Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh
PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN BIDANG PERTAMANAN
DASAR HUKUM : 1 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota 2 Keputusan Walikota Malang Nomor 90 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perijinan Pemanfaatan Pertamanan, Penanaman Dan Penggantian Bibit Pohon
KETERKAITAN 1 SOP Rekomendasi Pemanfaatan Hutan Kota 2 SOP Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota 3 SOP Tugas Satgas Keamanan Taman 4 SOP Ijin Perempesan dan Penebangan Pohon PERINGATAN
Judul SOP
: 065/ 249.5 /35.73.303.2016 : 29 Januari 2016 : 17 Mei 2016 : KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
ERIK SETYO SANTOSO, ST. MT NIP. 19730425 199803 1 004 1. Pelayanan Rekomendasi Pemanfaatan Hutan Kota. 2. Pelayanan Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota. 3. Pelayanan Tugas Satgas Keamanan Taman. 4. Pelayanan Ijin Perempesan dan Penebangan Pohon.
KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Pemohon 2. Petugas Pelayanan 3. Kepala Kepala Seksi Hutan Kota 4. Kepala SeksiTaman Kota 5. Kepala Seksi Penghijauan 6. Kepala Bidang Pertamanan 7. Sekretariat 8. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. Berkas Surat 2. Lembar Disposisi 3. Lembar Rekomendasi PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Buku Ekspedisi 2. Buku Surat Masuk
STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI PEMANFAATAN HUTAN KOTA A. PENDAHULUAN Bidang Pertamanan melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan perencanaan, pembangunan, pengembangan, penataan, pemeliharaan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan RTHKP, meliputi taman kota, hutankota, jalur hijau dan zona penyangga kawasan hijau kota. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pertamanan mempunyai fungsi : a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pertamanan; b. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis penyelenggaraan perencanaan, pembangunan, pengembangan, penataan, pemeliharaan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan RTHKP, meliputi taman kota, hutan kota, jalur hijau dan zona penyangga kawasan hijau kota; c. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penyelenggaraan perencanaan, pembangunan, pengembangan, penataan, pemeliharaan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan RTHKP, taman kota, hutan kota, jalur hijau dan zona penyangga kawasan hijau kota; d. pelaksanaan pendataan/inventarisasi taman kota, hutan kota, jalur hijau dan zona penyangga kawasan hijau kota; e. pelaksanaan pengaturan, penataan dan pengelolaan taman kota, hutan kota, jalur hijau dan zona penyangga kawasan hijau kota; f. pelaksanaan penghijauan pada taman kota, hutan kota, jalur hijau dan zona penyangga kawasan hijau kota; g. pelaksanaan pemeliharaan, penataan dan pengendalian tanaman pada jalur hijau; h. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait di bidang pemanfaatan taman kota, hutan kota, jalur hijau dan zona penyangga kawasan hijau kota; i. pembinaan terhadap organisasi/lembaga kader lingkungan dan komunitas lainnya di bidang pengelolaan lingkungan; j. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pengelolaan lingkungan; k. pemrosesanpertimbangan teknis pemasangan reklame yang akan didirikan di taman kota, hutan kota, jalur hijau dan zona penyangga kawasan hijau kota; l. pelaksanaan kebersihan taman kota dan hutan kota; m. pelaksanaan pengangkutan sampah taman kota dan hutan kota; n. pemberdayaan dan pembinaan masyarakat dalam rangka pengelolaan taman lingkungan; o. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan; p. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA); q. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP); r. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI); s. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); t. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya
1
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Struktur Organisasi Bidang Pertamanan Kota Malang, terdiri dari: a) Seksi Taman; b) Seksi Penghijauan Kota; c) Seksi Hutan Kota. B. STANDAR PELAYANAN Jenis Pelayanan Penelitian dan Rekomendasi Pemanfaatan Hutan Kota No. 1.
KOMPONEN Dasar Hukum
URAIAN Peraturan Daerah Kota Malang nomor 03 Tahun 2003 tentang pengelolaan pertamanan kota dan dekorasi Peraturan Walikota Malang nomor 90 Tahun 2004 tentang tata cara perizinan pemanfaatan pertamanan, penanaman dan penggantian bibit pohon Surat Permohonan. Surat Rekomendasi BANGKESBANGPOL
2.
Persyaratan Pelayanan
3.
Sistem, mekanisme dan prosedur
1. Pemohon mengajukan Surat Permohonan kepada Kepala Dinas melalui petugas pelayanan 2. Petugas pelayanan melakukan pengecekan kelengkapan berkas 3. Kepala Seksi Hutan Kota mengoreksi dan mengecek surat pemohon untuk mendapatkan paraf 4. Kepala Bidang Pertamanan memahami isi surat untuk memberikan disposisi berupa paraf dan dilanjutkan keKepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan melalui sekretariat 5. Sekretaris memeriksa, mencatat surat, registrasi surat dan membubuhkan paraf 6. Kepala Dinas memeriksa surat dan membubuhkan tanda tangan untuk memberikan rekomendasi 7. Sekretariat menerima rekomendasi yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas, lalu memberikan nomor surat dan mengembalikan kepada pemohon melalui petugas pelayanan 8. Petugas pelayanan menyampaikan surat rekomendasi kepada pemohon
2
No.
KOMPONEN
URAIAN Prosedur Pelayanan Pemohon Jelas
Tidak Jelas
Jelas
Tidak Jelas
Jelas
Tidak Jelas
Petugas Pelayanan
Kasi Hutan
Kabid Pertamanan
Jelas
Tidak Jelas
Sekretariat
Jelas Kepala Dinas
Sekretariat
Petugas Pelayanan
Pemohon 4. 5. 6. 7.
Jangka waktu 3 (tiga) hari kerja. penyelesaian Biaya/tarif Tidak dipungut biaya. Produk Surat Rekomendasi Pelayanan Sarana, 1. Data dan Informasi, prasarana 2. Disposisi. dan/atau 3. Komputer. fasilitas 4. Printer.
3
Tidak Jelas
8.
Kompetensi Pelaksana
1. Pemohon 2. Petugas Pelayanan 3. Kepala Seksi Hutan Kota 4. Kepala Bidang Pertamanan 5. Sekretariat 6. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan
9. 10.
11. 12.
13.
14.
Pengawasan Internal Penanganan pengaduan, saran, dan masukan Jumlah Pelaksana Jaminan Pelayanan Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan Evaluasi kinerja pelaksana
1. Dilakukan oleh Atasan Langsung, 1. Melalui kotak saran, 2. Dibentuk tim/petugas khusus pengaduan, saran, dan masukan.
11 Orang Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, dan santun. 1. Keamanan data dan informasi dijamin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Disposisi dibubuhi tanda tangan, sehingga dijamin keasliannya; 3. Kompetensi petugas yang dijamin kehandalannya. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun.
KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MALANG
ERIK SETYO SANTOSO,ST. MT Pembina Tingkat I NIP. 19720425 199803 1 004
4
STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI PEMANFAATAN TAMAN KOTA A. PENDAHULUAN Bidang Pertamanan melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan perencanaan, pembangunan, pengembangan, penataan, pemeliharaan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan RTHKP, meliputi taman kota, hutan kota, jalur hijau dan zona penyangga kawasan hijau kota. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pertamanan mempunyai fungsi : a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pertamanan; b. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis penyelenggaraan perencanaan, pembangunan, pengembangan, penataan, pemeliharaan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan RTHKP, meliputi taman kota, hutan kota, jalur hijau dan zona penyangga kawasan hijau kota; c. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penyelenggaraan perencanaan, pembangunan, pengembangan, penataan, pemeliharaan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan RTHKP, taman kota, hutan kota, jalur hijau dan zona penyangga kawasan hijau kota; d. pelaksanaan pendataan/inventarisasi taman kota, hutan kota, jalur hijau dan zona penyangga kawasan hijau kota; e. pelaksanaan pengaturan, penataan dan pengelolaan taman kota, hutan kota, jalur hijau dan zona penyangga kawasan hijau kota; f. pelaksanaan penghijauan pada taman kota, hutan kota, jalur hijau dan zona penyangga kawasan hijau kota; g. pelaksanaan pemeliharaan, penataan dan pengendalian tanaman pada jalur hijau; h. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait di bidang pemanfaatan taman kota, hutan kota, jalur hijau dan zona penyangga kawasan hijau kota; i. pembinaan terhadap organisasi/lembaga kader lingkungan dan komunitas lainnya di bidang pengelolaan lingkungan; j. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pengelolaan lingkungan; k. pemrosesan pertimbangan teknis pemasangan reklame yang akan didirikan di taman kota, hutan kota, jalur hijau dan zona penyangga kawasan hijau kota; l. pelaksanaan kebersihan taman kota dan hutan kota; m. pelaksanaan pengangkutan sampah taman kota dan hutan kota; n. pemberdayaan dan pembinaan masyarakat dalam rangka pengelolaan taman lingkungan; o. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan; p. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA); q. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP); r. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI); s. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); t. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya
1
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Pertamanan Kota Malang, terdiri dari: a) Seksi Taman; b) Seksi Penghijauan Kota; c) Seksi Hutan Kota. B. STANDAR PELAYANAN Jenis Pelayanan Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota No. KOMPONEN 1. Dasar Hukum
2. 3.
Persyaratan Pelayanan Sistem, mekanisme dan prosedur
URAIAN Peraturan daerah Kota Malang nomor 03 Tahun 2003 tentang pengelolaan pertamanan kota dan dekorasi Peraturan Walikota Malang nomor 90 Tahun 2004 tentang tata cara perizinan pemanfaatan pertamanan, penanaman dan penggantian bibit pohon Surat Permohonan. 1. Pemohon mengajukan Surat Permohonan kepada Kepala Dinas melalui petugas pelayanan 2. Petugas pelayanan melakukan pengecekan kelengkapan berkas 3. Petugas pelayanan menyusun surat rekomendasi bila berkas telah lengkap 4. Kepala Seksi Taman mengoreksi dan membubuhkan paraf pada surat rekomendasi yang telah sesuai tata naskah dinas 5. Kepala Bidang Pertamanan mengoreksi surat rekomendasi untuk memberikan paraf dan dilanjutkan ke Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan melalui sekretariat 6. Sekretariat memeriksa dan membubuhkan paraf 7. Kepala Dinas memeriksa surat dan membubuhkan tanda tangan pada surat rekomendasi 8. Sekretariat menerima surat rekomendasi yang telah ditanda tangani oleh Kepala Dinas, lalu memberikan nomor surat dan mengembalikan kepada pemohon melaluli petugas pelayanan 9. Petugas pelayanan menyampaikan surat rekomendasi kepada pemohon
2
No.
KOMPONEN
URAIAN Prosedur Pelayanan Pemohon Jelas
Tidak Jelas
Jelas
Tidak Jelas
Petugas Pelayanan
Kasi Taman
Jelas
Tidak Jelas
Kabid Pertamanan
Jelas
Tidak Jelas
Sekretariat
Jelas Kepala Dinas
Sekretariat
Petugas Pelayanan
Pemohon 4. 5. 6. 7.
Jangka waktu 3 (tiga) hari kerja. penyelesaian Biaya/tarif Tidak dipungut biaya. Produk Surat Rekomendasi Pelayanan Sarana, 1. Data dan Informasi, prasarana 2. Disposisi. dan/atau 3. Komputer fasilitas 4. Printer
3
Tidak Jelas
8.
Kompetensi Pelaksana
1. 2. 3. 4. 5. 6.
9.
Pengawasan Internal Penanganan pengaduan, saran, dan masukan Jumlah Pelaksana Jaminan Pelayanan
1. Dilakukan oleh Atasan Langsung,
10.
11. 12.
13.
14.
Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan Evaluasi kinerja pelaksana
Pemohon Petugas Pelayanan Kepala Seksi Taman Kepala Bidang Pertamanan Sekretariat Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1. Melalui kotak saran, 2. Dibentuk tim/petugas khusus pengaduan, saran, dan masukan.
1 orang Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, dan santun. 1. Keamanan data dan informasi dijamin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Disposisi dibubuhi tanda tangan, sehingga dijamin keasliannya; 3. Kompetensi petugas yang ditugaskan dijamin kehandalannya. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun.
KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MALANG
ERIK SETYO SANTOSO,ST. MT Pembina Tingkat I NIP. 19720425 199803 1 004
4
STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN IJIN PEREMPESAN DAN PENEBANGAN POHON A. PENDAHULUAN Bidang Pertamanan melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan perencanaan, pembangunan, pengembangan, penataan, pemeliharaan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan RTHKP, meliputi tamankota, hutankota, jalurhijau dan zona penyangga kawasan hijau kota. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pertamanan mempunyai fungsi : a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pertamanan; b. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis penyelenggaraan perencanaan, pembangunan, pengembangan, penataan, pemeliharaan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan RTHKP, meliputi taman kota, hutan kota, jalur hijau dan zona penyangga kawasan hijau kota; c. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penyelenggaraan perencanaan, pembangunan, pengembangan, penataan, pemeliharaan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan RTHKP, taman kota, hutan kota, jalur hijau dan zona penyangga kawasan hijau kota; d. pelaksanaan pendataan/inventarisasi taman kota, hutan kota, jalur hijau dan zona penyangga kawasan hijau kota; e. pelaksanaan pengaturan, penataan dan pengelolaan taman kota, hutan kota, jalur hijau dan zona penyangga kawasan hijau kota; f. pelaksanaan penghijauan pada taman kota, hutan kota, jalur hijau dan zona penyangga kawasan hijau kota; g. pelaksanaan pemeliharaan, penataan dan pengendalian tanaman pada jalur hijau; h. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait di bidang pemanfaatan taman kota, hutan kota, jalur hijau dan zona penyangga kawasan hijau kota; i. pembinaan terhadap organisasi/lembaga kader lingkungan dan komunitas lainnya di bidang pengelolaan lingkungan; j. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pengelolaan lingkungan; k. pemrosesan pertimbangan teknis pemasangan reklame yang akan didirikan di taman kota, hutan kota, jalur hijau dan zona penyangga kawasan hijau kota; l. pelaksanaan kebersihan taman kota dan hutan kota; m. pelaksanaan pengangkutan sampah taman kota dan hutan kota; n. pemberdayaan dan pembinaan masyarakat dalam rangka pengelolaan taman lingkungan; o. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan; p. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA); q. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP); r. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI); s. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); t. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.
1
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Struktur Organisasi Bidang Pertamanan Kota Malang, yang terdiri atas : a) Seksi Taman; b) Seksi Penghijauan Kota; c) Seksi Hutan Kota.
B. STANDAR PELAYANAN Jenis Pelayanan PengajuanIjin Perempesan dan Penebangan Pohon 6 No. 1.
2. 3.
KOMPONEN Dasar Hukum Persyaratan Pelayanan Sistem, mekanisme dan prosedur
URAIAN Peraturan Walikota Malang nomor 90 Tahun 2004 tentang tata cara perizinan pemanfaatan pertamanan, penanaman dan penggantian bibit pohon Surat Permohonan. 1. Pemohon mengajukan Surat Permohonan kepada Kepala Dinas melalui petugas pelayanan di Bidang Pertamanan 2. Petugas pelayanan melakukan pengecekan kelengkapan berkas dan meregistrasi surat permohonan 3. Kasi penghijauan Kota memeriksa dan mengoreksi surat berkas permohonan dan menaikkannya keKepala Bidang Pertamanan 4. Kabid Pertamanan memeriksa dan memahami isi surat serta memberikan disposisi ke Kasi Penghijauan Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan pengecekan kelokasi serta melaporkannya ke Kepala Dinas, Melaporkan hasil pemeriksaan ke Kepala Dinas melalui sekretaris 5. Sekretariat member paraf dan menaikan ke Kepala Dinas 6. Kepala Dinas memeriksa, memahami hasil pengecekan dan memberikan rekomendasi 7. Sekretaris menyampaikan hasilcek (acc/tdkacc) dari Kepala Dinas kepada Kabid Pertamanan 8. Kabid Pertamanan menindaklanjuti laporan hasil cek (acc/tdkacc) dan menyampaikan kepada Kasi Penghijauan Kota 9. Kasi Penghijauan Kota menyampaikan kepada pemohon apabila di acc/di setujui, Kasi Penghijauan Kota menyampaikan penggantian bibit pohon sesuai Perda no. 03/2003 dan Keputusan Walikota Malang no. 9 Tahun 2004 dan apa bila tidak di setujui Kasi menjelaskan kepada pemohon 10.Pemohon menyelesaikan penggantian bibit pohon sesuai jenis dan ukuran yang ditetapkan 11.Kasi melakukan pelaksanaan perempasan dan atau penebangan pohon sesuai dengan antrian surat permohonan yang masuk
2
No.
KOMPONEN
URAIAN Prosedur Pelayanan Pemohon Lengkap
TidakLengkap
Lengkap
Tidak Lengkap
Petugas Pelayanan
Kasi Penghijauan
Jelas
Disposisi
Kabid Pertamanan
Jelas
Tidak Lengkap
Sekretariat
Jelas Tidak Jelas Kepala Dinas
Sekretariat
Petugas Pelayanan
Pemohon
4. 5. 6. 7.
Jangka waktu 2 (tiga) hari kerja. penyelesaian Biaya/tarif Tidak dipungut biaya. Produk Surat Rekomendasi Pelayanan Sarana, 1. ATK prasarana 2. Meja Kursi dan/atau 3. Meteran fasilitas 4. Kamera 5. Telepon 3
8.
Kompetensi Pelaksana
1. KeputusanWalikota no. 90 Tahun 2004 tentang tata cara perizinan pemanfaatan pertamanan, penanaman dan penggantian bibit pohon
9.
Pengawasan Internal Penanganan pengaduan, saran, dan masukan Jumlah Pelaksana Jaminan Pelayanan
1. Dilakukan oleh Atasan Langsung,
10.
11. 12.
13.
14.
Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan Evaluasi kinerja pelaksana
1. Melalui kotak saran, 2. Dibentuk tim/petugas khusus pengaduan, saran, dan masukan.
1 orang Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, dan santun. 1. Keamanan data dan informasi dijamin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Disposisi dibubuhi tanda tangan, sehingga dijamin keasliannya; 3. Kompetensi petugas yang ditugaskan dijamin kehandalannya. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun.
KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MALANG
ERIK SETYO SANTOSO,ST . MT Pembina Tingkat I NIP. 19720425 199803 1 004
4
STANDAR PELAYANAN TUGAS SATGAS KEAMANAN TAMAN A. PENDAHULUAN Bidang Pertamanan melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan perencanaan, pembangunan, pengembangan, penataan, pemeliharaan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan RTHKP, meliputi taman kota, hutan kota, jalur hijau dan zona penyangga kawasan hijau kota. Untuk melaksanakan tugas pokoks ebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pertamanan mempunyai fungsi : a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pertamanan; b. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis penyelenggaraan perencanaan, pembangunan, pengembangan, penataan, pemeliharaan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan RTHKP, meliputi taman kota, hutan kota, jalur hijau dan zona penyangga kawasan hijau kota; c. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penyelenggaraan perencanaan, pembangunan, pengembangan, penataan, pemeliharaan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan RTHKP, taman kota, hutan kota, jalur hijau dan zona penyangga kawasan hijau kota; d. pelaksanaan pendataan/inventarisasi taman kota, hutan kota, jalur hijau dan zona penyangga kawasan hijau kota; e. pelaksanaan pengaturan, penataan dan pengelolaan taman kota, hutan kota, jalur hijau dan zona penyangga kawasan hijau kota; f. pelaksanaan penghijauan pada taman kota, hutan kota, jalur hijau dan zona penyangga kawasan hijau kota; g. pelaksanaan pemeliharaan, penataan dan pengendalian tanaman pada jalur hijau; h. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait di bidang pemanfaatan taman kota, hutan kota, jalur hijau dan zona penyangga kawasan hijau kota; i. pembinaan terhadap organisasi/lembaga kader lingkungan dan komunitas lainnya di bidang pengelolaan lingkungan; j. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pengelolaan lingkungan; k. pemrosesanpertimbangan teknis pemasangan reklame yang akan didirikan di taman kota, hutan kota, jalur hijau dan zona penyangga kawasan hijau kota; l. pelaksanaan kebersihan taman kota dan hutan kota; m. pelaksanaan pengangkutan sampah taman kota dan hutan kota; n. pemberdayaan dan pembinaan masyarakat dalam rangka pengelolaan taman lingkungan; o. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan; p. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA); q. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP); r. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI); s. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); t. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya
1
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, StrukturOrganisasi Bidang Pertamanan Kota Malang, terdiri dari: a) Seksi Taman; b) Seksi Penghijauan Kota; c) Seksi Hutan Kota. B. STANDAR PELAYANAN Tugas SATGAS Keamanan Taman No. 1.
KOMPONEN Dasar Hukum
2.
Persyaratan Pelayanan Sistem, mekanisme dan prosedur
3.
URAIAN Peraturan daerah Kota Malang nomor 02 Tahun 2012 tentang ketertiban umum dan lingkungan Peraturan Walikota Malang nomor 90 Tahun 2004 tentang tata cara perizinan pemanfaatan pertamanan, penanaman dan penggantian bibit pohon Surat Tugas
1. Kepala Seksi Taman membuat rencana tugas satgas keamanan taman 2. Kepala Bidang pertamanan menyetujui rencana tugas satgas keamanan taman 3. Kepala Seksi Taman menyampaikan rincian tugas kepada satgas keamanan taman 4. Petugas melaksanakan pemantauan, perawatan dan pengawasan taman 5. Melakukan tindakan kepada pelanggar apabila melakukan pelanggaran dengan cara memperkenalkan diri dengan menunjukan id, menunjukan bukti pelanggaran, memberikan sanksi administrasi 6. Petugas melaporkan penindakan kepada kasi taman 7. Kasi memberikan hasil laporan penindakan kepada Kabid 8. Kabid melaporkan hasil laporan penindakan kepada Kadin DKP
2
No.
KOMPONEN
URAIAN Prosedur Pelayanan Kasi Taman
Kabid Pertamanan
Satgas Keamanantaman
Pelanggar
Kasi Taman
Kabid Pertamanan
Kadin DKP
4. 5. 6. 7.
8.
Jangka waktu 3 (tiga) hari kerja. penyelesaian Biaya/tarif Tidak dipungut biaya. Produk Surattugas Pelayanan Sarana, 1. Berkas surat prasarana 2. Lembar tugas dan/atau 3. Id card satgas keamanan taman fasilitas 4. Kamera Kompetensi 1. Pelanggar Pelaksana 2. Satgas Keamanan Taman 3. Kepala Seksi Taman 4. Kepala Bidang Pertamanan 5. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan
9.
Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh Atasan Langsung,
3
10.
11. 12.
13.
14.
Penanganan pengaduan, saran, dan masukan Jumlah Pelaksana Jaminan Pelayanan Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan Evaluasi kinerja pelaksana
1. Melalui kotak saran, 2. Dibentuk tim/petugas khusus pengaduan, saran, dan masukan.
26 SATGAS Keamanan Taman Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, dan santun. 1. Keamanan data dan informasi dijamin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Disposisi dibubuhi tanda tangan, sehingga dijamin keasliannya; 3. Kompetensi petugas yang ditugaskan dijamin kehandalannya. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun.
KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MALANG
ERIK SETYO SANTOSO,ST . MT Pembina Tingkat I NIP. 19720425 199803 1 004
4
