 198303 2 002


43


RINGKASAN EKSEKUTIF (Executive Summary) Laporan

Kinerja

(LK)

Inspektorat

Kota

Pontianak

Tahun

2016

menginformasikan tugas dan fungsi serta hasil capaian kinerja Inspektorat Kota Pontianak dalam tahun 2016 yang merujuk pada Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2016-2019 dan Rencana Kinerja Tahun 2016. Berdasarkan kedua dokumen perencanaan tersebut, Inspektorat Kota Pontianak menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 5 indikator kinerja sasaran yang dicapai melalui 3 (tiga) program dengan 11 kegiatan. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp.2..278.249.600,- berasal dari DPA tahun anggaran 2016 dan direalisasikan sebesar Rp.2.139.039.300,- atau sebesar 93,90%. Dengan dukungan sumber daya manusia sebanyak 44 pegawai. Pada tahun 2016, Inspektorat Kota Pontianak telah berhasil mencapai target atas sasaran dan program yang ditetapkan. Hasil dari pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut: 1.

Sasaran

Strategis

1

yaitu

Meningkatnya

Akuntabilitas

Keuangan

dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja utama dengan capaian sebesar 50% atau dengan kategori Tidak Berhasil (≤55%). 2.

Sasaran Strategis 2 yaitu Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja utama dengan capaian sebesar 89,85% atau dengan kategori Sangat Berhasil (>85%) .

3.

Sasaran Strategis 3 yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja utama dengan capaian sebesar 23,52% atau dengan kategori Tidak Berhasil (≤55%).

Hasil kinerja yang dicapai berdasarkan pengukuran kinerja yang diungkapkan dalam Laporan Kinerja ini akan memotivasi pimpinan dan staf Inspektorat Kota Pontianak untuk terus bekerja keras demi mempertahankan dan meningkatkan kinerja. Hal-hal yang masih perlu disempurnakan kedepan adalah :

iii


1. Merancang dan menerapkan teknologi informasi dalam implementasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja 2. Meningkatkan pemahaman tentang SAKIP bagi Evaluator maupun calon

evaluator serta Staf yang menangani penyusunan SAKIP. 3. Melakukan upaya peningkatan level Kapabilitas APIP Inspektorat Kota

Pontianak 4. Melaksanakan Bimbingan Teknis, Sosialisasi, maupun Pelatihan Kantor Sendiri

terhadap fungsional Auditor, P2UPD dan Fungsional Umum dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Aparatur Inspektorat.

iiii

LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT KOTA PONTIANAK

Recommend Documents