PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAN PEMERINTAH KAB/KOTA BIDANG KESEHATAN (GIZI DAN KIA) Disampaikan pada : SEMILOKA REVISI PP 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN DAN NSPK YOGYAKARTA, 30 JUNI – 2 JULI 2011 oleh : SEKRETARIS DITJEN BINA GIKIA
SISTIMATIKA 1. RESTRUTURISASI KESEHATAN
KEMENTERIAN
2. KEBIJAKAN, SASARAN STRATEGIS, DAN KEGIATAN POKOK DITJEN BINA GIKIA 3. PEMBAGIAN URUSAN BIDANG GIKIA 4. NSPK
KESEHATAN
1. RESTRUTURISASI KEMENTERIAN KESEHATAN 2. SASARAN STRATEGIS, KEBIJAKAN, DAN KEGIATAN POKOK DITJEN BINA GIKIA
3. PEMBAGIAN GIKIA 4. NSPK
URUSAN
BIDANG
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR : 1144/MENKES/PER/VIII/2010 TANGGAL : 19 Agustus 2010
1. Staf Ahli Bid. Teknologi Kesehatan dan Globalisasi; 2. Staf Ahli Bid. Pembiayaan & Pemberdayaan Masyarakat; 3. Staf Ahli Bid. Perlindungan Faktor Resiko Kesehatan; 4. Staf Ahli Bid Peningkatan Kapasitas Kelembagaan &Desentralisasi; 5. Staf Ahli Bid. Mediko Legal.
STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN KESEHATAN
STAF AHLII
MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIAT JENDERAL INSPEKTORAT JENDERAL SEKRETARIAT ITJEN
BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
INSPEKTORAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN SEKRETARIAT DITJEN
DIT DIREKTORAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN PUSAT
PUSAT DATA DAN INFORMASI
PUSAT KERJASAMA LUAR NEGERI
SEKRETARIAT DITJEN DIT DIREKTORAT
SEKRETARIAT BADAN
BIRO KEPEGAWAIAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK
BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
SEKRETARIAT DITJEN
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DIT DIREKTORAT
DIT DIREKTORAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
BIRO UMUM
SEKRETARIAT DITJEN
SEKRETARIAT BADAN
PUSAT
PUSAT PUSAT PENANGGULANGAN PEMBIAYAAN DAN KRISIS KESEHATAN JAMINAN KESEHATAN
PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK
PUSAT PROMOSI KESEHATAN
PUSAT INTELIGENSIA KESEHATAN
PUSAT KESEHATAN HAJI
STRUKTUR ORGANISASI DITJEN BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU & ANAK DIREKTORAT JENDERAL BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK
Sekretariat Direktorat Jenderal
Direktorat Bina Gizi
Direktorat Bina Kesehatan Ibu
Direktorat Bina Kesehatan Anak
Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif, dan Komplementer
UPT: BKTM
Direktorat Bina Kesehatan Kerja Dan Olahraga
UPT: BKOM
KEDUDUKAN DAN TUGAS DITJEN GIKIA (Permenkes 1144/MENKES/PER/VIII/2010)
1. KEDUDUKAN, Direktorat Jenderal adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan dan dipimpin oleh Direktur Jenderal 2. TUGAS, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak.
FUNGSI DITJEN GIKIA (Permenkes 1144/MENKES/PER/VIII/2010) 1. PERUMUSAN KEBIJAKAN di bidang pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak; 2. PELAKSANAAN KEBIJAKAN di bidang pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak; 3. PENYUSUNAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA di bidang pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak; 4. PEMBERIAN BIMBINGAN TEKNIS DAN EVALUASI di bidang pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak; dan
5. PELAKSANAAN ADMINISTRASI Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.
TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT BINA GIZI A. Tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bina gizi. B. Fungsi 1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang bina gizi makro, gizi mikro, gizi klinik, dan konsumsi makanan, serta kewaspadaan gizi; 2. pelaksanaan kegiatan di bidang bina gizi makro, gizi mikro, gizi klinik, dan konsumsi makanan, serta kewaspadaan gizi; 3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina gizi makro, gizi mikro, gizi klinik, dan konsumsi makanan, serta kewaspadaan gizi; 4. penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang bina gizi makro, gizi mikro, gizi klinik, dan konsumsi makanan, serta kewaspadaan gizi; 5. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina gizi makro, gizi mikro, gizi klinik, dan konsumsi makanan, serta kewaspadaan gizi; 6. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT BINA KESEHATAN IBU A. Tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bina kesehatan ibu. B.
Fungsi 1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang bina kesehatan ibu hamil, bina kesehatan ibu bersalin dan nifas, bina kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi, bina keluarga berencana, serta bina perlindungan kesehatan reproduksi; 2. pelaksanaan kegiatan di bidang bina kesehatan ibu hamil, bina kesehatan ibu bersalin dan nifas, bina kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi, bina keluarga berencana, serta bina perlindungan kesehatan reproduksi; 3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina kesehatan ibu hamil, bina kesehatan ibu bersalin dan nifas, bina kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi, bina keluarga berencana, serta bina perlindungan kesehatan reproduksi; 4. penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang bina kesehatan ibu hamil, bina kesehatan ibu bersalin dan nifas, bina kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi, bina keluarga berencana, serta bina perlindungan kesehatan reproduksi; 5. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina kesehatan ibu hamil, bina kesehatan ibu bersalin dan nifas, bina kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi, bina keluarga berencana, serta bina perlindungan kesehatan reproduksi; dan 6. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT BINA KESEHATAN ANAK A. Tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang bina kesehatan anak B.
Fungsi 1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang bina kelangsungan hidup bayi, bina kelangsungan hidup anak balita dan pra sekolah, bina kewaspadaan penanganan balita berisiko, bina kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja, serta bina perlindungan kesehatan anak; 2. pelaksanaan kegiatan di bidang bina kelangsungan hidup bayi, bina kelangsungan hidup anak balita dan pra sekolah, bina kewaspadaan penanganan balita berisiko, bina kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja, serta bina perlindungan kesehatan anak; 3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina kelangsungan hidup bayi, bina kelangsungan hidup anak balita dan pra sekolah, bina kewaspadaan penanganan balita berisiko, bina kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja, serta bina perlindungan kesehatan anak; 4. penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang bina kelangsungan hidup bayi, bina kelangsungan hidup anak balita dan pra sekolah, bina kewaspadaan penanganan balita berisiko, bina kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja, serta bina perlindungan kesehatan anak; 5. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina kelangsungan hidup bayi, bina kelangsungan hidup anak balita dan pra sekolah, bina kewaspadaan penanganan balita berisiko, bina kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja, serta bina perlindungan kesehatan anak; dan 6. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT TRADKOM A. Tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bina pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer. B. Fungsi 1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan tradisional keterampilan, bina pelayanan kesehatan tradisional ramuan, bina pelayanan kesehatan alternatif dan komplementer, bina penapisan dan kemitraan; 2. pelaksanaan kegiatan di bidang bina pelayanan kesehatan tradisional keterampilan, bina pelayanan kesehatan tradisional ramuan, bina pelayanan kesehatan alternatif dan komplementer, bina penapisan dan kemitraan; 3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina pelayanan kesehatan tradisional keterampilan, bina pelayanan kesehatan tradisional ramuan, bina pelayanan kesehatan alternatif dan komplementer, bina penapisan dan kemitraan; 4. penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang bina pelayanan kesehatan tradisional keterampilan, bina pelayanan kesehatan tradisional ramuan, bina pelayanan kesehatan alternatif dan komplementer, bina penapisan dan kemitraan; 5. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan tradisional keterampilan, bina pelayanan kesehatan tradisional ramuan, bina pelayanan kesehatan alternatif dan komplementer, bina penapisan dan kemitraan; dan 6. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT KESJA DAN OLAH RAGA A. Tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bina kesehatan kerja dan olahraga. B.
Fungsi 1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan kerja, bina kapasitas kerja, bina lingkungan kerja, bina kemitraan kesehatan kerja, dan bina kesehatan perkotaan dan olahraga; 2. pelaksanaan kegiatan di bidang bina pelayanan kesehatan kerja, bina kapasitas kerja, bina lingkungan kerja, bina kemitraan kesehatan kerja, dan bina kesehatan perkotaan dan olahraga; 3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina pelayanan kesehatan kerja, bina kapasitas kerja, bina lingkungan kerja, bina kemitraan kesehatan kerja, dan bina kesehatan perkotaan dan olahraga; 4. penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang bina pelayanan kesehatan kerja, bina kapasitas kerja, bina lingkungan kerja, bina kemitraan kesehatan kerja, dan bina kesehatan perkotaan dan olahraga; 5. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan kerja, bina kapasitas kerja, bina lingkungan kerja, bina kemitraan kesehatan kerja dan bina kesehatan perkotaan dan olahraga; dan 6. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
MDG 2015 8 Tujuan
Poverty & Hunger
Maternal Health
RPJMN 2010 – 2014 PERPRES No: 5/2010
Menurunnya AKB menjadi 24 per 1000 KH
Comm. Diseases
Menurunnya AKI menjadi 118 per 100.000 kh
GENDER
ENVIRONMENT
Menurunnya prevalensi gizikurang pada anak balita menjadi 15%.
CHLD HEALTH
PARTNERSHIP
EDUCATION
INDIKATOR MDG’s 2015
23 per 1000 KH
102 per 100.000 KH
15% pada anak balita
1. RESTRUTURISASI KEMENTERIAN KESEHATAN 2. SASARAN STRATEGIS, KEBIJAKAN, DAN KEGIATAN POKOK DITJEN BINA GIKIA
3. PEMBAGIAN GIKIA 4. NSPK
URUSAN
BIDANG
SASARAN STRATEGIS (1) N O
INDIKATOR
TARGET 2011
TARGET 2012
TARGET 2014
1
Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)
70%
75%
85%
2
Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan
100%
100%
100%
3
Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif
67%
70%
80%
4
Persentase 6-59 bulan dpt kapsul vitamin A
78%
80%
90%
5
Persentase ibu hamil mendapat Fe
86%
90%
95%
6
Persentase RT yang mengonsumsi garam beryodium
77%
80%
90%
7
Persentase bulin ditolong nakes (cakupan Pn)
86%
88%
90%
8
Persentase bumil mendapat ANC (cakupan K1)
9
Persentase bumil ANC 4 kali (cakupan K4)
88%
90%
95%
10
Persentase faskes yan KB sesuai standar
40%
75%
100%
96%
15
SASARAN STRATEGIS (2)
N O
INDIKATOR
11
Persentase bufas dapat pelayanan (cakupan KF)
12
Persentase komplikasi kehamilan, persalinan, dan nifas yang ditangani (cakupan PK)
TARGET 2011
TARGET 2012
TARGET 2014
86%
63%
13
Persentase PUS menjadi peserta KB aktif (CPR)
14
Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN1)
86%
88%
90%
15
Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi
85%
86%
90%
16
Cakupan Pelayanan Kesehatana Anak Balita
80%
81%
85%
17
Cakupan SD/MI melaksanakan Penjaringan Siswa Kelas 1.
90%
92%
95%
62%
16
SASARAN STRATEGIS (3) N O
INDIKATOR
TARGET 2011
TARGET 2012
TARGET 2014
18
Persentase Kab/Kota yang memiliki minimal 4 Puskesmas mampu laksana PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja)
60%
70%
90%
19
Persentase kab/kota yang memiliki 2 puskesmas yang mampu tatalaksana kasus Kekerasan terhadap Anak (KtA)
40%
60%
90%
20
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja di wilayah industri
384
480
672
21
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan olahraga
176
208
240
17
SASARAN STRATEGIS (4)
NO
INDIKATOR
22
Cakupan kab/kota yang menyelenggarakan program bina yankestrad
23
Jumlah RS yang menyelenggarakan yankestrad yang aman dan bermanfaat sebagai pelayanan kesehatan alternatif dan komplementer
TARGET TARGET TARGET 2011 2012 2014 20%
30%
50%
36
46
70
18
KEBIJAKAN DITJEN BINA GIZI DAN KIA 1. Integrasi pelayanan gizi, KIA, kesehatan kerja & olahraga, serta kestradkom untuk menjamin tercapainya universal coverage program gizi dan KIA dengan pendekatan pelayanan perawatan secara terus menerus 2. Mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya/dana untuk menjamin pencapaian akses dan kualitas pelayanan kesehatan gizi dan KIA oleh masyarakat secara berkualitas dan berkeadilan 19
KEBIJAKAN DITJEN BINA GIZI DAN KIA (2) 3. Meningkatkan manajemen program pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dalam melakukan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif guna mencapai cakupan semesta program gizi dan KIA berkualitas. 4. Meningkatkan pemberdayaan, pengetahuan dan perilaku keluarga dan masyarakat dalam lingkup terkait Gizi dan KIA
20
STRATEGI 1. Menerapkan pelayanan integratif dengan pendekatan pelayanan/perawatan yang terus menerus dalam pelayanan kesehatan yang berbasis: • pelayanan/perawatan yang terus menerus sesuai dengan siklus kehidupan. • pelayanan/perawatan yang terus menerus sesuai dengan alur yang ada, sesuai/meliputi tempat pelayanan dan rujukan
2. Menyelesaikan peraturan turunan UU 36/2009 dan Penyusunan NSPK 21
KEGIATAN KE GIATAN POKOK (1) 1. Perbaikan status gizi masyarakat, melalui:
a) Pendidikan gizi masyarakat terutama tentang ASI Eksklusif, Makanan Pendamping ASI, Pemantauan Pertumbuhan dan Gizi Seimbang; b) Suplementasi gizi terutama kapsul vitamin A untuk anak 6-59 bulan dan ibu nifas, serta tablet Fe untuk inu hamil; c) Tatalaksana kasus gizi kurang dan gizi buruk melalui pemberian makanan tambahan pemulihan dan tatalaksana gizi buruk rawat 22
KEGIATAN KE GIATAN POKOK (2) 2. Peningkatan kesehatan ibu dan reproduksi:
a) Peningkatan pelayanan antenatal berkualitas dalam mendukung Jampersal b) Peningkatan persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama dalam mendukung Jampersal c) Penanganan komplikasi kehamilan, persalinan, dan nifas di tingkat pertama dalam mendukung rujukan ke tingkat lanjutan d) Pelayanan nifas termasuk KB pasca persalinan dalam mendukung Jampersal e) Pelayanan kesehatan reproduksi terpadu yang responsif gender, termasuk pelayanan KB
KEGIATAN KE GIATAN POKOK (3) 3.
4.
Upaya penurunan AKB & AK Balita, melalui:
a) Peningkatan kualitas yankes bayi baru lahir b) Peningkatan Cakupan pelayanan kesehatan bayi dan balita
Upaya peningkatan kualitas hidup anak usia sekolah & remaja, melalui:
a) Usaha Kesehatan Sekolah b) Puskesmas Pelayanan Kesehatan Remaja (PKPR) 5.
Peduli
Upaya peningkatan akses pelayanan bagi anak berkebutuhan khusus, melalui:
a) Puskesmas mampu menangani korban kekerasan, membina anak cacat, panti &
KEGIATAN KE GIATAN POKOK (4)
6. Peningkatan kesehatan kerja dan olahraga:
a) Perluasan jangkauan kesehatan reproduksi di tempat kerja b) Peningkatan kapasitas SDM c) Pemberdayaan masyarakat pekerja dan komunitas olahraga d) Kemitraan e) Penguatan desentralisasi upaya kesehatan kerja dan olahraga
1. RESTRUTURISASI KEMENTERIAN KESEHATAN 2. SASARAN STRATEGIS, KEBIJAKAN, DAN KEGIATAN POKOK DITJEN BINA GIKIA 3. PEMBAGIAN URUSAN KESEHATAN BIDANG GIKIA 4. NSPK
PP 38 TAHUN 2007 1.Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan. 2.Kesehatan adalah urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.
PP 38 TAHUN 2007 Pasal 4 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan teknis untuk masing-masing sub bidang atau sub sub bidang urusan pemerintahan diatur dengan peraturan menteri/kepala lembaga pemerintahan non departemen yang membidangi urusan pemerintahan yang bersangkutan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.
PP 38 TAHUN 2007 SUB BIDANG 1
Upaya Kesehatan
SUB-SUB BIDANG a
Pencegahan dan pemberantasan Penyakit
b
Lingkungan Sehat
c
Perbaikan Gizi Masyarakat
d
Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat
2
Pembiayaan Kesehatan
a
Pembiayaan Kesehatan Masyarakat
3
Sumber Daya Manusia Kesehatan
a
Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan
PP 38 TAHUN 2007 SUB BIDANG
SUB-SUB BIDANG
4
Obat dan Perbekalan Kesehatan
a
Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan Keterjangkauan Harga Obat Serta Perbekalan Kesehatan
5
Pemberdayaan Masyarakat
a
Pemberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)
6
Manajemen Kesehatan
a
Kebijakan
UU NOMOR 36 TAHUN 2009 UPAYA KESEHATAN 1. pelayanan kesehatan; 2. pelayanan kesehatan tradisional; 3. peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit; 4. penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan; 5. kesehatan reproduksi; 6. keluarga berencana; 7. kesehatan sekolah; 8. kesehatan olahraga; 9. pelayanan kesehatan pada bencana; 10. pelayanan darah; 11. kesehatan gigi dan mulut; 12. penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran;
13. kesehatan matra; 14. pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan; 15. pengamanan makanan dan minuman; 16. pengamanan zat adiktif; 17. bedah mayat. 18. Kesehatan ibu, bayi, anak, Remaja, lanjut usia, dan penyandang cacat 19. Gizi 20. Kesehatan Kerja 21. Kesehatan jiwa 22. Penyakit menular dan tidak menular 23. Kesehatan lingkungan
PERUBAHAN LAMPIRAN PP 38 TAHUN 2007 1. UPAYA PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL, ALTERNATIF, DAN KOMPLEMENTER 2. UPAYA KESEHATAN SEKOLAH, UPAYA KESEHATAN REMAJA, UPAYA KESEHATAN ANAK YANG MEMBUTUHKAN PERLINDUNGAN 3. UPAYA KESEHATAN IBU 4. UPAYA PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 5. UPAYA KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA
UPAYA PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL, ALTERNATIF, DAN KOMPLEMENTER
Kewenangan: PEMERINTAH
PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
1. Pembuatan kebijakan bidang Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif, dan Komplementer
1. Koordinasi, pengelolaan, dan fasilitasi bidang Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif, dan Komplementer
1. Penyelenggaraan dan fasilitasi bidang Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif, dan Komplementer
UPAYA PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL, ALTERNATIF, DAN KOMPLEMENTER (1) PEMERINTAH
PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
2. Pengelolaan Upaya Pelayanan Kesehatan Tradisional skala nasional
2. Pengelolaan dan koordinasi Upaya Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan dan Ramuan skala provinsi
2.
Penyelenggaraan dan evaluasi upaya pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan dan Ramuan skala kabupaten/kota
3. Pengelolaan upaya pelayanan kesehatan alternatif dan komplementer skala nasional
3. Pengelolaan dan bimbingan upaya pelayanan kesehatan alternatif dan komplenter skala provinsi
3.
Penyelenggaraan dan evaluasi upaya Pelayanan Kesehatan Alternatif dan Komlplementer skala kabupaten/kota
UPAYA PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL, ALTERNATIF, DAN KOMPLEMENTER (2) PEMERINTAH 4. Pengelolaan, pemantauan, evaluasi, penapisan dan kemitraan pelayanan kesehatan tradisional skala nasional 5. Pengelolaan pemberdayaan dalam pemanfaatan TOGA dan pengobatan mandiri (selfcare) secara tradisional skala nasional 6. Membuat sistem pelaporan upaya pelayanan kesehatan tradisional, alternative dan komplementer
PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
4. Pengelolaan dan Bimbingan penapisan dan kemitraan pelayanan kesehatan tradisional skala provinsi
4. Identifikasi dan evaluasi pelayanan tradisional spesifik daerah dan kemitraan skala Kabupaten/Kota
5. Pengelolaan dan Bimbingan dalam pemanfaatan TOGA dan pengobatan mandiri (selfcare)secara tradisonal skala provinsi
5. Penyelenggaran d bimbingan dan evaluasi pemanfaatan TOGA dan pengobatan mandiri (selfcare)secara tradisional skala kabupaten/kota
6. Bimbin gan dan fasilitasi sistem pelaporan upaya pelayanan kesehatan tradisional, alternative dan komplementer
6 Menyelenggarakan sistem pelaporan upaya pelayanan kesehatan tradisional, alternative dan komplementer
UPAYA KESEHATAN SEKOLAH, UPAYA KESEHATAN REMAJA, UPAYA KESEHATAN ANAK YANG MEMBUTUHKAN PERLINDUNGAN
Kewenangan: PEMERINTAH
PROVINSI
1. Pembuatan kebijakan pelayanan kesehatan di bidang kesehatan bayi dan anak, remaja, anak sekolah, dan anak yang membutuhkan perlindungan skala nasional dan lintas provinsi
1. Pengelolaan dan fasilitasi di bidang kesehatan bayi dan anak, remaja, anak sekolah, dan anak yang membutuhkan perlindungan skala provinsi dan lintas kabupaten/kota
KABUPATEN/KOTA 1. Pengelolaan dan Penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk bayi dan anak, remaja, anak sekolah, dan anak yang membutuhkan perlindungan di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
UPAYA KESEHATAN SEKOLAH, UPAYA KESEHATAN REMAJA, UPAYA KESEHATAN ANAK YANG MEMBUTUHKAN PERLINDUNGAN (1) PEMERINTAH
PROVINSI
2.
Pembinaan manajemen kesehatan bayi dan anak, remaja, anak sekolah, dan anak yang membutuhkan perlindungan tentang perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi skala nasional dan lintas provinsi
2.
Pembinaan manajemen kesehatan bayi dan anak, remaja, anak sekolah, dan anak yang membutuhkan perlindungan tentang perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi skala provinsi dan lintas kabupaten/kota
3.
Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pembinaan sistem rujukan kesehatan bayi dan anak, remaja, anak sekolah, dan anak yang membutuhkan perlindungan skala nasional dan lintas provinsi
3.
Penyelenggaraan, fasilitasi dan Pembinaan sistem rujukan kesehatan bayi dan anak, remaja, anak sekolah, dan anak yang membutuhkan perlindungan skala provinsi dan lintas kabupaten/kota
KABUPATEN/KOTA 2.
Penyelenggaraan manajemen kesehatan bayi dan anak, remaja, anak sekolah, dan anak yang membutuhkan perlindungan tentang perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi sesuai standar.
3.
Penyelenggaraan dan fasilitasi sistem rujukan kesehatan bayi dan anak, remaja, anak sekolah, dan anak yang membutuhkan perlindungan skala kabupaten/kota (fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, pemerintah dan swasta)
UPAYA KESEHATAN SEKOLAH, UPAYA KESEHATAN REMAJA, UPAYA KESEHATAN ANAK YANG MEMBUTUHKAN PERLINDUNGAN (2) PEMERINTAH 4.
5.
Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pembinaan sistem informasi kesehatan anak skala nasional dan lintas provinsi
Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pembinaan sistem surveilans kesehatan bayi dan anak skala nasional dan lintas provinsi
PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
4.
Penyelenggaraan, fasilitasi, Pembinaan dan melaksanakan sistem informasi kesehatan bayi dan anak, remaja, anak sekolah, dan anak yang membutuhkan perlindungan skala provinsi dan lintas kabupaten/kota
4.
Penyelenggaraan, fasilitasi dan melaksanakan sistem informasi kesehatan bayi dan anak, remaja, anak sekolah, dan anak yang membutuhkan perlindungan skala kabupaten/kota (fasilitas kesehatan dasar dan rujukan, pemerintah dan swasta)
5.
Pembinaan dan fasilitasi sistem surveilans kesehatan bayi dan anak skala provinsi dan lintaskabupaten/ kota
5.
Penyelenggaraan surveilans kesehatan bayi dan anak skala kabupaten/ kota
UPAYA KESEHATAN SEKOLAH, UPAYA KESEHATAN REMAJA, UPAYA KESEHATAN ANAK YANG MEMBUTUHKAN PERLINDUNGAN (3) PEMERINTAH 6.
Koordinasi dan advokasi dukungan SDM/sarana/pra sarana/pembiayaan penyelenggaraan upaya kesehatan anak skala nasional dan lintas provinsi
PROVINSI 6.
Penyediaan dokter spesialis anak di seluruh rumah sakit provinsi dan kabupaten/kota dengan peringkat IPKM 100 besar terbawah
7.
Pemetaan ketersediaan dokter spesialis anak, dokter, bidan dan/atau perawat serta regulasi dan koordinasi penempatan dan mutasi lintas kabupaten/kota
8.
Penyediaan buffer stock obat essensial, vaksin dan alat kesehatan sesuai kebutuhan program kesehatan anak
KABUPATEN/KOTA 6.
Penyediaan dokter spesialis anak di seluruh rumah sakit kabupaten/kota
7.
Penyediaan dokter umum di seluruh puskesmas.
8.
Penyediaan bidan dan/atau perawat di seluruh puskesmas, puskesmas pembantu, polindes, poskesdes.
UPAYA KESEHATAN SEKOLAH, UPAYA KESEHATAN REMAJA, UPAYA KESEHATAN ANAK YANG MEMBUTUHKAN PERLINDUNGAN (4) PEMERINTAH
PROVINSI 9.
Koordinasi dan advokasi dukungan SDM/sarana/ pra sarana/ pembiayaan penyelenggaraan upaya kesehatan bayi dan anak, remaja, anak sekolah, dan anak yang membutuhkan perlindungan skala provinsi dan lintas kabupaten/kota
KABUPATEN/KOTA 9.
Penyediaan obat essensial, vaksin dan alat kesehatan sesuai kebutuhan program kesehatan anak
10. Penyediaan sarana, pra sarana, pembiayaan penyelenggaraan upaya kesehatan bayi dan anak, remaja, anak sekolah, dan anak yang membutuhkan perlindungan skala kabupaten/kota
UPAYA KESEHATAN IBU
Kewenangan: PEMERINTAH
PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
1. Pembuatan kebijakan pelayanan kesehatan di bidang kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi, pelayanan keluarga berencana, dan perlindungan kesehatan reproduksi dalam skala nasional dan lintas provinsi
1. Pengelolaan program, bimbingan, koordinasi, dan fasilitasi di bidang kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi, pelayanan keluarga berencana, dan perlindungan kesehatan reproduksi dalam skala provinsi dan lintas kabupaten/kota dalam provinsi
1 . Penyelenggaraan dan fasilitasi pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi, pelayanan keluarga berencana, dan perlindungan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan dasar dan rujukan tingkat kabupaten/kota
UPAYA KESEHATAN IBU (1) PEMERINTAH
PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
2. Pembinaan dan evaluasi manajemen kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi, pelayanan keluarga berencana, dan perlindungan kesehatan reproduksi yang meliputi aspek perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi dalam skala nasional dan lintas provinsi
2.
2.
Pembinaan dan evaluasi manajemen program kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi, pelayanan keluarga berencana, dan perlindungan kesehatan reproduksi yang meliputi aspek perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi skala provinsi dan lintas kabupaten/kota dalam provinsi
Penyelenggaraan manajemen kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi, pelayanan keluarga berencana, dan perlindungan kesehatan reproduksi dalam yang meliputi aspek perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi sesuai standar di tingkat kabupaten/kota.
UPAYA KESEHATAN IBU (2) PEMERINTAH 3.
Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pembinaan sistem rujukan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi, pelayanan keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi dalam skala nasional dan lintas provinsi
PROVINSI 3. Pengelolaan, koordinasi dan pembinaan sistem rujukan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi, pelayanan keluarga berencana, dan perlindungan kesehatan reproduksi dalam skala provinsi dan lintas kabupaten/kota dalam provinsi
KABUPATEN/KOTA 3. Penyelenggaraan sistem rujukan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi, pelayanan keluarga berencana, dan perlindungan kesehatan reproduksi dalam skala kabupaten/kota (fasilitas kesehatan dasar dan rujukan, pemerintah dan swasta)
UPAYA KESEHATAN IBU (3) PEMERINTAH 4.
Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pembinaan sistem informasi kesehatan ibu, kesehatan reproduksi dan keluarga berencana dalam skala nasional dan lintas provinsi
PROVINSI
4.
Pengelolaan , koordinasi dan pembinaan sistem informasi kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi, pelayanan keluarga berencana, dan perlindungan kesehatan reproduksi dalam skala provinsi dan lintas kabupaten/kota dalam provinsi
KABUPATEN/KOTA 4.
Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi, pelayanan keluarga berencana, dan perlindungan kesehatan reproduksi dalam skala kabupaten/kota (fasilitas kesehatan dasar dan rujukan, pemerintah dan swasta)
UPAYA KESEHATAN IBU (4) PEMERINTAH
5.
Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pembinaan sistem surveilans kesehatan ibu, kesehatan reproduksi, dan keluarga berencana dalam skala nasional dan lintas provinsi
PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
5. Pengelolaan, koordinasi dan pembinaan sistem surveilans kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi, pelayanan keluarga berencana, dan perlindungan kesehatan reproduksi dalam skala provinsi dan lintas kabupaten/kota dalam provinsi
5. Penyelenggaraan surveilans kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi, pelayanan keluarga berencana, dan perlindungan kesehatan reproduksi dalam skala kabupaten/ kota
UPAYA KESEHATAN IBU (4) PEMERINTAH
6.
Koordinasi dan advokasi dukungan SDM, sarana dan pra sarana, serta pembiayaan penyelenggaraan upaya kesehatan ibu, kesehatan reproduksi, dan keluarga berencana dalam skala nasional dan lintas provinsi
PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
6.
Pemetaan dan penyediaan tenaga dokter spesialis kebidanan dan kandungan, dokter umum, dan bidan di seluruh rumah sakit tingkat provinsi
6. Penyediaan dokter spesialis anak di seluruh rumah sakit kabupaten/kota
7.
Penyediaan buffer stock obat essensial program kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi dan alat kesehatan sesuai kebutuhan program kesehatan ibu dalam skala provinsi.
7. Pemetaan dan penyediaan tenaga dokter spesialis kebidanan dan kandungan, dokter umum, bidan, dan perawat di seluruh rumah sakit kabupaten/kota.
UPAYA KESEHATAN IBU (5) PEMERINTAH
PROVINSI
8.
Koordinasi dan advokasi dukungan SDM, sarana dan pra sarana, serta pembiayaan penyelenggaraan upaya kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi, pelayanan keluarga berencana, dan perlindungan kesehatan reproduksi dalam skala provinsi dan lintas kabupaten/kota dalam provinsi
9.
Pengelolaan Audit Maternal Perinatal tingkat provinsi
KABUPATEN/KOTA
8.
Pemetaan dan penyediaan tenaga dokter umum, bidan, dan perawat di seluruh Puskesmas di kabupaten/kota.
9.
Pemetaan dan penyediaan tenaga bidan di desa bagi seluruh desa/kelurahan di kabupaten/kota, termasuk penyediaan rumah dinas atau tempat tinggal yang layak bagi bidan di desa.
UPAYA KESEHATAN IBU (6) PEMERINTAH
PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
10.
Penyediaan buffer stock obat essensial program kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi dan alat kesehatan sesuai kebutuhan program kesehatan ibu dalam skala kabupaten/kota.
11.
Penyediaan sarana, prasarana, serta pembiayaan penyelenggaraan upaya kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi, pelayanan keluarga berencana, dan perlindungan kesehatan reproduksi dalam skala kabupaten/kota
12.
Penyelenggaraan Audit Maternal Perinatal tingkat kabupaten/kota
UPAYA PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
Kewenangan: PEMERINTAH 1. Penetapan kebijakan bidang gizi
2. Pengelolaan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi survailans kewaspadaan gizi skala nasional
PROVINSI 1. Pengelolaan, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi bidang gizi 2. koordinasi, fasilitasi dan evaluasi survailans gizi skala provinsi
KABUPATEN/KOTA 1.Penyelenggaraan dan fasilitasi gizi skala kabupaten/kota
2.a.Penyelenggaraan penangulangan gizi buruk skala kabupaten/kota b.perbaikan gizi keluarga dan masyarakat
UPAYA PE PERBAIKAN RBAIKAN GIZI MASYARAKAT (1)
PEMERINTAH
3. Pengelolaan penanggulangan gizi buruk skala nasional
PROVINSI
3. Pemantauan penanggulangan gizi buruk skala provinsi
KABUPATEN/KOTA
UPAYA KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA (1) Kewenangan: PEMERINTAH
PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
1. Penetapan kebijakan di bidang kesehatan kerja
1. Pengelolaan kesehatan kerja lintas batas
1. Menyelenggaraka n upaya kesehatan kerja
2. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang kesehatan kerja
2. Pengelolaan perizinan fasilitas kesehatan pemeriksaan CTKI
2. Menyelenggaraka n bimbingan, pengendalian kesehatan kerja
UPAYA KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA (2)
PEMERINTAH
PROVINSI
3. Bimbingan dan evaluasi di bidang kesehatan kerja
3. Pengelolaan rujukan pelayanan kesehatan kerja
4. Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan kerja
4. Peningkatan kapasitas SDM bidang kesehatan kerja 5. Melaksanakan kajian kesehatan kerja
KABUPATEN/KOTA 3. Penyelenggaraan perizinan pelayanan kesehatan kerja
1. RESTRUTURISASI KEMENTERIAN KESEHATAN 2. KEBIJAKAN DITJEN BINA GIKIA 3. PEMBAGIAN URUSAN KESEHATAN BIDANG GIKIA 4. NSPK
NSPK BERDASARKAN PASAL 4 PP 38 DI SUSUN : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Upaya Kesehatan Ibu Dan Kesehatan Reproduksi 2. Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Upaya Kesehatan Anak 3. Peraturan Menteri Kesehatan Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat 4. Peraturan Menteri Kesehatan Upaya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif Dan Komplementer 5. Peraturan Menteri Kesehatan Upaya Kesehatan Kerja Dan Oleh Raga
SEKIAN TERIMA KASIH
