KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
Kata Pengantar Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 disusun berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025; PP No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; Permendagri No. 16 Tahun 2010 tentang Renstra Kemendagri Tahun 2010-2014; serta Permendagri No. 41 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Kementerian Dalam Negeri. Sebagai penjabaran dari Renstra Kemendagri Tahun 2010-2014, serta untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Jenderal sesuai Permendagri Nomor 41 Tahun 2010, maka Renstra Setjen Tahun 2010-2014 mengakomodir Prioritas Nasional terkait Kewenangan Kementerian Dalam Negeri dan Kontrak Kinerja Menteri Dalam Negeri Kabinet Indonesia Bersatu II (KIB-II) dengan Presiden Republik Indonesia, serta Prioritas Kementerian Dalam Negeri dan Prioritas-prioritas Lainnya yang menjadi bagian penugasan kepada Sekretariat Jenderal. Keseluruhan prioritas pembangunan dimaksud, lebih lanjut dituangkan dalam Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementarian Dalam Negeri, dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Dalam Negeri. Secara umum, dokumen Renstra ini telah memuat rencana program dan kegiatan, serta indikasi alokasi pendanaannya sampai 5 (lima) tahun kedepan. Renstra Setjen Kemendagri Tahun 2010-2014 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh Unit Biro/Pusat lingkup Sekretariat Jenderal untuk penyiapan program dan anggaran tahunan dalam kurun waktu tersebut. Dengan Ridho Tuhan YME, semoga dokumen Renstra ini dapat lebih meningkatkan kinerja Sekretariat Jenderal dalam mencapai visi kedepan.
Jakarta, SEKRETARIS JENDERAL,
DIAH ANGGRAENI
D a ftar Isi KATA PENGANTAR REVISI RENSTRA SETJEN KEMENDAGRI.... ............................ i DAFTAR ISI .................................................................................................................. ii DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................................... iii I . PENDAHULUAN ....................................................................................................... I - 1 1.1 Kondisi Umum ............................................................................................ I - 2 1.2 Potensi dan Permasalahan......................................................................... I - 8 1.2.1 Potensi
......................................................................................... I - 8
1.2.2 Permasalahan .................................................................................. I - 14 II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEG...................................................... II - 19 2.1 Visi ...................................................................................................... II - 19 2.2 Misi ...................................................................................................... II
–
21 2.3 Tujuan ................................................................................................. II
–
21 2.4 Sasaran .............................................................................................. II
–
22 III .ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ..................................................................... III - 26 3.1 Arah Pembangunan Nasional Nasional dan Kementerian Dalam Negeri .............................................................. III - 26 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal ....................... III - 29 IV. PENUTUP ............................................................................................................... IV - 1
Da ft a r La mp i ra n Lampiran I
: Target Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembiayaan Pembangunan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 ....................... L1 – 1 1. Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran ............. L1 – 1 2. Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian ........................................................................ L1 – 4 3. Kegiatan Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Analisis Jabatan, dan Pelaporan Kinerja ................................................................................... L1 – 11 4. Kegiatan Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum ................................................................... L1 – 15 5. Kegiatan Pengelolaan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Keprotokolan .................................................. L1 – 17 6. Kegiatan Pengelolaan Data, Informasi, Komunikasi dan Telekomunikasi ............................................................ L1 – 19 7. Kegiatan Pengelolaan Penerangan .................................. L1 – 21 8. Kegiatan Pengkajian Kebijakan Strategik ....................... L1 – 26 9. Kegiatan Penataan Administrasi Kerjasama Luar Negeri .................................................................................... L1 – 28 10. Kegiatan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset ........................................................................................ L1 – 31
Lampiran II
: Target Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembiayaan Pembangunan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Dalam Negeri Tahun 20102014.....................................................................................
L2 – 1
Kegiatan Peningkatan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur .................................................................... L2 – 1
LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR
: 050-928 Tahun 2011
TANGGAL
: 30 Desember 2011
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2010-2014 I.PENDAHULUAN Penyusunan
Rencana
Strategis
(Renstra)
Sekretariat
Jenderal
Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 mengacu pada Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, serta keberlanjutan program dan kegiatan lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra
Sekretariat
Jenderal
2010-2014
merupakan
dokumen
perencanaan jangka menengah lingkup tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal yang memuat arah kebijakan dan strategi pembangunan, serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal selama kurun waktu tahun 20102014. Dokumen ini diharapkan mampu menuntun segenap penyelenggara Biro dan Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan melalui optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Renstra ini memuat rencana program dan kegiatan Sekretariat Jenderal, serta indikasi alokasi pendanaannya sampai 5 (lima) tahun ke depan dengan sistematika penyusunan sebagai berikut: BAB I
: PENDAHULUAN,
berisi Gambaran Kondisi
Umum, Potensi dan
Permasalahan; BAB II : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS, berisi uraian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran; BAB III : ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI, berisi Arah Kebijakan Nasional dan Kementerian Dalam Negeri, serta Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal; BAB IV : PENUTUP, berisi Kaidah Pelaksanaan.
1.1 KONDISI UMUM Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Dalam melaksanakan tugas
dimaksud,
Sekretariat
Jenderal
Kementerian
Dalam
Negeri
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a. Koordinasi Kegiatan Kementerian Dalam Negeri; b. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Dalam Negeri, serta koordinasi penyusunan kebijakan strategik lingkup Kementerian Dalam Negeri; c. Pembinaan
Dan
Pemberian
Dukungan
Administrasi
Yang
Meliputi
Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, Kerumahtanggaan, Arsip Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri; d. Pembinaan Dan Penyelenggaraan Organisasi Dan Tatalaksana, Kerjasama, Dan Hubungan Masyarakat; e. Koordinasi Dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Dan Bantuan Hukum; f. Penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara; dan g. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Menteri Dalam Negeri. Pelaksanaan tugas dan fungsi ini dilakukan oleh satuan-satuan organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang terdiri dari: Biro Perencanaan; Biro Kepegawaian; Biro Organisasi; Biro Hukum; Biro Umum; Pusat Data, Informasi, Komunikasi dan Telekomunikasi; Pusat Penerangan; Pusat Kajian Kebijakan Strategik; Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri; serta Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset. Sejalan dengan tugas dan fungsi
tersebut,
penyusunan
Renstra
Sekretariat
Jenderal
ini
perlu
memperhatikan pencapaian program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun terakhir (2005-2009), baik agenda prioritas yang telah dapat diselesaikan maupun yang masih memerlukan penyelesaian lebih lanjut sebagai berikut: a. Aspek Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri
Langkah-langkah peningkatan kualitas dalam aspek perencanaan masih terus diupayakan melalui perumusan dan pengkoordinasian perencanaan program dan anggaran Kementerian, terutama fasilitasi perencanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan program lintas sektor, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Dalam aspek perencanaan, telah dihasilkan dokumen-dokumen perencanaan program, anggaran, dan evaluasi antara lain: Rencana Strategis (Renstra) Kemendagri Tahun 2004-2009 (memuat kebijakan pembanguan jangka menengah sebagai acuan bagi seluruh komponen lingkup Kementerian Dalam Negeri dalam menetapkan kebijakan program pembangunan 5 tahunannya, dan untuk ditindaklanjuti ke dalam rencana kerja tahunan); meningkatnya alokasi anggaran Kementerian Dalam Negeri secara cukup signifikan sebesar Rp.1.003.617.900.000,- pada T.A. 2005 menjadi sebesar Rp.9.556.422.488.000,- pada T.A. 2009; peningkatan alokasi anggaran ini diikuti pula dengan peningkatan kinerja pelaksanaan program, baik dilihat dari realisasi keuangan yang semula 66,71% pada tahun 2005 menjadi 80,53% pada tahun 2009, maupun realisasi fisik yang semula 80,38% pada tahun 2008 menjadi 81,34% pada tahun 2009; tersusunnya format restrukturisasi program dan kegiatan dari semula 32 Program pada tahun 2005 menjadi 13 program yang siap diimplementasikan tahun 2010; sinkronisasi Program dan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Kerjasama luar negeri dilaksanakan melalui skema kerjasama antar negara, kerjasama lembaga keuangan internasional dan organisasi internasional, serta kerjasama lembaga asing non pemerintah. Perumusan, penetapan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kerjasama Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan luar negeri didasari atas prinsip saling menguntungkan. Untuk lebih optimalnya pelaksanaan kerjasama luar negeri maka disusun regulasi pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kerjasama, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan. Beberapa pencapaian di bidang kerjasama luar negeri antara lain: peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri maupun Pemerintah Daerah melalui pemanfaatan beasiswa dan training ke luar negeri atas bantuan pihak donor; tersusunnya pedoman-
pedoman evaluasi program kerjasama teknik dengan pihak donor sesuai kebutuhan; tertatanya pengadministrasian dan tersedianya instrumen pengukuran kinerja program-program di jajaran Kementerian Dalam Negeri yang didanai dengan pinjaman maupun hibah dari Lembaga Keuangan Internasional; serta terlaksananya koordinasi lintas Kementerian/Lembaga dan evaluasi kegiatan terkait pelaksanaan kerjasama teknik, kerjasama Sister City dan Sister Province. b. Aspek Organisasi, Tatalaksana, dan Kepegawaian Dalam rangka meningkatkan kinerja dan peran Kementerian Dalam Negeri, telah dilakukan penataan organisasi dengan Permendagri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, dan ditindaklanjuti dengan perumusan uraian tugas subbagian, seksi, dan subbidang di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Dalam kaitan itu pula, untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, telah dan terus dilakukan fasilitasi dan
evaluasi
terhadap
kelembagaan
dan
ketatalaksanaan
melalui
perumusan pedoman dan petunjuk teknis dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Analisa Beban Kerja (ABK) lingkup Kementerian Dalam Negeri, selain itu perlu diupayakan langkah bagi akuntabilitas kinerja dan penyusunan draf sistem manajemen kinerja untuk mengoptimalkan dan mengukur kinerja lembaga dan individu pegawai, dengan menyediakan suatu sistem untuk meningkatkan dan pengukuran kinerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Hal yang sama untuk meningkatkan kinerja dan peran Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Petunjuk Teknis pelaksanaannya, yaitu dengan lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007. Sejalan dengan reformasi birokrasi dalam kerangka penyelenggaraan otonomi daerah, maka perlu dilakukan simplifikasi kembali terhadap pengaturan organisasi
perangkat daerah dalam rangka penyederhanaan penataan organisasi perangkat daerah secara lebih efisien, efektif, rasional, dan proporsional. Dalam aspek kepegawaian di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, masih perlunya dilakukan upaya-upaya penataan organisasi dan pengelolaan kepegawaian melalui penyusunan pedoman, petunjuk
teknis,
dan
fasilitasi
terkait
analisis
jabatan,
penataan
kelembagaan, ketatalaksanaan, dan evaluasi kinerja Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; perencanaan kebutuhan pegawai dan Diklat pegawai; penyusunan rencana pola karir dan pelaksanaan mutasi pegawai; serta pengembangan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai. Sejalan dengan kebijakan desentralisasi dalam penyelenggaraan kepegawaian, Menteri Dalam Negeri mempunyai peranan yang strategis dalam kaitannya dengan pembinaan dan pengawasan di bidang kepegawaian sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 pada Pasal 135 bahwa pembinaan dan pengawasan manajemen PNS di daerah dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan melakukan reinventarisasi dan pemetaan jumlah PNS di daerah dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga terkait. c. Aspek Regulasi dan Kebijakan Strategik Dalam aspek regulasi terutama menyangkut penyusunan dan penataan produk hukum, telah dilakukan pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tugas Kementerian Dalam Negeri; evaluasi peraturan dan kebijakan daerah, serta fasilitasi penyusunan Peraturan Daerah; pelaksanaan bantuan hukum dan penyelesaian sengketa hukum di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; serta pengkoordinasian dengan Kementerian terkait dalam rangka analisis kebijakan daerah. Terkait dengan evaluasi Peraturan Daerah (Perda), ke depan, perlu terus mengintensifkan kegiatan evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut terhadap Perda-Perda bermasalah. Dalam aspek kebijakan strategik, senantiasa dilakukan koordinasi dalam mengkaji isu strategis dan masalah strategis yang terkait dengan tugas dan fungsi kementerian Dalam Negeri. Hasil kajian tersebut disusun dalam beberapa dokumen penting, seperti dokumen Perkiraan Strategis Nasional
(Kirstranas) Kementerian Dalam Negeri (sebagai kajian menyeluruh terhadap berbagai isu strategis), dan dokumen hasil kajian untuk setiap isu strategis (seperti kajian atas isu strategis tentang politisasi birokrasi dalam Pemilukada). Isu strategis yang menjadi fokus kajian, antara lain aspek politik, pemerintahan, hukum, dan keamanan, aspek kesejahteraan rakyat, dan aspek perekonomian yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, dalam rangka dukungan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, telah disusun dokumen kebijakan reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri, yaitu “Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri” dan “Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri tahun 2010-2014”. d. Aspek Data, Informasi, Komunikasi, Telekomunikasi, dan Kehumasan Untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, khususnya dalam hal penyediaan data, informasi, komunikasi, dan telekomunikasi, telah dilakukan upaya-upaya: pengelolaan data, informasi, sistem informasi, jaringan komunikasi, fasilitasi media layanan informasi publik, dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan egovernment
di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah; pengamanan kelancaran semua informasi yang dikecualikan. Aspek ini cukup penting dalam memberikan dan membentuk citra positif terhadap keberadaan Kementerian Dalam Negeri untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang baik dengan stakeholders dan publik. Ke depan, kualitas penyediaan
data,
informasi,
komunikasi,
telekomunikasi
dan
penyelenggaraan kehumasan dimaksud ini perlu terus ditingkatkan demi memberikan pelayanan yang baik kepada publik umumnya dan pencapaian tujuan organisasi Kementerian Dalam Negeri pada khususnya. Untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah khususnya dalam hal penyediaan data, informasi, komunikasi, dan penyelenggaraan kehumasan, telah dilakukan upaya-upaya: pengelolaan data, informasi, sistem informasi, jaringan komunikasi, fasilitasi media layanan informasi publik, dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan e-government
di lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; pengamanan kelancaran semua
informasi yang dikecualikan; pengumpulan, penyaringan, dokumentasi dan penerbitan; fasilitasi penyelenggaraan publikasi dan pengaduan masyarakat; pengelolaan urusan perpustakaan Kementerian; serta perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan penerangan masyarakat. Aspek ini cukup penting dalam memberikan dan membentuk citra positif terhadap keberadaan Kementerian Dalam Negeri untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang baik dengan stakeholders dan publik. Ke depan, kualitas penyediaan data,
informasi,
komunikasi,
telekomunikasi
dan
penyelenggaraan
kehumasan dimaksud ini perlu terus ditingkatkan demi memberikan pelayanan yang baik kepada publik umumnya dan pencapaian tujuan organisasi Kementerian Dalam Negeri pada khususnya. e. Aspek Pengelolaan Keuangan, serta Sarana dan Prasarana Dari aspek pengelolaan keuangan, telah dilakukan pembinaan dan pelaksanaan administrasi keuangan dan pengelolaan aset, yaitu: pembinaan perbendaharaan dan pembinaan pelaksanaan verifikasi, penyusunan laporan keuangan, serta pembinaan dan pelaksanaan barang milik negara, baik lingkup Sekretariat Jenderal dan maupun Kementerian Dalam Negeri. Hal ini diarahkan dalam rangka upaya perbaikan dan penataan administrasi pengelolaan keuangan dan aset Kementerian Dalam Negeri untuk menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Memperhatikan kondisi pengelolaan keuangan pada beberapa tahun sebelumnya, khususnya hasil audit BPK terhadap laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri dari tahun 2005 sampai dengan 2008, maka Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri adalah “Disclaimer atau Tidak Menyatakan Pendapat“. Kondisi tersebut dikarenakan lemahnya Sistem Pengendalian Intern (SPI) atas pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN). Dalam upaya mengatasi hal tersebut pada tahun 2009 dibentuklah “Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset” di Lingkungan
Sekretariat
Jenderal
Kementerian
Dalam
Negeri,
yang
diharapkan dapat menjawab dan menuntaskan persoalan Opini Disclaimer menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pada tahun 2009 Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri telah memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Sehubungan dengan pencapaian target menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dimaksud, telah dilakukan upaya-upaya fasilitasi dan pembinaan di bidang pengelolaan keuangan, aset, serta sarana dan prasarana,
antara
lain
melalui
pembinaan
pengelolaan
keuangan,
bendaharawan, pelaksanaan verifikasi dan akuntansi, pembinaan dan pelaksanaan inventarisasi barang milik negara, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. 1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN Identifikasi potensi dan permasalahan dalam jangka menengah yang dihadapi Sekretariat Jenderal adalah sebagai berikut: 1.2.1 Potensi Sekretariat Jenderal sebagai unsur pembantu pimpinan Kementerian Dalam Negeri mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis dalam rangka melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Tugas dan fungsi dimaksud meliputi koordinasi kegiatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, pembinaan dan pemberian dukungan kepegawaian, keuangan, organisasi dan tatalaksana, kerjasama, pemberian informasi dan hubungan masyarakat, serta koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengelolaan aset Kementerian Dalam Negeri. Sehubungan dengan hal tersebut, potensi yang dimiliki Sekretariat Jenderal dalam menjalankan peran dan fungsinya dapat diuraikan sesuai aspek-aspek sebagai berikut: a. Aspek Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Telah tersedianya berbagai regulasi bagi payung hukum pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan kerjasama luar negeri, kejelasan struktur organisasi dan tata kerja, tugas dan fungsi, kuantitas dan kualitas SDM yang cukup memadai, serta sarana dan prasarana kerja yang memadai. Hal ini sangat mendukung proses kerja seluruh pejabat dan staf di lingkungan Sekretariat Jenderal. Reformasi
kebijakan
penganggaran
telah
Pemerintah
di
bidang
perencanaan
dan
mendorong
terciptanya
sinkronisasi
dan
penyesuaian terhadap mekanisme perencanaan program dan anggaran dalam lingkup internal Kementerian Dalam Negeri. Hal ini berimplikasi pada
berubahnya
struktur
program
dan
anggaran
yang
lebih
berorientasi pada efisiensi dan capaian kinerja di setiap komponen/ unit kerja lingkup Kementerian Dalam Negeri. Kebijakan-kebijakan percepatan pelaksanaan pembangunan Pemerintah mendorong efektifitas pencapaian sasaran-sasaran program prioritas Nasional dan Kementerian Dalam Negeri secara lebih terfokus dan tepat waktu. Hal ini ikut mendorong peningkatan pelaksanaan sistem monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan kerjasama luar negeri semakin meningkat dalam kapasitas kerjasama antar negara, kerjasama lembaga keuangan internasional dan organisasi internasional serta kerjasama lembaga asing non pemerintah. Kerjasama luar negeri dapat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pembangunan di berbagai aspek dan berimplikasi positif terhadap peran Kementerian Dalam Negeri dalam upaya pengembangan daerah, peningkatan kapasitas pemerintahan daerah, penanganan kesenjangan antar daerah, pemberdayaan masyarakat, peningkatan pelayanan publik dan penanggulangan kemiskinan. Kementerian Dalam Negeri sesuai perannya memiliki kewenangan untuk mengatur pengelolaan administrasi maupun teknis kerjasama luar negeri. Untuk itu dikembangkan penyusunan bank data sebagai sumber informasi kerjasama luar negeri termasuk pemetaan wilayah kerjasama yang komprehensif. Untuk mengikuti perkembangan tata kerjasama luar negeri maka dilakukan penyempurnaan regulasi sebagai upaya menangkap peluang-peluang kerjasama luar negeri yang dibutuhan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah. Lembaga-lembaga donor memberikan dukungan
yang semakin meningkat dewasa ini antara lain dengan
menginisiasi diklat khusus, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan/pengelolaan program kerjasama luar negeri. b. Aspek Organisasi, Tatalaksana, dan Kepegawaian Penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di daerah membutuhkan SDM dalam hal ini aparatur yang handal dan profesional
sehingga memiliki kapasitas untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan
secara
efektif
berdasarkan
prinsip
tata
kelola
pemerintahan yang baik. Sejalan dengan itu Sekretariat Jenderal dapat melakukan upaya pembinaan aparatur Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah
dalam
rangka
memantapkan
prinsip-prinsip
penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik serta reformasi birokrasi. Dalam
menjalankan
fungsi
penyelenggaraan
kelembagaan
dan
pembinaan aparatur, Sekretariat Jenderal dapat melakukan berbagai upaya dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap kelembagaan lingkup Sekretariat Jenderal, Kementerian Dalam Negeri, maupun terhadap Pemerintah Daerah. Sekretariat Jenderal dapat melakukan pembinaan administrasi dan memberikan dukungan dalam penyelenggaraan tugas-tugas Kementerian Dalam Negeri, melakukan penataan terhadap sarana dan prasarana fisik, dan melakukan upaya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dalam hal ini aparatur yang handal dan sesuai dengan kebutuhan. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 135 ditegaskan Pembinaan dan pengawasan manajemen pegawai negeri sipil daerah dikoordinasikan pada tingkat nasional oleh Menteri Dalam Negeri dan pada tingkat daerah oleh Gubernur. Amanat Undang-Undang ini hendaknya dapat dimaknai secara komprehensif oleh Gubernur selaku wakil pemerintah pusat untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pegawai Negeri Sipil di daerah. Hal ini penting agar setiap permasalahan yang menyangkut pembinaan
kepegawaian
di
lingkungan
Kabupaten/Kota
dapat
diselesaikan di tingkat Provinsi dengan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan
yang
berlaku.
Namun
apabila
penyelesaian
permasalahan kepegawaian tersebut memang tidak dapat diselesaikan di tingkat provinsi, maka dapat difasilitasi oleh Pemerintah Pusat. Mekanisme yang demikian sangat penting untuk menjaga hubungan yang sinergis, efektif dan efisien antar level pemerintahan. c. Aspek Regulasi dan Kebijakan Strategik
Kompleksitas isu-isu strategis yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri, memerlukan kemampuan pegawai dalam mencermati isu-isu strategis dan menelaahnya menjadi masalah strategis, serta menganalisis masalah strategis dan menawarkan alternatif pilihan kebijakan kepada Pimpinan Kementerian Dalam Negeri untuk menagatasi masalah strategis. Pola kerja seperti ini memerlukan dukungan data dan informasi yang memadai, serta kompetensi aparatur dalam melakukan kajian kebijakan. Potensi yang dimiliki saat ini adalah terbangunnya database isu strategis, dukungan data dan informasi dari media massa, serta soliditas koordinasi dengan komponen/unit kerja terkait dalam penyediaan data terkini di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, yang dimanfaatkan untuk analisis kebijakan strategis. Pentingnya penyediaan data dan informasi terkini berkenaan dengan isu strategis, sangat dibutuhkan dalam melakukan analisis kebijakan strategik secara cepat (desk analysis), selain dilakukan analisis kebijakan strategis melalui kajian lapangan. Dukungan pegawai yang berkompeten sangat penting dalam melakukan analisis kebijakan strategis di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Posisi dan kedudukan Sekretariat Jenderal sebagai koordinator dan fasilitator dalam melakukan kajian dan perumusan kebijakan dan program strategik lingkup Kementerian Dalam Negeri merupakan faktor penunjang dalam menentukan atau menghasilkan kualitas regulasi dan kebijakan
strategik
yang
lebih
terpadu
dan
sinergis
sehingga
kecenderungan overlapping kebijakan dapat dihindarkan. Demikian juga, dengan tersusunnya beberapa dokumen Reformasi Birokrasi akan sangat membantu terhadap percepatan tersusunnya roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri sehingga diharapkan dapat mendorong profesionalisme aparatur dan peningkatan kinerja Kementerian Dalam Negeri. d. Aspek Data, Informasi, Komunikasi, Telekomunikasi, dan Kehumasan Perkembangan media cetak dan media elektronik sangat pesat, semenjak adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, berdasarkan Undang-Undang ini pada Bab IV dan Pasal 9 ayat (1)
mengamanatkan bahwa: Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers. Hal ini merupakan potensi yang paling baik bagi Pemerintah khususnya Kementerian Dalam Negeri untuk menjalin mitra kerja yang baik terhadap insan pers. Tingginya aktivitas penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai konsekuensi implementasi otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah secara langsung. Hal ini perlu disikapi dengan adanya respon yang cepat dalam penanganan pengaduan dan aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam berbagai bentuk, baik secara langsung melalui unjuk rasa atau delegasi, maupun tidak langsung melalui surat, website, kotak surat, isu dan pemberitaan media aktual. Dengan diterbitkannya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, segenap informasi menjadi lebih bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Pengaturan ini bertujuan menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana dan program kebijakan publik, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses
pengambilan
kebijakan
publik
guna
mewujudkan
penyelenggaraan negara yang baik, yakni: transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kondisi ini merupakan suatu potensi untuk mendorong Kementerian Dalam Negeri selalu mampu menyediakan dan menyampaikan berbagai informasi dan penerangan secara benar, lengkap dan akurat, terutama berkaitan dengan berbagai kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri. e. Aspek Pengelolaan Keuangan, serta Sarana dan Prasarana Tersedianya Pedoman Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Aset, serta Laporan Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Aset di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka tertib administrasi keuangan dan pengelolaan aset yang dapat diukur dari prosentase penyelesaian verifikasi pembukuan dan pelaporan keuangan lingkup Sekretariat Jenderal, prosentase hasil LHP lingkup Sekretariat Jenderal dan Kementerian
Dalam
Negeri
yang
ditindaklanjuti,
serta
jumlah
Bendaharawan lingkup Sekretariat Jenderal dan Kementerian Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan. Meningkatnya
kualitas
dan
pertanggungjawaban
transparan dan akuntanbel dengan target Pemeriksaan
Badan
Pemeriksa
keuangan
yang
peningkatan kualitas Opini
Keuangan
(BPK)
di
lingkungan
Kementerian Dalam Negeri untuk Laporan Keuangan tiap tahun dan menghilangkan Opini Disclaimer (Tidak Menyatakan Pendapat). Terlibat secara aktif dalam Menyusun Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), Petunjuk Teknis (Juknis) serta manual praktis lainnya tentang Sistim Akuntansi Instansi (SAI) dan Pengelolaan Asset di lingkungan Komponen Kementerian Dalam Negeri dan Daerah Penerima dana Dekonsentrasi (DK) dan Tugas Pembantuan (TP). 1.2.2 Permasalahan Keberhasilan
suatu
organisasi
akan
sangat
ditentukan
oleh
kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan, baik secara internal maupun eksternal. Untuk dapat selalu beradaptasi dengan perubahan lingkungan
yang
cepat
dan
sulit
diprediksi,
setiap
organisasi
perlu
memperhatikan lingkungan internal dan eksternal terkait permasalahan yang mempengaruhi organisasi dalam suatu proses perencanaan. Pemetaan terhadap permasalahan Sekretariat Jenderal tersebut dapat dilihat dari aspek-aspek berikut: a. Aspek Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Salah satu permasalahan yang cukup mendasar saat ini adalah belum ada indikator yang jelas untuk mengukur efektifitas pengelolaan anggaran dalam beberapa program/kegiatan, terutama terkait dengan tingkat korelasi dan konsistensi antara tugas fungsi dengan kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini di indikasikan dari beberapa permasalahan yang sudah berlangsung cukup lama namun belum sepenuhnya dapat ditangani dan diselesaikan secara baik, seperti lemahnya kinerja daerahdaerah otonom baru, belum optimalnya pelaksanaan Otsus, belum optimalnya pemanfaaatan tata ruang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, belum optimalnya penyelesaian sengketa batas antar daerah, dan lain sebagainya.
Reformasi
kebijakan
Pemerintah
di
bidang
perencanaan
dan
penganggaran memerlukan sinkronisasi dan penyesuaian terhadap mekanisme perencanaan program dan anggaran dalam lingkup internal Kementerian Dalam Negeri. Hal ini berimplikasi pada berubahnya struktur program dan anggaran yang lebih berorientasi pada efisiensi dan capaian kinerja di setiap komponen/unit kerja lingkup Kementerian Dalam Negeri. Di sisi lain, masih diperlukan upaya-upaya yang lebih terarah dalam rangka
mewujudkan
efisiensi
perencanaan
anggaran
lingkup
Kementerian Dalam Negeri. Monitoring dan evaluasi lingkup perencanaan program dan anggaran yang dilaksanakan saat ini umumnya belum berjalan efektif, sehingga kendala dan
permasalahan
yang
ditemukan
belum
sepenuhnya
dapat
ditindaklanjuti penyelesaiannya. Kurangnya komitmen dan konsistensi dalam melaksanakan kegiatan monitoring
dan
evaluasi
karena
keterbatasan
anggaran
serta
pengupayaan keberlanjutan program kerjasama (sustainability). Kurang efektifnya koordinasi kerjasama luar negeri pada aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam kerjasama antar negara, kerjasama lembaga keuangan internasional dan organisasi internasional serta kerjasama lembaga asing non pemerintah di tingkat Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Kurangnya daya dukung regulasi kerjasama luar negeri yang mengatur kerjasama antar negara, kerjasama lembaga keuangan internasional dan organisasi internasional serta kerjasama lembaga asing non pemerintah. Kurangnya kemampuan sumber daya aparatur pemerintah pusat dan daerah dalam penata kelolaan kerjasama antar negara, kerjasama lembaga keuangan internasional dan organisasi internasional serta kerjasama lembaga asing non pemerintah. b. Aspek Organisasi, Tatalaksana, dan Kepegawaian Masih diperlukannya penyesuaian dalam rangka memposisikan peran Kementerian Dalam Negeri
sebagai koordinator
penyelenggaraan
pemerintahan daerah, dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2009 tentang Kementerian Negara, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Masih adanya kecenderungan Kementerian/Lembaga untuk memperkuat kelembagaannya sesuai tugas pokok dan fungsinya di daerah melalui undang-undang sektoral Kementerian/Lembaga yang bersangkutan yang mengamanatkan pembentukan kelembagaan sebagai bagian dari organisasi perangkat daerah. Masih belum taatnya sejumlah daerah untuk melaksanakan penataan struktur dan organisasi di daerah sebagaimana amanat dari PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Belum tersedianya informasi jabatan Eselon-I dan II di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota,
sehingga
upaya-upaya
penataan
kelembagaan,
kepegawaian, ketatalaksanaan, dan perencanaan pendidikan dan pelatihan belum dapat berjalan dengan baik. Belum tersedianya data akurat jumlah Pegawai Negeri Sipil di daerah dalam rangka pemetaan rasio pelayanan publik. Perlunya pengaturan pengembangan pola karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Berkembangnya politisasi dalam birokrasi pada proses pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural di daerah, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Masih terkendalanya pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perpindahan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah, sebagai amanat Pasal 136 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. c. Aspek Regulasi dan Kebijakan Strategik Belum efektifnya penyelenggaraan penanganan perkara dan perolehan data-data pendukung yang terkait dengan obyek gugatan sehingga menyebabkan penanganan perkara tidak dapat dilakukan secara optimal sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditentukan. Kurangnya tenaga legal drafter dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan regulasi lingkup Kementerian Dalam Negeri.
Masih banyak Peraturan Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan perundangan lainnya, sehingga berimplikasi terganggunya iklim investasi di Daerah, beban ekonomi tinggi dan menghambat arus perdagangan antar daerah serta eksport import. Belum adanya kebijakan yang terkait dengan penataan struktur kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat (birokrasi) di Pusat/Daerah yang sudah terlanjur besar dan belum mengakomodasikan urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan sehingga diperlukan adanya percepatan reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. d. Aspek Data, Informasi, Komunikasi, Telekomunikasi dan Kehumasan Belum
terwujudnya
pengelolaan
dan
koordinasi
dan
pemanfaatan
integrasi
data
dan
yang
baik
informasi
dalam
strategis,
pengembangan sistem informasi dan jaringan komunikasi, media layanan informasi publik, fasilitas layanan pengamanan kelancaran berita dan informasi yang dikecualikan, serta pembinaan e-government
di
lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Belum
adanya
pemahaman
dan
persamaan
persepsi
antar
Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atas pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi publik di daerah. Belum
adanya
pedoman
yang
mengatur
tentang
tata
kelola
penyelenggaraan sistem informasi, dan pemanfaatan teknologi informasi, mengakibatkan masih kurangnya partisipasi dari setiap komponen/unit kerja dalam rangka pemutakhiran data/informasi dalam rangka pembinaan, pengendalian, dan koordinasi dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem informasi dan pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi. Belum tersedianya regulasi yang mengatur pengiriman/penerimaan berita/informasi mengakibatkan masih kurangnya pemahaman dari setiap komponen/unit kerja mengenai kriteria berita/informasi yang dikirimkan dan diterima. e. Aspek Pengelolaan Keuangan, Aset, Serta Sarana dan Prasarana
Terbatasnya SDM Aparatur, baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri maupun Pemerintah Daerah (Penerima dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama) dalam memahami konsep dan strategi administrasi keuangan dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), termasuk dalam mengoperasikan Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Masih adanya Satuan Kerja (Satker) pengelola Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama yang belum menyampaikan Laporan Keuangan secara periodik dan tepat waktu, serta masih terdapatnya BMN di Daerah yang belum dilaporkan dan dicatat. Tidak/belum terselesaikannya usulan-usulan penghapusan BMN dari unit kerja lain di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Terbatasnya SDM teknis, terutama dalam bidang arsitektur, sipil, mekanikal dan elektrikal dalam mendukung tugas-tugas pemeliharaan dan pengelolaan di bidang umum. Kurangnya rasa memiliki terhadap aset untuk pemeliharaan atau pengamanan bagi yang menggunakan, serta masih terdapatnya BMN yang dikuasai oleh Pejabat/Pegawai yang alih tugas dan atau pensiunan yang tidak/belum dikembalikan.
II. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS 2.1 V I S I Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas, serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kementerian, telah ditetapkan rumusan Visi Sekretariat Jenderal untuk diangkat dalam Renstra Sekretariat Jenderal 2010-2014. Visi yang ditetapkan tersebut merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategik sesuai kondisi obyektif dalam lima tahun ke depan, yaitu: “Terwujudnya Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang mampu memberikan pelayanan prima menuju tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam negeri pada tahun 2014”.
Visi Sekretariat Jenderal tersebut diarahkan untuk membawa Sekretariat Jenderal
Kementerian Dalam Negeri menjadi suatu organisasi yang dapat
melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, transparan, dan akuntabel. Kata kunci dari visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (good governance), merupakan perwujudan dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Prinsipprinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik antara lain: Akuntabilitas; Pengawasan;
Daya
tanggap;
Profesionalisme;
Efisiensi
dan
Efektivitas;
Transparansi; Kesetaraan; Wawasan ke depan; Partisipasi; dan Penegakan hukum. Pelayanan Prima, merupakan suatu dedikasi pemberian pelayanan secara baik dan berkualitas, yakni pelayanan secara profesional, sesuai kebutuhan, transparan,
dan
terukur
dipertanggungjawabkan
dan
dari
segi
tanggung
waktu, gugat
serta
sesuai
hasilnya dengan
dapat
peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, didefinisikan bahwa: “pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”. Dalam konteks tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal, lingkup pelayanan terkait erat dengan aspek-aspek: koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama luar negeri; pengelolaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian; fasilitasi penyusunan regulasi dan perumusan kebijakan strategik; pelayanan data, informasi, komunikasi, telekomunikasi dan kehumasan; fasilitasi pengelolaan keuangan, aset; serta penyediaan sarana dan prasarana. Penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahan
Dalam
Negeri,
merupakan
penyelenggaraan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam negeri dilakukan dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan, serta bertujuan untuk memantapkan pelaksanaan otonomi daerah.
Undang-Undang
Nomor
39
Tahun
2008
tentang
Kementerian
Negara
memposisikan Kementerian Dalam Negeri sebagai Kementerian Utama (triumvirat), dan selanjutnya di dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon-I Kementerian Negara, tugas Kementerian Dalam Negeri adalah: “menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri
dalam
pemerintahan
untuk
membantu
Presiden
dalam
menyelenggarakan pemerintahan negara”. Lebih lanjut disebutkan bahwa Sekretariat Jenderal mempunyai tugas: “melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri”. Mencermati ketiga kata kunci di atas, dalam rangka mewujudkan pelayanan prima menuju tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri dimaksud, seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal harus mampu bekerja secara optimal. Mengingat tugas dan fungsinya yang strategis tersebut, visi Sekretariat Jenderal ini perlu dijabarkan ke dalam misi, tujuan, dan sasaran yang secara hirarkis saling berkesinambungan untuk pencapaian visi dimaksud. 2.2 M I S I Misi Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang ditetapkan merupakan peran strategik yang diinginkan dalam mencapai Visi dimaksud. Rumusan Misi yang diangkat di
dalam
Renstra
Sekretariat
Jenderal
Kementerian Dalam Negeri 2010-2014 didasarkan pada isu-isu strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal untuk lima tahun ke depan, yaitu: M1: Memantapkan pengelolaan perencanaan dan kerjasama luar negeri lingkup Kementerian Dalam Negeri yang berbasis kinerja, bermanfaat dan terukur. M2: Memantapkan organisasi dan kepegawaian Kementerian Dalam Negeri yang efisien, efektif dan proporsional, dengan didukung oleh SDM aparatur yang profesional dan bebas KKN.
M3: Memantapkan produk hukum dan kebijakan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah
Daerah
secara
berdaya
guna
dan
dapat
dipertanggungjawabkan. M4: Memantapkan kualitas informasi dan kehumasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri secara aktual dan terpercaya dengan sistem layanan dan akses informasi berbasis e-government. M5: Mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset, serta standar pelayanan umum di lingkungan Kementerian Dalam Negeri secara berkualitas dan memadai. 2.3 TUJUAN Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi Sekretariat Jenderal diatas, perlu dirumuskan langkah-langkah secara terarah dalam bentuk tujuan strategis yang lebih operasional. Tujuan strategis organisasi merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang agar diketahui apa yang harus dilaksanakan dengan memperhatikan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan misi tersebut di atas, Sekretariat Jenderal telah menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam periode waktu 2010-2014 yakni: T1: Meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan dan kerjasama luar negeri dalam aspek program, anggaran dan monev Kementerian Dalam Negeri dan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah. T2: Meningkatkan kualitas organisasi dan kepegawaian dalam rangka optimalisasi kinerja Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. T3: Meningkatkan kualitas produk hukum dan kajian kebijakan strategik lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, serta fasilitasi penyelesaian sengketa hukum. T4: Meningkatkan kualitas pengelolaan data, informasi, komunikasi dan kehumasan lingkup Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung pelayanan informasi publik.
T5: Meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Dalam Negeri, serta pelayanan umum, dan sarana dan prasarana gedung kantor lingkup Kementerian Dalam Negeri. 2.4 SASARAN Penetapan sasaran mempunyai peranan penting dalam memberikan fokus pada penyusunan kegiatan agar lebih bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, dan mempunyai jangka waktu pelaksanaan. Untuk itu Sekretariat Jenderal telah menetapkan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu 2010-2014 sebagai penjabaran dari tujuan diatas, yaitu: 1. Tersedianya dokumen perencanaan tahunan dan perencanaan jangka menengah, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan agenda strategis Kementerian Dalam Negeri; ---------------------------- (T1S1) 2. Tertatanya administrasi kerjasama Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri; ----------------------------------------- (T1S2) 3. Terselenggaranya
peningkatan
kualitas
organisasi
dan
ketatalaksanaan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; ----------------------------------------------------------------------- (T2S1) 4. Terselenggaranya peningkatan kualitas manajemen kepegawaian Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; ------------------- (T2S2) 5. Tersedianya program legislasi, produk hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa dan bantuan hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, serta evaluasi kebijakan daerah; -------------------- (T3S1) 6. Tersedianya hasil kajian kebijakan strategik dan kebijakan Reformasi
Birokrasi
Kementerian
Dalam
Negeri
secara
terintegrasi; ----------------------------------------------------------------- (T3S2) 7. Terselenggaranya pengelolaan data, informasi, dan komunikasi berbasis teknologi informasi, penyebarluasan informasi publik, serta fasilitasi penyelenggaraan e-goverment lingkup Kementerian Dalam Negeri; ----------------------------------------------------------------------- (T4S1) 8. Terselenggaranya pengelolaan dan pelayanan dokumentasi, fasilitasi
penerangan
dan
pengaduan
masyarakat,
serta
pengelolaan urusan perpustakaan; --------------------------------------- (T4S2)
9. Terselenggaranya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Dalam Negeri dalam rangka Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); --------- (T5S1) 10. Terselenggaranya ketatausahaan, rumah tangga dan urusan keprotokolan serta tersedianya dan terkelolanya fasilitas layanan perkantoran di lingkungan Sekretariat Jenderal; ------------------------ (T5S2) 11. Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Kementerian Dalam Negeri sesuai kebutuhan. ----------------------------------------- (T5S3) Dalam rangka fokus pencapaian Visi Sekretariat Jenderal tahun 20102014, masing-masing Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan di atas akan dilaksanakan dalam suatu kerangka operasional dengan alur keterkaitan sebagaimana ditunjukan pada diagram berikut: DIAGRAM ALUR KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2010-2014
VISI SETJEN
MISI
TUJUAN
M1
M2
M3
M4
M5
T1
T2
T3
T4
T5
SASARAN III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI T1S1
T2S1
T3S1
T4S1
T5S1
T1S2
T2S2
T3S2
T4S2
T5S2
T5S3
3.1 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Sesuai arah kebijakan RPJMN Tahun 2010-2014, telah ditetapkan 11 (sebelas)
Prioritas
Pembangunan
Nasional.
Dari
kesebelas
prioritas
Pembangunan Nasional dimaksud, terdapat 5 (lima) prioritas yang merupakan bagian penugasan kepada Kementerian Dalam Negeri, yakni: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Penanggulangan Kemiskinan; (3) Infrastruktur; (4)
Iklim Investasi dan Iklim Usaha; serta (5) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-konflik. Sejalan dengan penetapan 5 (lima) prioritas pembangunan tersebut,
terdapat
pula
prioritas
bidang
RPJMN,
serta
target
kinerja
pembangunan sebagai tindak lanjut Kontrak Kinerja Menteri Dalam Negeri Kabinet Indonesia Bersatu II (KIB-II) dengan Presiden Republik Indonesia. Keseluruhan prioritas pembangunan dimaksud, sebagaimana telah dituangkan kedalam Renstra Kementerian Dalam Negeri 2010-2014 dijabarkan menjadi target kinerja pembangunan tahunan yang memuat rencana program dan kegiatan, serta indikasi alokasi pendanaannya. Dari keseluruhan Prioritas Nasional terkait kewenangan Kementerian Dalam Negeri, terdapat 2 (dua) prioritas yang menjadi bagian penugasan kepada Sekretariat Jenderal, yaitu: 1. Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, mencakup Substansi Inti “Regulasi”
dalam
rangka
percepatan
percepatan
harmonisasi
dan
sinkronisasi peraturan perundangan di tingkat pusat maupun daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan, diantaranya penyelesaian kajian 12.000 Peraturan Daerah selambat-lambatnya 2011. 2. Iklim Investasi dan Iklim Usaha, mencakup Substansi Inti “Kepastian Hukum” dalam rangka reformasi regulasi secara bertahap di tingkat nasional dan daerah sehingga terjadi harmonisasi peraturan perundang-undangan yang tidak
menimbulkan
ketidakjelasan
dan
inkonsistensi
dalam
implementasinya. Kedua Prioritas Nasional diatas mempunyai target capaian yang sama, yakni kajian secara bertahap terhadap 12.000 Perda dan rekomendasi tindak lanjutnya, termasuk didalamnya Perda yang menghambat iklim investasi antara lain terkait Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Secara lebih lanjut, penetapan Visi Kementerian Dalam Negeri 20102014 yaitu: “Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung
sumberdaya aparatur yang
profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”, selain untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan nasional, juga diarahkan
dalam rangka memenuhi Kontrak Kinerja Menteri Dalam Negeri Kabinet Indonesia Bersatu II (KIB-II) dengan Presiden Republik Indonesia yang telah ditargetkan hingga lima tahun kedepan. Sehubungan
dengan
itu,
rencana
kerja
program
dan
kegiatan
Kementerian Dalam Negeri akan difokuskan pada 19 Kontrak Kinerja (KK) yang secara lebih lanjut dijabarkan kedalam 63 Indikator Kontrak Kinerja. Selain memonitor pelaksanaan keseluruhan Kontrak Kinerja dimaksud, terdapat pula 5 Kontrak Kinerja dan 16 Indikator Kontrak Kinerja yang merupakan bagian penugasan kepada Sekretariat Jenderal sebagai berikut: 1. Peningkatan SDM Aparatur Pemerintah Daerah, dengan indikator sebagai berikut: a. Revisi terhadap UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian; b. Evaluasi manajemen kepegawaian kabupaten/kota oleh Gubernur dan oleh Pemerintah untuk tingkat Provinsi; c. Evaluasi netralitas birokrasi dan ruang promosi/mutasi aparatur Pemda. 2. Penyempurnaan pengelolaan PNS yang meliputi sistem rekrutmen, pendidikan, penempatan, promosi, dan mutasi PNS, dengan indikator sebagai berikut: a. Penyusunan RPP tentang perubahan PP No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS; b. Penyusunan RPP tentang Pembinaan dan Pengawasan Manajemen Pegawai Negeri Sipil di Daerah. 3. Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat Pusat-Daerah, dengan indikator sebagai berikut: a. Harmonisasi 12.000 Perda selama 2 tahun, yakni: menertibkan penyampaian
Perda
oleh
Pemda
kepada
Mendagri
dan
mengkoordinasikannya dengan kementerian terkait, serta mempercepat penyampaian
hasil
harmonisasi
Perda
berupa
perbaikan
atau
pembatalannya oleh Mendagri; b. Harmonisasi Perda pada butir a diatas, termasuk didalamnya
Perda
yang menghambat iklim investasi antara lain terkait Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang harus diselesaikan pada tahun 2011;
c. Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan dari Kementerian Dalam Negeri yang masuk dalam Program Legislasi Dalam Negeri sebanyak 95 peraturan perundang-undangan. 4. Strategi pencapaian sasaran-sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri 2010-2014, dengan indikator sebagai berikut: a. Menetapkan dan melaksanakan Renstra Kementerian Dalam Negeri 2010-2014; b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan agenda strategis jangka menengah Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra 2010-2014; c. Mengendalikan
penerapan
tahunan
rencana
jangka
menengah
Kementerian Dalam Negeri sesuai kaidah-kaidah pelaksanaannya; d. Menjaga konsistensi capaian kinerja jangka menengah Kementerian Dalam Negeri dengan penugasan RPJMN 2010-2014. 5. Perbaikan Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sebagai berikut: a. Penataan aset Kementerian Dalam Negeri, baik di tingkat pusat maupun di daerah; b. Penertiban hibah dan PNBP Kementerian Dalam Negeri melalui mekanisme APBN; c. Pengendalian
akuntabilitas
belanja
negara
sesuai
peraturan
perundangan; d. Peningkatan kapasitas pengelola keuangan dan aset Kementerian Dalam Negeri sesuai standar akuntansi dan manajemen aset. 3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI SEKRETARIAT JENDERAL Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan jangka menengah Nasional dan Kementerian Dalam Negeri tahun 2010-2014, serta untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, maka Sekretariat Jenderal untuk 5 tahun kedepan terus mendorong terlaksananya prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam memberikan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di
lingkungan Kementerian Dalam Negeri guna optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam negeri. Pemberian dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dimaksud mencakup pelayanan di bidang perencanaan program dan anggaran; pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian; penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan, dan pelaporan kinerja; penataan produk hukum dan pelayanan bantuan hukum; pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan keprotokolan; pengelolaan data, informasi, komunikasi dan telekomunikasi; pengelolaan penerangan; pengkajian kebijakan strategik; penataan administrasi kerjasama luar negeri; serta pengelolaan administrasi keuangan dan aset. Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Jenderal telah menetapkan arah kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (2010-2014), yaitu: 1. Mendorong terlaksananya perencanaan program dan penganggaran yang berbasis kinerja, serta peningkatan kerjasama luar negeri secara efektif dan efisien; 2. Mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur dalam upaya percepatan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 3. Memfasilitasi penataan regulasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, serta perumusan kebijakan stratejik secara berkualitas dalam kerangka desentralisasi dan percepatan pembangunan daerah; 4. Meningkatkan kapasitas pengelolaan data dan informasi, optimalisasi pemanfaatan sistem informasi, teknologi informasi dan komunikasi, serta kualitas penyelenggaraan kehumasan dalam konteks keterbukaan informasi penyelenggaraan pemerintahan; serta 5. Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan, aset, serta sarana dan prasarana secara transparan, akuntabel dan sesuai kebutuhan. Untuk menjalankan kebijakan dan strategi diatas, telah ditetapkan Program dan Kegiatan Sekretariat Jenderal berikut:
1. Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri Tujuan dari Program ini adalah meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan dukungan pelayanan teknis lainnya Kementerian Dalam Negeri. Indikator Kinerja Program adalah tersedianya dokumen perencanaan tahunan dan jangka menengah, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan agenda strategis
Kementerian
Dalam
Negeri,
terselenggaranya
dukungan
Penyusunan Program dan Kebijakan Strategik serta Reformasi Birokrasi Lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemda, dan terlaksananya harmonisasi Perda dan program legislasi lingkup Kementerian Dalam Negeri dan meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Dalam Negeri serta tersedianya sarana dan prasarana kerja Kementerian Dalam Negeri secara berkualitas dan sesuai kebutuhan, yang diukur dari: a. Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran; b. Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi; c. Jumlah laporan pengendalian penerapan tahunan rencana jangka menengah
Kementerian
Dalam
Negeri
sesuai
kaidah-kaidah
pelaksanaannya; d. Persentase konsistensi capaian kinerja jangka menengah Kementerian Dalam Negeri dengan penugasan RPJMN 2010-2014; e. Persentase pemahaman aparatur mengenai kebijakan, program dan kegiatan reformasi birokrasi; f. Jumlah naskah akademis sebagai masukkan kepada Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait dengan revisi UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian; g. Persentanse pemuktahiran database PNSP di lingkungan Kemendagri; h. Jumlah Perda yang dikaji; i. Jumlah peraturan perundang-undangan Kemendagri yang masuk ke Prolegdagri; j. Laporan
keuangan
Pengecualian (WTP).
Kemendagri
memperoleh
opini
Wajar
Tanpa
Untuk teknis pelaksanaannya, Program ini dijabarkan lebih lanjut kedalam 10 Kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Biro/Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal, yaitu: a. Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran: Pelaksana kegiatan ini adalah Biro Perencanaan dengan output yaitu tersusunnya dokumen perencanaan program, anggaran, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta hasil monitoring dan evaluasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, yang diukur dari: 1) Jumlah regulasi terkait bidang perencanaan lingkup Kemendagri; 2) Jumlah dokumen Perencanaan Anggaran Pusat, Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian Dalam Negeri (RKA-KL dan DIPA); 3) Hibah dan PNBP melalui mekanisme APBN; 4) Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran lintas sektor; 5) Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi; 6) Jumlah laporan pengendalian penerapan tahunan rencana jangka menengah
Kementerian
Dalam
Negeri
sesuai
kaidah-kaidah
pelaksanaannya; 7) Persentase
konsistensi
capaian
kinerja
jangka
menengah
Kementerian Dalam Negeri dengan penugasan RPJMN 2010-2014; 8) Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran tahunan lingkup Sekretariat Jenderal; 9) Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran tahunan Sekretariat Jenderal; 10)Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran tahunan Sekretariat Jenderal; 11)Persentase kesesuaian capaian kinerja dengan rencana kerja tahunan lingkup Sekretariat Jenderal; 12)Persentase penyampaian laporan koordinasi peningkatan manajemen perencanaan dan pengendalian dalam rangka optimalisasi kegiatan Dekonsetrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama lingkup Kemendagri yang tepat waktu;
13)Persentase penyelesaian administrasi dan tugas teknis lainnya pada Biro Perencanaan; b. Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian: Pelaksana kegiatan ini adalah Biro Kepegawaian dengan output yaitu tersusunnya perencanaan kebutuhan pegawai, pola karier, kebutuhan diklat pegawai, pengembangan kinerja dan terselesaikannya mutasi serta disiplin dan kesra pegawai Kementerian Dalam Negeri, yang diukur dari: 1) Pengadaan PNSP Kemendagri yang sesuai dengan rencana kebutuhan organisasi; 2) Penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Biro Kepegawaian; 3) Pemuktahiran database PNSP di lingkungan Kemendagri; 4) Kesesuaian perencanaan diklat dengan kebutuhan calon peserta dan pemanfaatan alumni diklat PNSP Kemendagri dengan kebutuhan organisasi; 5) Terpenuhinya
pengisian
jabatan
struktural
dan
fungsional
di
lingkungan Kemendagri; 6) Penyelesaian instrumen evaluasi manajemen kepegawaian pns daerah; 7) Penyelesaian instrumen evaluasi netralitas PNS; 8) Pelayanan penyelesaian administrasi kepegawaian PNSP Kemendagri dan Praja IPDN secara tepat waktu; 9) Penyelesaian hukuman dislipin dan kesra, administrasi tanda kehormatan dan penghargaan, penyelesaian LHKPN dan penyelesaian LP2P; 10)Jumlah
penyelesaian
peraturan
perundang-undangan
bidang
kepegawaian; 11)Penyelesaian penilaian dan pengamatan calon sekda prov/kab/kota yang terekomendasi; c. Kegiatan Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Analisis Jabatan, dan Pelaporan Kinerja:
Pelaksana kegiatan ini adalah Biro Organisasi dengan output yaitu meningkatnya kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, analisa jabatan dan pelaporan kinerja Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, yang diukur dari: 1) Jumlah Dokumen Penataan Kelembagaan Kemendagri Dalam Rangka Penerapan Reformasi Birokrasi; 2) Jumlah Evaluasi Pelaksanaan PP No. 41 Tahun 2007; 3) Jumlah PP Pengganti PP No. 41 Tahun 2007 yang disahkan; 4) Persentase daerah yang Melaksanakan PP Pengganti PP No. 41 Tahun 2007 di Unit Kerja Provinsi dan Kab/Kota; 5) Jumlah Laporan Monitoring Pelaksanaan PP Pengganti PP No. 41 Tahun 2007; 6) Jumlah Fasilitasi Teknis Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Analisa Jabatan dan Pelaporan Kinerja; 7) Jumlah Evaluasi Teknis Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Analisa Jabatan dan Pelaporan Kinerja; 8) Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Tugas Fungsi Lingkup Kemendagri yang di sahkan dan Jumlah Daerah yang Difasilitasi; 9) Persentase Kemendagri, Provinsi (33 Prov.) dan Kab/Kota yang melaksanakan Pengembangan Anjab (Analisa Jabatan (Anjab),Analisa Beban Kerja (ABK), Evaluasi Jabatan (Evjab), Standar Kompetensi Jabatan (SKJ); 10)Jumlah Penerapan Akuntabilitas Kinerja Yang Efektif Dalam Rangka Mendorong Tercapainya Kinerja Yang Terukur Lingkup Kemendagri dan Provinsi; 11)Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Pada Biro Organisasi. d. Kegiatan Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum: Pelaksana kegiatan ini adalah Biro Hukum dengan output yaitu tersusunnya
hasil
harmonisasi
peraturan
Perundang-undangan
Kementerian Dalam Negeri, kajian hukum dan kebijakan daerah,
penyelesaian sengketa hukum dan bantuan hukum serta dokumentasi hukum
Kementerian Dalam Negeri hingga tercapai keselarasan arah
dalam implemtasi pembangunan, yang diukur dari: 1) Jumlah Perda yang dikaji; 2) Jumlah peraturan perundang-undangan kemendagri yang masuk prolegdagri; 3) Jumlah rancangan peraturan daerah bidang pajak dan retribusi dan Perda lainnya yang dievaluasi; 4) Persentase
surat
Mendagri
kepada
Kepala
Daerah
untuk
menyesuaikan produk hukum daerah yang bermasalah; 5) Persentase hasil klarifikasi terhadap rancangan peraturan daerah bidang pajak dan retribusi yang telah dievaluasi; 6) Persentase penyelesaian sengketa hukum disidang pengadilan dan bantuan hukum; 7) Jumlah dokumentasi hukum lingkup Kemendagri; 8) Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Biro Hukum. e. Kegiatan Pengelolaan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Keprotokolan: Pelaksana kegiatan ini adalah Biro Umum dengan output yaitu meningkatnya pengelolaan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan urusan Keprotokolan, serta terpenuhinya sarana dan
prasarana sesuai
kebutuhan, yang diukur dari: 1) Tingkat ketepatan waktu penyelesaian operasional ketatausahaan, pimpinan lingkup Setjen dan Kementerian; 2) Tingkat ketepatan waktu penyelesaian operasional kerumahtanggaan dan perlengkapan lingkup Setjen; 3) Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (operasional dan pemeliharaan perkantoran serta langganan daya dan jasa) lingkup setjen yang tepat waktu; 4) Tingkat keamanan lingkungan kantor dan lingkungan kerja; 5) Persentase acara pimpinan kementerian yang sesuai dengan keprotokolan;
6) Persentase penyelenggaraan koordinasi jajaran pemerintahan daerah seluruh indonesia sesuai kebutuhan; 7) Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Biro Umum.
f. Kegiatan Pengelolaan Data, Informasi, Komunikasi dan Telekomunikasi: Pelaksana kegiatan ini adalah Pusat Data, Informasi, Komunikasi dan Telekomunikasi dengan output yaitu meningkatnya pengelolaan dan pelayanan data, informasi, komunikasi dan telekomunikasi, yang diukur dari: 1) Persentase Ketersediaan data dan informasi yang digunakan komponen/unit kerja di lingkungan Kemendagri: 2) Persentase tingkat ketersediaan media informasi secara elektronik; 3) Persentase tingkat ketersediaan jaringan komunikasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 4) Frekuensi
pengiriman/penerimaan
berita
/informasi
yang
dikecualikan; 5) Jumlah pengembangan sistem informasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang terintegrasi; 6) Persentase tingkat penggunaan software legal atau open source di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; 7) Jumlah Pemda yang difasilitasi dalam penyelenggaran e-Gov informasi secara elektronik; 8) Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Pusdatinkomtel; g. Kegiatan Pengelolaan Penerangan: Pelaksana kegiatan ini adalah Pusat Penerangan dengan output yaitu Meningkatkan komunikasi
dan
penyebarluasan
informasi kepada
masyarakat dan lembaga pemerintah, serta fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat, yang diukur dari:
1) Persentase fasilitasi pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi; 2) Jumlah pengadaan dan frekuensi pemeliharaan sarana prasarana pendukung pengelolaan kehumasan (media centre); 3) Jumlah persentase fasilitasi hubungan antar lembaga dan pers; 4) Jumlah dokumen berita aktual dan elektronik isu-isu aktual, kegiatan dan kebijakan strategis Kemendagri; 5) Jumlah
talkshow/variety
show/majalah/iklan
layanan
masyarakat/jurnal/ brosur/banner/leaflet/booklet/running teks; 6) Himpunan kebijakan yang diterbitkan; 7) Persentase pengelolaan fasilitasi penanganan pengaduan; 8) Frekuensi pembinaan dan peningkatan kualitas sdm pengelola perpustakaan, kearsipan, kehumasan dan penanganan pengaduan; 9) Revitalisasi fungsi dan peran puspen depdagri dalam konteks uu keterbukaan informasi; 10)Publik (pembentukan tim kerja, lokakarya, penyusunan panduan kerja, reorientasi kerja, outsourcing, dan sarana prasarana); 11)Persentase pengelolaan perpustakaan dan pengembangan e-library Kementerian Dalam Negeri; 12)Sosialisasi Permendagri tentang penanganan pengaduan masyarakat, penyusunan instrumen fasilitasi dan instrumen supervisi penanganan pengaduan
masyarakat,
fasilitasi
dan
supervisi
penanganan
pengaduan masyarakat, bintek penanganan pengaduan masyarakat; 13)Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Pusat Penerangan. h. Kegiatan Pengkajian Kebijakan Strategik: Pelaksana kegiatan ini adalah Pusat Kajian Kebijakan Strategik, dengan output yaitu tersusunnya hasil kajian kebijakan strategik Kementerian Dalam Negeri secara terintegrasi, yang diukur dari: 1) Persentase isu strategis yang dianalisis dan direkomendasi menjadi materi kebijakan strategis Kementerian Dalam Negeri;
2) Persentase hasil analisis kebijakan dan program strategik yang dapat dimanfaatkan sebagai rumusan kebijakan pimpinan Kementerian Dalam Negeri; 3) Persentase materi laporan hasil supervisi dan evaluasi yang diteliti dalam pelaksanaannya, pengendalian dan tindak lanjut pelaksanaan kebijakan strategik lingkup Kementerian Dalam Negeri; 4) Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Pusat Kajian Kebijakan Strategik; 5) Tersedianya dokumen Roadmap Reformasi Birokrasi Kemendagri; 6) Persentase pemahaman aparatur mengenai kebijakan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri; 7) Persentase perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur kemendagri dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya yang
berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan Pemerintahan Daerah; i. Kegiatan Penataan Administrasi Kerjasama Luar Negeri: Pelaksana kegiatan ini adalah Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri dengan output yaitu tertatanya pengelolaan administrasi kerjasama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan luar negeri, yang diukur dari: 1) Persentase dokumen regulasi/ pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan administrasi kerjasama luar negeri yang terselesaikan tepat waktu; 2) Persentase penyelesaian laporan per semester pengelolaan sistem informasi kerjasama luar negeri yang tepat waktu; 3) Persentase distribusi buku informasi rencana beasiswa dan training luar negeri ke daerah; 4) Jumlah
provinsi
yang
dimonitor
dalam
rangka
pengelolaan
administrasi perjalanan dinas luar negeri, penugasan expert/tenaga ahli dan beasiswa/training ke luar negeri; 5) Jumlah pengakses informasi dari sistem informasi kerjasama luar negeri;
6) Persentase rekomendasi perjalanan dinas luar negeri, rekomendasi expert dan pengajuan calon penerima beasiswa/training ke luar negeri sesuai dengan SOP dan terselesaikan tepat waktu luar negeri; 7) Jumlah dokumen kerjasama luar negeri yang diproses dan dihasilkan; 8) Persentase
fasilitasi
teknik/sister/Lembaga
pelaksanaan Keuangan
administrasi
Internasional
kerjasama
(LKI)/Organisasi
Internasional (OI)/ Lembaga Asing Non Pemerintah (LANP); 9) Persentase monitoring dan evaluasi kerjasama luar negeri; 10)Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Pusat AKLN. j. Kegiatan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset: Pelaksana kegiatan ini adalah Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan
Aset
dengan
output
yaitu
tersusunnya
standarisasi
pengelolaan keuangan, verifikasi pembukuan, pelaporan dan pembinaan perbendaharaan, pengelolaan aset, serta meningkatnya transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan
keuangan
dan
Barang
Milik
Negara
Kementerian Dalam Negeri, yang diukur dari: 1) Jumlah peraturan perundangan tentang pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) lingkup Kemendagri; 2) Laporan keuangan kementerian dalam negeri memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); 3) Jumlah hasil laporan akuntansi pengelola keuangan dan aset lingkungan setjen dan kementerian yang akuntabel; 4) Persentase penyelesaian verifikasi pembukuan
dan pelaporan
keuangan lingkup setjen yang akuntabel; 5) Persentase hasil LHP lingkup Setjen dan Kementerian yang ditindaklanjuti; 6) Jumlah bendaharawan lingkup Setjen dan Kementerian; 7) Persentase Satker yang menyelenggarakan SIMAK BMN; 8) Persentase Satker yang melaksanakan SAI sesuai ketentuan; 9) Persentase pengelola SAI dan SIMAK BMN yang mengikuti diklat;
10)Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji dan tunjangan pegawai); 11)Persentase pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Pusat AKPA. 2. Program Peningkatan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Dalam Negeri Tujuan dari Program ini adalah meningkatkan kinerja aparatur melalui dukungan sarana dan prasarana kerja. Indikator Kinerja Program adalah terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan, serta terlaksananya pengelolaan sarana dan prasarana kementerian, yang diukur dari: a. Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan dan terlaksananya pengelolaan sarana dan prasarana Kementerian Dalam Negeri; b. Prosentase pembangunan sarana dan prasarana kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) DI 7(tujuh) daerah. Pelaksana program diatas adalah Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset pada Sekretariat Jenderal melalui 1 (satu) Kegiatan yaitu: Kegiatan Peningkatan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur. Output dari kegiatan ini yaitu terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan
dan
terlaksananya
pengelolaan
sarana
dan
prasarana
Kementerian Dalam Negeri, serta terbangunnya sarana dan prasarana kampus IPDN di 7 (tujuh) regional, yang diukur dari: 1) Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan kedinasan IPDN di 4 (empat) daerah (Sumbar, Riau, Sulsel, dan Sulut); 2) Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan kedinasan IPDN di 3 (tiga) daerah (Kalbar, NTB, dan Papua); 3) Persentase
penyediaan
sarana
dan
prasarana yang
mendukung
pelaksanaan Tupoksi Sekretariat Jenderal dan Kemendagri untuk kategori fasilitas tertentu sesuai kebutuhan. IV.P E N U T U P
Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri 2010-2014 ini dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut: 1. Sasaran Strategis Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri 2010-2014 diarahkan dan dikendalikan oleh Sekretaris Jenderal, serta dilaksanakan oleh seluruh Jajaran Biro dan Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing; 2. Seluruh Jajaran Biro dan Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal diwajibkan untuk menjabarkan Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri 2010-2014 kedalam Rencana Strategis Biro dan Pusat masing-masing; 3. Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri 2010-2014 merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat Jenderal sebagai dokumen perencanaan program dan anggaran tahunan; 4. Sumber dana untuk menjalankan Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri 2010-2014 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); 5. Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik; 6. Pengawasan, Pengendalian, dan Evaluasi di tingkat pelaksanaan dilakukan secara berjenjang mulai dari unit kerja terendah hingga tingkat kementerian dan melekat pada masing-masing unsur satuan unit kerja; 7. Fungsi Pengawasan di tingkat Kementerian dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, Fungsi Pengendalian dan Evaluasi aspek program/kegiatan dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan, sedangkan Fungsi Pengendalian dan Evaluasi Aspek Finansial/Keuangan dan Pengelolaan Aset dikoordinasikan oleh Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset; 8. Pengendalian dan Evaluasi Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri 2010-2014 dilakukan dengan tertib dan obyektif, serta disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara periodik kepada Sekretaris Jenderal
yang terintegrasi dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal. Pada akhir periode (tahun 2014) dilaksanakan evaluasi akhir pelaksanaan Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri 2010-2014, yang merupakan evaluasi kinerja jangka menengah Sekretariat Jenderal, sekaligus sebagai pertimbangan dalam penyiapan Rencana Strategis periode selanjutnya; 9. Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri 2010-2014 disusun berdasarkan sejumlah asumsi sesuai perkembangan kondisi terkini serta perspektif dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Untuk mengantisipasi perubahan yang sangat cepat dan membutuhkan penanganan mendesak, perlu diperhitungkan berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam aspek operasional termasuk hal-hal yang bersifat force majeur; 10. Untuk melaksanakan kebijakan strategis Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian
Dalam
Negeri
2010-2014,
organisasi
penyelenggara
sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut: ORGANISASI PENYELENGGARA RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2010-2014 No
Pejabat Pelaksana
Kedudukan
1.
Menteri Dalam Negeri
Penanggungjawab Umum/ Pengguna Anggaran
2.
Sekretaris Jenderal
Penanggungjawab Program
3.
Kepala Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset
Kuasa Pengguna Anggaran
4.
Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
Penanggungjawab Kegiatan
LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 050-928 Tahun 2011 TANGGAL : 30 Desember 2011 TARGET PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAN RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2010-2014
KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT
: PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN : TERSUSUNNYA DOKUMEN PERENCANAAN PROGRAM ANGGARAN, DEKOSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN SERTA HASIL MONEV DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI UNIT ORGANISASI PELAKSANA : BIRO PERENCANAAN OUTPUT 2010-2014
SATUAN OUTPUT
2010
2011
2012
2013
2014
ah Regulasi it Bidang ncanaan up endagri
Permendagri
3
4
3
3
4
ah Dokumen ncanaan aran Pusat, nsentrasi dan s Pembantuan endagri (RKAn DIPA)
Dokumen
2 Dokumen Anggaran (RKA-KL & DIPA)
2 Dokumen Anggaran (RKA-KL & DIPA)
2 Dokumen Anggaran (RKA-KL & DIPA)
2 Dokumen Anggaran (RKA-KL & DIPA)
h dan PNBP ui Mekanisme (KK.19.3)
Laporan
-
-
100%
ah Dokumen ncanaan am dan aran Lintas or
Dokumen
1
-
Laporan Monitoring Evaluasi
Laporan
5
ah Laporan endalian rapan nan Rencana ka Menengah enterian m Negeri ai Kaidahah sanaannya 8.3)
Laporan
1
NDIKATOR
ah
JENIS OUTPUT
ALOKASI PAGU 2010-2014 (DALAM RIBU RUPIAH 2010
2011
2012
2013
Permendagri tentang Renstra Kemendagri Tahun 2010-2014; Permendagri tentang Rencana Kerja Kemendagri; Permendagri tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kemendagri; Permendagri tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK); Permendagri tentang Penyempurnaan Renstra Kemendagri Tahun 2010-2014; Permendagri tentang Draft Renstra Kemendagri Tahun 20142018.
770.000
1.763.800
3.135.376
3.500.000
2 Dokumen Anggaran (RKA-KL & DIPA)
Dokumen RKA KL dan DIPA Kemendagri
1.800.000
2.189.000
2.476.990
2.900.000
100%
100%
Laporan Hibah dan PNBP Kemendagri yang masuk melalui mekanisme APBN
-
-
223.010
950.000
-
-
-
Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran Lintas Sektor
1.800.000
-
-
-
6
6
6
7
Laporan Triwulanan (I s/d IV), Laporan Tahunan, Laporan PHLN, dan Laporan Evaluasi Rencana Jangka Menengah Lingkup Kemendagri
1.700.000
2.070.000
2.063.900
1.600.000
1
1
1
1
Laporan Pengendalian Penerapan Tahunan Rencana Jangka Menengah Kementerian Dalam Negeri Sesuai Kaidah-Kaidah Pelaksanaannya
489.300
489.300
301.436
800.000
up endagri
OUTPUT 2010-2014
SATUAN OUTPUT
2010
2011
2012
2013
2014
ntase stensi an Kinerja ka Menengah enterian m Negeri an Penugasan N 2010-2014 8.4)
Dokumen
70%
75%
80%
85%
90%
ah Dokumen ncanaan am dan aran Tahunan up Sekretariat eral
Dokumen
-
3
3
ah Laporan oring dan asi sanaan am dan aran tahunan n
Laporan
-
5
5
ntase suaian an Kinerja an Rencana Tahunan up Sekretariat eral
Laporan
-
75%
80%
85%
ntase ampaian an koordinasi gkatan ajemen ncanaan dan endalian m rangka malisasi tan DKTP-UB up endagri yang waktu
Laporan
70%
80%
85%
90%
ntase elesaian nistrasi dan s Teknis ya Pada Biro ncanaan
Laporan
80%
85%
NDIKATOR
3
90%
2010
2011
2012
2013
Dokumen Konsistensi Capaian Kinerja Jangka Menengah Kementerian Dalam Negeri Dengan Penugasan RPJMN 20102014
164.550
164.550
134.664
355.000
Renja Lingkup Setjen, RKA KL Lingkup Setjen, dan RKA KL Dekonsentrasi Lingkup Setjen
-
331.490
896.500
1.037.900
Laporan Triwulanan (I s/d IV), Laporan Tahunan, dan Laporan Evaluasi Rencana Jangka Menengah Lingkup Setjen Kemendagri
-
641.420
588.135
650.000
90%
Laporan Tentang Kesesuaian Capaian Kinerja Dengan Rencana Kerja Tahunan Lingkup Sekretariat Jenderal Kemendagri
-
85.365
85.365
217.500
95%
Laporan Koordinasi Peningkatan Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Dalam Rangka Optimalisasi Kegiatan DKTP-UB lingkup Kemendagri di 32 Provinsi (Laporan Triwulanan (I s/d IV) dan Laporan Tahunan)
6.000.000
6.800.000
7.630.000
8.277.500
Laporan Kegiatan Pelaksanaan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Biro Perencanaan
892.924
723.260
700.000
800.000
9.246.774
11.305.385
18.235.376
21.087.900
3
5
6
95%
ALOKASI PAGU 2010-2014 (DALAM RIBU RUPIAH
JENIS OUTPUT
100%
TOTAL PAGU
KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT
: PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN : TERSUSUNNYA PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI, POLA KARIR, KEBUTUHAN DIKLAT PEGAWAI, PENGEMBANGAN KINERJA DAN TERSELESAIKANNYA MUTASI SERTA DISLIPIN DAN KESRA PEGAWAI KEMENTERIAN DALAM
NEGERI UNIT ORGANISASI PELAKSANA : BIRO KEPEGAWAIAN N O . 1 .
INDIKATO R
SATUAN OUTPUT
Persentas e Pengadaa n PNSP
Laporan
OUTPUT 2010-2014 2010
2011
2012
2013
2014
50 %
60%
65%
70%
75%
JENIS OUTPUT Laporan Penyusunan Formasi
ALOKASI PAGU 2010-2014 (DALAM RIBU RUPIAH) 2010
2011
2012
2013
2014
1.287. 336
1.481. 081
1.080. 065
1.215. 432
1.458 .518
N O .
INDIKATO R
SATUAN OUTPUT
OUTPUT 2010-2014 2010
2011
2012
2013
2014
Kemenda gri yang Sesuai Dengan Rencana Kebutuha n Organisas i
2 .
Persentas e Pemutak hiran Database PNSP di Lingkung an Kemenda gri
JENIS OUTPUT
ALOKASI PAGU 2010-2014 (DALAM RIBU RUPIAH) 2010
2011
2012
2013
2014
754.3 55
1.117. 440
1.738. 325
2.091. 337
2.509 .605
PNSP Kemenda gri, Worksho p Perencan aan PNS yang tepat, Evaluasi Pelaksan aan Perhitung an PNS yang tepat di Lingkung an Kemenda gri, Penyusun an Perhitung an PNS yang tepat Proyeksi 5 (Lima) Tahun di Lingkung an Kemenda gri Laporan
75% databa se PNSP Kemen dagri dimuta khirka n
80% databa se PNSP Kemen dagri dimuta khirka n
Laporan -
-
85% databa se PNSP Kemen dagri dimuta khirka n
87% databa se PNSP Kemen dagri dimuta khirka n
90% databa se PNSP Kemen dagri dimuta khirka n
Laporan Penyusunan Tata Naskah Kepegaw aian secara Manual dan Elektroni k, Validasi Data Kepegaw aian PNSP KemenDagri, Penyajian Data dan Informasi Kepegaw aian di Lingkung an Kemenda gri Secara Elektroni k, Bintek Pengolah an Database Kepegaw aian,
50% Databa se PNSP Kemen dagri berbas is kompe tensi dan kualifi kasi SDM
75% Datab ase PNSP Kemen dagri berbas is kompe tensi dan kualifi kasi SDM
90% Datab ase PNSP Kemen dagri berbas is kompe tensi dan kualifi kasi SDM
Pemanfa atan Database Kepegaw aian Untuk Pengelola an Kepegaw aian Secara Terintegr asi, Dukunga
N O .
INDIKATO R
SATUAN OUTPUT
OUTPUT 2010-2014 2010
2011
2012
2013
2014
JENIS OUTPUT
ALOKASI PAGU 2010-2014 (DALAM RIBU RUPIAH) 2010
2011
2012
2013
2014
283.0 35
507.8 95
357.0 00
435.1 20
522.1 44
n Fasilitasi Pelaksan aan Simpeg di Lingkung an Kemenda gri, Sosialisas i Kartu Pegawai Elektroni k di Lingkung an Kemenda gri, Sinkronis asi Database Penyeles aian Layanan Kepegaw aian di Lingkung an Kemenda gri, Sosialisas i Profil Kompete nsi Pegawai, Pelaksan aan Sistem Absensi Berbasis Fingerpri nt 3 .
Persentas e Kesesuai an Perencan aan Diklat Dengan Kebutuha n Calon Peserta dan PemanFaatan Alumni Diklat PNSP Kemenda gri Dengan Kebutuha n Organisas i
Laporan
100% Perenc anaan Diklat Sesuai Denga n Kebutu han Calon Pesert a Diklat (330 Orang)
100% Perenc anaan Diklat Sesuai Denga n Kebutu han Calon Pesert a Diklat (200 Orang)
-
-
Laporan
100% Perenc anaan Diklat Sesuai Denga n Kebutu han Calon Pesert a Diklat (75 Orang)
100% Perenc anaan Diklat Sesuai Denga n Kebutu han Calon Pesert a Diklat (75 Orang)
100% Perenc anaan Diklat Sesuai Denga n Kebutu han Calon Pesert a Diklat (75 Orang)
Laporan Analisis Kebutuha n Diklat Pnsp Kemenda gri, Evaluasi Pemanfa atan Alumni Diklat PNSP Kemenda gri, Dukunga n Fasilitasi PeningKatan Kapasitas PNS di Lingkung an
100% Peman faatan Alumni Diklat PNSP Kemen dagri Sesuai Denga n Organi sasi (75 Orang)
100% Peman faatan Alumni Diklat PNSP Kemen dagri Sesuai Denga n Organi sasi (75 Orang)
100% Peman faatan Alumni Diklat PNSP Kemen dagri Sesuai Denga n Organi sasi (75 Orang)
Kemenda gri melalui program SPIRIT
N O . 4 .
INDIKATO R
SATUAN OUTPUT
Persentas e Pelayana n Penyelesa ian Administr asi Kepegaw aian PNSP Kemenda gri dan Praja Ipdn Secara Tepat Waktu
Laporan
OUTPUT 2010-2014 2010
2011
2012
2013
2014
100% (1400 orang)
100% (1675 orang)
100% (1950 orang)
100% (2235 orang)
100% (2515 orang)
JENIS OUTPUT Laporan Penyelesaian Administr asi Kenaikan Pangkat PNSP Kemenda gri, Pengang katan CPNSP Menjadi PNSP Kemenda gri dan Pengang katan CPNSP Praja IPDN, Peninjau an Masa Kerja dan Penyusun an Gaji Berkala, Penyesua ian Gaji Pokok, Gaji Berkala dan Penyesua ian Gaji Pokok Impassin g Bagi PNSP di Lingkung an Setjen, dan Praja IPDN, Fasilitasi Proses Mutasi Bagi PNSP/PN SD yang Beralih Status Menjadi PNSP Kemenda gri, Penyeles aian Administr asi Kepegaw aian Bagi PNSP Kemenda gri yang Akan Mencapai Batas Usia Pensiun, Penyeles aian Kartu Pegawai PNSP Kemenda gri dan Praja IPDN, Sumpah dan Janji PNSP Kemenda gri dan Praja
ALOKASI PAGU 2010-2014 (DALAM RIBU RUPIAH) 2010
2011
2012
2013
2014
763.7 69
1.816. 100
1.460. 205
1.773. 540
2.128 .248
N O .
INDIKATO R
SATUAN OUTPUT
OUTPUT 2010-2014 2010
2011
2012
2013
2014
JENIS OUTPUT
ALOKASI PAGU 2010-2014 (DALAM RIBU RUPIAH) 2010
2011
2012
2013
2014
IPDN, Pembeka lan Bagi PNSP Yang Akan Mencapai Batas Usia Pensiun, Penguata n Kapasitas Aparatur Pengelola Kepegaw aian, Penyusun an Pedoman Penetapa n PNS Praja IPDN 5 .
Persentas e Terpenuhi nya Pengisian Jabatan Struktural dan Fungsion al di Lingkung an Kemenda gri
Laporan
100%
100%
100%
100%
100%
Laporan Penataan Jabatan Struktural dan Fungsion al IPDN, Pelantika n dan Pengamb ilan Sumpah Jabatan, Penyeles aian Administr asi Jabatan Fungsion al, Bintek Jabatan Fungsion al, Penyeles aian Ujian Dinas dan UKPK bagi PNSP Kemenda gri, Pemetaa n Kebutuha n Jabatan Fungsion al di Lingkung an Kemenda gri
871.1 70
851.9 95
1.117. 525
1.323. 942
1.588 .730
6 .
Persentas e Penyelesa ian Hukuman Disiplin dan Kesra, Administr asi Tanda Kehormat an Dan Pengharg aan, Penyelesa ian LHKPN dan
Laporan
100% (115.0 00 orang)
100% (115.0 00 orang)
100% (115.0 00 orang)
100% (115.0 00 orang)
100% (115.0 00 orang)
Laporan Hasil Sosialisas i Kode Etik Dan Dislipin Kerja Pegawai di Lingkung an Kemenda gri, Penyeles aian Administr asi Tanda Kehormat
560.0 75
700.5 98
995.40 5
1.199. 886
1.439 .863
N O .
INDIKATO R
SATUAN OUTPUT
OUTPUT 2010-2014 2010
2011
2012
2013
2014
penyelesa ian LP2P
JENIS OUTPUT
ALOKASI PAGU 2010-2014 (DALAM RIBU RUPIAH) 2010
2011
2012
2013
2014
an dan Pengharg aan, Penyusun an dan Sosialisas i LHKPN, Penyusun an LP2P bagi PNSP Kemenda gri dan Pemda, Bintek Pembina an Dislipin, Penegak an Kode Etik dan Dislipin Kerja Pegawai di Lingkung an Kemenda gri, Evaluasi Penerapa n Kode Etik dan Dislipin Kerja di Lingkung an Kemenda gri
7 .
Jumlah Naskah Akademis Sebagai Masukka n Kepada MENEG PAN Terkait Rencana Revisi UU No. 43 Tahun 1999 (KK-4.1)
Dokume n
1
-
-
-
-
Dokumen Naskah Akademi s Terkait Rencana Revisi UU No.43 Tahun 1999
-
-
-
-
-
8 .
Persenta se Penyeles aian Instrume n Evaluasi Manajem en Kepegaw aian PNS Daerah (KK-4.2)
Pedoma n
-
100%
-
-
-
Pedoman Evaluasi Manajem en Kepegaw aian Pns Daerah
-
359.6 00
-
-
-
9 .
Persenta se Penyusun an Instrume n Evaluasi Netralitas PNS (KK4.3)
Laporan
-
-
100%
-
-
Laporan Hasil Penyusu nan Instrume n Evaluasi Netralita s PNS
-
-
317.95 0
-
-
(1 lapora n)
N O .
INDIKATO R
SATUAN OUTPUT
1 0 .
Penyeles aian Perubaha n PP No. 9 Tahun 2003 Tentang Wewenan g Pengang katan, Peminda han dan Pemberh entian PNS (KK 8.2)
1 1 .
OUTPUT 2010-2014 2010
2011
2012
2013
2014
Pedoma n
100%
-
-
-
-
Tersusun nya RPP Tentang Pembina an dan Pengawa san Manajem en PNSD (KK 8.3)
Dokume n
1 Dokum en RPP
-
-
-
1 2 .
Persenta se Penyeles aian Pedoman Pelaksan aan Pengada aan CPNS Kemenda gri (KK.8.1)
Pedoma n
50%
100%
-
-
1 3 .
Jumlah Penyeles aian Peratura n Perundan gUndanga n Bidang Kepegaw aian
Peratur an
5
5
1 4 .
Persenta se Penilaian Dan Pengama tan Calon Sekda Prov/Kab /Kota yang Terekom endasi
Rekome ndasi
(100%)
100%
JENIS OUTPUT
ALOKASI PAGU 2010-2014 (DALAM RIBU RUPIAH) 2010
2011
2012
2013
2014
Pedoman Perubaha n PP No.9 Tahun 2003 Tentang Wewena ng Pengang katan, Peminda han dan Pemberh entian PNS
-
-
-
-
-
Dokume n RPP Tentang Pembina an dan Pengawa san Manajem en PNSD
-
-
-
-
-
Pedoman Pelaksan aan Pengada an CPNS Kemenda gri
-
-
-
6
6
4
Laporan Penyusu nan, Penyemp urnaan dan Sosialisa si Permend agri Bidang Kepegaw aian, Penyusu nan Instrume n Evaluasi Penilaian Kinerja di Lingkung an Kemenda gri
454.2 97
1.118. 205
497.6 50
561.1 56
673.3 87
100%
100%
100%
Rekome ndasi Penilaian Dan Pengama tan Calon Sekda Prov/Kab /Kota
180.2 40
222.5 80
284.0 80
340.8 96
409.0 75
N O . 1 5 .
INDIKATO R
SATUAN OUTPUT
Persenta se Penyeles aian Pelayana n Administr asi dan Tugas Teknis Lainnya Pada Biro Kepegaw aian
OUTPUT 2010-2014 2010
2011
2012
2013
2014
100%
100%
100%
100%
100%
TOTAL PAGU
KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT
JENIS OUTPUT Laporan Dukunga n dan Fasilitasi Pelaksan aan Tugas Bidang Kepegaw aian, Penyusu nan Rencana Kegiatan Biro Kepegaw aian, Penyusu nan Laporan Evaluasi Triwulan an Biro Kepegaw aian, Rakor Kepegaw aian Kemenda gri dan Pemda, Monev Inventari sasi Permasal ahan Bidang Kepegaw aian di Lingkung an Kemenda gri dan Pemda, Penyusu nan Standar Operasio nal Prosedur (Sop) Biro Kepegaw aian, Focus Group Discussio n (FGD) Permasal ahan Bidang Kepegaw aian
ALOKASI PAGU 2010-2014 (DALAM RIBU RUPIAH) 2010
2011
2012
2013
2014
1.791. 623
1.499. 506
2.651. 795
3.271. 871
3.926 .245
6.945. 900
9.675. 000
10.50 0.000
12.21 3.180
14.65 5.815
: PENATAAN KELEMBAGAAN, KETATALAKSANAAN, ANALISA JABATAN DAN PELAPORAN KINERJA : MENINGKATNYA KAPASITAS KELEMBAGAAN, KETATALAKSANAAN, ANALISA JABATAN DAN PELAPORAN KINERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN DAERAH
UNIT ORGANISASI PELAKSANA : BIRO ORGANISASI OUTPUT 2010-2014
ALOKASI PAGU 2010-2014 (DALAM RIBU RUPIAH
SATUAN OUTPUT
2010
2011
2012
2013
2014
2010
2011
2012
2013
lah Dokumen ataan embagaan mendagri Dalam gka Penerapan ormasi Birokrasi lah Evaluasi aksanaan PP No. ahun 2007
Dokumen
3
3
1
1
1
Dokumen Penataan Organisasi Kemendagri
-
-
385.000
411.950
Laporan
1 Paket
-
-
-
1 Paket
200.000
-
-
-
lah PP gganti PP No. 41 un 2007 yang hkan sentase Daerah g Melaksanakan Pengganti PP No. Tahun 2007 di Kerja Provinsi Kab/Kota
PP
-
-
1 PP
-
-
Laporan Evaluasi Pelaksanaan PP Tentang Organisasi Perangkat Daerah PP Pengganti Tentang Organisasi Perangkat Daerah
-
-
930.000
-
Laporan
-
-
60% (1 Pedoman/PP & 1 Juknis)
60%
100%
-
-
800.000
1.500.000
lah Laporan itoring aksanaan PP gganti PP No. 41 un 2007
Laporan
-
-
-
1
1
Laporan Pelaksanaan PP Pengganti PP No.41 tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Penyusunan Juknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Laporan Monitoring Pelaksanaan PP Pengganti Tentang Organisasi Perangkat Daerah
-
-
-
1.500.000
lah Fasilitasi nis Penataan embagaan, atalaksanaan, lisa Jabatan dan aporan Kinerja
Laporan
8 (delapan) Fasilitasi
7 (tujuh) Fasilitasi
-
-
-
Laporan Fasilitasi Identifikasi SOP, Fasilitasi Penyusunan SOP, Tata Naskah Dinas, Pemberdayaan Lembaga Daerah, Pembentukkan Lembaga Lain, Sistem Manajemen Kinerja, dan Pembentukan Jafung
3.367.400
4.243.825
-
-
lah evaluasi nis penataan mbagaan, atalaksanaan, isa jabatan dan poran kinerja
Laporan
4
4
-
-
-
Laporan Evaluasi Teknis Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Analisa Jabatan, dan Pelaporan Kinerja
1.564.000
617.950
-
-
lah Standar rasional sedur (SOP) yelenggaraan as fungsi lingkup mendagri yang di kan dan jumlah rah yang silitasi
Laporan
-
-
200 SOP Lingkup Kemendagri yang Telah Selesai Disusun
200 SOP Lingkup Kemendagri yang Telah Selesai Disusun
200 SOP Lingkup Kemendagri yang Telah Selesai Disusun
Laporan Fasilitasi 200 SOP Tugas dan Fungsi Lingkup Kemendagri dan Laporan Penyusunan SOP Tugas dan Fungsi sesuai PerUU di 33 Provinsi dan 246Kab/Kota
-
-
1.080.000
1.252.250
-
-
33 Provinsi dan 264 Kab/Kota yang Difasilitasi Mampu Menyusun SOP
33 Provinsi dan 264 Kab/Kota yang Difasilitasi Mampu Menyusun SOP
33 Provinsi dan 264 Kab/Kota yang Difasilitasi Mampu Menyusun SOP
-
-
1.340.700
1.252.250
-
-
100% (12 komponen)
100% (12 komponen)
100% (12 komponen)
-
-
530.000
1.000.000
INDIKATOR
sentase mendagri, Provinsi Prov.) dan /Kota yang aksanakan gembangan ab (Analisa atan (Anjab), lisa Beban Kerja K), Evaluasi
Laporan
Laporan
JENIS OUTPUT
Laporan Pelaksanaan Monev Anjab dan ABK di Lingkungan Pemda, Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bidang Anjab di Lingkungan Pemda, Fasilitasi Teknis Penataan Anjab, Penyusunan Uraian
OUTPUT 2010-2014
SATUAN OUTPUT
INDIKATOR
2010
2011
2012
2013
atan (Evjab), ndar Kompetensi atan (SKJ)
Tugas JFU Lingkungan Kemendagri
lah Penerapan ntabilitas Kinerja g Efektif Dalam gka Mendorong apainya Kinerja g Terukur kup Kemendagri Provinsi
sentase yelesaian ayanan ministrasi dan as Teknis nya Pada Biro anisasi
ATOR
Perda Dikaji ) (PN)
Laporan
-
-
85% (28 Provinsi & 416 Kab/Kota)
90% (30 Provinsi & 440 Kab/Kota)
95% (32 Provinsi & 464 Kab/Kota)
Laporan
-
-
100% (12 Komponen)
100% (12 Komponen)
100% (12 Komponen)
-
-
50% (17 Provinsi)
75% (24 Provinsi)
80% (26 Provinsi)
100%
100%
100%
Laporan
Laporan
100%
100%
ALOKASI PAGU 2010-2014 (DALAM RIBU RUPIAH
JENIS OUTPUT
2014
UNIT ORGANISASI PELAKSANA
2011
2012
2013
-
-
2.674.300
2.250.000
-
-
916.938
1.000.000
-
-
1.000.000
1.000.000
200.024
347.175
843.062
952.300
5.331.424
5.208.950
10.500.000
12.118.750
di
Laporan Penyusunan Pelaporan Kinerja Provinsi/Kab/Kota, Laporan Teknis dan Penetapan Kinerja, Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan SPIP Kemendagri, dan Pedoman Sistem Manajemen Kinerja Kemendagri
Laporan Kegiatan Pelaksanaan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya di Biro Organisasi
TOTAL PAGU
KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT
2010
1
: PENATAAN PRODUK HUKUM DAN PELAYANAN BANTUAN HUKUM : TERSUSUNNYA HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KAJIAN HUKUM DAN KEBIJAKAN DAERAH, PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM DAN BANTUAN HUKUM SERTA DOKUMENTASI HUKUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI HINGGA TERCAPAI KESELARASAN ARAH DALAM IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN : BIRO HUKUM OUTPUT 2010-2014
SATUAN OUTPUT
2010
2011
2012
2013
2014
Perda
3.000
9.000
3.000
2.500
2.500
JENIS OUTPUT Perda dari 33 Provinsi di Kab/Kota yang Dikaji dan yang Ditindaklanjuti Dari Hasil Kajian (disetujui, direvisi, dibatalkan)
ALOKASI PAGU 2010-2014 (DALAM RIBU RU 2010 2.000.000
2011 2.224.500
2012 1.575.600
2013
1.500.000
ATOR
SATUAN OUTPUT
an Prolegdagri angan dagri masuk agri )
ngan an
OUTPUT 2010-2014 2010
2011
2012
2013
2014
45 Prolegdagri
50 Prolegdagri
64 Rancangan PerundangUndangan
60 Rancangan PerundangUndangan
57 Rancangan PerundangUndangan
Raperda
200
200
200
200
200
Surat
100%
100%
100%
100%
100%
Laporan
100% ditindaklanjuti Daerahdi 33 Provinsi
100% ditindaklanjuti Daerah di 33 Provinsi
100% ditindaklanjuti Daerah di 33 Provinsi
100% ditindaklanjuti Daerah di 33 Provinsi
100% ditindaklanjuti Daerah di 33 Provinsi
Laporan
100% terselesaikan
100% terselesaikan
100% terselesaikan
100% terselesaikan
100% terselesaikan
Dokumen
1
1
1
1
1
Laporan
100% (5 laporan)
100% (5 laporan)
100% (5 laporan)
JENIS OUTPUT PUU Dari Kemendagri yang Masuk Program Legislasi Dalam Negeri
Raperda Pajak Retribusi
Bidang Dan
ALOKASI PAGU 2010-2014 (DALAM RIBU RU 2010
2011
2012
2013
1.347.380
1.731.300
1.731.300
1.644.735
-
626.200
626.245
670.100
1.172.820
204.700
204.790
219.100
430.000
200.500
200.500
214.500
1.688.900
1.618.900
2.114.715
2.262.745
270.000
297.200
320.775
343.200
1.139.800
1.658.600
1.726.075
1.846.900
8.048.900
8.561.000
8.500.000
8.701.280
Pajak etribusi Perda a yang asi
tase
gri
Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Bidang Hukum
untuk suaikan hukum yang alah
tase
asi ap ngan an
Pajak etribusi Telah asi tase esaian ta
g ilan antuan
entasi
p dagri
tase esaian nan strasi Tugas
a Pada kum TOTAL PAGU
KEGIATAN
100% ( 5 laporan)
5 (laporan)
Laporan Hasil Klarifikasi Raperda di Bidang Pajak dan Retribusi yang Bermasalah
Laporan Penyelesaian Sengketa Hukum dan Bantuan Hukum
Penyusunan dan Terdistribusikannya Dokumen Hukum Lingkup Kemendagri Laporan Kegiatan Pelaksanaan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Biro Hukum
: PENGELOLAAN KETATAUSAHAAN,RUMAH TANGGA DAN KEPROTOKOLAN
INDIKATOR OUTPUT
: MENINGKATNYA PENGELOLAAN, KETATAUSAHAAN, RUMAH TANGGA DAN URUSAN KEPROTOKOLAN SERTA TERPENUHINYA SARANA DAN PRASARANA SESUAI KEBUTUHAN UNIT ORGANISASI PELAKSANA : BIRO UMUM N O . 5 .
INDIKATOR Tingkat Ketepatan Waktu Penyelesaian Operasional Ketatausahaan Pimpinan Lingkup Setjen dan Kementerian
SATU AN OUTP UT Lapor an
OUTPUT 2010-2014
JENIS OUTPUT
ALOKASI PAGU 2010-2014 (DALAM RIBU RUPIAH)
20 10
20 11
2012
2013
201 4
90 %
90 %
100 %
100 %
100 %
Laporan Penyelesaia n Operasional KetataKetatausaha an Pimpinan Lingkup Setjen dan Kementerian
12.000.00 16.539.9 3.504.00 3.749.3 0 88 0 00
4.011.7 00
100 %
100 %
100 %
Laporan Penyelesaia n Operasional Kerumahtan ggaan dan Perlengkapa n Lingkup Setjen
15.000. 000
15.000 .000
21.152 .067
26.21 3.247
27.348 .200
95%
95%
-
-
28.015 .882
29.97 7.000
32.075 .400
1.299.7 88
803.12 0
1.554. 000
1.662. 800
1.779. 200
2010
2011
2012
2013
2014
Tingkat Ketepatan Waktu Penyelesaian Operasional Kerumahtangg aan dan Perlengkapan Lingkup Setjen
Lapor an
10 0 %
10 0%
Persentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Serta Langganan Daya dan Jasa) Lingkup Setjen Yang Tepat Waktu
Lapor an
-
-
Tingkat Keamanan Lingkungan Kantor dan Lingkungan Kerja
Lapor an
10 0 %
10 0%
100 %
100 %
100 %
Persentase Acara Pimpinan Kementerian yang Sesuai Dengan Keprotokolan
Lapor an
10 0 %
10 0%
100 %
100 %
100 %
Laporan Susunan Acara dan Keprotokola n Pimpinan di Lingkungan Kementerian
9.657.7 00
1.256. 056
1.721. 000
1.841. 500
1.970. 400
Persentase Penyelenggara an Koordinasi Jajaran Pemerintahan Daerah Seluruh Indonesia Sesuai
Lapor an
-
-
100 % (6 lapor an kegia tan)
100 %(6 lapor an kegia tan)
100 (6 lapor an kegi atan )
Laporan Fasilitasi Rakornas Staf Ahli Polhukamei n, Dagri dan Kesra, Laporan Forum Koordinasi
-
9.879. 800
3.845. 000
4.114. 200
4.402. 100
95%
Laporan Penyelesaia n Pelayanan Dukungan Operasional dan Pemeliharaa n Perkantoran Serta Langganan Daya dan Jasa Lingkup Setjen
Laporan Pelaksanaan Keamanan Lingkungan Kantor Dan Lingkungan Kerja
N O .
INDIKATOR
SATU AN OUTP UT
OUTPUT 2010-2014 20 10
20 11
2012
2013
201 4
Kebutuhan
Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Pada Biro Umum
Lapor an
10 0 %
10 0%
100 %
100 %
100 %
JENIS OUTPUT dan Konsultasi Antara Pusat Daerah Dengan Biro Umum, Pelaksanaan Rakor Gubernur Seluruh Indonesia, Laporan Rakor Kearsipan di Lingkup Pemda, Laporan Rakor Bidang Keprotokola n Laporan Kegiatan Pelaksanaan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Biro Umum
TOTAL PAGU
ALOKASI PAGU 2010-2014 (DALAM RIBU RUPIAH) 2010
2011
2012
2013
2014
1.627.1 23
1.698. 400
1.506. 000
1.611. 400
1.724. 200
39.584. 611
45.177 .364
61.297 .949
69.16 9.447
73.311 .200
KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT
: PENGELOLAAN DATA, INFORMASI,KOMUNIKASI DAN TELEKOMUNIKASI : MENINGKATNYA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN DATA, INFORMASI, KOMUNIKASI DAN TELEKOMUNIKASI UNIT ORGANISASI PELAKSANA : PUSAT DATA, INFORMASI, KOMUNIKASI DAN TELEKOMUNIKASI N O. 1.
INDIKATOR Persentase Ketersediaan Data Dan Informasi yang Digunakan Komponen/Un it Kerja di Lingkungan
SAT UAN OUT PUT Lap oran
OUTPUT 2010-2014 201 0 50%
201 1 55%
201 2 65%
201 3 70%
201 4 80%
JENIS OUTPUT Laporan Tersedian ya Data dan Informasi Eksekutif
ALOKASI PAGU 2010-2014 (DALAM RIBU RUPIAH) 2010
2011
2012
2013
2014
467.04 0
1.037.8 00
532.00 0
558.60 0
586.50 0
N O.
INDIKATOR
SAT UAN OUT PUT
OUTPUT 2010-2014 201 0
201 1
201 2
201 3
201 4
75%
85%
90%
75%
80%
JENIS OUTPUT
ALOKASI PAGU 2010-2014 (DALAM RIBU RUPIAH) 2010
2011
2012
2013
2014
2.107. 570
2.008. 100
3.878.1 4.072. 100 82
4.275. 700
882.0 20
7.543. 000
9.063.3 9.516. 500 60
9.992. 400
895.1 30
504.1 00
421.7 20
442.8 00
465.0 00
Kemendagri 2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Persentase Tingkat Ketersediaan Media Informasi Secara Elektronik
Bula n laya nan
65%
70%
Persentase Tingkat Ketersediaan Jaringan Komunikasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
Lap oran
50%
60%
Frekuensi Pengiriman/P enerimaan Berita /Informasi Yang Dikecualikan
Lap oran
5
10
15
20
Jumlah Pengembanga n Sistem Informasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
Lap oran
3 lapo ran apli kasi
3 lapo ran apli kasi
3 lapo ran apli kasi
Persentase Tingkat Penggunaan Software Legal atau Open Source di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
Lap oran
-
50%
Jumlah Pemda yang Difasilitasi Dalam Penyelenggar aan e-Gov Informasi Secara Elektronik
Lap oran
-
Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi Dan Tugas Teknis Lainnya Pada Pusdatinkomt el
Lap oran
100 %
65%
Laporan Penyedia an Media Informasi Elektronik
Laporan Penyedia an Jarkom Lingkup Kemenda gri dan Pemda
25
Laporan Berita per bulan yang dikecualik an
4 lapo ran apli kasi
4 lapo ran apli kasi
Laporan Aplikasi Terintegra si Sistem Informasi di Lingkung an Kemenda gri
2.572. 870
284.8 00
871.3 77
914.9 00
914.9 00
70%
85%
100 %
Laporan Pengguna an Software Legal dan Open Source di Kemenda gri
158.61 3
217.3 00
216.3 88
227.2 00
238.6 00
4 Dae rah
5 Dae rah
6 Dae rah
7 Dae rah
Laporan Daerah Terbina Penyelen ggaraan e-Gov
400.0 00
719.5 00
1.069. 011
1.122. 500
1.178. 600
100 %
100 %
100 %
100 %
2.572. 870
3.801. 800
2.217. 962
2.373. 200
2.539. 300
Laporan Kegiatan Pelaksan aan Administr asi dan Tugas Teknis Lainnya Pusdatink omtel
N O.
INDIKATOR
SAT UAN OUT PUT
OUTPUT 2010-2014 201 0
201 1
201 2
201 3
201 4
JENIS OUTPUT
TOTAL PAGU
KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT UNIT ORGANISASI PELAKSANA N O. 1.
2.
3.
INDIKATOR Persentase Fasilitasi Pengelolaa n dan Pelayanan Informasi dan Dokumenta si Jumlah Pengadaan dan Frekuensi Pemelihara an Sarana Prasarana Pendukung Pengelolaa n Kehumasan (Media Centre) Jumlah Persentase Fasilitasi Hubungan Antar Lembaga Dan Pers
SATU AN OUTP UT Lapor an
ALOKASI PAGU 2010-2014 (DALAM RIBU RUPIAH) 2010
2011
2012
2013
2014
10.05 6.113
16.11 6.400
18.27 0.000
19.22 7.800
20.19 1.000
: PENGELOLAAN PENERANGAN : MENINGKATNYA KOMUNIKASI DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT DAN LEMBAGA PEMERINTAH SERTA FASILITASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT : PUSAT PENERANGAN OUTPUT 2010-2014 2010
2011
2012
2013
2014
80% (3 Laporan)
80% (3 Laporan)
80% (3 Lapor an)
85% (3 Lapor an)
95% (3 Lapora n)
Lapor an
1 Paket
1 Paket
-
Lapor an
90 % (2 Laporan)
90 % (2 Laporan)
90 % (2 Lapor an)
-
90 % (2 Lapor an)
-
90 % (2 Lapora n)
JENIS OUTPUT Laporan Fasilitasi Pengelolaa n dan Pelayanan Informasi dan Dokument asi Laporan Pengadaa n dan Frekuensi Pemelihar aan Sarana Prasarana Pendukung Pengelolaa n Kehumasa n (Media Centre) Laporan Fasilitasi Hubungan Antar Lembaga Dan Pers
ALOKASI PAGU 2010-2014 (DALAM RIBU RUPIAH) 2010
2011
2012
2013
2014
942.18 942.180 1.796.2 1.886.1 1.980. 0 63 00 400
942.1 80
942.1 80
268.1 70
268.1 70
-
-
1.503.7 1.609 37 .000
-
1.721 .600
N O. 4.
5.
6.
7.
8.
INDIKATOR Jumlah Dokumen Berita Aktual dan Elektronik Isu-Isu Aktual, Kegiatan dan Kebijakan Strategis Kemendagr i
SATU AN OUTP UT Doku men
Jumlah Talkshow/V ariety Show/Majal ah/Iklan Layanan Masyarakat /Jurnal/Bro sur/Banner / Leaflet/Boo klet/ Running Teks
Lapor an
Himpunan Kebijakan yang Diterbitkan
Doku men
Persentase Pengelolaa n Fasilitasi Penangana n Pengaduan
Lapor an
Frekuensi Pembinaan dan Peningkata n Kualitas SDM Pengelola Perpustaka an, Kearsipan, Kehumasan dan Penangana n Pengaduan
Lapor an
OUTPUT 2010-2014
JENIS OUTPUT
ALOKASI PAGU 2010-2014 (DALAM RIBU RUPIAH)
2010
2011
2012
2013
2014
2010
2011
2012
2013
2014
2 Doku men setiap hari kerja (berita aktual dan berita intern et) 1 Doku men setiap hari sabtu (berita aktual )
2 Doku men setia p hari kerja (berit a aktua l dan berita intern et)
-
-
-
Laporan Dokumen Berita Aktual dan Elektronik Isu-Isu Aktual, Kegiatan dan Kebijakan Strategis Kemendag ri
268.1 70
268.1 70
-
-
-
-
-
-
Laporan Talkshow (Tayang di 4 Tv, 6 Radio dan 6 Media Cetak), Edisi Majalah, Media Praja Kemendag ri
268.1 70
268.1 70
-
-
-
-
-
-
Dokumen Kebijakan yang Diterbitkan Kemendag ri
268.1 70
268.1 70
-
-
-
100% (4 Lapor an)
100% (4 Lapor an)
100% (4 Lapora n)
Laporan Pengelolaa n Fasilitasi Penangan an Pengadua n
243.7 50
243.7 50
1.000. 000
1.070 .000
1.144 .900
-
-
-
Laporan Bintek Pustakawa n Kemendag ri
121.8 75
121.8 75
-
-
-
1 Paket Talksh ow 16 Kegiat an (Tayan g Di 4 Tv, 6 Radio dan 6 Media Cetak) 2 Edisi Majala h Media Praja Keme ndagri 1 Paket Himpuna n Kebijaka n Kemenda gri 100%
1 Paket
1 Doku men setia p hari sabtu (berit a aktua l) 1 Paket Talksho w 16 Kegiata n (Tayang Di 4 Tv, 6 Radio dan 6 Media Cetak) 2 Edisi Majala h Media Praja Kemen dagri 1 Paket Himpuna n Kebijaka n Kemend agri 100% (4 Laporan)
1 Paket
N O.
INDIKATOR
SATU AN OUTP UT
1 0.
1 1.
Revitalisasi Fungsi dan Peran Puspen Kemendagr i Dalam Konteks UU Keterbukaa n Informasi
Publik (Pembentu kan Tim Kerja), Lokakarya, Penyusuna n Panduan Kerja, Reorientasi Kerja, Outsourcing , Dan Sarana Prasarana)
Persentase Pengelolaa n Perpustaka an Dan Pengemban gan E-
JENIS OUTPUT
ALOKASI PAGU 2010-2014 (DALAM RIBU RUPIAH)
2010
2011
2012
2013
2014
2010
2011
2012
2013
2014
7 (tujuh) Kali Bintek, Bidang : Fotogr afi, Kamer a Audiov isual, Jurnali sme, Manaj emen Komu nikasi, Media Online dan Perpus takaan
7 (tujuh) kali Bintek, Bidang: Fotogra fi, Kamera Audiovi sual, Jurnalis me, Manaje men Komuni kasi, Media Online dan Perpust akaan
-
-
-
Laporan Pembinaa n dan Peningkat an Kualitas SDM Pengelola Perpustak aan, Kearsipan, Kehumasa n dan Penangan an Pengadua n
121.8 75
121.8 75
-
-
-
Lapor an
-
-
-
-
-
Laporan Lokakarya Revitalisas i Fungsi dan Peran Puspen Kemendag ri Dalam Konteks UU Keterbuka an Informasi
-
121.8 75
-
-
-
Doku men
-
1 Doku men
-
121.8 75
Lapor an
-
1 Foru m
-
-
-
Dokumen Panduan Kerja Revitalisas i Fungsi dan Peran Puspen Kemendag ri Dalam Konteks UU Keterbuka an Informasi Laporan Reorientas i Kerja
-
81.25 0
-
-
-
Lapor an
-
2 Orang
-
-
-
-
81.25 0
-
-
-
Lapor an
-
1 Paket
-
-
-
Laporan Recruitme nt Tenaga Outsourcin g Laporan pengadaan komputer dan printer
-
81.25 0
-
-
-
Lapor an
100% (2 Laporan)
100% (2 Laporan)
100% (2 Lapor an)
100% (2 Lapor an)
100% (2 Lapora n)
Laporan Pengelolaa n Perpustak aan dan Pengemba ngan E-
249.2 10
249.2 10
1.000. 000
1.070 .000
1.144 .900
Lapor an
9.
OUTPUT 2010-2014
-
-
-
-
-
-
N O.
INDIKATOR
SATU AN OUTP UT
OUTPUT 2010-2014 2010
2011
2012
2013
2014
Library Kementeria n Dalam Negeri
1 2.
Sosialisasi Permendag ri tentang Penangana n Pengaduan Masyarakat , Penyusuna n instrumen fasilitasi dan instrumen supervisi penangana n pengaduan masyarakat , fasilitasi dan supervisi penangana n pengaduan masyarakat , bintek penangana n pengaduan masyarakat
ALOKASI PAGU 2010-2014 (DALAM RIBU RUPIAH) 2010
2011
2012
2013
2014
Library Kemendag ri
Lapor an
-
1 Kegiatan
-
-
-
Laporan Kegiatan Sosialisasi Permenda gri
-
62.30 3
-
-
-
Lapor an
-
1 Kegiatan Rakor
-
-
-
-
62.30 3
-
-
-
Doku men
-
2 Dokume n
-
-
-
Laporan Kegiatan Rakor Dokumen Instrumen Fasilitasi dan Instrumen Supervisi
62.30 3
-
-
-
Lapor an
Persentase Penyelesaia n Pelayanan Administras i Dan Tugas Teknis Lainnya Pada Pusat Penerangan
JENIS OUTPUT
Lapor an
-
100% (9 laporan)
2 Paket 1 Kegia tan Binte k
-
100% (9 laporan)
100% (9 lapora n)
TOTAL PAGU
-
100% (9 lapora n)
-
100% (9 lapora n)
Laporan Kegiatan Fasilitasi dan Supervisi Serta Laporan Bintek Penangan an Pengadua n Masyaraka t
Laporan Dukungan Manajeme n Dan Pelaksana an Tugas Teknis Lainnya Pusat Peneranga n
-
62.30 3
-
-
-
1.919 .540
1.919. 540
2.200. 000
2.354 .000
2.518 .800
5.613 .290
6.350. 002
7.500. 000
7.989 .100
8.510 .600
-
KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT
: PENGKAJIAN KEBIJAKAN STRATEGIK : TERSUSUNNYA RUMUSAN PROGRAM DAN KEBIJAKAN STRATEGIK SEKRETARIAT JENDERAL SECARA TERINTEGRASI DAN TERKENDALI UNIT ORGANISASI PELAKSANA : PUSAT KAJIAN KEBIJAKAN STRATEGIK N O. 8.
INDIKATOR Persentase Isu Strategis yang Dianalisis dan Direkomen dasi Menjadi Materi Kebijakan Strategis Kementeri an Dalam Negeri
SATU AN OUTP UT Lapor an
OUTPUT 2010-2014 2010
2011
2012
2013
2014
100%
100% (5 lapora n)
100% (5 lapora n)
100% (5 lapora n)
100% (5 lapora n)
100% (4 lapora n)
100% (4 lapora n)
100% (4 lapora n)
100% (4 lapora n)
Persentase Hasil Analisis Kebijakan dan Program Strategik Yang Dapat Dimanfaat kan Sebagai Rumusan Kebijakan Pimpinan Kementeri an Dalam Negeri Persentase Materi Laporan Hasil Supervisi dan Evaluasi Yang Diteliti Dalam Pelaksana annya, Pengendali an dan Tindak Lanjut Pelaksana an Kebijakan Strategik Lingkup Kementeri an Dalam Negeri
Lapor an
100%
Lapor an
65% (6 65% (6 65% (6 70% (6 75% lapora lapora lapora lapora (lapora n) n) n) n) n)
Persentase Penyelesai an Pelayanan Administra
Lapor an
100%
100% (8 lapora n)
100% (8 lapora n)
100% (8 lapora n)
100% (8 lapora n)
JENIS OUTPUT
ALOKASI PAGU 2010-2014 (DALAM RIBU RUPIAH) 2010
2011
Laporan Isu Strategis yang Diidentifi kasi Sebagai Bahan Kajian Dalam Penyusu nan Kebijaka n dan Program Strategik Kemenda gri Laporan Hasil Analisis Kebijkan dan Program Strategik Sebagai Bahan Dalam Penyusu nan Kebijaka n Pimpinan Kemenda gri
1.250. 000
1.687.5 00
1.040. 000
2.500. 000
2.550. 2.475.0 000 00
2.722.5 00
Laporan Tersedia nya Materi Hasil Supervisi dan Evaluasi Pelaksan aan Kebijaka n dan Program Strategik lingkup Kemenda gri
1.960. 000
1.470. 000
1.500. 1.650.0 000 00
1.815.0 00
295.15 0
588.3 00
1.100. 1.210.0 000 00
1.331.0 00
Laporan Kegiatan Pelaksan aan Administr
2012
2013
2014
2.100. 2.310.00 2.541.00 000 0 0
N O.
INDIKATOR si dan Tugas Teknis Lainnya pada Pusat Kajia Kebijakan Strategik Tersediany a Dokumen Rodmap Reformasi Birokrasi Kemendag ri Persentase Pemaham an Aparatur Mengenai Kebijakan Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi Kementeri an Dalam Negeri Persentans e Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja Aparatur Kemendag ri Dalam Melaksana kan Tugas dan Fungsinya Yang Berorienta si Pada Peningkat an Pelayanan kepada Masyaraka t dan Pemerinta han Daerah
SATU AN OUTP UT
OUTPUT 2010-2014 2010
2011
2012
2013
2014
JENIS OUTPUT
ALOKASI PAGU 2010-2014 (DALAM RIBU RUPIAH) 2010
2011
2012
2013
2014
-
-
asi dan Tugas teknis Lainnya Pusjakstr a
Doku men
Doku men
Lapor an
1 Dokum en Bluepri nt Refor masi Birokra si 100% 6(ena m dokum en)
3 Pedom an
-
-
-
-
-
100% 100% 100% 100% 6(ena 6(ena 6(ena 6(ena m m m m dokum dokum dokum dokum en) en) en) en)
10%
TOTAL PAGU
30%
60%
Dokume 960.00 n 0 Roadma p RB Kemenda gri
837.0 00
Dokume n Kebijaka n RB Kemenda gri
1.000. 000
1.837. 000
Laporan Perubaha n Pola Pikir dan Budaya Kerja Aparatur Kemenda gri dalam Melaksan akan Tugas & Fungsi yang Berorient asi pada Peningka tan Pelayana n kepada Masyara kat dan Pemda
-
6.942. 000
-
1.150. 2.475.0 000 00
2.722.5 00
-
1.100. 000
330.00 0
363.00 0
8.557. 800
9.500. 000
10.450. 000
11.495. 000
KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT
: PENATAAN ADMINISTRASI KERJASAMA LUAR NEGERI : TERTATANYA PENGELOLAAN ADMINISTRASI KERJASAMA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN LUAR NEGERI : PUSAT ADMINISTRASI KERJASAMA LUAR NEGERI
UNIT ORGANISASI PELAKSANA N O .
INDIKATOR
SATUA N OUTPU T Pedom an/ Perme ndagri
OUTPUT 2010-2014
JENIS OUTPUT
ALOKASI PAGU 2010-2014 (DALAM RIBU RUPIAH)
2010
2011
2012
2013
2014
2010
2011
2012
2013
2014
100% (1 Pedoma n/1 Permen dagri)
100% (1 Pedom an/1 Permen dagri)
100% (1 Pedom an/1 Permen dagri)
100% (1 Pedom an/1 Permen dagri)
100% (1 Pedoma n/1 Permen dagri)
Tersusunn ya Pedoman Pemberian Beasiswa Luar Negeri Bagi PNS dan Pemda dan Permenda gri tentang Pembinaa n dan Pengawas an Kerjasama Pemda dengan Badan Swasta Asing
158.46 3
355.1 00
254.1 75
300.0 00
305.2 00
Lapora n
100% (2 laporan)
100% (2 laporan )
100% (2 laporan )
100% (2 laporan )
100% (2 laporan)
Laporan Penyelesai an Pengemba ngan Database Internal Pusat AKLN dan tersediany a data dan informasi database AKLN di website Pusat AKLN
30.95 5
100.0 00
129.2 114.5 62 00
122. 500
Persentase Distribusi Buku Informasi Rencana Beasiswa dan Training Luar Negeri ke Daerah
Lapora n
75%
75%
-
-
-
Laporan Terdistribu sinya Buku Informasi Rencana Beasiswa dan Training Luar Negeri ke Daerah
1.030. 727
1.030 .727
-
-
-
Jumlah Provinsi yang Dimonitor Dalam Rangka Pengelolaan Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri,
Lapora n
33 Provinsi
33 Provinsi
-
-
-
Laporan Jumlah Provinsi yang Dimonitori ng Dalam Rangka Pengelola an Administra si
925.9 42
925.9 42
-
-
-
1 .
Persentase Dokumen Regulasi/Pe do-man dan Petunjuk Teknis Pelaksanaa n Administrasi Kerjasama Luar Negeri Yang Terselesaika n Tepat Waktu
2 .
Persentase Penyelesaia n Laporan Per Semester Pengelolaan Sistem Informasi Kerjasama Luar Negeri Yang Tepat Waktu
3 .
4 .
N O .
INDIKATOR
SATUA N OUTPU T
OUTPUT 2010-2014 2010
2011
2012
2013
2014
Penugasan Expert/Tena ga Ahli dan Beasiswa/Tr aining Ke Luar Negeri
JENIS OUTPUT
ALOKASI PAGU 2010-2014 (DALAM RIBU RUPIAH) 2010
2011
2012
2013
2014
30.95 5
30.95 5
-
-
-
Perjalanan Dinas ke Luar Negeri, Penugasa n Expert/Ten aga Ahli dan Beasiswa/ Training ke Luar Negeri
5
Jumlah Pengakses Informasi Dari Sistem Informasi Kerjasama Luar Negeri
Lapora n
10.000 orang
15.000 orang
-
-
-
6 .
Persentase Rekomenda si Perjalanan Dinas Luar Negeri, Rekomenda si Expert dan Pengajuan Calon Penerima Beasiswa/Tr aining Ke Luar Negeri Sesuai Dengan SOP dan Terselesaika n Tepat Waktu Luar Negeri Jumlah Dokumen Kerjasama Luar Negeri yang Diproses dan dihasilkan
Lapora n
100% (2 Angkata n/1 Laporan )
100% (2 Angkat an/1 Lapora n)
100% (2 Angkat an/1 Lapora n)
100% (2 Angkat an/1 Lapora n)
100% (2 Angkata n/1 Laporan )
Laporan 361.106 361.10 491.85 513.40 Pelaksana 6 0 0 an Bintek dan Laporan Pembinaa n Kegiatan Perjalanan Dinas
549.4 00
Dokum en
50 dokume n
60 dokum en
65 dokum en
70 dokum en
75 dokume n
Tersusunn ya Dokumen Kerjasama Luar Negeri yang diproses dan dihasilkan
1.390. 107
1.314. 1.748. 600 357
1.901. 200
1.996 .200
Lapora n
100% (8 Laporan /5 Buku Saku)
100% (8 Lapora n/5 Buku Saku)
100% (8 Lapora n/5 Buku Saku)
100% (8 Lapora n/5 Buku Saku)
100% (8 Laporan /5 Buku Saku)
Laporan Pelaksana an Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi , Laporan Bimtek, Laporan Sosialisasi , Laporan Penyiapan Instrumen dan Buku Saku yang Terkait dengan Kerjasama Luar Negeri
1.055. 604
1.961. 1.920. 900 954
2.086. 300
2.232 .300
7 .
8 .
Persentase Fasilitasi Pelaksanaa n Administrasi Kerjasama Teknik/Siste r/Lem-baga Keuangan Internasiona l (LKI)/ Organisasi Internasiona l (OI)/ Lembaga Asing Non Pemerintah (LANP)
Laporan Jumlah yang Mengakse s Informasi Dari Sistem Informasi Kerjasama Luar Negeri
DIKATOR
N O .
INDIKATOR
9 .
Persentase Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Luar Negeri
1 0 .
Persentase penyelesaia n pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Pusat AKLN
SATUA N OUTPU T Lapora n
OUTPUT 2010-2014 2010
2011
2012
2013
2014
100% (34 Laporan )
100% (34 Lapora n)
100% (34 Lapora n)
100% (34 Lapora n)
100% (34 Laporan )
100%
100%
100%
100%
100%
Dokum en
TOTAL PAGU
ALOKASI PAGU 2010-2014 (DALAM RIBU RUPIAH)
JENIS OUTPUT Laporan Hasil Monev Kerjasama Luar Negeri Laporan Kegiatan Pelaksana an Administra si dan Tugas Teknis lainnya Pusat AKLN
2010
2011
925.94 2
2012
2013
2014
1.290. 2.304. 500 669
2.375. 100
2.541 .400
430.356 579.00 650.73 0 3
720.5 00
771.0 00
6.340.1 7.949.8 7.500. 8.011.0 8.518. 57 30 000 00 000
KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT
: PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN ASET : TERSUSUNNYA STANDARISASI PENGELOLAAN KEUANGAN,VERIFIKASI PEMBUKUAN, PELAPORAN DAN PEMBINAAN PERBENDAHARAAN SERTA PENGELOLAAN ASET KEMENTERIAN, SERTA MENINGKATNYA TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI UNIT ORGANISASI PELAKSANA : PUSAT ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PENGELOLAAN ASET
SATUAN OUTPUT
OUTPUT 2010-2014 2010
2011
2012
2013
2014
JENIS OUTPUT
ALOKASI PAGU 2010-2014 (DALAM RIBU RUPIAH 2010
2011
2012
2013
DIKATOR
SATUAN OUTPUT
OUTPUT 2010-2014 2010
2011
2012
2013
2014
JENIS OUTPUT
ALOKASI PAGU 2010-2014 (DALAM RIBU RUPIAH 2010
2011
2012
2013
600.000
874.800
h Peraturan dangan ng sanaan an dan ran serta lolaan g Milik a (BMN) up ndagri
Surat Keputusan Menteri
3
3
3
3
3
Surat Keputusan Menteri tentang Pedoman Penatausahaan BMN, Penghapusan BMN dan Pengadaan Barang
1.219.241
405.300
an Keuangan nterian Negeri eroleh opini Tanpa cualian (KK 19.5)
Laporan
WDP
WTP
WTP
WTP
WTP
Laporan Akuntansi dan BMN Kemendagri Dalam Rangka Memperoleh WTP
1.111.169
2.839.100
h Hasil an Akuntansi lola gan dan Lingkungan dan nterian yang abel
Laporan
Laporan Akuntansi Pengelola Keuangan dan Laporan Aset Lingkungan Kementerian
312.285
11.373.000
1.519.365
1.735.800
ntase lesaian asi ukuan dan oran gan Lingkup Yang abel
3.987.379
3.455.200
4 Laporan Akuntansi Pengelola Keuangan
4 Laporan Akuntansi Pengelola Keuangan
4 Laporan Akuntansi Pengelola Keuangan
4 Laporan Akuntansi Pengelola Keuangan
4 Laporan Akuntansi Pengelola Keuangan
3 Laporan Aset Kementeri an Yang Akuntabel
3 Laporan Aset Kementeri an Yang Akuntabel
3 Laporan Aset Kementeri an Yang Akuntabel
3 Laporan Aset Kementeria n Yang Akuntabel
3 Laporan Aset Kementeria n Yang Akuntabel
Laporan
45%
100%
100%
100%
100%
Laporan Verifikasi Pembukuan dan Pelaporan Keuangan Lingkup Setjen
312.285
692.700
1.037.790
1.110.400
ntase Hasil Lingkup dan nterian yang aklanjuti
Laporan
55%
65%
100%
100%
100%
Laporan Penyelesaian LHP Lingkup Setjen dan Kementerian
1.000.000
1.333.700
979.406
1.374.700
h harawan up Setjen ementerian Memenuhi aratan
Laporan
21 orang
21 orang
21 orang
21 orang
21 orang
Tersedianya Bendaharawan Lingkup Setjen dan Kementerian
141.970
321.900
648.830
694.200
ntase Satker
Laporan
100%
100%
100%
100%
100%
Laporan Jumlah Satker yang Menyelenggarakan SIMAK BMN
35.150
35.150
35.575
35.575
Laporan
100%
100%
100%
100%
100%
Laporan Jumlah Satker yang Melaksanakan SAI
35.150
35.150
30.000
30.000
Laporan
100%
100%
-
-
-
Laporan Persentase Pengelola SAI dan SIMAK BMN yang Mengikuti Diklat
35.150
35.150
-
-
lenggarakan BMN 9.2)
ntase Satker
sanakan SAI i Ketentuan 9.4)
ntase lola SAI dan BMN yang kuti Diklat 9.5)
DIKATOR
ntase lesaian anan gan sional Kerja ayaran Gaji Tunjangan wai) yang Waktu
ntase anan istrasi
a
SATUAN OUTPUT Laporan
Laporan dan Teknis Pusat
OUTPUT 2010-2014 2010
2011
2012
2013
2014
JENIS OUTPUT
ALOKASI PAGU 2010-2014 (DALAM RIBU RUPIAH 2010
2011
2012
2013
100%
100%
100%
100%
100%
Laporan Penyelesaian Gaji dan Honorarium Pengelola Keuangan di Lingkungan Setjen
43.262.068
79.432.300
76.207.688
71.250.000
100% (12 Laporan)
100% (12 Laporan)
100% (12 Laporan)
100% (12 Laporan)
100% (12 Laporan)
Laporan Kegiatan Pelaksanaan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Pusat AKPA
1.796.520
977.300
2.161.655
2.542.900
49.260.988
86.119.123
87.207.688
83.103.575
TOTAL PAGU
TARGET PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAN RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2010-2014 KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT
: PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN ASET : 1) TERPENUHINYA SARANA DAN PRASARANA SESUAI KEBUTUHAN DAN TERLAKSANANYA PENGELOLAAN SARANA DAN PRASRANA KEMENTERIAN DALAM NEGERI 2) TERBANGUNNYA SARANA DAN PRASARANA KAMPUS IPDN DI 7 DAERAH UNIT ORGANISASI PELAKSANA : PUSAT ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PENGELOLAAN ASET NO.
INDIKATOR
SATUAN OUTPUT
OUTPUT 2010-2014 2010
2011
2012
2013
2014
JENIS OUPUT
ALOKASI PAGU 2010-2014 (DALAM RIBU RUPIAH) 2010
2011
2012
2013
2014
NO.
OUTPUT 2010-2014
SATUAN OUTPUT
2010
2011
2012
2013
2014
Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Kedinasan IPDN Di 4 (Empat) Daerah (Sumbar, Riau, Sulsel, dan Sulut)
m2
25%
95%
100%
-
-
Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Kedinasan IPDN Di 3 (Tiga) Daerah (Kalbar, NTB dan Papua)
Unit
-
10%
12%
100%
Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Yang Mendukung Pelaksanaan Tupoksi Sekretariat Jenderal dan Kemendagri Untuk Kategori Fasilitas Tertentu Sesuai Kebutuhan
Unit
-
100%
100%
100%
INDIKATOR
TOTAL PAGU
-
-
JENIS OUPUT
ALOKASI PAGU 2010-2014 (DALAM RIBU RUPIAH) 2010
2011
2012
2013
2014
Bangunan Kampus IPDN di 4 (empat) Daerah
-
519.482.000
25.569.577
-
-
Sarana dan Prasarana Pendidikan Kedinasan IPDN di 3 (Tiga) Daerah
-
-
95.057.557
95.057.557
-
Terlaksananya Pembangunan Gedung Gudang Aset/BMN
-
-
9.430.423
9.430.423
-
-
519.482.000
130.057.557
104.487.980
-
