LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG PERTAHANAN, KEAMANAN, DAN PERTANAHAN TAHUN 2014
KEDEPUTIAN BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN SEKRETARIAT KABINET RI JAKARTA, FEBRUARI 2015
KATA PENGANTAR Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi Pemerintah kepada publik dan stakeholders terkait pengelolaan sumber daya yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis instansi secara transparan dan akuntabel. Laporan ini juga disusun untuk memenuhi amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Laporan kinerja ini disusun untuk menyampaikan informasi tentang keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2014 sebagai ukuran kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan dalam pencapaian sasaran strategis yang dijalankan melalui pengelolaan program dan kegiatan secara akuntabel, efektif, dan efisien. Landasan penyusunan laporan ini adalah Rencana Strategis (Renstra) Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan Tahun 2012-2014, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan Tahun 2014 beserta realisasinya. Selama tahun 2014, secara umum sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan dapat dicapai. Hal ini dipengaruhi oleh implementasi manajemen kinerja yang telah dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di Sekretariat Kabinet serta sinergi dengan program reformasi birokrasi Sekretariat Kabinet. Laporan ini diharapkan dapat menjadi media pertanggungjawaban kepada publik dan stakeholders serta menjadi pemicu bagi penguatan dan peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan, untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Jakarta,
Februari 2015
Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan,
Edwin JH Wuisang, S.H., M.H. i
RINGKASAN EKSEKUTIF
Kesimpulan umum tentang pencapaian unit kerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan sepanjang 2014 adalah sebagai berikut. a. Dari Segi Anggaran Sepanjang 2014, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan telah memanfatkan anggaran sebesar Rp. 608.465.680 (enam ratus delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah) atau 91,92% dari seluruh pagu anggaran 2014 (sebesar Rp. 661.915.000). Maka sisa anggaran tahun 2014 adalah sebesar Rp. 53.449.320 (lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah). b. Dari Segi Output Seluruh dokumen yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan sepanjang 2014 berjumlah 214 dokumen, atau 104,90% dari seluruh target output yang berjumlah 204 dokumen, dengan perincian: - 47 dokumen atau 90,38% dari seluruh output (52) yang ditargetkan dalam RAB 2014 - 167 dokumen (berbentuk memo laporan) atau sekitar 109,86% dari seluruh output (152) yang pengerjaannya tidak dianggarkan dalam RAB 2014. Dari sudut pandang perencanaan, angka-angka di atas dapat dikatakan memuaskan karena telah mencapai lebih dari 85%. Selanjutnya, untuk meningkatkan capaian kinerja di masa datang, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan senantiasa melakukan langkahlangkah perbaikan secara terkoordinasi.
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .......................................................................................
i
RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................... ii DAFTAR ISI ..................................................................................................... iii BAB I
PENDAHULUAN …………………………………………………….......... 1 A. Latar Belakang ...............................................................................1 B. Gambaran Organisasi Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan ........................................................... 2 C. Gambaran Aspek Strategis Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan ......................................8
BAB II
PERENCANAAN KINERJA ................................................................ 11 A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan .......................... 11 B. Penetapan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan Tahun 2014 ...................................... 15 C. Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan Tahun 2014 ...................................... 16
BAB III
CAPAIAN KINERJA ............................................................................ 18 A. Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan Tahun 2014 ..................................... 18 B. Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan Tahun 2014 ..................................... 27
BAB IV
PENUTUP ............................................................................................ 34 A. Simpulan Umum atas Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan Tahun 2014 ................. 34 B. Langkah-langkah Perbaikan untuk Peningkatan Kinerja ............... 35 LAMPIRAN
iii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Secara filosofis, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk penyampaian pertanggungjawaban dari pihak yang melaksanakan pekerjaan kepada pihak yang memberi pekerjaan. Pihak yang memberi pekerjaan adalah rakyat/masyarakat/publik, sedangkan yang melaksanakan pekerjaan adalah instansi pemerintah. Untuk waktu tertentu (satu tahun), instansi pemerintah melaporkan kepada publik (atau yang diberi wewenang untuk itu) kinerja yang telah dicapai secara kuantitatif dan secara kualitatif. Secara yuridis, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah membuat Laporan Kinerja (LKj). Teknik pelaporan diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKj merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program kerja dalam mencapai tujuan dengan sasaran yang telah ditetapkan. LKj dimaksudkan untuk menggambarkan capaian kinerja suatu instansi pemerintah sebagai tolok ukur keberhasilan dan/atau kegagalan atas program kerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Anggaran Belanja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berjalan. LKj mempunyai manfaat sebagai : a. bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan; b. penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang; c. penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang; dan d. penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.
1
LKj memaparkan tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi atau suatu unit kerja dan hal-hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. LKj ini juga dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun-tahun mendatang. Berdasarkan hal-hal di atas, Keasistendeputian (Keasdepan) Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan yang merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sekretariat Kabinet menyusun LKj Keasdepan Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan Tahun 2014.
B. Gambaran Organisasi Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2012, Keasdepan Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam melaksanakan penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program
pemerintah,
pengamatan
perkembangan
dalam
rangka
penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, kesatuan bangsa, wilayah perbatasan dan pertanahan. Adapun fungsi Keasdepan Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan meliputi: a. penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, kesatuan bangsa, wilayah perbatasan dan pertanahan; b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, kesatuan bangsa, wilayah perbatasan dan pertanahan;
2
c. pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, kesatuan bangsa, wilayah perbatasan dan pertanahan, berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya; d. pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, kesatuan bangsa, wilayah perbatasan dan pertanahan; e. pengamatan
terhadap
perkembangan
umum
di
bidang
pertahanan,
keamanan, kesatuan bangsa, wilayah perbatasan dan pertanahan, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu; dan f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Keasdepan Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan terdiri dari: a. Bidang Pertahanan dan Keamanan; b. Bidang Kesatuan Bangsa dan Wilayah Perbatasan; c. Bidang Pertanahan; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional. Bidang Pertahanan dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, pengamatan perkembangan dan penyiapan bahan penyusunan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan, penyiapan bahan evaluasi dan penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pertahanan dan Keamanan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan;
3
b. penyiapan bahan penyusunan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan dan keamanan; c. pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan, berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya; d. pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan; dan e. pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang pertahanan dan keamanan baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu. Bidang Pertahanan dan Keamanan terdiri dari: a. Subbidang Pertahanan; dan b. Subbidang Keamanan. Bidang Kesatuan Bangsa dan Wilayah Perbatasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, pengamatan perkembangan dan penyiapan bahan penyusunan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantau-an, penyiapan bahan evaluasi dan penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan wilayah perbatasan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Kesatuan Bangsa dan Wilayah Perbatasan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan wilayah perbatasan;
4
b. penyiapan bahan penyusunan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan wilayah perbatasan; c. pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan wilayah perbatasan, berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya; d. pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan wilayah perbatasan; e. pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang kesatuan bangsa dan wilayah perbatasan, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembagalembaga
negara,
partai
politik,
organisasi
profesi,
organisasi
kemasyarakatan, masyarakat akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu; dan f. pelaksanaan fasilitasi operasional ketatausahaan, acara dan keprotokoleran, pengumpulan dan penyiapan data manajemen kinerja, serta pelayanan bagi Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Bidang Kesatuan Bangsa dan Wilayah Perbatasan terdiri dari: a. Subbidang Kesatuan Bangsa; b. Subbidang Wilayah Perbatasan; dan c. Subbidang Fasilitasi Operasional Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Bidang Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, pengamatan perkembangan dan penyiapan bahan penyusunan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan, penyiapan bahan evaluasi dan penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penatagunaan tanah, hak dan pendaftaran tanah.
5
Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pertanahan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang penatagunaan tanah, hak dan pendaftaran tanah; b. penyiapan bahan penyusunan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang penatagunaan tanah, hak dan pendaftaran tanah; c. pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang
penatagunaan
tanah,
hak
dan
pendaftaran
tanah,
berikut
permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya; d. pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penatagunaan tanah, hak dan pendaftaran tanah; dan e. pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang penatagunaan tanah, hak dan pendaftaran tanah, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembagalembaga
negara,
partai
politik,
organisasi
profesi,
organisasi
kemasyarakatan, masyarakat akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu. Bidang Pertanahan terdiri dari: a. Subbidang Penatagunaan Tanah; dan b. Subbidang Hak dan Pendaftaran Tanah.
Bagan struktur organisasi Keasdepan Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan dapat digambarkan sebagai berikut.
6
ASISTEN DEPUTI BIDANG PERTAHANAN, KEAMANAN DAN PERTANAHAN
BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN
BIDANG KESATUAN BANGSA DAN WILAYAH PERBATASAN
BIDANG PERTANAHAN
SUB BIDANG PERTAHANAN
SUB BIDANG KESATUAN BANGSA
SUB BIDANG PENATAGUNAAN TANAH
SUB BIDANG KEAMANAN
SUB BIDANG WILAYAH PERBATASAN
SUB BIDANG HAK DAN PENDAFTARAN TANAH
SUB BIDANG FASILITASI OPERASIONAL BIDANG POLHUKAM
Jumlah sumber daya manusia Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan pada akhir 2014 adalah sebagaimana dalam tabel berikut. Pangkat
Jabatan
Pendidikan
Jenis Kelamin
Tingkat Gol.
Jmlh
Nama Jabatan
Jenis
Jmlh
Jmlh S2
S1
D3
SLTA
Jmlh P
L
IV/c
1
Asisten Deputi
1
1
-
-
-
1
-
1
1
IV/a
2
Kepala Bidang
2
2
-
-
-
2
-
2
2
III/d
2
III/c
3
Kepala Subbidang
7
2
4
1
7
3
4
7
III/b
2
III/a
2
Analis
2
-
2
2
2
-
2
III/a
1
Pengolah Data
1
1
1
1
1
7
Pangkat
Jabatan
Pendidikan
Jenis Kelamin
Tingkat Gol.
Jmlh
Nama Jabatan
Jmlh S2
II/d
1
Jmlh
14
Staf
Jenis
Jmlh S1
1 14
D3
SLTA
1 5
7
1
Jmlh P
1 1
14
5
L 1
1
9
14
Komposisi kuantitas pegawai tersebut, apabila dibandingkan dengan tugas dan fungsi yang diemban Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan, masih belum ideal, karena ada bidang dan sub bidang yang tidak memiliki dukungan SDM yang memadai, meskipun pada Maret 2014, unit kerja Asisten Deputi ini mendapatkan tambahan 2 staf baru. Bahkan, sejak 1 Maret s.d. 2 Juli 2014, unit kerja Asisten Deputi ini tidak memiliki pejabat Asisten Deputi, berhubung pejabat Asdep yang lama memasuki masa pensiun pada 28 Februari 2014, sedangkan pejabat Asdep penggantinya baru dilantik pada 3 Juli 2014. Sehubungan dengan kekurangan SDM tersebut, sebagian kegiatan kinerja harus dilakukan secara rangkap, dan upaya pencapaian target kinerja sering dilakukan dengan kerja lembur para staf.
C. Gambaran Aspek Strategis (Strategic Issues) Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan menghadapi berbagai faktor pendukung dan penghambat, baik yang berasal dari luar (eksternal) maupun yang berasal dari dalam (internal). Faktor-faktor tersebut perlu dikenali, dihadapi, dan disikapi dengan tepat agar tidak mengganggu pelaksanaan kerja. Adapun faktor-faktor yang biasa dihadapi oleh Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan adalah sebagai berikut: 1. Lingkungan Internal Berdasarkan hasil analisis internal, maka kekuatan, kelemahan, dan potensi Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan adalah sebagai berikut : a. Kekuatan Organisasi
8
1) komitmen
pimpinan
dalam
pelaksanaan
rencana
strategis
dan
reformasi birokrasi 2) kebijakan organisasi 3) sumber daya manusia yang berkualitas b. Kelemahan Organisasi 1) peningkatan kemampuan dan pengembangan sumber daya manusia belum sepenuhnya optimal 2) belum
diterapkannya
standar
pelayanan
secara
konsisten
dan
menyeluruh. c.
Potensi Organisasi 1) komitmen
yang
kuat
dari
pimpinan
dan
seluruh
staf
untuk
melaksanakan tugas dan fungsi organisasi, 2) tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berpotensi untuk dikembangkan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan 3) komitmen sumber daya manusia pelaksana untuk terus meningkatkan kinerja 2. Lingkungan Eksternal Faktor-faktor lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi penetapan dan pencapaian tujuan dan sasaran adalah: perkembangan politik dan hukum nasional, teknologi, dan globalisasi. Berdasarkan hasil analisis faktor-faktor eksternal,
maka
peluang
dan
ancaman
terhadap
Keasdepan
Bidang
Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan adalah sebagai berikut : a. Peluang Organisasi 1) Undang-Undang
Pelayanan
Publik
yang
memperkuat
landasan
Keasdepan Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan sebagai bagian dari lembaga pemerintahan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat; 2) Penyempurnaan, perbaikan, penyederhanaan sistem manajemen, prosedur,
dan
kebijakan
atau
ketentuan
perundang-undangan
(deregulasi dan debirokratisasi) dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
9
3) Pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan dinamis dalam mendukung pengembangan e-government di setiap instansi pemerintah; 4) Dukungan kebijakan tentang penerapan tata pemerintahan yang baik (good governance) di semua lini dan tingkatan pada semua kegiatan. b. Ancaman Organisasi Ancaman terhadap Keasdepan Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan adalah tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap birokrasi pemerintah. 3. Permasalahan Berdasarkan kekuatan, kelemahan, potensi, peluang, dan ancaman di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada selama ini dan kemungkinan yang akan dihadapi oleh Keasdep Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan dalam tahun-tahun mendatang, yaitu : a. Aspek Ketatalaksanaan Koordinasi dan kerja sama yang kurang optimal antar lembaga pemerintah di pusat dan daerah maupun dengan unit kerja lain di lingkungan lembaga kepresidenan, yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Keasdepan Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan; b. Aspek Sumber Daya Manusia Kualitas sebagian SDM masih perlu terus ditingkatkan untuk mendukung tugas dan fungsi Keasdepan Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan. c.
Aspek Sarana dan Prasarana Sistem
manajemen
informasi
berbasis
teknologi
informasi
belum
terintegrasi sepenuhnya dan belum ada kesesuaian antara manajemen teknologi informasi dengan sistem yang sedang dan akan dikembangkan.
10
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Kementerian/Lembaga (K/L) dalam menyelenggarakan kegiatannya berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra). Sekretariat Kabinet sebagai salah satu lembaga pemerintahan setingkat kementerian telah menyusun Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2010-2014 yang disahkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor Per-1/Seskab/II/2010. Berhubung pada 2011 Sekretariat Kabinet melakukan restrukturisasi organisasi, Renstra tersebut diperbarui dan disahkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyempurnaan Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2010-2014. Menindaklanjuti Peraturan Sekretaris Kabinet tersebut, Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kedeputian Polhukam) menetapkan Renstra Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2012-2014 pada Maret 2012 dengan mengacu pada penyempurnaan Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2010-2014. Sebagai penjabaran lebih lanjut Renstra Sekretariat Kabinet dan Renstra Kedeputian Polhukam, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan (Asdep 3) telah pula menyusun Renstra Asdep 3 sebagai pedoman dan arahan bagi seluruh jajaran Asdep 3 dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka. Berikut dijabarkan unsur-unsur yang terkait dengan Renstra dan perkembangan implementasi manajemen kinerja Asdep 3.
A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan Renstra Sekretariat Kabinet menyatakan visi dan misi Sekretariat Kabinet, sebagai dasar bagi segenap jajaran Sekretariat Kabinet dalam
11
melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Visi dan misi ini ditindaklanjuti oleh Kedeputian
Polhukam
dan
Asisten
Deputi Bidang
Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan (Asdep 3) sesuai dengan tingkat hirarki, tugas, dan fungsi masing-masing. Apabila disandingkan, visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut : VISI Sekretariat Kabinet Menjadi Sekretariat Kabinet yang profesional dan handal dalam mendukung Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan kekuasaaan pemerintahan
Kedeputian Polhukam Menjadi Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang profesional dan handal dalam membantu Sekretaris Kabinet memberikan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.
Asdep Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan Menjadi Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan yang profesional dan handal dalam membantu Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan memberikan dukungan perumusan, analisis, dan evaluasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, kesatuan bangsa, wilayah perbatasan, dan pertanahan
MISI Sekretariat Kabinet Memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dengan memegang teguh pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Kedeputian Polhukam Meningkatkan kualitas dukungan analisis kebijakan dan program pemerintah serta penyelesaian Perpres, Keppres dan Inpres di bidang politik, hukum, dan keamanan, dalam rangka membantu Sekretaris Kabinet memberi-kan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden, dengan memegang teguh prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
Asdep Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan Memberikan dukungan kepada Kedeputian Bidang Polhukam dengan meningkatkan kualitas dukungan perumusan, analisis, dan evaluasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, kesatuan bangsa, wilayah perbatasan, dan pertanahan dan memegang teguh prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
Dalam Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2010-2014, Sekretariat Kabinet menetapkan tujuan : Memberikan dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran yang 12
prima dalam rangka mendukung Presiden dan Wakil Presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan. Tujuan ini ditindaklanjuti oleh Kedeputian Polhukam dan Asdep 3 sesuai dengan tingkat hirarki, tugas, dan fungsi masing-masing. Apabila disandingkan, tujuan tersebut adalah sebagai berikut : Sekretariat Kabinet
Deputi Bidang Polhukam
Memberikan dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran yang prima dalam rangka mendukung Presiden dan Wakil Presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan.
Memberikan dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran yang prima di bidang politik, hukum, dan keamanan kepada Sekretaris Kabinet dalam rangka mendukung Presiden dan Wakil Presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan.
Asdep Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan Memberikan dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran yang prima di bidang pertahanan, keamanan, kesatuan bangsa, wilayah perbatasan, dan pertanahan dalam rangka mendukung Kedeputian Bidang Polhukam membantu Sekretaris Kabinet melaksanakan tugas dan fungsinya
Guna mencapai tujuan, perlu dirumuskan sasaran-sasaran strategis organisasi. Dalam Renstra Sekretariat Kabinet, ditetapkan lima sasaran kinerja Sekretariat Kabinet. Dari kelima sasaran dimaksud, sasaran yang terkait erat secara hirarkis-fungsional dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kedeputian Polhukam adalah : 1) Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan; dan 2) Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden. Dengan mengacu pada kedua sasaran Sekretariat Kabinet di atas, maka untuk mencapai tujuan, melaksanakan misi, dan mewujudkan visi organisasi, Kedeputian Polhukam dan Asdep 3 menetapkan sasaran sesuai dengan tingkat hirarkis, tugas, dan fungsi masing-masing. Apabila disandingkan, sasaran tersebut adalah sebagai berikut : Sasaran Sekretariat Kabinet yang terkait dengan Kedeputian Polhukam 1. Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis
Sasaran Kedeputian Polhukam 1. Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis
Sasaran Asdep 3 Terwujudnya peningkatan kualitas
13
Sasaran Sekretariat Kabinet yang terkait dengan Kedeputian Polhukam kebijakan 2. Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden
Sasaran Kedeputian Polhukam
Sasaran Asdep 3
kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan
hasil analisis kebijakan dan program pemerintah 2. Terwujudnya peningkatan di bidang pertahanan, kualitas penyelesaian Perkeamanan, kesatuan aturan Presiden, Keputusan bangsa, wilayah Presiden, dan Instruksi perbatasan, dan Presiden di bidang politik, pertanahan hukum, dan keamanan
Perumusan sasaran ini telah memenuhi formulasi SMART, yaitu Specific (spesifik), Measurable (dapat diukur), Achievable (dapat dicapai), Relevant (relevan) dan Time-bound (memiliki jangka waktu tertentu). Selanjutnya, dalam rangka mencapai tujuan strategis dan sasaran strategis tersebut, Asdep 3 menetapkan program operasional yaitu: “penyelenggaraan pelayanan dukungan kebijakan di bidang pertahanan, keamanan, kesatuan bangsa, wilayah perbatasan, dan pertanahan kepada Kedeputian Bidang Polhukam”. Pencapaian penyelenggaraan
tujuan dukungan
dan
sasaran
kebijakan
dilakukan
kepada
melalui
Presiden
selaku
program kepala
Pemerintahan. Program tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam program operasional, kegiatan, dan output/outcome sebagai berikut : Sasaran Strategis
Program Operasional
Kegiatan
Output/Outcome
Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, dan pertanahan
Penyelenggaraan dukungan kebijakan kepada presiden di bidang pertahanan, keamanan, dan pertanahan
1. Perumusan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, dan pertanahan;
1. Persentase laporan hasil analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, dan pertanahan
2. Pengamatan perkembangan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, dan pertanahan, baik di
2. Persentase laporan hasil pengamatan perkembangan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, dan
14
Sasaran Strategis
Program Operasional
Kegiatan dalam maupun di luar negeri; 3. Penyusunan laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, dan pertanahan.
Output/Outcome pertanahan. 3. Persentase laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, dan pertanahan
B. Penetapan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan Tahun 2014 Target capaian kinerja yang ditetapkan oleh Keasdepan Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan dalam Penetapan Kinerjanya tahun 2014 adalah sebagai berikut : Sasaran Strategis Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, dan pertanahan
Indikator Kinerja Utama
Target
1. Persentase laporan hasil analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, dan pertanahan secara tepat waktu
97%
2. Persentase laporan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, dan pertanahan yang ditindaklanjuti
97%
3. Persentase laporan hasil pengamatan perkembangan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, dan pertanahan secara tepat waktu
97%
4. Persentase laporan pengamatan perkembangan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, dan pertanahan yang ditindaklanjuti
97%
5. Persentase laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di
97%
15
Sasaran Strategis
C. Indikator
Kinerja
Indikator Kinerja Utama bidang pertahanan, keamanan, dan pertanahan secara tepat waktu
Target
6. Persentase laporan pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, dan pertanahan yang ditindaklanjuti
97%
Utama
Asisten
Deputi
Bidang
Pertahanan,
Keamanan, dan Pertanahan Tahun 2014 Indikator
Kinerja
Utama
(IKU)
Keasdepan
Bidang
Pertahanan,
Keamanan, dan Pertanahan tahun 2014 adalah sebagai berikut : Sasaran Strategis Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan
Uraian IKU a. Persentase laporan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan secara tepat waktu b. Persentase laporan analisis dan rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan yang ditindaklanjuti c. Persentase laporan pengamatan perkembangan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan secara tepat waktu d. Persentase laporan pengamatan perkembangan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan yang ditindaklanjuti e. Persentase laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan secara tepat waktu f. Persentase laporan pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan yang ditindaklanjuti
Alasan Menunjukkan pencapaian kinerja Asisten Deputi yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat dikuantifikasi, dan dapat diukur, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan dukungan kebijakan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan di bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan
16
Output disebut tepat waktu apabila laporan diajukan/disampaikan oleh Asdep dalam jangka waktu yang tidak melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan dalam standar operasional prosedur (yaitu: 7 hari), sedangkan output yang ditindaklanjuti adalah apabila laporan yang diajukan/ disampaikan oleh Asdep diterima, disetujui, atau mendapatkan tanggapan positif dari pimpinan.
17
BAB III CAPAIAN KINERJA
A. Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan Tahun 2014 Berdasarkan enam Indikator Kinerja Utama (IKU) di atas, capaian kinerja Asdep Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut. Target Kinerja
Realisasi dan Capaian Tahunan
Tahunan (Kuantitas)
Output Tahunan (Kuantitas)
Outcome Tahunan (Kuantitas)
Outcome dibanding Output (%) [ (5) : (4) ]
Outcome dibanding Target (%) [ (6) : (2) ]
Outcome dibanding Target (Kuantitas) [ (5) : (3) ]
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Hasil analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan secara tepat waktu
97%
170
186
186
100%
103,09%
109,41%
Hasil analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan yang ditindaklanjuti
97%
170
186
186
100%
103,09%
109,41%
Hasil pengamatan perkembangan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan secara tepat waktu
97%
12
8
8
100%
103,09%
66,66%
Hasil pengamatan perkembangan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan yang ditindaklanjuti
97%
12
8
8
100%
103,09%
66,66%
Hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertahanan,
97%
22
20
20
100%
103,09%
90,90%
Indikator Kinerja
Tahunan (%)
(1)
18
Target Kinerja
Realisasi dan Capaian Tahunan Outcome Tahunan (Kuantitas)
Outcome dibanding Output (%) [ (5) : (4) ]
Outcome dibanding Target (%) [ (6) : (2) ]
Outcome dibanding Target (Kuantitas) [ (5) : (3) ]
Indikator Kinerja
Tahunan (%)
Tahunan (Kuantitas)
Output Tahunan (Kuantitas)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
97%
22
20
20
100%
103,09%
90,90%
Keamanan, dan Pertanahan secara tepat waktu Hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan yang ditindaklanjuti
Tabel di atas dapat dirangkum menjadi sebagai berikut. Target Kinerja
Realisasi dan Capaian Tahunan Outcome Tahunan (Kuantitas)
Outcome dibanding Output (%) [ (5) : (4) ]
Outcome dibanding Target (%) [ (6) : (2) ]
Outcome dibanding Target (Kuantitas) [ (5) : (3) ]
Indikator Kinerja
Tahunan (%)
Tahunan (Kuantitas)
Output Tahunan (Kuantitas)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Dokumen yang disampaikan tepat waktu
97%
204
214
214
100%
103,09%
104,90%
Dokumen yang ditindaklanjuti
97%
204
214
214
100%
103,09%
104,90%
dokumen
yang
dihasilkan
Seluruh
oleh
Asisten
Deputi
Bidang
Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan sepanjang 2014 berjumlah 214 dokumen, atau 104,90% dari seluruh target output yang berjumlah 204 dokumen, dengan perincian: - 47 dokumen atau 90,38% dari seluruh output (52) yang ditargetkan dalam RAB 2014 - 167 dokumen (berbentuk memo laporan) atau sekitar 109,86% dari seluruh output (152) yang pengerjaannya tidak dianggarkan secara khusus dalam RAB 2014 (yaitu: dokumen hasil penanganan surat-surat masuk (antara lain: dari kementerian/lembaga lain dan dari masyarakat) termasuk dokumendokumen yang dihasilkan dari penyelenggaraan fasilitasi operasional
19
Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Kinerja ini merupakan pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan disposisi pimpinan. Hasil analisis disampaikan dalam bentuk memorandum laporan). Sepanjang 2014, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan menerima surat kategori substansi sebanyak 316 (tiga ratus enam belas) surat. Setelah surat-surat tersebut ditelaah dan diseleksi, tindak lanjut dari surat sebanyak itu adalah 167 memorandum laporan dari Asisten Deputi kepada Deputi. Dari 167 memorandum tersebut, 75 memorandum diajukan oleh Deputi Polhukam kepada Sekretaris Kabinet. Dari 75 memorandum yang diajukan oleh Deputi Polhukam kepada Sekretaris Kabinet, 47 memorandum diajukan oleh Sekretaris Kabinet kepada Presiden. Isu-isu penting yang disampaikan dalam memo-memo laporan tersebut adalah: 1. Laporan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, di antaranya : a. permohonan Penetapan Pemerintah berupa Keppres/Perpres/Inpres tentang pembelian/sewa beli Rumah Negara Golongan III yang Dikelola PT KA Persero. b. perkembangan ancaman terorisme di wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan menjelang Pemilu Presiden. c. prediksi ancaman terorisme dalam Pemilihan Presiden tahun 2014. e. penyelesaian Outstanding Boundary Problems (masalah perbatasan darat di Pulau Kalimantan) antara RI dan Malaysia. f. rencana penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara yang Berhadapan dengan Laut Lepas. g. rencana perubahan atas Perpres Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar. h. Permohonan Perpanjangan Inpres No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2014.
20
i. Pengajuan izin prakarsa penyusunan RPerpres tentang Program Pembangunan Kapal Selam. 2. Laporan dalam rangka penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, di antaranya : a. laporan pelaksanaan Jakarta International Defence Dialogue 2014 di Jakarta Convention Center pada tanggal 19 – 20 Maret 2014. b. laporan hasil Sidang Kesepuluh Komite Kebijakan Industri Pertahanan Tahun Anggaran 2013. c. laporan kinerja triwulan keempat Badan Koordinasi Keamanan Laut Tahun 2013. d. laporan program pembangunan kapal selam di PT PAL Indonesia (Persero). e. laporan Sidang I Komite Kebijakan Industri Pertahanan Tahun Anggaran 2014. f. persiapan Rapat Terbatas dalam rangka membahas konsep Komando Gabungan Wilayah Pertahanan. g. keterlibatan Lead Integrator Alutsista Matra Laut dalam proyek Kapal Kombatan. h. laporan kemajuan pembangunan kapal oleh PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero). i. laporan pembangunan Kapal Perusak Kawal Rudal di PT PAL Indonesia (Persero). j. laporan pembangunan Sistem Pertahanan Negara Periode 2004-2014. k. posisi Indonesia terhadap isu Laut China Selatan dan pelaksanaan Peraturan Provinsi Hainan tentang Perikanan. l. laporan hasil pengamatan serta pengumpulan data dan informasi terkait kemampuan dan kesiapan industri pertahanan dalam rangka menuju kemandirian industri pertahanan dalam negeri. m. penjelasan Menteri Pertahanan terkait urgensi Program Kapal Selam dan Pesawat Tempur KF-X/IF-X. n. laporan hasil Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Menteri Pertahanan
21
dan Panglima TNI tanggal 5 Juni 2014. o. penyelesaian sengketa lahan di kawasan hutan Register 13. p. permohonan audiensi H. Thenzur terhadap 4 permasalahan tanah miliknya. q. Surat Dewan Pertimbangan Presiden terkait RUU Hak Masyarakat Adat. r. permohonan pemblokiran perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 134/Gelora atas nama PT. Batara Indra di Timor Leste. s. operasi penindakan Mujahidin Indonesia Barat di Ciputat. t. hasil evaluasi pelaksanaan Inpres Nomor 2 Tahun 2013. u. laporan Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian. v. Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Terhadap Gerakan ISIS. w. Pengesahan Persetujuan Kerja Sama Industri Pertahanan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Turki. x. Optimalisasi Pengamanan Obyek Vital Nasional Strategis. y. Upaya percepatan pembangunan di wilayah perbatasan, khususnya di Kalimantan, NTT, dan Papua, untuk menciptakan wilayah perbatasan sebagai beranda depan NKRI. z. Analisis terhadap permasalahan tumpang tindih hak ulayat/masyarakat adat dengan pihak perusahaan. 3. Laporan dalam rangka pengamatan perkembangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, di antaranya : a. permohonan kepastian hukum lahan masyarakat Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang bekas HGU PTPN II. b. pengaduan masyarakat terkait proses jual beli lahan di Pulau Sitabok, Kabupaten Sumenep. c. permohonan audiensi dari Kesultanan Kasepuhan Cirebon. d. permohonan hak atas tanah negara eks tanah partikelir. e. status tanah Taman Rekreasi Wiladatika Cibubur.
22
f. hasil telaahan terhadap pengaduan masyarakat terkait permohonan hak atas tanah negara eks tanah partikelir di Jl. Jenderal Sudirman Nomor 237, Kecamatan Semarang Barat. g. penyelesaian tanah konsesi PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) di Dumai. h. perkembangan penyelesaian perbatasan darat antara RI dan Timor Leste. i. perkembangan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar. j. pengembangan infrastruktur untuk memudahkan aksesibilitas warga di daerah perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan. k. permasalahan lahan yang terkait dengan dugaan pelanggaran HAM. l. perkembangan penyelesaian masalah perbatasan dengan negara tetangga, khususnya dengan Malaysia dan Timor Leste. Perbandingan jumlah dokumen yang diterima dan dilaporkan kepada pimpinan dari tahun ke tahun sejak Mei 2011 adalah sebagai berikut. Mei - Des 2011
2012
2013
2014
Jumlah surat substansi yang diterima Asdep Pertahanan, Keamanan, Pertanahan
254
470
356
316
Jumlah surat substansi yang diproses dan dilaporkan kepada pimpinan dalam bentuk memorandum laporan
140
247
200
214
Tidak semua surat yang diterima oleh Asdep Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan diproses dan dilaporkan kepada pimpinan, karena surat-surat tersebut perlu ditelaah lebih dulu dan kemudian diseleksi untuk menetukan surat-surat mana yang perlu diproses dan dilaporkan atau ditindaklanjuti, dan mana yang tidak. Kinerja Asdep Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan juga tidak terlepas dari berbagai kendala. Adapun kendala yang biasa dihadapi oleh Asdep Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan adalah sebagai berikut: 1. Data yang telah diminta melalui korespondensi belum disiapkan oleh instansi yang dikunjungi pada saat pemantauan ke daerah.
23
2. Disposisi dari pimpinan instansi terkait dalam hal penunjukan pejabat yang menerima kunjungan sering kali belum turun pada saat melakukan kunjungan 3. Kejadian tidak terduga (seperti:kerusuhan, demo, ada kunjungan pejabat tinggi dari pusat) yang menjadikan pejabat yang bersangkutan tidak bisa ditemui 4. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (Staf/Pegawai) dalam pelaksanaan pekerjaan 5. Prasarana dan sarana (komputer, printer, fax, dll) kurang memadai 6. Biaya perjalanan dinas belum diterima oleh pejabat dan/ atau pegawai pada saat pelaksanaan tugas 7. Penyerapan anggaran tidak maksimal karena: - Kegiatan yang direncanakan seringkali di luar kendali unit kerja sehingga harus segera dilakukan perubahan anggaran - Seringkali terjadi kekurangan UP (uang persediaan) 8. Ketersediaan buku-buku referensi pendukung kerja masih kurang sehingga selama ini staf/pejabat mengupayakan sendiri buku-buku referensi tersebut secara pribadi. Koleksi buku di perpustakaan Sekretariat Kabinet masih sangat terbatas sehingga belum bisa diandalkan sebagai tempat referensi utama. Pada umumnya, kendala-kendala tersebut belum sampai menimbulkan gangguan signifikan terhadap kinerja Asdep Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan, sebagaimana terlihat bahwa sejauh ini, Asdep Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan masih bisa mengatasi kendala-kendala tersebut dan masih bisa memenuhi Indikator Kinerja Utama (IKU). Selain kemampuan mengatasi kendala, faktor-faktor lain yang berperan dalam keberhasilan Asdep Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan memenuhi IKU antara lain adalah: jumlah pegawai yang sedikit (hanya 14 orang, dari Asdep hingga staf) sehingga memudahkan koordinasi dan konsolidasi, kompetensi dan latar belakang pendidikan para pegawai yang mendukung, dan koordinasi yang baik dengan instansi-instansi terkait.
24
Rencana Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan yang dinilai berhasil dalam realisasinya pada 2014 terutama adalah kegiatan pemantauan dan pengamatan di daerah. Kegiatan ini menghimpun berbagai informasi tentang pelaksanaan kebijakan dan program Pemerintah di daerah, seperti: produksi alat-alat pertahanan dan keamanan, pembinaan wawasan kebangsaan di daerah, pengelolaan kawasan perbatasan, dan penanganan masalah dan sengketa pertanahan. Selain melakukan pemantauan dan pengamatan ke beberapa daerah di Indonesia, pada April 2014, Bidang Pertanahan juga mengikuti workshop internasional bertajuk “Appropriate Expropriation: Securing Land and Property Rights in Southeast Asia” di Kota Siem Reap, Kamboja. Dalam workshop yang ini, Bidang Pertanahan melakukan serangkaian studi perbandingan yang terkait dengan
perlindungan
hak-hak
pertanahan
pada
umumnya.
Hasilnya
disampaikan kepada pimpinan dalam bentuk laporan dan rekomendasi untuk langkah-langkah perbaikan kebijakan di bidang pertanahan.
Pegawai Bidang Pertanahan Sekretariat Kabinet bergabung bersama para peserta workshop internasional “Appropriate Expropriation: Securing Land and Property Rights in Southeast Asia” di Kota Siem Reap, Kamboja (April 2014).
25
Pemantauan Industri Pertahanan Galangan Kapal Nasional Ke PT. Dok Perkapalan Surabaya
Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan (bersama Staf Ahli Sekretaris Kabinet) memantau kegiatan industri pertahanan galangan kapal nasional di PT Dok Perkapalan Surabaya, dan mendapat penjelasan langsung dari Direktur Utama (Mei 2014).
Pegawai Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan dan Pertanahan Sekretariat Kabinet melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Gianyar Bali di bidang kesatuan bangsa, dan bertemu langsung dengan Bupati Gianyar Bapak A.A. Gde Agung Bharata (September 2014).
26
B. Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan Tahun 2014 Pada tahun anggaran 2014, Keasdepan Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan mendapatkan alokasi anggaran sebanyak Rp. 661.915.000,00 (enam ratus enam puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah). Jumlah tersebut berbeda dengan jumlah anggaran yang ditetapkan sebelumnya pada awal 2014 dalam dokumen Penetapan Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2014 (yaitu Rp. 800.000.000,00). Perbedaan tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden tersebut, pagu definitif awal dikurangi / dipotong sebesar Rp. 138.085.000,00, sebagaimana dikonfirmasi oleh
Deputi
Bidang
Administrasi
melalui
memorandum
nomor
M.296/Adm/06/2014 tanggal 18 Juni 2014, dan dirinci lagi oleh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan melalui memorandum nomor M.395/Adm1/06/2014 tanggal 24 Juni 2014. Perubahan jumlah anggaran ini sekaligus juga mengubah jumlah target output (dari semula 55 menjadi 52). Dalam rangka realisasi anggaran dimaksud, telah ditetapkan kegiatan (yaitu “Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan”, dengan kode 5017), output (yaitu “Dokumen Hasil Analisis Kebijakan di Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan”, dengan kode 5017.001), dan komponen (yaitu 5 komponen dengan kode 111, 112, 113, 114, 115, di mana masing-masing komponen terbagi menjadi sub komponen dengan kode AA, AB, AC). Perincian pembagian tersebut, pemanfaatan anggaran, dan jumlah output yang dihasilkan per komponen dan sub komponen adalah sebagaimana dalam tabel berikut.
27
halaman 28 - 33 ada di file terpisah
28
halaman 28 - 33 ada di file terpisah
29
halaman 28 - 33 ada di file terpisah
30
halaman 28 - 33 ada di file terpisah
31
halaman 28 - 33 ada di file terpisah
32
halaman 28 - 33 ada di file terpisah
33
BAB IV PENUTUP
A. Simpulan Umum atas Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan Dari data-data di atas, kesimpulan umum tentang pencapaian unit kerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan sepanjang 2014 adalah sebagai berikut. a. Dari Segi Anggaran Sepanjang 2014, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan telah memanfatkan anggaran sebesar Rp. 608.465.680 (enam ratus delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah) atau 91,92% dari seluruh pagu anggaran 2014 (sebesar Rp. 661.915.000). Maka sisa anggaran tahun 2014 adalah sebesar Rp. 53.449.320 (lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah). b. Dari Segi Output Seluruh dokumen yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan sepanjang 2014 berjumlah 214 dokumen, atau 104,90% dari seluruh target output yang berjumlah 204 dokumen, dengan perincian: - 47 dokumen atau 90,38% dari seluruh output (52) yang ditargetkan dalam RAB 2014 - 167 dokumen (berbentuk memo laporan) atau sekitar 109,86% dari seluruh output (152) yang pengerjaannya tidak dianggarkan dalam RAB 2014. Dari sudut pandang perencanaan, angka-angka di atas dapat dikatakan memuaskan karena telah mencapai lebih dari 85%. Selanjutnya, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi informasi akuntabilitas Asdep Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan serta menjadi masukan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja pada masa yang akan datang. 34
Peningkatan kinerja diperlukan agar Asdep Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan dapat lebih meningkatkan kontribusinya dalam rangka memberikan dukungan staf dan administrasi serta pemikiran dalam rangka pengambilan dan pengendalian kebijakan pemerintah.
B. Langkah-langkah Perbaikan untuk Peningkatan Kinerja Sepanjang
2014,
Asdep
Bidang
Pertahanan,
Keamanan,
dan
Pertanahan telah dapat mempertahankan kinerjanya, sebagaimana terlihat dari keberhasilan Asdep ini memenuhi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan mencapai persentase
pemanfaatan
anggaran
yang
memuaskan.
Untuk
terus
mempertahankan keberhasilan ini, dan juga sebagai upaya untuk mengatasi berbagai kendala yang timbul, Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan senantiasa melakukan langkah-langkah perbaikan, seperti : 1. meningkatkan
kompetensi
Sumber
Daya
Manusia
Asdep
Bidang
Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan dengan mengikutsertakan mereka dalam berbagai kegiatan pendidikan dan latihan, seminar, forum group discussion (FGD), dan forum-forum semacamnya 2. mengadakan pertemuan rutin yang dipimpin oleh Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan untuk koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan tugas dan fungsi 3. memaksimalkan efektivitas prasarana dan sarana yang tersedia 4. membuat sitem monitoring surat masuk dan keluar untuk memantau posisi, penanganan, dan kemajuan pemrosesan surat-surat tersebut, sehingga masalah-masalah yang timbul dapat langsung diketahui 5. memutakhirkan (meng-update) secara berkala informasi yang terkait dengan capaian output dan pemanfaatan anggaran oleh Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan 6. menciptakan inovasi-inovasi baru untuk meningkatkan kinerja Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan, seperti: membuat electronic media group
dengan
menggunakan
aplikasi
whatsapp
untuk
memfasilitasi
koordinasi para pegawai Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan secara online, dan menciptakan database isu-isu aktual di 35
bidang-bidang dalam lingkup kerja Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan 7. mengikutsertakan staf dalam tim-tim yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi seperti: Tim Desk Informasi, Tim SAKIP, atau Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet 8. menjalin koordinasi dengan instansi-instansi terkait ____________________
36
Tabel Pemanfaatan Anggaran oleh Asisten Deputi Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan Tahun 2014
Kode
Kegiatan/ Komponen/ Sub Komponen
(1)
(2)
111
Penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, dan pertanahan
AA
Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, dan pertanahan
AB
Rapat koordinasi dalam rangka penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, dan pertanahan
AC
28
Diskusi dalam rangka penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, kesatuan bangsa, wilayah perbatasan, dan pertanahan
TARGET
REALISASI
% Realisasi
Output (dokumen)
Anggaran (Rp)
Output (dokumen)
Anggaran (Rp)
Output
Anggaran
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
5
2
2
1
3,660,000
440,000
3,000,000
220,000
4
1
2
1
3,093,000
220,000
2,653,000
220,000
80.00%
50.00%
100.00%
100.00%
Keterangan Pemanfaatan (9)
84.51%
50.00%
biaya transpor dalam kota untuk menghadiri rapat di kementerian atau lembaga lain dalam rangka pengumpulan data untuk bahan analisis dan evaluasi
88.43%
fasilitasi penyelenggaraan rapat dalam rangka penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, dan pertanahan
100.00%
biaya transpor dalam kota untuk menghadiri rapat di kementerian atau lembaga lain dalam rangka pengumpulan data untuk bahan analisis dan evaluasi
Kode
Kegiatan/ Komponen/ Sub Komponen
(1)
(2)
112
Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, dan pertanahan
AA
Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyiapan pendapat atau pandangan atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, dan pertanahan
AB
29
Rapat koordinasi dalam rangka penyiapan pendapat atau pandangan atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, dan pertanahan
TARGET
REALISASI
% Realisasi
Output (dokumen)
Anggaran (Rp)
Output (dokumen)
Anggaran (Rp)
Output
Anggaran
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
97,194,400
115.38%
13
2
11
132,744,000
440,000
132,304,000
15
1
14
220,000
96,974,400
50.00%
127.27%
Keterangan Pemanfaatan (9)
73.22%
50.00%
73.30%
biaya transpor dalam kota untuk menghadiri rapat di kementerian atau lembaga lain dalam rangka pengumpulan data untuk bahan analisis dan evaluasi - fasilitasi rapat koordinasi dalam rangka penyiapan pendapat atau pandangan atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, dan pertanahan - biaya perjalanan dinas ke Kabupaten Banjar (Jawa Barat), Kota Padang (Sumatera Barat), Kota Surabaya (Jawa Timur, sebanyak 2 kali untuk 2 kesempatan yang berbeda), Yogyakarta, Sentul (Jawa Barat, sebanyak 3 kali untuk 3 kesempatan yang berbeda), dan Kota Malang (Jawa Timur)
TARGET
REALISASI
% Realisasi
Kode
Kegiatan/ Komponen/ Sub Komponen
(1)
(2)
113
Pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, dan pertanahan, berikut permasalahan yang timbul dan pemecahannya
9
115,687,000
7
115,246,330
77.78%
99.62%
AA
Pengumpulan data dalam rangka pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, dan pertanahan, berikut permasalahan yang timbul dan pemecahannya
2
440,000
0
0
0.00%
0.00%
AB
30
Pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, dan pertanahan, berikut permasalahan yang timbul dan pemecahannya
Output (dokumen)
Anggaran (Rp)
Output (dokumen)
Anggaran (Rp)
Output
Anggaran
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
7
115,247,000
7
115,246,330
100.00%
99.999%
Keterangan Pemanfaatan (9)
biaya perjalanan dinas ke Provinsi Jawa Tengah (Kota Solo), Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepulauan Riau (sebanyak 2 kali untuk 2 kesempatan yang berbeda, yaitu di Kota Tanjung Pinang dan Batam), Sulawesi Selatan (Kota Makassar), Jawa Timur, dan Kalimantan Timur (Kota Samarinda)
Kode
Kegiatan/ Komponen/ Sub Komponen
(1)
(2)
114
AA
AB
31
Pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, dan pertanahan Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, dan pertanahan
Pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, dan pertanahan
TARGET
REALISASI
% Realisasi
Output (dokumen)
Anggaran (Rp)
Output (dokumen)
Anggaran (Rp)
Output
Anggaran
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
22
5
17
352,776,000
550,000
352,226,000
20
3
17
352,554,900
330,000
352,224,900
90.91%
60.00%
100.00%
Keterangan Pemanfaatan (9)
99.94%
60.00%
99.9997%
biaya transpor dalam kota untuk menghadiri rapat di kementerian atau lembaga lain dalam rangka pengumpulan data untuk bahan analisis dan evaluasi
biaya perjalanan dinas ke Provinsi Sulawesi Selatan (Kota Makassar), Sumatera Selatan (Kota Palembang), Jawa Tengah (Kota Semarang), Sumatera Barat (Kota Bukittinggi), Jawa Timur (Kota Surabaya), Bangka Belitung (Kabupaten Belitung), Papua (Kota Jayapura), Bali (3 kegiatan untuk 3 bidang yaitu bidang hankam, bidang kesatuan bangsa, dan bidang pertanahan), Kalimantan Barat (Kabupaten Singkawang), Kalimantan Selatan (Kabupaten Banjar), Bengkulu (Kota Bengkulu), Sulawesi Utara, NTB (2 kegiatan untuk 2 bidang yaitu bidang hankam
Kode
Kegiatan/ Komponen/ Sub Komponen
(1)
(2)
TARGET
REALISASI
% Realisasi
Output (dokumen)
Anggaran (Rp)
Output (dokumen)
Anggaran (Rp)
Output
Anggaran
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Keterangan Pemanfaatan (9) dan bidang kesatuan bangsa), dan Lampung (Kota Bandar Lampung)
115
Pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang pertahanan dan keamanan baik di luar negeri maupun di dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembagalembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademik, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu
3
57,048,000
1
40,377,050
33.33%
70.78%
AA
Rapat konsultasi dalam rangka pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang pertahanan dan keamanan baik di luar negeri maupun di dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembagalembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademik, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu
1
220,000
0
0
0.00%
0.00%
32
Kode
Kegiatan/ Komponen/ Sub Komponen
(1)
(2)
AB
Pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang pertahanan dan keamanan baik di luar negeri maupun di dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembagalembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademik, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu
TARGET
REALISASI
% Realisasi
Output (dokumen)
Anggaran (Rp)
Output (dokumen)
Anggaran (Rp)
Output
Anggaran
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
2
56,828,000
1
40,377,050
50.00%
71.05%
52
661,915,000
47
608,465,680
90.38%
91.93%
TOTAL
5017
33
Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan kepada Presiden di bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan (5017)
Keterangan Pemanfaatan (9)
biaya perjalanan dinas ke negara Kamboja (Kota Siem Reap)
