KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Isu Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah SUMATERA Share PDRB thdp Nasional Dengan Migas Tanpa Migas Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan per Kapita Koefisien Gini Penduduk Miskin TPAK (Partisipasi Angk Kerja) Luas Wilayah thdp Nasional (%) Jmlh Penduduk thdp Nasional (%)
23,02 % 20,44 % 4,9 % 16,65 Juta 0,27 2,0 Juta (16,5%)
KALIMANTAN Share PDRB thdp Nasional Dengan Migas Tanpa Migas Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan per Kapita Koefisien Gini Penduduk Miskin
9,13% 6,40 % 3,14 % 24,58 Juta 0,28 1,35 Juta (10,4%)
TPAK (Partisipasi Angk Kerja) Luas Wilayah thdp Nasional (%) Jmlh Penduduk thdp Nasional (%)
SULAWESI Share PDRB thdp Nasional Dengan Migas Tanpa Migas Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan per Kapita Koefisien Gini Penduduk Miskin
4,06 % 4,49 % 6,68 % 8,72 Juta 0,27 1,7 Juta (17,0%)
TPAK (Partisipasi Angk Kerja) Luas Wilayah thdp Nasional (%) Jmlh Penduduk thdp Nasional (%) PAPUA Share PDRB thdp Nasional Dengan Migas Tanpa Migas Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan per Kapita Koefisien Gini Penduduk Miskin
1,17 % 1,25 % 5,37 % 24,95 Juta 0,31 1,06 Juta (40,4%)
TPAK (Partisipasi Angk Kerja) Luas Wilayah thdp Nasional (%) Jmlh Penduduk thdp Nasional (%)
JAWA Share PDRB thdp Nasional Dengan Migas Tanpa Migas Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan per Kapita Koefisien Gini Penduduk Miskin TPAK (Partisipasi Angk Kerja) Luas Wilayah thdp Nasional (%) Jmlh Penduduk thdp Nasional (%)
60,21 % 64,78 % 6,16 % 15,86 Juta 0,33 2,17 Juta (16,0%)
NUSA TENGGARA Share PDRB thdp Nasional Dengan Migas Tanpa Migas Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan per Kapita Koefisien Gini Penduduk Miskin TPAK (Partisipasi Angk Kerja) Luas Wilayah thdp Nasional (%) Jmlh Penduduk thdp Nasional (%)
1,56 % 1,62 % 4,55 % 5,88 Juta 0,289 0,23 Juta (26,2%)
MALUKU Share PDRB thdp Nasional Dengan Migas Tanpa Migas Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan per Kapita Koefisien Gini Penduduk Miskin TPAK (Partisipasi Angk Kerja) Luas Wilayah thdp Nasional (%) Jmlh Penduduk thdp Nasional (%)
0,25 % 0,28 % 5,75 % 24,95 Juta 0,30 0,52 Juta (23,2%)
Perkembangan Kebijakan Pengembangan Wilayah Berbasis Kawasan Ekonomi
6
2 1989
1 1972
KAWASAN BERIKAT
KAWASAN INDUSTRI
3 1996
KAPET
4 2000
FTZ/KPBPB
5 2009 KEK
2011 KORIDOR EKONOMI MP3EI
KRONOLOGIS KEBIJAKAN KAPET KEPPRES 89/1996
KEPPRES 9/1998
KEPPRES 150/2000
• Tim Pengarah (pusat) terdiri dari anggota DP KTI, berwenang menetapkan kebijakan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pembangunan • BP KAPET terdiri dari unsur pusat, provinsi, dan kabupaten kota, berwenang melaksanakan pembangunan dan pengelolaan KAPET • Mengatur secara langsung insentif fiskal dan non-fiskal
• Penyempurnaan Keppres 89/1996 : - Anggota DP KTI sebagai ketua BP KAPET di wilayah timur - Kedudukan waka BP KAPET sebagai pelaksana harian dalam struktur BP KAPET - Kewenangan ketua BP KAPET dalam mengangkat dan memberhentikan anggota BP KAPET - Penyempurnaan aturan insentif fiskal dan non fiskal
• Badan Pengembangan KAPET (pusat), memberi usulan penetapan KAPET, menetapkan jakstranas, merumuskan kebijakan investasi dunia usaha, mengkoordinasikan rencana kegiatan , memfasilitasi pelaksanaan KAPET. • Badan Pengelola (BP) KAPET membantu Pemda dalam memberikan pertimbangan teknis bagi permohonan perijinan investasi di KAPET
• Insentif fiskal diatur melalui PP 20/2000 selanjutnya diubah melalui PP 147/2000
Memerlukan Revitalisasi untuk mengefektifkan peran KAPET sebagai “prime mover”
CAKUPAN WILAYAH 13 KAPET
BAD
Manado-Bitung
Khatulistiwa
Sasamba Biak
Palapas
DAS Kakab
Seram Parepare
Batulicin
Bima
Bank Sejahtera
Mbay
PP 26/2008 tentang RTRWN (dalam Lampiran X) telah menetapkan 13 (tiga belas) KAPET, sedangkan cakupan wilayah masing-masing KAPET tersebut ditetapkan dalam Keppres. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
KAPET Banda Aceh Darussalam KAPET Khatulisiwa KAPET DAS Kahayan, Kapuas, dan Barito KAPET Samarinda, Sanga-sanga, Muara Jawa, dan Balikpapan (Sasamba) KAPET Batulicin KAPET Bima KAPET Mbay
8. 9. 10. 11.
KAPET Manado-Bitung KAPET Parepare KAPET Batui diubah menjadi KAPET Palapas KAPET Buton, Kolaka, dan Kendari diubah menjadi KAPET Bank Sejahtera 12. KAPET Seram 13. KAPET Biak 6
Lokasi Usulan
Kawasan Ekonomi Khusus
67
1
BRUNEI DARUSSAL AM
MALAYSIA 2
Medan
5
4
7 9
6
1 1 2 0
8
Pekanbaru 1 3
Jambi
MALAYSIA
3 37 36 5 3 4 3
1 1
1 6
Palangkaray a
1 7
Progres Penyelenggaraan KEK
1 9
Serang
Keterangan : Usulan Lokasi KEK Usulan Lokasi KEK yang merupakan FTZ ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia
Banjarmasin 2 Jakarta 0 2 22 1
2 32 4
28
2 7
2 2 9 6
3 03 3 2 1
4 4 5 0
Palu Gorontalo
Sofifi 5 1 6 3
4 9
3 9
4 0
Makassar
5 4
Mataram
Denpasar 56
5 5
5 7
5 8
Manokwari
6 4
Sorong
Mamuju
SemarangSurabaya 2 5
4 1
6 2
Manado
Jayapur a
6 1
5 2
Ambon
Kendari
4 48 7 4 6
6 5
5 3
6 0
6 6
Merauke 5 9
TIMOR LESTE
Batas Laut Teritorial
KEK USULAN Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Jawa Tengah Provinsi Kalimantan Timur Provinsi NAD 14. Kws Tanjung Api – api 25. Kabupaten Kendal 41. Lubuktutung 1. Kota Banda Aceh 15. Kabupaten Muara Enim 26. Solo Technopark 42. Kws Maloy Kutai Timur Provinsi Sumatera Utara 43. TKEZ Provinsi DIY Provinsi Bangka Belitung 2. Medan – Deli Serdang 44. Tanjung Mangkaliat 27. Kabupaten Kulonprogo 16. Kws Tanjung Berikat, Kab. Bangka 3. Kabupaten Serdang Bedagai 45. Kota Tarakan Provinsi Jawa Timur 17. Kws Tanjung Batu, Kab. Belitung 4. Kws Sei - Mangke 28. Kawasan Kilang Tuban Provinsi Sulawesi Selatan 5. Kws Asahan – Tanjung Balai Provinsi Bengkulu 29. Kws Industri Lamongan 46. Kws Kabupaten Selayar 18. Linau, Kabupaten Kaur 6. Kws Labuhan Angin 30. Kali Lamong, Surabaya 47. Kabupaten Maros 19. Kws Pulau Enggano Provinsi Riau 31. Kws Industri Gemopolis 48. Kabupaten Barru Provinsi Banten 7. Kws Industri Dumai 32. Pulau Madura 49. Kabupaten Gowa 20. Kws Bojonegara 8. Kws Wisata P. Rupat Provinsi Kalimantan Barat 21. Krakatau Steel 9. Tanjung Buton Provinsi Sulawesi Tengah 33. Kota Pontianak 22. Tanjung Lesung 50. Kota Palu FTZ BBK 34. Kws Mempawah Provinsi Kepulauan Riau Provinsi DKI Jakarta 35. Kws Pulau Temajo Provinsi Sulawesi Utara 10. FTZ Batam 23. Kws Industri Marunda 36. Kws Industri Semparok 51. Tanjung Merah – Kota 11. FTZ Bintan 37. Kws PALSA Provinsi Jawa Barat Bitung Provinsi Sulawesi 12. FTZ Karimun 38. BDC Entikong 24. Kws Industri Cikarang dan Tenggara Provinsi Sumatera Barat Koridor Tol Jakarta - Cikampek Provinsi Kalimantan Selatan 13. Kws Industri Padang (PIP) 39.Kws Mekarputih – Kotabaru 52. Kendari 53. Pulau Kabaena 40.Kabupaten Tanah Laut
6 7
PAPUA NEW GUINEA
1 5 1 8
Samarinda
Pontianak
3
1 4
4 3
4 2
3 8
Usulan KEK
4 5
3
AUSTRALIA Provinsi Nusa Tenggara Barat 54. Sekotong-Lembar, Lombok Barat 55. Kws Bandar Dunia Kayangan-Bayan 56. Kws Pariwisata Mandalika 57. Kws Ekonomi Maritim Teluk Saleh 58. Kws Industri Perikanan&Kelautan Teluk Bima Provinsi Nusa Tenggara Timur 59. Wilayah Wini, TTU Provinsi Maluku 60. Desa Ngadi – Dullah Utara 61. Banda Provinsi Maluku Utara 62. Pulau Morotai Provinsi Papua Barat 63. Kabupaten Sorong 64. Kota Sorong Provinsi Papua 65. Biak Numfor 66. Kab. Asmat
TUJUAN PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI
Diarahkan untuk meningkatkan kemampuan suatu wilayah dalam mengembangkan daya saing produk unggulan sesuai dengan kompetensi sumber daya lokal dan diharapkan dapat berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi bagi wilayah-wilayah yang kesenjangannya masih tinggi Pemerataan Pertumbuhan
Diarahkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu yang ditujukan untuk melipatgandakan pertumbuhan ekonomi nasional, serta memberikan dampak yang besar pada peningkatan lapangan kerja dalam negeri Pertumbuhan Tinggi
Diarahkan untuk memperluas dan memodernisasikan perekonomian melalui pengembangan industri manufaktur dan industri logistik sebagai respon terhadap pertumbuhan perdagangan dunia yang cepat dan peningkatan efisiensi pemanfaatan transportasi terutama kepelabuhanan baik laut maupun udara Pertumbuhan Tinggi
KAPET
KEK
KPBPB/ FTZ
8
Sinergi Keterkaitan Kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi dan MP3EI Zona Pengolahan Ekspor Zona Industri
Peran Pemerintah semakin besar Kaw. Berikat Kaw. Industri
Potensi KEK
Zona Ekonomi Lainnya
Kaw Strategis Provinsi
Zona Logistik
Techno Park
Kaw. Wisata Kaw. Hortikultura Kaw. Strategis Cepat Tumbuh Daerah Tertinggal (Regional Management – RM)
Peran Swasta semakin besar KAPET
FTZ/KEK/MP3EI 9
Tiga Pilar Pengembangan MP3EI SLOC MALACA
Konektivitas
K Tanjung
PANJANG
Bitung
CILAMAYA
MAKASAR
ALKI-I RD. INTAN CILACAP TL. LEMBAR
ALKI-III BALKI-III C
ALKI-II ALKI-III Sea Line Of Communication (SLOC) and ALKI Jalur Laut Nasional Primer Jalur Laut Nasional Sekunder Jalur Utama Darat (Jalan dan / atau KA)
Pelabuhan Hub Global
MAIN INT. AIRPORT
Pelabuhan Primer
SDM - Iptek Koridor Ekonomi 1 KE Sumatera 4 3 KE Kalimantan KE Sulawesi 6 KE Papua – Maluku
Innovation Pendapata n per kapita
Kita harus menuju ke ke tahap untuk bisa berdaya
Driven Economy
saing
(US$) Efficiency Driven
2 KE Jawa
5 KE Bali – Nusa Tenggara
Economy
1 010
Mengurangi Dominasi Jawa (Skenario 2025)
Keterkaitan Pengembangan Kawasan Ekonomi dan MP3EI
Pembangunan Koridor Ekonomi dilakukan melalui pendekatan peningkatan konektivitas yang terintegrasi dalam rangka percepatan transformasi ekonomi. Konektivitas di dalam koridor terdiri dari konektivitas utama dan konektivitas pendukung.
KORIDOR EKONOMI
• Konektivitas utama adalah yang meng-hubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi. • Konektivitas pendukung adalah yang menghubungkan klaster industri dengan pusat kegiatan ekonomi dan infrastruktur pendukung pelabuhan, listrik, dan sebagainya.
KAPET
HINTERLAND
Dalam Koridor Ekonomi, KAPET diposisikan menjadi sentra produksi dan klaster industri hulu yang mendukung KEK dan/atau pusat ekonomi lainnya
12
Kawasan Perhatian Investasi (KPI) Tujuan KPI : mempermudah proses integrasi kegiatan investasi dengan enablers (infrastruktur, SDM-IPTEK, regulasi)
1. Sentra produksi adalah 1 (satu) kegiatan investasi dalam satu lokasi tertentu 2. KPI adalah 1 (satu) atau kumpulan beberapa sentra produksi/kegiatan investasi yang beraglomerasi di area yang berdekatan
Lokasi-lokasi KPI pada masing-masing KE perlu diidentifikasi untuk acuan penetapan proyek-proyek infrastruktur (Tim Kerja Konektivitas), pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan kemampuan teknologi/inovasi 13 (Tim Kerja SDM & IPTEK), serta fasilitasi penyempurnaan regulasi (Tim Kerja Regulasi). 13
Target dan Realisasi (Hasil Validasi) Hasil Validasi Per Juli 2013
Launching MP3EI ( 27 Mei 2011 ) TOTAL NILAI INVESTASI = Rp 4.012 T JUMLAH PROYEK = 1.264 proyek SEKTOR RIIL Nilai Investasi = Rp 2.226 T Jumlah Proyek = 639 proyek
TOTAL NILAI INVESTASI = Rp 4.481 T JUMLAH PROYEK = 1.568 proyek
PROSES VALIDASI
INFRASTRUKTUR
(sudah
SEKTOR RIIL Nilai Investasi = Rp 2.177 T Jumlah Proyek = 583 proyek
Nilai Investasi = Rp 1.786 T Jumlah Proyek = 625 proyek
memasukkan inisiatif/usulan baru)
INFRASTRUKTUR
Hasil validasi menunjukkan total investasi mencapai Rp. 4.481 Triliun, dimana Rp. 2.304 Triliun diantaranya adalah investasi infrastruktur, dan Rp. 2.177 Triliun adalah investasi sektor riil, namun belum termasuk investasi SDM Iptek sebesar Rp. 21,7 Triliun
Nilai Investasi = Rp 2.304 T Jumlah Proyek = 985 proyek
1 4
Perkembangan Investasi Proyek Sektor Riil dan Infrastruktur Setiap Koridor Ekonomi Koridor III Koridor IV Koridor VI
Koridor I
Koridor II Koridor V
15
Perkembangan Proyek MP3EI yang telah Groundbreaking (s.d Oktober 2013) Koridor III Koridor IV Koridor VI
Koridor I
Koridor II Koridor V Infrastruktur
Sektor Riil
16
MP3EI dan Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Triwulan II – 2013, Sumber : BI)
Memasuki triwulan II 2013, berbagai indikator ekonomi daerah mengindikasikan pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan dibanding triwulan sebelumnya.
17
INTEGRASI 13 KAPET DENGAN MP3EI 1. 2.
13 Lokasi KAPET tersebar secara tidak merata di 6 koridor ekonomi Indonesia dalam MP3EI (Perpres 32/2011) Momentum yang harus dimanfaatkan agar Pengembangan ke-13 KAPET bersinergi dengan Program MP3EI: Sinergisitas dengan MP3EI terkait kebutuhan ruang untuk rencana sentra produksi, sentra kegiatan industri, dan sentra distribusi yang didukung oleh infrastruktur kawasan. Konsep RTR KAPET diarahkan untuk mendorong (sub) sektor unggulan masing-masing koridor MP3EI.
BAD Manado-Bitung
Khatulistiwa
Seram
Sasamba Palapas
DAS Kakab
Batulicin
Parepare
KAPET
Bima
Mbay
Biak
Bank Sejahtera
KAITAN 13 KAPET dan KORIDOR EKONOMI - MP3EI KAPET
KOMODITAS UNGGULAN KAPET
KORIDOR MP3EI
KEGIATAN EKONOMI UTAMA MP3EI
BAD
Kelapa sawit dan Perkayuan
KORIDOR EKONOMI SUMATERA
Kelapa sawit, Karet, Batu Bara, Perkapalan, Besi Baja
Khatulistiwa
Padi, Jagung, Kelapa sawit, dan Karet
KORIDOR EKONOMI KALIMANTAN
DAS Kakab
Padi, Karet, Sapi, Ikan, dan Rotan
Kelapa Sawit, Minyak dan Gas, Batubara, Besi Baja, Bauksit, Perkayuan
Batulicin
Kelapa sawit dan Perkayuan
Sasamba
Kelapa sawit dan Perkayuan
Bima
Sapi, Jagung, dan Rumput laut
Pariwisata, Perikanan, Peternakan
Mbay
Sapi potong
KORIDOR EKONOMI BALINUSA TENGGARA
ManadoBitung
Pariwisata (bahari, ekowisata, MICE), Kelapa, Ikan pelagis, dan Rumput laut
KORIDOR EKONOMI SULAWESI
Pertanian Pangan (Padi, Jagung, Kedelai dan Ubi Kayu), Kakao, Perikanan, Nikel, Minyak dan Gas
Parepare
Padi, Kopi, Kakao, Udang, dan Sapi
Palapas
Kakao dan Rumput laut
Bank Sejahtera
Kakao, dan Padi sawah
Seram
Perikanan tangkap, Kelapa dalam, dan Cengkeh
KORIDOR EKONOMI PAPUA-KEP. MALUKU
Biak
Jeruk manis, Rumput laut, Udang, Teripang dan Pariwisata
Pertanian Pangan – MIFEE, Tembaga, Nikel, Minyak dan Gas Bumi, Perikanan, Peternakan
13 Lokasi KAPET dan Proyek2 Infrastruktur Prioritas MP3EI
20
“Grand Strategy” Mengurangi Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah di Indonesia Disparitas Antar Wilayah Berkurang
Disparitas Antar Wilayah
Mendorong Pembangunaan Pusat2 Pertumbuhan Ekonomi Baru (KAPET, KEK) dalam Koridor EKONOMI
“pemanfaatan potensi wilayah”
Mendorong Percepatan Pembangunan Infrastrukur serta Memperkuat Jaringan Konektivitas dan Logisitik Nasional
“meningkatkan aksesiblitas dan daya saing logistik”
Penguatan Kapasitas SDM dan Pemberdayaan Kapasitas Kelembagaan
“mendorong kemandirian”
21
Transhipment Point dan Jalur Distribusi Peti Kemas Domestik
3
Belaw an
2 3
Bata m
3 3
Soro ng
3
3 3
2
1 Tanjung Priok
3
Makass ar
3
2 Tanjung Perak
22
M = 80,3 % M = 76,1 %
M = 79,1 %
M = 81,7 %
M = 89,1 %
M = 85,0 %
BAD
Khatulistiwa
P. SUMATERA
P. KALIMANTAN
Sasamba
DAS2,5% Kakab
P. SULAWESI Manado-Bitung P. MALUKU
Palapas
6,2% 12,2%
23,2%
2,2 % 7,1 %
Batulicin 6,4% P. JAWA
3,1%
33,2%
Parepare
5,9% Bima
4,9 % Seram
Biak P. PAPUA
5,3%
4,8%
Bank Sejahtera
Mbay
P. BALI & NUSA TENGGARA
Perdagangan antarwilayah masih terpusat di Jawa dan Sumatera Perdagangan antarwilayah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua masih relatif kecil dan belum berkembang. Catatan: Arah panah menunjukkan arus perdagangan antar wilayah M = 59,0 % Source: Study of National Strategic Development Policy base on Competetive Advantage, Bappenas
Sabuk Utara
BAD
Khatulistiwa
Sasamba
Manado-Bitung
Biak
Palapas
DAS Kakab
Seram Parepare
Batulicin
Sabuk Selatan
Bima
Mbay
Sabuk Tengah
► Untuk memfasilitasi konektivitas antar pulau, sistem penyeberangan memegang peranan strategis, khususnya untuk angkutan jarak pendek. ► Saat ini konektivitas Kawasan Timur dan Kawasan Barat Indonesia dipolakan dengan pembangunan sabuk penyeberangan utara, tengah dan selatan. ► Hingga tahun 2012, terdapat 40 lintas penyeberangan komersil dan 135 lintas penyeberangan yang disubsidi.
24
BAD
Khatulistiwa
Sasamba
Manado-Bitung
Biak
Palapas
DAS Kakab
Seram Parepare
Batulicin
Bima
Mbay
• Konsentrasi pola angkatan udara saat ini lebih banyak berada di Indonesia bagian barat; hal ini disebabkan oleh demand yang tinggi pada daerah tersebut. Umumnya operator penerbangan domestik besar beroperasi pada kawasan ini. • Transportasi udara di kawasan Timur Indonesia umumnya dilakukan oleh operator penerbangan nasional seperti Merpati Airlines, maupun operator penerbangan tidak berjadwal
25
POSITIONING 13 LOKASI KAPET DALAM JARINGAN KONEKTIFITAS EKONOMI DAN LOGISTIK
BAD
Khatulistiwa
Sasamba
Manado-Bitung
Biak
Palapas
DAS Kakab
Seram Parepare
Batulicin
Bima
Bank Sejahtera
Mbay
Sistem transportasi laut sebagai tulang punggung (backbone) Utilisasi ALKI dan SLOC melalui perwujudan Pelabuhan Depan (front gates Kuala Tanjung & Bitung), Pendulum Nusantara dan “Short Sea Shipping” PENDULUM NUSANTARA 26
KESIMPULAN dan REKOMENDASI 1.
2. 3.
4.
5.
6. 7.
Kebijakan Percepatan Pengembangan Kawasan Ekonomi (KAPET, FTZ dan KEK) dan Pembangunan Infrastruktur diharapkan meningkatkan aksesibilitas di daerah tertinggal, perbatasan/terpencil, Pusat2 Produksi, Simpul Distribusi, Simpul Kegiatan, dan Outlet Pemasaran Produk Unggulan Wilayah. Pemerintah mengarahkan Pengembangan Kawasan Ekonomi dalam Koridor Ekonomi sehingga terintegrasi dengan hinterland-nya melalui keterkaitan hulu-hilir. Memperkuat jaringan konektivitas dan logistik nasional yang menghubungkan antara Pusat2 Kegiatan Ekonomi (KAPET, FTZ, KEK dalam Koridor Ekonomi) Pengembangan Koridor Ekonomi (MP3EI) diharapkan dapat mempercepat pengembangan investasi sektor riil pada pusat2 pertumbuhan serta percepatan pembangunan infrastruktur yang menghubungkan hub-hub strategis Revitalisasi kebijakan KAPET diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah yang memiliki potensi SDA unggulan serta menjadi growth centre dan prime mover bagi wilayah sekitarnya Pengembangan FTZ (Free Trade Zone) diharapkan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja di daerah dan meningkatkan investasi di kabupaten yang bersangkutan Kebijakan pengembangan KEK diharapkan dapat meningkatkan daya saing nasional melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis yang berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor-impor dan kegiatan ekonomi lainnya
LANGKAH STRATEGIS REVITALISASI KAPET DALAM KETERKAITANNYA DENGAN TINDAK LANJUT INTEGRASI KAPET KORIDOR EKONOMI DAN KEK dan MP3EI 1. Pusat dan Daerah perlu merumuskan kembali peran KAPET bagi daerah masing masing dan koneksinya dengan 6 Koridor Ekonomi. 2. Mengagendakan dalam pembangunan nasional dan daerah memperoleh dukungan APBN dan/atau APBD, dan swasta. 3. Memperbaiki kelembagaan KAPET 4. Mereklasifikasi kembali KAPET : a)
sesuai kategori pengembangan daerah yang kesenjangannya tinggi dalam keterhubungannya dengan 6 Koridor Ekonomi Wilayah
b)
Sesuai dengan kondisi strategis wilayah yang telah berubah (akibat pemekaran DOB atau perubahan RTRW),
5. Menjaga komitmen awal: KAPET sebagai pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang berbasis sumber daya lokal (komoditas unggulan pada kawasan andalan prioritas).
6. Menajamkan kriteria dan indikator pengembangan KAPET, sebagai panduan operasionalisasi pengembangan KAPET sehingga “tidak salah pilih” dan daerah terpilih dapat menjadi pusat pertumbuhan
Sekian dan Terima Kasih
