BAB II PROFIL PERUSAHAAN/INSTANSI
2.1.
Sejarah Singkat Direktorat Jendral Kekayaan Negara
2.1.1
Sejarah Kantor Wilayah Direktorat Jendral Kekayaan Negara
Pada tahun 1971 struktur organisasi dan sumber daya manusia Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) tidak mampu menangani penyerahan piutang negara yang berasal dari kredit investasi. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 dibentuk Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) dengan tugas mengurus penyelesaian piutang negara sebagaimana Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, sedangkan PUPN yang merupakan panitia interdepartemental hanya menetapkan produk hukum dalam pengurusan piutang negara. Sebagai penjabaran Keppres tersebut, maka Menteri Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 517/MK/IV/1976 tentang susunan organisasi dan tata kerja BUPN, dimana tugas pengurusan piutang Negara dilaksanakan oleh SatuanTugas (Satgas) BUPN.
Untuk mempercepat proses pelunasan piutang negara macet, diterbitkanlah Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 yang menggabungkan fungsi lelang dan seluruh aparatnya dari lingkungan Direktorat Jenderal Pajak ke dalam struktur organisasi BUPN, sehingga terbentuklah organisasi baru yang bernama Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). Sebagai tindak lanjut, Menteri Keuangan memutuskan bahwa tugas operasional pengurusan piutang Negara dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N), sedangkan
7
8
tugas operasional lelang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara (KLN). Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tanggal 3 Januari 2001, BUPLN ditingkatkan menjadi Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) yang fungsi operasionalnya dilaksanakan oleh Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN).
Reformasi Birokrasi di lingkungan Departemen Keuangan pada tahun 2006 menjadikan fungsi pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang digabungkan dengan fungsi pengelolaan kekayaan negara pada Direktorat Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara (PBM/KN) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), sehingga berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Republik Indonesia, DJPLN berubah menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan KP2LN berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan tambahan fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara dan penilaian.
Penertiban Barang Milik Negara (BMN) yang terdiri dari kegiatan inventarisasi, penilaian dan pemetaan permasalahan BMN mengawali tugas DJKN dalam pengelolaan kekayaan negara, dilanjutkan dengan koreksi nilai neraca pada Laporan
Keuangan
Pemerintah
Pusat
(LKPP) dan
Laporan
Keuangan
Kementerian/Lembaga (LKKL). Dari kegiatan ini, LKPP yang sebelumnya mendapat opini disclaimer dari BPK RI, telah meraih opini wajar dengan
9
pengecualian.
Pada
periode
pelaporan
2012,
sebanyak
50
dari
93
kementerian/lembaga meraih opini wajar tanpa pengecualian.
Mengingat fungsi pengelolaan aset negara yang merupakan pos terbesar neraca pada LKPP, dan sebagai kontributor perkembangan perekonomian nasional, saat ini DJKN tengah melaksanakan transformasi kelembagaan sebagai bagian dari Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan. Transformasi kelembagaan di DJKN ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan mempertajam fungsi DJKN (DirektoratJendral Kekayaan Negara) yang terkait dengan manajemen aset dan special mission pengelolaan kekayaan negara.
2.
Visi dan Misi DJKN (Direktorat Jendral Kekayaan Negara)
VISI Direktorat Jendral Kekayaan Negara
Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
MISI Direktorat Jendral Kekayaan Negara
1. Mewujudkan
optimalisasi
penerimaan,
efisiensi
pengeluaran,
dan
efektivitas pengelolaan kekayaan negara. 2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum. 3. Meningkatkan tata kelola dan nilai
tambah pengelolaan investasi
pemerintah 4. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
10
5. Melaksanakan
pengurusan
piutang
negara
yang
efektif,
efisien,
transparan, dan akuntabel. 6. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.
Tugas dan Fungsi DJKN (Direktorat Jendral Kekayaan Negara) Tugas
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.
Fungsi Direktorat
Jenderal
Kekayaan
Negara
menyelenggarakan
fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang kekayaan negara, piutang negara,dan lelang; b. pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kekayaan negara d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kekayaan negara, piutang negara,danlelang. e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) adalah salah satu eselon satu di Kementerian Keuangan yang mempunyai visi menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11
Tugas: Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Fungsi:
1.
Penyiapan perumusan kebijakan Departemen Keuangan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang;
2.
Pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang;
3.
Penyusunan standardisasi, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang;
4.
Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang;
5.
Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.
Image DJKN adalah suatu Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara danlelang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)
PUPN adalah panitia interdepartemental yang mengurus piutang negara yang berasal dari instansi pemerintah atau badan-badan yang dikuasai oleh negara.
12
Anggota PUPN berasal dari Kantor Departemen Keuangan, Kepolisian, Kejaksaan, Bank Indonesia, dan Pemerintah Daerah. PUPN Pusat berkedudukan di Jakarta sedangkan PUPN Cabang mempunyai kedudukan di setiap Kantor Operasional.
Hubungan PUPN Dengan DJKN
PUPN Mempunyai wewenang mengurus piutang negara berdasarkan UndangUndang Nomor 49 Prp. Tahun 1960.Pelaksanaan produk hukum (putusan) wewenang PUPN dilakukan oleh DJKN yang mempunyai kantor operasional yang dikoordinasi Kantor Wilayah.
2.2.
Struktur Organisasi
Struktur OrganisasiKantor Wilayah Direktorat Jendral Kekayaan Negara Provinsi Sumatera Utara. Struktur organisasi diperlukan perusahaan untuk membedakan batas-batas wewnang dan tanggung jawab secara sistematis yang menunjukkan adanya hubungan/keterkaitan antara setiap bagian untuk mencapai tujuan yang tekah ditetapkan. Demi tercapainya tujuan umum suatu perusahaan diperlukan suatu wadah untuk mengatur seluruh aktivitas maupun kegiatan perusahaan tersebut. Pengaturan ini dihubungkan dengan pencapaian tujuan perusahaan .yang telah ditetapkan sebelumnya. Wadah tersebut disusun dalam suatu struktur organisasi dalam perusahaan. Melalui struktur organisasi yang baik, pengaturan pelaksanaan pekerjaan dapat diterapkan, sehingga efisiensi dan efektivitas kerja dapat diwujudkan melalui kerjasama dengan koordinasi yang baik sehingga tujuan perusahaan dapat
13
tercapai. Suatu perusahaan terdiri dari beberapa unit kerja yang dapat dilaksanakan perseorangan, maupun kelompok kerja yang berfungsi untuk melaksanakan serangkaian kegiatan tertentu dan mencakup tata hubungan secara vertikal, melalui saluran tunggal. Struktur Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini:
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEPALA KPKNL
KEPALA BAGIAN UMUM
KEPALA BIDANG PKN
KEPALA BIDANG PENILAIAN
KEPALA BIDANG PIUTANG NEGARA
KEPALA BIDANG LELANG
KEPALA BIDANG KEPATUHAN INTERNAL HUKUM, DAN INFORMASI
KEPALA KPKNL
KEPALA SUB BAGIANUMUM
KEPALA SEKSIPK N
KEPALA SEKSI PELAYANAN PENILAIAN
KEPALA SEKSI PIUTANG NEGARA
KEPALA SEKSI PENILAIA N LELANG
KEPALA SEKSI HUKUM DAN INFORMASI
KEPALA SEKSI KEPATUHAN INTERNAL
Sumber: Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (2015) Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kepala Bidang Dan Kepala Seksi
14
1.
Pimpinan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Direktur Jenderal Kekayaan Negara Sekretaris Jenderal Kekayaan Negara Direktur BMN Direktur KND Direktur PNKNL Direktur PKNSI Direktur Penilaian Direktur Lelang Direktur Hukum danHumas Direktur Kekayaan Negara
2.
Bidang Lelang Kepala Bidang Lelang Staff Bidang LelangWilayah Medan Staff Bidang LelangWilayah P.Sidempuan Staff Bidang LelangWilayah Siantar Staff Bidang LelangWilayah Sibolga Staff Administrasi
3.
: Hamidah Armaini : Aji Darmawan : Gindo Panjaitan : Juliawan : Halimah
Bidang Piutang Negara Kepala Bidang Piutang Negara Staff Bidang Piutang Wilayah Medan Staff Bidang Piutang Wilayah P.Sidempuan Staff Bidang Piutang Wilayah Siantar Staff Bidang Piutang Wilayah Sibolga Staff Administrasi Piutang
5.
: Nyoman Hermawan :Pujosuma :Pujosuma : Hammam Tawaqal : Roster Hutagalung : Helena
Bidang Penilaian Kepala Bidang Penilaian Staff Bidang PenilaianWilayah Medan Staff Bidang PenilaianWilayah MedanP.sidempuan Staff Bidang Penilaian Wilayah Siantar Staff Bidang LelangWilayah Sibolga
4.
: Sonny Loho : Dodi Iskandar : Chalimah Puthastuti : Dedi Syarif Usman : Soepomo : Encep Sudarman : Meirual Nur : Purnma T.Sianturi : Tavianto Nogroho : Moechtar
: Iswandi : Poltak.Manurung : Siswandi : Hermawan : Sandian Tobing : Baharuddin
Bidang Pengelola Kekayaan Negara Kepala Bidang Pengelola Kekayaan Negara :Halomoan S Staff Bidang P.Kekayaan Negara Wil. Medan : Sulistiyawati Staff Bidang P.Kekayaan Negara W.P.Sidempuan : Lumban Ginting
15
Staff Bidang P.Kekayaan Negara Wil. Siantar Staff Bidang P.Kekayaan Negara Wil. Sibolga Staff Administrasi
6.
Bidang Kepatuhan Internal Hukum dan Informasi Kepala Bidang KIHI Staff Bidang KIHI Wilayah Medan Staff Bidang KIHI Wilayah P.Sidempuan Staff Bidang KIHI Wilayah Siantar Staff Bidang KIHI Wilayah Sibolga
2.3.
: Miftasanti : Andi Tobing : Sarah
: Tanto Hendrawan : Syarifuddin : Dahlan Dalimunthe : Denny suwandi : Janna Handina
Deskripsi Tugas Berikut ini adalah deskripsi pekerjaan dari setiap unit pada bagian Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Medan : A.
Direktur Jendral Kekayaan Negara 1) Bertanggung jawab kepada General Manager 2) Mengomandoi: a. Direktur Bidang BMN b. Direktur Bidang KND c. DirekturPNKNL d. DirekturPKNSI e. DirekturLelang f. DirekturKekayaan Negara g. DirekturHukum dan Humas 3) Tujuan: Menjadi pengelola kekayaan negara yang professional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 4) Peran: a. Mengendalikan pelaksanaan program.
16
b. Mengendalikan kegiatan operasi dan pemeliharaan. c. Mengendalikan kegiatan penerimaan. d. Mengendalikan kegiatan administrasi umum. B. Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan 1) Bertanggung jawab kepada Manager Area Medan. 2) Mengomandoi: a. Staff pengendalian operasi. b. SR Staff / Staff Operasional dan Pemeliharaan. 3) Tujuan: Melaksanakan sistem kinerja yang optimal 4) Peran: a.
Melakukan
koordinasi,
pelaksaan,pemeliharaan
di
mengawasi Kantor
dan
wilayah
mengevaluasi
Direktorat
Jendral
Kekayaan Negara. C.
Kepala Seksi Administrasi dan Layanan Umum
1) Bertanggung jawab kepada Manager Wilayah Medan. 2)
Mengomandoi: a. Staff Bidang Administrasi dan Layanan Umum
3)
Tujuan: Mengelola transaksi keuangan
4)
Peran: a. Melaksanakan penyediaan pemeliharaan sarana atau prasarana kantor. b. Melaksanakan penyediaan, pemeliharaan,serta pengaturan akomodasi c. Melaksanakan administrasi SDM. d. Melaksanakan administrasi dan layanan umum
D. Staff Bidang Administrasi
17
1) Bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Administrasi Layanan Umum. 2)
Tujuan: Melaksanakan pembayaran dan pemeliharaan dana serta pencatatannya secara akurat dan tepat waktu untuk mendukung kegiatan operasional.
3) Peran: a. Menginput data ke oracle dan menghitung saldo kas pagi dan sore hari. b. Mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran pada buku kas. c. Melakukan penarikan dan penyetoran uang di bank. d. Melakukan entry uang jaminan pelanggan rumah tangga pada bidang yang dilelang.
E.
Staff Bidang Administrasi dan Layanan Umum 1)
Bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Administrasi LayananUmum.
2) Tujuan: Melaksanakan layanan di kantor area Medan untuk mendukung pekerjaan secara efektif dan efisien. 3) Peran: a. Mengidentifikasi kebutuhan dan menyediakan sarana dan prasarana. b. Mengantur pemakaian kendaraan opersional dan mencatat pemakaian. c. Mengidentifikasi kebutuhan dan melaksanakan pemeliharaan. d. Melaksanakan inspeksi secara berkala atas asset tanah dan bangunan. D.
Budaya Organisasi Budaya Direktorta Jendral Kekayaan Negara adalah Lembaga Pemerintah
yang
kepanjangan
dari
Profesionalisme,
Improvement,Integrity,Safety, dan Excellent Service yaitu:
Continuous,
18
A. Professionalisme (profesional) 1. Kompeten di Bidangnya. Setiap Insan Dirktorat Jendral Kekayaan Negara berperilaku : a.
Memberikan hasil kerja terbaik dengan didukung kompetensi yang memadai.
b.
Senantiasa meningkatkan kompetensi diri sesuai tuntutan pekerjaan
c.
Berani menyampaikan gagasan/pandangan konstruktif sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
2. Bertanggung Jawab. Setiap Insan Direktorat Jendral Kekayaan Negaraberperilaku : a.
Selalu bekerja tuntas serta bertanggung jawab atas tindakan.
b.
Berani mengambil keputusan sesuai tanggung jawab dan wewenang.
c.
Memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien.
B. Continuous Improvement (penyempurnaan terus-menerus) 1. Kreatif dan Inovatif. Setiap Insan Dirktorat Jendral Kekayaan Negara berperilaku : a.
Mampu mengantisipasi adanya peluang dan perubahan lingkungan.
b.
Mampu mengidentifikasi dan mengembangkan peluang.
2. Adaptif Terhadap Perubahan. Setiap Insan Dirktorat Jendral Kekayaan Negara berperilaku :
19
a.
Mampu melihat manfaat perubahan baik bagi diri sendiri, unit kerjaperusahaan.
b.
Berkomitmen untuk beradaptasi terhadap perubahan.
c.
Berinisiatif untuk melaksanakan perubahan yang memiliki nilai tambah.
C. Integrity (integritas) 1. Jujur, Terbuka dan Berpikir Positif. Setiap Insan Dirktorat Jendral Kekayaan Negara berperilaku : a.
Selalu berkata dan bertindak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya (sesungguhnya).
b.
Selalu mengutamakan kepentingan dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan.
c.
Selalu terbuka terhadap masukan, pendapat dan kritik.
2. Disiplin dan Konsisten. Setiap Insan Dirktorat Jendral Kekayaan Negara berperilaku : a.
Selalu mematuhi kebijakan, sistem, prosedur dan ketentuan lainnya yang berlaku.
b. Teguh dalam memegang prinsip sesuai dengan kaidah dan norma yang berlaku. c. Melaksanakan komitmen yang sudah disepakati. D. Safety (keselamatan kerja) 1. Mengutamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Setiap Insan Dirktorat Jendral Kekayaan Negara berperilaku :
20
a.
Selalu mematuhi ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja.
b.
Senantiasa memelihara seluruh sumber daya perusahaan dalam rangka menjaga kelangsungan sistem, keselamatan dan kesehatan kerja.
c.
Mengambil
tindakan
preventif
untuk
memastikan
tingkat
keselamatan dan kesehatankerja. 2. Peduli lingkungan Sosial dan Alam. Setiap Insan Dirktorat Jendral Kekayaan Negara berperilaku : a.
Peka dan peduli terhadap situasi dan kondisi perubahan lingkungan.
b.
Selalu berperan aktif dan berkontribusi terhadap perbaikan lingkungan alam dan lingkungan sosial di sekitar wilayah operasi.
E. Excellent Service (pelayanan prima) 1. Mengutamakan Kepuasan Pelanggan. Setiap Insan Dirktorat Jendral Kekayaan Negara berperilaku : a.
Memahami betul kebutuhan dan harapan pelanggan.
b.
Selalu melayani dengan tulus, ramah dan santun.
c.
Selalu memberikan pelayanan terbaik bahkan melampaui harapan.
2. Proaktif dan Cepat Tanggap. Setiap Insan Dirktorat Jendral Kekayaan Negara berperilaku : a.
Selalu
proaktif
dalam
mengidentifikasi
kebutuhan
spesifik
pelanggan dan memelihara hubungan baik dengan pelanggan.
