ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR 13/G/2013/PTUN-BL TENTANG GUGATAN ATAS PENOLAKAN PENDAFTARAN TANAH MASYARAKAT BRANTI Muhamad Rusjana, Upi Hamidah, S.H., M.H., Satriya Prayoga, S.H., M.H. Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl. Soemantri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng Bandar Lampung 35145 e-mail :
[email protected]
ABSTRAK Pendaftaran tanah di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Kasus yang terjadi pada penelitian ini merupakan sengketa yang terjadi antara Warga Desa Branti dengan PT. Kereta Api Indonesia. Tanah yang terletak disekitaran rel kereta yang telah dikuasai warga lebih dari 30 tahun merupakan dasar diajukannya permohonan hak atas tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan Lampung Selatan. Dianggap permohonan hak atas tanah tersebut tidak dikabulkan maka warga melayangkan surat gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan masalah menggunakan pendekatan normatif yaitu kepustakaan dan empiris yaitu sebagai data pendukung. Pengumpulan data menggunakan klasifikasi sistematis serta penyusunannya dengan cara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memutus Perkara Nomor : 13/G/2013/PTUN-BL, ini hanya menggunakan ketentuan berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim memutus perkara hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian. Tanpa mempertimbangkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004, setiap amar putusan harus didukung oleh alasan atau dasar pertimbangan hakim serta alas an atau aturan hukum yang membenarkannya. Serta apa yang dilakuan hakim juga tidak sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, bahwa asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan dan asas kepastian hukum. Kata kunci: Kantor Pertanahan, Pendaftaran Tanah, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ABSTRACT Registration of land in the Indonesian Government Regulation No. 24 of 1997 as the implementation of the Basic Agrarian Law No. 5 of 1960. Cases which occurred in this study is a dispute between villagers Branti with PT. Indonesian Railways. Land located rail citizens who have mastered over 30 years is the basis for the filing of application for the land rights to the Head of the Land Office South Lampung.
The method used in this study is a normative legal research methods to approach the problem using an approach that is normative and empirical literature that is as supportive data. Collecting data using a systematic classification of the preparation as well as qualitative descriptive manner. Legal considerations Administrative Court Judge in deciding Case Number: 13/G/2013/PTUN-BL, only use the provisions under Article 107 of Law No. 5 of 1986 on the State Administrative Court as the basis for consideration of the Panel of Judges of First Instance deciding cases judges are free to determine what is to be proved, the burden of proof , along with the assessment of evidence. Without taking into consideration the provisions of provision article 25 subsection (1) of Act No. 4 In 2004, any verdict must be supported by reasons or basis for consideration of judges and the reasons that justify or rule of law . As well as what was done the judge also incompatible with provision article 53 subsection (2) letter a of Law Number 5 of 1986 on the State Administrative Court , that the general principle of good governance principles, namely the principle of legal certainty and precision. Keywords : Land Office, Land Registry, the State Administrative Court Decision
I.
Pelaksana dari tugas pemerintah di
PENDAHULUAN
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960
bidang
tentang Pokok Agraria adalah undang-
regional dan sektoral diselenggarakan
undang yang dibentuk untuk meletakkan
oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)
dasar bagi penyusunan hukum agraria.
berdasarkan Perpres 10/2006.
Dalam pasal 19 undang-undang ini,
Dalam
diperintahkan diadakannya pendaftaran
masalah
tanah diseluruh wilayah Indonesia.1
dilaksanakannya pendaftaran tanah, dari
Pendaftaran tanah sendiri diatur lebih
140 kasus yang ditangani oleh BPN
lanjut
dalam
salah
Nomor
27
Pendaftaran pemerintah
Peraturan Tahun
Pemerintah
1997
Tanah. yang
berlaku
pertanahan
secara
prakteknya
masih
yang
satunya
nasional,
banyak
menghambat
terjadi
di
Lampung
tentang
Selatan yang berujung gugatan kepada
Peraturan
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),
sejak
yang selanjutnya terdaftar pada perkara
8
Oktober 1997 ini lahir sebagai wujud
Nomor
kesadaran akan pentingnya peran tanah
Masyarakat Branti menggugat Kepala
dalam
Kantor Pertanahan Lampung Selatan
pembangunan,
karenanya
perlu
adanya
dan
oleh
dukungan
kepastian hukum dibidang pertanahan. 1
Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria ps 19 ayat 1.
Tanggal
:
10
13/2013/G/PTUN-BL.
Juli
Tahun
2013
ke
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, yang selanjutnya masuk surat pemohon
Intervensi
pihak
ketiga
(PT.KAI) pada Tanggal 28 Agustus 2013. Sampai dengan
Tanggal
III.
11
Desember Tahun 2013 Pengadilan Tata
HASIL
PENELITIAN
PEMBAHASAN 3.1
Gambaran Umum Perkara Tata
Usaha Negara Memutus Perkara Nomor:
Usaha
13/G/2013/PTUN-BL
13/G/2013/PTUN-BL
dengan
isi
DAN
Negara
Nomor:
putusan dalam eksepsi menolak seluruh
Tanah tersebut terletak di areal kawasan
eksepsi
II
hutan yang terdapat bentangan rel kereta
perkara
api milik PT. Kereta Api Indonesia
tergugat
intervensi;
dalam
dan
tergugat
pokok
menolak gugatan para penggugat.
sepanjang ± 400meter yang kini areal
Permasalahan yang ingin penulis angkat
kawasan hutan tersebut telah beralih
adalah analisis putusan Pengadilan Tata
fungsi menjadi kawasan hutan produksi
Usaha
yang dapat dikonvensi atau
Negara
Nomor
:
13/2013/G/PTUN-BL tentang gugatan
budidaya
kehutanan
atas
Keputusan
Menteri
penolakan
pendaftaran
tanah
masyarakat Branti.
non
berdasarkan
Kehutanan
dan
Perkebunan RI Nomor : 67/KPTSII/1991, hal ini selanjutnya ditindak
II.
lanjuti
METODE PENELITIAN
oleh
Keputusan
Gubernur
Nomor
:
Penelitian ini menggunakan metode
Lampung
penelitian
G/320/B.IX/HK/2000
meneliti
hukum dan
normatif
menulis
untuk
dan
Peraturan
pembahasan
Daerah Provinsi Lampung Nomor 6
skripsi ini sebagai metode penelitian
Tahun 2001, yang menyatakan bahwa
hukum. Penggunaan metode penelitian
hak atas tanah yang terletak dikawasan
normatif dalam upaya penelitian dan
register 48 dapat disertifikatkan melalui
penulisan skripsi ini dilatari kesesuaian
program Ajudikasi Swadaya, PRONA
teori dengan metode penelitian yang
Swadaya atau pemberian sertifikat masal
dibutuhkan penulis dengan pendekatan
lainnya.
peraturan perundang-undangan (statue
Terbitnya keputusan menteri tersebut
aproach). 2
ditindak
lanjuti
dengan
Peraturan
Gubernur Nomor 31 Tahun 2010, yang menyatakan batas pengajuan ajudikasi terhadap 2
Peter Mahmud Marzuki. 2008.Penelitian Hukum. Cet 2. Jakarta: Kencana, hlm 29
eks
areal
kawasan
hutan
berakhir pada tanggal 12 Agustus 2012.
Menindak lanjuti PERGUB Nomor 31
Juli 2013 Surat Gugatan Penggugat atas
Tahun 2012 Warga Branti mengajukan
Nama
Permohonan Hak Atas Tanah kepada
ditujukan
Kepala Kantor Pertanahan Lampung
Pertanahan Lampung Selatan (tergugat)
Selatan (tergugat) pada tanggal 3 Juli
dan didaftarkan dalam register perkara
2012, akan tetapi tergugat mengeluarkan
pada Kepaniteraan Pengadilan Tata
Surat
124/200/IV/20013
Usaha Negara Bandar Lampung yang
tertanggal 16 April 2013 yang ditujukan
mana Ketua Pengadilan Tata Usaha
kepada Masyarakat Branti (penggugat)
Negara Bandar Lampung menetapkan
dikarenakan adanya surat masukdari
Nomor : 13/G/2013/PTUN-BL.
pihak tergugat yaitu surat dari PT.
Maka Pengadilan Tata Usaha Negara
Kereta Api Indonesia Nomor Aset :
Bandar Lampung memutuskan Perkara
12/III.2/496/VIII/2010
Nomor : 13/G/2013/PTUN-BL karena
Nomor
:
tanggal
12
Ragiel
Poernomo,dkk
kepada
majelis
Milik
mendengarkan keterangan para saksi-
Kereta
Api
Indonesia
menimbang
(Persero) LOBBI Tahun 2010 di wilayah
saksi
Subdivre III.2.
diajukan oleh penggugat dinyatakan
Diadakan pertemuan antara PT. Kereta
ditolak
Api Indonesia dengan Para Penggugat
perundangan
tanggal 23 April yang sebagai tindak
ketentuan berdasarkan Pasal 107 UU
lanjut pertemuan yang dilakukan pada
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tanggal 13 April 2013 yang membahas
Tata Usaha Negara, sebagaimana yang
mengenai proyek double track yang
menjadi dasar pertimbangan majelis
dilakukan PT. Kereta Api Indonesia
hakim tingkat pertama bahwa hakim
diatas lahan milik Para Penggugat, yang
bebas menentukan apa yang harus
bahwa lahan seluas 75 meter sisi kanan
dibuktikan, beban pembuktian, beserta
dan kiri rel kereta merupakan milik PT.
penilaian pembuktian.
Kereta
Api
Indonesia
dan
telah
Kantor
Agustus 2010 perihal Data Aset Tanah PT.
hakim
Kepala
yang
bukti-bukti
sesuai
yang
dengan yang
telah
peraturan
berlaku
dan
berdasarkan
Grondkaart No 32 tanggal 30 September
3.2
1913.
3.2.1 Identitas Penggugat
Pertemuan tersebut tidak menghasilkan
Pihak-pihak dalam perkara Nomor :
kesepakatan sehingga pada tanggal 10
13/G/2013/PTUN-BL
Pihak-Pihak Yang Bersengketa
adalah
sebagai
berikut: 1. Ragiel Poernomo; 2. M.
Berkedudukan di Jl. Indra Bangsawan
Johari; 3. Fembrio Hartoko; 4. Mulyono
No. 2 Kalianda, Lampung Selatan.
Hadi
Efendi
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa
Dalimunthe; 6. Supardi; 7. Tohir; 8.
hukumnya : Efendi.As, S.H.; Najib
Ngadiman;
Wijaya, S.H. dan Johan Siregar, S.ST.
Sutarno;
9.
5.
Syahrial
Misdi
Pranata;
10.
Haryanto; 11. Eko Medio Kartiono; 12.
kesemuanya
Mumuk
14.
Indonesia, PNS (Pegawai Negeri Sipil)
Ningsih:
pada Kantor Pertanahan Kabupaten
kesemuanya adalah Kewarganegaraan
Lampung Selatan, beralamat di Jl. Indra
Indonesia, Tempat Tinggal Desa Branti
Bangsawan No.2 Kalianda, Lampung
Kecamatan Natar Kabupaten Lampung
Selatan,
Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh
Khusus tertanggal 29 Juli 2013.
Herwanto
b.
Suasono;
Martini
13. Murini;
Suwanto;
15.
Semenguk,
selanjutnya
S.H.
memberikan
yang
Kewarganegaraan
berdasarkan
PT.
Kereta
Surat
Api
Kuasa
Indonesia
izin
(Persero), dalam hal ini diwakili oleh
pendampingan kepada Satria Prayoga,
Edi Sukmoro Direktur PT Kereta Api
S.H.,M.H.; Eko Raharjo, S.H.,M.H.;
Indonesia
Depri Liber Sonata, S.H.,M.H.; Deswan
Keputusan Menteri Negara BUMN RI
Arwanda, S.H.,M.H. dan Eko Yulianto,
tertanggal 11 Januari 2013 dan Surat
S.H. Kewarganegaraan Indonesia,dan
Kuasa tertanggal 13 Februari 2013, yang
kesemuanya
merupakan
kemudian
Konsultasi
tertanggal 4 Juni 2013 memebrikan
Advokat/Petugas BKBH
Bidang
Universitas
Lampung
(Persero)
berdasarkan
berdasarkan
surat
kuasa
yang
kuasa kepada Bimo Poerwadi, selaku
beralamat di Gedung A Lt. I Fakultas
Vice President Sub Devisi Regional III.2
Hukum
Tanjung
Universitas
Lampung,
Jl.
karang
selanjutnya
Soemantri Brojonegoro No. 1 Gedong
berdasarkan
Meneng Bandar Lampung, berdasarkan
tertanggal 20 Agustus 2013 memberikan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juli
kuasa
2013.
Hieo,S.H.; Syarikat Gurusinga.S.H. dan Letnan
Kepala
Kabupaten
Kantor Lampung
kepada
:
Girsang,
Kuasa
Johny
S.H.
Khusus
Koesoema
kesemuanya
Kewarganegaraan Indonesia, Advokat
3.2.2 Identitas Tergugat a.
Surat
dan
Pertanahan Selatan
:
pada Kantor Hukum Neraca, Beralamat di Sahid Office Boutique unit B Lantai
3, Komplek Sahid Jaya, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86 Jakarta.
3.3.2 Jawaban Tergugat a.
3.3
Tergugat I
Duduk Perkara Dalam Perkara
Tergugat telah mengajukan jawabannya
Tata
tertanggal 27 Agustus 2013 yang pada
Usaha
Negara
Nomor
pokoknya
13/G/2013/PTUN-BL
sebagai
berikut
:Bahwa
3.3.1. Dasar Gugatan Penggugat
tergugat membantah dan menolak semua
Telah diajukan dasar
gugatan dan
dalil, tuntutan, dan segala sesuatu yang
selanjutnya
penggugat
mohon
dikemukakan
Pengadilan
dapat
memutus
agar
sebagai
berikut : a.
kecuali
oleh
yang
para
secara
penggugat,
tegas
diakui
kebenarannya oleh tergugat.
Mengabulkan
Gugatan
Terbitnya surat tertanggal 16 April 2013
PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
tersebut dikarenakan adanya surat dari
b.
PT. Kereta Api Indonesia Nomor Asset :
Menyatakan batal / tidak sah
Surat
Nomor:
tertanggal
16
124/200/IV/2013 April
2013
yang
12/II.2/496/VIII/2010
tanggal
12
Agustus 2010 perihal data asset tanah
dikeluarkan oleh TERGUGAT ;
milik
c.
(Persero) LOBBI Tahun 2010 di wilayah
Mewajibkan TERGUGAT untuk
mencabut
Surat
Nomor:
PT.
Kereta
Api
Indonesia
Subdivre III.2.
124/200/IV/2013 tertanggal 16 April
b.
2013, Perihal Permohonan Sertifikat
Tergugat II Intervensi telah mengajukan
Rutin Massal di Desa Branti Raya
jawaban tanggal 4 September 2013,
Kecamatan Natar Kabupaten Lampung
yang pada pokoknya sebagai berikut :
Selatan;
Tergugat
d.
Mewajibkan
menertibkan
tergugat
keputusan
tata
Tergugat II Intervensi
II
Intervensi
membantah
untuk
seluruh dalil-dalil yang diajukan para
usaha
penggugat, kecuali hal-hal yang diakui
negara yang dimohonkan oleh para
secara tegas oleh tergugat II Intervensi.
penggugat terhadap pembuatan sertifikat
Obyek
massal di desa Branti Raya Kecamatan
pensertifikatan Para Penggugat sampai
Natar, Kabupaten Lampung Selatan;
dengan saat ini adalah merupakan Asset
e.
PT. Kereta Api Indonesia.
Menghukum
tergugat
untuk
membayar biaya perkara yang timbul.
yang
menjadi
permohonan
Tanah yang dimohonkan oleh Warga
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Branti (penggugat) tanpa alas hak, atas
Usaha
kepemilikan tanah milik Tergugat II
menentukan apa yang harus dibuktikan,
Intervensi berdasarkan Grondkaart No.
beban
32, tanggal 30 September 1913, yang
pembuktian.
luasnya 75 M ( tujuh puluh lima meter )
Menurut
dari As Rel, maka beralasan menurut
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar
hukum gugatan Para Penggugat tersebut
Lampung, berdasarkan Putusan pada
untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak
Perkara Nomor : 13/G/2013/PTUN-BL.
dapat diterima.
Obyek sengketa pada perkara iniadalah
Negara,
Hakim
pembuktian
bebas
serta
penilaian
pertimbangan
Hakim
Surat Nomor : 124/200/IV/2013, Perihal 3.3.3 Putusan Hakim
Permohonan Sertifikat Rutin Massal di
Pada perkara Nomor: 13/G/2013/PTUN-
Desa Branti Raya Kecamatan Natar
BL,
Kabupaten Lampung Selatan tertanggal
hakim
telah
menjatuhkan
putusannya yaitu :
16 April 2013, yang diterbitkan oleh
a.
Tergugat
Dalam Eksepsi
I.
Maka
Kepala
Kantor
Menolak seluruh Eksepsi Tergugat dan
Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan
Eksepsi Tergugat II Intervensi
(Tergugat I) berwenang menerbitkan
b.
Dalam Pokok Perkara
Keputusan Tata Usaha Negara.
1)
Menolak
gugatan
Para
Penggugat 2)
Areal tanah yang dimohonkan oleh Para Penggugat terletak berdekatan dengan
Menghukum
Para
Penggugat
rel
kereta
api.
Setelah
dilakukan
membayar biaya perkara sebesar Rp.
pengecekan oleh bagian pengukuran dan
317.000 ( Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu
pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten
Rupiah)
Lampung Selatan, lokasi tanah yang dimaksud
3.4
masuk
dalam
peta
Pertimbangan Hukum Hakim
Grondkaart.
Dalam
Usaha
Areal tanah yang termasuk dalam
:
Grondkaart pada dasarnya merupakan
Negara
Perkara
Tata
Nomor
13/G/2013/PTUN-BL Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 107 Undang-undang Nomor
kekayaan
Negara yang dipisahkan
sebagai aktiva tetap Perumka.
Maka Hakim berkesimpulan, tindakan
Groondkart untuk wilayah Sub Divisi
Tergugat I dalam menerbitkan obyek
Regional
sengketa a quo tidak terdapat cacat
berdasarkan Lobbi 2010 dengan bukti
hukum baik dari segi kewenangan,
kepemilikannya;
prosedur
b.
penerbitan
dan
substansi
III.2
Tanjung
Dengan
karang
ini
kami
materi, serta telah memenuhi asa-asas
memohon/menghimbau
jika
ada
umum pemerintahan yang baik, maka
warga/masyarakat/instansi
lain
yang
gugatan
yang
akan mensertifikatkan tanah yang berada
sengketa
diarea tanah PT Kereta Api Indonesia
dinyatakan batal atau tidak sah, tidak
agar terlebih dahulu untuk klarifikasi
beralasan hukum untuk dikabulkan dan
dengan pihak-pihak terkait. Sehingga
haruslah dinyatakan ditolak.
tanah milik PT Kereta Api Indonesia
Para
Penggugat
memohonkan
obyek
Persero tidak timbul sertifikat oleh pihak 3.5
Dasar
Hukum
Penolakan
lain.
Pendaftaran Tanah Oleh Kantor
Ketentuan diatas berdasarkan Peraturan
Pertanahan Lampung Selatan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang
Dikeluarkannya
surat
Nomor
:
menetapkan bahwa apa yang harus
124/200/IV/2013 tanggal 16 April 2013
dilakukan
oleh
Badan
perihal
Nasional
dalam
hal
permohonan
sertifikat
rutin
Pertanahan ini
massal di Desa Branti Raya Kecamatan
Pertanahan
Natar
Selatan, harus selalu cermat dalam
Kabupaten
Lampung
Selatan
Kabupaten
Kantor Lampung
dikarenakan adanya surat dari PT.
pelaksanaan pendaftaran tanah.
Kereta
Berdasarkan
Api
Nomor
12/III.2/496/VIII/2010
Aset tanggal
: 12
Indonesia
surat diatas
PT serta
Kereta
Api
ketentuan-
Agustus 2010 perihal Data Aset Tanah
ketentuan berdasarkan pengaturan yang
Milik
Indonesia
berlaku artinya bidang tanah yang akan
(Persero) LOBBI Tahun 2010 di wilayah
disertifikatkan merupakan tanah yang
Subdivre III.2 Tnk antar lain :
masih bermasalah, dan dalam hal ini
a.
PT.
Kereta
Bersama
ini
Api
kami
Kantor Pertanahan Lampung Selatan
kirimkan data asset Tanah milik PT
tidak dapat mengabulkan permohonan
Kereta Api Indonesia diluar tanah yang
hak yang diajukan pada Tanggal 3 Juli
dikuasai
2013 oleh Masyrakat Desa Branti Raya.
pemerintah
terlampir
di
dalam
tanah Para Penggugat masuk dalam 3.6
Analisis Hukum Dalam Perkara
Grondkaart Nomor 32 Tanggal 30
Tata Usaha Negara Nomor :
September
13/G/2013/PTUN-BL
menyatakan bahwa luas tanah yang
Sesuai
dengan Peraturan yang Berlaku 3.6.1. Analisis
Hukum
Menurut
telah
1913,
yang
dimiliki seluas 75 meter kesisi kanan dan kiri pada As Rel kereta. Tergugat dalam hal ini tidak cermat dan
Ketentuan Hukum Agraria Penggugat
Tahun
mengajukan
teliti, serta tidak mempertimbangkan
permohonan hak untuk pensertifikatan
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007
tanah pada Kantor Pertanahan Lampung
tentang
Selatan tertanggal 3 Juli 2012, namun
pelaksanaannya Peraturan Pemerintah
Tergugat menerbitkan surat Nomor :
Republik Indonesia Nomor 56 Tahun
124/200/IV/2013 tertanggal 16 April
2009
2013 Perihal permohonan sertifikat rutin
Perkeretaapian,
massal warga Branti Raya Kecamatan
menyatakan bahwa : Batas ruang milik
Natar
Selatan
jalur kereta api untuk jalan rel yang
dikarenakan adanya surat dari PT.
terletak pada permukaan tanah diukur
Kereta
Aset
dari batas paling luar sisi kiri dan kanan
12
ruang manfaat jalur kereta api,yang
Agustus 2010 perihal Data Aset Tanah
lebarnya paling sedikit 6 (enam) meter.
Milik
Indonesia
Dan Pasal 61 ayat (1,2, dan 3) Ruang
(Persero) LOBBI Tahun 2010 di wilayah
pengawasan jalur kereta api meliputi
Subdivre III.2. Dalam hal ini Tergugat
bidang tanah atau bidang lain di kiri dan
(Kepala Kantor Pertanahan Lampung
di kanan ruang milik jalur kereta api
Selatan) telah melakukan pembiaran
digunakan
terhadap permohonan Para Penggugat.
kelancaran operasi kereta api.
Kabupaten
Api
Lampung
Nomor
12/III.2/496/VIII/2010
PT.
: tanggal
Kereta
Api
Perkretaapian
Tentang
Penyelenggaraan
Pasal
untuk
dan
58
ayat
pengamanan
(1)
dan
Batas ruang pengawasan jalur kereta api Berdasarkan
telah
untuk jalan rel yang terletak pada
antara
Para
permukaan tanah diukur dari bataspaling
Kereta
Api
luar sisi kiri dan kanan ruang milik jalur
Indonesia, dalam hal ini PT. Kereta Api
kereta api, masing-masing selebar 9
Indonesia Menyatakan bahwa status
(sembilan) meter. Dalam hal jalan rel
diadakan Penggugat
bukti
Penggugat
pertemuan dan
PT.
yang terletak pada permukaan tanah
sebagaimana
berada di jembatan yang melintas sungai
pertimbangan Majelis Hakim dalam
dengan bentang lebih besar dari 10
memutus perkara yaitu hakim bebas
(sepuluh)
ruang
menentukan apa yang harus dibuktikan,
pengawasan jalur kereta api masing-
beban pembuktian, beserta penilaian
masing sepanjang 50 (lima puluh) meter
pembuktian, sehingga dalam perkara ini
ke arah hilir dan hulu sungai.
hakim
Tergugat dalam hal ini tidak melakukan
wenang.
upaya terkait dengan tugas pokok dan
Hakim dalam
fungsinya serta tidak cermat dalam
mempertimbangkan ketentuan Pasal 25
penyelesaian sengketa tanah sebagai
ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun
pejabat tata usaha Negara.
2004,
Tergugat tidak menjalankan tugas dan
didukung
fungsinya berdasarkan KEPPRES No.
pertimbangan hakim serta alasan/aturan
26
hukum yang membenarkannya.
meter,
Tahun
batas
1988
Pertanahan
tentang
Nasional
Badan
yang
bertindak
menjadi
secara
sewenang-
perkara ini
setiap
amar
oleh
putusan
alasan
dasar
atau
tidak
harus dasar
serta
tidak
Proses persidangan pada perkara ini,
ketentuan
dalam
setelah adanya pergantian hakim, juga
Pasal 6 jo. Pasal 15 dan Pasal 18 UUPA
terdapat pelaksanaan persidangan yang
Nomor 5 Tahun 1960 mengenai fungsi
hanya dihadiri oleh dua orang hakim
sosial hak atas tanah yaitu bahwa semua
yaitu hakim ketua dan hakim anggota,
hak atas tanah mempunyai fungsi sosial
hal ini tidak sesuai dengan ketentuan
dan tidak sesuai dengan asas-asas umum
yang ada pada Pasal 11 ayat (1)
pemerintahan yang baik.
Undang-undang Kekuasaan Kehakiman,
mempertimbangkan
bahwa
pengadilan
memeriksa,
Menurut
mengadili, dan memutus perkara dengan
Ketentuan Hukum Tata Usaha
susunan majelis sekurang-kurangnya 3
Negara
(tiga) orang hakim, kecuali undang-
3.6.2 Analisi
Hukum
Dalam perkara ini, hakim memutuskan
undang menentukan lain.
perkara
Hakim dalam
menggunakan
ketentuan
memutus
perkara ini
berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang
tidak cermat dan teliti, seharusnya dapat
Nomor
sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a
5
Pengadilan
Tahun Tata
1986
Tentang
Usaha
Negara
UU
No.5
Tahun
1986
tentang
Pengadilan
Tata
Usaha
Negara,
menyelesaikan
Perkara
Nomor
:
mengenai asas umum pemerintahan
13/G/2013/PTUN-BL, ini tidak sesuai
yanga baik yaitu asas kecermatan dan
dengan peraturan yang berlaku yaitu
asas kepastian hukum.
berdasarkan ketentuan hokum agraria. Penerbitan Surat oleh Tergugat yang
V.
dianggap sudah sesuai dengan Peraturan
Kesimpulan
1.
Pertimbangan hukum penolakan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
pendaftaran tanah yang dilakukan oleh
tentang Pendaftaran Tanah dalam hal ini
Kepala Kantor Pertanahan Lampung
hakim menyatakan apa yang telah
Selatan,
Nomor:
Tergugat lakukan sudah sesuai secara
karena
substansi dan materi serta tidak terdapat
Asset
cacat hokum dan tidak melanggar asas
124/III.2/496/VIII/2010, tertanggal 12
umum pemerintahan yang baik. Maka
Agustus tahun 2010 yang diterima oleh
apa yang menjadi pertimbangan hakim
Tergugat dari Tergugat II Intervensi.
dalam
Jelas terkait obyek sengketa dalam
ketidakcermatan dan ketidaktelitiannya
perkara ini yaitu dikeluarkannya Surat
dalam memeriksa dan meneliti data-data
Nomor:
Perihal
fisik dan data yuridis baik secara
permohonan sertifikat rutin massal di
langsung di lapangan maupun dalam hal
Desa Branti Raya Kecamatan Natar
penyelidikan
Kabupaten Lampung Selatan, tertanggal
penilaian kebenaran alat bukti pemilikan
16 April 2013 yang dikeluarkan oleh
atau penguasaan tanah.
Tergugat, dengan sebelumnya telah
Persidangan setelah adanya pergantian
diajukan
kepada
hakim pada tanggal 01 Oktober 2013
Tergugat oleh Para Penggugat tertanggal
hakim yang hadir dalam persidangan
3 Juli 2013. Maka dalam hal ini pihak
hanya dua orang yaitu satu orang hakim
Tergugat telah melakukan pembiaran
ketua dan satu orang hakim anggota
terhadap masalah yang terjadi, serta
walau
tidak adanya koordinasi dan upaya yang
berlangsung.
dilakukan selama masa waktu tersebut.
mempertimbangkan ketentuan yang ada
2.
dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-undang
dalam
Perkara
13/G/2013/PTUN-BL, adanya
Surat
yaitu
Nomor
:
124/200/IV/2013
permohonan
Pertimbangan
hak
hukum
Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara dalam
perkara
riwayat
demikian
Kekuasaan
ini
merupakan
tanah
persidangan
Seharusnya
Kehakiman,
dan
tetap hakim
bahwa
pengadilan memeriksa, mengadili, dan
undang-undang pokok agraria, isi dan
memutus
pelaksanaanya. Jakarta: Djambatan.
perkara
dengan
susunan
majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga)
Muhammad, Abdulkadir. 2007. Hukum
orang hakim, kecuali undang-undang
dan penelitian hukum. Bandung: Citra
menentukan lain. .
Aditya Bakti.
Berdasarkan ketentuan
Tata
Parlindungan, AP. 2007. Komentar Atas
Usaha Negara bahwa apa yang telah
Undang-undang Pokok Agraria. Jakarta:
Tergugat lakukan serta hakim putuskan
Sinar Grafika
yang merupakan Keputusan Tata Usaha
Syamsu, Syamsir. 2011. Hukum Acara
Negara, adalah cacat hukum, karena
Peradilan Tata Usaha Negara. Bandar
bertentangan
Lampung: Universitas Lampung.
dengan
hukum
asas
umum
pemerintahan yang baik yaitu asas
Sarjita.
Teknik
kecermatan dan asas kepastian hukum
Penyelesaian
(Pasal 53 ayat (2) huruf a UU No.5
Yogyakarta: Tugujogja.
Tahun1986)
Sayekti,
dan
Sengketa
Sri.
1999.
Strategi Pertanahan.
Hukum
Acara
Peradilan Tata Usaha Negara (Buku Ajar), Bandar Lampung: Universitas Lampung.
DAFTAR PUSTAKA
Supriadi. 2010. Hukum Agraria. Jakarta: SinarGrafika.
Buku Dalimunthe,
Chadidjah.1991
Politik
Sutedi, Adrian. 2011. Peralihan Hak
Hukum Agraria Nasional Terhadap
Atas
Tanah
Hak-Hak Atas Tanah. Bandung: Citra
Jakarta: Sinar Grafika.
Aditya Bakti.
dan
Pendaftarannya.
. 2011. Sertifikat Hak Atas
Daliyo, JB. 2001. Hukum Agraria I.
Tanah. Jakarta: Sinar Grafika.
Jakarta: Prenhallindo.
Waluyo, Bambang. 1992. Implementasi
Hermit,
Herman.
2009.
Memperoleh
Sertifikat
Tanah.
Cara CV.
Kekuasaan
Kehakiman
Republik
Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika.
Mandar Maju.
Y, Sri Pudyatmoko, W, Riawan Tjandra.
Harsono, Boedi. 2008. Hukum Agraria
1996. Peradilan tata usaha negara
Indonesia:
sebagai
sejarah
pembentukan
salah
satu
fungsi
kontrol
pemerintah.
Yogyakarta:
Universitas
Atma Jaya.
Kanwil BPN Propinsi Jawa Tengah, Bahan Pembinaan Teknis Penyelesaian MasalahPertanahan,
Peraturan
dan
Perundangan-
Semarang
:
Kanwil BPN PropinsiJawa Tengah, 2005.
undangan Undang-undang Dasar 1945. Undang-undang Peraturan Dasar Pokok
Internet
Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960
http://www.bpn.go.id-tasikmalaya
tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.
https://www.kereta-api.co.id
Undang-undang Nomor 5 tahun1986,
http://al-
perubahan I tahun 2004, perubahan II
rasyid.blog.undip.ac.id/tag/pengertian-
tahun 2009 tentang Peradilan Tata
sengketa-tanah/
Usaha Negara.
http://kabtasikmalaya.bpn.go.id/Propinsi
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun
/JawaBarat/KabupatenTasikmalaya/Arti
1997 tentang Pendafataran Tanah
kel/Luas-Lingkup-Penyebab-
Peraturan Agraria/Kepala
Menteri
Negara
Badan
Pertanahan
Timbulnya-Masalah-Tanah-Dan-.aspx
Nasional No. 3 tahun 1999 tentang
Seminar
Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan
Materi BPN Provinsi Lampung, diskusi
Pembatalan Keputusan Pemberian Hak
publik Himpunan Mahasiswa Hukum
Atas Tanah Negara.
Admistrasi
Negara
(HIMA-HAN
Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Fakultas
Hukum
Universitas
Nasional Republik Indonesia Nomor 4
Lampung)Bandar
Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata
Desember 2013.
Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Badan
Nasional
Pengarahan Direktur Pengadaan Tanah
Provinsi
dan
Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota.
Instansi
Lampung
Pertanahan
Pemerintah
16,
Nasional,
pada
Rapat
Konsultasi Teknis Para Kepala Bidang Karya Ilmiah
Hak-Hak Atas Tanah Seluruh Indonesia,
Septi.Hariyanti,
Jakarta: 15 Juli 2003.
tesis.2008.eprints.undip.ac.id SP. Dewi, 2010.repository.usu.ac.id
