KATA PENGANTAR. Tangerang Selatan, 25 Januari 2017 Kepala, R. Achmad Widijanto, S.Si, MM NIP

KATA PENGANTAR Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara

bahwa

Menteri/Pimpinan

Lembaga

sebagai

Pengguna

Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya. Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Badan Pusat Statistik, berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

dan

kaidah-kaidah

pengelolaan

keuangan

yang

sehat

dalam

Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel. Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Tangerang Selatan, 25 Januari 2017 Kepala,

R. Achmad Widijanto, S.Si, MM NIP. 19701125 199211 1 001

Kata Pengantar

i

DAFTAR ISI Hal Kata Pengantar

i

Daftar Isi

ii

Indeks Calk

iii

Daftar Tabel

vi

Daftar Singkatan

viii

Daftar Lampiran

ix

Pernyataan Tanggung Jawab

x

Ringkasan Laporan Keuangan

1

I. Laporan Realisasi Anggaran

4

3

II. Neraca

5

4

III. Laporan Operasional

6

5

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

7

V. Catatan Atas Laporan Keuangan

8

A. Penjelasan Umum

8

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

25

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

35

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

48

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

54

F. Pengungkapan Penting Lainnya

58 62

VI. Lampiran dan Daftar

Daftar Isi

ii

i Daftar Isi

X

INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Halaman LAPORAN REALISASI ANGGARAN

iDaftar Is

Catatan B.1

Pendapatan

25

Catatan B.2

Belanja

26 Belanja N

Catatan B.3

Belanja Pegawai

31

Catatan B.4

Belanja Barang

32

Catatan B.5

Belanja Modal

33

Kas di Bendahara Pengeluaran

35 4

NERACA Catatan C.1

Catatan C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

35 5

Catatan C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

36

Catatan C.4 Piutang PNBP

36 X

Catatan C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

36

(TP/TGR)

X

Catatan C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

37

Catatan C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar

37

Catatan C.8 Belanja Dibayar di Muka

38

Catatan C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

38 39

Catatan C.10 Persediaan Catatan C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

40

Catatan C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

40

Catatan C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang

40

Catatan C.14 Tanah

41

Catatan C.15 Peralatan dan Mesin

42

Catatan C.16 Gedung dan Bangunan

43

Catatan C.17 Jalan, Irigasi dan Jaringan

43

Indeks Catatan Atas Laporan Keuangan

iii

Halaman Catatan C.18 Aset Tetap Lainnya

43

Catatan C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

44

Catatan C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

44

Catatan C.21 Aset Tak berwujud

44

Catatan C.22 Aset Lain-lain

45

Catatan C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

46

Catatan C.24 Uang Muka dari KPPN

46

Catatan C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

46

Catatan C.26 Pendapatan yang Ditangguhkan

47

Catatan C.27 Pendapatan Diterima di Muka

47

Catatan C.28 Beban yang Masih Harus Dibayar

47

Catatan C.29 Ekuitas

47

LAPORAN OPERASIONAL Catatan D.1

48

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Catatan D.2 Beban Pegawai

48

Catatan D.3 Beban Persediaan

49

Catatan D.4 Beban Barang dan Jasa

49

Catatan D.5 Beban Pemeliharaan

50

Catatan D.6 Beban Perjalanan Dinas

50

Catatan D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

50

Catatan D.8 Beban Bantuan Sosial

51

Catatan D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

51

Catatan D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

52

Catatan D.11 Beban Lain-lain

52

Catatan D.12 Kegiatan Non Operasional

53

Catatan D.13 Pos Luar Biasa

53

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Catatan E.1

54

Ekuitas Awal


iv

Belanja N

5

Halaman Catatan E.2 Surplus (Defisit) LO

54

Catatan E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

54

E.3.1 Penyesuain Nilai Aset

54

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

54

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

55

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

55

E.3.5 Koreksi Lain-lain

55

Catatan E.4 Transaksi Antar Entitas E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

56

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

56

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan

57

Hibah Langsung Catatan E.5 Ekuitas Akhir

57

PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA Catatan F.1 Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

58

Catatan F.2 Pengungkapan Lain-Lain

58


v

Belanja N

DAFTAR TABEL Hal Tabel 1

: Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

25

Tabel 2

: Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2016 dan 2015

26

Tabel 3

: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2016

26

Tabel 4

: Rincian Belanja Berdasarkan Program dan Jenis Belanja 31 Desember 2016

27

Tabel 5

: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Program per 31

28

Desember 2016 Tabel 6

: Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

31

Tabel 7

: Perbandingan Belanja Pegawai Tahun 2016 dan 2015

32

Tabel 8

: Perbandingan Belanja Barang Tahun 2016 dan 2015

32

Tabel 9

: Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan 2015

33

Tabel 10

: Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2016 dan 2015

34

Tabel 11

: Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2016 dan

34

2015 Tabel 12

: Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2016 dan 2015

35

Tabel 13

: Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2016 dan 2015

35

Tabel 14

: Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2016 dan 2015

36

Tabel 15

: Rincian Piutang PNBP TA 2016 dan 2015

36

Tabel 16

: Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR TA 2016 dan 2015

37

Tabel 17

: Rincian Bagian Lancar TPA TA 2016 dan 2015

37

Tabel 18

: Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar TA 2016 dan 2015

38

Tabel 19

: Rincian Belanja Dibayar di Muka TA 2016 dan 2015

38

Tabel 20

: Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima TA 2016 dan

39

2015 Tabel 21

: Rincian Persediaan TA 2016 dan 2015

39

Tabel 22

: Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR TA 2016 dan 2015

40

Tabel 23

: Rincian Tagihan TPA TA 2016 dan 2015

40

Tabel 24

: Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang TA 2016

41

Tabel 25

: Rincian Tanah

41

Tabel 26

: Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2016

44

Tabel 27

: Rincian Aset Tak Berwujud TA 2016

45

Tabel 28

: Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya TA 2016

46

Tabel 29

: Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2016 dan 2015

48

Tabel 30

: Rincian Beban Pegawai Tahun 2016 dan 2015

48

Daftar Tabel

vi

DAFTAR TABEL Hal Tabel 31

: Rincian Beban Persediaan TA 2016 dan 2015

49

Tabel 32

: Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2016 dan 2015

49

Tabel 33

: Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2016 dan 2015

50

Tabel 34

: Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2016 dan 2015

50

Tabel 35

: Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2016 dan

51

2015 Tabel 36

: Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2016 dan 2015

51

Tabel 37

: Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2016 dan 2015

52

Tabel 38

: Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2016 dan 2015

52

Tabel 39

: Rincian Beban Lain-lain TA 2016 dan 2015

53

Tabel 40

: Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2016 dan 2015

53

Tabel 41

: Rincian Koreksi Nilai Persediaan

54

Tabel 42

: Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap

55

Tabel 43

: Rincian Koreksi Atas Lain-lain

55

Tabel 44

: Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

56

Daftar Tabel

vii

DAFTAR SINGKATAN APBN

:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

BPS

:

Badan Pusat Statistik

BPK

:

Badan Pemeriksa Keuangan

DIPA

:

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

SKPA

:

Surat Kuasa Pengguna Anggaran

CaLK

:

Catatan Atas Laporan Keuangan

SAP

:

Standar Akuntansi Pemerintahan

SAI

:

Sistem Akuntansi Instansi

SAK

:

Sistem Akuntansi Keuangan

SIMAK-BMN

:

Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara

LRA

:

Laporan Realisasi Anggaran

PNBP

:

Penerimaan Negara Bukan Pajak

TP

:

Tuntutan Perbendaharaan

TGR

:

Tuntutan Ganti Rugi

KDP

:

Konstruksi Dalam Pengerjaan

UP

:

Uang Persediaan

SSBP

:

Surat Setoran Bukan Pajak

KPPN

:

Kantor Pelayanan Perbendahaan Negara

LO

:

Laporan Operasional

LPE

:

Laporan Perubahan Ekuitas

Daftar Singkatan

i Daftar Isi

viii

DAFTAR LAMPIRAN 1.

Laporan Realisasi Anggaran

2.

LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja

3.

LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan

4.

Neraca per 1 Januari 2016 dan 31 Desember 2016

5.

Neraca Percobaan Kas dan Akrual

6.

Laporan Operasional

7.

Laporan Perubahan Ekuitas

8.

Aset Tak Berwujud (ATB)

9.

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

10.

Laporan Posisi BMN di Neraca

11.

Laporan Barang Persediaan

12.

Berita Acara Opname Phisik

13.

Laporan Kondisi Barang

14.

Laporan Terkait Penyusutan

15.

Laporan CRBMN

16.

Berita Acara Rekonsiliasi SAIBA (BPS-KPPN)

17.

Berita Acara Rekonsiliasi SIMAK BMN (BPS-KPKNL)

18.

Berita Acara Rekonsiliasi Internal Data Barang Milik Negara

19.

Surat Pernyataan Rekening Bendaharawan dan Daftar Rekening

20.

Rekapitulasi Laporan Rekening Aktif dan Penutupan Rekening

21.

Rekening Koran

22.

Monitoring UP

23.

Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)

24.

Surat Setoran Pengembalian Belanja

25.

LPJ Bendahara Pengeluaran

26.

Daftar Piutang TP/TGR

27.

Rekap Kerjasama dan Pendukungnya

28.

Laporan Barang Pengguna

29.

Barang Bersejarah

30.

Formulir Memo Penyesuaian dan Kartu Belanja yang Masih Harus Dibayar

31.

Laporan Kinerja Satker

32.

Lampiran Pendukung Lainnya

Daftar Lampiran

ix

BADAN PUSAT STATISTIK KOTA TANGERANG SELATAN Jl. Raya Pahlawan Seribu-Puspitek Kel. Kademangan Kec. Setu Kota Tangerang Selatan – Banten Telp./Fax : 021-75791502, Email : [email protected], Website : tangselkota.bps.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tangerang Selatan, 25 Januari 2017 Kepala,

R. Achmad Widijanto, S.Si, MM NIP. 19701125 199211 1 001

Pernyataan Tanggung Jawab

x

Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan Tahun 2016

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016. Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2016 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.318.020 dari estimasi pendapatan sebesar Rp0. Realisasi Belanja Negara pada TA 2016 adalah sebesar Rp10.531.865.064 atau mencapai 96,57 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp10.906.410.000. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 31 Desember TA 2016 dan 31 Desember TA 2015 (dalam Rupiah)

31 Desember 2016 Uraian

Anggaran

% Real. thd Anggaran

Realisasi

-

1.318.020

∞

6.224.213

10.906.410.000

10.531.865.064

96,57

4.333.228.918

Pendapatan Negara Belanja Negara

Realisasi

31 Desember 2015

2. NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2016. Nilai Aset per 31 Desember 2016 dicatat dan disajikan sebesar Rp5.938.004.371 yang terdiri

dari

Aset

Lancar

sebesar

Rp76.326.793;

Aset

Tetap

(Netto)

sebesar

Rp5.843.103.389; Piutang Jangka Panjang (Netto) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (Netto) sebesar Rp18.574.189. Ringkasan Laporan Keuangan

-1-


Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp81.686.348 dan Rp5.856.318.023.

3. LAPORAN OPERASIONAL Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp1.318.020, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp10.999.233.938

sehingga

terdapat

Defisit

dari

Kegiatan

Operasional

senilai

Rp(10.997.915.918). Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp4.539.150 dan PosPos Luar Biasa sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(10.993.376.768).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2016 adalah sebesar Rp6.150.637.555 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(10.993.376.768) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi sebesar Rp(49.499.599) dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp10.748.556.835 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2016 adalah senilai Rp5.856.318.023.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Ringkasan Laporan Keuangan

-2-


Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2016 disusun dan disajikan dengan basis akrual.


-3-


I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN BADAN PUSAT STATISTIK KOTA TANGERANG SELATAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 (Dalam Rupiah)

URAIAN

CATATAN

TA 2016 ANGGARAN

% thd Angg

REALISASI

TA 2015 REALISASI

PENDAPATAN Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.1

JUMLAH PENDAPATAN BELANJA

-

1,318,020

0.00

6,224,213

-

1,318,020

0.00

6,224,213

B.2.

Belanja Operasi Belanja Pegawai

B.3

2,344,272,000

2,303,660,395

98.27

2,157,905,897

Belanja Barang

B.4

8,548,638,000

8,214,790,169

96.09

2,143,797,021

Belanja Bantuan Sosial

B.5

-

-

0.00

-

10,892,910,000

10,518,450,564

96.56

4,301,702,918

Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tanah

B.6

-

-

0.00

-

Belanja Peralatan dan Mesin

B.7

13,500,000

13,414,500

99.37

31,526,000

Belanja Gedung dan Bangunan

B.8

-

-

0.00

-

Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan

B.9

-

-

0.00

-

Belanja Modal lainnya

B.10

-

-

0.00

-

13,500,000

13,414,500

99.37

31,526,000

10,906,410,000

10,531,865,064

96.57

4,333,228,918

Jumlah Belanja Operasi JUMLAH BELANJA


-4-


II. NERACA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA TANGERANG SELATAN NERACA PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 ( Dalam Rupiah) URAIAN

CATATAN

2016

2015

ASET ASET LANCAR Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Kas Lainnya dan Setara Kas Piutang PNBP Bagian Lancar TP/TGR Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek Belanja Dibayar di Muka Persediaan Persediaan yang belum diregister Jumlah Aset Lancar

C.1 C.2 C.3 C.4 C.5 C.6 C.7 C.8 C.9

76,326,793 76,326,793

116,856,723 116,856,723

PIUTANG JANGKA PANJANG Tagihan TP/TGR Tagihan Penjualan Angsuran Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Jumlah Piutang Jangka Panjang

C.10 C.11 C.12

-

-

ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam pengerjaan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jumlah Aset Tetap

C.13 C.14 C.15 C.16 C.17 C.18 C.19

3,563,140,000 1,610,696,162 1,858,637,960 42,793,051 (1,232,163,784) 5,843,103,389

3,563,140,000 1,479,294,664 1,858,637,960 32,159,246 (940,346,602) 5,992,885,268

C.20 C.21 C.22

93,430,554 119,672,605 (194,528,970) 18,574,189 5,938,004,371

93,430,554 105,345,605 (79,381,580) 119,394,579 6,229,136,570

C.23 C.24 C.25

81,686,348 81,686,348 81,686,348

78,499,015 78,499,015 78,499,015

C.26

5,856,318,023 5,856,318,023 5,938,004,371

6,150,637,555 6,150,637,555 6,229,136,570

ASET LAINNYA Aset Tak Berwujud Aset Lain-Lain Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Jumlah Aset Lainnya JUMLAH ASET KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Uang Muka dari KPPN Utang kepada Pihak Ketiga Pendapatan Diterima di Muka Jumlah Kewajiban Jangka Pendek JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS Ekuitas JUMLAH EKUITAS JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS


-5-


III. LAPORAN OPERASIONAL BADAN PUSAT STATISTIK KOTA TANGERANG SELATAN LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 ( Dalam Rupiah)

URAIAN KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN Penerimaan Negara Bukan Pajak JUMLAH PENDAPATAN

CATATAN

BEBAN Beban Pegawai Beban Persediaan Beban Barang dan Jasa Beban Pemeliharaan Beban Perjalanan Dinas Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Beban Bantuan Sosial Beban Penyusutan dan Amortisasi Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Beban Lain-lain JUMLAH BEBAN SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

2015

D.1

1,318,020 1,318,020

1,516,770 1,516,770

D.2 D.3 D.4 D.5 D.6 D.7 D.8 D.9 D.10 D.11

2,306,380,419 182,362,110 7,573,930,360 104,348,218 495,909,000 336,303,831 10,999,233,938 (10,997,915,918)

2,181,149,309 78,263,643 1,301,177,462 101,295,074 634,179,400 15,985,025 322,184,572 4,634,234,485 (4,632,717,715)

KEGIATAN NON OPERASIONAL Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka panjang Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA

D.12

POS LUAR BIASA Pendapatan PNBP Beban Perjalanan Dinas Beban Persediaan SURPLUS/DEFISIT LO

D.13


2016

-

-6-

-

4,539,150

4,707,443

4,539,150 -

4,707,443 -

(10,993,376,768)

(4,628,010,272)


IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS BADAN PUSAT STATISTIK KOTA TANGERANG SELATAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 (Dalam Rupiah)

URAIAN EKUITAS AWAL SURPLUS/DEFISIT LO KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR PENYESUAIAN NILAI ASET KOREKSI NILAI PERSEDIAAN SELISIH REVALUASI ASET TETAP KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI KOREKSI LAIN-LAIN JUMLAH TRANSAKSI ANTAR ENTITAS EKUITAS AKHIR


CATATAN E.1 E.2 E.3

2016 6,150,637,555 (10,993,376,768)

2015 6,311,696,483 (4,628,010,272)

E.3.1

-

-

E.3.2 E.3.3 E.3.4 E.3.5 E.3.6 E.4

(49,499,599) (49,499,599) 10,748,556,835

9,692,378 8,880,027 18,572,405 4,448,378,939

E.5

5,856,318,023

6,150,637,555

-7-


V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A. PENJELASAN UMUM A.1 Dasar Hukum Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

6.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

7.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

8.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 05/PMK.05/2010 tentang Perubahan atas PMK Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.

9.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. 13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah.

Nomor

14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah.

Nomor

15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Catatan Atas Laporan Keuangan

-8-


16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara. 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara. 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga. 22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat. 23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga 24. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. 25. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.06/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. 26. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 137/KM.6/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara. 27. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KM.6/2014 tentang Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. 28. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementeriaan Keuangan NomorPER-01/KN/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur jenderal Kekayaan Negara Nomor Per-07/KN/2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.


-9-


29. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan. 30. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-81/PB/2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga. 31. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-82/PB/2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga. 32. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga. 33. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Profil dan

A.2 Profil dan Kebijakan Teknis Badan Pusat Statistik

Kebijakan Teknis BPS

Dalam mendukung Visi Pembangunan Indonesia 2005-2025 yaitu “Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur” dan visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, BPS berupaya meningkatkan kontribusinya dalam hal pembangunan nasional di bidang statistik.

Pembangunan

nasional

di

bidang

statistik

diarahkan

agar

mampu

mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang, seperti; 1. Reformasi yang mendukung keterbukaan informasi, otonomi daerah yang mengandung tantangan keragaman data dan informasi statistik pada tingkatan wilayah kecil; 2. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mengarah kepada peningkatan kemudahan akses masyarakat terhadap data dan informasi; dan 3. Kesiapan SDM penyelenggara statistik dalam penyediaan data yang berkualitas. Upaya BPS untuk meningkatkan penyediaan data yang berkualitas sejalan dengan Misi Pembangunan Nasional 2005-2025 yaitu “Mewujudkan bangsa yang berdaya saing” sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.


- 10 -


Dengan memperhatikan misi pembangunan nasional dan pencapaian BPS pada Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode kedua 2010-2014, BPS menetapkan visi tahun 2015-2019: “Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua” (“The Agent of Trustworthy Statistical Data for All”) Kata “pelopor” mempunyai makna bahwa BPS sebagai pencetus ide penyedia statistik terpercaya, sekaligus sebagai pelaku dalam penyediaan statistik terpercaya.

Kata

“data

statistik

yang

terpercaya”

yaitu

statistik

yang

menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Kata “untuk semua” dimaksudkan bahwa semua pihak mempunyai hak yang sama untuk mengakses data BPS (impartial) baik pengguna data nasional maupun internasional.

Dengan visi BPS 2015-2019, eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena dapat dipercaya semua pihak. Di samping itu, visi BPS juga memberikan ruang bagi berbagai pihak untuk ikut serta dalam menyediakan, memanfaatkan, dan menggunakan data dan informasi statistik.

Misi BPS dirumuskan dengan memperhatikan misi RPJMN 2015-2019 dan tugas, fungsi, dan kewenangan BPS. Perumusan misi BPS juga dilakukan dengan memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), dan memberikan peluang untuk dapat disesuaikan dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

Rumusan misi dimaksudkan untuk mampu: (a) mencakup semua pesan yang terdapat dalam visi, (b) memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai, (c) memberikan petunjuk kelompok sasaran mana termasuk instansi pemerintah yang akan dilayani oleh, dan (d) memperhitungkan berbagai masukan dari para pemangku kepentingan.

Pernyataan misi BPS yang dikaitkan dengan Visi BPS djabarkan sebagai berikut: 1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional 2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik 3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan Catatan Atas Laporan Keuangan

- 11 -


Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan BPS untuk menyediakan data dan informasi statistic pada skala nasional maupun regional, serta melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan statistik. Rumusan Tujuan BPS untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi BPS dapat dijelaskan melalui pemaparan bagan di bawah ini. MISI BPS 2015 -2019 1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional

2. Memperkuat Sistem Statistik Pelopor data statistik VISI BPS terpercaya untuk semua 20152019

Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik

3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan 1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas 2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik TUJUAN 2019

3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik 4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel

Adapun tujuan BPS dalam rangka mencapai Visi BPS dan mewujudkan Misi BPS untuk kurun waktu 2015 – 2019 adalah sebagai berikut.


- 12 -


Tujuan 1 : Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas, terkait dengan: Misi ke-1 : Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional, Misi ke-3 : Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. Tujuan 2 : Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik, terkait dengan: Misi ke-2 : Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik, Misi ke-3 : Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. Tujuan 3 : Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik, terkait dengan: Misi ke-2 : Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik, Misi ke-3 : Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. Tujuan 4 : Peningkatan Birokrasi yang akuntabel, terkait dengan: Misi ke-3 : Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. Tujuan pertama pembangunan statistik menuntut BPS untuk meningkatkan kualitas data statistik. Tujuan pertama ini akan didukung dan diupayakan dengan menerapkan program Statcap CERDAS (Statistical Capacity Building – Change and Reform for Development of Statistics in Indonesia) kerangka penjaminan kualitas. Tujuan kedua berupa peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik. Keberhasilan upaya peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik tidak terlepas dari dukungan dan peranan TIK, yang diwujudkan melalui pembangunan arsitektur dan kerangka TIK dan manajemen informasi. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya penggunaan TIK statistik. Tujuan kedua ini akan diperkuat oleh komponen kedua Statcap CERDAS yaitu Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sistem Informasi Manajemen Statistik. Tujuan ketiga Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik, di dalam tujuan tersebut memuat misi BPS untuk meningkatkan peran BPS: sebagai Pusat Rujukan Statistik dalam terselenggaranya SSN, sebagai koordinator penyelenggaraan statistik di Indonesia, baik statistik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah ataupun Catatan Atas Laporan Keuangan

- 13 -


masyarakat. Dengan demikian, fungsi BPS sebagai Pusat Rujukan Statistik dapat menghasilkan data dan informasi statistk yang diperlukan oleh semua pihak. Tujuan ketiga ini akan diperkuat oleh komponen keempat Statcap CERDAS yaitu penguatan kelembagaan. Tujuan keempat Peningkatan Birokrasi yang akuntabel, di dalam tujuan tersebut terkait dengan misi membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. Untuk itu, peningkatan kapasitas dan kemampuan tenaga statistik di pusat maupun daerah harus terus dilakukan. Tujuan keempat ini diperkuat dengan komponen ketiga Statcap CERDAS yaitu pengembangan sumber daya manusia. BPS telah menetapkan nilai-nilai inti yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh setiap pegawainya dalam menetapkan keputusan berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi BPS. Nilai-nilai inti BPS tersebut adalah sebagai berikut Nilai-nilai Inti (core values) Badan Pusat Statistik adalah: 

Profesional (Kompeten, Efektif, Efisien, Inovatif dan Sistemik),



Integritas (Dedikasi, Disiplin, Konsisten, Terbuka dan Akuntabel),



Amanah (Terpercaya, Jujur, Tulus dan Adil).

Nilai-nilai inti BPS ini merupakan pondasi yang kokoh untuk membangun jati diri dan penuntun perilaku setiap insan BPS dalam melaksanakan tugas. Adapun penjabaran dari nilai-nilai Inti BPS ini adalah sebagai berikut: 1. Profesional Profesional merupakan modal dasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam melaksanakan profesi/tugasnya, dengan unsur-unsur sebagai berikut: o Kompeten : mempunyai keahlian dalam bidang tugas yang diemban, o Efektif : memberikan hasil maksimal, o Efisien : mengerjakan setiap tugas secara produktif, dengan sumber daya minimal, o Inovatif : selalu melakukan pembaruan dan atau penyempurnaan melalui proses pembelajaran diri secara terus-menerus, o Sistemik : meyakini bahwa setiap pekerjaan mempunyai tata urutan proses sehingga pekerjaan yang satu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan yang lain. 2. Integritas Integritas merupakan sikap dan perilaku kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam pengabdiannya kepada organisasi, dengan unsur-unsur sebagai berikut: o

Dedikasi : memiliki pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang


- 14 -


diemban dan institusi, o

Disiplin : melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan,

o

Konsisten : selarasnya kata dengan perbuatan,

o

Terbuka : menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik dari berbagai pihak,

o

Akuntabel : bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur.

3. Amanah Amanah merupakan sikap kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai untuk dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan unsur-unsur sebagai berikut: o

Terpercaya : melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, yang tidak hanya didasarkan pada logika tetapi juga sekaligus menyentuh dimensi mental spiritual,

o

Jujur : melaksanakan semua pekerjaan dengan tidak menyimpang dari prinsip moralitas,

o

Tulus

:

melaksanakan

tugas

tanpa

pamrih,

menghindari konflik

kepentingan (pribadi, kelompok, dan golongan), serta mendedikasikan semua tugas untuk perlindungan kehidupan manusia, sebagai amal ibadah atau perbuatan untuk Tuhan Yang Maha Esa, o

Adil : menempatkan sesuatu secara berkeadilan dan memberikan haknya.

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PUSAT STATISTIK

Badan Pusat Statistik sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 mempunyai Perwakilan BPS di Daerah yang merupakan Instansi Vertikal BPS di Daerah. Organisasi dan tata kerja BPS di daerah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik

Nomor 121 Tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja

perwakilan BPS di Daerah. Di bawah ini Struktur Organisasi BPS Kota Tangerang Selatan.


- 15 -


STRUKTUR ORGANISASI BPS KOTA TANGERANG SELATAN Kepala R. Achmad Widijanto, S.Si, MM NIP. 197011251992111001 Gol. IV/b

Sub Bag Tata Usaha Jefri Lody, S.ST NIP. 197404061995121001 Gol. III/d

Seksi Stat. Produksi Moch. Yunus, SE NIP. 196411281986031004 Gol. III/d

Seksi Stat. Distribusi Nyimas Iyus Y., SE NIP. 19600226 1980032002 Gol. III/d

Seksi Stat. Sosial Ai Budiman, B.St NIP. 196702141989031005 Gol. III/d

Seksi IPDS Nuraeni A., S.ST NIP. 197308171995122001 Gol. III/d

Seksi Ner. Wil. & Analisis Stat. Heru Susanto, S.ST, M.Si NIP. 196807291988031001 Gol. III/d

KSK / Tenaga FungsionalKhusus

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Tahun 2016 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan

posisi

keuangan

dan

operasi

keuangan

pada

Kementerian

Negara/Lembaga. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI Catatan Atas Laporan Keuangan

- 16 -


dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. Basis

A.4 Basis Akuntansi

Akuntansi

Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dasar Pengukuran

A.5 Dasar Pengukuran Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi

atau

sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan

A.6 Kebijakan Akuntansi

Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan

untuk Tahun 2016 telah

mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan Catatan Atas Laporan Keuangan

- 17 -


praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPS RI yang merupakan entitas pelaporan dari Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut: PendapatanLRA

(1) Pendapatan- LRA  Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).  Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

 Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

PendapatanLO

(2) Pendapatan- LO 

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.



Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.



Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan



Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.



Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan



Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).



Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.


- 18 -

Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Belanja

(3) Belanja  Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.  Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.  Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).  Belanja

disajikan

selanjutnya

menurut

klasifikasi

klasifikasi

berdasarkan

ekonomi/jenis

organisasi

dan

belanja

dan

fungsi

akan

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Beban

(4) Beban 

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.  Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset;terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

 Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a.

Aset Lancar



Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.



Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.



Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:


- 19 -


b. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. c. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal



Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut: Kualitas Uraian

Piutang Belum

Lancar

dilakukan

Penyisihan

pelunasan

0.5%

s.d.tanggal jatuh tempo Satu bulan terhitung sejak tanggal

Kurang Lancar

Surat

Tagihan

Pertama

tidak

10%

dilakukan pelunasan Satu bulan terhitung sejak tanggal Diragukan

Surat

Tagihan

Kedua

tidak

50%

dilakukan pelunasan Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Macet

Tagihan

Ketiga

tidak

dilakukan pelunasan

100%

Piutang telah diserahkan kepada Panitia

Urusan

Piutang

Negara/DJKN

 Tagihan

Penjualan

Perbedaharaan/GantiRugi

Angsuran (TP/TGR)

(TPA) yang

akan

dan jatuh

Tuntutan tempo

12

(duabelas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

 Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal


- 20 -


neraca dikalikan dengan:

 Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;  Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;  Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap 

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.



Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.



Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.



Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.



Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang


- 21 -

pengelolaan


BMN/BMD.

Penyusutan

c.

Penyusutan Aset Tetap

Aset Tetap



Penyusutan asset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu asett etap.



Penyusutan asset tetap tidak dilakukan terhadap:

a. Tanah; b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan

kepada

Pengelola

Barang

untuk

dilakukan

penghapusan.



Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.



Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.



Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan BarangMilik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa

manfaat adalah sebagai berikut: Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap Kelompok Aset Tetap

Masa Manfaat

Peralatan dan Mesin

2 s.d. 20 tahun

Gedung danB angunan

10 s.d. 50 tahun

Jalan, Jaringan dan Irigasi

5 s.d 40 tahun

AsetT etap Lainnya (Alat Musik Modern)

Piutang

4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

Jangka Panjang



Piutang


Jangka

Panjang - 22 -

adalah

piutang

yang


diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.



Tagihan

Penjualan

Angsuran

Perbendaharaan/Tuntutan

Ganti

(TPA), Rugi

Tagihan (TP/TGR)

Tuntutan dinilai

berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya



Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.



Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.



Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.



Aset

Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar

nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban 

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.



Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a.

Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek


- 23 -


Lainnya.

b.

Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.



Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.


- 24 -


B.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian

2016 Angggaran Awal

Anggaran Revisi

Pendapatan Pendapatan dari Pengelolaan BMN Pendapatan Lain-lain Jumlah Pendapatan

-

-

2,258,013,000 8,569,574,000 13,500,000 10,841,087,000

2,344,272,000 8,548,638,000 13,500,000 10,906,410,000

Belanja Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Bantuan Sosial Belanja Modal Jumlah Belanja

Realisasi

B.1 Pendapatan

Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah

Rp1.318.020

sebesar Rp1.318.020. Pendapatan Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan hanya terdiri dari Pendapatan dari Pengelolaan BMN. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasinya adalah sebagai berikut: Tabel 1 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan 2016 Uraian

Anggaran

Pendapatan dari Pengelolaan BMN

Jumlah

Realisasi

% Real Angg.

-

Rp

1,318,020

∞

-

Rp

1,318,020

∞

Realisasi Pendapatan TA 2016 mengalami penurunan sebesar 78,89 persen dibandingkan TA 2015. Penurunan ini disebabkan: 1. Menurunnya Pendapatan dari Pengelolaan BMN yang hanya bersumber dari pendapatan sewa rumah dinas, sedangkan Tahun 2015 ada perolehan pendapatan dari penjualan hasil produksi (publikasi); 2. Menurunnya Pendapatan lain-lain. Pada tahun 2015 BPS Kota Tangerang Selatan ada perolehan pendapatan penyelesaian tuntutan ganti rugi non Catatan Atas Laporan Keuangan

- 25 -


bendahara sebesar Rp4.707.443. Tabel 2 Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2016 dan 2015 Realisasi 31 Desember TA 2016

Uraian 1. Pendapatan dari pengelolaan BMN

Negara Rp10.531.865.064

Naik/Turun (%)

1.318.020

1.516.770

2. Pendapatan Jasa

-

-

-

3. Pendapatan Iuran dan Denda

-

-

-

4. Pendapatan Lain-Lain

-

4.707.443

-

1.318.020

6.244.213

Jumlah

Realisasi Belanja

Realisasi 31 Desember TA 2015

(13,10)

(78,89)

B.2 Belanja Realisasi Belanja kantor Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan pada TA 2016 adalah sebesar Rp10.531.865.064 atau sebesar 96,57 persen dari anggaran senilai Rp10.906.410.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2016 Uraian

Anggaran

Realisasi Belanja

Penyerapan (%)

Belanja Pegawai

2,344,272,000

2,303,660,395

98.27

Belanja Barang

8,548,638,000

8,214,790,169

96.09

13,500,000

13,414,500

99.37

0

0

0

10,906,410,000

10,531,865,064

96.57

Belanja Modal Bantuan Sosial Total Belanja Kotor

-

Pengembalian Belanja Jumlah

10,906,410,000

(160) 10,531,865,224

0 96.57

Pada Tahun 2016 kantor BPS Kota Tangerang Selatan terdapat pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS sebesar Rp160 yang bersumber dari Pembayaran Kekurangan Gaji Bulan April s.d. Juli 2016 untuk 1 Pegawai. Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:


- 26 -


Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja S.d. 31 Desember 2016

14,000,000,000 12,000,000,000 10,000,000,000 8,000,000,000 6,000,000,000 4,000,000,000 2,000,000,000 -

Belanja Pegawai Anggaran

Belanja Barang Realisasi

Belanja Modal

Tabel 4 Rincian Belanja Berdasarkan Program dan Jenis Belanja 31 Desember 2016 Program

Kelompok Belanja 1. Belanja Pegawai (51)

DMPTL

Anggaran

2.303.660.395 395.379.719

-

-

2.745.583.000

2.699.040.114

-

-

8.147.327.000

7.819.410.450

95,98

3. Belanja Modal (53)

-

-

-

Jumlah 1. Belanja Modal (53)

8.147.327.000

7.819.410.450

95,98

13.500.000

13.414.500

99,37

13.500.000

13.414.500

99,37

10.906.410.000

10.531.865.224

96,57

-

(160)

-

10.906.410.000

10.531.865.064

96,57

2. Belanja Barang (52) Jumlah 1. Belanja Pegawai (51)

PSPA

Persen

2.344.272.000 401.311.000

3. Belanja Modal (53)

PPIS

Realisasi

2. Belanja Barang (52)

Jumlah Jumlah Bruto Pengembalian Belanja Jumlah Netto

98,27 98,52 98,34

Penyerapan terbesar berdasarkan pada Tabel 4 yaitu Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang mencapai 99,37 persen dari total anggaran PSPA. Berikut rincian anggaran dan realisasinya berdasarkan rincian komponen : Catatan Atas Laporan Keuangan

- 27 -

Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Tabel 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Program per 31 Desember 2016 No

Uraian

Pagu

Realisasi

Persentase Realisasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

A

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS

2,745,583,000

2,699,040,274

98.30

1

Belanja Gaji dan Tunjangan

1,339,272,000

1,331,582,954

99.43

2

Belanja Lembur

15,000,000

0

0

3

Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito

990,000,000

972,077,601

98.19

3

Belanja Barang Operasional

209,774,000

207,678,580

99.00

4

Belanja Barang Non Operasional

6,405,000

6,286,000

98.14

5

Belanja Jasa

49,200,000

46,987,921

95.50

6

Belanja Pemeliharaan

105,752,000

104,497,218

98.81

7

Belanja Perjalanan Dalam Negeri

30,180,000

29,930,000

99.17

B

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS

13,500,000

13,414,500

99.37

1

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

13,500,000

13,414,500

99.37

C

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik

8,147,327,000

7,819,410,450

95.98

Laporan Diseminasi Statistik

28,120,000

8,922,000

31.73

1. Peningkatan Kualitas dan Layanan Publik

28,120,000

8,922,000

31.73

Laporan Metadata Statistik

8,735,000

1,035,000

12.36

1.Peningkatan Pelayanan Metadata Kegiatan Statistik Dasar, Sektoral dan Khusus

8,735,000

1,035,000

12.36

Publikasi/Laporan Kependudukan dan Ketenagakerjaan

24,515,000

12,111,000

49.40

1.Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Semesteran

24,515,000

12,111,000

49.40

1

2

3


- 28 -


No

Uraian

Pagu

Realisasi


(1)

(2) Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat 1.Survei Sosial Ekonomi Nasional Kor dan Konsumsi Tahun 2016

(3)

(4)

(5)

4

5

228,130,000

190,196,950

83.37

185,414,000

172,103,500

92.82

2.Susenas Modul Kesehatan dan Perumahan

42,716,000

18,093,450

42.36

Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

28,760,000

5,913,600

20.56

1.Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan

25,790,000

2,945,000

11.42

2.Survei Luas Panen dan Luas Lahan untuk Pengecekan Keakurasian Data Produksi Padi, Jagung dan Kedelai

2,970,000

2,968,600

99.95

Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan

8,497,000

1,992,500

23.45

1.Survei Perusahaan Peternakan dan RPH/TPH

8,497,000

1,992,500

23.45

41,962,000

17,996,900

42.89

400,000

150,000

37.50

27,732,000

5,045,000

18.19

7,595,000

6,845,000

90.13

0

0

0.00

5.Survei Konstruksi

6,235,000

5,956,900

95.54

Publikasi/Laporan Statistik Distribusi

2,133,000

950,000

44.54

1.Kompilasi Data Transportasi

2,133,000

950,000

44.54

7,691,750,000

7,559,321,300

98.28

212,690,000

212,660,000

99.99

7,479,060,000

7,346,661,300

98.23

6

Publikasi/Laporan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi 1.Survei Industri Besar dan Sedang Bulanan 2.Survei Industri Besar/Sedang Tahunan 7 3.Survei Industri Mikro dan Kecil (VIMK) Triwulanan 4.Survei Pertambangan, Energi, Penggalian, Captiva Power dan Updating Direktori

8

Publikasi/Laporan Sensus Ekonomi

9

1.Publisitas SE2016 2.Listing Usaha/Perusahaan


- 29 -


No

Uraian

Pagu

Realisasi


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

10

Publikasi/Laporan Statistik Harga

25,867,000

1,310,000

5.06

1.Indeks Kemahalana Konstruksi

25,387,000

1,310,000

5.16

480,000

0

0.00

10,232,000

150,000

1.47

567,000

0

0.00

9,665,000

150,000

1.55

12,160,000

2,740,000

22.53

270,000

270,000

100.00

11,890,000

2,470,000

20.77

14,691,000

8,106,200

55.18

6,130,000

6,116,200

99.77

6,569,00

0

0.00

1,992,000

1,990,000

99.90

Publikasi/Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik

22,135,000

8,665,000

39.15

1.Indeks Tendensi Bisnis dan Indeks Tendensi Konsumen

22,135,000

8,665,000

39.15

2.Survei Harga Perdagangan Besar Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, TI, Pariwisata 11

1.Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah 2.Survei Bidang Jasa Pariwisata Publikasi/Laporan Neraca Produksi

12

1.Penyusunan Matriks Trade and Transport Margin (TTM) Berbasis SNA 2008 2. Penyusunan PDRB Tahunan dan Triwulanan Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010=100

Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran 1.Penyusunan Komponen Pengeluaran Rumah Tangga dan Institusi Nirlaba Triwulanan/Tahunan dan Penyusunan SUT/IO SISI USES 13 2.Penyusunan Komponen PMTB dan Inventori Triwulanan/Tahunan dan Penyusunan SUT/IO SISI USES 3.Penyusunan Konsolidasi PDRB Pengeluaran Triwulanan dan Tahunan

14


- 30 -


Berdasarkan Tabel 6 Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember TA 2016 dan 31 Desember TA 2015 menunjukkan bahwa realisasi belanja pada 31 Desember 2016 mengalami kenaikan sebesar 143,05 persen dibandingkan realisasi belanja pada 31 Desember 2016. Hal ini disebabkan antara lain: 1. Belanja pegawai mengalami peningkatan karena pada bulan Juni 2016 ada pengajuan Gaji Ketigabelas dan Tunjangan Hari Raya. 2. Belanja barang mengalami peningkatan karena ada kegiatan Sensus Ekonomi 2016 yang memiliki anggaran besar. Tabel 6 Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 Uraian Jenis Belanja

Realisasi TA 2016

Realisasi TA 2015

Naik/ (Turun)

Belanja Pegawai

2.303.660.395

2.157.905.897

145.754.498

Belanja Barang

8.214.790.169

2.143.797.021

13.414.500

31.526.000

(18.111.500)

(57,45)

10.531.865.064

4.333.228.918

6.831.912.890

143,05

Belanja Modal Jumlah

Belanja Pegawai Rp2.303.660.395

Persen (%) 6,75

6.070.993.148 283,189

B.3 Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp2.303.660.395 dan Rp2.157.905.897. Belanja pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang diperkerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Berdasarkan Tabel 7 Perbandingan Realisasi belanja pegawai TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 6,75 persen dari realisasi belanja pegawai TA 2015. Hal ini disebabkan antara lain ada pengajuan Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketigabelas di bulan Juni 2016, dan adanya penambahan pegawai.


- 31 -

Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Tabel 7 Perbandingan Belanja Pegawai TA 2016 dan 2015 Realisasi TA 2016

Uraian

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS

Persen (%)

1,293,996,696

37,586,258

2.90

Belanja Lembur

0

0

-

-

Belanja Vakasi

0

0

-

-

972,077,601

865,372,614

106,704,987

12.33

2,303,660,555

2,159,369,310

144,291,245

6.68

Jumlah Belanja Kotor Pengembalian Belanja Pegawai Jumlah Belanja Bersih

Rp8.214.790.169

Naik / (Turun)

1,331,582,954

Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito

Belanja Barang

Realisasi TA 2015

(160)

(1,463,413)

2,303,660,395

2,157,905,897

(1,463,573) 145,754,498

(99.99) 6.75

B.4 Belanja Barang Realisasi Belanja Barang TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp8.214.790.169 dan Rp2.143.797.021. Realisasi Belanja Barang TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 283,189 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2015. Hal ini disebabkan : 1. Pada Belanja Barang Non Operasional terjadi kenaikan pada Belanja Honor Output Kegiatan, terutama pada pembayaran honor Petugas Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) yang melibatkan 2 petugas Koordinator Lapangan, 1.716 petugas Pencacah Lapangan, dan 575 petugas Pemeriksa/Pengawas Lapangan, 2. Pada Belanja Jasa juga mengalami peningkatan terkait pelaksanaan SE2016. Belanja Jasa ini mencakup sewa gudang penyimpanan dokumen SE2016, sewa ruang seleksi calon petugas SE2016, sewa ruang posko SE2016, dan sewa kendaraan roda 4 dalam rangka pengiriman dokumen ke BPS Provinsi Banten dan pendistribusian dokumen ke kecamatan. Tabel 8 Perbandingan Belanja Barang Tahun 2016 dan 2015 Uraian Belanja Barang Operasional

Realisasi TA 2016

Realisasi TA 2015

Persen (%)

Naik / (Turun)

207,678,580

178,401,742

29,276,838

16.41

7,194,696,550

1,040,806,850

6,153,889,700

591.26

171,087,921

95,404,290

75,683,631

79.33

40,920,900

94,508,925

(53,588,025)

Belanja Pemeliharaan

104,497,218

100,495,814

Belanja Perjalanan Dalam Negeri

495,909,000

634,179,400

Belanja Barang Non Operasional Belanja Jasa Belanja Barang Persediaan

Jumlah Belanja Kotor

4,001,404 (138,270,400)

3.98 (21.80)

8,214,790,169

2,143,797,021

6,070,993,148

Pengembalian Belanja

-

-

-

-

Jumlah Belanja Bersih

8,214,790,169

2,143,797,021

6,070,993,148

283.19


- 32 -

283.19


Belanja Modal Rp13.414.500

B.5 Belanja Modal Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan TA 2015 masing-masing sebesar Rp13.414.500 dan Rp31.526.000. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada TA 2016 mengalami penurunan sebesar 57,45 persen dibandingkan TA 2015. Hal ini disebabkan oleh menurunnya anggaran belanja modal, serta kecilnya pembelian peralatan dan mesin pada tahun 2016. Rincian Belanja Modal disajikan dalam tabel berikut ini: Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan 2015 Realisasi Realisasi Uraian Jenis Belanja Naik/Turun TA 2016 TA 2015 0

0

0

13.414.500

31.526.000

(18.111.500)

(57,45)

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

0

0 0

93.838.000 0

-

Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan

0

0

258.005.600 0

-

Realisasi Belanja Kotor

13.414.500

31.526.000

(57,45)

Pengembalian Belanja Realisasi Belanja Bersih

13.414.500

31.526.000

(18.111.500) 443.651.600-

Belanja Modal Tanah Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal

Persen (%)

(18.111.500)

(57,45)

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Tanah Rp0

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp.0. Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2016 sama dengan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2015. Hal ini disebabkan belanja modal tanah (pembangunan gedung kantor dan rumah dinas) sudah dilaksanakan pada TA 2013.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp13.414.500

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Realisasi

Belanja

Modal

Peralatan

dan

Mesin

TA

2016

adalah

sebesar

Rp13.414.500, mengalami penurunan sebesar 57,45 persen bila dibandingkan dengan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2015 sebesar Rp31.526.000. Hal ini disebabkan menurunnya anggaran dan realisasi belanja modal peralatan dan mesin dan kecilnya pembelian peralatan dan mesin pada tahun 2016


- 33 -

Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Tabel 10 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2016 dan 2015 URAIAN

REALISASI TA 2016

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

REALISASI TA 2015

Naik / Turun (%)

0

10,890,000

(100.00)

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

13,414,500

20,636,000

(34.99)

Jumlah Belanja Kotor

13,414,500

31,526,000

(57.45)

Pengembalian Belanja Modal

0

0

13,414,500

Jumlah Belanja Bersih

0.00

31,526,000

(57.45)

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2016 dan 2015 adalah masingBelanja Modal Gedung dan

masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA

Bangunan Rp0

2016 sama dengan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2015. Hal ini disebabkan pembangunan gedung kantor dan rumah dinas sudah dilaksanakan pada TA 2013. Tabel 11 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2016 dan 2015 REALISASI 30 JUNI 2016

URAIAN JENIS BELANJA Belanja Modal Tanah Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Jumlah Belanja Kotor Pengembalian Belanja Modal Jumlah Belanja

REALISASI 30 JUNI 2015 0 0 0 0

NAIK (TURUN) % 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2016 dan 2015 adalah

Jalan, Irigasi,

masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan

dan Jaringan Rp0

Jaringan TA 2016 sama dengan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2015. Hal ini disebabkan tidak terdapatnya anggaran belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan.

B.5.5 Belanja Modal Lainnya Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar

LainnyaRp0

Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2016 sama dengan TA 2015. Hal ini disebabkan tidak terdapatnya anggaran belanja modal lainnya.


- 34 -


C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA Kas di

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran Rp0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

No

Kas di Bendahara Penerimaan Rp0

Tabel 12 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2016 dan 2015 Keterangan Tahun 2016 Tahun 2015

1 BRI KC. Jakarta - Tangerang

0

0

2 Uang Tunai

0

0

3 Kwitansi UP yang belum di SPM-kan

0

0

Jumlah

0

0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan tidak memiliki rekening Bendahara Penerimaan.

No

Tabel 13 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2016 dan 2015 Keterangan Tahun 2016 Tahun 2015

1 -

0

0

2 -

0

0

0

0

Jumlah

Catatan atas Laporan Keuangan

- 35 -

Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

No 1 2 -

Piutang PNBP Rp0

Tabel 14 Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2016 dan 2015 Keterangan Tahun 2016 Tahun 2015 0 0 0 0 Jumlah 0 0

C.4 Piutang PNBP Saldo Piutang PNBP per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan sebagai berikut: Tabel 15 Rincian Piutang PNBP TA 2016 dan 2015 Uraian

Tahun 2016

Tahun 2015

-

-

-

-

-

-

-

-

Jumlah

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Rp0

C.5

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:


- 36 -


Tabel 16 Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR TA 2016 dan 2015 No 1 2

Nama

Tahun 2016

-

Tahun 2015

-

Jumlah

-

-

-

Bagian Lancar TPA

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Rp0

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan TPA yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 17 Rincian Bagian Lancar TPA TA 2016 dan 2015 No 1 2

Nama

Tahun 2016

-

-

Jumlah

-

Tahun 2015 -

-

Penyishan

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar

Piutang Tak

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per tanggal 31 Desember

Tertagih – Piutang Lancar Rp0

2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:


- 37 -


Tabel 18 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar TA 2016 dan 2015 Kualitas Piutang Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Jk Pendek

% Penyisihan

Nilai Penyisihan

Jumlah

-

-

-

Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih

-

-

-

Lancar Kurang Lancar Diragukan Macet Jumlah

Bagian Lancar TP/TGR Lancar Kurang Lancar Diragukan Macet Jumlah

Bagian Lancar TPA Lancar Kurang Lancar Diragukan Macet

Belanja Dibayar

C.8 Belanja Dibayar di Muka

di Muka Rp0

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masingmasing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut: Tabel 19 Rincian Belanja Dibayar di Muka TA 2016 dan 2015 No 1 2

Jenis

Tahun 2016

-

-

Jumlah

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0

-

Tahun 2015 -

-

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:


- 38 -


Tabel 20 Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima TA 2016 dan 2015 No 1 2

Jenis

Tahun 2016

-

-

Jumlah

Persediaan Rp76.326.793

Tahun 2015 -

-

-

C.10 Persediaan Nilai Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp76.326.793 dan Rp116.856.723. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 21 Rincian Persediaan TA 2016 dan 2015 Persediaan Barang Konsumsi Barang untuk Pemeliharaan Suku Cadang Aset Tetap Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat Jumlah

Tahun 2016 76,326,793

Tahun 2015 42,062,693

-

-

-

74,794,030

76,326,793

116,856,723

Pada Aplikasi SAIBA Satker BPS Kota Tangerang Selatan terdapat jurnal umum terkait koreksi saldo awal dari BPS Pusat yang merupakan neraca audited hasil pemeriksaan BPK di BPS RI, yaitu senilai Rp74.794.030, sisi debet pada barang konsumsi dan sisi kredit pada asset tetap lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat. Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Terdapat barang konsumsi senilai Rp0 berada dalam kondisi rusak dan tidak disajikan dalam Persediaan.


- 39 -

Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi Rp0

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

per 31

Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut: Tabel 22 Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR TA 2016 dan 2015 No 1

Debitur

TH 2016 -

Jumlah

Tagihan

TH 2015

-

-

-

-

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Penjualan Angsuran Rp0

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut: Tabel 23 Rincian Tagihan TPA TA 2016 dan 2015 No 1 2

Debitur -

Piutang Tak

Tahun 2015 -

Jumlah

Penyishan

2016

-

-

-

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Tertagih –

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31

Piutang Jangka

Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Panjang Rp0

Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:


- 40 -

Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Tabel 24 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang TA 2016 Kualitas Piutang Bagian Lancar TP/TGR

Nilai Piutang Jk Panjang -

Lancar Kurang Lancar Diragukan Macet Jumlah

Bagian Lancar TPA Lancar Kurang Lancar Diragukan Macet Jumlah

Jumlah Penyisihan Piutang

% Penyisihan -

Nilai Penyisihan -

Tanah

C.14 Tanah

Rp3.563.140.000

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki kantor BPS Kota Tangerang Selatan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp3.563.140.000 dan Rp3.563.140.000. Tidak terdapat penambahan atau pengurangan atas pengadaan tanah. Aset berupa tanah untuk rumah negara terletak di Perumahan Ciater Permai Blok E 5 No. 17 Kec. Serpong – Tangerang Selatan. Sedangkan aset berupa tanah untuk gedung kantor terletak di Jl. Raya Pahlawan Seribu – Puspitek Kel. Kademangan Kec. Setu – Tangerang Selatan. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015

3,563,140,000

Mutasi tambah: Pembelian Mutasi kurang:

0

Penyitaan pengadilan

0

Saldo per 31 Desember 2016

3,563,140,000

Rincian saldo tanah per 31 Desember 2016 disajikan pada Tabel 25. Tabel 25 Rincian Tanah

No

Luas

Lokasi

1

965 m2

Jl. Raya Pahlawan Seribu – Puspitek Kel. Kademangan Kec. Setu – Tangerang Selatan

2

209 m2

Perumahan Ciater Permai Blok E 5 No. 17 Kec. Serpong – Tangerang Selatan

Jumlah


- 41 -

Nilai 3,233,103,000

330,037,000 3,563,140,000

Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Peralatan dan Mesin Rp1.610.696.162

C.15 Peralatan dan Mesin Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah Rp1.610.696.162 dan Rp1.479.294.664. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015 Mutasi tambah: - Pembelian - Transfer Masuk Mutasi kurang: - Penghentian dari penggunaan Saldo per 31 Desember 2016 Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2016 Nilai Buku per 31 Desember 2016

1,479,294,664 13,414,500 132,313,998 (14,327,000) 1,610,696,162 1,089,402,816 521,293,346

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin sebagai berikut: 1.

Pembelian berupa:

a. Lemari arsip sebanyak 3 buah senilai Rp10.395.000 dengan Nomor SP2D 161271301000466 dan tanggal SP2D 5 Februari 2016;

b. Vacuum cleaner (mesin penghisap debu) sebanyak I buah senilai Rp3.019.500 dengan Nomor SP2D 161271301000466 dan tanggal SP2D 5 Februari 2016. 2.

Transfer masuk berupa:

a. Mesin absensi sebanyak 1 buah senilai Rp5.912.500; b. Scanner (peralatan personal komputer) sebanyak 1 buah senilai Rp23.346.898;

c. Firewall sebanyak 1 buah senilai Rp93.825.600; d. Switch sebanyak 1 buah senilai Rp9.229.000. Mutasi kurang merupakan penghentian penggunaan sebuah sepeda motor senilai Rp14.327.000 dan direklasifikasi ke dalam Aset Lainnya. Karena pada tahun 2015 sepeda motor Honda Supra 125 Metalik dengan Nomor Polisi B 6808 NIQ atas nama Khoirul Minan telah hilang. Tuntutan ganti rugi telah dibayar secara sekaligus di Bank Negara Indonesia pada tanggal 30 November 2015 dengan NTPN A691F2UG4JF592T9 dan NTB 000000565192. Rincian aset tetap peralatan dan mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.


- 42 -

Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Gedung dan Bangunan Rp1.858.637.960

C.16 Gedung dan Bangunan Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah Rp1.858.637.960 dan Rp1.858.637.960. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015

1,858,637,960

Mutasi tambah: Pembangunan tambahan ruang kelas Mutasi kurang:

-

Saldo per 31 Desember 2016 Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016 Nilai Buku per 31 Desember 2016

1,858,637,960 (142,760,968) 1,715,876,992

Rincian aset tetap gedung dan bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.17 Jalan, Irigasi dan Jaringan Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-

Rp0

masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Aset Tetap

C.18 Aset Tetap Lainnya

Lainnya Rp42.793.051

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah,peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah Rp42.793.051 dan Rp32.159.246. Mutasi Aset tetap Lainnya tersebut berupa buku sebanyak 72 buah senilai Rp8.880.027, CD/VC/DVD/LD sebanyak 1 buah senilai Rp18.000, reklasifikasi masuk berupa serial lainnya sebanyak 89 buah senilai Rp10.633.805, dan serial lainnya sebanyak 227 buah senilai Rp23.261.219. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:


- 43 -

Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015

32,159,246

Mutasi tambah: Reklasifikasi Masuk

10,633,805

Mutasi kurang:

-


42,793,051

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016

-

Nilai Buku per 31 Desember 2016

42,793,051

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Konstruksi dalam Pengerjaan

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah

Rp0

masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Akumulasi

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap Rp1.232.163.784

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing Rp1.232.163.784 dan Rp940.346.602. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

per 31

Desember 2016 adalah sebagai berikut: Tabel 26 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2016

No

Aset Tetap

Nilai Perolehan 3,563,140,000

0

3,563,140,000

2 Peralatan dan Mesin

1,610,696,162

1,089,402,816

521,293,346

3 Gedung dan Bangunan

1,858,637,960

142,760,968

1,715,876,992

42,793,051

0

42,793,051

7,075,267,173

1,232,163,784

5,843,103,389

Akumulasi Penyusutan

Berwujud Rp93.430.554

Nilai Buku

1 Tanah

4 Aset Tetap Lainnya

Aset Tak

Akumulasi Penyusutan

C.21 Aset Tak Berwujud Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah Rp93.430.554 dan Rp93.430.554. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor BPS Kota Tangerang Selatan berupa software yang digunakan untuk


- 44 -


menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015

93,430,554

Mutasi tambah: Pembelian

-

Mutasi kurang:

-


93,430,554

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016

(81,751,737)


11,678,817

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut: Tabel 27 Rincian Aset Tak berwujud TA 2016 No.

Uraian

1

Software Komputer a. Ms./Windows Server Standard b. Ms./SQL Enterprise 2008R2 OLP c. Anti Virus d. Anti Virus/SCEndPoint Prtcn SubsVL OLV/Mkh AP e. Knowledgelake Connect f. Kofax Mobile Capture/SDK Devices h. Pro Plus 2013 OLP NL GOV Scend g. Office Kofax Mobile Capture/APP Devices Point Prtcn Jumlah

Aset Lain-lain Rp119.672.605

Nilai

Rp Rp Rp

6,490,000 69,630,000 583,000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

431,002 5,500,000 1,956,233 700,319 8,140,000 93,430,554

C.22 Aset Lain-lain Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah Rp119.672.605 dan Rp105.345.605. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2015

105,345,605

Mutasi tambah: - reklasifikasi dari aset tetap

14,327,000

Mutasi kurang: - penggunaan kembali BMN yang dihentikan

-

- penghapusan BMN

-

Saldo per 31 Desember 2016 Akumulasi Penyusutan

(112,777,233)



119,672,605

- 45 -

6,895,372


Transaksi penambahan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Penambahan adalah dari reklasifikasi sepeda motor yang hilang Tahun 2015 senilai Rp14.327.000 Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Penyusutan dan

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015

Amortisasi Aset

adalah masing-masing Rp194.528.970 dan Rp79.381.580. Akumulasi Penyusutan

Lainnya Rp194.528.970

Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut: Tabel 28 Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya TA 2016

Aset Tetap

Nilai Perolehan

Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain Jumlah

Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi

Nilai Buku

93,430,554

81,751,737

11,678,817

119,672,605

112,777,233

6,895,372

213,103,159

194,528,970

18,574,189

Uang Muka dari

C.24 Uang Muka dari KPPN

KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing

Rp0

sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerjadan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing

Rp81.686.348

sebesar Rp81.686.348 dan Rp78.499.015. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketigas pada BPS Kota Tangerang Selatan per


- 46 -


tanggal pelaporan sebagai berikut: No 1

Uraian

Rp

77,224,989

a. Belanja Langganan Listrik bulan Desember 2016

Rp

3,416,467

b. Belanja Langganan Telepon bulan Desember 2016

Rp

330,892

c. Belanja Koneksi Internet bulan Desember 2016

Rp

Belanja barang yang masih harus dibayar

Total

Pendapatan yang Ditangguhkan Rp0

Penjelasan

Belanja pegawai yang masih harus dibayar a. Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)

2

Jumlah

Rp

714,000

Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2016 Penggunaan langganan daya dan jasa Bulan Desember 2016 yang belum dibayar

81,686,348

C.26 Pendapatan yang Ditangguhkan Nilai Pendapatan Ditangguhkan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masingmasing sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan pendapatan negara yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan PNBP, pengembalian belanja, serta pungutan/potongan pajak yang belum disetorkan ke kas negara pada tanggal 31 Desember 2016.

Pendapatan Diterima di Muka Rp0

C.27 Pendapatan Diterima di Muka Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun.

Beban yang

C.28 Beban yang Masih Harus Dibayar

Masih Harus

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2016 dan 2015 sebesar Rp0

Dibayar Rp0

dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya

Ekuitas

C.29 Ekuitas

Rp5.856.318.023

Ekuitas

per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar

Rp5.856.318.023 dan Rp6.150.637.555. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Catatan atas Laporan Keuangan

- 47 -


D. PENJELASAN ATAS POS- POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBP Rp1.318.020

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp1.318.020 dan Rp1.516.770. Pendapatan tersebut terdiri dari: Tabel 29 Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2016 dan 2015 URAIAN

TAHUN 2016

Pendapatan dari Pemanfaatan BMN

1,318,020

1,318,020

-

198,750

(100.00)

1,318,020

1,516,770

(13.10)

Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Jumlah

NAIK (TURUN) %

TAHUN 2015

-

Pendapatan dari Pengelolaan BMN merupakan Pendapatan L-O yang diperoleh dari pendapatan sewa bangunan yaitu sewa rumah dinas Kepala Kantor dibayar sama setiap bulan sebesar Rp109.835.

Beban Pegawai Rp2.306.380.419

D.2 Beban Pegawai Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp2.306.380.419 dan Rp2.181.149.309. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Tabel 30 Rincian Beban Pegawai Tahun 2016 dan 2015 URAIAN JENIS BEBAN

TAHUN 2016

Beban Gaji Beban Tunjangan-Tunjangan

NAIK (TURUN) %

TAHUN 2015

1,331,582,794

1,292,044,293

3.06

974,797,625

889,105,016

9.64

Beban Honorarium dan Vakasi

0

0

0

Beban Lembur

0

0

0

2,306,380,419

2,181,149,309

5.74

Jumlah


- 48 -

Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Beban

D.3 Beban Persediaan

Persediaan Rp182.362.110

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp182.362.110 dan Rp78.263.643. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barangbarang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 31 Rincian Beban Persediaan TA 2016 dan 2015 URAIAN JENIS BEBAN

TAHUN 2016

Beban Persediaan Konsumsi Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan

182,362,110

dan Jasa Rp7.573.930.360

78,263,643

-

-

Beban Persediaan Suku Cadang

-

-

Beban Persediaan Lainnya

-

-

182,362,110

78,263,643

Jumlah Beban Persediaan

Beban Barang

TAHUN 2015

NAIK (TURUN) %

133.01 133.01

D.4 Beban Barang dan Jasa Jumlah Beban Barang dan Jasa pada Tahun 2016 dan 2015 adalah masingmasing sebesar Rp7.573.930.360 dan Rp1.263.084.462. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 32 Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2016 dan 2015 URAIAN JENIS BEBAN Beban Keperluan Perkantoran Beban Penambah Daya Tahan Tubuh Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Beban Honor Operasional Satuan Kerja Beban Bahan Beban Honor Output Kegiatan

TAHUN 2016

TAHUN 2015

119,194,590

91,924,332

1,138,690

0

45,300

332,000

87,300,000

63,634,000

199,370,750

82,440,500

6,938,000,800

950,841,350

Beban Barang Non Operasional Lainnya

57,325,000

7,525,000

Beban Langganan Listrik

42,424,482

40,434,544

5,030,748

4,952,736

Beban Langganan Telepon Beban Sewa Beban Jasa Profesi Beban Jasa Lainnya

Jumlah


- 49 -

33,000,000

0

6,500,000

21,000,000

84,600,000

0

7,573,930,360

1,263,084,462

NAIK (TURUN) %

29.67 0.00 -86.36 37.19 141.84 629.67 661.79 4.92 1.58 0.00 -69.05 0.00 499.64

Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Beban

D.5 Beban Pemeliharaan

Pemeliharaan Rp104.348.218

Beban Pemeliharaan Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp104.348.218 dan Rp100.259.814. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untukmempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharan untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 33 Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2016 dan 2015 URAIAN JENIS BEBAN

TAHUN 2015

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

24,856,200

23,606,000

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

79,492,018

76,653,814

Beban Pemeliharaan Lainnya

0

0

104,348,218

Jumlah

Beban

TAHUN 2016

100,259,814

NAIK (TURUN) %

5.30 3.70 0.00 9.00

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Perjalanan Dinas Rp495.909.000

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp495.909.000 dan Rp634.179.400. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untukperjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 34 Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2016 dan 2015 URAIAN JENIS BEBAN

105,580,000

40,144,400

Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota

216,030,000

252,630,000

163.00 -14.49

161,829,000

336,385,000

-51.89

12,470,000

5,020,000

148.41

495,909,000

634,179,400

-21.80

Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Jumlah

untuk Diserahkan

NAIK

TAHUN 2015 (TURUN) %

Beban Perjalanan Biasa

Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

Beban Barang

TAHUN 2016

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

kepada

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2016 dan 2015 adalah

Masyarakat

masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada

Rp0

Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa


- 50 -


kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2016. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 35 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2016 dan 2015 URAIAN JENIS BEBAN

TAHUN 2016

Beban Barang Fisik Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Jumlah

TAHUN 2015

NAIK (TURUN) %

0

0

0.00

0

0

0.00

D.8 Beban Bantuan Sosial Beban Bantuan Sosial Rp0

Beban Bantuan Sosial Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk

uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 36 Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2016 dan 2015 TAHUN 2016

TAHUN 2015

% NAIK (TURUN)

Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial

-

-

-

Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial

-

-

-

Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial

-

-

-

-

-

-

-

-

URAIAN JENIS BEBAN

Belanja Modal BLU Jumlah

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp336.303.831

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2016 dan 2015 adalah masingmasing sebesar Rp336.303.831 dan Rp322.184.572. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:


- 51 -

Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Tabel 37 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2016 dan 2015

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp0

TAHUN 2016

260,838,411 37,306,208 -

NAIK (TURUN) % -3.20 -0.06 -

24,039,953

-3.65

322,184,572

-4.38

322,184,572

-4.38

TAHUN 2015

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Beban Amortisasi Software Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah Jumlah Penyusutan

252,501,444 37,282,657 23,357,640 23,162,090 336,303,831

Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Beban Penyusutan aset lain-lain Jumlah Amortisasi Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi

336,303,831

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2016 dan 2015 URAIAN JENIS BEBAN

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Pendek

-

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Panjang

-

Jumlah

Beban Lain-lain

TAHUN 2016

-

NAIK TAHUN 2015 (TURUN) % -

-

-

-

-

-

D.11 Beban Lain-lain

Rp0

Jumlah Beban Lain-lain untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:


- 52 -

Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Tabel 39 Rincian Beban Lain-lain TA 2016 dan 2015 URAIAN JENIS BEBAN

TAHUN 2016

Beban Aset Extrakomtabel Peralatan dan Mesin Beban Aset Extrakomtabel Gedung dan Bangunan Beban Aset Extrakomtabel Aset Tetap Lainnya Jumlah

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp0

NAIK TAHUN 2015 (TURUN) %

-

-

-

-

-

-

D.12 Kegiatan Non Operasional Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 40 Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2016 dan 2015 URAIAN

Pos Luar Biasa Rp0

TAHUN 2016

NAIK TAHUN 2015 (TURUN) %

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

0

0

-

Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

0

0

-

D.13 Pos Luar Biasa Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. BPS Kota Tangerang Selatan tidak memiliki pos luar biasa.


- 53 -


E. PENJELASAN ATAS POS- POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp6.150.637.555

E.1 Ekuitas Awal Nilai ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp6.150.637.555 dan Rp6.311.696.483

Defiait LO Rp

E.2 Surplus (Defisit) LO

(10.993.376.768)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp(10.993.376.768) dan Rp(4.628.010.272). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Penyesuaia Nilai Aset

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Rp0

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode pada 31 Desember dan 2015 Rp0 dan Rp9.692.378. Penyesuaian nilai aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan Akibat penerapan kebijakan harga perolehan.

Koreksi Nilai

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang

Rp0

diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi

pada

periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk Tahun 2016 adalah sebagai berikut: Tabel 41 Rincian Koreksi Nilai Persediaan Jenis Persediaan Barang Konsumsi

-

Suku Cadang

-

Barang Persediaan Lainnya

-

Jumlah


Koreksi

- 54 -

-

Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tabel 42 Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap

Jenis Aset Tetap

Nilai Koreksi

Peralatan dan Mesin

-

Koreksi Nilai Saldo Awal

-

Jumlah

-

Koreksi

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Aset Tetap

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember

Non Revaluasi

2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp8.894.498 dan Rp8.880.027.

Rp

Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang

8.894.498

bukan revaluasi nilai. Pada BPS Kota Tangerang Selatan koreksi aset tetap non revaluasi berasal dari reklasifikasi masuk aset tetap lainnya berupa serial lainnya.

Koreksi

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015

Rp0

adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara antara lain koreksi atas pendapatan koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi Lain-lain terdiri dari:

Tabel 43 Rincian Koreksi Lain-lain Jenis Pendapatan Koreksi Beban Koreksi Pendapatan Koreksi Piutang Koreksi Kewajiban Koreksi Hibah Jumlah


- 55 -

Koreksi -

-

Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Transaksi Antar

E.4 Transaksi Antar Entitas

Entitas Rp 10.748.556.835

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp10.748.556.835 dan Rp4.448.378.939. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Tabel 44 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas Transaksi Antar Entitas

Nilai

Diterima dari Entitas Lain Ditagihkan ke Entitas Lain Transfer Masuk Transfer Keluar Pengesahan Hibah Langsung Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung

(1,318,020) 10,531,865,064 218,009,791 -

Jumlah

10,748,556,835

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL) / Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada peridoe hingga 31 Desember 2016, DDEL sebesar Rp(1.318.020) sedangkan DKEL sebesar Rp10.531.865.064.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL, dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer

Masuk

sampai

dengan

tanggal

31

Desember

2016

sebesar

Rp218.009.791 terdiri dari: No

Jenis

Entitas Asal

Nilai

1

Peralatan dan Mesin

BPS Provinsi Banten

131,722,748

2

Persediaan

BPS Provinsi Banten

86,287,043

Jumlah

-

218,009,791

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp0. Catatan atas Laporan Keuangan

- 56 -


E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan hibah langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp0. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp0.

Ekuitas Akhir Rp5.856.318.023

E.5 Ekuitas Akhir Nilai Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masingmasing sebesar Rp5.856.318.023 dan Rp6.150.637.555.


- 57 -


F.

PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan tidak terdapat kejadian-kejadian penting setelah tanggal Neraca.

F.2 Pengungkapan Lain-lain 1. Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan Nomor 091/KPA/3674 Tahun 2016 Tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 001/KPA/3674 Tahun 2016 tentang Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan pada tanggal 4 Oktober 2016 telah dilakukan penggantian Pejabat Pengelola Keuangan, sebagai berikut:

Semula: Kuasa Pengguna Anggaran

: Faizin, S.Si, ME

Pejabat Pembuat Komitmen

: Jefri Lody, S.ST

Pejabat Penandatangan/Penguji SPM

: Moch. Yunus, SE

Bendahara Pengeluaran

: Mariyani, SE

Menjadi: Kuasa Pengguna Anggaran

: Faizin, S.Si, ME

Pejabat Pembuat Komitmen

: Heru Susanto, S.ST, M.Si

Pejabat Penandatangan/Penguji SPM

: Jefri Lody, S.ST

Bendahara Pengeluaran

: Mariyani, SE

2. Sepanjang periode yang berakhir sampai 31 Desember 2016 Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan melakukan 7 kali revisi anggaran melalui Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Banten maupun Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan dengan rincian sebagai berikut:

a. Surat Pengesahan DIPA Petikan Revisi ke-1 tanggal 2 Maret 2016 merupakan revisi kewenangan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan. Kategori revisi anggaran dilakukan dalam rangka perubahan rincian anggran yang disebabkan penambahan pagu anggaran belanja termasuk pergeseran rincian anggaran belanjanya tetap dan revisi administrasi yang disebabkan Catatan atas Laporan Keuangan

- 58 -


oleh kesalahan administrasi. Menghasilkan DIPA Petikan baru dengan nomor Digital Stamp (DS): 2661-1059-0510-1349 dan total nilai pagu sebesar Rp 11.163.204.000 (sebelas miliar seratus enam puluh tiga juta dua ratus empat ribu rupiah).

b. Surat Pengesahan DIPA Petikan Revisi ke-2 tanggal 14 Juni 2016 merupakan revisi kewenangan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Revisi anggaran dilakukan dalam rangka pencantuman tanda blokir pada anggaran kegiatan yang dihemat sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-langkah Penghematan dan Pemotongan

Belanja

Kementerian/Lembaga

(K/L)

Dalam

Rangka

Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016. Menghasilkan DIPA Petikan baru dengan nomor Digital Stamp (DS): 78337978-9090-1848 dan total nilai pagu sebesar Rp 11.163.204.000 (sebelas miliar seratus enam puluh tiga juta dua ratus empat ribu rupiah).

c. Surat Pengesahan DIPA Petikan Revisi ke-3 tanggal 27 Juli 2016 merupakan hasil revisi anggaran kewenangan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan. Revisi anggaran dilakukan sebagai tindak lanjut Surat Menteri Keuangan Nomor: S-522/MK.02/2016 tanggal 23 Juni 2016 perihal Perubahan Pagu Anggaran Belanja K/L dalam APBN-P Tahun Anggaran 2016. Menghasilkan DIPA Petikan baru dengan nomor Digital Stamp (DS): 0591-1670-7790-4881 dan total nilai pagu sebesar Rp10.638.443.000 (sepuluh miliar enam ratus tiga puluh delapan juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

d. Surat Pengesahan DIPA Petikan Revisi ke-4 tanggal 20 September 2016 merupakan hasil revisi anggaran kewenangan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan. Revisi anggaran dilakukan dalam rangka penghematan anggaran (self blocking), sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016. Menghasilkan DIPA Petikan baru dengan nomor

Digital Stamp (DS): 4706-6600-4599-9069 dan total nilai

pagu sebesar Rp10.638.443.000 (sepuluh miliar enam ratus tiga puluh delapan juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah).


- 59 -


e. Surat Pengesahan DIPA Petikan Revisi ke-5 tanggal 10 Oktober 2016 merupakan hasil revisi anggaran kewenangan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten. Revisi anggaran dilakukan dalam rangka perubahan rencana penarikan dana yang ada di Halaman III dan pergantian Pejabat Penanda Tangan SPM. Menghasilkan DIPA Petikan baru dengan nomor

Digital Stamp (DS): 4706-6600-4599-9069 dan total nilai pagu

sebesar Rp10.638.443.000 (sepuluh miliar enam ratus tiga puluh delapan juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

f. Surat Pengesahan DIPA Petikan Revisi ke-6 tanggal 25 November 2016 merupakan hasil revisi anggaran kewenangan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan. Revisi anggaran dilakukan dalam rangka penambahan pagu anggaran belanja gaji dan tunjangan. Menghasilkan DIPA Petikan baru dengan nomor

Digital Stamp (DS): 9443-0838-1398-3000 dan total nilai

pagu sebesar Rp10.906.410.000 (sepuluh miliar sembilan ratus enam juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).

g. Surat Pengesahan DIPA Petikan Revisi ke-7 tanggal 01 Desember 2016 merupakan hasil revisi anggaran kewenangan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten. Revisi anggaran dilakukan dalam rangka perubahan rencana penarikan dana yang ada di Halaman III. Menghasilkan DIPA Petikan baru dengan nomor Digital Stamp (DS): 9443-0838-1398-3000 dan total nilai pagu sebesar Rp10.906.410.000 (sepuluh miliar sembilan ratus enam juta empat ratus sepuluh ribu rupiah). 3. Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan melakukan kerja sama dengan Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan dalam rangka Pembentukan TimTim Kerja (Panitia Pelaksana Kegiatan) Lintas SKPD Pada Kegiatan Koordinasi Penyusunan, Pengumpulan Data dan Informasi Pembangunan Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2016. Sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2016. Perjanjian Kerja Sama tersebut memiliki Nomor:800.05/Kep.107-Bappeda/2016 tanggal 5 Februari 2016. Bentuk kerja sama adalah Swakelola Tipe I dengan anggaran sebesar Rp97.200.000,- dan Realisasi sampai tanggal 31 Desember


- 60 -


2016 sebesar Rp97.200.000,-. Sedangkan penanggung jawab kegiatan adalah Drs.H.Muhamad, M.Si. Sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2016. BPS Kota Tangerang Selatan mempunyai tugas diantaranya mengompilasi Data Profil Kota Tangerang Selatan dari hasil pengumpulan data SKPD dan instansi lain di Kota Tangerang Selatan, menyusun dokumen hasil Kompilasi Data Profil Kota Tangerang Selatan, mengumpulkan dan menyusun dokumen Data Indikator Ekonomi Daerah Kota Tangerang Selatan, dan mengumpulkan dan menyusun dokumen Data Indikator Kesejahteraan Masyarakat Kota Tangerang Selatan.


- 61 -


Lampiran A1 Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi dan Nilai Buku Aset Tetap Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2016 No

Aset Tetap

Masa

Nilai Perolehan

Manfaat

Akm. Peny.

Beban Peny.

Per 31-12-2015

Tahun 2016

Akm. Peny.

Nilai Buku

Per 31-12-2016 Per 31-12-2016

A Tanah 1 Tanah Persil

Jumlah

3,563,140,000

-

-

-

3,563,140,000

3,563,140,000

-

-

-

3,563,140,000

B Peralatan dan Mesin 1 Alat Bantu

7

69,300,000

14,850,000

9,900,000

24,750,000

44,550,000

2 Alat Angkutan Darat Bermotor

7

412,295,900

243,274,322

48,088,334

291,362,656

120,933,244

3 Alat Ukur

5

6,097,506

1,219,502

1,219,500

2,439,002

3,658,504

4 Alat Pengolahan

4

3,539,712

3,539,712

5 Alat Kantor

5

165,326,621

71,990,170

33,016,079

105,006,249

60,320,372

6 Alat Rumah Tangga

5

299,354,960

145,067,608

57,921,315

202,988,923

96,366,037

7 Alat Studio

5

11,442,505

2,030,429

2,347,001

4,377,430

7,065,075

8 Alat Komunikasi

5

4,427,500

3,542,000

885,500

4,427,500

9 Komputer Unit

4

412,795,520

277,900,657

56,459,016

334,359,673

78,435,847

10 Peralatan Komputer Jumlah

4

-

3,539,712

-

-

226,115,938

73,644,105

42,507,566

116,151,671

109,964,267

1,610,696,162

837,058,505

252,344,311

1,089,402,816

521,293,346

C Gedung dan Bangunan 1 Bangunan Gedung Kantor Permanen

50

1,399,371,960

81,327,586

28,043,493

109,371,079

1,290,000,881

Rumah Negara Golongan I Tipe C 2 Permanen

50

233,153,000

11,775,405

6,876,835

18,652,240

214,500,760

3 Pagar Permanen Jumlah

226,113,000

10,185,106

4,552,543

14,737,649

211,375,351

1,858,637,960

103,288,097

39,472,871

142,760,968

1,715,876,992

50

D Jaringan 1 Jaringan Listrik

-

-

-

-

-

-

2 Jaringan Telepon Jumlah

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42,775,051

-

-

-

42,775,051

18,000

-

-

-

18,000

42,793,051

-

-

-

42,793,051

93,430,554

-

-

E Konstruksi Dalam Pengerjaan 1 Konstruksi Dalam Pengerjaan Jumlah F Aset Tetap Lainnya 1 Bahan Perpustakaan Tercetak Bahan Perpustakaan Terekam dan 2 Bentuk Mikro Jumlah G Aset Lainnya 1 Aset Tak Berwujud* 2

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan Jumlah Total

11,678,817

119,672,605

79,381,580

33,395,653

112,777,233

6,895,372

213,103,159 7,288,370,332

79,381,580 1,019,728,182

33,395,653 325,212,835

194,528,970 1,426,692,754

18,574,189 5,861,677,578

* Beban Amortisasi


81,751,737

- 62 -

KATA PENGANTAR. Tangerang Selatan, 25 Januari 2017 Kepala, R. Achmad Widijanto, S.Si, MM NIP

Recommend Documents