Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
PROGRAM/KEGIATAN UNGGULAN (ICON) KEMENTERIAN KOPERASI DAN UMKM TAHUN 2015 Disampaikan pada acara Rakornas Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Tahun 2014 Jakarta, 9 Desember 2014
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
22
USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN BESAR (BERDASARKAN UU 20 TAHUN 2008) TOTAL : 57.900.787 UNIT Usaha Besar
Omzet/tahun lebih dari Rp 50 Miliar Asset lebih dari 10 Miliar Omzet/tahun Rp 2,5 Miliar s.d. Rp 50 Miliar Asset Rp. 500 juta s.d. Rp 10 Miliar
Usaha Kecil
Omzet/tahun Rp 300 Juta s.d. Rp 2,5 Miliar Asset Rp. 50 juta s.d. Rp 500 Juta
Usaha Mikro
Tahun 2013 5.066 Unit (0,01%)
52.106 Unit (0,09%) 654.222 Unit (1,13%)
57.189.393 Unit (98,77%)
Omzet/tahun s.d.Rp 300 Juta Asset s.d. Rp. 50 juta Sumber: Badan Pusat Statistik 2013
3
SEBARAN JUMLAH KOPERASI (UNIT) PER OKTOBER 2014 TOTAL KOPERASI : 206.834 Aceh Sumut Sumbar
7,720 11,453 3,805
Riau
5,144
Jambi Sumsel Bengkulu Lampung Babel Kepri DKI Jakarta
3,566 5,790 2,161 4,713 1,032 2,232 7,901
Jabar Jateng DIY Jatim Banten Bali NTB NTT
Kalbar Kalteng Kalsel
Sumber: Kementerian Koperasi & UKM 2014
25,468 27,572 2,621 30,754 6,550 4,865 3,904 2,723 4,670 3,048 2,546
Kaltim Sulut Sulteng Sulsel Sultra Gorontalo Sulbar Maluku Papua Malut Papbar
5,919 6,023 2,143 8,259 3,290 1,131 937 3,095 2,816 1,388 1,595 4 44
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
55
NILAI-NILAI NILAI DASAR
PANCASILA UUD 1945
NILAI INSTRUMEN
UU. NO. 25 TAHUN 1992 UU. NO. 20 TAHUN 2008
NILAI PRAKSIS
Peraturan Pemerintah (PP) Peraturan Presiden (Perpres) Instruksi Presiden (Inpres) Peraturan Menteri (Permen) Keputusan Menteri (Kepmen)
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
77
VISI & MISI PEMBANGUNAN 2015-2019 (NAWA CITA) VISI : TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG MISI: 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera 5. Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan 8 88
MENJABARKAN VISI-MISI JOKOWI JKKEDALAM KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN KUMKM
Dinamika Lingkungan Eksternal
Arah Pembangunan 2015-2019
Trisakti
Landasan Kebijakan Umum
Nawa Cita Jokowi-JK 2015 - 2019
1.Berdaulat dalam Bidang
1.Pancasila 2. UUD 1945
Politik; 2.Berdikari dalam Bidang Ekonomi; 3.Berkepribadi an
dalam
Bidang Kebudayaan.
1.Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara; 2.Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; 3.Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah -daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; 4.Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; 5.Meingkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; 6.Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing dipasar internasional; 7.Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; 8.Melakukan revolusi karakter bangsa; 9.Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Dinamika Lingkungan Internal
Nawa Cita Ke6: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing dipasar internasional Nawa Cita Ke-7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
10 10
KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM 2015 - 2019
Peningkatan kompetensi SDM UMKMK: Perluasan akses ke pembiayaan Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran UMKMK Penguatan kelembagaan usaha dan koperasi
Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi UMKMK
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
12 12
PROGRAM/KEGIATAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM TAHUN 2015 - 2019
Penataan Peraturan Perundang-Undangan Peningkatan Kapasitas SDM KUMKM
Promosi dan Kemitraan KUMKM Bantuan Sosial Ekonomi Bagi KUMKM Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (TP)
Dana Bergulir dan Kredit penjaminan
POLA PENDEKATAN PEMANFAATAN BELANJA SOSIAL APBN DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL
SOCIAL DEVELOPMENT (SD) POLA PENDEKATAN PEMANFAAT AN BELANJA BANTUAN SOSIAL
KATEGORI/SIFAT
PROGRAM/ KEGIATAN
Kategori : Fully Subsidized (Subsisidi Penuh) , Bantuan Sosial/Bansos Total Sifat Pendekatan : cash transfer dan JPS/Social Safety Net.
KIP,KIS, KKS dan Program BOS dan Raskin
K/L PELAKSANA
Kemenkes, Kemensos, Kemendikdas , Kemndikti & Ristek
ECONOMIC DEVELOPMENT (ED) NO SUBSIDY BUDGET
KEMANDIRIAN
SOCIAL ECONOMIC DEVELOPMENT (SED)
Kategori: Semi subsidi (subsidi bersyarat). Sifat Pendekatan Penyemaian, Penumbuhan, dan Pengembangan
Dana Bergulir, PKBL, Program Bantuan Sosial K/L, dan KUR
Kemkop & UKM, Kemndagri, Kemnekum Ham, Kemntan, Kemnperin, Kemenaker, Kemnhut & LH, Kemneg BUMN, Kemendag
14
PERKEMBANGAN PAGU KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
Anggaran Kementerian
2011
2012
2013
2014
2015
Rp. 780.669.666 Ribu
Rp. 1.055.231.347 Ribu
Rp.1.510.708.862 Ribu
Rp.1.170.448.122 Ribu
Rp.1.188.885.164 Ribu
Kenaikan 35,17%
Kenaikan 43,16% Penurunan 22,52% Kenaikan 1,04%
Anggaran Dekopin
Rp. 85.000.000 Ribu
Rp. 98.991.575 Ribu
Rp. 85.000.000 Ribu
Rp. 35.000.000 Ribu
Rp. 50.000.000 Ribu
Anggaran Pendidikan
Rp. 150.000.000 Ribu
Rp. 215.000.000 Ribu
Rp. 215.000.000 Ribu
Rp. 215.000.000 Ribu
Rp. 215.000.000 Ribu
Rp.1.015.669.666 Ribu
Rp.1.369.222.922 Ribu
Rp.1.810.708.862 Ribu
Rp.1.420.448.122 Ribu
Rp.1.453.885.164 Ribu
Total Anggaran (termasuk Dekopin dan Anggaran Pendidikan
Kenaikan 34,81%
Kenaikan 32,24% Penurunan 25,83%
Kenaikan 2,03%
15
PAGU INDIKATIF KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM TAHUN 2015 BERDASARKAN PRIORITAS
Prioritas Nasional Rp. 519.650.038.000,(35,81 %)
Prioritas Bidang Rp. 358.257.301.000,(24,69 %) Prioritas KL Rp. 575.977.825.000,(39,51 %) 16
ALOKASI PAGU ALOKASI ANGGARAN 2015
Alokasi Pagu Anggaran Tahun 2015 Rp. 1.453.885.164.000,-
Anggaran Reguler Rp.1.086.525.364.000
(74,68 %)
Fungsi Pendidikan Rp.215.000.000.000 , (14,81 %)
PNBP-BLU Rp.152.359.800.000 , (10,49 %)
17
ALOKASI PAGU PERPROGRAM TAHUN ANGGARAN 2015
Program Peningkatan Prasarana Aparatur
Sarana
dan
Rp. 66.637.500.000,- (4,59%)
Program Dukungan Manajemen Prasarana Tugas Teknis Lainnya
Rp. 1.453.885.164.000,-
dan
Rp. 169.180.364.000,- (11,47%)
Program Peningkatan Daya Saing UMKM Rp. 1.076.462.919.000,- (74,18%)
Program Penguatan Kelembagaan Rp. 141.604.381.000,- (9,76%)
18
KOMPOSISI RENCANA BANSOS TERHADAP ALOKASI PAGU ANGGARAN TAHUN 2015
Pagu Alokasi Anggaran TA. 2015 Rp. 1.453.885.164.000 16.72 %
Rencana Alokasi Bansos TA. 2015 Rp. 243.070.000.000
83.28 %
19
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
20 20
PROGRAM STRATEGIS KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM TAHUN 2015 KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UKM 1. Pembebasan biaya akta notaris bagi usaha mikro yang mendirikan Koperasi; 2. Pengembangan Program Tiada Koperasi Tanpa IT khususnya Koperasi sektor pariwisata; 3. Tata laksana pelaku UMKM melalui sistem registrasi usaha (online) dan pendataan bagi pelaku Koperasi dan UMKM secara bertahap
PRODUKSI 1. Kegiatan distribusi (penyaluran) pupuk bersubsidi melalui KUD; 2. Dukungan kegiatan swasembada kedelai, jagung dan tanaman hortikultura; 3. Dukungan fasilitasi peralatan pasca panen hortikultura
PROGRAM STRATEGIS KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM TAHUN 2015 PEMBIAYAAN 1. Penyediaan modal bagi wirausaha sektor pertanian dan nelayan serta fasilitasi dan dukungan permodalan bagi koperasi nelayan; 2. Dana bergulir melalui LPDB-KUMKM lebih diarahkan dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan kemaritiman dan pembangunan pertanian dalam mendukung swasembada pangan, dengan tetap mempertimbangkan prudential principle (prinsip kehati-hatian); 3. Rancangan pendirian klinik konsultasi pajak dan loket pembayaran pajak koperasi dan Usaha Mikro Kecil melalui kerjasama dengan Ditjen Pajak/Kementerian Keuangan; 4. Usulan pendirian Lembaga Pembiayaan Koperasi dan UMKM (Financing Institution For SMESco) yang dibentuk dengan mengintegrasikan LPDB-KUMKM dengan PT. PNM (Persero) dengan pola pembiayaan kredit yang mudah dan terjangkau.
PROGRAM STRATEGIS KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM TAHUN 2015 PEMASARAN 1. Fasilitasi dan dukungan promosi bagi produk nelayan. 2. Revitalisasi Pasar Tradisonal melalui : Pasar didaerah nelayan/pesisir, pasar di kabupaten/kota dan pasar didaerah perbatasan/tertinggal. 3. Pendaftaran uji kesehatan industri makanan dan minuman UMKM melalui kerjasama dengan BPOM/Kementerian Kesehatan RI 4. LLP-KUKM akan dijadikan Pusat Produk UKM Kreatif dan Inovatif dalam Konsep Gallery UKM Indonesia "WOW" dengan melibatkan pakar dan profesional handal dibidang marketing. Hal tersebut diatas dilakukan dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan produktivitas dan daya saing Koperasi dan UKM baik di pasar nasional maupun internasional.
PROGRAM STRATEGIS KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM TAHUN 2015 KAPASITAS PENGEMBANGAN SDM
Peningkatan kapasitas SDM Koperasi dan UKM bidang pertanian dan nelayan melalui : Pelatihan kewirausahaan, perkoperasian, teknis (vocational), manajerial dan kompetensi. Program/Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM pada tahun 2015-2019 dalam rangka menjaga keberlanjutan dan eksistensi aspek kelembagaan dan aspek usaha pelaku Usaha Mikro akan didorong adanya Program Pendampingan sehingga akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan program untuk kesejahteraan masyarakat
Terima Kasih KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH BIRO PERENCANAAN, BAGIAN PROGRAM Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-5 Kuningan Jakarta 12940, Indonesia Telepon: (62-21) 52992766, 52992874, Faks: 5204378 Homepage: www.depkop.go.id - Email:
[email protected]
