INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUPANG Bagian Pertama Inspektorat Pasal 17 Inspektorat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati menyelenggarakan Pemerintahan Kabupaten di Bidang Pengawasan.
dalam
Pasal 18 Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 17, Inspektorat Daerah mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengawasan; b. Pelayanan Penunjang penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten; c. Pemeriksaan terhadap penyelenggaraan unsur Pemerintahan, perekonomian, kesejahteraan sosial, pendapatan Daerah, kekayaan Negara/Daerah, Perusahaan daerah dan urusan lainnya yang menjadi kewenangan Bupati; d. Pengujian serta penilaian atas hasil laporan setiap unsur dan atau instansi dilingkungan Pemerintah Daerah atas petunjuk Bupati; e. Pelaksanaan pengusutan kebenaran laporan atau pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan dibidang Pemerintahan, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial, Pendapatan Daerah/Kekayaan Negara/Daerah dan Perusahaan Daerah; f. Pelayanan Teknis administratif dan fungsional.
Bagian Kedua Inspektur Pasal 19 (1) Inspektur mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinir dan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dilingkungan Inspektorat. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 19, Kepala Inspektorat mempunyai fungsi :
a. Pengendalian terhadap penyelenggaraan tugas Inspektorat Daerah; b. Pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggara tugas di lingkungan inspektorat Daerah c. Pemberian pertimbangan kepada Bupati berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan, pengujian, penilaian dan pengusutan terhadap penyelenggaraan tugas dari semua satuan kerja di lingkungan Pemerintah daerah. Bagian Ketiga Bagian Tata Usaha Pasal 20 (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyusun program dan melaksanakan urusan ketatausahaan surat menyurat, urusan Kepegawaian, Urusan Keuangan, Urusan Rumah Tangga dan perlengkapan serta pengumpulan data dan pelaporan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 20, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. Pengumpulan bahan koordinasi penyusunan dan pengendalian program kerja pengawasan; b. Pengolahan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pemeriksaan/pengawasan aparat pengawasan fungsional di Daerah; c. Penyiapan bahan dan data dalam bidang pembinaan teknis fungsional; d. Penyiapan dan inventarisir bahan dan data dalam rangka peñatausahaan proses penanganan pengaduan; e. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana; f. Pengelolaan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penyelenggaraan urusan rumah tangga dan perlengkapan serta tata usaha Inspektorat termasuk penataan arsip.
Sub Bagian Umum, Kepegawaian Dan Keuangan Pasal 21 Sub Bagian Umum, Kepegawaian Dan Keuangan mempunyai tugas pokok mengelola urusan surat menyurat, urusan Rumah Tangga , perlengkapan, urusan administrasi kepegawaian dan menyelesaikan urusan administrasi keuangan. Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan
Pasal 22 Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan pengendalian rencana /program kerja pengawasan, menghimpun peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan, menyiapkan bahan, pengumpulan, menghimpun, mengolah, menilai dan menganalisa serta menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawas fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan. Bagian Keempat Bidang Pemerintahan Pasal 23 (1) Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan umum, Pemerintahan Daerah, Pertanahan, Perlindungan Masyarakat, Kesatuan bangsa, Pemerintahan Desa, Pembinaan masyarakat desa dan Aparatur serta kasus-kasus lain yang menjadi tugas dan tanggungjawab Bupati dalam bidang pemerintahan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 23, Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi : a. Pengumpulan bahan dan penyusunan rencana pemeriksaan; b. Pemberian petunjuk pengawasan dan bimbingan pelaksanaan tugas Pemeriksaan; c. Koordinasi pelaksanaan pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan dibidang Pemerintahan Umum, Pemerintahan Daerah, Pertanahan, Perlindungan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Aparatur; d. Penyiapan Penyusunan dan penyampaian laporan bidang tugas.
Sub Bidang Pemerintahan Daerah Dan Aparatur Pasal 24 Sub Bidang Pemerintahan Daerah dan Aparatur mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemerintahan dalam melakukan koordinasi
pemeriksaan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemerintahan Daerah/Desa/Kelurahan dan Pembangunan Masyarakat desa serta melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pembinaan dan pendayagunaan Aparatur, Pengelolaan Administrasi Kepegawaian serta pelaksanaan pemberian gaji dan kesejahteraan pegawai.
Sub Bidang Kesbang, Linmas Dan Pertanahan Pasal 25 Sub Bidang Kesbang, Linmas Dan Pertanahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemerintahan dalam melakukan koordinasi pemeriksaan terhadap Penyelenggaraan Pembinaan Kesatuan Bangsa, Informasi dan Komunikasi, Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat serta melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pertanahan yang meliputi : Pengaturan Penguasaan dan penatagunaan tanah, hak-hak atas tanah dan bina pengawasan Pendaftaran Tanah yang menjadi urusan kewenangan Daerah. Bagian Kelima Bidang Perekonomian Dan Kesejahteraan Sosial Pasal 26 (1) Bidang Perekonomian Dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan terhadap perencanaan, penyelenggaraan dan peningkatan sektor-sektor ekonomi dan pembinaan peningkatan kesejahteraan sosial yang telah menjadi urusan kewenangan daerah termasuk tugas-tugas pembantuan serta tugas dan tanggung jawab Bupati lainnya dalam bidang perekonomian dan kesejahteraan sosial. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 26, Bidang Perekonomian Dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi : a. Pengumpulan bahan dan penyusunan rencana pemeriksaan; b. Pemberian petunjuk, pengawasan dan bimbingan pelaksanaan tugas pemeriksaan; c. Koordinasi pelaksanaan pemeriksaan terhadap kegiatan- kegiatan dibidang Perekonomian dan kesejahteraan sosial yang telah menjadi urusan kewenangan daerah termasuk tugas-tugas pembantuan ; d. Penyiapan, penyusunan dan penyampaian laporan bidang tugas. Sub Bidang Perekonomian Pasal 27
Sub Bidang Perekonomian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial dalam melakukan koordinasi pemeriksaan terhadap penyelenggaraan sektor pertanian, perindustrian, perdagangan, koperasi, perhubungan, pariwisata dan pekerjaan umum yang menjadi urusan kewenangan daerah termasuk tugas pembantuan dan tugas dan tanggung jawab Bupati lainnya dalam bidang perekonomian. Sub Bidang Kesejahteraan Pasal 28 Sub Bidang Kesejahteraan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial dalam melakukan koordinasi pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pendidikan, kebudayaan, agama, kesehatan masyarakat, kependudukan dan KB, Pengendalian dampak lingkungan, Tenaga kerja dan Trasmigrasi yang menjadi urusan kewenangan daerah termasuk tugas pembantuan dan tugas dan tanggung jawab Bupati lainnya dalam bidang kesejahteraan rakyat. Bagian Keenam Bidang Pendapatan Dan Kekayaan Pasal 29 (1)Bidang Pendapatan Dan Kekayaan mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan terhadap pengelolaan, pembinaan dan peningkatan Pendapatan Daerah dan Kekayaan. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 29, Bidang Pendapatan Dan Kekayaan mempunyai fungsi : a. Pengumpulan bahan penyusunan rencana pemeriksaan; b. Pemberian petunjuk, pengawasan dan bimbingan pelaksanaan tugas pemeriksaan; c. Koordinasi pelaksanaan pemeriksaan terhadap tugas-tugas yang berkaitan dengan bidang pendapatan, pertambangan dan energi serta pengelolaan, pembinaan kekayaan milik Negara, Daerah dan Perusahaan Daerah; d. Penyiapan, penyusunan dan penyampaian laporan bidang tugas.
Sub Bidang Pendapatan
Pasal 30 Sub Bidang Pendapatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pendapatan dan Kekayaan dalam melakukan koordinasi pemeriksaan terhadap pengelolaan, pembinaan dan pengembangan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain Daerah yang sah dan pertambangan dan energi. Sub Bidang Kekayaan Pasal 31 Sub Bidang Kekayaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pendapatan dan Kekayaan dalam melakukan koordinasi pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pengadaan, Inventarisasi, Pengelolaan, pemeliharaan dan penghapusan kekayaan milik Negara/Daerah, dan melakukan pemeriksaan terhadap Perusahaan Daerah.
