1 KOPERASI PEGAWAI P3G TEKNOLOGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah) 1 INFORMASI UMUM a. Pendirian dan I...
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah) 1
INFORMASI UMUM a. Pendirian dan Informasi Umum Koperasi Koperasi Pegawai Pusat Penataran dan Pengembangan Teknologi (KP3GT) didirikan pada tanggal 2 Januari 1985 berdasarkan Akta Pendirian nomor 8097/BH/KWK.U/21 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar tanggal 9 Juni 2004 dengan nomor 8097/BH/PAD/518-KOP/VI/2004 Sesuai dengan pasal 5 Akta Perubahan Anggaran Dasar kegiatan usaha koperasi terdiri dari perdagangan umum dan penyiaran radio komunitas, unit simpan pinjam, fotocopy dan jasa hotel, jas pos dan telekomunikasi, dan menjalin kemitraan dengan badan usaha lain. Dalam menjalankan usahanya koperasi memperoleh izin berupa Surat Izin Usaha Peerdagangan nomor 503.7/0087/PK/1777/KPPT/2014 tanggal 23 Juli 2014
b. Pengurus dan Pengawas Koperasi Pengurus Koperasi P3G Teknologi terdiri dari: Ketua : Drs. Dave R. Willy Umboh, M.M. Wakil Ketua : Drs. Musana, M.T. Sekretaris I : Yudi Wahyuno Sekretaris II : Yoes Bestari Heri Bendahara I : Odang Budiman, S.E. Bendahara II : Harry Suryahadi, S.E., M.M. Pengawas Koperasi P3G Teknologi terdiri dari: Ketua : Drs. Tatang Taslimuharam, M.P. Anggota : Erwin Danismaya, S.E., M.Ak. Anggota : Estu Setyawati, S.E., M.Ak.
2
IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI a. Kas dan Setara Kas (Bank) Kas dan setara kas termasuk kas, bank, dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya. Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
b. Piutang Piutang usaha adalah jumlah terutang dari pelanggan atas penjualan atau jasa yang diberikan dalam kegiatan usaha biasa. Piutang non-usaha merupakan jumlah terutang yang timbul dari transaksi di luar kegiatan usaha biasa. Jika piutang diharapkan tertagih dalam satu tahun atau kurang, piutang tersebut dikelompokkan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang tersebut disajikan sebagai aset tidak lancar.
c. Persediaan Persediaan dinilai berdasarkan nilai perolehan atau realisasi neto. Harga perolehan ditentukan dengan metode first in first out (FIFO) . Biaya persediaan tidak termasuk biaya pinjaman untuk memperoleh persediaan.
d. Aset Tetap dan Penyusutan Aset tetap diakui sebesar harga perolehan untuk kemudian dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Aset tetap disusutkan hingga mencapai estimasi nilai sisa menggunakan metode saldo menurun selama estimasi masa manfaatnya.
e. Hutang Usaha Hutang usaha adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang telah diperoleh dari pemasok dalam kegiatan usaha normal. Hutang usaha dikelompokan sebagai kewajiban jangka pendek apabila pembayaran jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang. Jika tidak, hutang usaha tersebut disajikan sebagai kewajiban jangka panjang.
f. Pinjaman Pinjaman diakui sebesar nilai perolehan, tidak termasuk biaya transaksi yang terjadi. Biayabiaya yang dibayar untuk mendapatkan fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman tersebut.
g. Ekuitas Ekuitas atau modal koperasi terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib dan dana cadangan. Ekuitas diakui pada saat perolehannya.
h. Sisa Hasil Usaha Pembagian sisa hasil usaha (SHU) kepada anggota koperasi diakui sebagai kewajiban dalam laporan keuangan dalam tahun dimana pembagian SHU tersebut dilakukan. SHU yang tidak diambil oleh anggota kemudian dimutasikan dan dicatat sebagai Simpanan Sukarela.
i. Pengakuan pendapatan dan beban Pendapatan mencakup nilai wajar imbalan yang diterima atau piutang untuk penjualan. Pendapatan diakui pada saat diperoleh. Beban diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual.
j. Pajak Tangguhan dan Hutang Pajak Pajak tangguhan dan hutang pajak diakui pada saat akhir periode akuntansi dengan dasar perhitungan atau pada saat penetapan pihak berwenang.
Hutang Pajak Tahun Buku 2012 Hutang Pajak Tahun Buku 2013 Pembayaran Hutang Pajak Pengurangan Hutang Pajak 2012 Pengurangan Hutang Pajak 2013 Hutang Pajak Tahun Buku 2014
