,
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERSENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERSENDAHARAAN NOMOR PER- 34 IPS/2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCAIRAN DANA HISAH AUSAID NOMOR EP-58059 PROYEK SCHOOL AND DISTRICT MANAGEMENT (80S TRAINING)
DIREKTUR JENDERAL PERSENDAHARAAN, Menimbang
Mengingat
a.
bahwa dalam rangka membantu Pemerintah Indonesia untuk mencapai target Rencana Strategis 2010-2014 melalui peningkatan kinerja dan transparansi dalam pengelolaan dana Santuan Operasional Sekolah, Pemerintah Indonesia memperoleh dana hibah dari Pemerintah Australia melalui Australian Agency for International Development (AusAID) Nomor EP-58059 School And District Management (80S Training);
b.
bahwa dalam rangka pengelolaan dana hibah AusAID Nomor EP58059 School And District Management (80S Training), diperlukan petunjuk pelaksanaan pencairan dana hibah dimaksud;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Hibah AusAID Nomor EP-58059 Proyek School and District Management (80S Training);
1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Sea Masuk, Sea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan Atas Sarang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Dana Pinjaman Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4092);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
I
6. 7.
8.
9. 10.
11. 12.
13.
14.
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2006 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertika l Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan ; Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor 185/KMK.03/1995 dan Kep.031/KeU5/1995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diu bah dengan SKB Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor 459/KMK.03/1999 dan KEP-264/KET/09/1999; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 ; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembebanan Dana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Melalui Mekanisme Rekening Khusus; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCAIRAN DANA HIBAH AUSAIO NOMOR EP-58059 PROYEK SCHOOL AND DISTRICT MANAGEMENT (BOS TRAINING).
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan:
-2-
f
1.
BOS Training adalah bantuan dari Pemerintah Australia kepada Pemerintah Indonesia untuk mencapai target Rencana Strategis 20102014 melalui peningkatan kinerja dan transparansi dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah.
2.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
3.
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran selanjutnya disebut DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA, adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen pendukung akuntansi pemerintahan.
4.
Hibah Pemerintah yang selanjutnya disebut Hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang , jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.
5.
Perjanjian Hibah adalah kesepakatan tertuiis mengenai Hibah antara Pemerintah dan Pemberi Hibah yang dituangkan dalam dokumen perjanjian pemberian hibah atau dokumen lain yang dipersamakan.
6.
Pemberi Hibah adalah pihak yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang memberikan Hibah kepada Pemerintah .
7.
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PAlKuasa PA adalah Menteri/Pimpinan Lembaga atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
8.
Executing Agency yang selanjutnya disingkat EA adalah Kementerianl Lembaga yang menjadi penanggung jawab secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan.
9.
Dana Awal Rekening Khusus yang selanjutnya disebut initial deposit adalah dana awal yang ditempatkan pada Rekening Khusus oleh Pemberi Hibah atas permintaan Bendahara Umum Negara atau Kuasa Bendahara Umum Negara untu k kebutuhan pembiayaan selama periode tertentu atau sejumlah yang ditentukan dalam Perjanjian Hibah.
10. Withdrawal Application yang selanjutnya disingkat WA adalah dokumen yang digunakan untuk melakukan penarikan Initial Deposit dana hibah, pengisian Rekening Khusus, dan/atau penarikan untuk penggantian atas pengeluaran-pengeluaran yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Pemerintah . 11 . Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ya ng selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan merupakan Kuasa Bendahara Umum Negara yang melaksanakan tugas pembayaran sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran .
-3-
tI
12. Rekening Khusus (special account) yang selanjutnya disebut Reksus adalah Rekening Pemerintah yang dibuka oleh Menteri Keuangan pada Bank Indonesia atau Bank yang ditunjuk untuk menampung dan menyalurkan dana Hibah tertentu dan dapat dipulihkan saldonya (bersifat revolving) setelah dipertanggungjawabkan kepada Pemberi Hibah. 13. Backlog atas dana hibah adalah penggunaan dana hibah melalui mekanisme Reksus yang belum dimintakan dan/atau belum mendapatkan penggantian dan/atau tidak mendapatkan penggantian dari Pemberi Hibah. 14. No Objection Letter atau dokumen yang dipersamakan yang selanjutnya disebut NOL adalah surat persetujuan dari Pemberi Hibah atas suatu kontrak dengan jumlah batasan tertentu atau tanpa batasan nilai berdasarkan jenis pekerjaan yang ditetapkan. 15. Bank Operasional I yang selanjutnya disebut BO I adalah bank operasional mitra kerja Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah yang menyalurkan dana APBN untuk pengeluaran non-gaji bulanan (termasuk kekurangan gaji dan gaji susulan) dan Uang Persediaan. 16. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PAiKuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan. 17. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-GUP adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PAiKuasa PA dengan membebani DIPA, yang dananya digunakan untuk menggantikan UP yang telah dipakai. 18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 19. Surat Perintah Pembebanan SP2D-Reksus yang selanjutnya disebut SPB-SP2D adalah Surat Perintah Pembebanan Reksus yang diterbitkan oleh KPPN berdasarkan SP2D-Reksus. 20. Daftar SPB adalah daftar rekapitulasi SPB-SP2D yang diterbitkan oleh KPPN pada hari berkenaan untuk disampaikan kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara c.q. Subdirektorat Rekening Pinjaman dan Hibah. 21. Ineligible adalah pengeluaran atas SP2D Reksus berdasarkan SPM yang diajukan oleh PAiKuasa PA yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Hibah, pengeluaran atas SP2D Reksus tersebut tidak diakui dan/atau tidak mendapat penggantian dari Pemberi Hibah. 22. Closing Date adalah batas akhir waktu untuk pencairan dana hibah luar negeri melalui penerbitan SP2D oleh KPPN.
23. Uang Persediaan yang selanjutnya disebut UP adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat revolving, diberikan kepada bendahara pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
-4-
\
24. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TUP adalah uang yang diberikan kepada Satker untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan. Pasal2 (1) Spesifikasi hibah dimaksud adalah sebagai berikut: a.
Nomor Perjanjian Hibah
EP-58059
b.
Nomor Register
71464001
c.
Tanggal Penandatanganan
14 Februari 2011
d.
Tanggal Efektif
2 Mei 2011
e.
Closing Oate
1 Januari 2012
f.
Jumlah Hibah
AUD26,000,000 .00
g.
Nomor Reksus
602.001311980
h.
InitialOeposit
AUD6,000,000.00
i.
Persentase Pembiayaan
100% Grant
j.
Executing Agency
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan Nasional
(2) KPPN hanya diperkenankan menerbitkan SP2D atas beban hibah berkenaan sampai dengan tanggal 30 Desember 2011. (3) Perubahan terkait spesifikasi dan kategori hibah dimaksud sesuai amendment grant agreement dan/atau persetujuan dari Pemberi Hibah, diatur dan ditetapkan melalui Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan. BAB II PEMBEBANAN DAN PEMBAYARAN Pasal3 (1) Tata cara pembayaran dana hibah menggunakan mekanisme Reksus. (2) Pembayaran dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pad a Reksus Nomor 602.001311980 pada Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta. (3) Pembebanan dan pembayaran dana hibah Nomor EP-58059 dilakukan sesuai dengan Kategori dan Porsi Pembiayaan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. BAB III PENCAIRAN DANA Pasal4 (1) Pencairan dana melalui mekanisme Reksus dilaksanakan melalui penerbitan SP2D oleh KPPN atas dasar SPM yang diajukan oleh PAiKuasa PA berdasarkan DIPA.
-5-
r
(2) Terhadap SPM UPITUP yang diajukan oleh PNKuasa PA, KPPN menerbitkan SP2D UPITUP atas beban Kas Negara pada BO I mitra kerja KPPN. (3) Terhadap SPM-LS Reksus yang diajukan oleh PNKuasa PA, KPPN menerbitkan SP2D-LS Reksus atas beban Kas Negara pad a BO I mitra kerja KPPN, sekaligus menerbitkan SPB-SP2D sebesar jumlah pengeluaran yang tercantum di dalam SPM-LS Reksus yang bersangkutan. (4) Terhadap SPM-GUP lsi Reksus yang diajukan oleh PNKuasa PA, KPPN menerbitkan SP2D-GUP lsi Reksus atas beban Kas Negara pada BO I mitra kerja KPPN, sekaligus menerbitkan SPB-SP2D sebesar jumlah pengeluaran yang tercantum di dalam SPM-GUP lsi Reksus yang bersangkutan. (5) Terhadap SPM-GUP Potongan Reksus yang diajukan oleh PNKuasa PA, KPPN menerbitkan SP2D-GUP Potongan Reksus sebesar jumlah yang masih dapat dibayarkan atas beban Kas Negara pada BO I mitra kerja KPPN, sekaligus menerbitkan SPB-SP2D sebesar jumlah pengeluaran yang tercantum di dalam SPM-GUP Potongan Reksus yang bersangkutan. (6) Terhadap SPM-GUP Nihil Reksus yang diajukan oleh PNKuasa PA, KPPN menerbitkan SP2D-GUP Nihil Reksus, sekaligus menerbitkan SPB-SP2D sebesar jumlah pengeluaran atau potongan yang tercantum di dalam SPM-GUP Nihil Reksus yang bersangkutan. (7) Terhadap penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4), (5), dan (6), KPPN mengirimkan lembar kedua SP2D dimaksud kepada PNKuasa PA. (8) Terhadap penerbitan SPB-SP2D sebagaimana pada ayat (3), (4), (5), dan (6), KPPN menyampaikan SPB-SP2D asli kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan tembusan kepada PNKuasa PA. (9) Terhadap SPM-GUP Potongan Reksus atau SPM-GUP Nihil Reksus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), KPPN tidak menerbitkan SPM/SP2D Reksus Pengganti. Pasal5 Dalam penerbitan SP2D, KPPN harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut: a.
Pad a SPM harus tercantum nomor hibah, nomor register, nomor Reksus, kode kategori, porsi pembiayaan , nilai, nom or dan tanggal kontrak termasuk addendum, nomor dan tanggal Berita Aca ra Pembayaran serta tanggal NOLIApproval (apabila dipersyaratkan).
b. Dalam hal penerbitan SP2D untuk keperluan pembayaran kontrakkontrak dalam valuta asing, tidak diperkenankan merupiahkan tagihan valuta asing terse but. c.
Pengajuan dokumen untuk pembayaran sebagaimana dimaksud pada h, , ' h dl"m ",ikoo k,,,,d, KPP N Kh" '"' J,k,", VI
-6-
r
BAB IV PENGISIAN DANA REKENING KHUSUS Pasal6 (1) Pengisian dana Reksus menjadi tanggung jawab EA dan dilaksanakan secara berkala dengan menyampaikan WA kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara. (2) Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara meneruskan WA sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) kepada Pemberi Hibah sesuai ketentuan yang berlaku. (3) Apabila EA tidak melaksanakan kewajiban untuk menyampaikan WA sesuai perjanjian hibah, dan mengakibatkan saldo dana yang tersedia pada Reksus berkenaan di Bank Indonesia tidak mencukupi, Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara dapat menerbitkan surat perintah penghentian pembayaran sementara kepada KPPN . (4) Pembayaran kembali atas penghentian pembayaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilaksanakan setelah KPPN menerima surat pemberitahuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara. BAB V PELAP.ORAN DAN PENGIRIMAN DOKUMEN Pasal7 (1) KPPN menerbitkan Daftar SPB dalam rangkap 2 (dua), lembar asli untuk Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan lembar kedua sebagai pertinggal KPPN. (2) KPPN membukukan SPM-LS/GUP IsilPotonganl Nihil Reksus yang telah diterbitkan SP2D-nya sebagai pengeluaran anggaran dengan membebankan pad a akun terkait. (3) KPPN paling lambat puku117.00 waktu setempat pad a hari yang sama dengan tanggal penerbitan SP2D Reksus dan SPB-SP2D, menyampaikan: a.
Daftar SPB berupa Arsip Data Komputer (ADK) menggunakan program aplikasi yang tersedia melalui saluran komunikasi data ke alamat http://komda.perbendaharaan.go.idlfileup/oad1.php;
b.
Daftar SPB yang telah ditandatangani oleh Kepala KPPN atau pejabat yang ditunjuk (softcopy dengan format PDF) menggunakan aplikasi e-SPB pada web-intranet dengan alamat http://10.0.32. 152.
(4) KPPN menyampaikan SPB-SP2D asli dan Daftar SPB asli beserta seluruh copy SP2D Reksus yang diterbitkan minggu sebelumnya kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara pad a hari Senin atau awal hari kerja minggu berikutnya dengan sarana ekspedisi tercepat.
-7-
(5) Alamal penyampaian dokumen sebagaimana dialur pada ayal (4) adalah: Direkloral Pengelolaan Kas Negara u.p. Subdirekloral Rekening Pinjaman dan Hibah Gedung Prijadi Praplosuhardjo I Lanlai 4 Jalan Lapangan Banleng Timur No. 2-4 Jakarta 10710
BABVI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 8 (1) Dalam hal dipersyaralkan, PNKuasa PA dan Executing Agency menyusun Laporan Keuangan (Financial Report). (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayal (1), disampaikan kepada Pemberi Hibah dan Direklur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direklur Pengelolaan Kas Negara.
Pasal9 (1) PPN, PPnBM, dan PPh yang lerulang unluk porsi hibah luar negeri dilaksanakan sesuai kelenluan yang berlaku. (2) Pengesahan faklur pajak dan Sural Seloran Pajak dilakukan sesuai kelenluan.
Pasal10 (1) Pengeluaran alas SP2D yang lelah membebani Reksus lela pi belum diminlakan pengganliannya kepada PHLN dinyalakan backlog sampai SP2D Reksus berkenaan diajukan replenishmentl dengan reimbursement dan lelah mendapal pengganlian. (2) Pengeluaran alas SP2D Reksus berdasarkan SPM yang diajukan oleh PNKuasa PA yang lidak sesuai dengan kelenluan sebagaimana dialur dalam perjanjian dikalegorikan sebagai pengeluaran ineligible . (3) Alas pengeluaran yang dikalegorikan ineligible sebagaimana dimaksud pada ayal (2), Direklur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan sural pemberilahuan kepada Pimpinan Kemenlerian/Lembaga dengan lembusan kepada Direklur Jenderal Anggaran. (4) Pengeluaran yang dikalegorikan ineligible sebagaimana dimaksud pad a ayal (3), menjadi langgung jawab Kemenlerian/Lembaga yang bersangkulan dan harus diperhilungkan dalam revisi DIPA lahun anggaran berjalan alau dibebankan dalam DIPA lahun berikulnya
'"99'''"
-8-
t
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
Pasal11 Peraluran Direklur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada lang gal dilelapkan. Dilelapkan di Jakarta padalanggal 16 Juni
-9-
2011
LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 3'+ IPB/2011 PETUNJUK PELAKSANAAN PENCAIRAN DANA HIBAH AUSAIO NOMOR EP-5B059 PROYEK SCHOOL AND DISTRICT MANAGEMENT (BOS TRAINING
DAFTAR PERSENTASE PEMBIAYAAN DANA HIBAH AUSAID NOMOR EP-58059 SCHOOL AND DISTRICT MANAGEMENT (BOS TRAINING) Grant Category
Code
Amount of the Grant Allocated (in AUD)
Percentage
(3)
(4)
(1 )
(2)
I.
Accommodation, transportation and per diems for BOS Master Trainers, BOS Trainers and Management Team, BOS and School Honorariums for BOS Master Trainers and BOS Trainers*)
20,900,000
100 %
II.
Printing of 650,000 BOS Training and Resource Packages
4,200,000
100%
III.
Management, monitoring and evaluation of 2011 Training covering accommodation, BOS transportation, per diems and Operating Costs for Central BOS Training Team and Provincial and District BOS Management Teams
900,000
100%
26,000,000
Total
*) Honorariums for BOS Master Trainers and BOS Trainers sesuai dengan grant agreement
Rp230.000,- per hari
; pl'EKTUR JENDERAL,
~" --~ "~'" £l #J /' ~.,.."
I·/j;
I t;
-: " ",
q
k
t..
<><=\(I'J ~ \ ' I It' - o!'I.hl-
,:,~Wism;-S~PRIJANTO
11
NI: 19 308141975071 001 ~v I.
-10-
