Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 3 nomor 4 edisi Desember 2014 http://jurmafis.untan.ac.id
KINERJA ORGANISASI DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MELAWI Oleh: DONATUS SUKAMTO NIM. E42010058 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, 2014 E-mail :
[email protected]
Abstrak Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan kinerja organisasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi dimana pembahasannya terkait kualitas kerja dan kuantitas kerja. Skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terdapat dilapangan terkait Kinerja organisasi tersebut. Permasalahan seperti persyaratan sulit, kesalahan pengetikan identitas, Kurangnya sumber daya manusia, dan penyelesaian pembuatan akta kelahiran memakan waktu yang lama menyebabkan kinerja menjadi kurang optimal dan pada akhirnya membuat masyarakat tidak mau mengurusi pembuatan akta kelahiran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas kerja pegawai sudah cukup baik namun belum berjalan secara maksimal. Hal ini dapat disimpulkan dari tingkat kesalahan yang minim serta adanya kekompakan dalam bekerja di Bidang Pencatatan Sipil. Selanjutnya kuantitas kerja pegawai sudah cukup baik, hal ini terlihat dari penggunaan waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya. Memang terdapat beberapa kasus keterlambatan namun hal itu masuk kategori jarang terjadi. Kata-kata Kunci : Kinerja Organisasi, Kualitas Kerja, Kuantitas Kerja.
1 DONATUS SUKAMTO, NIM. E42010058 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 3 nomor 4 edisi Desember 2014 http://jurmafis.untan.ac.id
Abstrack The purpose of this Skripsi to describe about the organization performance of population and civil registration agency in melawi regency which the explanation connected to quality and quantity of work.The essay is based on some issues that happened in field about the organization performance. The issues are unachieveable requirements, The error of typing identity, the less of human resources and the result of making a birth certificate took long time, it caused unmaximal performance, evendually it makes the communities become to be reluctantt to make a birh certificate. The research result shows that the work quality of civil servant has been quite good but unrunning maximally yet. It could be concluded from the minimum eror scale as well as the show of team work among civil servants in civil registration section. The quantity of staff performance has been good enough, that could be showed from the using time to finish their work. There are several retard indeed in finishing work but it is infrequently happened. Keywords : Organization performance, Quality of work, Quantity of work
2 DONATUS SUKAMTO, NIM. E42010058 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 3 nomor 4 edisi Desember 2014 http://jurmafis.untan.ac.id
A. PENDAHULUAN
yang
1.
penyelenggaraan pelayanan publik
Latar Belakang Penelitian Penyelenggaraan
pelayanan
publik merupakan upaya
negara
baik;
c)
terpenuhinya
sesuai dengan peraturan perundangundangan;
dan
d)
terwujudnya
untuk memenuhi kebutuhan dasar
perlindungan dan kepastian hukum
dan hak-hak sipil setiap warga
bagi
negara
dan
penyelenggaraan pelayanan publik.
yang
Adapun hal tersebut bertujuan untuk
penyelenggara
meningkatkan kualitas dan menjamin
pelayanan publik. Undang-Undang
penyediaan pelayanan publik yang
Dasar 1945 mengamanatkan kepada
baik serta memberi perlindungan
negara untuk memenuhi kebutuhan
bagi
dasar setiap warga negara demi
penduduk
kesejahteraannya,
wewenang didalam penyelenggaraan
atas
barang,
jasa,
pelayanan
administrasi
disediakan
oleh
sehingga
efektivitas suatu sistem pemerintah sangat
ditentukan
buruknya
oleh
masyarakat
setiap
pelayanan publik.
Dinas
dan
penyalahgunaan
Kependudukan
dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi sebagai
Disahkannya Undang-undang
dari
negara
pelayanan publik.
baik-
penyelenggaraan
warga
dalam
penyelenggara
pelayanan
dibidang administrasi kependudukan
Nomor 25 Tahun 2009 tentang
juga
Pelayanan Publik memiliki beberapa
memberikan
tujuan yang diantaranya adalah a)
maksimal
terwujudnya batasan dan hubungan
Pelayanan
yang jelas tentang hak, tanggung
kependudukan secara khusus akte
jawab, kewajiban, dan kewenangan
kelahiran,
seluruh pihak yang terkait dengan
sebuah pekerjaan yang sulit, namun
penyelenggaraan pelayanan publik;
dilapangan
b)
sistem
permasalah-permasalahan yang pada
penyelenggaraan pelayanan publik
akhirnya akan merugikan masyarakat
yang layak sesuai dengan asas-asas
sebagai unsur penerima pelayanan.
terwujudnya
diharapkan
untuk
mampu
pelayanan
yang
kepada
masyarakat. administrasi
seharusnya
sering
kali
bukanlah
terjadi
umum pemerintahan dan korporasi 3 DONATUS SUKAMTO, NIM. E42010058 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 3 nomor 4 edisi Desember 2014 http://jurmafis.untan.ac.id
Masyarakat
dihadapkan
banyaknya
keluhan
dengan persyaratan pelayanan yang
ketidakpuasan
yang
dilontarkan
sulit, jangka waktu penyelesaian atau
masyarakat
terhadap
pelaksanaan
penerbitan
pelayanan yang mereka terima.
akte
kelahiran
yang
seharusnya sangat singkat malah manjadi
sangat
lama,
2.
dan
Fokus Penelitian
terjadinya
Berpedoman dari penjelasan
kesalahan dalam pengetikan identitas
pada latar belakang di atas maka
dan permasalahan lain yang muncul
fokus masalah yang diangkat dalam
adalah jumlah sumber daya manusia
penelitian ini adalah mengenai :
yang kurang.
kinerja
Rendahnya
kualitas
organisasi
Kabupaten Melawi.
oleh sebagian aparatur pemerintahan
3.
menjalankan
fungsinya.
Aturan
tugas main
Rumusan Masalah Penelitian
dan dalam
Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
pelayanan publik yang dilaksanakan
dalam
pada
Untuk memberikan arah yang jelas
tentang
atau
melaksanakan standar pelayanan saat
analisa
ini telah diatur dalam Undang-
penelitian
Undang Nomor 25 Tahun 2009
mengemukakan
rumusan masalah
tentang
sebagai
:
Pelayanan
Publik
dan
yang
pembahasan dilakukan
dalam
maka
penulis
ini,
berikut
Bagaimanakah
dilengkapi oleh Peraturan Menteri
kinerja Dinas Kependudukan dan
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi
Reformasi
dalam pelayanan pembuatan akte
Birokrasi
Nomor
36
Tahun 2012 yang memuat tentang
kelahiran?
petunjuk
4.
teknis
penyusunan,
penetapan, dan penerapan standar pelayanan.
Namun
kepatuhan
terhadap standar pelayanan publik tersebut
masih
belum
terlihat
Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan
dari penelitian ini yaitu: 1. Ingin mengetahui kualitas kinerja organisasi
pada
Dinas
manifestasinya dalam pelaksanaan
Kependudukan dan Pencatatan
tugas aparatur pemerintahan. Hal ini
Sipil Kabupaten Melawi dalam
bisa kita simpulkan dari masih sangat
pembuatan akta kelahiran. 4
DONATUS SUKAMTO, NIM. E42010058 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 3 nomor 4 edisi Desember 2014 http://jurmafis.untan.ac.id
2. Ingin
mengetahui
kuantitas
selanjutnya memperbaiki kinerja
kinerja organisasi pada Dinas
dalam
memberikan
pelayanan
Kependudukan dan Pencatatan
kepada
Sipil Kabupaten Melawi dalam
pelayanan yang diberikan dapat
pembuatan akta kelahiran.
terlaksana dengan kualitas yang
masyarakat
agar
baik serta memberikan kepuasan 5.
Manfaat Penelitian
kepada masyarakat sebagai unsur
Manfaat yang dapat diambil
penerima layanan.
dari penelitian ini adalah : 1. Secara teoritis, penelitian ini
B. KERANGKA TEORI DAN
diharapkan dapat memberikan
METODOLOGI
manfaat yang sebesar-besarnya
1.
dalam
a. Kinerja
pengembangan
pemerintahan,
secara
ilmu
Kerangka teori
khusus
Menurut
Menurut
Joko
pada bidang pelayanan publik
Widodo (2005:78), kinerja adalah
yang merupakan salah satu ilmu
melakukan
yang
dalam
menyempurnakannya sesuai dengan
Kemudian,
tanggung jawabnya dengan hasil
penelitian ini juga diharapkan
seperti yang diharapkan. Bernadin
dapat menjadi referensi bagi
dan Russel (Sudarmanto, 2009:12)
peneliti-peneliti lain yang ingin
menyampaikan 6 kriteria dasar atau
meneliti tentang bidang yang
dimensi untuk mengukur kinerja,
sama.
yaitu:
harus
dipahami
pemerintahan.
2. Secara praktis, Penelitian ini
suatu
kegiatan
dan
1. Quality, terkait dengan proses
diharapkan dapat menjadi bahan
atau
masukan
sempurna/ideal dalam memenuhi
bagi
Pemerintah
Kabupaten Melawi secara khusus Dinas
Kependudukan
dan
hasil
maksud dan tujuan; 2. Quantity, terkait dengan satuan
Catatan Sipil sebagai instansi
jumlah
yang
dihasilkan;
kepada
memberikan masyarakat,
pelayanan
mendekati
atau
kuantitas
yang
untuk 5
DONATUS SUKAMTO, NIM. E42010058 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 3 nomor 4 edisi Desember 2014 http://jurmafis.untan.ac.id
3. Timeliness, terkait dengan waktu yang
diperlukan
menyelesaikan
dalam
aktivitas
atau
menghasilkan produk;
keterkaitan
hasil
mengabaikan didalam
yang
tidak
volume
pekerjaan
mengerjakan
pekerjaan
tersebut.
4. Cost-Effectiness, terkait dengan tingkat
penggunaan
sumber-
c. Kuantitas Kerja
sumber organisasi (orang, uang, material,
teknologi)
Menurut
Hasibuan
dalam
(2003:105)
mendapatkan atau memperoleh
merupakan
hasil
pengurangan
dihasilkan dibawah kondisi kondisi
pemborosan dalam penggunaan
normal. Hal ini dapat dilihat dari
sumber-sumber organisasi;
banyaknya beban kerja dan keadaan
atau
5. Need for Supervision, terkait dengan
kemampuan
kuantitas volume
kerja
kerja
yang
yang didapat atau dialaminya selama
individu
bekerja. Setiap organisasi akan selalu
dapat menyelesaikan pekerjaan
berusaha agar efektivitas kerja dari
atau
karyawannya dapat ditingkatkan.
fungsi-fungsi
pekerjaan
tanpa asistensi pimpinan atau intervensi pengawasan pimpinan; 6. Interpersonal dengan
Impact,
kemampuan
2.
terkait
Metode penelitian Metode
yang
digunakan
individu
dalam penelitian ini adalah kualitatif.
dalam meningkatkan perasaan
Penelitian kualitatif adalah penelitian
harga diri, keinginan baik, dan
yang bermaksud untuk memahami
kerja
fenomena-fenomena yang dialami
sama
diantara
sesama
pekerja dan anak buah.
oleh
subjek
perilaku, b. Kualitas Kerja
tindakan,
Menurut
penelitian persepsi,
dan
lain-lain,
misalnya motivasi, secara
Hasibuan
keseluruhan dan cara mendeskripsi
(2003:105) kualitas kerja merupakan
dalam bentuk kata-kata dan bahasa,
sikap
oleh
pada suatu konteks khusus yang
karyawan berupa hasil kerja dalam
alamiah dan dengan memanfaatkan
bentuk
yang
ditunjukkan
kerapian,
ketelitian,
dan 6
DONATUS SUKAMTO, NIM. E42010058 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 3 nomor 4 edisi Desember 2014 http://jurmafis.untan.ac.id
berbagai metode ilmiah (Moleong,
triangulasi yang yang digunakan
2010 : 6).
yaitu
Adapun cara yang peneliti
triangulasi
triangulasi
sumber,
sumber
ini
pada Peneliti
gunakan untuk menentukan siapa
melakukan pengecekan data yang
saja yang akan menjadi informan
diperoleh melalui beberapa sumber.
dalam penelitian ini adalah dengan
Dengan
menggunakan
melakukan check and recheck hasil
Purposive Bungin
teknik
penelitian
Sampling.
Menurut
(2010:53)
Sampling
Purposive
adalah
penunjukan
ini
wawancara
peneliti
dengan
informan
untuk
kebenaran data dengan menanyakan pertanyaan
informan
tersebut
informan yang berbeda.
mengetahui
tentang
apa
dianggap
sebagai
bisa
sumber
informasi
arsip-arsip,
yang
PEMBAHASAN 1.
Kinerja Organisasi Dalam Pelayanan Pembuatan Akte Kelahiran. Penerapan
bersumber dari Kepala Dinas, Kepala
persyaratan
Bidang
pembuatan
Kelahiran,
Sipil,
Kematian,
terhadap
maupun
informasi dari hasil wawancara yang
Pencatatan
sama
C. HASIL PENELITIAN DAN
dijadikan
dibutuhkan, baik informasi berupa dokumen,
yang
yang
menjadi objek penelitian. Informan yang
beberapa mengetahui
informan secara sengaja, dimana dianggap
bertujuan
Kasi dan
kelengkapan
berkas telah
peraturan
permohonan
sesuai
dengan
perundang-undangan.
Pengesahan Anak, dan masyarakat
Pelaksanaan peraturan perundang-
penerima layanan.
undangan
tersebut
dimaksudkan
untuk
Adapun metode pengumpulan
bukan mempersulit
data dan teknik analisis data adalah
masyarakat, melainkan memberikan
metode wawancara, observasi, dan
pelayanan sesuai dengan mekanisme
dokumentasi.
yang berlaku.
yang
Selanjutnya
digunakan
dalam
teknik menguji
Kesalahan masih
pengetikan
keabsahan data pada penelitian ini
identitas
terjadi
dalam
adalah teknik triangulasi. Adapun
pelaksanaan pelayanan pembuatan 7
DONATUS SUKAMTO, NIM. E42010058 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 3 nomor 4 edisi Desember 2014 http://jurmafis.untan.ac.id
akta kelahiran. Kesalahan tersebut terjadi karena kelalaian petugas dan
2.
Keterbatasan Penelitian Berdasarkan
teori
yang
juga ada masyarakat yang memiliki
penulis gunakan untuk mengukur
data
kinerja, terdapat 6 dimensi yang
yang
berbeda
dokumennya.
Apabila
pada kesalahan
diungkapkan.
Namun
penulis
pengetikan terjadi, maka pegawai
membatasi pada 2 dimensi yang
Bidang
mau
penulis angkat dalam penelitian.
melayani
Adapun yang menjadi keterbatasan
Pencatatan
bertanggungjawab
Sipil dan
perbaikannya.
penelitian ini sehingga 4 dimensi
Jumlah pegawai yang ada di Bidang
Pencatatan
Sipil
masih
yang lain tidak penulis gunakan adalah sebagai berikut :
kurang, hal ini mengakibatkan tidak
1. Timeliness, dimensi ini tidak
sesuainya dengan jumlah beban kerja
digunakan karena penggunaan
yang
waktu telah dibahas dalam salah
ada
sehingga
bisa
saja
menyebabkan penumpukan berkas. Secara umum penyelesaian pembuatan
akta
kelahiran
dapat
satu pengukuran kinerja yaitu dimensi
Quantity.
Timeliness
tetap
Apabila digunakan,
dikerjakan sesuai waktu yang telah
maka
ditentukan, namun dalam keadaan
penggunaan waktu akan dibahas
tertentu
sebanyak 2 (dua) kali.
terjadi
Contohnya
keterlambatan.
ketika ada perbedaan
pembahasan
2. Cost-Effectiness,
terkait
dimensi
ini
data yang menjadi persyaratan maka
tidak digunakan karena pada
pembuatan
penelitian ini tidak membahas
ditunda
akta
terlebih
meminta
kelahiran
akan
dahulu
untuk
kondirmasi
bersangkutan,
kemudian
yang adalah
tentang organisasi
sumber-sumber kecuali
ketersediaan
sumber
pada daya
ketika Kepala Dinas tidak berada
manusia sedangkan pada dimensi
ditempat, hal ini menyebabkan akta
Cost-Effectiness
yang
penggunaan
telah
ditandatangani.
dicetak
tidak
bisa
yaitu
tingkat
sumber-sumber
organisasi (orang, uang, material,
8 DONATUS SUKAMTO, NIM. E42010058 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 3 nomor 4 edisi Desember 2014 http://jurmafis.untan.ac.id
teknologi) lebih dekat mengarah kepada manajemen. 3. Need for Supervision, dimensi ini tidak digunakan karena peneliti tidak mengukur kinerja seseorang disaat hadir atau tidaknya sosok pemimpin didalam melaksanakan pekerjaan,
serta
cakupan
dimensi
ini
pembahasannya
mengarah kepada kepemimpinan. 4. Interpersonal dimensi
Impact,
dalam
terkait
dengan
individu
dalam
ini
kemampuan meningkatkan diri,
perasaan
keinginan
kerjasama
baik,
diantara
harga dan sesame
pekerja dan anak buah, maka dari itu dimensi ini tidak digunakan karena berkaitan dengan sisi psikologi
individu
pegawai
sedangkan penelitian ini lebih ditekankan
pada
kinerja
organisasi secara kolektif bukan kinerja individu.
DAFTAR PUSTAKA Buku-buku: Djam’an Satori, dan Aan Komariah. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta.
Hardiyansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik : Konsep, Dimensi, Indikator dan Implimentasinya. Yogyakarta : Penerbit Gava Media. Hasibuan, M. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Bumi Aksara. Ibrahim, Amin. 2008. Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya. Bandung : Mandar Maju. Keban, Y.T. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep Teori, dan Isu. Yogyakarta : Gava Media. Moenir. 2000. Manajemen Pelayanan Publik. Jakarta : Bina Aksara. Moleong, J Lexy. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosda Karya. Pasolong, Harbani. 2008. Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta. Sedarmayanti. 2009. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik). Bandung : Refika Aditama. Sembiring, Masana. 2012. Budaya & Kinerja Organisasi (Perspektif Organisasi Pemerintah). Bandung : Fokusmedia.
9 DONATUS SUKAMTO, NIM. E42010058 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 3 nomor 4 edisi Desember 2014 http://jurmafis.untan.ac.id
Sinambela, Lijan Poltak , dkk. 2006. Reformasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta : PT Bumi Aksara.
Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan.
Sudarmanto. 2009. Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM (Teori, Dimensi Pengukuran dan Implementasi dalam Organisasi). Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil
Sugiyono. 2009. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta. Tjiptono, F. 1995. Total Quality Manajemen. Yogyakarta : Penerbit Andi. Widodo, Joko. 2005. Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja. Malang : Bayumedia Publishing. Willson dan Heyyel. 1987. Hand Book Of Modern Office Management and Administrasion Service. New Jersey : Mc Graw Hill.
Lembaga Administrasi Tahun 2008 Akuntabilitas Pelayanan Publik.
Negara Tentang Standar
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Administrasi Kependudukan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinans Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi Tahun 2012. Kabupaten Melawi Dalam Angka 2013
Peraturan Perundang-undangan / Dokumen Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 10 DONATUS SUKAMTO, NIM. E42010058 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat