Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian


HYPERCONNECTED WORLD ECONOMY

THREAT or CHALLENGE ?


Daya saing Indonesia menurun selama 2 tahun berturut-turut dari peringkat 37 menjadi peringkat ke-41 Parameter Peringkat pelayanan kesehatan turun 20 peringkat menjadi peringkat ke-100

Peringkat pemanfaatan teknologi turun 6 peringkat menjadi ke-91, lebih rendah dibanding Malaysia (25), dan Thailand (38)

Peringkat logistik mengalami penurunan turun dari peringkat 53 menjadi ke-63

Peringkat kualitas infrastruktur pendukung logistik turun nilainya dari 2,92 menjadi 2,65

Peringkat infrastruktur Indonesia mengalami penurunan dari peringkat ke-56 menjadi ke-60


PKE 1, 9 Sep 2015 • Deregulasi • Percepatan Proyek Strategis • Perumahan Rakyat

PKE 5, 23 Okt 2015 • Penurunan Pajak Revaluasi Aset • Menghilangkan Pajak Ganda

PKE 2, 29 Sep 2015 • Penerbitan Izin 3 Jam • Penghapusan PPN Industri Transportasi • Fasilitas Logistik Terpadu PKE 3, 7 Okt 2015 • Tarif Bahan Bakar yang rendah • Penyederhanaan Izin Lahan • Memperluas jangkauan kredit PKE 4, 15 Okt 2015 • Sistem Upah yg Adil • Kemudahan Kredit UKM

PKE 9, 27 Jan 2016 • Percepatan Konstruksi Infrastruktur Kelistrikan • Deregulasi Sektor Logistik

PKE 6, 5 Nov 2015 • Pengembangan KEK • Kemudahan Pasokan Air • Penyederhanaan Izin Impor Farmasi PKE 7, 4 Dec 2015 • Percepatan Proses Sertifikasi Tanah • Insentif Pajak Industri Padat Karya

PKE 8, 21 Dec 2015 • Kebijakan Satu Peta • Konstruksi Kilang • Insentif Industri Penerbangan

PKE 10, 11 Feb 2016 • Pemudahan Pembatasan Investasi

PKE 13, 24 Aug 2016 • Percepatan Pembangunan perumahan terjangkau dan mempercepat proses perizinan PKE 14, 10 Nov 2016 • Mendorong perluasan dan efisiensi perdagangan secara elektronik

PKE 11, 29 Mar 2016 • Insentif REIT • Indonesia Single Risk Management (ISRM) • Pengembangan Industri Farmasi

PKE 12, 28 Apr 2016 • Penyederhanaan Izin Durasi Memulai Bisnis


Peringkat Kemudahan Berbisnis (EODB) 80

82

90

91

100

99

110

120 130

131

140 Vietnam

Indonesia

Filipina

Kamboja


Empat komponen kemudahan iklim usaha 2014

2015

2016

2017

40 49 60 80

71 78

86

61 70

62

100 120 140

121 147

180

151

155

160

172

175

167 171

Akses Listrik

Akses Perkreditan

Memulai Bisnis

Penegakan Kontrak

166


Nilai Organisasi yang dituangkan dalam konsep atau kerangka tertentu Dituangkan dalam kebijakan

Program

Fungsi

SDM

Proses

Kontrol

Berfungsi Untuk Mencegah

Mendeteksi Penyimpangan

OECD, 2015

Menunjukkan

MEMERLUKAN PROSES BISNIS YANG BERINTEGRITAS


Hyper-connected World Economy

Produktivitas yang Meningkat

Penggunaan anggaran yang Efisien

Kenaikan Keuntunga n Rata-rata Perusahaan di Dunia

Kompetisi yang semakin sengit

Variasi produk dan jasa yang makin beragam


Lebih besar dampaknya dalam kondisi saat ini jika dibandingkan dengan masa yang lalu, ketika terjadi penyimpangan integritas dalam sebuah organisasi Kehilangan reputasi

Kehilangan pelanggan

Kehilangan kepercayaan publik

Kehilangan kesempatan dalam menggunakan peluang

Kehilangan kepercayaan pemegang saham


Cost yang berkurang dari penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran kepatuhan (National Business Ethics Survey, 2015) Lingkungan organisasi dan sumber daya manusia yang saling terlibat dan kondusif (Eccles, et, al, 2012) Kinerja dan transparansi yang lebih baik

Keuntungan kompetitif jangka panjang yang lebih baik

Lingkungan kerja yang lebih bergairah

Kemampuan inovasi yang lebih besar (Khan, et, al, 2015


Why Companies Create Business Integrity Function (TNB Survey, 2015) 0

On a Voluntary Basis Following a decision by the board Following legislative or leguratory changes Following a change in corporate management Following an enforcement because of serious misconducts Percentage

10

20

30

40

50

60


Why Companies Create Business Integrity Function (TNB Survey, 2015) 0

On a Voluntary Basis Following a decision by the board Following legislative or leguratory changes Following a change in corporate management Following an enforcement because of serious misconducts Percentage

10

20

30

40

50

60


Internal audit is a crucial part of corporate governance structure in an organization and corporate governance (CG) (Al-Matari, 2014)

Internal Audit Menyediakan

(Ljubisavljević, 2011)

JASA YANG Objektif

Dapat dipercaya

Netral

Kepada Manajemen, BOD, Komite Audit, Shareholders untuk menjamin Investasi yang terukur

Pertumbuhan yang berkelanjutan

Kepemimpinan yang kuat

Pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan


1980, Bertanggung jawab terhadap kegiatan pengendalian internal perusahaan

1941, Berdirinya Institute of Internal Auditing, the organizational policeman and watchdog

1930, Shadow of External Auditor, bertugas membantu auditor eksternal dalam audit laporan keuangan

1992, Memiliki fungsi investigasi, deteksi fraud, evaluasi internal control dan control perusahaan secara keseluruhan

2003, Auditor internal terlibat dalam keseluruhan proses corporate governance dan berperan dalam enterprise risk management (ERM)

Laela, 2016


1980, Bertanggung jawab terhadap kegiatan pengendalian internal perusahaan

1992, Memiliki fungsi investigasi, deteksi fraud, evaluasi internal control dan control perusahaan secara keseluruhan

Auditor Internal Harus Lebih Berperan Aktif Dalam Manajemen Perusahaan 2003, Auditor internal

1941, Berdirinya Institute of Internal Auditing, the organizational policeman and watchdog

1930, Shadow of External Auditor, bertugas membantu auditor eksternal dalam audit laporan keuangan

terlibat dalam keseluruhan proses corporate governance dan berperan dalam enterprise risk management (ERM)

Laela, 2016



Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Recommend Documents