KATA PENGANTAR. Jakarta, Januari 2015 Asisten Deputi Bidang Perancangan Perundang-undangan Bidang Perekonomian. Satya Bhakti Parikesit

KATA PENGANTAR Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 yang

disusun

oleh

Asisten

Deputi

Bidang

Perancangan

PUU

Bidang

Perekonomian merupakan laporan hasil pencapaian atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014 selama kurun waktu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014. Tujuan

penyusunan

laporan

ini

adalah

untuk

memantau

dan

mengevaluasi tingkat keberhasilan pencapaian kinerja selama kurun waktu satu tahun, dan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target Kinerja Tahun 2014, berikut tindak lanjut penanganannya sehingga dapat menjadi bahan penyempurnaan bagi periode berikutnya. Dengan disusunnya laporan akuntabilitas kinerja atas pencapaian PK Tahun

2014

ini,

Asisten

Deputi

Bidang

Perancangan

PUU

Bidang

Perekonomian dapat mengevaluasi pencapaian kinerja Tahun 2014, sehingga dapat digunakan sebagai bahan untuk mengukur capaian kinerja yang telah disepakati antara pihak pertama (Asdep Bidang Perancangan Perundangundangan

Bidang

Perekonomian)

dan

pihak

kedua

(Deputi

Bidang

Perekonomian) yang termuat dalam PK Tahun 2014.

Jakarta,

Januari 2015

Asisten Deputi Bidang Perancangan Perundang-undangan Bidang Perekonomian

Satya Bhakti Parikesit

i

DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar .....................................................................

i

Daftar Isi ...............................................................................

ii

Daftar Tabel ..........................................................................

iii

BAB I

PENDAHULUAN ....................................................

1

A. Latar Belakang .....................................................

1

B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi ...........................

2

C. Struktur Organisasi..............................................

8

D. Sumber Daya Manusia ........................................

9

E. Sistematika Laporan ............................................

11

BAB II RENCANA KINERJA, PENETAPAN KINERJA DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2014 ..

12

A. Tujuan Strategis ...................................................

12

B. Sasaran Strategis ..................................................

13

C. Target ...................................................................

15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ...................................

31

A. Capaian Indikator Kinerja Utama ..........................

31

B. Reviu Atas Capaian Kinerja ...................................

70

BAB IV PENUTUP .............................................................

72

ii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1

Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Perancangan Perundang-undangan Bidang Perekonomian .......

Tabel 1.2

9

Jumlah SDM Berdasarkan Golongan, Eselon, Pendidikan dan Jenis Kelamin ................................................

Tabel 2.1

Target Capaian Kinerja/Output Tahun 2014 Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian … ..........

Tabel 2.2

10

18

Detail Kegiatan Pelaksanaan Tugas Fungsi Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian ..............

25

Tabel 2.3

Indikator Kinerja dan Target Capaian Tahun 2014

27

Tabel 2.4

Kegiatan dan Indikator Kinerja Atas Pelaksanaan Tugas Fungsi Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian ……………………………………………

29

Tabel 3.1

Capaian tugas dan fungsi 1 .................................

34

Tabel 3.2

Capaian tugas dan fungsi 2 ..................................

35

Tabel 3.3


36

Tabel 3.4


37

Tabel 3.5


39

Tabel 3.6

Capaian Tugas dan Fungsi Th. 2014 Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian ..............

Tabel 3.7

40

Waktu Penyelesaian Hasil Analisis Atas Rencana Kebijakan Pemerintah dan Program Pemerintah dalam bentuk PUU Tahun 2014 .....................................

41

iii

Tabel 3.8

Waktu Penyelesaian Hasil Analisis Atas Pemantauan Dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Perpres, Keppres dan Inpres Tahun 2014 …………………………………………..

Tabel 3.9

42

Rata-Rata Waktu Penyelesaian Hasil Analisis Rencana Kebijakan Berdasarkan Kluster Bidang Tahun 2014…

Tabel 3.10 Rata-Rata

Waktu

Pemantauan

dan

Penyelesaian Evaluasi

Hasil

Berdasarkan

45

Analisis Kluster

Bidang Tahun 2014 …………………………………………

45

Tabel 3.11 Capaian Indikator Tepat Waktu Tahun 2014 …………

46

Tabel 3.12 Capaian Indikator Ditindaklanjuti Tahun 2014 …......

49

Tabel 3.13 Rekapitulasi

Matriks

Penyelesaian

Rancangan

Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden ……………………………………..

51

Tabel 3.14 Daftar Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi

Presiden

yang

Telah

Ditetapkan

oleh

Presiden …………………………………………………………

52

Tabel 3.15 Waktu Penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres Tahun 2014 ……………………………………………………

58

Tabel 3.16 Rata-Rata Waktu Penyelesaian RPerpres, RKeppres dan RInpres Berdasarkan Substansi Rancangan dan Kluster Bidang Tahun 2014 ……………………………….

62

Tabel 3.17 Capaian Sasaran Strategis Kedua ………………………..

69

iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bentuk media untuk melaporkan keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi. Akuntabilitas kinerja didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah melakukan

akuntabilitas

kinerja

masing-masing

sebagai

bentuk

pertanggung-jawaban dalam pencapaian tujuan organisasi sesuai tugas pokok dan fungsinya. Akuntabilitas kinerja dimaksudkan untuk menjelaskan kinerja suatu instansi pemerintah dan tindakan pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP sebagaimana tersebut diatas berfungsi sebagai : 1. Sistem penilaian yang sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. 2. Cara dan sarana yang efektif untuk mendorong seluruh aparatur pemerintah meningkatkan disiplin dalam menerapkan prinsipprinsip pemerintahan yang baik dan fungsi-fungsi manajemen kinerja yang taat asas.

1 | LAKIP Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian Tahun 2014

3. Cara dan sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah/unit kerja berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur dan berkelanjutan. 4. Alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan

dari

setiap

pimpinan

instansi/unit

kerja

dalam

menjalankan misi dan tugasnya sehingga dapat dijadikan faktor utama dalam evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi dan

penetapan

alokasi

anggaran

setiap

tahun

bagi

setiap

instansi/unit kerja. 5. Cara dan sarana untuk mendorong usaha penyempurnaan struktur organsiasi,

kebijakan

publik,

ketatalaksanaan,

mekanisme

pelaporan, metode kerja dan prosedur pelayanan masyarakat berdasarkan permasalahan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan secara berkelanjutan. Dalam kaitan tersebut, Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet melakukan penyusunan LAKIP

tahun

2014

sebagai

bentuk

pertanggungjawaban

dalam

pencapaian tujuan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dimaksud. B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2012, yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian, mempunyai tugas membantu Deputi Bidang Perekonomian dalam rangka melaksanakan penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan,


penyiapan dan persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden, serta pemantauan dan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang perekonomian. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi: 1. penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan

dan

program

pemerintah

dalam

bentuk

peraturan

perundang-undangan di bidang perekonomian; 2. penyiapan dan penyampaian analisis terhadap persetujuan prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang perekonmian; 3. penyusunan pendapat hukum sebagai hasil analisis terhadap substansi permasalahan dalam Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang perekonomian; 4. penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang perekonomian; 5. pemantauan dan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang perekonomian; 6. fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian. Adapun susunan organisasi Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian sebagai berikut: 1. Bidang Ekonomi Makro, Keuangan, dan Ketahanan Pangan; 2. Bidang Industri, UKM, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan; dan 3. Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alam.


Masing-masing bidang tersebut memiliki tugas, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut: Bidang Ekonomi Makro, Keuangan, dan Ketahanan Pangan Bidang

Ekonomi

Makro,

Keuangan,

dan

Ketahanan

Pangan

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan, penyiapan bahan dan penyampaian analisis terhadap persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian

Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan

Presiden dan Rancangan Instruksi Presiden, serta pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang moneter, fiskal, badan usaha, ketahanan pangan, dan pembangunan daerah tertinggal. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Ekonomi Makro, Keuangan, dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi: 1. penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan di bidang moneter, fiskal, badan usaha, ketahanan pangan, dan pembangunan daerah tertinggal; 2. penyiapan bahan dan penyampaian analisis terhadap persetujuan prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang moneter, fiskal, badan usaha, ketahanan pangan, dan pembangunan daerah tertinggal; 3. penyiapan bahan penyusunan pendapat hukum dan analisis terhadap substansi permasalahan dalam Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang moneter, fiskal, badan usaha, ketahanan pangan, dan pembangunan daerah tertinggal;


4. penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang moneter, fiskal, badan usaha, ketahanan pangan, dan pembangunan daerah tertinggal; 5. pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang moneter, fiskal, badan usaha, ketahanan pangan, dan pembangunan daerah tertinggal. Bidang Ekonomi Makro, Keuangan, dan Ketahanan Pangan terdiri dari 2 (dua) Subbidang, yakni Subbidang Moneter, Fiskal dan Badan Usaha dan Subbidang Ketahanan Pangan dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Bidang Industri, UKM, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan Bidang

Industri,

UKM,

Perdagangan,

dan

Ketenagakerjaan

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan, penyiapan bahan dan penyampaian analisis terhadap persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden dan Rancangan Instruksi Presiden, serta pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang industri, UKM, perdagangan dan ketenagakerjaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Industri, UKM, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi: 1. penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan di bidang industri, UKM, perdagangan dan ketenagakerjaan;


2. penyiapan bahan dan penyampaian analisis terhadap persetujuan prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang industri, UKM, perdagangan dan ketenagakerjaan; 3. penyiapan bahan penyusunan pendapat hukum dan analisis terhadap substansi permasalahan dalam Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden dan Rancangan Instruksi Presiden

di

bidang

industri,

UKM,

perdagangan

dan

ketenagakerjaan; 4. penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang industri, UKM, perdagangan dan ketenagakerjaan; 5. pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden

di

bidang

industri,

UKM,

perdagangan

dan

ketenagakerjaan. Bidang Industri, UKM, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan terdiri dari 2 (dua) Subbidang, yakni Subbidang Industri, UKM, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan, dan Subbidang Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Investasi. Bidang Prasarana, Riset, Teknologi dan Sumber Daya Alam Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan, penyiapan bahan dan penyampaian analisis terhadap dan

penyampaian

Keputusan pemantauan

Presiden dan

persetujuan

Rancangan dan

Peraturan

Rancangan

penyiapan

bahan

prakarsa, penyusunan Presiden,

Instruksi

evaluasi

Presiden,

serta


Rancangan

analisis

serta atas

pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di prasarana, riset, teknologi, dan sumber daya alam. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi: 1. penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan di prasarana, riset, teknologi, dan sumber daya alam; 2. penyiapan bahan dan penyampaian analisis terhadap persetujuan prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden dan Rancangan Instruksi Presiden di prasarana, riset, teknologi, dan sumber daya alam; 3. penyiapan bahan penyusunan pendapat hukum dan analisis terhadap substansi permasalahan dalam Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden dan Rancangan Instruksi Presiden di prasarana, riset, teknologi, dan sumber daya alam; 4. penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di prasarana, riset, teknologi, dan sumber daya alam; 5. pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di prasarana, riset, teknologi, dan sumber daya alam. Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alam terdiri dari 2 (dua) Subbidang, yakni Subbidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Air, dan Subbidang Sumber Daya Alam.


C. Struktur Organisasi Pada tahun 2014, struktur organisasi Asisten Deputi Bidang Perancangan Perundang-undangan Bidang Perekonomian mengalami perubahan seiring dengan dilakukannya reorganisasi di lingkungan Sekretariat Kabinet pada bulan Juli 2014. Perubahan tersebut berupa: 1. Promosi atas nama: a. Sdr. Agus Kurniawan, yang sebelumnya Kepala Sub Bidang Industri, UKM, Perdagangan, dan HAKI pada Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan, menjadi Kepala Bidang Perencanaan

Pembangunan,

Moneter,

dan

Fiskal,

Asdep

Ekonomi Makro, Keuangan, dan Ketahanan Pangan. Sehingga dengan promosi dimaksud, Sdr. Agus Kurniawan berpindah lingkungan kerjanya di Asdep Ekonomi Makro, Keuangan, dan Ketahanan Pangan; b. Charolinda,

dilantik

menjadi

Ketenagakerjaan, Transmigrasi,

Kepala

Sub

dan Investasi

Bidang

pada Bidang

Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan; c. Ruruh Ratnawati Anugerah, dilantik menjadi Kepala Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pembangunan Daerah Tertinggal pada Bidang Ekonomi Makro, Keuangan, dan Ketahanan Pangan. 2. Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil sebanyak 3 (tiga) orang, yang masing-masing ditempatkan di Bidang Ekonomi Makro, Keuangan, dan Ketahanan Pangan dan Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alam sebagai analis hukum. Dengan

demikian,

Perancangan

struktur

organisasi

Perundang-undangan

Bidang

Asisten

Deputi

Perekonomian

digambarkan sebagaimana bagan berikut ini:


Bidang dapat

Tabel 1.1. Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Perancangan Perundang-undangan Bidang Perekonomian

Asdep Perancangan PUU Bidang Perekonomian Satya Bhakti Parikesit, S.H, MM, LLM

Bidang Ekonomi Makro, Keuangan, dan Ketahanan Pangan Chairul Saleh, S.H., LLM

Subbidang Moneter, Fiskal, dan Badan Usaha M. Zulfikar Ali, S.H, M.H.

Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjan

Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alam

Diana Irawati, S.H., LL.M

Yudi Herdanto, S.H., MH

Subbidang Industri, UKM, Perdagangan, dan HAKI -

Subbidang Prasarana, Riset, Teknologi dan Sumber daya Air -

Subbidang Ketahanan Pangan dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Subbidang Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Investasi

Ruruh Ratnawati Anugerah, S.H., LL.M

Charolinda, S.H., MLS

Subbidang Sumber Daya Alam Vito Prihartono, SH

Selain itu, terdapat 2 (dua) dukungan staf lain, yakni 1 (satu) Pengolah Data, yakni Ramelan, dan 1 (satu) Sekretaris, yakni Dirin. D. Sumber Daya Manusia Dari struktur organisasi tersebut di atas, jumlah sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Asdep Perancangan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berjumlah 10 orang, dengan komposisi sebagai berikut:


Tabel 1.2 Jumlah SDM Berdasarkan Golongan, Eselon, Pendidikan dan Jenis Kelamin

No

Gol/Ruang

Eselon

Pendidikan

Jenis Kelamin L

P

Jumlah

Keterangan

Asdep

1.

IV/c

II a

S2

1

-

1

2.

IV/a

III a

S2

2

1

3

1. Kabid Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenaga-kerjaan 2. Kabid Ekonomi Makro, Keuangan, dan Ketahanan Pangan 3. Kabid Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alam

4.

5.

III/c

III/b

IV a

IV a

S2

1

-

1

Kasubbid Moneter, Fiskal, dan Badan Usaha

S1

1

-

1

Kasubbid Sumber Daya Alam

S2

-

2

2

1. Kasubid Ketahanan Pangan dan Pembangunan Daerah Tertinggal 2. Kasubid Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Investasi

6.

III/a

Staf

S1

2

1

3

Analis Hukum

7.

III/a

Staf

S1

1

-

1

Pengolah Data

8.

II/d

Staf

SLTA

1

-

1

Sekretaris

7

3

13

Total

Memperhatikan komposisi pegawai tersebut dibandingkan dengan tugas dan fungsi yang diemban Asdep Perancangan PUU Bidang Perekonomian, SDM yang dimiliki secara kuantitas masih minim, namun dari sisi kualitas sudah memadai karena SDM didukung dengan pendidikan formal yang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Di samping itu, pegawai juga telah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial sesuai dengan tingkat jabatannya, dan dibekali dengan pelatihan keterampilan guna mendukung kemampuan pegawai.


E. Sistematika Laporan Sistematika penyajian LAKIP Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian Tahun 2014 ini disusun sebagai berikut : BAB I Pendahuluan Bab ini menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan LAKIP Tahun 2014 serta gambaran tugas dan fungsi

utama

serta

struktur

organisasi

Asdep

Bidang

Perancangan PUU Bidang Perekonomian. BAB II Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2014 Bab ini menjelaskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan, IKU, penetapan kinerja dan target capaian kinerja Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian tahun 2014. BAB III Akuntabilitas Kinerja Menjelaskan analisis atas capaian IKU dan capaian Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian tahun 2014 dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap: a. Pencapaian sasaran strategis. b. Review atas perencanaan kinerja dan capaian kinerja; serta c. Akuntabilitas keuangan. BAB IV Penutup Bab ini berisi kesimpulan menyeluruh LAKIP Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian Tahun 2014 dan rekomendasi bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.


BAB II RENCANA KINERJA, PENETAPAN KINERJA DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2014

A.

TUJUAN STRATEGIS Keberhasilan Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diukur dari keberhasilan pencapaian tujuannya. Tujuan Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan visi dan misi Sekretariat Kabinet. Dengan tujuan tersebut, Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian dapat secara tepat mengetahui apa yang dilaksanakan oleh organisasi dalam mencapai misinya. Tujuan

Asisten

Deputi

Bidang

Perancangan

PUU

Bidang

Perekonomian dirumuskan, sebagai berikut:

Memberikan dukungan teknis, administrasi dan pemikiran yang prima dalam rangka mendukung Deputi Bidang Perekonomian di bidang perancangan perundang-undangan bidang perekonomian.

Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan pencapaian dari sasaran strategis tersebut diatas melalui pencapaian target-target dalam


indikator sasaran strategis, yang diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan yang direncanakan. Sesuai dengan Renstra Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian Tahun 2010-2014, pada Tahun

2014

Asisten

Deputi

Bidang

Perancangan

PUU

Bidang

Perekonomian menyelenggarakan kegiatan sebagai pelaksanaan dari tugas dan fungsi untuk mencapai sasaran yang telah direncanakan yaitu:

Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden di bidang perancangan perundangundangan di bidang perekonomian

B. SASARAN STRATEGIS Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Oleh karena itu, sasaran perlu ditetapkan guna memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian. Keberhasilan untuk mencapai sasaran perlu direncanakan serta dirumuskan secara terukur dan spesifik untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian.


Dengan mengacu pada tujuan yang ingin dicapai di atas, sasaran Asisten

Deputi

Bidang

Perancangan

PUU

Bidang

Perekonomian

dirumuskan sebagai berikut: a) Untuk tujuan ”Meningkatnya kualitas hasil analisis atas perumusan rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan

di

bidang

perekonomian,

dan

hasil

pemantauan dan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Perpres, Keppres, dan Inpres di bidang perekonomian”, maka sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis atas perumusan rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. 2. Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pemantauan dan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Perpres, Keppres, dan Inpres di bidang perekonomian. b) Untuk

tujuan

”Meningkatnya

kualitas

penyelesaian

rancangan

Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden di bidang perekonomian”, maka sasaran yang ingin dicapai adalah:

Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres di bidang perekonomian


C. TARGET Pada tahun 2014 Asisten Deputi Bidang Perancangan Perundangundangan Bidang Perekonomian sebagai salah satu unit kerja eselon II di Deputi Bidang Perekonomian mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan pencapaian Sasaran Strategis 1 dan Sasaran Strategis 2 Sekretariat Kabinet, yaitu: Sasaran Strategis 1:

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hasil Analisis Kebijakan

Sasaran Strategis 2:

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Penyelesaian Perpres, Keppres, dan Inpres di bidang perekonomian

Guna mendukung pencapaian target-target dalam indikator sasaran strategis tersebut di atas, pada Tahun 2014 Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian menyelenggarakan 1 (satu) kegiatan sebagai pelaksanaan dari tugas dan fungsi untuk mencapai sasaran yang telah direncanakan yaitu:


Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden di bidang Perancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian

Kegiatan yang dilakukan oleh Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian sepanjang Tahun 2014, beserta indikator kinerjanya dan rencana tingkat capaian (target) yang hendak dicapai pada prinsipnya tergambar dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2012, Asisten

Deputi

Bidang

Perancangan

Perundang-undangan

Bidang

Perekonomian memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut: 1. Penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan

dan

program

pemerintah

dalam

bentuk

peraturan

perundang-undangan di bidang perekonomian; 2. Penyiapan dan penyampaian analisis terhadap persetujuan prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang perekonomian; 3. Penyusunan pendapat hukum sebagai hasil analisis terhadap substansi permasalahan dalam Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang perekonomian;


4. Penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang perekonomian; dan 5. Pemantauan dan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang perekonomian. Dari kelima tugas dan fungsi tersebut diatas, Asisten Deputi Bidang Perancangan

Perundang-undangan

Bidang

Perekonomian

memiliki

target capaian untuk menyelesaikan 215 laporan dan 25 naskah peraturan

perundang-undangan

(Peraturan

Presiden,

Keputusan

Presiden dan Instruksi Presiden). Target capaian 215 laporan tersebut dibagi menjadi 166 laporan untuk rencana kebijakan dan rancangan peraturan perundang-undangan, dan 49 laporan untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Presiden. Perlu

disampaikan

bahwa

25

naskah

peraturan

perundang-

undangan tersebut merupakan produk akhir dari pelaksanaan tugas dan fungsi 4, yang pada prinsipnya penetapannya oleh Presiden disertai pula dengan laporan yang disiapkan. Target kinerja yang direncanakan untuk dicapai adalah 97% dari 215 laporan dan 25 naskah peraturan perundang-undangan. Lebih jelasnya, target rencana kinerja tahun 2014 dimaksud dapat dilihat dari tabel berikut.


Tabel 2.1 Target Rencana Kinerja/Output Tahun 2014 Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET KINERJA TAHUNAN (%) 3

TAHUNAN (Kuantitas) 4

1

2

Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dalam bentuk PUU di bidang perekonomian.

Persentase penyelesaian hasil analisis perumusan rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian secara tepat waktu.

97%

166

Persentase saran perumusan rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundangundangan di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti

97%

166

Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Perpres, Keppres, dan Inpres di bidang perekonomian

Persentase penyelesaian hasil analisis atas pengamatan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian secara tepat waktu.

97%

Persentase saran hasil pengamatan dan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundangundangan di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti.

97%

49

Persentase penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres di bidang perekonomian secara tepat waktu.

97%

25

97%

25

Persentase RPerpres, RKeppres, dan RInpres di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti.

49

PROGRAM/KEGIATAN

5

Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden di bidang perancangan peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian melalui melalui pengumpulan data/pemantauan/rapat koordinasi/diskusi/semin ar

ANGGARAN (RP) 6

600000000 (setelah kebijakan penghematan 496.436.000)

Untuk lebih jelasnya, indikator tepat waktu dan ditindaklanjuti dijelaskan sebagai berikut.


“Tepat Waktu”

Indikator penyelesaian

“tepat

waktu”

menekankan

hasil

analisis

perumusan

pada

proses

rencana,

kecepatan

pengamatan,

pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah serta penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres di bidang perekonomian sesuai dengan standar hari yang telah ditetapkan yang terdiri: 

Persentase penyelesaian hasil analisis perumusan rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundangundangan di bidang perekonomian secara tepat waktu.



Persentase

penyelesaian

hasil

analisis

atas

pengamatan

dan

pemantauan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian secara tepat waktu. 

Persentase penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres di bidang perekonomian secara tepat waktu. Kecepatan penyelesaian ini diukur berdasarkan berkas yang masuk

ke Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian sampai dengan berkas tersebut selesai dianalisis untuk disampaikan kepada Deputi Bidang Perekonomian. Sedangkan tepat waktu artinya, waktu penyelesaian berkas tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam Standar Pelayanan (7 hari).


Metode perhitungan target indikator kecepatan penyelesaian hasil analisis perumusan rencana kebijakan dan program pemerintah dan hasil analisis atas pengamatan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang tepat waktu, dihitung dengan menggunakan rumus dibawah ini:

(jumlah penyelesaian berkas/rancangan PUU yang tepat waktu ) ______________________________________________________ x 100% n Ket: n = jumlah penyelesaian berkas saran kebijakan Keterangan: Ket: n = jumlah penyelesaian berkas saran kebijakan n : jumlah penyelesaian berkas saran kebijakan/rancangan PUU.

Penetapan indikator kinerja yang diukur dengan menggunakan persentase (%) dilakukan dengan pertimbangan bahwa jumlah berkas masuk yang harus diproses oleh Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian tidak bisa diprediksi. Guna mendukung kinerja Deputi Bidang Perekonomian dan peningkatan dari kinerja pada tahun sebelumnya

serta

mendukung

pelaksanaan

reformasi

birokrasi

di

lingkungan Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian pada Tahun 2014 menetapkan target sebesar 97%. Penetapan target sebesar 97% berbeda dengan target yang ada di dalam Renstra (100%) dengan beberapa pertimbangan diantaranya, kurangnya jumlah

Sumber

Daya

Manusia

(SDM),

adanya

beberapa

berkas/RPerpres/RKeppres/RInpres dan pekerjaan dari tugas dan fungsi yang lain, yang masuk secara bersamaan.


“Ditindaklanjuti”

Indikator “ditindaklanjuti” menekankan pada pencapaian Outcome, yaitu

substansi

saran

hasil

analisis

yang

dihasilkan

tepat,

dan

ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian kepada Sekretaris Kabinet atau kepada para stakeholder kementerian/lembaga terkait terkait

untuk

dijadikan

bahan

pertimbangan

dalam

pengambilan

keputusan, yang terdiri atas: 

Persentase saran perumusan rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti.



Persentase

saran

hasil

pengamatan

dan

pemantauan

atas

pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian

yang

ditindaklanjuti. 

Persentase RPerpres, RKeppres, dan RInpres di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti. Saran terhadap rencana kebijakan dan program pemerintah serta

saran hasil pengamatan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti menunjukkan ketepatan saran yang diberikan kepada Deputi Bidang Perekonomian. Pengertian “yang ditindaklanjuti” diukur berdasarkan perhitungan jumlah laporan saran hasil analisis yang disampaikan kepada Deputi Bidang Perekonomian ditindaklanjuti untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, yakni disampaikan kepada Sekretaris Kabinet, disampaikan kepada

Deputi

lain

di

Sekretariat

Kabinet,


atau

pejabat

kementerian/lembaga lain di luar Sekretariat Kabinet. Selain itu, dalam kapasitasnya sebagai eselon II, Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian dalam pelaksanaan tugasnya apabila diperlukan dapat

membuat

dan

mengirimkan

surat

kepada

stakeholders

kementerian/lembaga terkait, yang antara lain memuat hasil analisis atas substansi suatu perundang-undangan, dan permintaan nomor Lembaran Negara/Tambahan Lembaran Negara dalam rangka pengundangan suatu Peraturan Presiden yang telah ditetapkan oleh Presiden. Sedangkan khusus untuk indikator persentase RPerpres, RKeppres, RInpres di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti digunakan untuk mengukur “kualitas” dari penyiapan penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang diajukan oleh Menteri atau Pimpinan LPNK kepada Presiden. Penyelesaian penyiapan RPerpres, RKeppres, dan RInpres oleh Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian kepada Deputi Bidang Perekonomian untuk diajukan kepada Sekretaris Kabinet (untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden) dikatakan tepat apabila

penyelesaian

penyiapan

RPerpres,

RKeppres,

dan

RInpres

tersebut tepat dari sisi substansi dan teknis perundang-undangannya. Tepat dari sisi substansi antara lain adalah apabila hasil analisis atau penelitian terhadap suatu rancangan dapat ditindaklanjuti atau disetujui oleh Sekretaris Kabinet, dan selanjutnya juga disetujui oleh Presiden. Selain itu dari sisi teknis perundang-undangan sudah sesuai dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan

(Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan dan Perpres Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang

Nomor

12

Tahun

2011

tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) dan praktek legal drafting pada umumnya.


Lebih jelas, wujud dari penyampaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang ditindaklanjuti tersebut meliputi: 1.

Deputi Bidang Perekonomian mengajukan kepada Sekretaris Kabinet naskah Rancangan PUU untuk diajukan kepada Presiden guna ditetapkan menjadi Peraturan Presiden (Perpres), Keputusan Presiden (Keppres), dan Instruksi Presiden (Inpres).

2.

Deputi Bidang Perekonomian mengajukan naskah surat kepada Sekretaris Kabinet untuk dikirimkan kepada Instansi Pemrakarsa agar Rancangan PUU disempurnakan atau dikaji kembali oleh Instansi Pemrakarsa, berdasarkan hasil analisis hukum Sekretariat Kabinet atau hasil kesepakatan dalam rapat koordinasi.

3.

Deputi Bidang Perekonomian mengajukan naskah surat kepada Sekretaris Kabinet untuk dikirimkan kepada instansi yang kompeten, sebagai contoh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, untuk terlebih dahulu mengoordinasikan Rancangan PUU dimaksud.

4.

Deputi Bidang Perekonomian mengajukan naskah surat kepada Sekretaris Kabinet untuk dikirimkan kepada instansi terkait untuk meminta pertimbangan terhadap Rancangan PUU yang diajukan.

5.

Deputi Bidang Perekonomian mengajukan naskah surat/memo kepada Sekretaris Kabinet untuk permintaan paraf persetujuan pada naskah asli Rancangan PUU kepada Instansi Pemrakarsa dan instansi terkait lainnya.

6.

Deputi Bidang Perekonomian mengajukan memo kepada Sekretaris Kabinet untuk disampaikan kepada Presiden sehubungan dengan adanya persoalan substansial yang tidak dapat diputuskan oleh Instansi Pemrakarsa dan instansi terkait lainnya.


Metode perhitungan target indikator ketepatan saran perumusan rencana

kebijakan

dan

program

pemerintah

serta

saran

hasil

pengamatan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti dihitung dengan menggunakan rumus berikut.

Keterangan: n : Jumlah saran yang disampaikan. Sedangkan

untuk

RPerpres,

RKeppres,

dan

RInpres

yang

ditindaklanjuti tersebut, metode perhitungan target indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

(jumlah penyelesaian naskah rancangan yang ditindaklanjuti ) ∑ = _________________________________________ _________x 100% N

Ket: n = jumlah penyelesaian naskah rancangan yang disampaikan

Dalam mendukung kegiatan, Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian akan menyelenggarakan sub-sub kegiatan sebagai pelaksanaan dari tugas dan fungsinya yaitu: -

Pengumpulan dan pengolahan data;

-

Pemantauan;

-

Rapat koordinasi;

-

Diskusi;


-

Seminar. Detail kegiatan yang dilaksanakan oleh Asisten Deputi Bidang

Perancangan PUU Bidang Perekonomian sebagai pelaksanaan dari tugas dan fungsi dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.2 Detail Kegiatan Pelaksanaan Tugas Fungsi Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian TUGAS FUNGSI

a. penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundangundangan di bidang perekonomian. b. penyiapan dan penyampaian analisis terhadap persetujuan prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang perekonomian. c. penyusunan pendapat hukum sebagai hasil analisis terhadap substansi permasalahan dalam Rancangan

KEGIATAN

Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden di bidang perancangan peraturan perundangundangan di bidang perekonomian

DETAIL KEGIATAN

RENCANA ANGGARAN (RP)

Pengumpulan data/ pemantauan/rapat koordinasi/diskusi

239.335.000 (setelah revisi 187.232.000)

Pengumpulan data/rapat koordinasi

18.840.000 (setelah revisi 8.280.000)

Pengumpulan data/rapat koordinasi/pemantauan /seminar

63.926.000 (setelah revisi 23.263.000)


TUGAS FUNGSI

KEGIATAN

DETAIL KEGIATAN


Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang bidang perekonomian. d. penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang perekonomian. e. pemantauan dan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang perekonomian.

Pengumpulan data/ pemantauan/rapat koordinasi/diskusi/ seminar

Pengumpulan data/ rapat koordinasi/ pemantauan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian

TOTAL

145.278.000 (setelah revisi 162.294.000)

109.007.000 (setelah revisi 115.367.000)

23.614.000 (setelah revisi 0) 600.000.000 (setelah revisi 496.436.000)

Kegiatan yang dilakukan oleh Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian sepanjang Tahun 2014, beserta indikator kinerjanya dan rencana tingkat capaian (target) yang hendak dicapai dirinci dalam tabel di bawah ini:


Tabel 2.3 Indikator Kinerja dan Target Capaian Tahun 2014 KEGIATAN

SASARAN STRATEGIS

OUTPUT

Penyelenggara an Pelayanan Dukungan Kebijakan kepada Presiden di bidang perancangan perundangundangan di bidang perekonomian

Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan di bidang perekonomian

Hasil analisis kebijakan dalam bentuk PUU di bidang perekonom ian yang berkualitas.

INDIKATOR

1. Persentase

TARGET


97%

345.715.000 (setelah revisi 218.775.000)

hasil analisis perumusan rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk PUU di bidang perekonomian secara tepat waktu. 2. Persentase saran perumusan rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk PUU di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti

97%

3. Persentase hasil pemantauan dan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di

97%


109.007.000 (setelah revisi 115.367.000)

KEGIATAN

SASARAN STRATEGIS

OUTPUT

INDIKATOR

TARGET


bidang perekonomian secara tepat waktu.

Perpres, Keppres, dan Inpres di bidang perekonomian yang berkualitas.

4. Persentase hasil pemantauan dan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti

97%

1. Persentase penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres di bidang perekonomian secara tepat waktu.

97%

2. Persentase RPerpres, RKeppres, dan RInpres di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti

97%


145.278.000 (setelah revisi 162.294.000)

Output/outcome yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian dari pelaksanaan kegiatan tersebut diatas, dimaksudkan untuk mendukung output/outcome Deputi Bidang Perekonomian. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian merupakan bentuk pelaksanaan dari 5 (lima) tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian. Tabel 2.4 Kegiatan dan Indikator Kinerja Atas Pelaksanaan Tugas Fungsi Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian

Kegiatan

Indikator

Pelaksanaan Tugas Fungsi Asisten Deputi

Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden di bidang perancangan perundangundangan di bidang perekonomian

1. Persentase penyelesaian hasil analisis perumusan rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian secara tepat waktu. 2. Persentase saran perumusan rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundangundangan di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti.

Indikator 1 dan 2 digunakan untuk mengukur kecepatan dan ketepatan kinerja dari pelaksanaan tusi 1, tusi 2, tusi 3, dan tusi 4 dari Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian, yaitu : Tusi 1 “Penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian.“ Tusi 2: “Penyiapan dan penyampaian analisis terhadap persetujuan prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang perekonomian.” Tusi 3 : “Penyusunan pendapat hukum sebagai hasil analisis terhadap substansi permasalahan dalam Rancangan Peraturan Presiden,


Kegiatan

Indikator

Pelaksanaan Tugas Fungsi Asisten Deputi Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang bidang perekonomian.”

3. Persentase penyelesaian hasil analisis atas pemantauan dan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang perekonomian secara tepat waktu.

Indikator 3 dan 4 digunakan untuk mengukur kecepatan dan ketepatan kinerja dari pelaksanaan tusi 5 Asisten Deputi Bidang Perancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian, yaitu : “Pemantauan dan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang perekonomian.”

4. Persentase penyelesaian hasil analisis atas pemantauan dan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti. 5. Persentase penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres di bidang perekonomian secara tepat waktu.

Indikator 5 dan 6 digunakan untuk mengukur kecepatan dan ketepatan kinerja dari pelaksanaan tusi 4 dari Asisten Deputi Bidang Perancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian, yaitu:

6. Persentase RPerpres, RKeppres, dan RInpres di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti.

Tusi 4 “Penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang perekonomian.”


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 1. Sasaran Strategis Pertama Tepat Waktu Sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya, Sasaran Strategis

Asisten

Perekonomian

Deputi

pada

Bidang

tahun

Perancangan

2014

PUU

Bidang

dimaksudkan

untuk

mempertajam dan memperjelas kualitas outcome yang dihasilkan sehingga

dapat

menggambarkan

“manfaat”

hasil

analisis

kebijakan program pemerintah di bidang pemerintahan terutama bagi stakeholders. Untuk mengukur pencapaian sasaran ini, Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian menggunakan indikator kegiatan, yaitu indikator: a. Persentase penyelesaian hasil analisis perumusan rencana kebijakan dan progra m pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian secara tepat waktu; b. Persentase penyelesaian hasil analisis perumusan rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian secara tepat waktu; c. Persentase penyelesaian hasil analisis atas pemantauan dan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan

Presiden

dan

Instruksi

Presiden

di

perekonomian secara tepat waktu; dan

31 |LAKIP Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian Tahun 2014

bidang

d. Persentase penyelesaian hasil analisis atas pemantauan dan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan

Presiden

dan

Instruksi

Presiden

di

bidang

perekonomian yang ditindaklanjuti. Pemberian saran hasil analisis perumusan rencana kebijakan dan program pemerintah serta pemantauan dan evaluasi serta analisis atas pelaksanaanPeraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presidendilakukan melalui dua cara, yaitu top down dan bottom up. Pelaksanaan melaksanakan

secaratop

down

disposisi/arahan

ditentukan

Presiden

yang

untuk

disampaikan

melalui Sidang Kabinet, dan/atau disposisi/arahan Sekretaris Kabinet.Sedangkan

secara

bottom

up

artinya

ide

awal

pelaksanaannya diprakarsai oleh unit-unit kerja, dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Pelaksanaan kegiatan tersebut dapat pula dilakukan berdasarkan inisiatif maupun undangan dari instansi dan/atau pemerintah daerah yang terkait erat dengan substansi kebijakan dan program pemerintah yang akan dipantau. Inisiatif tersebut merupakan sikap

proaktif

unit

kerja

dalam

melaksanakan

kegiatan-

kegiatannya. a. Capaian Output Pencapaian Kinerja dari tiap indikator tersebut dihitung dengan berdasarkan dari capaian output dari pelaksanaan tugas dan fungsi Asdep Bidang Perancangan Perundangundangan Bidang Perekonomian Tahun 2014, yang meliputi: 1. Penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk

peraturan

perundang-undangan

di

perekonomian (218) 32 |LAKIP Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian Tahun 2014

bidang

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ini, Asisten Deputi Bidang

Perancangan

Perekonomian

Perundang-undangan

menghasilkan

106

laporan

Bidang kepada

pimpinan. Terkait dengan kegiatan yang dilakukan, kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi ini

dilakukan

melalui

pengumpulan

data/pemantauan/rapat koordinasi/diskusi, baik di dalam maupun di luar negeri, seperti: 1)

Laporan Hasil Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Presiden tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tena Kerja Pendamping, tanggal 6 Januari 2014 di Kementerian Hukum dan HAM.

2)

Laporan The First Meeting of The ASEAN Senior Economic for The Forty-Fifth ASEAN Economic Minister Meeting and Related Meetings, tanggal 13-15 Januari 2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar.

3)

Rapat

Persiapan

Sistem

Nasional

Penyusunan Keuangan

RPerpres Inklusif,

mengenai

tanggal

23

Januari 2014, di Kementerian Keuangan. Dari sisi anggaran, pelaksanaan tugas dan fungsi ini menyerap anggaran sebesar Rp176.710.051 (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus sepuluh ribu lima puluh satu rupiah), dari Rp239.335.000 (dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah (Rp.187.232.000 (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)).


Tabel 3.1 Capaian tugas dan fungsi 1 Jenis kegiatan Pengumpulan data/pemantauan/rapat/ koordinasi/diskusi

2. Penyiapan

dan

Jumlah laporan

Pagu Anggaran

Realisasi anggaran

106 laporan

Rp239.335.000

Rp176.710.051

(setelah revisi Rp187.232.000)

penyampaian

analisis

terhadap

persetujuan prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang perekonomian (219) Dalam pelaksana tugas dan fungsi ini, Asdep Bidang Perancangan

PUU

Bidang

Perekonomian

melakukan

beberapa kegiatan, yang menghasilkan 20 laporan, melalui pengumpulan data/pemantauan/ rapat koordinasi/diskusi di dalam negeri, diantaranya yakni laporan pembahasan substansi persetujuan prakarsa penyusunan RPerpres tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif dan rapat Permohonan Izin Prakarsa mengenai RPerpres tentang Ratifikasi ASEAN Framework Agreement on Multimoda Transportation, tanggal 4 Maret 2014 di Kementerian Luar Negeri. Dari sisi anggaran, pelaksanaan tugas dan fungsi ini menyerap anggaran sebesar Rp7.537.500 (tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dari Rp18.840.000 (delapan belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) (setepah revisi Rp8.280.000 (delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)).


Tabel 3.2 Capaian tugas dan fungsi 2 Jenis kegiatan

Jumlah laporan

Pagu Anggaran

Realisasi anggaran

Pengumpulan data/pemantauan/ rapat koordinasi/ diskusi

20 laporan

Rp18.840.000 (revisi menjadi Rp8.280.000)

Rp7.537.500

3. Penyusunan pendapat hukum sebagai hasil analisis terhadap substansi permasalahan dalam Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang bidang perekonomian (220) Dalam pelaksana tugas dan fungsi ini, Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian melaksanakan beberapa kegiatan, yang menghasilkan 113 laporan, dan dilakukan melalui pengumpulan data/pemantauan/rapat koordinasi/diskusi di dalam negeri, diantaranya yakni rapat

finalisasi

pengharmonisasian,

pembulatan

dan

pemantapan konsepsi RPerpres tentang Rencana Tata Ruang Borobudur dan Rencana Tata Ruang Jabodetabek, tanggal

25

Februari

2014

di

Ruang

Rapat

Menteri

Koordinator Bidang Perekonomian dan RPerpres tentang Pengadaan dan Standar Rumah Bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden, tanggal 28 Februari 2014 di Ruang Rapat Sekretaris Kabinet. Dari sisi anggaran, pelaksanaan tugas dan fungsi ini menyerap anggaran sebesar Rp21.815.500 (dua puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus rupiah), dari Rp63.926.000 (enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) (setelah revisi Rp23.263.000 (dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah)). 35 |LAKIP Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian Tahun 2014

Tabel 3.3 Capaian tugas dan fungsi 3 Jenis kegiatan

Jumlah laporan

Pagu Anggaran

Realisasi anggaran

Pengumpulan data/ pemantauan/rapat koordinasi/diskusi

113 laporan

Rp63.926.000 (setelah revisi Rp23.263.000)

Rp21.815.500

4. Penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang perekonomian (217). Dalam pelaksana tugas dan fungsi ini, Asdep Bidang Perancangan beberapa

PUU

kegiatan,

Bidang

Perekonomian

diantaranya

yakni

melakukan penyampaian

naskah Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015, dan rapat-rapat dalam menyelesaikan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Penugasan Kepada PT Hutama Karya untuk Mengembangkan Jalan Tol Trans Sumatera di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ini, Asisten Deputi Bidang

Perancangan

Perundang-undangan

Bidang

Perekonomian menghasilkan 265 laporan, termasuk 59 peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Presiden, termasuk

44

Peraturan

Presiden

yang

diajukan

pengundangan ke Kementerian Hukum dan HAM. Dari sisi anggaran, pelaksanaan tugas dan fungsi ini menyerap

anggaran

sebesar,

sebesar

Rp155.418.700

(seratus lima puluh lima juta empat ratus delapan belas ribu tujuh ratus rupiah) dari Rp145.278.000 (seratus


empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah (revisi menjadi Rp162.294.000 (seratus enam puluh dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)). Tabel 3.4 Capaian tugas dan fungsi 4 Jenis kegiatan

Jumlah laporan

Peraturan Perundangundangan (Perpres, Keppres, dan Inpres)

59 PUU

Penyelesaian Peraturan Perundangundangan

5. Pemantauan

dan

Pagu Anggaran

(44 Perpres, 13 Keppres, 2 Inpres)

Realisasi anggaran


265

evaluasi

serta

Rp155.418.700

analisis

atas

pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang perekonomian (221). Dalam pelaksana tugas dan fungsi ini, Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54

Tahun

Pemerintah

2010

tentang

sebagaimana

Pengadaan

telah

diubah

Barang/Jasa beberapa

kali

terakhir dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 di 5 (lima) provinsi/kabupaten/kota, yakni a. Kabupaten

Minahasa

Utara,

Sulawesi

Utara

pada

tanggal 19 s.d 21 Maret 2014 (laporan pemantau tersebut di upload dalam situs http://setkab.go.id/erabaru-pengadaan-barangjasa-pemerintah-bagian-1/ tanggal 24 Maret 2014, dengan pengunjung 6345); b. Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 24 s.d 26 April 2014 (laporan pemantau tersebut di upload dalam situs 37 |LAKIP Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian Tahun 2014

http://setkab.go.id/era-baru-pengadaan-barangjasapemerintah-bagian-2-manfaat-dan-hambatan/

tanggal

30 April 2014, dengan pengunjung 4492); c. Kota Balikpapan, Kalimantan Timur pada tanggal 4 s.d 6 Juni 2014 (laporan pemantau tersebut di upload dalam

situs

http://setkab.go.id/era-baru-pengadaan-

barangjasa-pemerintah-bagian-3-kritik-ataspelaksanaan-e-catalogue/ tanggal 19 Juni 2014, dengan pengunjung 4394); d. Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 13 s.d 15 Agustus 2014 (laporan pemantau tersebut di upload dalam

situs

http://setkab.go.id/era-baru-pengadaan-

barangjasa-pemerintah-bagian-4-rencanapembentukan-perwakilan-lkpp-di-daerah/

tanggal

24

Agustus 2014 dengan 4719 pengunjung); e. Kabupaten Bogor, Jawa Barat 9 September 2014. Tindak

lanjut

dari

pemantauan

tersebut

adalah

diselenggarakannya Rapat Koordinasi, yang dipimpin oleh Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian membahas

masalah-masalah

yang

timbul

dalam

pelaksanaan Perpres Pengadaan tersebut pada tanggal 8 Oktober 2014 di Sekretariat Kabinet, dan dihadiri wakilwakil dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN dan RB, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan perwakilan dari provinsi/kabupaten/kota yang menjadi objek pemantauan (rapat menjadi berita dalam

http://setkab.go.id/setkab-bantu-cari-solusi-ideal-

kelembagaan-ulp-mandiri/ pada tanggal 9 Oktober 2014, dengan jumlah pengunjung sebanyak 5383 dan dimuat sebagai

artikel

pada

http://setkab.go.id/era-baru-

pengadaan-barangjasa-pemerintah-bagian-5-selesai-ulp38 |LAKIP Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian Tahun 2014

mandiri-merupakan-sebuah-keniscayaan/

tanggal

16

Oktober 2014, dengan jumlah pengunjung sebanyak 8417). Hasil dari Rapat Koordinasi tersebut selanjutnya Sekretaris Kabinet mengeluarkan rekomendasi berupa surat yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri PAN dan RB, serta ditembuskan kepada stakeholder terkait dengan surat Nomor B.488/Seskab/VIII/2014 tanggal 15 Oktober 2014. Secara keseluruhan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kelima

ini,

Asdep

Bidang

Perancangan

PUU

Bidang

Perekonomian menghasilkan 165 laporan. Dari sisi anggaran, pelaksanaan tugas dan fungsi ini menyerap

anggaran

sebesar

Rp109.465.900

(seratus

sembilan juta empat ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus rupiah), dari Rp109.007.000 (seratus sembilan juta tujuh ribu rupiah) Rp115.367.000 (seratus lima belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah. Tabel 3.5 Capaian tugas dan fungsi 5 Asisten Deputi Bidang Perancangan Perundang-undangan Jenis kegiatan

Jumlah laporan

Pagu Anggaran

Realisasi anggaran

Pengumpulan data/rapat koordinasi/ pemantauan

165 laporan


Rp109.465.900

Dengan demikian, capaian tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Perancangan Perundang-undangan Bidang Perekonomian selama tahun 2014 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.


Tabel 3.6 Capaian Tugas dan Fungsi Th. 2014 Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian

KINERJA/OUTPUT

Target sesuai DIPA Th. 2014 3

Target sesudah revisi

Capaian Th. 2014

4

5

25

25

215

215

b.

ANGGARAN % Realisasi

Pagu

Realisasi

Sisa

6

7

8

9

103%

145.278.000 (setelah revisi 162.294.000)

155.418.700

6.875.300

195.81%

454.722.000 (setelah revisi 334.142.000)

315.528.951

18.613.094

59 PUU (44 Perpres, 13 Keppres, dan 2 Inpres)

404

Tepat Waktu Pada Tahun 2014, realisasi penyelesaian hasil analisis atas rencana

kebijakan

pemerintah

dalam

bentuk

peraturan

perundang-undangan di bidang perekonomian, secara tepat waktu adalah sebagaimana tabel berikut:


Tabel 3.7 Waktu Penyelesaian Hasil Analisis Atas Rencana Kebijakan Pemerintah dan Program Pemerintah dalam bentuk PUU Tahun 2014 Bulan

Jumlah Berkas Diproses

Jumlah Berkas Tepat Waktu

Jumlah Berkas Tidak Tepat Waktu

Persentasi (%)

Rata2 Waktu Penyelesaian (Hari)

Januari

23

22

1

95.65

4 hari

Februari

19

18

1

94.74

5 hari

Maret

21

20

1

95.23

5 hari

April

22

21

1

95.45

5 hari

Mei

22

21

1

95.45

6 hari

Juni

16

15

1

93.75

5 hari

Juli

13

12

1

92.30

5 hari

Agustus

17

17

-

100

4 hari

September

19

19

-

100

4 hari

Oktober

22

22

-

100

4 hari

November

23

20

3

86.95

4 hari

Desember

20

20

-

100

5 hari

Rata-rata

19.92

18.92

0.8

95.79

4.67 hari

Berdasarkan tabel di atas, realisasi penyelesaian hasil analisis rencana kebijakan Pemerintah dalam bentuk peraturan perundangundangan di bidang perekonomian, per bulan selama kurun waktu Tahun 2014 berkisar antara 4-5 hari dengan rata-rata 4.67 hari, dengan persentasi capaian 86.78% Sedangkan untuk pencapaian waktu penyelesaian hasil analisis atas pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan peraturan perundangundangan dalam kategori tepat waktu, dapat dilihat pada tabel berikut.


Tabel 3.8 Waktu Penyelesaian Hasil Analisis Atas Pemantauan Dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Perpres, Keppres, dan Inpres Tahun 2014 Bulan

Jumlah Berkas Diproses

Jumlah Berkas Tepat Waktu

Jumlah Berkas Tidak Tepat Waktu

Persentasi (%)

Rerata Waktu Penyelesaian (Hari)

Januari

11

11

-

100

4 hari

Februari

11

9

2

81.82

5 hari

Maret

12

11

1

91.67

5 hari

April

22

20

2

90.91

5 hari

Mei

12

12

-

100

6 hari

Juni

17

17

-

100

6 hari

Juli

15

12

3

80

5 hari

Agustus

13

13

-

100

4 hari

September

13

13

-

100

5 hari

Oktober

19

17

2

89.5

5 hari

November

11

11

-

100

4 hari

Desember

9

9

-

100

5 hari

Rata-rata

13.75

12.92

0.83

94.5

4.91 hari

Selain itu, perlu disampaikan bahwa capaian kinerja pemantauan dan evaluasi lebih rendah daripada capaian kinerja rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Hal ini dikarenakan rencana kebijakan dan program pemerintah tersebut menjadi prioritas utama dalam penyelesaian tugas pada

Asisten

Deputi

Bidang

Perancangan

PUU

Perekonomian.


Bidang

Penyelesaian hasil analisis rencana kebijakan pemerintah dan implementasi peraturan perundang-undangan secara tepat waktu ditentukan oleh target waktu berdasarkan SP Sekretariat Kabinet dan tingkat komplesitas substansi permasalahan serta beban pekerjaan yang terkait dengan penyelesaian peraturan perundang-undangan. Proses penyelesaian hasil analisis rencana kebijakan pemerintah dan implementasi peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: 1. Target waktu berdasarkan SP, yaitu: a. Bersifat Disposisi Prioritas, yaitu Disposisi Prioritas adalah

Disposisi

dengan

yang

diberikan

mencantumkan

penyelesaian

rencana

implementasi

peraturan

kata kebijakan

pimpinan/atasan “Prioritas”

untuk

pemerintah

perundang-undangan

dan dalam

jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari, atau jangka waktu tertentu yang dicantumkan dalam Disposisi, yang penyelesaiannya didahulukan. Termasuk dalam kategori Disposisi Prioritas adalah Disposisi yang mencantumkan kata “very top urgent”, “top urgent”, “urgent”, “sangat segera”, “segera” atau kata lain dengan maksud yang sama yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari staf. Pimpinan

memberikan

Prioritas

berdasarkan

nasional/negara ekonomi,

sosial

dan

petunjuk

bersifat

pertimbangan masyarakat

budaya,

dari

dan/atau

Disposisi

kepentingan segi

politik,

pertahanan

keamanan. b. Tidak bersifat Disposisi Prioritas,yaitu 6 (enam) hari. Sejumlah

berkas tidak bersifat disposisi prioritas dan

tingkat

kompleksitas

permasalahan

penyiapan


penyelesaian

hasil

analisis

rencana

kebijakan

pemerintah dan implementasi peraturan perundangundangan memerlukan proses penyelesaian yang lebih panjang (3 - < 6 hari) karena perlu didukung dengan pengumpulan data, meliputi rapat pembahasan atau rapat koordinasi dengan kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah guna klarifikasi substansi kebijakan

atau

latar

belakang

usulan

rencana

perubahan,

analisis peraturan perundang-undangan terkait, dan comparative studi dengan referensi terkait. 2. Tingkat kompleksitas hasil analisis rencana kebijakan pemerintah dan implementasi peraturan perundangundangan Kompleksitas kebijakan

permasalahan

pemerintah

perundang-undangan

dan

hasil

analisis

implementasi

tersebut

rencana peraturan

ditentukan

oleh

permasalahan hukum, seperti dampak yang mungkin timbul

urgensi

pengaturan,

keterkaitan

dengan

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat yang telah ada. Selain pengelompokkan berdasarkan sifat penanganan berkas rancangan

(Prioritas

dan

Tidak

Prioritas),

penghitungan

penyelesaian hasil analisis rencana kebijakan dan program pemerintah secara tepat waktu, juga dilakukan berdasarkan substansi dari kluster bidang, dengan rincian sebagai berikut:


Tabel 3.9 Rata-Rata Waktu Penyelesaian Hasil Analisis Rencana Kebijakan Berdasarkan Kluster Bidang Tahun 2014

No.

Kluster Bidang

Jumlah Berkas

Rata-Rata Waktu Penyelesaian Substansi (Hari)

102

5 hari

1.

Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan

2.

Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan

57

5 hari

3.

Prasarana, Riset, Teknologi dan Sumber Daya Alam

80

4 hari

239

14

-

4.67 hari

Rata-rata Bidang Perekonomian Jumlah Rata-Rata

Sedangkan untuk rata-rata waktu penyelesaian hasil analisis pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian, tergambarkan dalam tabel berikut: Tabel 3.10 Rata-Rata Waktu Penyelesaian Hasil Analisis Pemantauan dan Evaluasi Berdasarkan Kluster Bidang Tahun 2014

No.

Kluster Bidang

Jumlah Berkas


1.


79

5 hari

2.


51

5 hari

3.


35

5 hari

165

15

-

5 hari

Rata-rata Bidang Perekonomian Jumlah Rata-Rata


Dari pemaparan tersebut di atas, secara garis besar, capaian yang diraih oleh Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian dari sisi indikator kinerja dapat dilihat dari tabel berikut: Tabel 3.11 Capaian Indikator Tepat Waktu Tahun 2014 Kegiatan

Target

Output

Outcome

Outcome Dibanding Output (%)

Capaian Outcome (%)

laporan

%

laporan

%

laporan

%

Perumusan Rencana Kebijakan

166

97%

239

146%

227

137%

95%

98%

Pemantauan dan evaluasi

49

97%

165

363%

155

316%

94%

97%

Kisaran capaian tersebut pada prinsipnya dapat lebih dioptimalkan.

Namun,

beberapa

faktor

internal

yang

menghambat pencapaian pada tahun 2014, antara lain permasalahan jumlah SDM yang belum memadai/ideal dengan peta jabatan yang ada memadai, dan efisiensi penggunaan anggaran. c. Ditindaklanjuti Kualitas saran kebijakan program pemerintah di bidang perekonomian yang ditujukan kepada Sekretaris Kabinet tidak hanya dilihat dari aspek kecepatan namun juga dilihat dari ketepatannya. berdasarkan

Ukuran presentase

ketepatan saran

saran

kebijakan

kebijakan yang

dilihat

disampaikan

kepada stakeholdersuntuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, indikator kedua dalam Sasaran Strategis I yang berbunyi “Persentase saran kebijakan di 46 |LAKIP Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian Tahun 2014

bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti”, terutama oleh Deputi Bidang Perekonomian dimaksudkan sebagai presentase sebesar 97%

dari

keseluruhan

perekonomian

yang

jumlah

saran

diberikan

kebijakan

kepada

di

Deputi

bidang Bidang

Perekonomian atau stakeholders terkait yang ditindaklanjuti. Perlu disampaikan bahwa beberapa laporan kegiatan, seperti rapat koordinasi, pada tahun 2014 seringkali disampaikan secara lisan kepada Deputi Bidang Perekonomian atau laporan yang disiapkan

hanya

disampaikan

kepada

Deputi

Bidang

Perekonomian. Hal ini mengingat undangan yang disampaikan oleh kementerian/lembaga langsung menunjuk kepada Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian, atau pejabat di lingkungan Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang

Perekonomian,

atau

melaksanakan

disposisi

Deputi

Bidang Perekonomian. Akibatnya, laporan yang disampaikan tersebut banyak diantaranya tidak diteruskan kepada Sekretaris Kabinet. Penghitungan ketepatan berkas saran kebijakan di bidang perekonomian

yang

ditindaklanjuti

oleh

Deputi

Bidang

Perekonomian atau stakeholders lainnya, seperti surat Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian kepada Direktur Pengundangan Publikasi dan Kerja Sama, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM untuk pengundangan Peraturan Presiden. Sebagaimana telah disebut dimuka bahwa sejalan dengan perkembangan perumusan

organisasi

rencana

terdapat

kebijakan

yang

penyempurnaan dijadikan

fungsi

output

dan

indikator sub-kegiatan di tingkat eselon II. Sehubungan dengan hal tersebut, saran kebijakan pada Sasaran Pertama didalamnya terdapat

output

perumusan

rencana

kebijakan

maupun

penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang pada akhirnya bermuara berupa kebijakan yang 47 |LAKIP Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian Tahun 2014

dibentuk

dengan

peraturan

perundang-undangan

(Perpres,

Keppres, dan Inpres). Perumusan rencana kebijakan di dalamnya terdapat kegiatan ijin prakarsa, surat pertimbangan, hasil analisis kebijakan yang berasal dari kajian-kajian. Saran kebijakan terkait dengan

perumusan

rencana

kebijakan

dimaksud

memberi

kontribusi pada pencapaian sasaran Sekretariat Kabinet lainnya, yaitu sasaran kedua “Terwujudnya peningkatan penyelesaian rancangan Perpres, Keppres, dan Inpres yang di tindak lanjuti”. Sehubungan dengan penyelenggarakan fungsi manajemen kabinet yang menjadi fungsi Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian telah memberikan kontribusi yang maksimal. Bentuk kontribusi tersebut berupa informasi yang disampaikan kepada pengelola website Sekretariat, sebagai bahan penulisan artikel di website www.setkab.go.id. Informasi/artikel yang dimuat di dalam website setkab ini merupakan pelaksanaan tugas dari disposisi Sekretaris Kabinet secara langsung di dalam berkas atau inisiatif yang dilaksanakan oleh staf dalam rangka merespon perkembangan pemerintahan yang berkembang di masyarakat. Beberapa hasil pemantauan yang dilakukan oleh Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian juga dimuat dalam website Sekretariat Kabinet. Sebagai contoh, Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian menyiapkan Sekretaris Kabinet mengenai rekomendasi kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri PAN dan RB, serta ditembuskan kepada stakeholder terkait dengan surat Nomor B.488/Seskab/VIII/2014 tanggal 15 Oktober 2014, guna penyelesaian masalah Unit Layanan Pengadaan di daerah. Selain itu, Surat Edaran Sekretaris Kabinet kepada Menteri/Pimpinan Lembaga terkait Nomor SE-7/Seskab/V/2014 tanggal 19 Mei 2014

mengenai

Penghematan

dan

Pemotongan

Belanja

Kementerian/ Lembaga dalam rangka Pelaksanaan APBN 2014. 48 |LAKIP Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian Tahun 2014

Outcome hasil analisis rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang ditindaklanjuti dihitung berdasarkan jumlah output yang dicapai, yakni 239 berkas. Dari 239 berkas tersebut, jumlah output yang ditindaklanjuti sebesar 225 berkas. Tabel 3.12 Capaian Indikator Ditindaklanjuti Tahun 2014 Kegiatan

Target

Output

Outcome

laporan

%

laporan

%

laporan

%


Capaian Outcome (%)

Perumusan Rencana Kebijakan

166

97%

239

144%

225

136%

94%

97%

Pemantauan dan evaluasi

49

97%

165

337%

158

322%

96%

99%

Berdasarkan kategori pencapaian kinerja tersebut, dapat ditafsirkan

bahwa

terjadi

penurunan

capaian

kinerja

dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Hal ini kiranya disadari sebagai konsekuensi perubahan pendekatan cara penghitungan. Pendekatan yang digunakan tahun ini sesuai arahan Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Kabinet menggunakan output sebagai faktor utama untuk menghitung capaian outcome. Hal ini berbeda dengan pendekatan tahun sebelumnya yang berdasarkan pada target sebagai faktor utama penghitungan capaian kinerja.


2. Sasaran Strategis Kedua a. Tepat Waktu Dalam rangka mendukung capaian Sasaran Strategis Kedua yang menjadi tanggung jawab Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian tahun 2014 yaitu “Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden,

dan

Instruksi

Presiden”,

Asisten

Deputi

Bidang

Perancangan PUU Bidang Perekonomian telah melaksanakan tugas dan fungsi penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres dibidang

perekonomian.

Perekonomian

memiliki

Pada

tahun

tanggungjawab

2014

Deputi

terhadap

Bidang

pencapaian

Sasaran Strategis Kedua tersebut seperti tercermin dari uraian di bawah ini. Sebelumnya perlu disampaikan, bahwa target fisik peraturan perundang-undangan yang harus diselesaikan pada tahun 2014 oleh Asdep Bidang Perancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian adalah 25 naskah peraturan perundangundangan. Pada tahun 2014, Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian memproses 59 (lima puluh sembilan) berkas masuk RPerpres, RKeppres, dan RInpres dari instansi pemrakarsa, yang terdiri atas 44 (empat puluh empat) RPerpres, 13 (tiga belas) RKeppres dan 2 (dua) RInpres. Seluruh RPerpres, RKeppres, dan RInpres tersebut telah diproses secara tepat waktu dan ditindaklanjuti.

Definisi tepat waktu adalah penyelesaian PUU dilakukan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SP. Pada prinsipnya, RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang diproses secara tepat

waktu

oleh

Asdep

Bidang

Perancangan

PUU Bidang

Perekonomian, ditindaklanjuti oleh pimpinan. Hal ini mengingat setiap rancangan peraturan perundang-undangan yang diproses 50 |LAKIP Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian Tahun 2014

oleh Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian tersebut

merupakan

instrumen

atau

wujud

dari

kebijakan

Pemerintah, yang diperlukan ditetapkan dalam waktu segera. Berdasarkan

kriteria

tersebut,

gambaran

penyelesaian

RPerpres, RKeppres, dan RInpres dikategorikan sebagai berikut: Tabel 3.13 REKAPITULASI MATRIKS PENYELESAIAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN, RANCANGAN KEPUTUSAN PRESIDEN, DAN INSTRUKSI PRESIDEN

No.

Jumlah

Kategori

RPerpres

RKeppres

RInpres

Total

1.

Diproses tahun 2014

53

15

4

72

2.

Proses Pembahasan/Tindak Lanjut*

9

2

2

13

3.

Selesai**

44

13

2

59

* Status “pembahasan/tindak lanjut” meliputi seluruh rancangan yang sedang dalam proses pembahasan, pengajuan paraf persetujuan, maupun yang sudah diajukan ke Presiden namun belum ditandatangani. ** Status “selesai” meliputi seluruh rancangan yang telah ditandatangani oleh Presiden.

Maksud dalam proses tindak lanjut oleh Kementerian/ Lembaga adalah proses penyelesaian rencana perundang-udangan tersebut dikoordinasikan kembali penyempurnaannya oleh K/L dan permintaan paraf persetujuan Menteri/Kepala Lembaga terkait. Sedangkan status “selesai” meliputi seluruh rancangan yang

telah

ditandatangani

oleh

Presiden.

Kegiatan

ini

mencerminkan capaian output sekaligus outcome Sekretariat Kabinet di bidang penyelesaian peraturan perundang-undangan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dalam Tabel pada halaman berikut.


Tabel 3.14 DAFTAR PERATURAN PRESIDEN, KEPUTUSAN PRESIDEN, DAN INSTRUKSI PRESIDEN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PRESIDEN KATEGORI SELESAI

1. Peraturan Presiden No.

Peraturan Presiden

Tanggal Penetapan

1.

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Rencana Umum Energi Nasional

2 Januari 2014

2.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Dana Alokasi Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2014

22 Januari 2014

3.

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengesahan Protocol To Amend Certain Asean Economic Agreements Related To Trade In Goods (Protokol Untuk Mengubah Perjanjian Ekonomi Asean Tertentu Terkait Perdagangan Barang)

10 Februari 2014

4.

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2014 tentang Protokol Untuk Menambahkan Aturan Hambatan Teknis Perdagangan Dan Kebijakan Sanitary Dan Phytosanitary Dalam Persetujuan Perdagangan Barang Dari Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China)

21 April 2014

5.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang RPerpres tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

21 April 2014

6.

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal

23 April 2014

7.

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

24 April 2014

8.

Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015

16 Mei 2014

9.

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan PT PLN (Persero) Untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara

19 Mei 2014

10.

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 32 Tahun 2011 tentang MP3EI

30 Mei 2014

11.

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang RTR Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan

3 Juni 2014


No.

Peraturan Presiden

Tanggal Penetapan

12.

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan dan Standar Rumah Mantan Presiden RI dan/atau Mantan Wakil Presiden RI

3 Juni 2014

13.

Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara

11 Juni 2014

14.

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Papua

11 Juni 2014

15.

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya

11 Juni 2014

16.

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2014 tentang Pengesahan Statute Of The International Renewable Energy Agency (Statuta Badan Energi Terbarukan Internasional)

11 Juni 2014

17.

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2014 tentang Portal Indonesia National Single Windows

17 Juli 2014

18.

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Merapi

7 Juli 2014

19.

Peraturan Presiden nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping

10 Juli 2014

20.

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas

17 Juli 2014

21.

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2014 tentang Penugasan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Jaksa Agung, Dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Sebagai Kuasa Hukum Pemerintah Republik Indonesia Dalam Penanganan Gugatan Arbitrase Di International Center For Settlement Of Investment Disputes Terkait Gugatan Nusa Tenggara Partnership B.v. Dan Pt.newmont Nusa Tenggara Kepada Pemerintah Republik Indonesia Dan Pengajuan Gugatan Arbitrase Pemerintah Republik Indonesia Kepada Pt Newmont Nusa Tenggara Berdasarkan Arbitration Rules Of The United Nations Commission On International Trade Law

24 Juli 2014

21.

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku

23 Juli 2014

23.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang RTR Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya

13 Agustus 2014

24.

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2014 tentang Global Green Growth Institute

21 Agustus 2014

25.

Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2014 tentang Convention ATA Carnet

1 September 2014

26.

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2014 tentang Pengesahan Agreement Concerning the Establishment of a CGO in Indonesia (HCA CGO), with IDB

1 September 2014


No.

Peraturan Presiden

Tanggal Penetapan

27.

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Jersey untuk Pertukaran Informasi Berkenaan dengan Keperluan Perpajakan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Jersey for the Exchange of Information Relating to Tax Matters)

3 September 2014

28.

Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Guernsey untuk Pertukaran Informasi Berkenaan dengan Keperluan Perpajakan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Guernsey for the Exchange of Information Relating to Tax Matters)

3 September 2014

29.

Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2014 tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Isle of Man untuk Pertukaran Informasi Berkenaan dengan Keperluan Perpajakan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Isle of Man for the Exchange of Information Relating to Tax Matters)

3 September 2014

30.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Bermuda (sebagaimana telah diajukan oleh Pemerintah Inggris Raya dan Irlandia Utara) untuk Pertukaran Informasi Berkenaan Dengan Keperluan Perpajakan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of bermuda (as authorized by the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) for the Exchange of Information Relating to Tax Matter)

12 September 2014

31.

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar 2014-2019

15 September 2014

32.

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu

15 September 2014

33.

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil

15 September 2014

34.

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

15 September 2014

35.

Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Penugasan Kepada PT Hutama Karya untuk Mengembangkan Jalan Tol Trans Sumatera

17 September 2014

36.

Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air

17 Oktober 2014

37.

Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 33

17 Oktober 2014


No.

Peraturan Presiden

Tanggal Penetapan

Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus

2.

38.

Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

17 Oktober 2014

39.

Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2014 tentang Pembubaran Komite Ekonomi Nasional

17 Oktober 2014

40.

Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2014 tentang Pembubaran Komite Inovasi Nasional

17 Oktober 2014

41.

Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

28 November 2014

42.

Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Nusa Tenggara Timur

24 Desember 2014

43

Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

31 Desember 2014

44.

Peraturan Presiden Nomor 194 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penugasan kepada PT PLN (Persero) untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan Batu Bara, dan Gas

31 Desember 2014

Keputusan Presiden No

Tanggal Penetapan

Keputusan Presiden

1.

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perluasan Wilayah Kerja Perum Jasa Tirta I

22 Januari 2014

2.

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2014 tentang Penetapan Gambar Pahlawan Nasional Dr (HC) Ir. Soekarno dan Dr (HC) Drs. Mohammad Hatta dalam Kertas Rupiah NKRI

2 Juni 2014

3.

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2013

15 Juli 2014

4.

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kabupaten Karangasem, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Jember, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Solok, Kabupaten Bungo, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Merangin, Kabupaten Tebo, Kabupaten Banyuwangi, Kota Gunungsitoli, Kota Lhokseumawe, Kota Payakumbuh, Kota Tarakan, Kota Bengkulu, Dan Kota Pasuruan

21 Juli 2014


No

Tanggal Penetapan

Keputusan Presiden

5

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2014 tentang Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sulawesi Tengah

25 2014

Agustus

6

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2014 tentang Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sulawesi Utara

25 2014

Agustus

7

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2014 tentang Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Association Of Southeast Asian Nations

1 September 2014

8

Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air

17 September 2014

9

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Maluku Utara

17 September 2014

10

Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2014 tentang Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sumatera Selatan

17 September 2014

11

Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2014 tentang Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Nusa Tenggara Barat

17 September 2014

12

Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2014 tentang Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)

17 September 2014

13

Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Jepara, Kabupaten Agam dan Kabupaten Pariaman

17 September 2014

3. Instruksi Presiden No.

Instruksi Presiden

Tanggal Penetapan

1.

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014 Tentang LangkahLangkah Penghematan Dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014

19 Mei 2014

2.

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Peningkatan Daya Saing Nasional Dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi Association Of Southeast Asian Nations

1 September 2014

Perlu di sampaikan, selain untuk pengukuran kinerja penyiapan penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres, Sekretariat Kabinet juga selalu menyiapkan data dan meng56 |LAKIP Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian Tahun 2014

update posisi RPerpres, RKeppres, dan RInpres setiap bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan sebagaimana tabel di atas, terutama guna bahan sidang kabinet dan dengar pendapat dengan DPR. Waktu penyiapan penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres dihitung dengan menggunakan metode rata-rata sederhana.Perhitungan tersebut melibatkan populasi seluruh berkas

rancangan,

yang

dihitung

setiap

bulan

guna

memperoleh presentasi dari keseluruhan naskah yang bisa diselesaikan. Menurut SP Sekretariat Kabinet, penyiapan penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres merupakan pengajuan laporan hasil analisis hukum atas RPerpres, RKeppres, dan RInpres

beserta

rekomendasinya

mengenai

substansi,

konsepsi, maupun harmonisasi dengan PUU lainnya, dengan atau tanpa disertai pengajuan naskah RPerpres, RKeppres, atau RInpres dimaksud. Oleh karena itu, target waktu 5 (lima) hari dalam SP merupakan waktu pemrosesan oleh Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian dari mulai penerimaan berkas rancangan dari instansi pemrakarsa sampai

dengan

pengajuan

hasil

kajian

atas

rancangan

dimaksud. Pada Tahun 2014, realisasi penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres secara tepat waktu adalah 3,67 hari. Hal tersebut berdasarkan penghitungan penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres secara tepat waktu, dengan rekapitulasi

sebagaimana

tabel berikut:


Tabel 3.15 Waktu Penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres Tahun 2014 Bulan

Rerata Waktu Penyelesaian (Hari)

Januari

3 hari

Februari

3 hari

Maret

3 hari

April

4 hari

Mei

5 hari

Juni

4 hari

Juli

4 hari

Agustus

3 hari

September

4 hari

Oktober

4 hari

November

3 hari

Desember

4 hari

Rata-rata

3,67 hari

Penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres secara tepat waktu ditentukan oleh target waktu berdasarkan SP Sekretariat Kabinet

dan

tingkat

komplesitas

permasalahan

RPerpres,

RKeppres, dan RInpres yang diajukan oleh instansi pemrakarsa sebagai berikut: 1.

Target waktu berdasarkan SP, yaitu: a. Bersifat Disposisi Prioritas, yaitu Disposisi Prioritas adalah Disposisi

yang

mencantumkan

diberikan kata

pimpinan/atasan

“Prioritas”

untuk

dengan

penyelesaian


penyusunan RPerpres, RKeppres, atau RInpres dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari, atau jangka waktu tertentu

yang

dicantumkan

dalam

Disposisi,

yang

penyelesaiannya didahulukan. Termasuk dalam kategori Disposisi Prioritas adalah Disposisi yang mencantumkan kata “very top urgent”, “top urgent”, “urgent”, “sangat segera”, “segera” atau kata lain dengan maksud yang sama yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari staf. Pimpinan

memberikan

Prioritas

berdasarkan

nasional/negara

dan

petunjuk

bersifat

pertimbangan masyarakat

Disposisi

kepentingan

dari

segi

politik,

ekonomi, sosial budaya, dan/atau pertahanan keamanan bahwa suatu RPerpres, RKeppres, atau RInpres perlu segera ditetapkan menjadi Perpres, Keppres, dan Inpres, misalnya sebagai hasil sidang kabinet, rapat koordinasi tingkat menteri atau pertemuan/kunjungan Presiden RI dengan pimpinan negara lain/lembaga internasional yang menghasilkan MoU. Berkas

RPerpres,

memerlukan

RKeppres,

penyiapan

dan

penyelesaian

RInpres saran

yang bersifat

Prioritas berdasarkan SP yang waktu penyelesaiannya adalah: 1) <3 hari, antara lain: a. Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015; b. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan dan Standar Rumah Mantan Presiden RI dan/atau Mantan Wakil Presiden RI;


c. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015; d. Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; e. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan,

Pendistribusian,

dan

Harga

Jual

Eceran Bahan Bakar Minyak; f.

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014 tentang Langkah-langkah Penghematan dan Pengendalian Belanja

Kementerian

Negara/lembaga

Dalam

Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014. 2) 4-5 hari, antara lain: a. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Dana Alokasi Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2014; b. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengesahan

Protocol

To

Amend

Certain

Asean

Economic Agreements Related To Trade In Goods (Protokol Untuk Mengubah Perjanjian Ekonomi Asean Tertentu Terkait Perdagangan Barang); c. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; d. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan


Tanah

Bagi

Pembangunan

Untuk

Kepentingan

Umum. b. Tidak bersifat Disposisi Prioritas. Sejumlah

berkas tidak bersifat disposisi prioritas dan

tingkat

kompleksitas

penyelesaian

permasalahan

RPerpres,

RKeppres,

penyiapan

dan

RInpres

memerlukan proses penyelesaian yang lebih panjang (6 <11 hari) karena perlu didukung dengan seluruh kegiatan penyiapan penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres, meliputi rapat pembahasan atau rapat koordinasi dengan kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah guna klarifikasi,

harmonisasi

atau

mencapai

kesepakatan

substansi

RPerpres, RKeppres, dan RInpres, analisis

peraturan perundang-undangan terkait, dan comparative studi dengan referensi terkait. 2. Tingkat kompleksitas permasalahan RPerpres, RKeppres, dan RInpres Kompleksitas

permasalahan

RPerpres,

RKeppres,

dan

RInpres tersebut ditentukan oleh permasalahan terkait bentuk hukum, urgensi pengaturan, dampak yang mungkin timbul, perumusan maupun teknis perundang-undangan RPerpres, RKeppres, dan RInpres dimaksud. Pencapaian

tahun

ini

lebih

baik

dibandingkan

tahun

sebelumnya, yakni rata-rata penyelesaiannya 3,83 hari. Hal ini mengingat

rancangan

peraturan

perundang-undangan

yang

diajukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kepada

Presiden,

diproses

oleh

Asisten

Deputi

Bidang

Perancangan PUU Bidang Perekonomian berdasarkan tembusan surat

dan

rancangan

Perekonomian.

yang

Sedangkan

diperoleh

asli

surat

oleh tetap

Deputi

Bidang

diproses

sesuai

ketentuan persuratan yang berlaku di Sekretariat Kabinet. Dengan 61 |LAKIP Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian Tahun 2014

mekanisme seperti ini, tentunya mempercepat proses penyelesaian rancangan rancangan

peraturan peraturan

perundang-undangan. perundang-undangan,

Dari

berkas

seluruh

berkas

diproses oleh Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian dengan jangka waktu maksimal 5 (lima) hari. Selain pengelompokkan berdasarkan sifat penanganan berkas rancangan

(Prioritas

dan

Tidak

Prioritas),

penghitungan

penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres secara tepat waktu, yang dalam hal ini ditetapkan oleh Presiden, juga dilakukan berdasarkan substansi dari rancangan dan kluster bidang, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 3.16 Rata-Rata Waktu Penyelesaian RPerpres, RKeppres dan RInpres Berdasarkan Substansi Rancangan dan Kluster Bidang Tahun 2014

No.

Substansi Rancangan di Bidang Perekonomian

Jumlah Rancangan (Berkas)


1.


22

3,5 hari

2.


17

4,5 hari

3.


20

3 hari

Rata-Rata Waktu Penyelesaian Kluster Bidang (Hari)

Rata-rata Bidang Perekonomian

3,67 hari

Jumlah

59

11

b. Ditindaklanjuti Penghitungan persentase penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan

RInpres

di

bidang

perekonomian

yang

ditindaklanjuti,

dilakukan melalui pengukuran kualitas, yaitu apakah RPerpres, RKeppres, dan RInpres disetujui oleh Presiden dan dari sisi teknis


perundang-undangan terhadap Perpres, Keppres dan Inpresyang telah ditetapkan oleh Presiden telah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan

dan

praktek

legal

drafting.

Berdasarkan hal tersebut, 57 (lima puluh tujuh) rancangan peraturan perundang-undangan yang diajukan kepada Presiden ditetapkan menjadi Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden. Target penyelesaian RPerpres, RKeppres dan RInpres yang ditindaklanjuti sebesar 97% (25 naskah) sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 103% (59 naskah). Selanjutnya, berdasarkan kategori pencapaian kinerja, dapat dinyatakan bahwa pencapaian untuk

sasaran

ini

dikategorikan

memuaskan.

Hal

ini

menggambarkan bahwa IKU Sekretariat Kabinet (Persentase RPerpres,

RKeppres

dan

RInpres

yang

tepat

waktu

dan

ditindaklanjuti) telah berhasil dicapai melalui pencapaian sasaran tersebut. Penyelesaian RPerpres, RKeppres dan RInpres mengacu pada ketentuan

Undang-undang

Nomor

12

Tahun

2011

tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Adapun,

langkah-langkah

kerja

yang

dilakukan

dalam

kegiatan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, secara singkat dapat disampaikan sebagai berikut: 1) RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang diajukan oleh pimpinan Kementerian/LPNK, Kabinet/Wakil

oleh

Sekretaris

pimpinan

(Presiden,

Kabinet,

Deputi

Sekretaris Bidang

Perekonomian) secara hierarkis diteruskan kepada staf dengan disertai petunjuk penyelesaiannya. 2) Staf melakukan penelitian dan analisis terhadap prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan 63 |LAKIP Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian Tahun 2014

hasilnya disampaikan/dilaporkan secara hierarkis kepada pimpinan, baik mengenai bentuk hukum, urgensi pengaturan, dampak yang mungkin timbul, perumusan maupun teknis perundang-undangan dengan disertai berkas. 3) Dalam

hal

laporan/hasil

penelitian/analisis

menyatakan

terdapat permasalahan, maka dapat dilakukan: a) koordinasi dengan instansi terkait, baik melalui rapat maupun permintaan pertimbangan/persetujuan; b) melaporkan lebih lanjut pokok-pokok masalah kepada pimpinan. 4) RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang tidak lagi mengandung permasalahan disiapkan dalam bentuk naskah rancangan untuk

diteruskan

kepada

pimpinan

guna

mendapatkan

persetujuan/ penetapan Presiden. 5) Naskah RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang telah mendapat persetujuan/penetapan Presiden dibuatkan salinannya untuk kemudian digandakan dan didistribusikan kepada lembagalembaga tinggi negara, Kementerian/LPNK, Gubernur, dan Bupati/Walikota, serta lembaga terkait lainnya, antara lain Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN). Dalam rangka menunjang kegiatan tersebut, pada Tahun 2014 telah dilaksanakan 122 kali rapat penyelesaian RPerpres, RKeppres,

dan

RInpres

meliputi

rapat

109

kali

Rapat

di

Kementerian terkait (dalam kota), dan 13 kali Rapat di luar kota. Perlu disampaikan, pada dasarnya jumlah rapat pembahasan RPerpres, RKeppres, dan RInpres per tahun tidak dapat diprediksi karena ditentukan oleh ada tidaknya permasalahan RPerpres, RKeppres,

dan

RInpres

terkait

bentuk

hukum,

urgensi

pengaturan, dampak yang mungkin timbul, perumusan maupun teknis perundang-undangan. Artinya, tidak berarti bahwa jika jumlah rapat pembahasan meningkat berarti kinerja Deputi Bidang Perekonomian juga meningkat atau begitu pula sebaliknya. 64 |LAKIP Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian Tahun 2014

Dalam hal ini yang perlu ditekankan adalah bukan jumlah rapat pembahasan, namun substansi peran Deputi Bidang Perekonomian dalam setiap pembahasan RPerpres, RPerpres, dan RInpres baik di Sekretariat Kabinet maupun di instansi terkait (kuantitatif) serta keterlibatan dalam setiap proses penyelesaian RPerpres,

RKepres

dan

RInpres,

misalnya

laporan

hasil

penelitian/kajian maupun rumusan hasil pembahasan RPerpres, RPerpres, dan RInpres (kualitatif). Hal itulah yang menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian Sasaran 2 selain dari pengukuran atas jumlah RPerpres, RPerpres dan RInpres yang ditetapkan menjadi produk Perpres, Keppres dan Inpres. Substansi Perpres, Keppres, dan Inpres yang ditetapkan Presiden pada tahun 2014, antara lain: 1. Peraturan Presiden (Perpres) 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan

Presiden

tersebut

merupakan

pelaksnaan

ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan sebagai pengganti dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Perpres

tersebut

secara

substansi

memuat

rangkaian

sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang

untuk

tujuan

penetapan

dan

pengukuran,

pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban

dan

peningkatan

kinerja

pemerintah.


instansi



Peraturan

Presiden

Nomor

48

Tahun

2014

tentang

Perubahan atas Perpres Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan

Percepatan

dan

Perluasan

Pembangunan

Ekonomi Indonesia. Substansi pengaturan dalam Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2014 adalah mengidentifikasi kembali proyekproyek MP3EI yang visible dengan program percepatan pembangunan pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2010-2014 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014. 

Peraturan

Presiden

Nomor

52

Tahun

2014

tentang

Pengadaan dan Standar Rumah Mantan Presiden RI dan/atau Mantan Wakil Presiden RI. Substansi dalam

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014

tersebut merupakan pelaksanaan dari Pasal 8 UndangUndang

Nomor

7

Tahun

1978

tentang

Hak

Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden, dimana mantan Presiden dan/atau mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya diberikan sebuah rumah kediaman yang layak. Namun standar kelayakan atas rumah tersebut belum secara tegas tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2004 tentang Pengadaan Rumah Bagi Mantan Presiden

Dan/Atau

Mantan

Wakil

Presiden

Republik

Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2007, sehingga diperlukan pengaturan dalam rangka menjamin kesetaraan pemberian penghargaan pemerintah kepada Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden RI.


Dengan adanya standar tersebut, diharapkan pemberian rumah bagi mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden tersebut dapat disamakan bagi semua mantan Presiden dan mantan wakil Presiden untuk setiap periode.

2. Keputusan Presiden 

Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2014 tentang Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) Keputusan Presiden tersebut merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero), sebagai pengganti Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2006 tentang Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero). Perubahan

tersebut

mengoptimalkan jabatan Perseroan

dilakukan

pelaksanaan

keanggotaan (Persero),

tugas

dalam

rangka

dan

penyesuaian

Komite

Privatisasi

Perusahaan

yang

mengalami

perubahan

nomenkelatur sebagai bagian dari kebijakan pemerintah. Secara substansi Komite Privatisasi mempunyai tugas sebagai berikut: a.

merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan persyaratan pelaksanaan Privatisasi;

b.

menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar proses Privatisasi Persero; dan

c.

membahas

dan

memberikan

jalan

keluar

atas

permasalahan strategis yang timbul dalam proses Privatisasi

Persero

termasuk

yang

berhubungan

dengan kebijakan sektoral Pemerintah.


3.

Instruksi Presiden 

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014 tentang Langkahlangkah

Penghematan

Dan

Pengendalian

Belanja

Kementerian Negara/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 Instruksi

Presiden

Nomor

4

Tahun

2014

tersebut

dimaksudkan sebagai langkah kebijakan Pemerintah dalam APBN Tahun Anggaran 2014 untuk mengurangi dampak risiko fiskal terhadap pelaksanaan APBN. Langkah-langkah

kebijakan

pengendalian

tersebut,

meliputi: 1) penghematan dan pengendalian belanja Kementerian Negara/Lembaga; 2) masing-masing K/L melakukan pemblokiran mandiri terhadap

Rencana

Kerja

dan

Anggaran

Kementerian/Lembaga, dan menyampaikannya kepada Kementerian Keuangan, untuk selanjutnya dilakukan pemblokiran dalam rangka pemotongan anggaran. Keberhasilan

Deputi

Bidang

Perekonomian

dalam

meningkatkan kualitas penyelesaian RPerpres, RKeppres dan RInpres dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: a. Implementasi good governance dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang mendorong akselerasi pelaksanaan pembangunan

nasional

melalui

kebijakan

pemerintah

termasuk penetapan beberapa Perpres, Keppres dan Inpres sebagaimana ditetapkan dalam Perpres Nomor 32 Tahun 2011

tentang

Masterplan

Percepatan

dan

Perluasan

Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 jo. Perpres Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perpres 68 |LAKIP Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian Tahun 2014

Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Inpres Nomor 4 Tahun 2011

tentang

Percepatan

Peningkatan

Akuntabilitas

Keuangan Negara. b. Komitmen

pemerintah

untuk

meningkatkan

kualitas

penetapan kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk Perpres, Keppres, dan Inpres. c. Komitmen Sekretariat Kabinet dalam meningkatkan kualitas penyiapan penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres. Dari

uraian

di

atas,

capaian

strategis

kedua

pada

prinsipnya berjumlah 59 (lima puluh sembilan) rancangan peraturan perundang-undangan. Untuk lebih jelasnya, capaian tersebut tergambar dalam tabel sebagai berikut: Tabel 3.17 Capaian Sasaran Strategis Kedua Indikator Kinerja

Target

Output

Outcome

dok

%

dok

%

dok

%


Persentase penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres di bidang perekonomian secara tepat waktu.

25

97%

59

236%

59

236%

100%

103%

Persentase penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti

25

97%

59

236%

59

236%

100%

103%


Capaian Outcome (%)

B. REVIU ATAS CAPAIAN KINERJA Meskipun

capaian

kinerja

telah

melampaui

target

yang

ditetapkan, namun dalam pengukuran tingkat capaian masih ditemui beberapa kendala, yaitu: a.

RPerpres,

RKeppres,

dan

RInpres

belum

mendapatkan

harmonisasi, kesepakatan, atau hasil koordinasi dari instansi terkait. Hal tersebut akhirnya mendorong Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian, dengan berdasarkan hasil

analisis,

Perekonomian

menyampaikan dan

Sekretaris

kepada

Deputi

Kabinet

bahwa

Bidang RPerpres,

RKeppres, dan RInpres tersebut masih perlu disempurnakan kembali

substansi

Kementerian

pengaturannya

Koordinator

di

Bidang

bawah

koordinasi

Perekonomian,

atau

dikordinasikan dengan kementerian/lembaga terkait. Akibatnya, sehingga seringkali penyelesaian RPerpres, RKeppres dan RInpres membutuhkan waktu lama karena harus melalui proses

pembahasan/pengoordinasian

kembali

dengan

kementerian/lembaga terkait. b.

Sumber Daya Manusia (SDM) pada Asisten Deputi Bidang Perancangan Perundang-undangan Bidang Perekonomian secara kuantitas masih belum ideal dari sisi peta jabatan yang ada. Hal ini mengingat 2 (dua) posisi Kepala Sub Bidang masih kosong, dan staf analis hukum hanya terdiri 3 orang.

c.

Dalam proses penyelesaian surat yang masuk ke Asisten Deputi Bidang Perancangan Perundang-undangan Bidang Perekonomian perlu dilakukan koordinasi baik dengan unit-unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian dan di Deputi lainnya maupun

dengan

instansi-instansi

lain

di

luar

Sekretariat

Kabinet. Terkait dengan waktu, kecepatan dalam berkoordinasi sangat mempengaruhi penyelesaian tugas oleh Asisten Deputi Bidang

Perancangan

Perundang-undangan


Bidang

Perekonomian. Dengan demikian perlu ditingkatkan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait tersebut. d.

Pelaksanaan Standar Pelayanan Sekretariat Kabinet, khususnya, dalam penyiapan penyelesaian RPerpres, RKeppres dan RInpres. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut, antara lain:

a.

Peningkatan

pembahasan

secara

intensif

dalam

rangka

mendapatkan harmonisasi, kesepakatan, atau hasil koordinasi dari instansi terkait dalam penyelesaian RPerpres, RKeppres dan RInpres baik di Sekretariat Kabinet maupun Kementerian terkait. b.

Penambahan pegawai sangat diperlukan, termasuk Tenaga Fungsional Perencana Program dan Pelaporan.

c.

Peningkatan kualitas kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait.

d.

Perlunya peningkatan kualitas pelaksanaan Standar Pelayanan Sekretariat Kabinet, antara lain, terkait penyiapan penyelesaian RPerpres, RKeppres dan RInpres. Demikian pula, secara paralel dilakukan peningkatan kuantitas dan kualitas SDM melalui penambahan pegawai dan program capacity building. Pembangunan dan pengembangan mail trackingsystem (tata persuratan elektronik) terintegrasi terkait RPerpres, RKeppres, dan RInpres pada unit kerja terkait di lingkungan Sekretariat Kabinet.


BAB IV PENUTUP

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Asisten Deputi Bidang Perancangan

PUU

Bidang

Perekonomian

selalu

berupaya

untuk

mengimplementasikan akuntabilitas sebagai wujud implementasi prinsipprinsip

pemerintahan

yang

baik

(good

governance).

Untuk

itu,

penyusunan laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi, kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta penyelesaiannya guna memperbaiki kinerja. Laporan akuntabilitas kinerja Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian menguraikan pelaksanaan dan pencapaian sasaran, tujuan, tugas dan fungsi sesuai indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian Tahun 2014. Pada tahun 2014, Deputi Bidang Perekonomian melaksanakan tugas dan fungsi yang dijabarkan melalui penyelenggaraan dukungan kebijakan kepada Presiden di bidang perancangan peraturan perundangundangan

bidang

perekonomian.

Walaupun

realisasi

yang

dicapai

melebihi target yang telah ditetapkan, pada prinsipnya pencapaian target tersebut dinilai masih dapat dicapai jauh lebih optimal. Adapun

kendala

dan

permasalahan

yang

dihadapi

dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Perekonomian selama tahun 2014, pada prinsipnya meliputi perlunya peningkatan koordinasi dan kerja sama baik dengan instansi/lembaga terkait maupun unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet. Untuk itu, tindak lanjut yang diperlukan adalah perlunya segera penetapan SOP di Sekretariat Kabinet. Dari sisi SDM, peningkatan kualitas SDM perlu dilakukan dengan 72 LAKIP Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian T1hun 2014

mengadakan atau mengikutsertakan staf dalam berbagai diklat, seminar dan sebagainya yang sesuai dengan kebutuhan unit organisasi di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian dan tugas dan fungsi masingmasing staf. Pemenuhan jumlah SDM dinilai pula sebagai salah satu tindak lanjut yang perlu direalisasikan, mengingat kekurangan SDM merupakan salah satu permasalahan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Dari

sisi

sarana

dan

prasarana

penunjang,

dukungan

dan

kelengkapan sarana dan prasarana penunjang merupakan faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi. Untuk itu, update sarana dan prasarana perlu untuk dilakukan. Dari sisi anggaran, perencanaan

kegiatan

harus

dilaksanakan

secara

baik.

Pencairan

anggaran untuk pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara efisien dan secepat mungkin, agar tidak mengganggu pencapaian output. Selain itu, dalam hal perlu dilakukan, proses revisi anggaran kiranya dapat dipercepat realisasinya. Secara umum, gambaran tentang pelaksanaan tugas dan fungsi yang tertuang dalam laporan ini diharapkan dapat memberikan stimulus bagi

seluruh

Perekonomian

pejabat

dan

untuk

terus

pegawai

di

melakukan

lingkungan

Deputi

perbaikan-perbaikan

rangka meningkatkan kinerjanya. __________________


Bidang dalam

KATA PENGANTAR. Jakarta, Januari 2015 Asisten Deputi Bidang Perancangan Perundang-undangan Bidang Perekonomian. Satya Bhakti Parikesit

Recommend Documents