KATA PENGANTAR. Tanjung Burung, Juli 2012 KEPALA DESA TANJUNG BURUNG RUSDIYONO RENCANA PENGEMBANGAN DESA PESISIR DESA TANJUNG BURUNG

RENCANA PENGEMBANGAN DESA PESISIR DESA TANJUNG BURUNG

KATA PENGANTAR

Desa Tanjung Burung dipilih sebagai lokasi implementasi PDPT karena beberapa alasan, antara lain kondisi lingkungan permukimannya kumuh, penduduknya relatif miskin, terjadi degradasi lingkungan pesisir, tingkat pelayanan dasar rendah, serta mendukung prioritas pembangunan Kelautan dan Perikanan Renstra KKP. Program PDPT merupakan sebuah gerakan pembangunan desa-desa pesisir yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, pelayanan prasarana dan sarana sosial ekonomi, kualitas lingkungan hidup, kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam proses keputusan secara partisipatif, serta kesiapsiagaan terhadap bencana dan perubahan iklim. Oleh karenanya, dalam pelaksanaannya PDPT fokus pada empat aspek, yaitu Bina Siaga Bencana dan Perubahan iklim, Bina Sumberdaya, Bina Lingkungan dan Infrastuktur dan Bina Usaha. Secara konseptual, penguatan spirit (etos) yang mengilhami pembangunan pedesaan yang bertumpu pada kekuatan dan potensi desa, meliputi kelembagaan, sosial budaya, ekonomi, infrastruktur dan lingkungan. Berdasarkan hal tersebut, disusunlah suatu spirit gerakan baru yang disebut Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) yang bertumpu pada potensi warga desa pesisir sebagai koreksi atas pendekatan bottom up. Program PDPT ini sejalan dan mendukung kebijakan pembangunan nasional yaitu pro growth (pro pertumbuhan), pro poor (pro kemiskinan) dan pro job (pro penciptaan lapangan kerja). Sehubungan dengan hal tersebut, yang perlu dilakukan dalam pengembangan desa pesisir adalah dengan mengaplikasikan kegiatan Pengembangan Desa Pesisir Tanjung Burung Tangguh. Harapan kami, Rencana Pengembangan Desa Tanjung Burung, Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang ini kiranya dapat memberi manfaat bagi masyarakat pesisir, pemerintah daerah, dan masyarakat pedesaan di wilayah pesisir serta para pihak terkait dalam mendukung upaya rencana pengembangan desa Tanjung Burung secara khususnya dan desa yang berwilayah pesisir secara umum. Semoga Allah, S.W.T Tuhan yang Maha Esa kiranya yang dapat membalas apa yang telah Saudara berikan, semoga cita-cita bersama kita untuk menjadikan pesisir dan laut sebagai sumberdaya penunjang perekonomian bangsa yang dikelola secara optimal dan lestari dapat terwujud.

Tanjung Burung,

Juli 2012

KEPALA DESA TANJUNG BURUNG

RUSDIYONO

Rencana Pengembangan Desa Pesisir (RPDP) 2012-2016 Desa Tanjung Burung Kecamatan Teluknaga Kab. Tangerang

i


DAFTAR ISI Hal KATA PENGANTAR .………………………..………………………………

i

DAFTAR ISI ……………..……………………………..…...…………………

ii

BAB I

1

BAB II

PENDAHULUAN ………………………………………………… 1.1.

Latar Belakang ………………………….………………….

1

1.2.

Maksud dan Tujuan ………….…………….……..………..

1

1.3.

Ruang Lingkup RPDP ...……………….…………..………

3

GAMBARAN UMUM WILAYAH ……………………………….

4

2.1.

BAB III

Deskripsi Umum ……………..……… .………………...…

4

2.1.1. Sejarah Desa……………..…………………………..

4

2.1.2. Letak Geografis dan Administarasi ..……………….

5

2.1.3. Topografi dan Penggunaan Lahan ….……………….

5

2.1.4. Sosial Ekonomi ……………………..…….................

7

2.2.

Dampak Perubahan Iklim ….………………………………

11

2.3.

Permasalahan ………. ……………………………..………

13 17

METODE PENYUSUNAN RPDP.................................................. 3.1.

Kerangka Perencanaan …………………………………….

17

3.2.

Fokus RPDP ……………………………………………….

17

3.3.

Pendekatan …………………………………………………

18

BAB IV

KETERKAITAN DENGAN RENCANA LAIN …………………

20

BAB V

RENCANA PENGEMBANGAN DESA .........................................

21

BAB VI

5.1.

Fokus ……………………………………………………....

21

5.2.

Spirit Perencanaan ………………………………….…..….

22

5.3.

Rencana Pengembangan Desa …………………..….…..….

22

PEMANTAUAN DAN EVALUASI ………………………………

24

6.1.

Konsep Pemantauan dan Evaluasi ………………………...

24

6.2.

Rantai Pemantaun dan Evaluasi …………………………..

24

6.3.

Pengukuran Kinerja ……………………………………….

25

6.4.

Evaluasi ……………………………………………………

25

PENUTUP ………………………………………………………………………

26

DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………………

27

LAMPIRAN ……………………………………………………………………

28


ii


BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Pemerintah yang baik ( Good Governance ) dituntut untuk lebih transparansi dalam pelaksanaan programnya, Perencanaan Pembangunan yang merupakan salah satu program pemerintah harus lebih menitikberatkan pada Peran Masyarakat ( Aspirasi dari bawah ) daripada peran pemerintah itu sendiri, Melalui Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) Perencanaan Pengembangan Desa Pesisir dapat lebih efektif dan maksimal, karena dalam tahapan perencanaan ini

menggali kebutuhan masyarakat dengan

melibatkan partisipasi masyarakat itu sendiri. Dalam proses penggalian gagasan

yang dilakukan di tingkat Kelompok

Masyarakat Pesisir dan kampung dapat diputuskan melalui musyawarah di tingkat desa, masyarakat difasilitasi dan dibimbing bagaimana cara menentukan prioritas kebutuhan secara demokratis dan terbuka yang akhirnya menjadi rangkaian urutan prioritas gagasan, yang dalam pencapaiannya bisa dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, tapi sampai sejauh ini hasil dari proses tahapantahapan musyawarah yang dilakukan hanya terdanai salah satu saja dan bagaimana dengan urutan prioritas yang berikutnya. Untuk inilah kami selaku Tim Perumus/Penyusun Rencana Pengembangan Desa Pesisir menyusun perencanaan pembangunan ini untuk dapat ditindaklanjuti oleh berbagai program bantuan yang masuk ke desa, baik itu melalui PNPM-MP, PNPMP2 KP,PNPM-Replikasi, ADD, ABT, SKPD, Fresh Money dan PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan. diharapkan

Program Pembangunan

yang telah di

musyawarahkan di tingkat Desa dapat didukung oleh Peraturan Desa ( Perdes )/Surat Keputusan (SK)

Lurah dapat diwujudkan secara berkesinambunagan, sehingga

Menjadi Kajian Pembangunan Baik di Tingkat Kabupaten maupun di Tingkat Propinsi. 1.2. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Rencana Pengembangan Desa Pesisir (RPDP) adalah Menyediakan acuan yang dapat digunakan berbagai pihak yang terlibat dalam proses penyusunan Rencana Pengembangan Desa Pesisir dengan mengacu kepada rencana pembangunan Jangka Menengah Desa – Rencana Kerja Pembangunan Desa (RPJM Desa – RKP Desa) .


1


Tujuan disusunnya Rencana Pengembangan Desa Pesisir (RPDP) adalah sebagai berikut : 1.

Mewujudkan perencanaan pengembangan desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;

2.

Menjamin keterkaitan dan konsistensi, antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;

3.

Menyediakan acuan yang dapat digunakan berbagai pihak yang berkompeten untuk mengevaluasi dan menemukan kekuatan dan kelemahan berbagai aspek perencanaan pengembangan desa pesisir;

4.

Mendorong terwujudnya Rencana Pengembangan Desa Pesisir yang mengacu kepada RPJM Desa – RKP Desa sebagai dokumen perencanaan yang penting dan berfungsi secara efektif dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Dasar hukum penyusunan RPDP adalah : 1.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3.

Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 );

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan


2


Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 7.

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

9.

Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;

10.

Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

1.3. Ruang Lingkup Rencana Pengembangan Desa Pesisir (RPDP) Secara umum ruang lingkup Rencana Pengembangan Desa Pesisir meliputi metode

pelaksanaan,

proses

pelaksanaan,

hasil

dokumen

dan

mekanisme

pelaksanaan. Lingkup dari metode pelaksanaan mencakup: 1.

Prinsip-prinsip perencanaan, meliputi penerapan konsep

bina usaha, bina

lingkungan/infrastruktur, bina sumberdaya dan bina siaga bencana serta keterkaitan wilayah kecamatan. 2.

Kerangka

pikir

perencanaan,

meliputi

kegiatan

penyusunan

rencana

pengembangan desa mulai dari persiapan, pelaksanaan penyusunan sampai dengan penetapan, pengendalian serta evaluasi program. 3.

Metode penyusunan meliputi metode pengumpulan data, metode analisis data dan metode penyusunan rencana. Lingkup dari proses pelaksanaan pengembangan desa pesisir meliputi, sosial

budaya, ekonomi, sumberdaya alam dan lingkungan, infrastruktur, bencana dan perubahan iklim, dan kelembagaan. Lingkup dari hasil Rencana Pengembangnan Desa Pesisir adalah tersusunnya dokumen rencana pengembangan desa pesisir yang tepat dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.


3


BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH

2.1. Deskripsi Umum 2.1.1. Sejarah Desa Desa ini berdiri pada tahun 1984, dengan luas wilayah 864 Ha. Seperti halnya desadesa lainnya, desa ini pun merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jalan masuk menuju Desa Tanjung Burung

Desa Tanjung Burung adalah merupakan desa pesisir yang terletak di utara pantai laut jawa, dahulu desa tanjung Burung merupakan bagian dari desa Pangkalan yang kemudian dimekarkan pada tahun 1984 dan menjadi desa Tanjung Burung, kepala desa pertama adalah Bapak Suryana pejabat sementara dari tahun 1984 s/d 1987, Bapak Buang Muhadi menjabat dari tahun 1987 s/d 1996, Bapak Arif Naskur menjabat dari tahun 1996 s/d 2001, Bapak Buang Muhadi, terpilih kembali menjabat dari tahun 2002 s/d tahun 2004, meninggal dunia ditengah masa jabatannya, kemudian terpilih Kepala Desa

baru Bapak Masta Sutiawan, menjabat pada tahun 2004 s/d

2009, Bapak

Rusdiyono menajabat dari tahun 2010 s/d sekarang. Desa Tanjung Burung

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Tangerang Nomor 7 Tahun 2007 tentang pembentukan pemerintahan Desa dilingkungan Kabupaten Tangerang. Berdasarkan Keputusan Bupati tersebut Struktur Organisasi Tata kerja Pemerintahan Desa, bahwa tugas kepala Desa melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan,sosial masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Kepala desa dibantu oleh seorang sekretaris Desa dan 6 ( enam ) orang seksi yakni seksi pemerintahan desa, Seksi Kesra, Seksi Pembangunan, seksi Trantif dan Seksi Bendahara Desa . Desa Tanjung Burung terbagi dalam 7 kepala Dusun 8 Rukun Warga dan 16 Rukun tetangga. Rencana Pengembangan Desa Pesisir (RPDP) 2012-2016 Desa Tanjung Burung Kecamatan Teluknaga Kab. Tangerang

4


Adapun sistem kelembagaan/Struktur Organisasi

Pemerintahan Desa Tanjung

Burung selengkapnya adalah sebagai berikut : STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA TANJUNG BURUNG KECAMATAN TELUKNAGA KABUPATEN TANGERENG

Kepala Desa RUSDIYONO Sekretaris Desa SAUDIN

Kasi Pemerintahan

Kasi Ekbang

Kasi Kesra

1. Eka 2. Maman

1. Sukardi 2. Jefri

1. Abdul Hakim 2. Sohari

Kasi Trantib Samsudin

2.1.2. Letak Geodrafis dan Administrasi Desa Tanjung Burung adalah merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2 m sampai dengan 2,5 meter diatas permukaan laut secara geografis, Desa Tanjung Burung terletak di bagian Timur Kecamatan Teluknaga pada koordinat 106°20‟-106°43‟ Bujur Timur dan 6°00‟-6°00-6°20‟ Lintang Selatan. Daerah ini secara langsung berbatasan dengan : 

Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa,



Sebelah Timur berbatasan dengan Desa pangkalan dan desa tanjung pasir,



Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pangkalan, dan



Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan pakuhaji (tepatnya desa kalibaru dan desa kohod). Pembagian wilayah administrasi pemerintah Desa Tanjung Burung terdiri dari 7

(tujuh) dusun, 8 (Delapan) Rukun Warga (RW) dan 16 (Enam Belas) Rukun Tetangga (RT).

2.1.3. Topografi dan Penggunaan Lahan Kondisi wilayah Desa Tanjung Burung Terdiri dari tanah liat, berlumpur serta berpasir yang sebagian besar dahulunya adalah merupakan endapan atau sedimentasi dari sungai dan laut pasang surut. Wilayah Tanjung Burung terletak pada fisiografi dataran tinggi kondisi Tanah Liat dan berpasir, dan sisanya merupakan fisiografi Marin dengan kondisi tanah berlumpur/rawa. Usaha pertambakan umumnya dilakukan di wilayah berfisiografi Marin tersebut, sedangkan usaha pertanian dilakukan di wilayah


5


berfisiografi Dataran tinggi bertekstur tanah liat bercampur pasir .Menyimak kondisi lingkungan fisik Desa Tanjung Burung, dapat dikemukakan bahwa lahan-lahan yang terletak di wilayah fisiografi marin lebih cocok untuk pengembangan pertambakan, sedangkan areal yang terletak di wilayah fisiografi dataran tuf masam dapat digunakan untuk pengembangan tanaman pangan seperti jagung, ubi jalar, ubi kayu, kacang tanah, kedelai, dan kacang hijau, tanaman sayuran seperti, terong, buncis, kacang panjang, cabai, tomat, bayam. Namun demikian di dalam pengelolaannya, karena wilayah ini tingkat kesuburan dan kandungan bahan organiknya sangat rendah, diperlukan pemupukan dan penambahan bahan organik dengan pupuk kandang atau pemberian mulsa. Pemberian mulsa sangat dianjurkan karena wilayah ini kondisi curah hujannya relatif rendah dan tidak merata. Oleh karena itu, pengembangan persawahan di wilayah ini mengalami kendala ketersediaan air, baik air hujan maupun irigasi . Desa Tanjung Burung mempunyai luas 864 Ha, dimana pemanfaatannya untuk pertanian seluas 122 Ha, dimanfaatkan untuk tanaman

padi,

sedangkan

lahan

pertambakan/Kolam seluas 320 Ha dimanfaatkan untuk budidaya, pemancingan

ikan bandeng,

ikan nila, ikan lele dan udang. Kondisi saluran air di Desa Tanjung Burung ada empat lokasi yang belum dibuat dan

turap 5 (lima) lokasi belum

diperbaiki, lokasi harus dilakukan pengerukan lumpur dengan melalui normalisasi kali Cisadane.

Kolam Pemancingan warga

WILAYAH

Kebon jati Warga

LUAS

KETERANGAN

Tanah Pemukiman

170 Ha

Tanah Pekuburan

1.500 m2

Lahan Pertanian

122 Ha

tanaman padi

Lahan Pertambakan

320 Ha

budidaya ikan bandeng, ikan nila, ikan lele dan udang


6


Peternakan

42 Ha

Prasarana Umum

0 Sumber : hasil pendataan 2011

Di desa Tj. Burung selain hasil pertambakan, pertanian ada juga peternakan sapi “ TUM Peternakan Sapi di jalan Tj. Burung No. 33 Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang.

2.1.4. Sosial Ekonomi

Penduduk Desa Tanjung Burung berjumlah 7.391 jiwa, yang terdiri dari lakilaki 3.794 jiwa (51,33%) dan perempuan 3.597 jiwa (48,66%). Proyeksi penduduk merupakan yang menunjukkan keadaan kelahiran, kematian, dan migrasi dimasa yang akan datang, sebagai persyaratan minimum untuk proses perencanaan pembangunan.

Berdasarkan sensus penduduk Tahun 2010, Desa Tanjung Burung memiliki penduduk dengan jumlah 7.391 jiwa, dengan rincian sebagai berikut: Data penduduk berdasarkan batas usia Usia Usia Usia Usia Usia

0–5 5 – 15

Tahun Tahun

15 – 45 Tahun 45 – 65 Tahun 60 <

Tahun

: Laki-laki

: 473

Jiwa

: Perempuan

: 449

Jiwa

: Laki-laki

: 732

Jiwa

: Perempuan

: 680

Jiwa

: Laki-laki

: 2.032 Jiwa

: Perempuan

: 1.917 Jiwa

: Lak-laki

: 466

Jiwa

: Perempuan

: 432

Jiwa

: Laki-laki

: 91

Jiwa

: Perempuan

: 119

Jiwa

Data penduduk berdasarkan Jenis Kelamin: NO

JENIS KELAMIN

JUMLAH (ORANG)

1.

Laki-laki

3.794

2.

Perempuan

3.597

Sensus Penduduk Tahun 2010.

Warga Desa Tanjung Burung yang berpendidikan Sekolah Dasar (SD) sebesar 9,2%, Sekolah Menengah Pertama 9,2%, Sekolah Menengah Umum sebesar 7,04%, D-1 dan D-2 0,1%, Diploma III 0,1%, dan yang berpendidikan Strata I 0,6% dan berpendidikan S2 0,04 % sedangkan yang tidak tamat SD sebanyak Rencana Pengembangan Desa Pesisir (RPDP) 2012-2016 Desa Tanjung Burung Kecamatan Teluknaga Kab. Tangerang

7


15,2 %. Sebagian besar penduduk Tanjung Burung bekerja sebagai petani dan petambak. Di samping itu ada juga yang bekerja sebagai buruh, guru, pegawai negeri sipil, ABRI, tukang dan nelayan. Penduduk Desa Tanjung Burung berasal dari Jawa, Sunda, Banten, Bugis, dan Cina. Tingkat Pendidikan NO

TINGKAT PENDIDIKAN

JUMLAH (ORANG)

1.

S2

3

2.

S1

47

3.

D1,2,3

8

4.

SMA

521

5.

SMP

680

6.

SD

680

7.

Tidak Tamat SD

1.126 Sumber :Rpjmd Desa Tanjung Burung 2010

Agama Islam

Kristen

Katolik

Hindu

Budha

Khongucu

Jumlah

6.338

170

16

0

853

14

7.391

Sumber data : Sensus BPS Tahun 2010

Peran Kaum Perempuan Secara

umum dapat dijelaskan bahwa Desa Tanjung Burung bermata pencaharian

Pedagang, Buruh, Karyawan Swasta, Pegawai Negeri Sipil, merupakan potensi yang sangat besar, sedangkan ABRI, Petani, pertukangan dan pensiunan jumlahnya relatif kecil. Peran kaum perempuan di Tanjung Burung Keseharian hanya mengurus rumah tangga atau menjadi Ibu Rumah Tangga sebagian aktif dalam organisasi Pkk dan majelis Ta‟lim hanya remaja yang bekerja dan bersekolah. Peran dan Sumbangan Perempuan dalam Kehidupan Keluarga dan Masyarakat di Desa Tanjung Burung , antara lain didapatkan bahwa perempuan terlibat aktif dalam berbagai kegiatan di desa, terutama dalam bidang sosial, Keagamaan, ekonomi, kesehatan, sedangkan dalam struktur kekuasaan dan pemerintahan desa hampir tidak ada. Tingkat pendidikan perempuan rata-rata

SD

dan

SLTP.

Pada

umumnya

perempuan selain dari ibu rumah tangga juga membuka

warung

kecil-kecilan

dirumahnya

sehingga membantu ekonomi keluarga.


8


Lembaga-lembaga yang berperan di desa dan secara nyata mempengaruhi kehidupan perempuan

antara

lain

Pengajian

Bulanan

( yasinan) lembaga informal keagamaan, arisan, “sambatan”, rukun kematian (sosial ekonomi), dll Majelis Ta‟lim Ibu-ibu

Perekonomian Desa Pertanian Perekonomian

Desa

Tanjung

Burung

bersumber pertanian sangatlah kecil di bandingkan dengan perikanan dan perdagangan, desa tanjung burung mempunyai lahan pertanian seluas 200 Ha dan yang dimanfaatkan hanya 150 ha, sawah ini di sini

adalah

sawah

tadah

hujan

sehingga

penanaman padi hanya dilaksanakan pada musim hujan. Selama musim hujan (bulan November sampai bulan Mei) petani dapat melaksanakan dua kali tanam padi. Tanam kedua biasanya merupakan spekulasi petani bahwa hujan terakhir masih turun untuk membasahi lahan mereka. Namun sejak dua tahun terakhirini akibat terjadinya perubahan musim petani kesulitan untuk menentukan saat yang tepat untuk mulai mengolah tanah. Umumnya pengolahan tanah dimulai bila air diperkirakan sudah cukup memadai untuk mulai mengolah dan menanam padi. Sebelum terjadi perubahan musim tersebut biasanya petani dapat menentukan saat tanam dengan melihat bintang dan membuat perhitungan tradisional Jawa berdasarkan „mongso‟. Pada musim kemarau sebagian kecil masyarakat menanam tanaman sayuran seperti , timun, semangka terong dan cabai. Sedikitnya petani yang menanam tanaman sayuran karena lahannya jauh dari sumber air, atau karena tingginya harga bibit, pupuk, dan obat-obatan. Peternakan Salah satu sumber ekonomi masyarakat Tanjung Burung selain pertanian adalah peternakan dimana di desa tanjung burung terdapat peternakan sapi

milik

PT.

TUM

Desa

Tanjung

Burung

Kecamatan Teluknaga.

Sebagaian besar

karyawan pada peternakan sapi ters ebut adalah masyarakat desa Tanjung Burung sehingga dapat membantu perekeonomian Keluarga.


9


Perikanan Sumber ekonomi utama masyarakat Tanjung Burung sekarang ini bergantung pada hasil budidaya Bandeng, Ikan Nila dan Lele. Selain

itu

masyarakat

memanfaatkan

lahan

Tanjung

Burung

tambak

untuk

pemancingan. Dengan adanya kegiatan tersebut sehingga memberi manfaat secara langsung pada masyarakat Desa Tanjung Burung

untuk meningkatkan perekonomian mereka seperti

menjadi pedagang, pengumpul hasil tambak udang, bandeng, penyedia sarana produksi perikanan, dan kebutuhan sehari-hari. Penurunan kualitas lingkungan lahan tambak dalam hal ini untuk budidaya udang yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, tanpa diikuti dengan peningkatan sikap dan pemahaman masyarakat untuk pengelolaan wilayah pesisirnya secara terpadu, suatu saat akan berdampak buruk pada kondisi

sosial

ekonomi

masyarakat

Tanjung

Burung . Luas lahan tambak di Desa Tanjung Burung sekitar 300 ha yang terletak di Muara Sungai Cisadane dan Desa Garapan sedangkan kolam sekitar 100 ha ditanami ikan nila, mujair dan Lele. Jumlah pembudidaya di Tanjung Burung sekitar 20 orang sebagian tambak statusnya milik orang lain ( Pendatang ) masyarakatnya hanyalah penggarap. Produksi tambak di Tanjung Burung rata-rata 4 ton/ha/musim setiap kali panen dalam kondisi normal. Dalam satu tahun dapat dilakukan tiga kali siklus. Keberhasilan tambak masih rendah, rata-rata hanya 30 % setiap tahunnya. Perindustrian dan perdagangan Salah

satu

pendongkrak

perekonomian

masyarakat Tanjung Burung adalah dengan adanya industri galangan Kapal. Industri galangan kapal berjumlah 10 Perusahan dengan produksi 1 Unit /6 bulan. Sebagian masyarakat ada juga yang menjadi penambang pasir, luas lahan penambangan pasir di desa Tanjung Burung berkisar 100 ha tetapi penambangan pasir ini tidak jelas kontribusinya terhadap Desa Tanjung Burung.


10


Secara umum dapat dijelaskan bahwa Desa Tanjung Burung bermata pencaharian pokok sebagai berikut : NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

MATA PENCAHARIAN

JUMLAH (Orang)

Buruh Swasta PNS Pengrajin Pedagang Penjahit Peternak Nelayan Montir Dokter Supir Pengemudi Becak TNI/Polri Pengusaha

3.017 20 16 320 16 1 68 11 1 53 8 1 6 Sumber data : Sensus BPS Tahun 2010

Kearifan Lokal Dalam konteks budaya, masyarakat desa ini memiliki sopan santun seperti halnya masyarakat indonesia lainnya. Namun, dalam pengamalan nilai-nilai kebersihan, sangat diarasakan kurangnya kesadaran dari mereka dalam menjaga lingkungan mereka, baik secara individual maupun komunal. Sehingga hal ini berdampak pada

kebersihan lingkungan

mereka sangat kurang. Masih banyak masyarakat yang tidak memiliki MCK, akhirnya buang air besar masih di kebon, saluran pembuangan (SPAL ) tidak ada sehingga lingkungan sekitar rumah becek dan kotor akibat tidak adanya pembuangan air limbah rumah tangga. 2.2. Dampak Perubahan Iklim Dampak perubahan iklim sangat berpengaruh terhadap kehidupan di wilayah pesisir. Perubahan iklim yang sangat mencolok dapat mengakibatkan dampak yang besar, diantaranya naiknya permukaan air laut yang dapat mengakibatkan terkikisnya wilayah pesisir, banjir rob pada pemukiman penduduk, hilangnya lahan produktif, hilangnya mata pencaharian dan hasil bumi serta banyak lagi akibat perubahan iklim yang sering melanda wilayah Desa Tanjung Burung. Rencana Pengembangan Desa Pesisir (RPDP) 2012-2016 Desa Tanjung Burung Kecamatan Teluknaga Kab. Tangerang

11


Kondisi Tanah di Tanjung Burung adalah tanah liat bercampur pasir sehingga gampang dan sering terjadi longsor dan Bajir. Longsor hanya terjadi pada tebing atau tepian sungai cisadane yang diakibatkan tingginya debit air pada saat musim penghujan. Sedangkan untuk kondisi

pantai

setiap

tahunnya

mengalami

pendangkalan yang diakibatkan sedimentasi yang dibawa oleh arus sungai cisadane dan pasang surut air laut dan membentuk delta yang kemudian digarap oleh penduduk setempat sehingga menjadi empang atau tambak-tambak budi daya ikan bandeng. Kondisi Hidrologi di Desa Tanjung Burung merupakan aliran air permukaan yang dapat terserap langsung dan mengalir langsung menuju laut. Sedangkan untuk air bersih sangat sulit karna air sungai sudah tercemar oleh limbah serta terjadinya erupsi air laut sehinnga air tanah menjadi asin dengan tingkat erupsi mencapai jarak 2,5 km, dan satusatunya sumber air bersih kini adalah air Pam (PDAM). Kondisi Oceanografi arus gelombang terjadi pada musim baratan dengan ketinggian rob mencapai 3 M namun hanya mencapai jarak 100 M. Dampak perubahan iklim selama ini telah mengakibatkan bencana alam seperti : Bencana Longsor, Banjir dan Bandang Longsor

Banjir

Bandang

Banyak Tahun Banyak Tahun Banyak Tahun Korban Kerugian Korban Kerugian Korban Kerugian kejadian puncak kejadian puncak kejadian puncak 3

07

0

100

7

07

0

1000

0

0

0

Bencana Gempa Bumi, Rob dan Angin Puyuh Gempa Bumi Banyak

Tahun

kejadian puncak

ROB

Korban Kerugian

0

0

0

Banyak

Tahun

kejadian puncak 3

Angin Puyuh

Korban Kerugian

07

0

200

Banyak

Tahun

kejadian

puncak

Korban Kerugian

0

0

0

(Sumber: Podes, 2008) Bencana Muntaber/Diare, DBD dan Campak Muntaber/ Diare Keberadaan 2

Penderita 0

Meninggal Keberadaan 0 2

DBD Penderita 0

Campak Meninggal 0

Keberadaan 2

Penderita Meninggal 0 0

(Sumber: Podes, 2008) Bencana ISPA, Malaria dan TBC ISPA Keberadaan 2

Penderita Meninggal Keberadaan 0 0 2

Malaria Penderita 0

TBC Meninggal 0

Keberadaan 2

Penderita 0

Meninggal 0

(Sumber: Podes, 2008) 

Di Kampung Beting dan Kampung Sukabakti, sering terjadi luapan dan becek pada musim hujan.


12




Di Kampung Kebon Kopi dan Kampung Sukabakti, bila musim hujan terjadi air meluap ke badan jalan karena belum ada drainase/got. Hal ini menyebabkan badan jalan terkikis dan rusak.

2.3. Permasalahan

Masalah adalah segala sesuatu yang dianggap

merugikan atau tidak

menyenangkan oleh masyarakat, adapun permasalahan yang ada berdasarkan hasil survey dusun di Desa Tanjung Burung adalah : Aspek

Uraian Masalah

1.

Siaga Bencana • Minimnya fasilitas penyelamatan diri dan Perubahan • Minimnya struktur pelindung pantai Iklim • Tidak tersedianya sarana informasi bencana

2.

Sumberdaya

• Terjadinya abrasi pantai merehabilitasi habitat, konservasi dan memperkaya sumberdaya

Lingkungan dan Infrastruktur

• Meningkatkan peran masyarakat dalam mengelola dan menata lingkungan • Membangun infrastruktur (jalan, listrik, air bersih, sanitasi) • Meningkatkan perencanaan dan pembangunan secara spasial di pesisir • Melakukan rehabilitasi vegetasi pantai dan mengendalikan pencemaran

3.

• Meningkatkan keterampilan usaha, perluasan mata pencaharian alternatif, pengelolaan bisnis skala kecil dan penguasaan teknologi 4.

Usaha

• Meningkatkan dan mempermudah akses terhadap sumberdaya, teknologi, modal, pasar, dan informasi pembangunan • Membangun kemitraan dengan pelaku usaha • Membangun sistem insentif administrasi serta pendanaan formal dan informal

Adapun potensi yang dapat dikembangkan di Desa Tanjung burung adalah sebagai berikut : No

POTENSI

1

Sumberdaya Alam ( Budidaya Perikanan )

2

Usaha Alternatif Perikanan

3

Turap, Tenaga Kerja, Jalan

4

Normalisasi pembuangan air limbah rumah tangga

5

Pertanian (sistem pompanisasi)


13


6

Akses ekonomi perikanan

7

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

8

Peningkatan Usaha Alternatif

9

Pengadaan Lahan Kantor Desa

10

Pembangunan Kantor Desa

11

Normalisasi Saluran Air

12

Dermaga / Sandaran Perahu

13

Pembangunan Jalan Kp. Beting s/d Mangrov

14

Rehab Pemukiman Nelayan

15

Pelebaran Badan Jalan Desa

16

Penerangan Jalan

17 18

Pengadaan Lapangan Sepak Bola Pembangunan Rumah Pintar Potensi adalah sumberdaya yang berada pada suatu wilayah yang dapat digali

dan dimanfaatkan /dikembangkan, Potensi ini dibagi menjadi 2 kategori yaitu : 1. Potensi Umum : Sumberdaya material yang dapat dimanfaatkan secara bersama/Umum oleh masyarakat 2. Potensi Khusus : Semua sumberdaya material dan non material yang dimiliki secara pribadi oleh masyarakat adapun Potensi yang dimiliki oleh Desa Tanjung Burung 1. Potensi Sumberdaya Alam (SDA) : -

Luas Desa (luas pemukiman 170 ha,TPU 1500m dan Sumberdaya Air (sumur Pompa 274 unit pengguna 793 kk dan PAM pengguna 321 kk semua dalam kondisi Baik )

-

Kondisi Udara tercemar Ringan walaupun tidak memeiliki taman Desa

2. Potensi Sumberdaya Manusia (SDM) : 

Usia Produktif

: 3543 jiwa



Tk Pendidikan

:



Belum Sekolah

: 1017 jiwa



Usia 7-45 th tidak sekolah

: 1703 jiwa



Tidak tamat SD/Sederajat

:



Tamat SD/Sederajat

: 1128 jiwa



Tamat SLTP/Sederajat

:

527 jiwa



Tamat SLTA/sederajat

:

189 jiwa



Sarjana/D1-D3

: 27 jiwa

-

315 jiwa


14




Mata Pencaharian Pokok

: - jiwa



Buruh/Swasta

: 3.017 jiwa



PNS

: 20

jiwa



Pengrajin

: 16

jiwa



Pedagang

: 320

jiwa



Penjahit

: 16

jiwa



Peternak

:1

jiwa



Montir

: 11

jiwa



Dokter

:1

jiwa



Sopir

: 53

jiwa



Tukang Becak

:8

jiwa



TNI/POLRI

:1

jiwa



Pengusaha

:6

jiwa



Ibu Rumah Tangga

: 1714 jiwa

Agama Islam

: 5986 jiwa

Non Muslim

: 1163 jiwa

Potensi Kelembagaan Lembaga Pemerintah

: 14

jiwa

RW

:8

jiwa

RT

: 16

jiwa

PKK

: 45

jiwa

Karang Taruna

: 10

jiwa

Majlis Taklim

:7

jiwa

Jumlah Koperasi

:-

jumlah Anggota

Jumlah Rentenir

: 4

Industri Makanan

: - jumlah tenaga kerja :

Industri Kerajinan

: 2 jumlah tenaga kerja : 16 Orang

Usaha Perdagangan

: 1. 024

Jumlah tenaga kerja

: 1.848 Orang

Warung makan


Kios Kelontong


Bengkel


Percetakan

:

Pasar

:

Kelembagaan Ekonomi : Tk suku bunga

Orang 30 %/ Bulan Orang

- Jumlah tenaga kerja Unit


15


Lembaga Pendidikan TK

: 1 unit

SD/Sederajat

: 3 unit

SLTP/sederajat

: 1 unit

SLTA/sederajat

: - unit

Lembaga Kursus

: - unit

Potensi Sarana Tranportasi Jalan Kampung Aspal

: 3.500 m/Unit

Jalan Paving Blok

: 5.000 m/Unit

Jalan Makadam

: 2.000 m/Unit

Jalan Tanah

: 2.100 m

Jalan Kondisi Rusak

:

800 m


16


BAB III METODE PENYUSUNAN RPDP

3.1. Kerangka Perencanaan Kerangka

pikir

perencanaan,

meliputi

kegiatan

penyusunan

rencana

pengembangan desa mulai dari : a) Persiapan; b) Pelaksanaan penyusunan sampai dengan penetapan; c) Pengendalian; serta d) Evaluasi program. Metode penyusunan meliputi : a) Metode pengumpulan data; b) Metode analisis data; dan c) Metode penyusunan rencana. Lingkup dari proses pelaksanaan pengembangan desa pesisir meliputi: a) Sosial budaya; b) Eekonomi; c) Sumberdaya alam dan lingkungan; d) Infrastruktur; e) Bencana dan perubahan iklim; dan f) Kelembagaan. Lingkup dari hasil Rencana Pengembangnan Desa Pesisir adalah tersusunnya dokumen rencana pengembangan desa pesisir yang tepat dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

3.2. Fokus Fokus perencenaan meliputi empat aspek yaitu bina siaga bencana dan perubahan iklim, bina sumber daya, bina lingkungan dan infrastruktur serta bina usaha. Keempat aspek ini merupakan cerminan dari aktivitas yang dijalankan oleh Tanjung Burung untuk menuju ketangguhan dan kesejahteraan desa pesisir. Adapun uraian ke empat bina yang dimaksud dapat dilihat pada tabel sebagi berikut : Bina 1.

Siaga Bencana dan Perubahan Iklim

Uraian • Penyedian fasilitas penyelamatan diri

Rencana Pengembangan Desa Pesisir Program PDPT Tahun 2012

17


• Penyedian struktur pelindung pantai • Penyedian sarana informasi bencana

2.

3.

4.

Sumberdaya

• Memperkuat kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya • Revitalisasi hak ulayat dan hak masyarakat lokal • Menerapkan MCS dengan prinsip partisipasi masyarakat lokal • Menerapkan teknologi ramah lingkungan, mendorong pengembangan teknologi asli (indegenous technology) • Merehabilitasi habitat, konservasi dan memperkaya sumberdaya


• Meningkatkan peran masyarakat dalam mengelola dan menata lingkungan • Membangun infrastruktur (jalan, listrik, air bersih, sanitasi) • Meningkatkan perencanaan dan pembangunan secara spasial di pesisir • Melakukan rehabilitasi vegetasi pantai dan mengendalikan pencemaran

Usaha

• Meningkatkan keterampilan usaha, perluasan mata pencaharian alternatif, pengelolaan bisnis skala kecil dan penguasaan teknologi • Meningkatkan dan mempermudah akses terhadap sumberdaya, teknologi, modal, pasar, dan informasi pembangunan • Membangun kemitraan dengan pelaku usaha • Membangun sistem insentif administrasi serta pendanaan formal dan informal

3.3. Pendekatan Pendekatan dalam penyusunan Rencana Pengembangan Desa Pesisir adalah sebagai berikut : 1)

Mengidentifikasi stakeholder serta permasalahan utama sesuai kepentingannya;

2)

Mengidentifikasi potensi dan kondisi sumberdaya dan lingkungan desa;

3)

Mengkaji isu – isu pesisir serta implikasinya;

4)

Mengidentifikasi hubungan sebab – akibat dari semua kegiatan dan dampaknya;

5)

Memilih isu – isu strategis yang menjadi focus utama dalam pengelolaan;


18


6)

Merumuskan dan menyusun tujuan pengelolaan desa pesisir;

7)

Melibatkan seluruh stakeholder yang ada di desa mulai dari para ibu, kader PKK sampai pada lintas sektoral tingkat desa.

Strategi perencanaan penegmbangan desa dalam waktu lima tahun kedepan adalah : 1)

Mengoptimalkan seluruh potensi desa dan sember daya yang dimiliki desa;

2)

Menguatkan peran desa dalam pembangunan dan pengentasan kemiskinan;

3)

Mengembangkan kelembagaan masyarakat untuk menjadi berdaya dan akuntabel;

4)

Meningkatkan kemampuan pembelajaran di masyarakat dalam memahami kebutuhan dan potensinya serta memecahkan berbagai masalah yang dihadapi;

5)

Menerapkan konsep pembangunan yang partisipatif secara konsisten dan dinamis serta keberlanjutan.


19


BAB IV KETERKAITAN DENGAN RENCANA LAIN

Keterkaitan dan keterlibatan antar instansi atau lintas sektoral dalam pembangunan desa sangat membantu dan menentukan dalam keberhasilan pembangunan desa. Potensi yang dimiliki desa diharapkan dapat memberikan informasi penting kepada pihak pemerintah maupun pihak swasta. Keterlibatan dengan rencana lain baik pemerintah pusat maupun daerah serta pihak swasta diharapkan dapat mempercepat pembangunan desa pesisir. Pembinaan dan pembangunan desa secara langsung berkaitan dan melibatkan dengan instansi lain diantaranya adalah : 1)

Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Sosial dan IMACS diharapkan dapat memberikan pembinaan dan peningkatan kelembagaan desa;

2)

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Komunikasi dan informasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemanterian Sosial, Kemeterian Kesehatan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi, LIPI, UNESCO, IMASC diharapkan dapat memberikan pembinaan sumberdaya manusia dan sosial budaya desa;

3)

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kemeterian Pertanian, Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan UKM, Kemeterian Pariwisata dan ekonomi Kreatif, BUMN, Swasta dan IMACS diharapkan dapat memberikan peningkatan bidang ekonomi dan usaha masyarakat desa;

4)

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup diharapkan dapat memberikan pembinaan sumberdaya yang ada di desa;

5)

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian

Perumahan

Rakyat,

Kementerian

ESDM,

Kementerian

Perhubungan, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan / membantu pembangunan infrastruktur/ lingkungan.


20


BAB V RENCANA PEMBANGUNAN DESA

5.1. Fokus Fokus perencanaan meliputi empat aspek yaitu bina siaga bencana dan perubahan iklim, bina sumber daya, bina lingkungan dan infrastruktur serta bina usaha menuju ketangguhan dan kesejahteraan desa pesisir/ Desa Tanjung Burung. Adapun uraian focus ke empat bina yang dimaksud dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Bina 1.

Siaga Bencana dan Perubahan Iklim

Uraian • • • • • •

2.

Sumberdaya

•

• • • 3.


• •

4.

Usaha

Penyedian fasilitas penyelamatan diri Penyedian struktur pelindung pantai Penyedian sarana informasi bencana Memperkuat kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya Revitalisasi hak ulayat dan hak masyarakat lokal Menerapkan MCS dengan prinsip partisipasi masyarakat lokal Menerapkan teknologi ramah lingkungan, mendorong pengembangan teknologi asli (indegenous technology) Merehabilitasi habitat, konservasi dan memperkaya sumberdaya Meningkatkan peran masyarakat dalam mengelola dan menata lingkungan Membangun infrastruktur (jalan, listrik, air bersih, sanitasi) Meningkatkan perencanaan dan pembangunan secara spasial di pesisir Melakukan rehabilitasi vegetasi pantai dan mengendalikan pencemaran

• Meningkatkan keterampilan usaha, perluasan mata pencaharian alternatif, pengelolaan bisnis skala kecil dan penguasaan teknologi • Meningkatkan dan mempermudah akses terhadap sumberdaya, teknologi, modal, pasar, dan informasi pembangunan • Membangun kemitraan dengan pelaku usaha • Membangun sistem insentif administrasi serta pendanaan formal dan informal


21


5.2. Spirit Perencanaan Spirit Perencanaan dalam pembangunan desa dalam menuju desa pesisir tangguh yaitu dengan adanya potensi yang dimiliki oleh Desa Tanjung Burung dan diharapkan adanya pembangunan lintas sektoral yang dapat mempercepat pembangunan desa pesisir tangguh. Lintas sektoral yang dapat memberikan spirit dinataranya meliputi : 1) Pemerintah Pusat atau Kementerian ( Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Sosial, Kementerian Lingkungan Hidup,

Kementerian

Komunikasi

dan

Pertanian,

Informasi,

Kementerian

Kementerian

Kehutanan,

Pendidikan

dan

Kementerian Kebudayaan,

Kementerian Perdagangan, dan seterusnya; 2) Pemerintah Daerah ( Provinsi dan Kabupaten) : Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, dan seterusnya; 3) Swasta : Perusahaan Terbatas (PT. TUM), Perusahaan Dagang, dan lainnya; 5.3. Perencanaan Pengembangan Desa Rencana Pembangunan Desa berdasarkan prioritas usulan pada Program PDPT lima tahun kedepan di Desa Tanjung Burung adalah sebagai berikut :

No 1. 2. No 1. 2. No 1. 2. 2. 3. 4. 5. 6. No 1. 2.

Bina Siaga Bencana dan Perubahan Iklim Uraian Pembangunan Tanggul Penahan Tanah (Turap) Penyedian sarana informasi (papan informasi bencana) Bina Sumberdaya Uraian Penanaman pohon mangrove Penyedian sarana informasi sebaran atau manfaat Bina Lingkungan dan Infrastruktur Uraian Pembangunan/pembuatan SPAL Pembanguan/pembuatan normalisasi SPAL Kali Apur Pembangunan/pembuatan normalisasi SPAL rumah tangga Pembangunan/pengadaan sarana air bersih Pembangunan/pengadaan wc warga (closteng) Pembanguan jalan lingkungan Rehabilitasi/renovasi rumah nelayan Bina Usaha Uraian Pemanfaatan potensi bahan baku pupuk kandang untuk kegiatan komposter Pembangunan Pondok Wisata


22


Rencana peningkatan kualitas hidup merupakan rencana yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui program Bina usaha, bina sumberdaya, bina lingkungan, dan bina siaga bencana. 1) Bina Siaga Bencana dan Perubahan Iklim Program Bina Siaga Bencana yang diusulkan adalah sebagai berikut : Desa

Program Keterangan Turap pada Kampung Beting rt 011/ rw Siaga Banjir Tanjung Burung 06 Sumber: Usulan KMP, 2012 Turap merupakan kontruksi dinding penahan tanah. Pada sungai, turap dibutuhkan untuk menahan lapisan tanah di sisi sungai agar tidak tergerus dan ambles ke sungai. Sedangkan pengerukan sungai merupakan upaya meningkatkan kedalaman sungai, yang dalam hal ini adalah siaga bencana banjir dan ROB.

2) Bina Sumberdaya Program Bina Sumberdaya yang diusulkan adalah sebagai berikut : Volume Desa Program Keterangan Penanaman Pohon 50.000 Untuk menimalisir Tanjung Burung Mangrove Pohon terjadinya abrasi pantai Sumber: Usulan KMP, 2012 3) Bina Lingkungan /Infrastruktur Program Bina Lingkungan/infrastruktur yang diusulkan adalah sebagai berikut : Volume Desa Program Keterangan 300 meter Rt 01 Rw 01 Pembangunan SPAL 150 meter Rt 15 Rw 08 Pembangunan SPAL Tanjung Burung 66 meter Rt 09 Rw 05 Pembangunan SPAL 134 meter Rt 09 Rw 05 3 unit Rt 04 Rw 02 Pembangunan MCK 1 unit Rt 15 Rw 02 Pembanunan Sarana air bersih Sumber: Usulan KMP, 2012 4) Bina Usaha Program Bina Usaha yang diusulkan adalah sebagai berikut : Desa Program Pelatihan dan pengadaan alat Tanjung Burung komposter Sumber: Usulan KMP, 2012

Keterangan Peningkatan Pendapatan


23


BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROGRAM

6.1. Konsep Pemantauan dan Evaluasi Program Pengendalian atas penyelenggaraan perencanaan pengembangan Desa Pesisir dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tangerang. Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tangerang

membentuk tim monitoring dan

evaluasi dan/ atau melimpahkan kepada Unit Kerja Teknis. Pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud meliputi: a)

Pemberian pedoman dan standar yang lebih rinci dalam pelaksanaan perencanaan pengembangan desa pesisir pesisir;

b)

Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi atas pelaksanaan perencanaan pengembangan desa pesisir;

c)

Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan perencanaan pengembangan desa pesisir.

6.2. Rantai Pemantauan dan Evaluasi Pemantauan dan pengawasan adalah kegiatan mengamati

perkembangan

pelaksanaan kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbu dalam pelaksanaan kegiatan. Tindak lanjut merupakan kegiatan atau langkahlangkah operasional, yang perlu ditempuh berdasarkan hasil pemantauan dan pengawasan. Untuk mendukung pengendalian pelaksanaan Penyusunan Rencana Pengembangan Desa pesisir, sistem pemantauan dan pengawasan yang dilakukan meliputi: a)

Pemantauan dan pengawasan partisipatif oleh masyarakat Keterlibatan masyarakat dalam pemantauan dan pengawasan dari mulai tahap persiapan sampai dengan penetapan Rencana Pengembangan Desa pesisir.

b)

Pemantauan dan pengawasan oleh Pemerintah – Kegiatan ini dilakukan secara berjenjang dan bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan Penyusunan Rencana Pengembangan Desa pesisir dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan prosedur yang berlaku dan dana dimanfaatkan sesuai dengan tujuan program.

c)

Pemantauan dan pengawasan oleh Tim, dilakukan secara berjenjang dan lintas jenjang terhadap masing-masing komponen. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan pemantauan, pengawasan, dan

tindak lanjut yang dilakukan untuk menjamin

pelaksanaan kegiatan yang


24


direncanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dan memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan program. 6.3. Pengukuran Kinerja Kinerja dalam pelaksanaan pembangunan desa dapat diukur melalui diantaranya sebagai berikut : a)

Ketertiban administrasi/dokumentasi;

b)

Ketaatan semua kepada ketentuan; dan

c)

Capaian tujuan dan sasaran kegiatan.

6.4. Evaluasi Hasil pengendalian digunakan sebagai bahan evaluasi yang selanjutnya oleh Pemerintah Desa dapat digunakan sebagai bahan pelaksanaan perencanaan pengembangan desa pesisir. 1.

Pada setiap tahapan proses penyusunan mulai dari persiapan sampai dengan penetapan rencana pengembangan akan diadakan evaluasi terhadap pelaksanaan dan penilaian terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil yang dapat dicapai.

2.

Evaluasi akan dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tangerang dalam rangka memberikan penilaian kinerja Tim Pemberdayaan maupun Pendamping.

3.

Lingkup evaluasi secara umum meliputi : (1) kinerja Tim Pemberdayaan Desa, (2) kinerja Pendamping (3) Kinerja Kelompok penerima manfaat

4.

Variabel atau indikator evaluasi/penilaian meliputi : (1) Ketertiban administrasi; (2) Ketaatan kepada ketentuan (3) Capaian tujuan dan sasaran kegiatan.

5.

Hasil evaluasi dan penilaian selanjutnya akan dijadikan dasar bagi keberlanjutan program pengembangan desa pesisir, termasuk penentuan besaran serta alokasi masing-masing desa pesisir.


25


BAB VII PENUTUP

Pedoman umum ini ditetapkan sebagai acuan bagi seluruh pihak terkait dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Desa Pesisir Tanjung Burung. Keberhasilannya sangat ditentukan oleh kerjasama dan komitmen seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). Diharapkan dengan adanya pendampingan, pengawasan dan pembinaan dari Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota dapat meningkatkan pengembangan desa pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup desa pesisir.


26


DAFTAR PUSTAKA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa Tanjung Burung Tahun 2011.


27


LAMPIRAN


28

Tanjung : Burung Teluknag : a Tangera : ng

Desa Kecamatan Kabupaten

Waktu Pelaksanaan

Sifat NO

Nama Kegiatan

Tujuan

Lokasi

Sasaran

Target

1 A

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6 B 1 2

B L

R

7 8 9

P

201 2

201 3

10

201 4

20 15

Biaya 20 16

11

RP (jt)

Sumber

Keter angan

12

13

14

50 0 50 0 10 0 60 0 15 0 30 00

APBN/ APBD APBN/ APBD APBN/ APBD APBN/ APBD APBN/ APBD APBN/ APBD

Umum Peningkatan Pengadaan Lahan Kantor Desa Pelayanan Desa Peningkatan Pembangunan Kantor Desa Pelayanan Desa Peningkatan Mutu Rehab SDN Harapan Pendidikan Tersedianya tambat Dermaga / Sandaran Perahu labuh kapal Peningkatan daya Pengadaan Lapangan Sepak Bola tahan tubuh Tersedianya akses Pelebaran Badan Jalan Desa jalan yang baik Bina Siaga Bencana dan Perubahan Iklim Pemb. Turap Tanggul S. Cisadane Kp. Beting Pencegahan Banjir Pembangunan/pembuatan sarana Penyampaian informasi informasi

Desa Tj. Burung Desa Tj. Burung Desa Tj. Burung Desa Tj. Burung Desa Tj. Burung Desa Tj. Burung

Warga Masy Warga Masy Warga Masy Warga Masy Warga Masy Warga Masy

Rt 11 Rw 06 Rt 11 Rw 06

Warga Masy Warga Masy

√

1 unit

1 √

1 unit √

1 unit 2 unit 1 unit

15 unit

1

√

1

√

√ √

1 1

√

3000 m

500 m

1

90

50 0

10 00

10 00

15 0

15 0

11 0

5

5

5

50 0

50 APBN/ 0 APBD APBN/ 15 APBD



Waktu Pelaksanaan

Sifat NO

Nama Kegiatan

Tujuan

Lokasi

Sasaran

Target

1 A

2

3

4

5

6

3 4 C 1 2 D 1 2

B L

R

7 8 9

P

201 2

201 3

10

201 4

20 15

Biaya 20 16

11

RP (jt)

Sumber

Keter angan

12

13

14

Umum Pembangunan Drainase Pengadaan Perahu Karet

Pencegahan Banjir Tersedianya perahu karet saat banjir

Desa Tj. Burung Desa Tj. Burung


1500 meter

√

40 0

√

6 Unit

40 0

30 0

20 0

20 0

2

2

1

1

11 00 0

10 00 0

70 00

50 00

4

4

2

50 0 30 0

50 0 30 0

40 0 20 0

20 APBN/ 00 APBD APBN/ APBD

Bina Sumberdaya Penanaman/Penghijauan Mangrove (Grenn Belt) Peralatan Nelayan

Mengurangi Abrasi/ Banjir Peingkatan Ekon Rakyat

Pantai Tj Burung Rt 16 Rw 08

Warga Masy Nelaya n

Percepatan akses ekonomi Memperlancar air limbah

Rt 16 Rw 08 Rt 15 Rw 08


50000 pohon 10 paket

√

17 00 0

√

25 0 60 0

APBN/ APBD APBN/ APBD

90 0 60 0

APBN/ APBD APBN/ APBD

Bina Lingkungan dan Infrastruktur Pembangunan Jalan Paving Blok Normalisasi Saluran Pembuangan Kali Apur

2000 m 1000 m

√ √

20 0 10 0

40 0 10 0



Waktu Pelaksanaan

Sifat NO

Nama Kegiatan

Tujuan

Lokasi

Sasaran

Target

1 A

2

3

4

5

6

Memperlancar air limbah Tersedianya sarana air bersih Perilaku Hidup Bersih & sehat

Penerangan Jalan Pembangunan Rumah Pintar

Rumah sehat Tersedianya Penerangan Jalan Mengentaskan buta huruf

Rt 09 Rw 05 Rt 15 Rw 08 Desa Tj. Burung Desa Tj. Burung Desa Tj. Burung Desa Tj. Burung Desa Tj. Burung

Warga Masy Warga Masy Warga Masy Warga Masy Warga Masy Warga Masy Warga Masy

Bina Usaha Pengelolaan Usaha

Peningkatan

Desa Tj.

Warga

3 4 5 6 7 8 9 E 1

B L

R

7 8 9

P

201 2

201 3

10

201 4

20 15

Biaya 20 16

11

RP (jt)

Sumber

Keter angan

12

13

14

50 0 20 0 50 0 60 0 75 0 45 0 50 0

APBN/ APBD APBN/ APBD APBN/ APBD APBN/ APBD APBN/ APBD APBN/ APBD APBN/ APBD

Umum Normalisasi SPAL Rumah Tangga Pembangunan Sarana Air Bersih Pembangunan MCK Pembangunan Jalan Kp. Beting s/d Mangrove Rehab Pemukiman Nelayan

Akses jalan

1000 m 5 unit 7 unit

√

20 0

40 0

20 0

√

1

2

2

√ √

2

2

1

1

√

30 0

40 0

30 0

√

10

20

20

√

5

5

5

5

√

1

1

1

1

1

1

1000 m 50 KK 20 unit 2 unit

5 paket

√

1

20 0

1

40 APBN/



Waktu Pelaksanaan

Sifat NO

Nama Kegiatan

Tujuan

Lokasi

Sasaran

Target

1 A

2

3

4

5

6

2

Umum Alternatif Pelatihan Usaha Kelompok Masyarakat

ekonomi Peningkatan ekonomi

Burung Desa Tj. Burung

Masy Warga Masy

10 paket

B L

R

7 8 9

√

P

201 2

201 3

10

201 4

20 15

Biaya 20 16

11

3

3

2

2

RP (jt)

Sumber

Keter angan

12

13

14

0 APBD 25 APBN/ 0 APBD


: Tanjung Burung : Teluknaga : Tangerang

NO

Masalah

Dirasakan oleh Orang

Sangat Parah

Menghambat Peningkatan

Sering Terjadi

Kriteria Lainnya

Jumlah Nilai

Uraian Peringkat

Keterangan

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2

3

4

6

7

√ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √

√

8 2 1 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3

9 2 3 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10

√ √ √ √ √ √ √

5 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Pengelolaan masih tradisional Belum terampilnya ibu - ibu rumah tangga dalam pengolahan hasil perikanan Longsor atau ambles Saluran air limbah rumah tangga tidak terurus ( mampet ) Sumber air yang minim Jalan menuju empang becek Rumah tangga tidak memiliki MCK/WC Keluarga Abrasi Pantai Lahan Desa sewa Masayarakat enggan ke Balai Desa Banjir Tranportasi laut minim Jalan menuju wisata bahari (Wisata Mangrove becek) Rumah nelayan yang kurang sehat Jalan bergelombang Rawan kejahatan di malam hari Kegiatan Pemuda yang kurang bermanfaat Minimnya sarana bermain anak untuk belajar

√ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

KATA PENGANTAR. Tanjung Burung, Juli 2012 KEPALA DESA TANJUNG BURUNG RUSDIYONO RENCANA PENGEMBANGAN DESA PESISIR DESA TANJUNG BURUNG

Recommend Documents