KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA DENGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 013/MEN.PP.PA/VIII/2010 NOMOR :09/VIII/KB/2010 TENTANG PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK DI BIDANG PENDIDIKAN Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu sepuluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1.
LINDA AMALIA SARI GUMELAR, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2.
MOHAMMAD NUH, Menteri Pendidikan Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
a. b.
c. d.
e.
f. g.
bahwa PIHAK KESATU sebagai penanggung jawab menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; bahwa PIHAK KEDUA sebagai penanggung jawab pengelolaan sistem pendidikan nasional menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional; bahwa setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan termasuk anak berhak memperoleh pendidikan yang bermutu; bahwa Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional mengamanatkan seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melaksanakan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing; bahwa pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah masih perlu ditingkatkan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak perlu dituangkan ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan yang implementatif; bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak di bidang pendidikan, diperlukan suatu Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak di Bidang Pendidikan.
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK menyatakan telah sepakat untuk mengadakan kerjasama mengenai pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak di bidang pendidikan, dituangkan dalam Kesepakatan Bersama, sebagai berikut: Pasal 1 Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah peningkatan perencanaan dan penganggaran, kebijakan, program, dan kegiatan di bidang pendidikan yang berperspektif gender dan peduli anak. Pasal 2 Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi: a. perencanaan dan penganggaran yang berperspektif gender dan peduli anak; b. penyediaan data terpilah di bidang pendidikan; c. peningkatan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak bidang pendidikan di pusat dan di daerah; dan
2
d.
peningkatan advokasi, sosialisasi, komunikasi, informasi, pengarusutamaan gender, dan pengarusutamaan hak anak.
dan
edukasi
Pasal 3 (1)
Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU: a. menyediakan fasilitator, bahan komunikasi, informasi dan edukasi, serta melakukan advokasi dan sosialisasi tentang perencanaan dan penganggaran, kebijakan, program, dan kegiatan yang berperspektif gender dan peduli anak di bidang pendidikan; b. memfasilitasi PIHAK KEDUA dalam penyusunan data terpilah di bidang pendidikan; c. melakukan pertemuan berkala dengan PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan perkembangan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak di bidang pendidikan; d. melakukan kajian isu-isu gender dan anak di bidang pendidikan; e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak; dan f. melaporkan hasil pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak di bidang pendidikan kepada Presiden.
(2)
Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA: a. menyediakan bahan komunikasi, informasi, dan edukasi yang diperlukan bagi pelaksanaan advokasi, sosialisasi, komunikasi, informasi, edukasi, dan pelatihan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak di bidang pendidikan baik di pusat, provinsi, kabupaten, dan kota; b. menyusun perencanaan dan penganggaran, kebijakan, program, dan kegiatan yang berperspektif gender dan peduli anak di bidang pendidikan; c. menyediakan data terpilah di bidang pendidikan; d. meningkatkan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak bidang pendidikan baik di pusat, provinsi, kabupaten, dan kota; e. melakukan kajian isu-isu gender dan anak di bidang pendidikan; f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak di bidang pendidikan; dan g. melaporkan hasil pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak di bidang pendidikan kepada Presiden dengan tembusan kepada PIHAK KESATU.
3
Pasal 4 (1)
(2)
(3)
Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat diubah atau diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengubah, memperpanjang, dan/atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama. Pihak yang menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan jawaban secara tertulis paling lambat 2 (dua) minggu sejak diterimanya pemberitahuan tersebut. Pasal 5
(1)
(2)
Kesepakatan Bersama ini secara teknis operasional ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini. Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing wakil PARA PIHAK. Pasal 6
Segala pembiayaan terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan pada masing-masing pihak. Pasal 7 PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan penganggaran, kebijakan, program, dan kegiatan yang berperspektif gender dan peduli anak di bidang pendidikan setiap 1 (satu) tahun sekali. Pasal 8 Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan disepakati oleh PARA PIHAK sebagai adendum yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
4
Pasal 9 (1)
(2) (3)
Kesepakatan Bersama ini berakhir seketika apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilakukannya Kesepakatan Bersama ini. Kesepakatan Bersama ini dianggap sah setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK. Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan masingmasing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
PIHAK KEDUA,
PIHAK KESATU,
ttd.
ttd.
MOHAMMAD NUH
LINDA AMALIA SARI GUMELAR
5
