AKIBAT HUKUM TIDAK DILAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
SKRIPSI Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana
TIMOTHEOS ENOCH DAELI NIM : 312012054
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA AGUSTUS 2016
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
UCAPAN TERIMA KASIH
Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala karunia dan anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul AKIBAT HUKUM TIDAK DILAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA. Skripsi ini disusun oleh penulis untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa usaha, bantuan, motivasi, doa, nasihat dan saran dari para pihak sehingga kesulitan-kesulitan yang penulis hadapi dapat teratasi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada: 1. Tuhan Yesus Kristus, karena rahmat, karunia, berkat dan anugerah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan; 2. Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.h., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana; 3. Dr. Christina Maya Indah S, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana; 4. Dr. Umbu Rauta, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh tanggung jawab telah membantu dan membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini; 5. Bapak Kustadi, SH., M.Hum selaku Dosen Penguji I dan Bapak Tyas Tri Arsoyo, SH., MH, selaku Dosen Penguji II terima kasih atas saran dan masukan yang diberikan; ix
6. RES Fobia, selaku wali studi yang selalu memperhatikan dan bertanggung jawab dalam mendampingi penulis saat menempuh pendidikan; 7. Bapak, Ibu dosen dan staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan membantu penulis saat menempuh pendidikan; 8. Orang tua yang penulis banggakan Papa Daniel H. Daeli, Mama Debora Wiji Sulastri (Alm) dan Mama Ernawati Gulo yang selalu memberikan kasih sayang, motivasi dan semangat serta kepada saudaraku Victor Daeli, Juan Daniel Daeli dan saudara-saudaraku yang lain yang tak dapat disebutkan satu persatu yang sudah mengorbankan segala sesuatu untuk mendukung penulis dalam menyelesaikan pendidikan; 9. Orang Tua angkatku Om Kornelius Jono dan Tante Mulyati beserta keluarga yang sudah memberikan tempat tinggal dan motivasi selama penulis menempuh pendidikan; 10. Teman-teman terbaik: Annisa, Husnia, Herberth, Junilus, Kak Matheus, Kak Vitri, Kak Lili, Kak Oceph, Kak Dian, Kak Heny, Bang Gomer, Kak Puhan, Kak Janti dan teman-teman fakultas hukum angkatan 2012 serta keluarga besar fakultas hukum; 11. Kekasih hati Adhelin Chriscilia yang tak pernah berhenti untuk menyemangati dan bersabar serta mengasihi; 12. Semua komunitasku PERAHU, Sahabat Jiwa, Linnaaw Student Center, Cross Hummer Indonesia dan Mountainigers yang terus mendukung;
x
Dalam kesempatan ini penulis memohon maaf pada semua pihak apabila dalam proses penyusunan skripsi ini ada kesalahan yang penulis lakukan. Penulis berharap melalui penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat guna menunjang perkembangan Ilmu Hukum. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun diterima dengan segala kerendahan hari.
xi
KATA PENGANTAR
Latar belakang penulisan skripsi ini berkaitan dengan keinginan penulis untuk menganalisis pengenai permasalahan yang terjadi di dalam lingkup Peadilan Tata Usaha Negara. Sudah 30 tahun lembaga Peradilan Tata Usaha Negara ikut menjadi bagian hukum di Indonesia. Dalam fungsinya sebagai lembaga kontrol yudisial terhadap pemerintah sudah jelas banyak sengketa-sengketa hukum antara masyarakat dengan pemerintah yang telah diselesaikan, dalam hal ini terdapat juga berbagai persoalan yang menyertai penyelesaian sengketa tata usaha negara. Yang menjadi persoalan utama adalah masalah pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah berkekuatan hukum tetap dan bersifat menghukum oleh Pejabat Tata Usaha Negara. Dari persoalan yang terdapat di dalam Peradilan Tata Usaha Negara ini penulis tertarik untuk meneliti. Dalam skripsi ini penulis memaparkan hakekat dan tujuan utama dari Peradilan Tata Usaha Negara, mendeskripsikan putusan-putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap dan menghukum yang tidak dilaksanakan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, menganalisis penyebab Pejabat Tata Usaha Negara tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap dan menghukum dan menjelaskan akibat hukum bagi Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap dan menghukum.
xii
Harapan penulis adalah dengan penulisan skripsi ini adalah supaya sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia dapat diperbaiki menjadi lebih baik lagi, sehingga tidak terjadi permasalahan yang merugikan masyarakat akibat dari tindakan pejabat pemerintah yang tidak bertanggung jawab serta dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai Ilmu Hukum dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara sehingga dapat membantu semua pihak yang membacanya.
Salatiga, 26 Agustus 2016
Timotheos Enoch Daeli
xiii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
“KEBANGGAAN BUKAN DILIHAT DARI HASIL MELAINKAN KEMAUAN UNTUK BERPROSES”
“Karya tulis ini penulis persembahkan sepenuhnya kepada Mama Debora Wiji Sulastri (Alm).
Timotheos Enoch Daeli
xiv
DAFTAR ISI
Pernyataan Tidak Plagiat
i
Pernyataan Persetujuan Akses
ii
Lembar Persetujuan
iii
Lembar Pengujian
iv
Lembar Hasil Ujian Skripsi
v
Lembar Hasil Ujian Skripsi
vi
Lembar Hasil Ujian Skripsi
vii
Pernyataan Orisinalitas Skripsi
viii
Ucapan Terima Kasih
ix
Kata Pengantar
xii
Motto dan Persembahan
xiv
Daftar Isi
xv
Daftar Peraturan/Kasus
xviii
Abstrak
xix
BAB I
PENDAHULUAN
1
1.1
Latar Belakang
1
1.2
Rumusan Masalah
9
1.3
Tujuan Penelitian
9
1.4
Manfaat Penelitian
10
1.5
Metode Penelitian
10 xv
1.6 BAB II
10
1.5.2 Pendekatan Penelitian
11
1.5.3 Jenis Pengumpulan Data
12
Sistematika Penulisan
14
KAJIAN TEORITIK
15
2.1
Hakekat dan Tujuan PTUN
15
2.2
Asas-Asas Di Dalam PTUN
17
2.2
Subjek dan Objek Sengketa TUN
20
2.2.1 Subjek Sengketa TUN
20
2.2.2 Objek Sengketa TUN
23
Penyelesaian Sengketa Melalui PTUN
26
2.3.1 Pemeriksaan Dengan Acara Biasa
26
2.3.2 Acara Pemeriksaan Singkat
29
2.3.3 Acara Pemeriksaan Cepat
30
2.3.4 Pelaksanaan Putusan Pengadilan
30
Jenis Putusan Pengadilan TUN
31
2.3
2.4 BAB III
1.5.1 Jenis Penelitian
PEMBAHASAN 3.1
Putusan Pengadilan TUN Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Pejabat TUN
3.2
39
Faktor-Faktor Pejabat TUN Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan TUN
3.3
39
64
Akibat Hukum Bagi Pejabat TUN Yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan TUN Menurut
xvi
3.4 BAB IV
UU PTUN
69
Analisis
72
PENUTUP
76
4.1
Kesimpulan
76
4.2
Saran
77
DAFTAR PUSTAKA
78
xvii
DAFTAR PERATURAN/KASUS
A.
Peraturan Perundang-Undangan
1.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi Dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara.
B.
KASUS 1.
Putusan PTUN Nomor: 41/G/2008/PTUN-BDG.
2.
Putusan PTUN Nomor: 58/G-TUN/2010/PTUN.Mks.
3.
Putusan PTUN Nomor: 20/G/2013/PTUN-KPG.
4.
Putusan PTUN Nomor 20/G/1994/PTUN-PDG.
xviii
ABSTRAK
Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan bahwa tujuan Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemerintahan sehingga dapat mengayomi dan melindungi masyarakat, khususnya dalam hubungan antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat. Keadilan dapat diperoleh jika adanya persamaan di depan hukum yang tidak hanya mengatur warga negara dengan warga negara melainkan juga mengatur warga negara dengan pemerintah. Pemerintah wajib untuk membangun, meningkatkan, menyempurnakan dan menertibkan setiap badan atau pejabat dalam pemerintahan supaya dapat menjadi badan atau pejabat pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, berakhalak dan berwibawa dalam mengemban tugasnya, yaitu selalu menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan sebagai bukti pengabdiannya kepada Pemerintah dan warga negara.
Kata Kunci: Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.
xix
