KEBERADAAN KONSEP RULE BY LAW (NEGARA BERDASARKAN HUKUM) DIDALAM TEORI NEGARA HUKUM THE RULE OF LAW
MADE HENDRA WIJAYA 0990561025 HUKUM PEMERINTAHAN
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2013
1
2
KEBERADAAN KONSEP RULE BY LAW (NEGARA BERDASARKAN HUKUM) DIDALAM TEORI NEGARA HUKUM THE RULE OF LAW Oleh MADE HENDRA WIJAYA
This research titled, the existence of the concept of rule by law (state law) within the state theories of law the rule of law, which is where the first problem: How can the advantages of Rule by Law in the theory of law Rule of Law?, How is the dis advantages of a concept of Rule by law in the theory of law Rule of Law. This research method using the method of normative, legal research that examines the written laws of the various aspects, ie aspects of the theory, history, philosophy, comparative, structure and composition, scope, and content, consistent, overview, and chapter by chapter, formality, and the binding force of a law, and the legal language used, but did not examine or imlementasi applied aspects. By using this approach of Historical analysis and approach of legal conceptual analysis. In this research have found that the advantages of the concept of Rule by Law lies in the providing of certainty, can also be social control for the community, thus ensuring all citizens in good order at all reciprocal relationships within the community. And Disadvantages of the concept of Rule by Law if the Law which legalized state action is not supported by democracy and human rights, and the principles of justice, there will be a denial of human rights, widespread poverty, and racial segregation, and if the law is only utilized out by the authorities as a means to legalize all forms of actions that violate human can inflict totalitarian nature of the ruling.
Keywords : Rule by Law, State Law, the Rule of Law
4. Adanya
I. PENDAHULUAN Dalam pengertian Negara Hukum
Negara
Klasik terdapat dua tipe pokok negara
yang
Administrasi
berdiri
sendiri
(independent).
hukum, yaitu
Istilah The Rule of Law ditemukan
a. Type Eropa Kontinental, yang berdasarkan
pada
dalam buku AV. Dicey yang berjudul
kedaulatan
Introduction To
The
Study
Of
The
hukum (rechtsouvereiniteit), yang
Constitution (1952)3. Di dalam buku yang
berintikan
banyak dipakai dalam kajian tentang
Rechtstaat
(negara
hukum)
negara hukum ini, Dicey menjelaskan
b. Type Anglo Saxon, yang berintikan
keunikan
Rechtstaat adalah sebuah konsep pemikiran
cara
berhukum
orang-orang
Inggris yang menganut sistem common
The Rule of Law;
dalam
Peradilan
hukum
law. Dicey menarik garis merah dari cara
Eropa
berhukum tersebut sebagai sebuah konsep
Kontinental yang awalnya dipinjam dari
The Rule of Law dimana masyarakat dan
hukum Jerman, yang dapat diterjemahkan
pemerintah taat dan patuh kepada hukum
sebagai "legal state", "state of law", "state
sehingga
of justice", or "state of rights" dimana
bersama-sama yang tidak ditemukan di
pelaksanaan kekuasaan pemerintahan yang
beberapa negara Eropa lainnya.
dibatasi oleh hukum1. Frederich
dapat
dinikmati
A.V. Dicey menguraikan adanya 3 mengungkapkan
unsur penting dalam setiap negara hukum
setidaknya terdapat 4 unsur dari Rechstaat,
yang disebutnya dengan istilah “The Rule
yaitu2:
of Law”, yaitu4:
1. Jaminan
Stahl
ketertiban
terhadap
Hak
Asasi
1. Supremacy of Law yaitu dominasi
Manusia;
dari aturan-atauran hukum untuk
2. Adanya pembagian kekuasaan;
menentang
dan
meniadakan
3. Pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
3
Dicey, A.V., 1952, INTRODUCTION TO THE STUDY OF THE LAW OF THE CONSTITUTION, Mc Millan and Co, Limited St. Martin’s Street, London,Part II. Chapters IV-XII, http://www.constitution.org/cmt/avd/law_con.htm, artikel diakses18-01-2011, pukul 12,30 4 Hadjon, Philiphus M, 2007,Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, sebuah studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi, Perabadan, h. 75
1
Hayek, Friedrich , 1960, The Constitution of Liberty, University of Chicago Press, Chicago, USA, h. 199 2 Sulistiyono, Adi, 2007, Negara Hukum: Kekuasaan, Konsep, dan Paradigma Moral, Cetakan I, Lembaga Pengembengan Pendidikan (LPP) dan UPT Penerbitan dan percetakan UNS (UNS PRESS) Universitas Sebelas Maret, Surakarta, h. 32
3
4
kesewenang-wenangan,
dan
seperti John Lock dan Montesquieu. Brian
kewenangan bebas yang begitu
Tamanaha mencoba melakukan terobosan
luas dari pemerintah;
dengan memformulasikan sebuah alternatif
2. Equality Before the Law yaitu
baru dalam konsep negara hukum, dimana
persamaan di hadapan hukum atau
Brian Tamanaha menawarkan pemisahan
penundukan yang sama dari semua
konsep The Rule of Law kedalam dua
golongan kepada ordinary law of
kategori dasar, formal dan substantif, yang
the land yang dilaksanakan oleh
kedua-duanya masing-masing memiliki
ordinary court ini berarti tidak ada
tiga cabang atau format yang berbeda-
orang yang berada diatas hukum,
beda5.
baik pejabat maupun warga negara
Didalam konsep negara hukum the
biasa, berkewajiban untuk mentaati
Rule of Law terdapat konsep Rule by Law
hukum yang sama;
atau biasa disebut konsep tindakan negara
3. Due
Prosess
of
atau
harus berdasarkan hukum yang memiliki
terjaminnya hak-hak manusia oleh
arti bahwa hukum menjadi suatu acuan
konstitusi yang merupakan hasil
bagi praktek atau tindakan yang dilakukan
dari “the ordinary law of land”,
oleh negara atau pemerintah, dimana
bahwa hukum konstitusi bukanlah
menurut Brian Z Tamanaha Rule by Law
sumber, akan tetapi merupakan
terdapat pada versi formal dari the Rule of
konsekwensi dari hak-hak individu
Law6, dan konsep Rule by Law sangat
yang dirumuskan dan ditegaskan
popular digunakan oleh negara-negara
oleh peradilan, singkatnya prinsip-
modern. Didalam konsep Rule by Law
prinsip
melalui
merupakan sebuah gagasan bahwa hukum
tindakan peradilan dan parlemen
adalah sarana negara melakukan urusan,
sedemikian
diperluas
segala tindakan yang dilakukan oleh
membatasi
posisi
hukum
Law
privat
sehingga
crown
dan
pejabat. Dalam negara
hukum. Sehingga apapun yang dikatakan
perkembangan
hukum,
pemerintah, harus sesuai dengan aturan
adanya
mengenai
upaya
oleh hukum adalah suatu perintah yang
untuk
harus dilaksanakan oleh pemerintah, dan
menghilangkan batasan pengertian negara
pemerintah lebih memilih konsep Rule by
hukum antara Rechtstaat dan The Rule of 5
Law, seperti halnya berangkat dari embrio pemikiran para penggagas negara hukum,
Tamanahan, Brian Z, 2004, On The Rule Of Law, History, Politics, Theory, Cambridge University Press, United.Kingdom, h.91 6 Ibid, h 92
5
Law sebagai cara karena dianggap paling nyaman untuk memerintah. Rule by Law sebagai
Metode penelitian ini menggunakan metode normatif, yaitu penelitian hukum
merupakan antithesis
pelaksanaan
kekuasaan
yang
mengkaji
hukum
tertulis
dari
berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah,
kesewenang-wenangan oleh negara atau
filosofis,
perbandingan,
struktur
dan
pemerintah. Rule by Law bagian dari
komposisi, lingkup, dan materi, konsisten,
bentuk konsep formal di dalam sistem
penjelasan umum, dan pasal demi pasal,
teori negara hukum Rule of Law7.
formalitas, dan kekuatan mengikat suatu
Konsep Rule by Law sangat penting
Undang-undang, serta bahasa hukum yang
keberadaannya dalam negara hukum, maka
digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek
dari hal tersebut penulis ingin mengetahui
terapan
keberadaan konsep Rule by Law (tindakan
penelitian hukum normatif sering disebut
negara berdasarkan hukum) didalam teori
“penelitian
negara hukum Rule of Law. Dalam hal ini
penelitian hukum teoritis” (dogmatic or
penulis
theoretical law reseach)8. Pendekatan
tertarik
untuk
merumuskan
permasalahan sebagai berikut:
atau
imlementasi,
hukum
sehingga
dokmatik”
atau”
analitis Sejarah (approach of Historical
1. Bagaimanakah kelebihan dari Rule
analysis), dan pendekatan analitis konsep
by Law dalam teori negara hukum
hukum (approach of legal conceptual
the Rule of Law?
analysis.
2. Bagaimanakan
kekurangan
dari
konsep Rule by Law dalam teori negara hukum the Rule of Law
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Kelebihan Dari Rule By Law Dalam Teori Negara Hukum The Rule Of
Tujuan umum dari penelitian ini adalah
untuk
mengetahui
tentang
kelebihan dan kekurangan dari penerapan konsep Rule by Law dalam teori negara hukum the Rule of Law, sehingga hal ini dapat
menjadi
suatu
tambahan
pengetahuan dalam suatu sistem teori negara hukum the Rule of Law.
II. METODE PENELITIAN 7
Ibid h.92
Law Dalam membahas Rule by Law tentu tak tepas dari hubungan hukum dan kekuasaan, dimana Prof I Dewa Gede Atmaja di dalam bukunya Filsafat Hukum Dimensi Tematis & Historis, mengutip mengatakan 8
pendapatnya bahwa
yang
Blaise
Pascal
“hukum
tanpa
Muhammad, Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 101-102
6
kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan
sekuat
tanpa hukum adalah kelaliman”9.
kekuasaan meningkat, tidak pernah dapat
N. M. Korkunov juga mengatakan bahwa “Whatever
apapun
kepentingan
perintah
sepenuhnya memusnahkan dan menelan
may be the state's
kepentingan manusia lainnya. Berlakunya
organization, whatever powers it may
pemusatan (sentralisasi) ke tangan negara
have, the human conscience tends always
sehingga
to subject this power to legal rules. To the
negarannya dalam tatanan yang baik di
interests of power are necessarily opposed
semua hubungan timbal balik dalam
the principles of law. In submitting to the
masyarakat.
authority of the state the citizen requires of
Negara
menjamin
dalam
semua
hal
warga
memegang
the organs of power a similar submission
kekuasaan memiliki arti bahwa fungsi
to law, because to whatever height the
untuk membuat suatu masyarakat yang
interest of authority of order may rise, it
teratur, serta menegakkan hukum menjadi
can never wholly annihilate and engulf
bermanfaat dan efektif, serta dibalik itu
men's other interests. In centralizing force
hukum juga dapat menjadi alat untuk
into its hands the state thereby assures to
membatasi tidakan sewenang-wenang oleh
all its citizens good order in all their
negara.
10
mutual relations .( apapun mungkin dapat
Rule By law di dalam teori negara
menjadi suatu organisasi negara, apapun
hukum the Rule of Law yang merupakan
kekuatan yang dimiliki, hati manusia
intuisi dasar” yang mendasari dari
cenderung untuk selalu tunduk kepada
Rule of Law adalah hukum harus mampu
kekuasaan yang legal ( aturan-aturan
membimbing prilaku subyeknya11. Lain
hukum). Untuk kepentingan kekuasaan
kata bahwa the Rule of Law juga
selalu menentang prinsip-psrinsip hukum.
menekankan karakteristik dan manfaat dari
Tunduk kepada otoritas negara, warga
aturan, dimana Undang-Undang dianggap
negara
organ-organ
sebagai jenis aturan dan tujuan aturan yang
kekuasaan melakukan pengajuan yang
dianggap membimbing prilaku manusia.
mirip atau serupa dengan hukum, karena
Yaitu prilaku dari penguasa dan rakyatnya,
mengharuskan
the
dimana konsep Rule by Law digunakan 9
Atmaja, I Dewa Gede, 2013, Filsafat Hukum ,Dimensi Tematis & Historis, Setara Press, Malang, h.63 10 Korkunov, N. M. 1922, General Theory of Law, Second Edition, English Translate By W. G. hastings. The Macmillan Company, New York, h. 371
sebagai pembatas dari tindakan bebas dari penguasa yang tujuannya adalah agar Raz, Joseph, 1979, “The Rule of Law and Its Virtue,” in The Authority of Law , Clarendon Press , Oxford:, h 214 11
7
penguasa
tidak
melaksanakan
Didalam konsep Rule by Law yang
kekuasaannya secara sewenang-wenangan
berisiskan asas kepastian hukum, tentunya
serta pembatas dari prilaku dan tindakan
memberikan legalitas yang tinggi dalam
masyarakatnya
menjalankan
agar
terciptanya
suatu
ketertiban dan keamanan.
aturan
hukum,
dimana
legalitas merupakan sebuah nilai inti, hak
Konsep Rule by Law memberikan
asasi manusia, dalam arti Nullum crimen,
kepastian
nulla poena sine lege13 (Tidak ada
Dimana hukum dapat menjadi
kejahatan, tak ada hukuman tanpa hukum)
sebuah alat yang memiliki kepastian untuk
yang sebenarnya berarti tidak hanya
memberikan ruang lingkup dan batasan
memberikan jaminan kebebasan manusia,
yang sudah jelas bagi para subyek hukum,
tapi
sehingga subyek hukum akan bertindak
tindakan
sesuai dengan apa yang sudah ditentukan,
penyalahgunaan kekuasan dan tindakan
penentuan
subyek
yang tidak adil oleh penguasa kepada
hukum tersebut dirumuskan dalam bentuk
individu dan warga masyarakat, sehingga
Undang-Undang.
terciptanya
penekanan hukum.
kepada
adanya
terhadap
tindakan
Asas kepastian hukum merupakan sebuah asas dalam negara hukum yang mengutamakan
landasan
Perundang-undangan, keadilan
dalam
Peraturan
Kepatuhan, setiap
penyelenggaraan negara.
dan
juga
melindungi
individu
dari
kesewenang-wenangan
penjaminan
atau
keadilan
dan
transparasi dari kekuasaan kehakiman. Konsep
Rule
by
Law
dapat
memberikan suatu kontrol sosial dalam kehidupan
bermasyarakat,
dimana
kebijakan
aktivitas yang dilakukan penguasa dapat di
Menurut Arief
kontrol agar tidak melakukan tindakan
Sidharta bahwa negara hukum menjamin
kesewenang-wenangan
kepastian
dalam
melaksanakan tugasnya, serta masyarakat
masyarakat dan prediktibilitasnya sangat
dapat lebih mudah memantau kegiatan
tinggi.
yang dilakukan oleh pemerintah apakah
bersama
hukum
Sehingga dalam
terwujud
dinamika masyarakat
kehidupan bersifat
“predictable” atau dapat diramalkan12.
kegiatan
Sidharta, Arief , 2004, “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, dalam Jentera (Jurnal Hukum), “Rule of Law”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), edisi 3 Tahun II, November, Jakarta h.124-125
dilakukan
pemerintah
tersebut sudah sesuai dengan Undangundang
12
yang
dalam
13
atau
tidak.
Di
lain
pihak
Crisan, Julia,2010, The principles of legality“nullum crimen, nulla poena sine lege” and their role, Effectius Newsletter, Issue 5, France, h.1
8
pemerintah dalam mengarahkan kehidupan
dapat dilihat juga melalui fungsi Peraturan
masyarakat
sehingga
Perundang-undangan dibagi menjadi dua
kehidupan masyarakat sesuai apa yang
kelompok utama, yaitu fungsi Internal dan
dikatakan oleh Undang-Undang dan sesuai
fungsi eksternal16.
lebih
tertib,
dengan apa yang diramalkan oleh pembuat Undang-Undang. Sehingga
1. Fungsi internal17. Fungsi internal meliputi:
mendapatkan
kesesuaian
a. Fungsi
b. Fungsi pembaharuan hukum (Law reform)19;
secara individu dilindungi haknnya sesuai harapan mereka, dan pemerintah juga
hukum
(rechtschepping)18;
antara aturan yang diberlakukan dengan penerapannya, yang berarti masyarakat
penciptaan
c. Fungsi integrasi Pluralisme sistem hukum20;
secara berdaulat melaksanakan tindakannta sesuai dengan aturan yang di tetapkan. Konsep Rule by Law ini juga telah digunakan oleh Napoleon, dan dia percaya bahwa
Undang-Undang
Napoleon
mengantisipasi semua kasus yang mungkin muncul di masa depan, dimana tafsiran terperinci dari Undang-Undang14. Kala itu politik dan sosial di Francis sangat stabil. Pengacara dan hakim di francis, serta keseluruhannya dengan sungguh-sungguh berusaha Undang,
untuk
menerapkan
dengan
harapan
Undangmampu
memecahkan semua masalah hukum di francis pada kal itu15. Dalam konsep Rule By Law, tentu tak lepas dari Peraturan Perundang-undangan. Maka kelebihan dari konsep Rule by Law 14
Frank, Jerome,1963, Law and Modern Mind, Achor Books Donbeday &Company Inc, New york, USA, diterjemahkan oleh Astuti, Rahmani, 2013,Jerome Frank, Hukum & Pemikiran Modern, Cet I, Nuansa Candekia, Bandung, h. 261 15 Ibid
16
Manan, Bagir dan Magnar, Kuntana, 1997, Beberapa Masalah Hukum tata Usaha Negara Indonesia, Alumni, Bandung, h138 17 Ibid, fungsi Peraturan Perundang-undangan sebagai subsistem hukum (hukum Perundangundangan terhadap system kaidah hukum pada umumnya. 18 Ibid h. 139, Penciptaan hukum yang melahirkan system kaidah hukum yang berlaku umum dilakukan atau terjadi melalui beberapa cara yaitu melalui “putusan hakim” (yurisprodensi), “kebiasaan” yang timbul sebagai praktek dalam kehidupan masyarakat atau negara, dan “Peraturan perundang-undangan” sebagai keputusan tertulis pejabat yang berwenang yang berlaku secara umum. Dan hukum dapat juga terbentuk melalui ajaran-ajaran hukum atau doktrin yang diterima dan digunakan dalam pembentukan hukum 19 Ibid h.140, Peraturan Perundang-undangan merupakan instrument yang efektif dlam pembahruan hukum dibandingkan penggunaan hukum kebiasaan dan hukum yurisprudensi. Peraturan perundang-undangan tidak hanya melakukan fungsi pembaharuan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada, namun dapat pula dipergunakan sebagai sarana memperbaharui yurisprudensi, hukum kebiasaan atau hukum adat 20 Ibid h.141, Pentingnya inrgrasi Pluralisme sistem hukum untuk membentuk hukum yang lebih sempurna yang harmonis antara satu sistem hukum dengan sistem hukum yang lain, dimana dalam pluralisme sistem hukum tidak dimaksudkan untuk meniadakan berbagai sistem hukum, terutama sistem hukum yang hidup sebagai suatu kenyataan yang dianut dan dipertahankan oleh masyarakat.
9
d.
Fungsi
kepastian
hukum
diperintah keduanya tunduk pada
(rechtzekerheid, legal certainty)21. 2.
Fungsi Eksternal22:
hukum; 2. George Jellinek yang mengatakan
a. Fungsi Perubahan23;
memang
b. Fungsi stabilitasi24;
pembentuk hukum , tetapi secara
25
c. Fungsi kemudahan . Rule diterapkan Filosofis
by
Law
dapat mengenai
sukarela
secara
dilihat
idealnya
berdasarkan
kekuasaan
negara
negara
sebagai
tunduk
pada
hukum yang diciptakannya; 3. Krabbe berpendapat, hukum eksis
negara
mendahului negara dan hukum
harus tunduk kepada hukum yang dikaji
mengikat begitu negara berdiri,
oleh tiga ahli hukum tentang negara
karena hukum bersumber pada
26
kesadaran hukum individu27.
yakni : 1. Von Ihering berpendapat; bahwa
Dalam kaitannya dengan kelebihan
hukum akan memiliki makna yang
atau manfaat dari sistem Rule by Law ini
sesungguhnya jika penguasa yang
terwujud, dalam
memerintah
Dewa Gede Atmaja yang menyatakan
rakyat
yang
pendapatnya
prof I
“agar prinsip negara hukum terwujud dalam hubungan hukum dan kekuasaan, Pluralisme sistem hukum sepenuhnya tergantung dalam masyaraka 21 Ibid 142, Kepastian hukum merupakan asas penting dalam tindakan hukum yang dilakukan negara dan penegakan hukum. Peraturan Perundang-undangan telah memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi daripada hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yang berasal dari jurisprudensi 22 Ibid h.143, keterkaitan Peraturan Perundangundangan dengan lingkungan tempatnya berlaku, yang meliputi 23 Ibid. h 143, Hukum adalah sebagai sarana pembaharuan ( Law as social engineering), yaitu peraturan perundang-undangan diciptakan untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat di segala bidang aspek kehidupan masyarakat 24 Ibid, Peraturan Perundang-undangan dapat berfungsi sebagai stabilitas, dimana kaidahkaidahnya bertujuan memberikan jaminan stabilitas masyarakat 25 Ibid, Peraturan Perundang-undangan dapat dipergunakan sebagai sarana mengatur berbagai kemudahan. Dimana Peraturan Perundangundangan berisiskan ketentuan inisiatif dalam hal peringanan, penundaan, penyederhanaan 26 Atmaja, I Dewa Gede, Op Cit, h. 64
secara philosofis dipersyaratkan28: 1. Kekuasaan yang memiliki nilai yang bermakna (meaningfulness), harus ditetapkan secara jelas ruang lingkupnya,
arah
dan
batas-
pihak
yang
batasnya; 2. Penguasa
atau
memegang
kekuasaan
kepabilitas, akuntabilitas, mengabdi
integritas, dan kepentingan
(sense of public service);
27 28
Ibid Ibid. h.65
memiliki
semangat umum
10
3. Rakyat
sebagai
dikuasai,
pihak
memiliki
yang
di USA yang berpengang pada negara
kesadaran
hukum the Rule of Law, bahwa ketika
hukum dalam arti disatukan pihak
jaman
perbudaan,
sistem
dapat menggunakan hak-hak sipil
ditegakkan secara hukum30.
perbudakan
dan hak politik untuk melakukan
Contoh pada saat totaliter Jerman,
control sosial, serta dilain pihak
dimana semua perkataan Hitler adalah
sadar
sebagai
hukum yang berdaulat, bahkan keinginan
warga negara mematuhi aturan
hitler untuk memusnahkan ras yahudi
hukum
dianggap legal. Totaliter yang dianut oleh
akan
(the
kewajiban
duty
of
civil
abdience)29
hitler berasal dari pandangannya Hegel,
2. Kekurangan Dari Rule By Law
dimana hegel berpendapat bahwa negara
Dalam Teori Negara Hukum The
dan hukum bukan sesuatu yang kebetulan
Rule Of Law
timbul di dunia ini dapat diterima.
Dalam berbagai banyak hal, jika
Kehidupan bersama manusia berkembang
terdapat kelebihannya maka tentu saja
secara sepontan menjadi hidup bersama
kekuranagnnya, dan tentu saja Konsep
yang teratur. Keteraturan itu datang dari
Rule by Law juga memiliki kekurangan.
negara dan hukum. Bahwa negara timbul
Brian Z Tanamahan mengatakan Rule by
lepas dari segala persetujuan warga-
Law sebagai otoritas distorsi dari tradisi
wargannya dan bahwa tidak terdapat suatu
the Rule of Law, apabila tidak didukung
hukum di luar batas negara. Konsekuensi
oleh demokrasi dan hak asasi manusia,
untuk hukum ialah satu-satunya hukum
serta prinsip keadilan, maka akan terjadi
yang berlaku adalah hukum yang berasal
pengingkaran terhadap hak asasi manusia,
dari negara, yaitu hukum positif31.
kemiskinan yang luas, dan segregasi
Menggunakan konsep Rule by Law
rasial. Dimana hal tersebut dapat dilihat
secara murni tentu saja akan membuat kita
contoh apabila sistem hukum mendukung
berhukum dengan teks32. Yaitu dimana
atau
hukum diwujudkan kedalam bentuk teks,
melegalkan
perbudakan
atau
tentang
adanya
penghapusan
ras
berarti sama saja memindahkan suatu hal
tertentu. Maka itu menjadi kelemahan
yang riil kedalam sebuah teks, sehingga
dalam konsep Rule by Law. 30
Joseph Raz menggunakan contoh di Amerika, dimana Raz mengatakan bahwa 29
Ibid
31
Raz, Joseph, Op Cit, h 221
Huijbers, Theo, 1982, Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah, Karnius, Yogyakarta, h.110 32 Rahadjo, Satjipto, 2009, Hukum dan Prilaku, hidup baik adalah dasar hukum yang baik, Kompas, Jakarta, h.69
11
apabila hukum tidak dapat mengikuti
pertumbuhan,
dinamika
perubahan
masyarakat,
karena
hukum
berbentuk teks bersifat kaku atau hukum
perkembangan masyarakat
dan
yang
harus
diembannya35.
itu kaku/keras (Lex dura sed tamen
Kekurangan dalam konsep Rule by
scripta33), maka tidak dapat terus mewakili
Law adalah dimana jika diartikan sebagai
dari keadilan dalam kehidupan masyarakat
hukum untuk kepentingan pemerintah,
yang terus berkembang. Maka tidak dapat
maka hukum dapat digunakan sebagai alat
dipungkiri
mencapai
kekuasaan oleh penguasa untuk melakukan
substansi keadilan akan berubah menjadi
tindakan di luar keadilan dan perbuatan
berkeadilan secara teks yang menurut Prof
tersebut
Satjipto Rahadjo kita akan berhadapan
tersebut diatur oleh Undang-Undang.
bahwa
dalam
dengan substansi pengganti, bukan lagi
dilegalkan
Kemudian
para
karena
perbuatan
hakim
kadang
membicarakan hukum yang sebenarnya,
membuat keputusan yang tidak mewakili
sehingga akan terjadi kecendrungan cara
keadilan
berhukum secara kaku dan regimentation
merupakan tempat menemukan keadilan,
atau cara hidup yang diawasi atau diatur34.
dan kadang kala hakim tidak berani untuk
Selain
itu
Prof.
Bagir
Manan
berinisiatif
masyarakat,
untuk
padahal
membuat
hakim
suatu
mengatakan bahwa hukum selain sebagai
yurispudensi, yang disebabkan mereka
kaedah adalah juga gejala kemasyarakatan,
lebih cendrung memilih jalur aman yaitu
dan kesulitan untuk merumuskan semua
keputusan
bahan hukum tertulis adalah hukum
sehingga ke depannya keputusan mereka
sebagai bagian dari masyarakat mencakup
tidak mendapatkan masalah atas keputusan
semua
masyarakat.
yang diambil atau di gugurkan di dalam
mengingat aspek masyarakat sangat luas
peradilan yang lebih tinggi, walaupun
dan
mungkin
mereka yakini keputusan yang berdasarkan
mewujudkan seluruh aspek kehidupan itu
Undang-Undang tidak mewakili keadilan
dalam suatu system hukum Perundang-
masyarakat pada saat itu. Hal ini juga
undangan atau bentuk hukum tertulis.
disampaikan oleh Jerome Frank yang
Hukum
sebagai
mengatakan “apabila sikap mengagungkan
hukum tertulis bersifat statis, tidak dapat
Undang-Undang telah berlaku di negara
dengan
yang sepetuhnya diatur oleh Undang-
aspek
kompleks,
33 34
kehidupan
maka
tidak
Perundang-undangan
leluasa
Ibid h.13 Ibid, h. 14
mengikuti
laju
35
mengikuti
Undang-Undang,
Manan, Bagir dan Magnar, Kuntana, Op.Cit h. 250-251
12
Undang, maka proses adaptasi peradilan
Undang yang melegalkan tindakan
yang nyata telah disembunyikan di balik
negara
kedok ketetapan formal, yang dampak
demokrasi dan hak asasi manusia,
utamannya terciptanya sebuah jurang36.
serta prinsip keadilan, maka akan
Kemudian hukum tidak dapat mengikuti
terjadi pengingkaran terhadap hak
kebutuhan keadilan dalam masyarakat
asasi manusia, kemiskinan yang
yang begitu dinamis, karena masyarakat
luas, dan segregasi rasial, serta jika
bukan sebua bangunan yang smetris,
hukum hanya dimanfaat kan oleh
melainkan memuat banyak kesimpang
penguasa
siuran yang muncul dari sekian banyak
melegalkan
segala
interaksi antara para anggota masyarakat37.
perbuatannya
yang
sehingga jika menjalan kan konsep Rule by
kemanusiaann
Law secara murni, maka hasilnya tidak
menimbulkan sifat totaliter dari
akan sangat memuaskan, karena masalah-
penguasa.
tidak
didukung
sebagai
oleh
alat
untuk bentuk
melanggar
yang
dapat
masalah yang sebenar-benarnya terjadi di masyarakat
tidak
terselesaikan
secara
penuh, yang disebabkan sifat kekakuan dari hukum positif, atau Undang-Undang.
2. Saran 1. Bahwa konsep Rule by Law, harus dipertahankan,
dan
mengambil
kelebihan-kelebihan
dalam
IV. PENUTUP
melakukan kontrol sosial kepada
1. Simpulan
masyarakat
1. Kelebihan dari konsep Rule by Law
kepastian kepada masyarakat. 2. Dalam hal menutupi kekurangan
juga dapat menjadi control sosial
Rule by Law, hendaknya setiap
bagi
Peraturan
masyarakat, semua
sehingga
Perundangan-undangan
warga
diberlakukan terdapat asas-asas,
negarannya dalam tatanan yang
nilai-nilai yang ada di masyarakat,
baik di semua hubungan timbal
sehingga
balik dalam masyarakat.
undangan tidak hanya digunakan
2. Kekurangan dari konsep Rule by Law
apabila
dalam
Undang-
Frank, Jerome, Op Cit. .h. 263 Rahadjo, Satjipto, Op Cit, h 93
Peraturan
Perundang-
sebagai sebuah alat oleh penguasa, namun keadilan
37
memberikan
terletak pada pemberian kepastian ,
menjamin
36
serta
juga yang
masyarakat
dapat ada
mewakili di
dalam
13
Usaha Negara Indonesia, Alumni, Bandung
DAFTAR BACAAN
Muhammad, Abdulkadir, 2004, Hukum
Buku : Atmaja, I Dewa Gede, 2013, Filsafat Hukum ,Dimensi Tematis & Historis,
Frank, Jerome,1963, Law and Modern Achor
Aditya Bakti, Bandung. Raz, Joseph, 1979, “The Rule of Law and
Setara Press, Malang.
Mind,
dan Penelitian Hukum, PT. Citra
Books
Donbeday
Its Virtue,” in The Authority of Law , Clarendon Press , Oxford.
&Company Inc, New york, USA,
Rahadjo, Satjipto, 2009, Hukum dan
diterjemahkan oleh Astuti, Rahmani,
Prilaku, hidup baik adalah dasar
2013,Jerome
hukum yang baik, Kompas, Jakarta.
Frank,
Hukum
&
Pemikiran Modern, Cet I, Nuansa Candekia, Bandung.
Sulistiyono ,Adi, 2007, Negara Hukum: Kekuasaan, Konsep, dan Paradigma
Hadjon, Philiphus M, 2007,Perlindungan
Moral,
Cetakan
I,
Lembaga
Hukum Bagi Rakyat di Indonesia,
Pengembengan Pendidikan (LPP) dan
sebuah
UPT Penerbitan dan percetakan UNS
studi
Prinsipnya,
tentang
Prinsip-
Penanganannya
Pengadilan
dalam
oleh
Lingkungan
Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi, Perabadan. Hayek, Friedrich. 1960. The Constitution of Liberty, University of
Chicago
Press, Chicago, USA.
Lintas
Sejarah,
Karnius,
Yogyakarta
Second
Edition,
English
Translate By W. G. hastings. The Macmillan Company, New York.
Of Law, History, Politics, Theory, Cambridge
University
Press,
United.Kingdom.
Dicey, A.V. , 1952, INTRODUCTION TO THE STUDY OF THE LAW OF THE
Masalah
Hukum
Limited
St.
tata
Martin’s
Street,
London,Part II. Chapters IV-XII, http://www.constitution.org/cmt/avd/l aw_con.htm,
Manan, Bagir dan Magnar, Kuntana, 1997, Beberapa
Tamanahan, Brian Z, 2004, On The Rule
CONSTITUTION, Mc Millan and Co,
Korkunov, N. M. 1922, General Theory of Law,
Maret, Surakarta.
ARTIKEL ELEKTRONIK
Huijbers, Theo, 1982, Filsafat Hukum dalam
(UNS PRESS) Universitas Sebelas
artikel
diakses18-01-
2011, pukul 12,30. JURNAL / MAJALAH ILMIAH
14
Crisan. Julia,2010, The principles of legality“nullum crimen, nulla poena sine lege” and their role, Effectius Newsletter, Issue 5, France Sidharta,
Arief
,
2004,
“Kajian
Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, dalam Jentera (Jurnal Hukum), “Rule of Law”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), edisi 3 Tahun II, November, Jakarta.
