LAPORAN ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

LAPORAN ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU NO. 1 A.

PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2

TEMUAN/ KETERANGAN 3

UMUM

1.

Buat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.

Tanda Terima penyerahan dokumen dan laporan dari KPU Kabupaten Kotawaringin Barat kepada KAP telah dibuat, ditandatangani oleh pihak KPU Kabupaten Kotawaringin Barat serta disaksikan oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 25 April 2014 bertempat di Aula KPU Provinsi Kalimantan Tengah.

2.

a) Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dengan cara: 1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi yang tercantum dalam rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye (yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dana kampanye) 2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi. 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam LPPDK & RKDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut

a, b dan c Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) tidak terlampir/tidak ada, sehingga prosedur tersebut tidak dapat dilaksanakan.

b) Menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDK. c) Jika terdapat transaksi yang tercantum dalam RKDK tetapi tidak terdapat dalam LPPDK, cantumkan dalam temuan.

2

NO. 1

PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2

TEMUAN/ KETERANGAN 3

Catatan: Untuk Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan kabupaten/kota pemilihan transaksi tersebut dilakukan terhadap 15 (lima belas) transaksi. B. 3.

4.

REKENING DANA KAMPANYE

Tentukan kesesuaian status bank (umum atau bukan) dimana RKDK dibuka oleh Partai Politik Peserta Pemilu dengan mencantumkan status bank tersebut dalam temuan.

Bank yang ditunjuk oleh Partai Politik Peserta Pemilu untuk pembukaan RKDK berstatus Bank Umum. Bank tersebut adalah Bank BNI 1946 CABANG PANGKALAN BUN, Nomor: 0164091730

a) Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut dengan nama Partai Politik Peserta Pemilu, dengan mencantumkan dalam temuan nama Partai Politik Peserta Pemilu dan nama yang tercantum dalam RKDK tersebut.

a dan b Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) tidak terlampir/tidak ada, sehingga prosedur tersebut tidak dapat dilaksanakan.

b) Apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu bukan atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Parta Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. C. 5.

PENERIMAAN DANA KAMPANYE

a) Periksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dan bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu sebagai pendukung LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu untuk transaksi penerimaan Dana Kampanye, dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup penerimaan dari pihak-pihak berikut: 1) Partai Politik Peserta Pemilu 2) Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota. 3) Sumbangan dari pihak lain: (a) Perseorangan, (b) Kelompok, (c) Perusahaan/Badan Usaha Non Pemerintah (d) Lainnya (termasuk hutang dan diskon

3

a) Penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik telah diklasifikasikan sesuai dengan sumber (Partai Politik atau Calon Legislatif) dan bentuk penerimaannya (uang, barang atau jasa). Penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye terdiri atas Penerimaan dari Partai Politik sebesar Rp 2.500.000, dan penerimaan dari calon legislatif sebesar Rp. 400.000.000.

NO. 1

PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2

TEMUAN/ KETERANGAN 3

b) Jika Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifikasi dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan.

b) Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Perserta Pemilu dan/atau LPPDK Partai Politik Perserta Pemilu memperlihatkan klasifikasi penerimaan sesuai dengan ketentuan.

c) Periksa kebenaran surat pernyataan penyumbang

c) Partai Politik Peserta Pemilu tidak menerima sumbangan dari pihak lain sehingga tidak terdapat surat pernyataan penyumbang.

untuk transaksi penerimaan dana kampanye dari Partai Politik Peserta Pemilu yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan sumbangan yang diterima dari pihak-pihak sebagai berikut: 1) Perseorangan, 2) Kelompok 3) Perusahaan/badan usaha 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon) d) Jika terdapat pemberi sumbangan yang tidak

membuat surat pernyataan, laporkan dalam temuan. 6.

a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut. b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan

dalam temuan. 7.

a) Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK

4

a) Seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye telah dilakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis. Hasil perhitungan tersebut telah menunjukkan keakurasian matematis. a) Jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang dalam Daftar Laporan penerimaan Sumbangan Dana Kampanye telah dibandingkan dengan yang tercantum dalam LPPDK dan menghasilkan temuan bahwa penerimaan yang tercantum dalam LPPDK tidak mencakup secara keseluruhan transaksi

NO. 1

PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2

TEMUAN/ KETERANGAN 3

dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. b) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan

b) Jumlah penerimaan yang dilaporkan dalam LPPDK adalah penerimaan yang berasal dari calon legislatif sebesar Rp. 200.000.000, sedangkan jumlah penerimaan pada Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari partai politik sebesar Rp. 2.500.000 dan dari calon legislatif sebesar Rp. 400.000.000. Sehingga dari hasil perbandingan tersebut terdapat temuan ketidaklengkapan dalam pencatatan penerimaan di LPPDK sebesar Rp. 200.000.000 dari calon legislatif dan sebesar Rp. 2.500.000 dari partai politik.

c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu

c dan d Perbedaan tersebut telah dikonfirmasikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu namun sampai dengan tenggat waktu yang ditentukan tidak diperoleh jawaban atas konfirmasi. telah kami lakukan verifikasi dimana penyebab perbedaan tersebut disebabkan ketidaklengkapan dalam pencatatan penerimaan di LPPDK sebesar Rp. 200.000.000 dari calon legislatif dan tidak tercatatnya penerimaan dari partai politik sebesar Rp. 2.500.000. Terhadap hal tersebut telah dilakukan konfirmasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu, akan tetapi jawaban atas konfirmasi tidak dapat dilakukan verifikasi karena ketidaktersediaan bukti transaksi yang terkait.

d) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Peserta Pemilu dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.

5

NO. 1

8.

PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2

a) Tentukan keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif. b) Jika terdapat perhitungan jumlah sumbangan

kumulatif untuk tiap penyumbang yang tidak akurat, laporkan dalam temuan.

9.

a) Tentukan kepatuhan terhadap sumber sumbangan yang diperbolehkan menurut ketentuan yang berlaku dengan cara menelusuri seluruh transaksi penerimaan yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ke fotokopi identitas penyumbang. b) Jika terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan, laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang tersebut dalam temuan.

10.

TEMUAN/ KETERANGAN 3

a) Telah dilakukan keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara kumulatif di dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. Hasil perhitungan tersebut telah menunjukkan keakurasian matematis. a dan b Seluruh sumbangan yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye tidak didukung oleh fotokopi identitas penyumbang sehingga tidak dapat ditelusuri lebih lanjut. Berdasarkan Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye tidak ada penerimaan sumbangan yang melebihi jumlah Rp 1 miliar.

a) Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi penerimaan a) Di dalam Daftar Laporan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara: Kampanye terdapat 62 transaksi 1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi untuk seluruh periode. 25% dari penerimaan secara acak yang mewakili 62 transaksi adalah berkisar 16 ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan transaksi. Karena jumlah bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode minimum transaksi yang harus yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan dipilih adalah 15 untuk Provinsi Sumbangan Dana Kampanye. dan Kabupaten, maka ada 15 2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi transaksi yang dipilih secara acak menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) untuk dilakukan pengujian. transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam DSPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.

6

NO. 1

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

TEMUAN/ KETERANGAN

2

3

b) Melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut: 1) Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan surat pernyataan penyumbang tersebut. a) Identitas penyumbang perseorangan dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perseoragan dan bukti-bukti pendukung fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah dan fotokopi NPWP (apabila ada) b) Identitas kelompok dibuktikan dengan surat pernyataa penyumbang keompok dan buktibukti pendukung fotokopi NPWP kelompok (apabila ada) c) Identitas perusahaan dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perusahaan dan/atau badan usaha non pemerintah dan bukti-bukti pendukung fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP. d) Jika terdapat perbedaaan, laporkan perbedaan tersebut dalam temuan.

b) Seluruh transaksi yang dilakukan pengujian berasal dari sumbangan calon legislatif. Tidak terdapat penerimaan sumbangan yang berasal dari pihak lain (perseorangan, kelompok dan badan usaha/perusahaan) sehingga tidak diperlukan adanya surat pernyataan penyumbang.

c) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut.

c dan d Seluruh transaksi yg dilakukan pengujian (15 transaksi) tidak dapat ditelusuri karena ketidaktersediaan bukti pendukung. Dan seluruh transaksi tersebut tidak tercantum/tercatat di dalam RKDK (lihat keterangan hasil pelaksanaan prosedur 2.a dan 2.b) e) Mengacu pada keterangan hasil prosedur 7.c, maka prosedur tidak dapat dilaksanakan.

d) Jika terdapat penerimaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan.

e) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi transaksi tersebut dalam kertas kerja yang mencakup pada: 1) Tanggal transaksi 2) Nilai transaksi 3) Nama, alamat dan identitas (fotokopi KTP, NPWP, Akta Pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak

7

NO. 1

PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2

TEMUAN/ KETERANGAN 3

yang memberi sumbangan. 4) Jenis penerimaan (kas atau bukan kas); dan 5) Klasifikasi penerimaan f) Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasikan keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan, da bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP.

Tidak terdapat sumbangan dari pihak lain sehingga prosedur yang dipersyaratkan di dalam poin f,g,h,i,j dan k tidak perlu dilakukan.

g) Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut. h) Bandingkan informasi antara yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. i) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan. j) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan pencocokan atas bukti-buktii yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu. k) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Partai Politik Peserta Pemilu dan hasil pencocokan dengan bukti yang dterima dari Peserta Pemilu. l) Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima, berdasarkan tabel yang disediakan. m)Jika terdapat sumbangan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat Partai Politik Peserta Pemilu tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan table tersebut, laporkan dalam temuan

8

Kami tidak mendapat tabel yang disediakan berdasarkan informasi yang terdapat dalam prosedur 10.l, dalam usaha untuk menentukan nilai wajar sumbangan dalam bentuk bukan kas. Untuk itu, kami tidak dapat melaksanakan prosedur 10.l dan 10.m.

NO. 1

D. 11.

PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2 PENGELUARAN DANA KAMPANYE

a) Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye (“DAPDK”) Peserta Pemilu catatan sebagai pendukung LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengeluaran Dana Kampanye dari Partai Politik Peserta Pemilu memperlihatkan dengan bentuk pengeluaran (kas dan bukan kas) dan klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal dan lain-lain) menurut ketentuan.

TEMUAN/ KETERANGAN 3

a dan b Pengklasifikasian dan bentuk pengeluaran dalam DAPDK Peserta Pemilu sebagai pendukung LPPDK telah sesuai dengan bentuk pengeluaran (kas dan bukan kas) namun tidak mengklasifikasikan pengeluaran sesuai ketentuan. (pengeluaran operasi, modal dan lain-lain).

b) Jika DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu dan atau LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak memperlihatkan klasifikasi pengeluaran tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifikasi dalam DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan. `12. a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut. b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan 13.

b) Seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK telah dilakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis. Hasil perhitungan tersebut telah menunjukkan keakurasian matematis.

a) Bandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.

a) Telah dilakukan perbandingan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.

b) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan

b dan c Pengeluaran yang dilaporkan dalam DAPDK maupun LPPDK adalah pengeluaran yang hanya berbentuk penyebaran bahan kampanye kepada umum dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang undangan.

c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindak

lanjuti dengan melakukan prosedur yang menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.

9

NO. 1

PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2

TEMUAN/ KETERANGAN 3

Hasil perbandingan menunjukkan bahwa jumlah pengeluaran yang tercatat dalam DAPDK telah sesuai dengan LPPDK. 14.

Tentukan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi pengeluaran dalam DAPDK dengan cara: a) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi pengeluaran secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis pengeluaran (kas dan bukan kas), klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal dan lain-lain) dan periode yang tercakup dalam DAPDK

Jumlah keseluruhan transaksi di dalam DAPDK adalah 4 transaksi untuk seluruh periode. Karena jumlah keseluruhan transaksi kurang dari 15 transaksi, maka keseluruhan transaksi tersebut akan diuji.

b) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, makan yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi. c) Apabila jumlah keseluruhan transaksi pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam DAPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi. d) Melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut: 1) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya dan ke RKDK.

Hasil penelusuran transaksi dalam Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye ditemukan: 1) seluruh transaksi pengeluaran tidak melalui RKDK, karena Fotokopi RKDK yang terlampir hanya terdapat transaksi pembukaan rekening (lihat hasil prosedur 2.a dan 2.b)

2) Jika terdapat pengeluaran yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan

2) Seluruh transaksi pengeluaran yang tercantum dalam DAPDK tidak memiliki bukti pendukung.

3) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi atas transaksi tersebut yang mencakup pada: (a) Tanggal transaksi (b) Nilai transaksi

3) Mengacu pada keterangan hasil prosedur 14.d.2, maka pendokumentasian informasi transaksi tidak dapat dilakukan.

10

NO. 1

PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2

TEMUAN/ KETERANGAN 3

(c) Pihak menerima pembayaran dari Peserta Pemilu, serta (d) Sifat dan deskripsi dari transaksi 4) Untuk transaksi pengeluaran dana kampanye dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai pengeluaran tersebut berdasarkan harga yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan.

4 dan 5 Tidak ada pengeluaran dalam bentuk bukan kas sehingga prosedur tersebut tidak dapat dilaksanakan

5) Jika terdapat pengeluaran dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan table tersebut, laporkan dalam temuan. 6) Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum, tentukan kepatuhan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan yang dicantumkn dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.

6 dan 7 Mengacu pada keterangan hasil prosedur 14.d.2, maka prosedur tidak dapat dilaksanakan.

7) Selanjutnya tentukan kepatuhan pencatatan atas

sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan yang telah disebutkan di atas. E.

SURAT REPRESENTASI DARI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU KEPADA KAP

15.

Dapatkan Surat Representasi Partai Politik Peserta Pemilu yang menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh Peserta Pemilu kepada KAP.

11

Sampai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan, kami belum mendapatkan Surat Representasi dari Partai Politik Peserta Pemilu.

AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM

NO.

HAL

1 A. 1.

2

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

3

4

PATUH/ TIDAK PATUH 5

UMUM

CAKUPAN LAPORAN

Partai Politik Peserta Pemilu a) Pasal 135 Ayat wajib menyerahkan Laporan (1) UndangPenerimaan dan Pengeluaran Undang Nomor 8 Dana Kampanye (paling lambat Tahun 2002 15 (lima belas) hari setelah b) Pasal 25 ayat (1), tanggal pemungutan suara) Ayat (2) dan Ayat berikut di bawah ini beserta (3) Peraturan laporan - laporan lainnya yang KPU Nomor 17 terkait Tahun 2013 a) Pada Partai Politik Tingkat sebagaimana Pusat 1 (satu) buah Laporan diubah dengan Penerimaan dan Pengeluaran Peraturan KPU Dana Kampanye Partai Politik Nomor 1 Tahun Tingkat Pusat. 2014 b) Pada Partai Politik Tingkat c) Model DK-10 Provinsi, yang mencakup: PARPOL. 1) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingka Provinsi, dan 2) Seluruh Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Kabupaten/ Kota di Provinsi yang bersangkutan. Dilengkapi dengan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye: 1) Model DK-1 PARPOL; 2) Model DK-2 PARPOL; 3) Model DK-3 PARPOL; 4) Model DK-4 PARPOL

14

Patuh

NO.

HAL

1

2

2.

3 5) Model DK-5 PARPOL; 6) Model DK-6 PARPOL; 7) Model DK-7 PARPOL; 8) Model DK-8 PARPOL; 9) Model DK-9 PARPOL; 10) Model DK-10 PARPOL; 11) Model DK-11 PARPOL; 12) Model DK-12 PARPOL; 13) Model DK-13 PARPOL; 14) Copy Bukti Tagihan/ Utang 15) Bukti-Bukti Transaksi Penerimaan dan transaksi Pengeluaran. 16) Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain PERIODE Partai Politik Peserta Pemilu PENCATATAN wajib melakukan pencatatan DAN penerimaan dan pengeluaran PELAPORAN Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada KAP.

PERATURAN TERKAIT 4

a) Pasal 129 Ayat (7) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 17 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014

PATUH/ TIDAK PATUH 5

Patuh

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU

B. 3.

UNSUR KEPATUHAN

RKDKP

Partai Politik Peserta Pemilu wajib menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank

15

a) pasal 129 ayat (3) Tidak Patuh dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

1

2

3

4.

5.

PERATURAN TERKAIT

PATUH/ TIDAK PATUH 5

4 diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014 BATASAN Partai Politik Peserta Pemilu a) Pasal 129 ayat (3) Patuh MAKSIMUM wajib mematuhi jumlah dan ayat (4) dan SUMBANGAN penerimaan sumbangan Pasal 131 ayat (mencakup uang, barang, dan/atau (1), ayat (2), dan jasa yang dapat dinilai dengan ayat (3) Undanguang, termasuk hutang dan diskon Undang Nomor 8 pembelian barang atau jasa yang Tahun 2012; melebihi batas kewajaran b) Pasal 11, Pasal 19 transaksi jual beli secara umum) ayat (1), Pasal 45 yang dilaporkan dalam LPPDK ayat (1) dan Pasal tidak boleh melebihi jumlah di 46 Peraturan KPU bawah ini; Nomor 17 Tahun a) Rp 1 Miliar untuk penyumbang 2013 perseorangan sebagaimana b) Rp 7,5 Miliar untuk diubah dengan penyumbang kelompok dan/ Peraturan KPU atau badan usaha non Nomor 1 Tahun pemerintah 2014. KETEPATAN Partai Politik Peserta Pemilu a) Pasal 134 ayat (1) Patuh WAKTU wajib mematuhi penyerahan Undang-Undang PELAPORAN laporan sebagai berikut sesuai Nomor 8 Tahun KE KPU (LPdengan waktu yang telah 2012; 1, LP-2, setor ke ditetapkan : b) Pasal 15 ayat (2), Kas Negara, a) Penerimaan Sumbangan pasal 20 ayat (5) lapor ke KPU) Periode I dan Periode II dan Pasal 22 ayat b) Pembukaan Rekening Khusus (4) Peraturan Dana Kampanye KPU Nomor 17 c) Laporan Awal Dana Kampanye Tahun 2013 sebagaimana Dilengkapi dengan: diubah dengan - Berkas Tanda Terima dari KPU Peraturan KPU - Daftar Penerimaan Sumbangan Nomor 1 Tahun Dana Kampanye Periode I dan 2014; Periode II c) Surat KPU nomor - Model DK8-PARPOL (lihat 658/KPU/IX/201 A.1) 3 tanggal 27 - Model DK9-PARPOL (lihat September 2013; A.1)

16

NO.

HAL

1

2

UNSUR KEPATUHAN 3

4 d) Surat KPU Nomor 659/KPU/ IX/2013 tanggal 27 September 2013 e) Surat KPU Nomor 811/KPU/ XI/2013 tanggal 29 November 2013 f) Surat KPU Nomor 821/KPU/XI/ 2013 tanggal 29 November 2013; g) Surat KPU Nomor 860/KPU/XII/ 2013 tanggal 24 Desember 2013; h) Surat KPU Nomor 69/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014 i) Surat KPU Nomor 70/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014.

Apabila terdapat Partai Politik Peserta Pemilu menerima sumbangan yang dilarang maka wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut: a) Dilarang menggunakan sumbangan tersebut; b) Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara; dan c) Melaporkan sumbangan yang dilarang

a) Pasal 131 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013

-

6.

PERATURAN TERKAIT

17

PATUH/ TIDAK PATUH 5

Patuh

NO.

HAL

1

2

7.

SUMBER DANA PARTAI DAN CALEG

3 * Dilengkapi bukti lapor kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penentuan Peneriman Negara Bukan Pajak (”SSPNBP”). Sumber Dana Kampanye Calon Anggota DPR dan DPRD bersumber dari kekayaan pribadi dan Partai Politik yang bersangkutan. (Untuk menguji kepatuhan ini lihat DK13PARPOL dan DK 12-PARPOL)

4 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014 a) Pasal 41 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; b) Surat KPU Nomor 859/KPU/ XII/2013 tanggal 24 Desember 2013.

PATUH/ TIDAK PATUH 5

Patuh

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU

C.

8.

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PERIODE LAPORAN PENERIMAAN AWAL

Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu,meliputi: a) Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung sejak 3 (tiga) hari ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu sampai dengan pembukaan rekening khusus Dana Kampanye .

18

a) Pasal 129 ayat (6) dan ayat (7) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (2) a) Patuh Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

1

2

3 b) Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye yang yang dilaporkan terhitung dari sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Pemilu dalam bentuk rapat umum.

9.

TANGGAL PEMBUKAAN RKDKP

NAMA BANK

NAMA PEMILIK RKDKP

PERATURAN TERKAIT 4 c) Surat KPU Nomor 69/KPU/II/ 2013 tanggal 7 Februari 2014; d) Surat KPU Nomor 70/KPU/II/ 2013 tanggal 7 Februari 2014.

PATUH/ TIDAK PATUH 5 b) Tidak Patuh

Partai Politik Peserta Pemilu a) Pasal 129 ayat (4) wajib membuka Rekening Khusus dan ayat (6) dan Dana Kampanye: 134 ayat (1) dan a) Dimulai 3 (tiga) hari setelah ayat (6) Undang- a) Patuh Peserta pemilu ditetapkan Undang Nomor 8 sebagai peserta Pemilu dan Tahun 2012; paling lambat 14 (empat belas b) Pasal 14 ayat (1) hari) sebelum hari pertama dan ayat (2) dan jadwal pelaksanaan kampanye Pasal 15 dalam bentuk rapat umum. Peraturan KPU b) Pada bank pemerintah atau Nomor 17 Tahun b) Patuh bank bukan pemerintah yang 2013 mempunyai perwakilan di sebagaimana Provinsi dan/atau diubah dengan kabupaten/kota diseluruh Peraturan KPU wilayah Indonesia. Nomor 1 Tahun 2014; c) Atas nama Partai Politik c) Surat KPU c) Tidak Patuh Peserta Pemilu, apabila Nomor 851/KPU/ Rekening Khusus Dana XII/2013 tanggal Kampanye Partai Politikbukan 19 Desember atas nama Partai Politik yang 2013. bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik yang bersangkutan.

19

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

1

2

10.

CAKUPAN LAPORAN PEMBUKAAN REKENING KHUSUS

3 Catatan : 1) Pastikan Rekening Khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening Partai Politik dan/atau terpisah dari rekening pribadi Calon Anggota DPD; 2) Pastikan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye Ketua Umum, Bendahara Umum, ketua dan bendahara, atau nama lain yang ditugaskan partai politik, disertai dengan surat keterangan/surat pernyataan dari partai politik yang bersangkutan. Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuat Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup: a) Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan; b) Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye DILENGKAPI: 1) Laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPR dan DPRD 2) DK8-PARPOL yang diserahkan kepada KPU

20

PERATURAN TERKAIT 4

a) 131 ayat (3) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 Sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; c) Model DK8PARPOL d) Model DK12PARPOL

PATUH/ TIDAK PATUH 5

Patuh

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

1

2

3

4

Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuat Laporan Awal Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup: a) Informasi daftar penyumbang b) Jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa setelah tanggal pembukaan rekening khusus sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum; c) Jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum. DILENGKAPI : 1) Laporan Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran calon anggota DPR dan DPRD 2) DK9-PARPOL yang diserahkan kepada KPU

a) Pasal 131 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; c) Mode DK9PARPOL d) Model DK12PARPOL

11.

CAKUPAN LAPORAN AWAL

21

PATUH/ TIDAK PATUH 5

a) Patuh b) Patuh

c) Tidak patuh